GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Pemda DI ...

e. Untuk pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah,pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah Kepala Biro yang bersangkutanatas nama Sekretaris Daerah.f. Apabila Pejabat yang menandatangani SPT sebagaimana tersebut huruf c, d dan e ayat iniberhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh pejabat satu tingkat diatasnya.g. Untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Balai pejabat yang berwenangmenandatangani SPT adalah Kepala Instansi yang membawahi.(2) Penandatanganan SPPD ditetapkan sebagai berikut:b. Penandatanganan SPPD dilakukan oleh penanggungjawab anggaran, untuk anggaranRutin oleh Kepala Instansi/Unit Kerja dan untuk anggaran Pembangunan oleh PemimpinProyek.c. Apabila Pejabat yang menandatangani SPPD berhalangan, maka untuk anggaran rutinditandatangani oleh Asisten yang membidangi/Asisten lain dalam hal asisten yangmembidangi berhalangan. Sedang untuk anggaran Pembangunan ditandatangani olehKepala Instansi/Untuk Kerja.(3) Penandatanganan SPT bagi tenaga sipil atau Pegawai Negeri Sipil diluar Pemerintah PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk, dilakukan oleh Kepala Instansi/Unit Kerja yangmengelola anggaran perjalanan dinas untuk keperluan tersebut/sedangkan untukpenandatanganan SPPD dilakukan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini.Pasal 11Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukandalam waktu dan tempat tujuan yang sama.Pasal 12SPPD dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Kepala Instansi/Unit Kerja atau serendahrendahnyaPejabat Eselon IV, Organisasi/Perusahaan ditempat yang dituju dengan dibubuhiStempel Dinas/Instansi/Organisasi/Perusahaan yang bersangkutan.BAB IVBIAYA PERJALANAN DINASPasal 13