12.07.2015 Views

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ... - dppka diy

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ... - dppka diy

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ... - dppka diy

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang BerlakunyaUndang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2005 – 2009;Memperhatikan: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2008tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sri Sultan Hamengku BuwonoX dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi DIY sampai dengan paling lama tiga tahun.dengan persetujuan bersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT <strong>DAERAH</strong><strong>PROVINSI</strong> <strong>DAERAH</strong> ISTIMEWA YOGYAKARTAdanGUBERNUR <strong>DAERAH</strong> ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!