erhadapan dengan realitas yang tak pernah disentuh. Tantangan awal yang dihadapinya padaawal masuknya <strong>PNPM</strong> adalah bagaimana mengumpulkan dan meyakinkan masyarakat untukberpartisipasi dalam kegiatan <strong>PNPM</strong>. Namun berkat usahanya, masyarakat mulai percaya karenakegiatan yang direncanakan melalui penggalian gagasan dapat didanai. Meski tetap denganprinsip pemberdayaan dengan keterlibatan masyarakat lokal. Sejalan dengan pelaksanaankegiatan <strong>PNPM</strong>, Fakhruddin melihat banyak rekan kerjanya yang mundur karena berbagai hal.“Kalau saya lihat, banyak yang secara mental belum siap. Komunikasi yang dibangun denganmasyarakta tidak sejalan, sehingga terjadi benturan antara pesan yang ingin disampaikan denganpola pendekatannya, sehingga mereka merasa tidak sanggup,” ujarnya. Fakhruddin bergabung didunia pemberdayaan masyarakat sejak 2003, saat itu bernama PPK. Ia beusaha mencaintaipekerjaan ini, yaitu dunia pemberdayaan, bahwa ada masyarakat yang harus difasilitasi agar bisamendapatkan program <strong>PNPM</strong>.Tribun Jogja - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo bergerak untuk mengembangkanpotensi pariwisata, salah satu cara yang ditempuh adalah melalui dana <strong>PNPM</strong> Mandiri Pariwisatayang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif RI. Dari 12 desa yangdiajukan, 11 desa telah mendapatkannya sejak 2010 secara bertahap. Di 2011, ada tiga desa yangmendapatkan <strong>PNPM</strong> Pariwisata yakni Desa Kaligintung di Kecamatan Pituruh, Desa Kaligono diKecamatan Kaligesing dan Desa Wirun di Kecamatan Kemiri. Pada 2012 ada Desa Donorejodari kecamatan Kaligesing dan Desa Jatimalang di kecamatan Purwodadi. Sedangkan pada 2013ditambah enam desa lagi yakni Desa Ketawangrejo dari kecamatan Grabag, Somongari darikecamatan Kaligesing, Desa Kaliharjo dari kecamatan Kaligesing dan Desa Keburuhan darikecamatan Ngombol. Sedangkan satu desa yang telah diusulkan namun belum mendapatkan<strong>PNPM</strong> Pariwisata adalah Desa Mayungsari di Kecamatan Bener. Pihaknya berencanamengusulkan agar mendapatkannya di tahun depan.Pemberitaan <strong>PNPM</strong> Mandiri di media dapat diakses secara online melalui tautan berikut ini:http://pnpm-support.org/what-media-saysSalam,Tim Komunikasi <strong>PNPM</strong> <strong>Support</strong> Fasility (PSF)twitter: @pnpm_support----------------------------------------------------------------------Weekly Summary Report <strong>PNPM</strong> MandiriPeriode : 7 <strong>June</strong> – <strong>14</strong> <strong>June</strong> 2013<strong>PNPM</strong> MandiriWarga Terancam Terisolasi, (Radar Madura, 7 Juni 2013)Warga Desa Buddi, Kecamatan Arjasa terancam terisolasi. Penyebabnya, jembatan satu-satunya
yang menjadi akses di desa itu kondisinya membahayakan. Selain itu, akses jalan daratpenghubung ke kecamatan belum pernah tersentuh pembangunan. Selama musim penghujan,warga hanya menggunakan akses jalur laut dengan memanfaatkan jembatan yang kondisinyasangat memprihatinkan. Di sekitar lokasi ada jembatan yang membelah rimbunan pohon bakautersebut, yang saat ini terlihat beton-beton lapuk, belasan papan geladak tersisa bertumpu di atasbeton. Menurut informasi dari warga setempat, usia jembatan tersebut kurang lebih baru 2 tahunberjalan. Dengan lebar jembatan 1,5 meter, panjang 50 meter lebih. Sumber dana pembangunandiambil dari program <strong>PNPM</strong> dan saat ini kualitasnya sudah jelek.Harga BBM Naik Paling Lambat 17 Juni, (Jawa Pos, 7 Juni 2013)Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selambat-lambatnya diumumkan pada 17Juni 2013. Hal itu mengacu pada selesainya rapat paripurna soal Rancangan APBN 2013.Penegasan terbaru tentang waktu kenaikan harga BBM bersubsidi disampaikan MenteriKoordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden, Selasa (4/6). Pada kesempatan yangsama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menambahkan, kebijakanharga BBM merupakan hak pemerintah secara penuh. Jadi, pemerintah bisa secara langsungmenetapkan harga BBM tanpa persetujuan DPR.Sejumlah kalangan dari beberapa partai ikut mendukung kenaikan harga BBM dengan tujuanmenyelamatkan keuangan Negara. Karena itu akan berimbas secara perekonomian. Misalnya,kenaikan harga bahan pokok. Untuk itu upaya seluruh partai koalisi bersepakat memberikanBLSM dan sosial safety net yang nantinya bisa berupa <strong>PNPM</strong> (Program Nasional PemberdayaanMasyarakat), bantuan siswa miskin, dan lainnya kepada masyarakat. Program BLSM yangdisepakati komisi VIII sama persis dengan usulan pemerintah, yakni bantuan tunai kepadamasyarakat selama lima bulan sebesar Rp 12 triliun. Jumlah sebesar itu dibagi dalam dua posanggaran, yaitu untuk bantuan tunai dansafeguarding. Sayed Fuad Zakaria, wakil ketua komisiVII menyarakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemensos, harus memastikan akurasi datapenerima BLSM. Pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi BLSM dengan melibatkanberbagai pihak yang terkait. Sekjen dan Dirjen terkait juga harus menyusun langkah-langkahpemetaan untuk memastikan bahwa penerima manfaat BLSM adalah masyarakat yang terkenadampak langsung kenaikan harga BBM. Sayed menambahkan bahwa program BLSM harusdilaksanakan dengan sangat transparan. Kemensos harus melengkapi data penerima BLSMselambat-lambatnya pada akhir Juni 2013.BLSM Bermuatan Politik, (Sinar Harapan, 7 Juni 2013)Sejumlah kalangan mengkritik rencana pemerintah yang akan menyalurkan bantuan langsungsementara masyarakat (BLSM) kepada keluarga miskin. Pemberian bantuan, apapun namanya,dinilai sebagai modus lama yang dilakukan menjelang pemilu. Hal senada juga diungkapkanoleh Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta Taliwang.Menurutnya, bantuan-bantuan seperti itu sering dimanipulasi. Dulu menjelang Pemilu 2009 jugaada bantuan langsung tunai (BLT), lalu <strong>PNPM</strong> Mandiri, kemudian penyalur beras miskin atauraskin. Bantuan tersebut sebagai paket menyukseskan orang-orang yang disetujui untuk menjadipenguasa hasil Pemilu 2009 lalu. Pengamat ekonomi-politik Universitas Gadjah Mada,