surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah negara

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARASURAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANO. : 190 / HAK / KPTS / 1980KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAMembaca : 1. Surat permohonan tanggal : 22 Mei 1977 dari Kapten Polisi Sriyono S.H. namakecil/dahulu bernama - warga negara Indonesia, tersebut surat -tanggal - No. - Porm. - dan ganti nama - tanggal- No. - Pekerjaan - alamat : di - , yangmaksudnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak sewa/hak pakaiatas sebidang tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta terletak di Kampung Badran/Pingit, Kemantren P.P/KecamatanJetis, Kotamadya Daerah Istimewa Yogyakarta luas : 195 m²2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Surat Kepala Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 19-12-1978 No. 2996/P.W/II/Agr. yang berisi pertimbangan persetujuan ataspermohonan tersebut.Menimbang :1. Bahwa tanah dimaksud adalah tanah Negara yang dikuasai oleh PemerintahDaerah Istimewa Yogyakarta yang :belum ada rencana penggunaannya2. Bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tersebut.3. Bahwa permohonan tersebut menurut azas-azas dan garis kabijaksanaanPemerintah dapat dikabulkan dengan diberikan "HAK PAKAI" sesuai denganUndang-Undang No. 5/1960Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5/1960 (Lembaran Negara No. 104/1960).2. Undang-Undang No. 3/1950 jo. No. 5/1974.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1967.4. Rijkblad Yogyakarta No. : 6/1940, Peraturan Daerah Daerah IstimewaYogyakarta No. 5/1969 jo Keputusan Kepala Daerah Daerah IstimewaYogyakarta No. : 131/1975.M E M U T U S K A N

Menetapkan sebagai dibawah ini :Memberikan kepada pemohon bernama KAPTEN POL SRIYONO S.H., nama kecil/dahulubernama - bertempat tinggal di - , selanjutnya disebut pemegang hak pakai-hak pakaiatas sebidang tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakartaterletak di Kampung Badran/Pingit, Kemantren P.P./Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, DaerahIstimewa Yogyakarta luas 195 m², sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam gambar bagan dengantanda batas merah terlampir, dengan syarat seperti dibawah ini :1. Hak pakai tersebut diberikan untuk selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, mulaiberlaku pada tanggal 1 - 1 - 1979 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1988.2. Hak pakai tersebut diatas dapat diakhiri sewaktu-waktu sebelum berakhirnya jangka waktutersebut jika hal itu dikehendaki oleh Pemerintah atau oleh pemegang hak pakai, hal mana harusdiberitahukan dengan tertulis kepada Kepala Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakartaselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran hak pakai tersebut.Tanah Hak Pakai ini oleh pemegang hak pakai hanya boleh dipergunakan untuk tempat tinggal dandalam waktu 1 (satu) tahun dari tanggal surat keputusan ini bangunan diatas tanah tersebut harussudah diberdirikan.3. Tanpa idzin tertulis dari Kepala Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta, maka diatastanah hak pakai ini tidak boleh didirikan bangunan2 yang sifat tetap (permanen).4. Pemegang hak pakai wajib memelihara dengan sebaik-baiknya tanah hak pakai ini.Jika pemegang hak pakai tidak memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana mestinya, maka setelahperingatan yang disampaikan kepadanya tetap diabaikan, Pemerintah berhak untukmenyelenggarakan pemeliharaan itu atas beaya pemegang hak pakai.5. Pemegang hak pakai diberi pembebanan membayar :a. uang pemasukan sebesar Rp. 48.750,- (Empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluhrupiah) kepada Kas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Kantor DirektoratAgraria Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus dilunaskan dari dalam waktu 6(bulan) sejak tanggal keputusan ini.b. uang wajib sebesar Rp. 1.053,- (Seribu lima puluh tiga rupiah) tiap tahun berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 5/1969 jo Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa YogyakartaNo. 131/1975 atau peraturan tambahan/penggantinya.yang untuk tiap2 tahun harus membayar dimuka 2 (dua) angsuran, mengenai masa 6 (enam)bulan yang berikutnya, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli dari tahunyang bersangkutan.Untuk pertama kali uang wajib yang telah lalu harus dibayar lunas selambat-lambatnya didalamwaktu 15 (lima belas) hari dari tanggal keputusan ini.6. Uang wajib tersebut nomor 5 huruf b diatas dilakukan oleh pemegang hak pakai kepada KasPemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.Setiap kali setelah pemegang hak pakai melakukan pembayaran uang wajib sebagai yangdimaksud diatas maka hal itu harus diberitahukan olehnya kepada Kepala Direktorat AgrariaDaerah Istimewa Yogyakarta dengan menunjukkan bukti pembayaran tersebut.

