Diharapkan ada integrasi Preventif dan Kuratif yang lebih baik

Strategi yang dilaksanakan antara lain: penggarapan pada 10 kabupatenterfokus yang mempunyai AKI/AKB tinggi dengan melakukan pendampinganpada sasaran ibu hamil melalui kegiatan seperti kelas ibu hamil, konseling,persiapan persalinan dan nifas, pemenuhan gizi dsb, menyediakan jaminanperawatan rujukan bagi ibu hamil/melahirkan resiko tinggi dan komplikasi yangtidak memiliki jaminan pembiayaan apapun, penguatan P4K di semua Desa diJawa Tengah, mengefektifkan forum review kematian maternal / perinatalsebagai wahana pembelajaran untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan danmenekan kejadian kematian, peningkatan mutu pelayanan PONED dan PONEKmelalui peningkatan SDM, sarana/prasarana dan peralatannya, serta penguatanmanajemen program dan sistem rujukan.Provinsi Jawa TengahKegiatan-kegiatan :1. Road Show Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.5 Program Prioritas Pembangunan Kesehatan di Jawa Tengah yangmeliputi :1) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.2) Penurunan Angka Kesakitan dan Kematian beberapa penyakitmenular tertentu (DBD, Malaria,TB Paru, HIV/AIDS dan Kusta).3) Penanggulangan Masalah GIzi4) Penerapan Jamkesda5) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Pelayanan KeluargaBerencanaDalam pertemuan tersebut selain diikuti oleh jajaran Kesehatan sepertiDInas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah,Direktur Rumah Sakit Swasta , Kepala Puskesmas, organisasi profesi dibidang kesehatan, dihadiri pula oleh lintas sektor terkait seperti PKK danSKPD lainnya. Salah satu out put dalam pertemuan tersebut adalahkomitmen kesepakatan penentuan target capaian program prioritas,termasuk target pencapaian penurunan Angka Kematian Ibu di masingmasingKabupaten/Kota.2. Pendampingan Pejabat Fungsional Khusus.seperti, Epidemiolog, Sanitarian, Penyuluh kesehatan, Nutrisionist danAdministrator Kesehatan Masyarakat yang berjumlah Pejabat FungsionalKhusus tersebut diberdayakan untuk melakukan pendampingan di 10Kabupaten/Kota dengan Angka Kematian Ibu tertinggi, gunamemfasilitasi pelaksanaan Loka Karya Mini Puskesmas, agar kegiatanyang direncanakan dalam Loka Karya Mini Puskesmas tersebut, yangakan dibiayai dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Kementrian Kesehatan Republik Indonesia3. Pendampingan Ibu Hamil Resiko TinggiMelalui Anggaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2010sebesar Rp. 2.328.750.000,- dilakukan kegiatan pendampingan IbuHamil Resiko Tinggi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 10Kabupaten/Kota yakni : Kabupaten Banjarnegara, Batang, Blora, Brebes,1

Purworejo, Wonosobo, Rembang, Grobogan, Pemalang dan KotaSurakarta.Pendampingan Ibu Hamil resiko tinggi dilakukan oleh Tim DinasKesehatan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Pejabat FungsionalKhusus dan Pejabat Fungsional Umum (Programer). Setiap timbertanggung jawab melakukan pendampingan di suatu wilayah tertentuyang sudah ditetapkan.Kegiatan-kegiatan pendapingan yang dilaksanakan antara lain :1. Penyuluhan kepada Ibu Hamil Resiko Tinggi2. Pemberian Makanan Tambahan3. Senam Ibu Hamil4. Optimalisasi Forum Kesehatan Desa.Jumlah Ibu Hamil yang dilakukan pendampingan 14.397 orang. Sampaidengan masa persalinan, tidak ada satupun ibu hamil yang meninggal (90 % melahirkan normal dan 10 % dengan komplikasi), sedangkan bayiyang meninggal 2 bayi (0,14 %).4. Kemitraan dengan Organisasi Profesi.Dengan Dukungan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. tahun2010, dalam rangka Rencana Aksi Daerah dalam percepatanpencapaian target MDG,s, yang salah satunya adalah penurunan AngkaKematian