GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Pemda DI ...

(1) Besarnya biaya Perjalanan Dinas diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Standarisasiharga barang dan jasa Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.(2) Pemberlakuan golongan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:a. Untuk Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan golongan yang dimiliki.b. Untuk Pegawai Negeri Sipil bukan Pegawai Pemeritah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta diberlakukan sama dengan golongan yang dimiliki.c. Petugas bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang,termasuk didalamnya tokoh masyarakat/anggota masyarakat diberlakukan setinggitingginyasama dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III.Pasal 14Fasilitas transportasi/tiket angkutan diatur sebagai berikut:a. Untuk Gubernur/Wakil Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan fasilitastransportasi/tiket pesawat terbang kelas eksekutif atau tiket kereta api yang sesuai.b. Untuk Pejabat Eselon I, Eselon II dan Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Instansi sertaPejabat Fungsional Golongan IV diberikan fasilitas tiket pesawat terbang kelas ekonomi atautiket kereta api kelas eksekutif.c. Untuk Pejabat Eselon III (bukan Kepala Instansi), Eselon IV, staf Golonagn IV, III danPejabat Fungsional Golongan III diberikan fasilitas tiket kereta api kelas eksekutif.d. Untuk staf Golongan II dan I dan Pejabat Fungsional Golongan II diberikan fasilitas tiketkereta api kelas bisnis.Pasal 15Biaya perjalanan dinas dan fasilitas transportasi/tiket yang belum diatur sebagaimana tersebutPasal 13 dan Pasal 14. Keputusan ini dapat dilakukan dengan ijin tertulis dari AsistenAdministrasi atas nama Gubernur.Pasal 16(1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas keluar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yangmenggunakan fasilitas kendaraan dinas tidak diberikan biaya fasilitas transportasi (tiket danbiaya angkutan lokal).(2) Untuk perjalanan dinas ke luar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meggunakanfasilitas kendaraan dinas dan sudah direncanakan sebelumnya maka bahan bakar sudahtermasuk direncanakan dalam Daftar Isian Kerja Daerah dan Daftar Isian Proyek Daerahbersangkutan.