7. Jika pembayaran uang wajib yang dimaksud di atas tidak dilakukan didalam waktu dan menurutcara yang telah ditetapkan di atas, maka pemegang hak pakai dengan tidak diperlukan lagi adanyategoran atau pemberitahuan lebih dahulu tentang kelalaian itu, dikenakan denda sebesar 5 % (limaperseratus) dari jumlah uang wajib yang belum dibayar.Untuk tiap2 bulan kelambatan selanjutnya denda tersebut bertambah dengan 5 % (limapearseratus) dari jumlah uang wajib yang belum dibayar itu, dengan ketentuan, bahwa jumlahdenda seluruhnya tidak akan melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus).8. Pemegang hak pakai wajib memberikan keleluasaan kepada para pejabat Pemerintah yangberwenang untuk mengadakan pemeriksaan pada tanah hak pakai ini serta bangunan2 danlain2nyayang ada diatasnya, demikian pula wajib memberikan keterangan2 yang diperlukanberkenaan dengan pemberian hak pakai ini.9. Pemegang "Hak Pakai" dilarang untuk menyerahkan ataupun mengalihkan kepada pihak laindalam bentuk bagaimanapun juga, seluruhnya atau sebagian dari tanah hak pakai ini, kecualimendapat idzin dari Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.10. Jika Pemerintah memerlukan sebagian dari tanah hak pakai ini, maka dengan mengindahkanketentuan dalam nomor 2, pemegang hak pakai wajib mengosongkan dan menyerahkan bagianyang diperlukan itu kepada Pemerintah, tanpa hak atas sesuatu ganti kerugian, kecuali mengenaikerusakan sebagai akibat dari pada pengosongan tersebut pada bangunan2 yang didirikan denganseidzin Pemerintah. Di dalam hal tersebut hak pakai ini selanjutnya hanya akan mengenai tanahsisanya, sedangkan jika perlu uang wajib dapat dikurangi seimbang dengan luasnya tanah yangharus diserahkan kembali itu, dengan tidak mengurangi pemegang hak pakai untuk mengakhiri hakpakai ini seluruhnya, tanpa terikat pada ketentuan batas waktu tersebut dalam nomor 1.11. Pemerintah se-waktu2 berhak untuk membatalkan hak pakai ini, jika pemegang hak pakaiternyata :a. tidak membayar uang pemasukan selama jangka waktu yang ditentukan dalam nomor 5 huruf ab. tidak membayar uang wajib sebesar satu angsuran dalam waktu 6 (enam) bulan setelahlampaunya batas waktu pembayaran yang ditentukan dalam nomor 5 huruf bc. melanggar ketentuan dalam nomor 3 dan 9d. tidak memenuhi salah satu kuwajibannya yang disebut dalam nomor 4 dan 8segala sesuatu dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan2 dalam nomor 4 dan 7, sedangpemegang hak pakai tidak ada hak untuk mendapat ganti kerugian apapun juga.Pembatalan tersebut diberitahukan dengan tertulis kepada pemegang hak pakai oleh KepalaDirektorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.12. Pada waktu berakhirnya hak pakai, baik karena jangka waktunya telah habis maupun karenadihentikan ataupun dibatalkan, pemegang hak pakai wajib menyerahkan tanah hak pakai ini dalamkeadaan baik kepada Pemerintah setelah tanah itu dikosongkan dari bangunan2 yang menjadimiliknya.

Pengosongan tersebut harus dilakukan oleh pemegang hak pakai didalam waktu selambatlambatnya1 (satu) bulan setelah diberitahukan dengan tertulis kepada pemegang hak pakai olehKepala Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.Jika sesudah jangka waktu tersebut masih terdapat bangunan2 diatas tanah yang diserahkan itumaka bangunan2 intu menjadi milik Negara tanpa syarat.13. Jika hak pakai itu dihentikan atau dibatalkan, maka dengan penghentian atau pembatalan itupemegang hak pakai dianggap telah melepaskan segala hak yang dapat dilakukan atas tanah hakpakai itu.14. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian hak pakai menjadi tanggung jawabsepenuhnya dari pemegang hak pakai. Dalam soal2 yang berhubungan dengan hak pakai inipemegang hak pakai memilih domicili tetap di Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.15. Surat Keputusan ini akan dicabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dianggapperlu atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.Ditetapkan di : YogyakartaPada tanggal : 21 Mei 1980WAKIL KEPALA DAERAHDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(PAKU ALAM VIII)N.I.P. - 010064150Yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menyatakan menerima hak pakai atas tanahtersebut dengan syarat sebagaimana ditentukan diatas.Yogyakarta, .............................. 197 ....( ................................................. )tembusan surat keputusan ini dikirim kepada :1. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten .........................................2. Kepala Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.3. Kepala Dinas Tata Kota/P.U. Kabupaten ................................_____________________________________________________