Ibu. Kepala Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai Ketua PokjaIII (Kesehatan &Gizi) yang anggotanya terdiri dari lintas sektor termasukorganisasi Profesi seperti : IDI, POGI, IBI, Tim Penggerak PKK dsb.Sarana tersebut dipergunakan sebagai ajang kemitraan dan berbagiperan dalam memecahkan masalah masalah yang ada kaitannya dengankematian Ibu.I. LANGKAH – LANGKAH KE DEPAN1. Peningkatan Pendidikan IbuSeperti diketahui bahwa faktor diterminan kematian Ibu tidak hanya disektor kesehatan, namun justru yang lebih besar (60 %) di sektor nonkesehatan, Salah satu diantaranya adalah pengetahuan Ibu. tentangtanda tanda bahaya yang mungkin terjadi selama kehamilan danpersalinan2. Peningkatan Kepesertaan KBDiharapkan makin meningkatnya peserta Keluarga Berencana akanmengurangi frekwensi ibu hamil dan melahirkan, sehingga akanbedampak makin menurunnya kejadian kematian ibu akibat hamil ataumelahirkan.3. Peningkatan PONED/PONEK.Proporsi tempat kematian maternal di Jawa Tengah terdapat di RumahSakit (sekitar 85 %). Untuk mengurangi angka tersebut layananpersalinan di Rumah Sakit akan ditingkatkan melalui :1) Usulan Dana Alokasi Khusu (DAK) bagi Rumah Sakit Umum Daerahdiarahkan pemenuhan sarana PONEK.2

2) Pendayagunaan dan optimalisasi tenaga kesehatan di Rumah Sakit.4. Mengeliminir Dukun.Langkah ke depan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tidak akanmelakukan pelatihan dukun , sehingga secara alami para dukun yangtelah ada semakin berkurang dan akhirnya akan tiada. direncanakanadanya payung hukum agar semua persalinan di Jawa Tengah harusdilakukan oleh tenaga kesehatan dan di sarana kesehatan, melaluiPeraturan Gubernur atau Peraturan Daerah (PERDA).5. Mengusulkan Indikator Kesehatan sebagai Kinerja Pimpinan Wilayah.Mengadopsi kebijakan Bupati Bantul, dimana salah satu penilaian kinerjaCamat adalah indikator bidang kesehatan (termasuk AKI)1. Hal ini menunjukkan upaya mencegah kematian ibu belum optimal ataupunmanajemen sistem rujukan yang telah dilakukan selama ini belum berjalan efektif.Kenyataan di lapangan menunjukkan seringkali rujukan dari faskes dasar misalnyaPONED ke rujukan PONEK masih sering bermasalah antara lain disebabkanketidakmampuan petugas di tingkat PONED melakukan stabilisasi atau persiapan prarujukan, belum adanya komunikasi yang efektif antara PONED dan PONEK, masalahterkait terbatasnya SDM khususnya dokter spesialis kebidanan dan anestesi, saranadan peralatan baik di PONED maupun PONEK serta masalah dan kendala yangterkait dengan sisi pemberdayaan masyarakat misalnyaSecara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan ibu dan bayi (K1,K4, PN, KN) di Jawa Tengah menunjukkan angka yang jauh lebih baik dibandingpencapaian rata-rata nasional, namun demikian kesenjangan (disparitas) pencapaiankinerja tersebut antar kabupaten/kota masih saja terlihat dari tahun ketahun. Seiringdengan meningkatnya proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan kejadian kematianmaternal maupun neonatal dalam 5 tahun terakhir telah bergeser dari kematian dilapangan dan fasilitas kesehatan (faskes) dasar ke fasilitas rujukan (RS). Laporankejadian kematian maternal menunjukan proporsi tempat kejadian terbanyak sekitar70% di rumah sakit dalam 3 tahun terakhir iniDiharapkan ada integrasi Preventif dan Kuratif yang lebih baik. Preventif tidakbisa berjalan tanpa kuratif yang baik, dan sebaliknya.2.Diharapkan semakin banyak kebijakan yang mengurangi fragmentasi pelayananprimer dan sekunder-tertier, termasuk integrasi PONED dan PONEK3.Kerjasama antar profesi diharap lebih baik lagi (spesialis, dokter umum, bidan,perawat dll), termasuk memerinci task-shifting.Diharapkan ada kebijakan yang memperkuat jaringan kesehatan ibu dan anak yangmencakup pemerintah (termasuk lintas sektor), masyarakat, dan lembaga swasta.Memperhatikan bahwa Indonesia bervariasi dan ada aspek desentralisasi dalamperencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program.6. Mengembangkan inovasi baru seperti sistem kontrak untuk daerah sulit7. Perlu ada kebijakan untuk mutu pelayanan KIA dengan didukung oleh sistemkesehatan yang baik.3

