Analisis Nilai, Preferensi dan Interest Anggota DPR Periode 2009

Aspek Ideologis Undang-undangBPJS : Analisis Nilai, Preferensi danInterest Anggota DPR Periode 2009-2014 dalam Penyusunan RUUDumilah AyuningtyasDep. Administrasi & Kebijakan Kesehatan, FKM UIDisampaikan dalam Forum Nasional II : JaringanKebijakan Kesehatan IndonesiaHotel Horison Makasar, 28 September 2011Rabu, 28 September 2011

Latar Belakang• BPJS merupakan amanat UU SJSN NO.40/2004Pasal 1 ayat 2 yang tak kunjung terlaksana,melampaui batas waktu yang ditetapkan.• Pembahasan RUU tentang BPJS ini tak kunjungselesai dan memperlihatkan kuatnya tarikmenarik antara pemerintah dengan DPR ataubahkan di antara anggota/fraksi-fraksi DPR sendiri(P Demokrat VS PDIP)• Mendapatkan perhatian “Istimewa” Inpres No. 1 thn 2010 bahwa UU BPJSharus selesai akhir desember 2010. Kedua, menugaskan 8 menteri untukmengawal proses UU ini.Rabu, 28 September 2011

Latar Belakang• Proses penetapan kebijakan tidak lepas dari adanya nilainilai,preferensi, kepentingan atau aspek ideologi yangdimiliki oleh para elit yang terlibat (Apter; & CharlotteBretherton and Geoffrey Ponton Political Behavior &Ideology• Amerika Serikat dan Brazil memberikan contohbagaimana nilai, kepentingan dan pilihan elitmempengaruhi kebijakan yang ada pada negara tersebuttermasuk dalam kebijakan jaminan sosial Presiden Lulada Silva : melejitkan kesejahteraan rakyat denganprogram-program seperti layanan kesehatan gratis,tunjangan sosial, Bolsa Familia Presiden Barack Obama: UU Reformasi Kesehatan(Jaminan kesehatan: universal coverage, potongan untukUsila, jaminan bagi 30 Rabu, juta 28 September warga 2011miskin)

Pertanyaan & Tujuan PenelitianBagaimana proses politik,konstelasi & interaksi elityang terlibatpembahasan RUU BPJS,mengapa berlangsunglama & berlarut-larut,bagaimana aspekideologis (nilai,preferensi & kepentingan(Anggota DPR MasaBakti 2009-2014)mempengaruhi prosestersebut• Mengetahui prosespolitik yang terjadi dalampembahasan RUU BPJStermasuk konstelasi daninteraksi elit yang terlibatdi dalamnya• Mengetahui bagaimanaaspek ideologis (nilai,preferensi & kepentingan(Anggota DPR Masa Bakti2009-2014)mempengaruhi ProsesPembahasan RUU BPJS.Rabu, 28 September 2011

Metode Penelitian• Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptifeksplanatoris. Teknik pengambilan data adalah denganwawancara mendalam (indepth interview), analisis„statement‟ informan yang diberitakan di media massa,telaah catatan rapat serta observasi jalannya persidangan( 3(tiga) kali sidang dilakukan sebagai bentuk triangulasi• Pengisian „self assessment questionaire‟ oleh anggotaPansus adalah upaya konfirmasi (konfirmatori) untukmempertajam analisis nilai, preferensi dan kepentingananggota DPR periode 2009-2014 dalam pembahasanRUU BPJS.Rabu, 28 September 2011

Tinjauan Teori• Charlotte Bretherton and Geoffrey Pontonfalsafah dasar yang menjadi acuan arah & tujuan negara,berangkat dari pemahaman tentang relasi negara danwarganegara, penghormatan & paradigma tentang hakhakindividu di satu sisi dengan sistem komunitas dankesetaraan sosial yang terbangun di sisi lain (pengaturankontrol negara vs masyarakat/komunitarian dan hakindividu vs kesetaraan sosial• David Apter pendekatan Behavioralisme, Ideologimerupakan kombinasi dari nilai, interest, dankepentingan.• Allport ( 1937, 1961, 1968) nilai, sikap dan karakterseorang aktor penetap atau pelaku kebijakan dapatmempengaruhi proses formulasiRabu, 28 September 2011

