surat keputusan kepala daerah istimewa yogyakarta - Biro Hukum ...

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANo. : 216 / HAK/KPTS/ 1981Tentang : Pemberian Hak Guna Bangunan atas sebidang tanahNegara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY,luas 495 m 2 , terletak di Jl. Gambir No. 2 , KemantrenP.P./ Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya/Kabupaten Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.-----------========= : St : ========-----------GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAMEMBACA : 1. Surat permohonan tgl : 7 Juli 1980 dari Ny. SoetartiWarsono dahulu bernama ............................. , warganegara Indonesia, surat kewarganegaraan dari........................................... tgl ..................... No. ..............dan Surat ganti nama dari ..................................................tgl. ................. No. ............... Pekerjaan Pensiunan janda ,bertempat tinggal di Jl. Gambir No. 2 Yogyakarta, yangmaksudnya mohon idzin mendapatkan Hak Guna Bangunanbaru atas sebidang tanah Negara yang dikuasai olehPemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas :495 m 2 terletak di Jln. Gambir No. 2, KemantrenP.P./Kecamatan Gondokusuman , Kotamadya/KabupatenYogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.2. Rekomendasi tgl. 9 Juli 1980 No. Tk. 649.K/HGB/C-2/1980 dari Kepala Dinas Tata Kota KotamadyaYogyakarta, bahwa berdasarkan masterplan dandetailplan yang ada pada Dinas Tata Kota KotamadyaYogyakarta, tanh tersebut peruntukannya adalah untuktempat hunian/pemukiman, oleh karena itu pihak DinasTata Kota Kotamadya Yogyakarta tidak berkeberatandiberikan idzin perpanjangan atau hak baru.3. Surat dari Kepala Direktorat Agraria Daerah IstimewaYogyakarta 28 Nopember 1980 No. 6660/ PH/II/Agr.MENIMBANG : a. Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah Negara yangdikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta, bekas Hak Guna Bangunan No.86/Nopember yang telah berakhir masa berlakunya padatanggal 23 september 1980.b. Bahwa tanah tsb. oleh pemohon dipergunakan untuktempat tempat hunian /Pemukiman .

c. Bahwa tidak ada pihak lain yangmempunyai sesuatu hakatas tanah dimaksud..d. Bahwa pemohon memenuhi syarat-syarat untukmendapatkan Hak Guna Bangunan.e. Bahwa sesuai dengan azas dan garis-garis kebijaksanaanPemerintah permohonan tersebut dapat dikabulkan.MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. : 5/1960 (L.N. No : 104-1960)2. Peraturan Menteri Agraria No : 10/1961 (L.N. No : 28-1961).3. Undang-Undang No : 3 Tahun 1950 jo Undang-Undang No: 5 Tahun 19744. Rijksblad Yogyakarta No. 6/1940 jo Peraturan Daerah DIYNo. 120/1966 dan Peraturan Daerah No. 5/1969 sertaKeputusan kepala daerah DIY No. 131/1975.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 1 Tahun 19676 Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 1 Tahun 1975.7. Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1979 jo PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979.M E M U T U S K A N :Menetapkan sebagai dibawah ini :Memberikan kepada Ny. Soetarti Warsono dahulu bernama ....................., bertempattinggal di Jl. Gambir No. 2 Yogyakarta.HAK GUNA BANGUNAN atas sebidang tanah Negara bebas yang langsung dikuasaioleh Pemerintah Propinisi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas : 495 m² terletak di Jl.Gambir No. 2, Kemantren P.P/Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya/KabupatenYogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untuk jelasnya tersebut dalam suratukur tgl. 27 Agustus 1964 No. 9 terlampir, dengan syarat-syarat tersebut dibawahini :1. Segala akibat, beaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak GunaBangunan tersebut maupun dari semua tindakan untuk menguasai tanah yangbersangkutan adalah menjadi tanggungan pemohon/penerima hak.2. Hak Guna Bangunan tersebut diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahundan berlaku terhitung sejak tanggal surat keputusan ini.3. Penerima hak untuk pemberian Hak Guna Bangunan tersebut diwajibkanmembayar uang pemasukan yang harus lunas dalam waktu 6 (enam) bulanterhitung sejak tanggal surat keputusan ini sebesar :a. Rp. 371.250,- ( Tiga ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah )yang harus disetorkan kepada Direktorat Agraria prop. Daerah IstimewaYogyakarta.

