keputusan gubernur kepala daerah istimewa yogyakarta nomor 46 ...

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR 46/KPTS/1997S E L A K UKETUA BADAN PEMBINA TINGKAT I BUKP PEROPINSI DIYTENTANGPENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN USAHA KREDITPEDESAAN (BUKP) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATAHUN BUKU 1995GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYKARTAMenimbang : a. bahwa dalam rangka memnuhi Pasal 2 ayat (1) Peraturan DaerahPropinsi DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha KreditPedesaan (BUKP) Propinsi DIY, sampai dengan tahun buku 1995telah terbentuk 44 BUKP di seluruh Kabupaten/Kotamadya Dati IIse Propinsi DIY;b. bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 22 ayat (2) PeraturanDaerah Propinsi DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan UsahaKredit Pedesaan (BUKP) Propinsi DIY, 44 Kepala BUKPmenyampaikan perihitungan Rugi Laba Tahun 1995 Kepada BadanPembina Tingkat I dan Badan Pembina Tingkat II untukmendapatkan persetujuan dan pengesahan;c. bahwa Laporan Keuangan Tahunan BUKP Propinsi DIY tahun buku1995 dari 44 BUKP telah dibahas oleh Badan Pembina Tingkat IBUKP Propinsi DIY dan Badan Pembina Tingkat II BUKP PropinsiDIY, dengan hasil Laporan Keuangan Tahunan tahun 1995 BUKPPropinsi DIY dimaksud dinilai cukup wajar dan layak untukdisahkan;d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 166/KPTS/1995 tentang Pembentukan BadanPembina Tingkat I dan Badan Pembina Tingkat II BUKP PropinsiDIY, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Ketuamerangkap Anggota Badan Pembina Tingkat I BUKP Propinsi DIY,sehingga Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun 1995BUKP Propinsi DIY ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua BadanPembina Tingkat II BUKP Propinsi DIY;e. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas guna menjamin Kepastianhukum dalam pelaksanaannya perlu menetapkan KeputusanGubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang PengesahanLaporan Keuangan Tahunan Badan Usaha Kredit Pedasaan(BUKP) Propinsi DIY Tahun Buku 1995.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokPemerintahan di Daerah;2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhirdengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta;4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor273/KPTS/1990 tanggal 15 Agustus 1990, Pendirian Badan UsahaKredit Pedesaan (BUKP) Kecamatan Imogiri dan SrandakanKabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Kecamatan Galur dan TemonKabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo, Kecamatan Tempel danGodean Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dan KecamatanPonjong, Semin dan Playen Kabupaten Daerah Tingkat IIGunungkidul;5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor43/KPTS/1992 tanggal 21 Januari 1992, tentang Pendirian BadanUsaha Kredit Pedesaan (BUKP) kecamatan Pleret dan KretekKabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Kecamatan Naggulan,Kaibawang dan Kokap Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo,Kecamatan Pakem dan Sayegan Kabupaten Daerah Tingkat IISleman, kecamatan Semanu dan Paliyan Kabupaten DaerahTingkat II Gunungkidul;6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor287/KPTS/1992 tanggal 16 September 1992 tentang PendirianBadan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kecamatan PandakKabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Kecamatan SentoloKabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo, Kecamatan TuriKabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Kecamatan Panggang danRongkop Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul;7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor430/KPTS/1993 tanggal 30 Desember 1993, tentang PendirianBadan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kecamatan TegalrejoKotamadya Dati II Yogyakarta, Kecamatan Pajangan dan SedayuKabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Kecamatan Samigaluh danPanjatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo, KecamatanNgaglik dan Ngemplak Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman,;8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor388/KPTS/1994 tanggal 5 Desember 1994, tentang PendirianBadan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kecamatan Kotagedekotamadya Dati II Yogyakarta, Kecamatan Dlingo dan SandenKabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Kecamatan pengasih danGirimulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo;

9.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor166/KPTS/1995, tentang Pembentukan Badan Pembina Tingkat Idan Badan Pembina Tingkat II BUKP Propinsi DIY Periode Tahun1995-1998.M E M U T U S K A NMenetapkan :PERTAMA : Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan BUKP Propinsi DIYTahun Buku 1995, sebagaimana tersebut dalam LampiranKeputusan ini.KEDUA : Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Kepala BUKP PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta adalah :a. Mengusahakan perluasan pelayanan nasabah keseluruhpelosok desa/kota dalam wilayah usaha BUKP yangbersangkutan.b. Mengusahakan efisensi dan efektivitas pengelolaan BUKP.c. Mengusahakan kelancaran perputaran modal.d. Mengusahakan sekecil mungkin tunggakan-tunggakan yangterjadi.e. Memelihara persatatuan dan kesatuan, kekompakan danketerbukaan antar karyawan.KETIGA : Camat Kepala Wilayah setempat sebagai penanggungjawab BUKPagar melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalianterhadap BUKP yang bersangkutan.KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di : YogyakartaPada tanggal : 28 Februari 1997PEJABAT GUBERNURKEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAPAKU ALAM VIIISalinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :----------------------------------------------------------------------1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;3. Pimpinan DPRD Propinsi DIY;4. Kepala Itwilprop. DIY;5. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY;6. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi DIY;7. Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi DIY;8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Propinsi DIY;9. Kepala Biro Perekonomian Setwilda Propinsi DIY;10. Direksi BPD Propinsi DIY;11. Bupati/Walikotamadya Kepala Dati II se Propinsi DIY;12. Pimpinan Cabang BPD se Propinsi DIY;13. Kabag. Perekonomian Kabupaten/Kotamadya se Propinsi DIY;14. BUKP yang bersangkutan.Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.------------------------------------------------------------------------