June 7-14 - PNPM Support Facility

Revrisond Baswir menyatakan, pemberian BLSM merupakan kebijakan populis pemerintahanSBY-Boediono yang memiliki motif politik, yaitu untuk memperoleh simpati masyarakatmiskini. Menurutnya, ini merupakan praktik pembelian suara menjelang pemilu 2014. Terpisah,Staf Khusus presiden bidang Bencana dan bantuan Sosial, Andi Arief mengatakan bahwakomentar sejumlah pihak terkait rencana pemerintah memberikan BLSM terlalu politis danpenuh prasangkan.Sebelumnya, setelah melalui rapat dengar pendapat (RDP) selama tiga jam dengan SekretariatJenderal dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial kementerian Sosial, serta PTPos Indonesia, Komisi VII DPR menyetujui usulan anggaran program BLSM yang diakukanKementerian Sosial Rp 12,009 trilun pada APBN-P 2013. Program BLSM adalha salah satupaket kompensasi yang diajukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang rentan terkenadampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.Wapres Kunjungan Kerja ke Padang, (Sinar Harapan, 8 Juni 2013)Wakil Presiden Boediono melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, pada 8-9 Juni2013 dengan sejumlah kegiatan seperti menyaksikan balap sepeda Tour de Singkarak sekaligusmenutup Kejuaraan Tinju Amatir Piala Wapres. Salah satu kegiatan yang dilakukan antara lainbertemu dengan penerima manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri. Selain itu juga wapres berkunjunga ke rumah jabatan Gubernur Sumbar untukbersilahturahmi dengan Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) dan tokoh masyarakatSumbar.Satpol PP Tertibkan Galian C, (Suara Merdeka, 10 Juni 2013)Dua lokasi galian C tak berizin ditertibkan petugas Satpol PP Kabupaten Grobogan, yang beradadi Desa Putuastsari dan Lebak, Kecamatan Grobogan. Tak hanya itu, petugas juga menghentikandua alat berat yang sedang beroperasi di dua lokasi. “Penertiban kami lakukan karena galian Ctersebut tidak berizin. Galian ini disinyalir bisa merusak alam di sekitar.” ujar, Kepala Satpol PPGrobogan, Pontjo Wiratno. Hal ini juga dilakukan untuk merespons laporan dari masyarakat,bahwa galian C dari tempat itu melintasi desa yang dibangun melalui program nasionalpemberdayaan masyarakat (PNPM), hingga menyebabkan kondisinya rusak. Ke depan, kamimeminta perangkat desa dan Kasi Trantib mengawasi lokasi penambangan, untuk memastikanmereka tidak beraktifitas kembali.Empat Bulan Belum Terima Gaji, (Suara Merdeka Online - www.suaramerdeka.com, 11 Juni2013)Puluhan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri PerdesaanKabupaten Kendal menggelar aksi damai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa (Bapermaspemdes), Selasa (11/6). Aksi tersebut menuntut kejelasan gajiselama empat bulan yang belum dibayarkan. Berdasarkan data yang ada, gaji setiap bulanfasilitator di kecamatan Rp4 juta – Rp5 juta, adapun tingkat kabupaten Rp7 juta – Rp 10 juta,termasuk biaya operasional. Selain itu mereka mempertanyakan rencana dana bantuan langsung