peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor ... - dppka diy

More documents

Recommendations

Info

Pasal 32Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31, Bidang BinaAdministrasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:a. penyusunan program Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah;b. pelaksanaan evaluasi rancangan APBD dan atau perubahan APBD danpertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;c. pengkoordinasian pembinaan pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota;d. pembinaan pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum (BLU), danBadan Usaha Milik Daerah (BUMD);e. perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;f. penyusunan laporan realisasi keuangan dana non-APBD;g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Bina AdministrasiKeuangan Daerah;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.Pasal 33Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah terdiri dari:a. Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota;b. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan;c. Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD.Pasal 34(1) Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota mempunyai tugasmelaksanakan evaluasi rancangan APBD dan atau perubahan APBDKabupaten/Kota.(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Bina APBDdan Perhitungan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:a. penyusunan program Seksi Bina APBD dan Perhitungan kabupaten/Kota;b. pelaksanaan evaluasi APBD dan atau perubahan APBD, dan rancanganpertanggungjawaban APBD kebupaten/Kota;c. pelaksanaan evaluasi rancangan penjabaran APBD, penjabaranpertanggungjawaban APBD kabupaten/Kota;d. pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota;e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bina APBDdan Perhitungan Kabupaten/Kota.16
Pasal 35(1) Seksi Bina Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakanpembinaan pengelolaan keuangan daerah.(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi BinaPengelolaan Keuangan mempunyai fungsi:a. penyusunan program Seksi Bina Pengelolaan Keuangan;b. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;c. Penyiapan bahan penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang;d. penyiapan bahan penetapan bendahara dan bendahara pembantu ;e. penyiapan bahan penetapan pejabat yang diberi kewenangan untukmelakukan pemungutan penerimaan daerah, pengelolaan utang dan piutangdaerah, pengelolaan barang milik daerah dan pejabat yang bertugasmelakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;f. pembinaan pengelolaan keuangan daerah, BLU, dan BUMD;g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi BinaPengelolaan Keuangan.Pasal 36(1) Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD mempunyai tugas melaksanakanpenyusunan laporan keuangan dana non APBD.(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi BinaAdministrasi Dana Non APBD mempunyai fungsi:a. penyusunan program Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD;b. penyusunan laporan realisasi keuangan semesteran, catatan atas laporankeuangan semesteran dan neraca semesteran dana non APBD;c. penyusunan laporan realisasi keuangan akhir tahun, catatan atas laporankeuangan, arus kas dan neraca dana non APBD;d. pengadministrasian dan penyusunan realisasi keuangan danapenanggulangan bencana;e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi BinaAdministrasi Dana Non APBD.Bagian KeenamBidang AkuntansiPasal 37Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyusun laporan keuangan daerah danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD.17
Page 1 and 2: GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Page 3 and 4: 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 5 and 6: 5. Bidang Bina Administrasi Keuanga
Page 7 and 8: i. penyusunan laporan program penda
Page 9: Pasal 15(1) Seksi Retribusi dan Pen
Page 12 and 13: c. penyiapan bahan pengesahan Dokum
Page 14 and 15: Pasal 28(1) Seksi Kesejahteraan Rak
Page 18 and 19: Pasal 38Untuk melaksanakan tugas se
Page 20 and 21: d. penyusunan laporan keuangan peme
Page 22 and 23: e. pelaksanaan pemindahtanganan bar
Page 24 and 25: Pasal 55(1) Seksi Pembukuan dan Pen
Page 26 and 27: . pelaksanaan pelayanan pendaftaran
Page 28: l. pelaksanaan evaluasi dan penyusu
Page 31 and 32: c. pelaksanaan inventarisasi dan ve
Page 33 and 34: Pasal 79(1) Seksi Pembukuan dan Pen

peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor ... - dppka diy

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?