Kerangka Teori• James Anderson empat kategori nilai yang membantu &mengarahkan perilaku para pembuat keputusan• Penelitian ini menggunakan pendekatan behavioralisme yaknikajian yang mengkaitkan produk kebijakan dalam sebuahsistem politik dengan pendekatan behavioralisme yangmemandang politik dari segi apa adanya (what it is) yangberupaya menjelaskan mengapa gejala politik tertentu terjadiseperti itu, dan kalau mungkin memperkirakan juga gejalapolitik apa yang akan terjadi.• Konsep” black box of policy making process “ dapat dilihatsebagai gambaran pola perilaku manusia menyangkut aspekbehavioralisme lainnya yaitu berupa kekuasaan, konflik, danfungsionalisme.Secara singkat faktor-faktor tersebut dianggappula sebagai penentu partisipasi politik.Rabu, 28 September 2011

Hasil PenelitianTerbagi menjadi bagian :1. Evaluasi peran negara dalam kewajibanpemenuhan jaminan sosial2. Proses & konstelasi politik (peta kekuatan& „kubu-kubu‟ yang ada)3. Aspek ideologis (nilai, preferensi dankepentingan) dalam pembahasan RUUBPJS.Rabu, 28 September 2011

Beberapa Temuan PenelitianRabu, 28 September 2011

Evaluasi Peran Negara Di Mata ElitDalam Kewajiban Pemenuhan JaminanSosialjawaban normatif para informan tentangperan negara dalam pemenuhankewajibannya (masih sangat minim &belum optimal):“ .. sangat bergantung pada konstelasipolitik yang ada, kan ada beragamkepentingan, nilai dan pilihan yang sangatmempengaruhi” .Rabu, 28 September 2011

Peran Negara Pada Kewajiban PenjaminanSosial konfirmatori : Jawaban EkstrimSangat Setuju & sangat Tidak SetujuNo.Pertanyaan35 Kegagalan negara dalam menyediakan jaminan sosial seharusnya menjadidasar pengajuan impeachment pada pemerintah

Ideologi pengaturan kontrol negara VSmasyarakat/komunitarian dan hak individu VSkesetaraan sosialNo.Pertanyaan1 Setiap warga negara berhak untuk hidup sehat dan sejahtera, karena ituadalah tugas pemerintah menjamin agar setiap anggota masyarakat hiduplayak.6 Masyarakat miskin karena tidak memiliki cukup akses terhadap pendidikan,kesehatan dan perekonomian7 Negara berkewajiban memberdayakan masyarakat miskin untuk meningkatkanakses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial, kesehatan danperekonomian yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.9 Negara menanggung beban ekonomi yang sangat berat karena hutang luarnegeri yang sangat besar, harga minyak dunia yang semakin melonjak tajam,beban subsidi yang tinggi, angka pengangguran yang tinggi dan angkakemiskinan yang tinggi sementara pertumbuhan ekonomi semakin sulit.Adalah wajar jika pemerintah tidak bisa memberikan jaminan kesehatan

Konstelasi Politik“...Kubu di pemerintah terbagidua. Nomor satu kubu yangditunjuk adalah Menkeu,sehingga bercerita tentangfiskal. Sedangkan objek yangakan diatur adalah menteriBUMN. Dua menteri ini tidakmungkin. Bertemu dengan KubuMenteri BUMN, yangmengatakan bahwa Depkes jugamau mengelola Jamkesmas.Polisi juga mengatakan bisamengelola BPJS.“... Kubu di DPR dan kubupemerintah. Kubu DPR setalahlama tahu, sebenarnya kalau maubilang ideologi, akhir-akhir initidak ada masalah. Dua kububerargumentasi, Perekatnyaadalah uang, di sini tidak ada uangsama sekali. “( Wawancara denganN dari F-PD, Anggota PansusRUU BPJS)Rabu, 28 September 2011• Tidak ada yang beranisecara eksplisitmenyatakan menolakRUU ini. Jelas itu, tapimemang jelas terlihatkubu-kubu. Ada yang pro,kontra, dan yangditengah-tengah. Partaipemerintah, pemenang,oposan danselainnya.”(Wawancaradengan L dari F-PKS,Anggota Pansus RUUBPJS

Nilai Pribadi, Partai, Politik,Kebijakan• “... alhamdulillah di pansus tdklagi mempermasalahkanpartai apa. Kami melepaskanbaju partai dan baju fraksi.Kami berterimakasih kepadaSetgab, teman fraksi lainbahkan ditekan olehpimpinan, mereka siap jikaPAW....” Terlalu kecil jika ini ditarikmenjadi kepentingan PDIP.Sebenarnya persoalan yangmeluas bukan soal PDIP, tapisoal tanggung jawab negara(R dari F-PDIP),• “ kami ini, khususnyaDemokrat, tentu adaarahan kebijakan,pertimbangan kapasitasfiskal, kemampuan negara.Tetapi kami merasa,kesehatan ini perlu. Inibagus, fungsinya begitubagus, menjadikan sayatermotivasi terusmenerus.”(wawancaradengan N dari F-PD,)Rabu, 28 September 2011