8.Ada kebijakan untuk menghubungkan pembiayaan kegiatan dengan mutu pelayanan,misal dalam Jampersal yang dihubungkan dengan sertifikasi dan akreditasiSTRATEGI PENGUATAN DINAS KESEHATANDALAM STRUKTUR BARU KEMENTERIAN KESEHATANSTUDI KASUS PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK DI KABUPATENPembahasdr. Riskiyana, M.KesPerkembangan permasalahan kesehatan, yang ditengarai dengan dinamikapermintaan masyarakat akan kualitas pemecahan masalah kesehatan, semakinmenyadarkan kita bahwa permasalahan kesehatan membutuhkan penyelesaian yangbersifat kolaboratif oleh berbagai stakeholder. Keterbatasan sumber dayamengharuskan pemecahan masalahan kesehatan yang bersifat cost effective, costbenefit, measurable dan accountable. Ekskalasi kompleksitas permasalahan kesehatan,tidak cukup lagi hanya dijawab dengan solusi linier, namun dibutuhkan pengkajianmultidimensi, system thinking, spesifik, praktis serta evidence base.Struktur baru Kementerian Kesehatan, dimaksudkan salah satunya adalah untukmenjawab perkembangan permasalahan kesehatan di masyarakat dengan lebihkomprehensif dan terintegratif. Penggabungan Kesehatan Dasar ke dalam DirektoratJenderal Bina Upaya Kesehatan diharapkan dapat menghilangkan sekat fragmentasiantara pelayanan kesehatan primer dengan pelayanan kesehatan lanjutan/rujukan,antara pelayanan promotif dengan kuratif serta antara pelayanan klinis dengankesehatan masyarakat. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat bergantimenjadi Direktorat Jenderal Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Kesehatan Anak, dimanaDirektorat Bina Kesehatan Kerja dan Olah Raga dan Direktorat Bina PelayananKesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer termasuk didalamnya.Tantangan yang muncul paska perubahan struktur di Kementerian Kesehatanantara lain; Bagaimana perubahan struktur baru di Kementerian Kesehatan ini agardapat menjadi driving force perubahan mindset di tingkat provinsi, kabupaten maupunpara petugas pelaksana di lapangan? Apakah perubahan struktur ini dapat memenuhiharapan masyarakat dalam peningkatkan mutu pemecahan masalah kesehatan?Apakah solusi yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan nyata di masyarakat ? .Dinas Kesehatan Provinsi membutuhkan kualitas kelembagaan yang memadaiagar mampu berperan sebagai lokomotif bagi pengembangan kemampuan DinasKesehatan Kabupaten/kota, sekaligus juga sebagai “penterjemah” kebijakan-kebijakanpusat. Peran ini menjadi tidak mudah dalam era desentralisasi, manakala provinsi4

menterjemahkan kebijakan pusat, diperlukan penyesuaian dengan “muatan lokal” yangada di masing-masing kabupaten/kota, namun penyesuaian yang dilakukan tidak bolehmengurangi value on result sebagaimana yang telah ditetapkan pusat. Setiapkabupaten/kota mempunyai karakteristik berbeda, maka diperlukan pendekatan yangspesifik khas untuk daerah tersebut. Untuk dapat memenuhi azas keadilan danpemerataan, maka capaian kinerja di tingkat provinsi seharusnya juga merupakangambaran pencapaian kinerja setiap kabupaten/kota, sehingga tidak terjadi perbedaancapaian yang mencolok.