RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ... - dppka diy

More documents

Recommendations

Info

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang BerlakunyaUndang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2005 – 2009;Memperhatikan: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2008tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sri Sultan Hamengku BuwonoX dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi DIY sampai dengan paling lama tiga tahun.dengan persetujuan bersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAdanGUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
M E M U T U S K A N:Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (RPJMDIY) TAHUN 2009 – 2013.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta.5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappedaadalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta.7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melaluiurutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yangdilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuanyang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta, yangselanjutnya disingkat RPJP DIY, adalah dokumen perencanaan pembangunan DIYuntuk periode 20 (dua puluh) tahun.9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, yangselanjutnya disingkat RPJM DIY, adalah dokumen perencanaan pembangunan DIYuntuk periode 5 (lima) tahun.10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnyadisingkat RKP DIY, adalah dokumen perencanaan pembangunan DIY untukperiode 1 (satu) tahun.11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhirperiode perencanaan.12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakanuntuk mewujudkan visi.13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untukmewujudkan visi dan misi.14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untukmencapai tujuan.15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yangdilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan sertamemperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikanoleh instansi pemerintah.
Page 1: PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ... - dppka diy

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?