Nilai• “....Pemerintah menganggapno point di dalam UU SJSNini; mudharatnya lebihbanyak daripadamanfaatnya. Bertanya padamenteri, menjawab nopoint. Bertanya kepadayang lebih tinggi darimenteri, kenapa bapaktidak lakukan ini? Jawabnya?Tidak ada orang yangmengerjakan. Artinya,pemerintah melihat bahwatiada point di sini.”(wawancara dengan N, F-PD, Ketua Pansus RUUBPJS)“.... Di pansus ini walaupunada kecenderunganmengikuti arahan partai,tapi anggota pansus lebihbisa membawa suarapribadi tanpa ada arahankhusus dr partai karenakami merasa hal inimemang perludiperjuangkan. “(Wawancara dengan L dariF-PKS, Anggota PansusRUU BPJSRabu, 28 September 2011

Personal ValuesNo.Pertanyaan3 Saya mempunyai nilai-nilai keyakinan yang jelas dan menjadi dasar untukmenentukan tujuan hidup sehingga membuat saya berjuang sungguh-sungguhuntuk mencapainya.18 Eksistensi seorang manusia ditentukan oleh kekuasaannya.19 Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.21 Kedudukan dan jabatan tak pernah didapat cuma-cuma melainkan harusdikejar dan diperjuangkan dengan bersungguh-sungguh.22 Jabatan dan kedudukan adalah kekuasaan yang harus dipertahankan, diperkuatdengan segala cara untuk kelanggengannya.

Organizational ValuesNoPertanyaan8 Jabatan yang saya emban mengharuskan saya mendahulukan tujuanatau arahan kebijakan partai tempat saya bekerja dibandingkandengan kepentingan masyarakat.26 Nilai-nilai dan kebijakan partai selalu menjadi arahan bagi saya dalambersikap, termasuk dalam konteks penyusunan RUU BPJS ini.29 Persetujuan atau penolakan terhadap RUU BPJS didasari olehpertimbangan peningkatan jumlah pemilih partai pada pemilumendatang37 Saya tetap mendukung atau menolak UU BPJS meskipun tidak sesuaidengan kebijakan partai saya.

Nilai Politik & Kebijakan:NoPertanyaan2 Dari masa ke masa selalu ada perbedaan kelas sosial ekonomi dimasyarakat, maka perbedaan adalah wajar dan harus diterima.4 Banyak orang di masyarakat kita yang sibuk memikirkan diri ataukelompoknya sendiri dan tidak begitu peduli dengan kepentingankebanyakan.5 Hanya orang yang bekerja keras yang akan hidup cukup, kemiskinanadalah bukti dari kemalasan.14 Menerapkan prinsip bisnis dalam lembaga pemerintahan danmenjalankannya seperti selayaknya entitas bisnis dapat meningkatkanefisiensi dan kualitas pelayanan publik.

KepentinganSecara umum informanmengakui bahwa kepentinganbaik itu kepentingan politikmaupun ekonomimempengaruhi prosespembahasan RUU BPJS diDPR RI.“Ada satu menteri yangmengatakan bahwa konsep dariDPR ini seperti “menggorok”menteri. BUMN uangnya beginibanyak, kementerian perlu danamendadak untuk menyehatkanBUMN yang kecil. Jadi ada banyakkepentingan. pada saat yang sama..Ada buruh-buruh yang tidak mauada BPJS., ada yang demomendukung, ini semua soalkepentingan (N dari F-PD DPRRI, Ketua Pansus BPJS)Rabu, 28 September 2011Pertarungan kepentingan bahkanmenjadi penyebab berlarutlarutnyaproses pembahasanRUU BPJS.“...Birokrasi harus direformasi,tarik-menarik kepentinganmembuat proses ini berlarutlarut.Ada perbedaan sudutpandang antara pemerintahdan legislative. Ada ketakutanpada pihak yang BUMN yangmenangani jaminan kesehatanaskes, taspen, dll.”( L dari F-PKS, Anggota Pansus RUUBPJS)

InterestNoPertanyaan27 Dalam politik setiap individu tidak dapat terlepas dari kepentinganpribadi dan kelompoknya.30 Berlarut-larutnya penyusunan RUU BPJS terjadi karena perbedaankepentingan antara DPR, Pemerintah , dan kepentingan industritermasuk farmasi dan badan penyelenggara perasuransian sebelumnya.31 Dalam penyusunan undang-undang selalu ada benturan kepentingan,jika terjadi kebuntuan (dead lock) harus diselesaikan dengan Lobby, danpendekatan persuasif serta langkah politis lainnya.32 Biaya politik dalam penyusunan undang-undang lazim terjadi biasanyadiperoleh dari kelompok yang menginginkan atau tidak menginginkandisusunnya sebuah undang-undang.

