peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor ... - dppka diy

More documents

Recommendations

Info

Pasal 3Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:a. penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaranbelanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi danpengelolaan barang daerah;b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan,anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah,akuntansi dan pengelolaan barang daerah;c. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah;d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danperhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, BadanLayanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;g. pengelolaan kas daerah dan akutansi;h. penyiapan bahan kebijakan di bidang penata usahaan barang daerah danpelaksanaan penata usahaan barang daerah serta pendayagunaan barangdaerah;i. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penata usahaanbarang daerah dan pendayagunaan barang daerah;j. pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;k. pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah;l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;m. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);n. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasiaan pelaksanaan kebijakan dibidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah;o. pemberdayaan sumberdya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidangpengelolaan barang daerah;p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dantugasnya.Bagian KeduaSusunan OrganisasiPasal 4(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:1. Sekretariat;2. Bidang Anggaran Pendapatan;3. Bidang Anggaran Belanja;4. Bidang Pengelolaan Kas Daerah;4
5. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah;6. Bidang Akuntansi;7. Bidang Pengelolaan Barang Daerah;8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kota Yogyakarta;b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Bantul;c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Kulon Progo;d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunungkidul;e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Sleman.9. Kelompok Jabatan Fungsional.(2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subbagiansubbagian.(3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-seksi danKantor terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.BAB IIIRINCIAN TUGAS DAN FUNGSIBagian PertamaSekretariatPasal 5Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunanprogram, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerjaDinas.Pasal 6Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariatmempunyai fungsi:a. penyusunan program Sekretariat;b. penyusunan program Dinas;c. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, sertaefisiensi dan tatalaksana Dinas;d. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;e. pengelolaan keuangan dan barang Dinas;f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan;h. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;i. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.5
Page 1 and 2: GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Page 3: 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 7 and 8: i. penyusunan laporan program penda
Page 9: Pasal 15(1) Seksi Retribusi dan Pen
Page 12 and 13: c. penyiapan bahan pengesahan Dokum
Page 14 and 15: Pasal 28(1) Seksi Kesejahteraan Rak
Page 16 and 17: Pasal 32Untuk melaksanakan tugas se
Page 18 and 19: Pasal 38Untuk melaksanakan tugas se
Page 20 and 21: d. penyusunan laporan keuangan peme
Page 22 and 23: e. pelaksanaan pemindahtanganan bar
Page 24 and 25: Pasal 55(1) Seksi Pembukuan dan Pen
Page 26 and 27: . pelaksanaan pelayanan pendaftaran
Page 28: l. pelaksanaan evaluasi dan penyusu
Page 31 and 32: c. pelaksanaan inventarisasi dan ve
Page 33 and 34: Pasal 79(1) Seksi Pembukuan dan Pen

peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor ... - dppka diy

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?