Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus

Bab V Kesimpulan Pendekatan alternatifnya adalahmengalokasikan DAK kepada kabupaten/kota, tetapi memberikan tugasuntuk memantau, mengawasi danmengkoordinir implementasi DAK. Halini akan memperbaiki koordinasi intrapropinsidalam territorial yang luas. Halyang kurang menyenangkan adalah resikobahwa Gubernur barangkali tidak memilikikekuasaan yang cukup (perangkat) untukmengkoordinir secara efektif, atau Bupati/Walikota mengabaikannnya begitu saja.5.1.7 Kaitan DAK denganStandar Pelayanan Minimum(SPM)Karena SPM adalah standar pelayananyang ditetapkan secara nasional dan akanmenjadi standar yang diwajibkan, DAKkelihatannya sesuai untuk disalurkan dalamjumlah tertentu kepada pemerintah daerahuntuk memenuhi pelayanan wajib tersebut.Namun, SPM terdiri dari belanja modaldan belanja rutin (recurrent expenditure).Sulit membayangkan bagaimana belanjarutin dapat dipenuhi dengan dana khususbersyarat yang petunjuk teknisnya berubahubah.Lebih jauh lagi, jka DAK akan dipakaimenutupi belanja modal dan belanja rutinSPM, maka jumlahnya mesti ditingkatkandalam jumlah yang besar, dan kelihatannyaakan berakibat pada pengurangan DanaAlokasi Umum (DAU). Hal ini akan menuntutperubahan besar dari system perimbangankeuangan yang sekarang. Lebih jauh lagi,ketika akan mengambil langkah yangdemikian, perlu dihitung berapa besarbiaya administrasi yang ditimbulkan denganmenggunakan dana khusus seperti DAKdibandingkan dengan DAU.Konsekuensinya, akan lebih bermanfaatbila DAK difokuskan untuk membiayaibelanja modal, kalau sekiranya DAK akandipakai untuk membantu pemerintah dalammemenuhi SPM. Disamping itu, DAK mestidipandang sebagai bantuan tambahankepada pemerintah daerah yang memilikikapasitas fiscal rendah. Kaitan DAK denganSPM barangkali bisa dijaga melalui kriteriateknis oleh kementerian sektor terkait.5.2 Pilihan Konsep DAKKedepanDana perimbangan terdiri Dari Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan DanaAlokasi Khusus (DAK). Dalam PerspektifTransfer Ke Daerah, Dana Perimbangan harusdilihat Sebagai Satu Kesatuan yang utuhkarena ketiga komponen tersebut salingmelengkapi satu sama lain.Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salahsatu komponen Dana Perimbangan yangbersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan dengan tujuan pemerataankemampuan keuangan antar-daerah untukmendanai kebutuhan Daerah dalam rangkapelaksanaan Desentralisasi. Tujuan alokasiDAU adalah untuk mengurangi ketimpanganhorizontal (horizontal imbalance) antaradaerah via ekualisasi.Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salahsatu komponen Dana Perimbangan yangbersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angkapersentase tertentu didasarkan atas daerahpenghasil (by origin) untuk mendanaikebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi. Tujuan utama alokasi DBHWhite Paper123