Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus

Bab IV Evaluasi DAK saat iniGambar 2.10 Kuadran antara alokasi DAK dengan alokasi DAU per kapitatahun 2003-2006 (Kodrat Wibowo, Bagdja Muljarijadi, Rullan Rinaldi, 2009)DAU Per Kapita (Log)12 13 14 15 16IVIII84Kab/Kota(19,35%)84Kab/Kota(19,35%)137 Kab/Kota (31,56%)III129Kab/Kota(29,72%)21 22 23 24DAK (Log)memperhatikan esensi “‘kekhususan’” yangmenempel pada fungsi DAK sesungguhnya.Dari rata-rata periode 2003-2006 (Gambar10) terlihat bahwa justru mayoritas daerahyang menerima alokasi Dana DAU per kapitayang tinggi menerima pula kucuran alokasidana DAK yang besar (31% dari total daerahpenerima DAK). Dengan kata lain esensi‘kehususan DAK’ menjadi tidak jelas.Dapat disimpulkan sementara bahwa terjadikerancuan dalam menentukan esensi‘kekhususan’ daerah yang layak menerimaalokasi Dana DAK selama ini karena fungsiekualisasi-nya yang lebih ditonjolkan.4.4 Sebaran Bidang DAKdan Konsentrasi DaerahPropinsi Penerima DAKDengan memanfaatkan pula Bi-Plot analysisterhadap sebaran bidang yang dibiayaiDAK dan variasi konsentrasi daerah Propinsipenerima DAK tahun 2003 s.d. 2010. Terlihatpula permasalahan bahwa masih banyakdaerah penerima DAK yang tidak jelas bidangkhususnya karena terlalu banyaknya bidangyang didanai serta tidak fokusnya daerahdalam menentukan program-program daribidang yang akan dilaksanakan.Pada tahun 2003 pada saat bidang prioritasDAK hanya ada 5 buah: pendidikan,kesehatan, infrastruktur jalan, infrastrukturirigasi, dan prasarana pemerintahan terlihatbahwa sebaran bidang pada daerah pemerimaDAK sangatlah bervariasi. Istilah kehususanbaik berdasarkan daerah penerima maupunjenis bidang tidak terlalu terlihat jelas.Pada Gambar 2.11 terdapat pengelompokanPropinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah,Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat,Sulawesi Tenggara, Bali, Sumatera Barat,Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur,Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan untukWhite Paper105