Download - KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA.- 6-(3)(4)2) semua hardcopy Dokumen Pelengkap Pabean hasilcetak dari mesin fotocopy, mesin faksimili, mediaelektronik seperti e-mail atau teleprinter merupakanalat bukti yang sah di seluruh wilayah Indonesia. dalam hal terjadi proses peradilan antara DirektoratJenderal Bea dan Cukai dengan Pengusaha.Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pad aayat (1) dan ayat (2) dapat diterima sebagai dokumen resmisetelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.Dihapus.7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaituPasal18A yang berbunyi sebagai berikut :Pasal18ADalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum dapat digunakandengan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan ini, pelayanan kepabeanandilakukan dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayananyang tersedia di Kantor Pabean.8. Lampiran IV sebagaimana' dimaksud dalam Pasal 7A adalahsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan MenteriKeuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Menteri Keuangan ini.Pasal1. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,terhadap perlakuan kepabeanan yang terkait denganpemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan danpengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuksebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yangdilaksanakan oleh Kantor Pabean di Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas sejak tanggall April 2009 sampai dengansebelum diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini,dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganPeraturan Menteri Keuangan ini.2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pad a tanggaldiundangkan.II