Dan yang uang mana yang sebesar Rp. 297.000,- ( Dua ratus sembilan puluhtujuh ribu rupiah ) akan disetorkan kepada Sekretariat Daerah DaerahIstimewa Yogyakarta bagian Kas/Bendaharawan Daerah, sedangkan yangsebesar Rp. 74.250,- ( Tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)akan disetorkan kepada Kantor Kas Kotamadya/Kabupaten YogyakartaDaerah Istimewa Yogyakarta.b. Rp. 185.625,- ( Seratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh limarupiah) yang harus disetorkan kepada Bank Rakyat Indonesia setempat untukditeruskan kepada Bank Rakyat Indonesia Pusat Jln. Veteran No. 8 di jakartaatas nama Yayasan Dana Landreform dengan nomor rekening No. 31.36.2274,atau disetorkan langsung kepada Yayasan Dana Landreform Jln.Singamangaraja No. 2 kebayoran baru di Jakarta.4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuanketentuandalam Peraturan Menteri Agraria No : 8 tahun 1961.5. Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Sub DirektoratPendaftaran Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 (tiga)bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi.6. Pemegang Hak Guna Bangunan diberi pembebanan membayar uang wajibmenurut ketentuan dalam :a. Rijksblad Yogyakarta No : 6 tahun 1940b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 5/1969 jo KeputusanKepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 131/1975.yang untuk tiap-tiap tahun harus dibayar dalam 2 (dua) angsuran yang masingmasinguntuk masa 6 (enam) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Julidari tahun yang berjalan dan tanggal 14 Januari pada tahun berikutnya.7. Uang wajib tersebut dilakukan oleh pemegang Hak Guna Bangunan kepadaKantor Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bagianKas/Bendaharawan. Setiap kali setelah pemegang Hak Guna Bangunanmelakukan pembayaran uang wajib sebagai yang dimaksud diatas maka hal ituharus diberitahukan olehnya kepada Kepala Direktorat Agraria Daerah IstimewaYogyakarta dengan menunjukkan bukti pembayaran tersebut.8. Jika pembayaran uang wajib yang dimaksud di atas tidak dilakukan didalamwaktu dan menurut cara yang telah ditetapkan di atas, maka pemegang Hak GunaBangunan dengan tidak diperlukan lagi adanya tegoran atau pemberitahuan lebihdahulu tentang kelalaian itu, dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) darijumlah uang wajib yang belum dibayar itu. Dan apabila masih terus tidak dibayar,untuk tiap-tiap 4 (empat) bulan kelambatan, selanjutnya denda tersebut bertambah5 % (lima perseratus) dengan ketentuan bahwa jumlah denda seluruhnya tidakakan melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah uang wajib yangbelum dibayar.9. Yang mempunyai Hak Guna Bangunan wajib memberikan keleluasaan kepadapara pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mengadakan pemeriksaan padatanah Hak Guna Bangunan ini serta bangunan2 dan lain2nya yang ada diatasnya,

demikian pula wajib memberikan keterangan2 yang diperlukan berkenaan denganHak Guna Bangunan.10. Hak Guna Bangunan sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabilapemohon/penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat-syarat atau ketentuanyang berlaku menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam surat keputusanini.11. Setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut diatas, baik karena sebabapapun, maka atas bangunan dan tanaman yang ada diatasnya tersebut diaturmenurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada waktu itu.12. Surat Keputusan dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhisalah satu syarat atau ketentuan-ketentuan dimaksud dalam angka 3 sampai 5.13. Selisih luas tanah setelah diadakan pengukuran oleh Sub. Direktorat PendaftaranTanah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempengaruhi jumlah uang pemasukanyang telah ditentukan dalam angka 3 diatas.14. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak GunaBangunan tersebut pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukanyang tetap (domisili) di Kantor Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.15. Keputusan ini akan dicabut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabiladianggap perlu atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.Ditetapkan di : YogyakartaPada tanggal : 19 Agustus 1981WAKIL GUBERNUR KEPALADAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAtembusan surat keputusan ini dikirim kepada :(PAKU ALAM VIII)1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.2. Biro Pusat Statistik di Jakarta.3. Menteri Dalam Negeri - Direktur Jenderal Agraria Dep. Dalam Negeridi Jakarta.4. Biro Hukum Dep. Dalam Negeri di Jakarta.5. Kepala Direktorat Pengurusan Hak-Hak TanahDirektorat Jenderal Agraria di Jakarta.6. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan7. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.8. Administratur Yayasan Dana Landreform di Jakarta.

9. Bank Rakyat Indonesia Pusat di Jakarta.10. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang di Yogyakarta.11. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.12. Bagian Kas/Bendaharawan Sekretariat Daearah DIY.13. Kantor Kas Pemerintah Daerah TK II Kotamadya Yogyakarta.14. Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Bag. Bendaharawan15. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.16. Sub. Direktorat Pendaftaran Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta.17. Kantor Cabang Pendaftaran Tanah Kabupaten.18. Kantor Urusan Tanah Kotamadya Yogyakarta.19. Kemantren P.P. Gondokusuman Yogyakarta.20. Kutipan dengan materai Rp. 100,- kepada yang berkepentingan untukdiketahui dan dipergunakan seperlunya._____________________________________________________