Honor Tenaga Fasilitator <strong>PNPM</strong> Belum Dibayar, (Kompas, 13 Juni 2013)Belasan tenaga fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (<strong>PNPM</strong>) MandiriPerdesaan Sulawesi Utara yang mewakili fasilitator lain, Selasa (11/6), mengadu ke DPRD Sulutsebab honor mereka selama tiga bulan belum dibayarkan. Akibatnya pembayaran honor sekitarRp5,25 miliar itu tertunda, sebagian dari 336 tenaga fasilitator di Sulut kini hidup susah. Bahkan,untuk sehari-hari mereka terpaksa berhutang di warung. Wakil Fasilitator <strong>PNPM</strong> MandiriPerdesaan Sulut Moudy Bella menuturkan, mereka tidak tahu penyebab keterlambatanpembayaran honor itu. Steven Kandow, anggota DPRD Sulut mengatakan, telah menanyakanmasalah ini ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Sulut dan meminta honor itusegera dibayarkan.Pelaksana Tolak Pemotongan Dana <strong>PNPM</strong>, (Suara Merdeka Online -www.suaramerdeka.com, <strong>14</strong> Juni 2013)Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (<strong>PNPM</strong>) Kabupaten Kebumen menolakrencana pemotongan dana <strong>PNPM</strong> sebanyak 20 persen yang dilakukan pemerintah pusat.Pasalnya, rencana itu akan merepotkan unsur pelaksana di lapangan. Beberapa proyek fisik<strong>PNPM</strong> yang sekarang sedang berjalan juga akan terkena imbas dan dikhawatirkan menimbulkangejolak sosial. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Pelaksana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (<strong>PNPM</strong>) Kabupaten Kebumen di Ruma Makan Yunani, Jumat (<strong>14</strong>/6).Fasilitator <strong>PNPM</strong> Kabupaten Nur Cahyo ST menjelaskan, rapat tersebut membahas tentang suratedaran Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri yang isisuratnya tentang penundaan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada kegiatan<strong>PNPM</strong> Mandiri Perdesaan tahun 2013. Ketua Forum Badan Kerjasama Antar Desa KabupatenKebumen, Drs Carta Hanindyta tidak setuju dengan pemotorngan tersebut. Menurutnya, program<strong>PNPM</strong> merupakan program pengentasan kemiskinan yang cukup efektif.----------------------------------------------------------------------<strong>PNPM</strong> Mandiri Pariwisata<strong>PNPM</strong> Mandiri Kembangkan Pariwisata Desa di Purworejo, (Tribun Jogja -jogja.tribunnews.com, 11 Juni 2013)Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo bergerak untuk mengembangkan potensi pariwisata,salah satu cara yang ditempuh adalah melalui dana <strong>PNPM</strong> Mandiri Pariwisata yang diberikanoleh Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif RI. Dari 12 desa yang diajukan, 11 desatelah mendapatkannya sejak 2010 secara bertahap. Di 2011, ada tiga desa yang mendapatkan<strong>PNPM</strong> Pariwisata yakni Desa Kaligintung di Kecamatan Pituruh, Desa Kaligono di KecamatanKaligesing dan Desa Wirun di Kecamatan Kemiri. Pada 2012 ada Desa Donorejo dari kecamatanKaligesing dan Desa Jatimalang di kecamatan Purwodadi. Sedangkan pada 2013 ditambah enamdesa lagi yakni Desa Ketawangrejo dari kecamatan Grabag, Somongari dari kecamatanKaligesing, Desa Kaliharjo dari kecamatan Kaligesing dan Desa Keburuhan dari kecamatanNgombol. Sedangkan satu desa yang telah diusulkan namun belum mendapatkan <strong>PNPM</strong>Pariwisata adalah Desa Mayungsari di Kecamatan Bener. Pihaknya berencana mengusulkan agar
mendapatkannya di tahun depan.----------------------------------------------------------------------Penyalahgunaan Dana <strong>PNPM</strong> MandiriMantan Bendahara Tersangka Korupsi <strong>PNPM</strong>, (Bali Post, 12 Juni 2013)http://article.mediabanc.ws/viewarticles/default.aspx?acc=LGmGxoe1gS8=&app=n7q0r37qA1I=&file=i91JlPUEOxUJ/j+B4RAwtIEM4Owlbo0L2kM0M4oWrbzik6nbo7xCng==Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (<strong>PNPM</strong>-MP) di Tabanan, mulaidilanda masalah. Polres Tabanan resmi menetapkan mantan pengurus program ini karena didugaterlibat korupsi anggaran. Selasa (11/6) kemarin. Tersangkanya, Luksana Setyo Dwi Astuti aliasBu Wiwi (53), mantan Bendahara <strong>PNPM</strong> di Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Pupuan. WargaBanjar Dinas Pupuan, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan diduga menilep anggaran sen ilaiRp210.695 juta, periode 2008-2012 lalu. Terbongkarnya kasus korupsi berawal dari investigasitim penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres, awal Maret 2013. Hasilnya, ditemukanindikasi kerugian Negara dari penggunaan anggaran program <strong>PNPM</strong>-MP di pupuan dalambidang simpan pinjam. Menurut hasil audit BPKP Eko menyatakan, anggaran yang diambiltersangka terdiri dari beberapa aliran dana.Tersangka yang bertugas memegang anggaran di UPK dengan membuat proposal kedaluwarsauntuk mencairkan anggaran. Maka dari itu, pihaknya mengamankan setumpuk barang bukti.Diantaranya, belasan proposal, 10 unit buku kas, petunjuk teknis pengelolaan anggaran, SKpengangkatan pengurus dari Bupati Tabanan dan kuitansi pencairan anggaran. Tersangka dijeratdengan Tidak Pidana Korupsi. Rencananya, tersangka akan diperiksa kembali pada Jumat (<strong>14</strong>/6).Sementara itu, Kapolres Tabanan AKBP Dekananto Eko Purwono, SIK menegaskan, pihaknyabukan melihat besarnya nilai anggaran yang dikorupsi. Namun, pengungkapan kasus ini sebagaiefek jera bagi pengurus <strong>PNPM</strong>-MP lainnya.Artikel senada juga diterbitkan di media berikut:- Korupsi, (Bali Post, 12 Juni 2013)- Dana Program <strong>PNPM</strong> Mandiri Dikorupsi, (Republika - www.republika.co.id – 12Juni 2013)