Preferences (Pilihan)Dari penelitian yangdilakukan ditemukan bahwasebenarnya menyegerakanRUU BPJS pada akhirnyamerupakan pilihan dari sisipolicy maker.“..... Dan banyak ketakutanketakutanyang sebenarnyabisa dijawab. Semakin dikajisemakin membuka jalanbahwa memang ini bisadilaksanakan. Misalnya hitunghitungantentang fiscal,sebenarnya ini tidak masalah,bisa. Hanya masalahnya mauatau tidak.”( L dari F-PKS,Anggota Pansus RUU BPJS)• “...Ini bukan sanggup tidaksanggup, tapi soal political will,bukan kebijakan charity tapipada kebijakan yang berbasiskonstitusi.”(R dari F-PDIP,Anggota Pansus RUU BPJS)• “... Sebenarnya dalampembahasan UU BPJS ini,anggota pansus bersepakatdalam satu titik bahwa inimemang harusdiperjuangkan. Ini menjadikesadaran dan kesepakatanbersama, pada akhirnya ”( Ldari F-PKS, Anggota PansusRabu, 28 September 2011RUU BPJS)

Peran Pressure Group CivilSociety• Selain peran penting aspek ideologis pada elit dalam hal ini nilai,kepentingan dan pilihan dalam proses penentapan kebijakan, adafaktor lain yang cukup berperan dalam proses pembahasan RUUBPJS ini, yakni peran kelompok penekan (pressure group) dalamkasus ini diwakili oleh gerakan ekstraparlementer atau fraksi balkon.Hal ini dikemukan oleh salah satu informan.“... Saya analisa bagaimana ada BPJS, bagaimana buruh mendukungini, pada moment ini kita lihat konsensus yg terjadi tidak hanya diparlemen tapi juga di ektsra parlementer. Buruh berjuang tidakhanya untuk buruh tapi juga untuk rakyat. Ini suatu hal ygmengharukan sekali.” (wawancara dengan R dari F-PDIP, AnggotaPansus RUU BPJS)“... Tdk ada UU yang dikawal 8 menteri, tidak ada UU lain yg dikawalpublik seperti ini, ada fraksi balkon. Dan itu bukan perjalanan yanggampang untuk membangun konsolidasi sperti itu.”(wawancaradengan R dari F-PDIP, Anggota Pansus RUU BPJS)Rabu, 28 September 2011

Kesimpulan• Proses pembahasan RUU BPJS dipengaruhi oleh bagaimana ideologitermasuk nilai, kepentingan dan pilihan yang ada pada elit yangterlibat dalam pembahasan RUU BPJS ini.• Kejelasan ideologi sebagai dasar memandang relasi antara negaradan warganegara, pemerintah dan rakyat amat menentukankebijakan jaminan sosial dalam berbagai bentuk dan aplikasinya.Kejelasan ideologi ini juga mempengaruhi komitmen politikpemerintah• Perbedaan nilai, kepentingan dan pilihan dapat mencapai titik temu,(resolusi dan konsensus) bila terdapat sebuah kepentingan umumyang berlaku universal• Civil society (active citizen) dan hadirnya gerakan LSM sebagaipressure group berperan penting dalam penetapan kebijakanuntuk mengontrol terakomodasinya kepentingan rakyat banyak.• Komunikasi politik dan terbangunnya jaringan yang melibatkanbernagai pihak yang berkepentingan menjadi langkah penting dalampenetapan kebijakan .Rabu, 28 September 2011

Daftar Referensi• Charlotte Bretherton and Geoffrey Ponton (ed), GlobalPolitics: An introduction (Cambridge, Massachussetts :Blackwell Publishers, 1996• David E Apter, Introduction to Political Analysis, PrenticeHall. Winthtop Publisher, Amerika Serikat. 1978:236-•James Anderson, Public Policy Making (2nd Edition) ( New York :Holt, Renehart and Winston, 1969)• Theda Skocpol, Negara dan Revolusi Sosial : Suatu AnalisisKomparatif Tentang Perancis, Rusia, dan China (Jakarta :Penerbit Erlangga, 1991), hlm 25• RamlanSurbakti. Memahami Ilmu Politik. Gramedia,Jakarta.1992:132-3.Rabu, 28 September 2011

TERIMA KASIHRabu, 28 September 2011