Download - KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

More documents

Recommendations

Info

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA.- 6-(3)(4)2) semua hardcopy Dokumen Pelengkap Pabean hasilcetak dari mesin fotocopy, mesin faksimili, mediaelektronik seperti e-mail atau teleprinter merupakanalat bukti yang sah di seluruh wilayah Indonesia. dalam hal terjadi proses peradilan antara DirektoratJenderal Bea dan Cukai dengan Pengusaha.Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pad aayat (1) dan ayat (2) dapat diterima sebagai dokumen resmisetelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.Dihapus.7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaituPasal18A yang berbunyi sebagai berikut :Pasal18ADalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum dapat digunakandengan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan ini, pelayanan kepabeanandilakukan dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayananyang tersedia di Kantor Pabean.8. Lampiran IV sebagaimana' dimaksud dalam Pasal 7A adalahsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan MenteriKeuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Menteri Keuangan ini.Pasal1. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,terhadap perlakuan kepabeanan yang terkait denganpemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan danpengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuksebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yangdilaksanakan oleh Kantor Pabean di Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas sejak tanggall April 2009 sampai dengansebelum diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini,dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganPeraturan Menteri Keuangan ini.2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pad a tanggaldiundangkan.II
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA-7-Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 Desembev2009MBNTERI KEUANOANttd.SEIMULYANI INDRAWATIDiundangkan di Jakartapada tanggal 30 Desember 2009MENTERI HUKUMttd.PATRIALIS AKBARDAN HAK ASASI MANUSIA,BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2009NOMOR 541
Page 1: October 1969Vol. Two No. FourFLUORI
Page 4 and 5: MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA-
Page 8 and 9: MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIALA
Page 10 and 11: MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA-3
Page 12 and 13: MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA-5

Download - KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?