PENGUJIAN DAN SERTlFlKASl KOMPETENSI ... - Kadin Indonesia

BAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANGIJjian nasional bagi sekolah menengall kejuruan (SMK), merupakan bagian dari proses1~cnyclcnggn1-nnn pendidiknn untuk mengukur ketercnllainn tujunn institusionnl pendidiknn.Pclaksaan u~jian nasional tersebut men~pakan penjabaran dari amanat UU No. 20 tahun 2003tentang Sisdiknas dan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Ujian nasional ituscndiri bukan merupakan tujuan akhir dari pendidikan, akan tetapi merupakan tujuan antara darituljuan akhir yaihl dihasilkan tamatan yang kompeten dan kompetetif.Seiring dengan perkernbangan kebijakan dan pelaksanaan ujian nasional khususnya bagi siswaSMK, dari awal pemberlakuan ujian nasional hingga tahu pelajaran 2005/2006, telah banyakdilakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur untuk pelaksanannya. Perubahankebijakan yailg signifikan pada ujian nasional tahun 2006/2007 untuk SMK, adalahdiperhitungkaannya nilai komponen produktif untuk menentukan nilai rata-rata kelulusan. Nilaikomponen produktif tersebut diperoleh, melalui uji kompetensi yang diselenggarakan secarakhusus untuk keperluan tersebut. Kebijakan tentang pengujian tersebut tertuang dalamPermendiknas No. 45 tahun 2006 dan POS tentang ujian nasional tahun 2006-2007.Dari perspektif penyelenggaraan SMK, uji dan sertifikasi kompetensi memiliki dua sisikepentingan yaitu sebagai pengukuran ketercapaian kompetensi tamatan dan sekaligus sebagaipemenuhan atas amanat Pasal 61 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Mengingat pola ujidan sertifikasi kompetensi di SMK bervareasi, maka dalam kerangka pelaksaaan ujian nasionalperlu dirumuskan suatu pola yang dapat melayani kebutuhan SMK yang memiliki 11 2 programkeahlian dengan jumlah siswa yang dilayani sekitar 850.000 siswa serta dengan lokasi yangtersebar di 33 provinsi dengan 443 kabupatenlkota.Untuk maksud itulah telah dilakukan pembahasan masalah pelaksanaan uji kompetensi dansertifikasi siswa SMK pada ujian nasional tahun pelajaran 2006-2007, dengan seluruh pemangkukepentingan pendidikan menengah kejuruan pada tanggal 13 Desember 2006 di Hotel Sahid JayaJakarta. Pemangku kepentingan yang hadir pada pertemuan tersebut meliputi unsur dari KadinIndonesia/MPKN. Kelompok Bidang Keahlian (KBK) MPKN, asosiasi peofesi, BNSP, BSNP,LSP yang terlisensi dan calon LSP. I-Iasil akhir dari pertemuan tersebut menyepakati bahwa:Mendukung penetapan bahwa kompetensi keahlian siswa digunakan sebagai nilai yangdiperhitungkan untuk menetapkan kelulusan siswa SMK, disamping 3(tiga) nilai materiu~jian lainnya yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika.Pelaksanan uji kompetensi menggunakan model "project work" yang pengorganisasiansecara nasional dilaksanakan dalam kerangka payung kerjasama antara Depdiknasdengar1 Kadin Indonesia dalam kerangka MPKN.B. LANDASAN HUKUMPeratulran perundang-undangan yang rnenjadi dasar pedoman pelaksanaan pengujian dansertifikasi kompetensi keahlian SMK:I. I!U No. 20 tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun2003 Nomor 78, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4301)