GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Pemda DI ...

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAKEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR : 147 TAHUN 2001TENTANGPENGELOLAAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAGUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,Menimbang: a. bahwa Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat di LingkunganPemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur denganKeputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor97/KPTS/1993 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 375/KPTS/1996 tentang Biaya Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat Pemerintah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta dan Petugas-Petugas Lainnya Yang Ditunjuk;b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan maka perlu diadakan langkah-langkahkebijaksanaan yang mengatur mengenai perjalanan dinas;c. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana tersebut huruf b dapat berdaya gunadan berhasil guna maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 97/KPTS/1993 dan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 375/KPTS/1996 perlu diubah;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bdan c diatas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta tentang Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas DalamNegeri Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahIstimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undangNomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839);3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2000Nomor 202, Tambahan Lembar Negara Nomor 4022);4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis PenyusunanPeraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang,Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentangPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jo. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentangPelaksanaan Perjalanan Dinas;7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah diLingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di LingkunganPemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta.Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-185/MK.03/1996 tanggal 2April 1996 perihal Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas DalamNegeri.2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3066/PUOD tanggal 16September 1998 perihal Pembatasan Penggunaan Pesawat Terbang danPerjalanan Dinas Untuk Studi Banding;3. Surat Menteri Keuangan Nomor B.296/MK/I/4/1974 ketentuan-ketentuanmengenai perjalanan Dinas Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINASDALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:1. Gubernur/Wakil Gubernur adalan Gubernur/Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;3. Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta;4. Instansi/Unit Kerja adalah Badan, Kantor, Dinas, Biro Sekretariat Daerah dan Unit PelaksanaTeknis Dinas/Balai di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;5. Kepala Instansi/Unit Kerja adalah Kepala Badan, Kantor, Dinas, Biro di lingkunganSekretariat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Balai di Lingkungan PemerintahPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan danmenandatangani SPT/SPPD;7. Perjalanan Dinas adalah suatu kegiatan perjalanan dalam rangka kegiatan Dinas yangdilakukan oleh seseorang utuk menyelesaikan suatu pekerjaan Dinas dengan biaya yangdibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;8. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah dikeluarkan olehpejabat yang berwenang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas perjalanan dinas;9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah formulir yangdigunakan sebagai persyaratan dalam melaksanakan perjalanan dinas;10. Tenaga sipil adalah Petugas, bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yangberwenang untuk melakukan Perjalanan DinasPasal 2Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagikepentingan Negara/Daerah dan apabila tidak dapat digunakannya sarana komunikasi lain yangtersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimalmungkin serta biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 3Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat/Tenaga Sipil lainnyayang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.Pasal 4(1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai yang bersangkutan harus mendapat SPTdan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.(2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, denganmempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan ekonomis.(3) Pembatsan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diutamakan untuk hal-hal yangmempunyai prioritas tinggi, sangat penting, dengan memperhatikan frekuiensi, jumlahpersonil dan lamanya perjalanan.Pasal 5Seseorang yang melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan biaya yang meliputi:a. Biaya Penginapan;b. Biaya Makan;c. Biaya Angkutan Lokal/Setempatd. Uang Saku, dane. Biaya Tiket.BAB IITEMPAT TUJUAN DAN LAMA PERJALANAN DINASPasal 6Perjalanan dinas dalam Keputusan ini dibedakan menurut tempat tujuan menjadi 4 (empat) yaitu:a. Perjalanan dinas di Ibu Kota Propinsi atau Daerah diluar Pulau Jawa;b. Perjalanan dinas tempat lain di Pulau Jawa di luar Propinsi DIY;c. Perjalan Dinas di Kabupaten/Kota diluar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam PulauJawa;d. Perjalanan Dinas ke luar Kota/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 7(1) Lama perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:b. Perjalanan dinas ke luar Pulau Jawa paling lama 6 (enam) hari;c. Perjalanan dinas di dalam Pulau Jawa, paling lama 4 (empat) hari.(2) Perjalanan dinas yang melebihi ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini denganpersetujuan Gubernur dalam hal ini Asisten Administrasi.(3) Untuk perjalanan dinas yang didukung dengan Surat dari Pemerintah Pusat, tidak perludengan persetujuan Gubernur, cukup melampirkan surat dari Pusat tersebut.BAB IIIADMINISTRASI PERJALANAN DINASPasal 8Pengelolaan administrasi Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta dilaksanakan di masing-masing Instansi/Unit Kerja.Pasal 9(1) SPT dan SPPD dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tanda tangan dan stempel asli.(2) SPT dan SPPD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditandatangani oleh pejabat yangberwenang.(3) Bentuk/Format SPT dan SPPD sebagaimana contoh Lampiran Keputusan ini.Pasal 10(1) Penandatanganan SPT ditetapkan sebagai berikut:a. Untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan Pejabat Eselon I, pejabat yang berwenangmenandatangani SPT adalah Gubernur/Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah atas namaGubernur dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan.b. Untuk Asisten pada Sekretariat Daerah, Kepala Badan/Dinas/Kantor, pejabat yangberwenang menandatangani SPT adalah Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.c. Untuk Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, pejabat yang berwenangmenandatangani SPT adalah Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.d. Untuk Pejabat Eselon III (bukan Kepala Instansi/Unit Kerja), pejabat Eselon IV dan Staf,pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah Kepala Instansi yang bersangkutan.

e. Untuk pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah,pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah Kepala Biro yang bersangkutanatas nama Sekretaris Daerah.f. Apabila Pejabat yang menandatangani SPT sebagaimana tersebut huruf c, d dan e ayat iniberhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh pejabat satu tingkat diatasnya.g. Untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Balai pejabat yang berwenangmenandatangani SPT adalah Kepala Instansi yang membawahi.(2) Penandatanganan SPPD ditetapkan sebagai berikut:b. Penandatanganan SPPD dilakukan oleh penanggungjawab anggaran, untuk anggaranRutin oleh Kepala Instansi/Unit Kerja dan untuk anggaran Pembangunan oleh PemimpinProyek.c. Apabila Pejabat yang menandatangani SPPD berhalangan, maka untuk anggaran rutinditandatangani oleh Asisten yang membidangi/Asisten lain dalam hal asisten yangmembidangi berhalangan. Sedang untuk anggaran Pembangunan ditandatangani olehKepala Instansi/Untuk Kerja.(3) Penandatanganan SPT bagi tenaga sipil atau Pegawai Negeri Sipil diluar Pemerintah PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk, dilakukan oleh Kepala Instansi/Unit Kerja yangmengelola anggaran perjalanan dinas untuk keperluan tersebut/sedangkan untukpenandatanganan SPPD dilakukan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini.Pasal 11Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukandalam waktu dan tempat tujuan yang sama.Pasal 12SPPD dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Kepala Instansi/Unit Kerja atau serendahrendahnyaPejabat Eselon IV, Organisasi/Perusahaan ditempat yang dituju dengan dibubuhiStempel Dinas/Instansi/Organisasi/Perusahaan yang bersangkutan.BAB IVBIAYA PERJALANAN DINASPasal 13

(1) Besarnya biaya Perjalanan Dinas diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Standarisasiharga barang dan jasa Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.(2) Pemberlakuan golongan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:a. Untuk Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan golongan yang dimiliki.b. Untuk Pegawai Negeri Sipil bukan Pegawai Pemeritah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta diberlakukan sama dengan golongan yang dimiliki.c. Petugas bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang,termasuk didalamnya tokoh masyarakat/anggota masyarakat diberlakukan setinggitingginyasama dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III.Pasal 14Fasilitas transportasi/tiket angkutan diatur sebagai berikut:a. Untuk Gubernur/Wakil Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan fasilitastransportasi/tiket pesawat terbang kelas eksekutif atau tiket kereta api yang sesuai.b. Untuk Pejabat Eselon I, Eselon II dan Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Instansi sertaPejabat Fungsional Golongan IV diberikan fasilitas tiket pesawat terbang kelas ekonomi atautiket kereta api kelas eksekutif.c. Untuk Pejabat Eselon III (bukan Kepala Instansi), Eselon IV, staf Golonagn IV, III danPejabat Fungsional Golongan III diberikan fasilitas tiket kereta api kelas eksekutif.d. Untuk staf Golongan II dan I dan Pejabat Fungsional Golongan II diberikan fasilitas tiketkereta api kelas bisnis.Pasal 15Biaya perjalanan dinas dan fasilitas transportasi/tiket yang belum diatur sebagaimana tersebutPasal 13 dan Pasal 14. Keputusan ini dapat dilakukan dengan ijin tertulis dari AsistenAdministrasi atas nama Gubernur.Pasal 16(1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas keluar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yangmenggunakan fasilitas kendaraan dinas tidak diberikan biaya fasilitas transportasi (tiket danbiaya angkutan lokal).(2) Untuk perjalanan dinas ke luar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meggunakanfasilitas kendaraan dinas dan sudah direncanakan sebelumnya maka bahan bakar sudahtermasuk direncanakan dalam Daftar Isian Kerja Daerah dan Daftar Isian Proyek Daerahbersangkutan.

(3) Perjalanan Dinas yang meggunakan kendaraan dinas yang belum direncanakan dalam DaftarIsian Kegiatan Daerah dan Daftar Isian proyek Daerah maka biaya fasilitas transportasi/tiketdan biaya angkutan lokal diperhitungkan sebagai pengganti bahan bakar kendaraan tersebut.Pasal 17Pelaksanaan perjalanan dinas ini berlaku untuk Perjalanan Dinas yang dibiayai baik melaluibelanja rutin maupun pembangunan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan BelanjaNegara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.BAB VPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANPasal 18Pejabat yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudahkembali diwajibkan memberikan laporan tertulis pada pejabat yang memberikan perintahperjalanan dinas.Pasal 19Bagi Pejabat yang telah kembali dari melakukan perjalanan Dinas, diwajibkan menyelesaikanpertanggungjawaban keuangan yang dipergunakannya, selambat-lambatnya dalam waktu 14(empat belas) hari kepada Pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinastersebut.Pasal 20Persyaratan bentuk pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi dengan:1. SPT;2. SPPD yang telah disahkan;3. Rincian biaya yang sudah ditandatangani;4. Laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB VIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 21Prejalanan ke Luar Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 22Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 97/KPTS/1993 tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat diLingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 375/KPTS/1996 dinyatakan tidak berlaku.Pasal 23Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakartapada tanggal 10 November 2001GUBERNURDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,HAMENGKU BUWONO XDiundangkan di Yogyakartapada tanggal 10 November 2001SEKRETARIS DAERAHPROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABAMBANG S. PROYOHADINIP. 110 021 674LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATAHUN 2001 NOMOR 71 SERI D