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai peranan sangat penting karenamerupakan etalase produk kesehatan, bersama jajarannya berposisi paling dekatdengan masyarakat. Semua kebijakan bidang kesehatan harus bisa ditransformasikandalam bentuk kegiatan yang nyata, sistematis, terukur, fokus dan akuntabel. KebijakanKemenkes dengan menyalurkan BOK, Jamkesmas dan Jampersal langsung keDinkeskab/kota memberikan tambahan kemampuan Dinkeskab/kota untuk dapatmenjadi Power House bagi jajarannya. Pada sisi yang berbeda, Dinkeskab/kota harusmenghadapi lingkungan external yang bisa merupakan internal pressure dari lingkarpemda kab/kota. Beberapa literatur menyebutkan adanya 3 pilar utama penentu internalpressure yaitu ekonomi, politik dan administrasi birokrasi, perbedaan cara pandangmasalah tersebut bisa menempatkan Dinkeskab/kota dalam posisi kritis, sehingga dapatdimengerti bila masih sering timbul pertanyaan “Ada apa dibalik layar pergantiankepemimpinan/pejabat Dinas Kesehatan?”Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk membangunjejaring yang kuat dan harmonis antara Kemenkes, Dinkesprop, Dinkeskab/kota denganjajarannya antara lain:1. Membangun kepemimpinan lokal yang kuat yang dapat menjadi kuncikeberhasilan Program Kesehatan.2. Pelatihan kepemimpinan dan manajemen.3. Pendampingan untuk meningkatkan kompetensi.4. Mendorong terwujudnya lingkungan dan situasi kerja yang kondusif untukpencapaian kinerja terbaik.5. Fokus terhadap nilai dan visi yang jelas dan affordableUpaya Penurunan Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah.Angka Kematian Ibu di Jawa Tengah dalam kurun waktu tiga tahun terakhirberdasarkan laporan yang dihimpun dari 35 Kabupaten/Kota, mengalami penurunan.Pada tahun 2008 sebesar 114,42 per 100.000 Kelahiran Hidup (653 kasus), tahun 2009,114 per 100.000 Kelahiran Hidup (678 kasus) dan pada tahun 2010 turun menjadi104,97 per 100.000 Kelahiran Hidup (611 kasus), Angka kematian ibu di provinsi JawaTengah tersebut sudah berada dibawah AKI Nasional (228 per 100 ribu KH, SDKI2007). Namun demikian dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, masih terdapat 19Kabupaten/Kota (lebih dari setengah) Angka Kematian Ibunya masih diatas rata-rataangka provinsi. Pada akhir tahun 2015 provinsi Jawa Tengah mencanangkan targetAngka Kematian Ibu sebesar 70 per 100.000.5

Penurunan Angka Kematian Ibu ternyata belum diikuti dengan penurunan AngkaKematian Bayi, Angka kematian bayi tahun 2008 sebesar 9,8 per 1000 kelahiran hidup,tahun 2009, 10,37 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi10,26 per 1000 kelahiran hidup (Laporan rutin Provinsi), hal ini perlu dikaji lebihmendalam agar dapat diintervensi lebih efektif.Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah memperoleh dukungan politis cukupkuat dari pimpinan daerah, telah mempunyai Rencana Aksi Daerah, telah tersusunstrategi, kebijakan dan kegiatan sehingga tidak diperlukan banyak upaya lagi untukmenyempurnakan pencapaian kinerja dan akses universal bila dibandingkan denganprovinsi lain. Beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan adalah :1. Penajaman strategi, kebijakan dan kegiatan agar tampak lebih jelaskorelasinya terhadap pemecahan masalah.2. Pendekatan masalah KIA pada sasaran keluarga, masyarakat dan klinisidengan 3 tingkat pencegahan.3. Memperkuat supervisi, monitoring dan evaluasi4. Membangun jejaring kerja yang solid, termasuk penguatankabupaten/kota, karena untuk penurunan AKI/AKB dibutuhkan SDM yangmemadai kuantitas dan kualitasnya, pembiayaan bukan saja untukinsentif tetapi juga untuk pelatihan, operasional, pengadaan alat medisdan perawatannya, serta pembangunan infrastruktur.5. Mengupayakan sumber pembiayaan alternatif, misalnya melalui SocialCapital yang bersumber dari masyarakat.Isyu strategis:1. Pencapaian indikator ibu dan anak tinggi, namun kematian ibu dan anakjuga masih tinggi.2. Cakupan K1 tinggi tetapi belum melihat umur kehamilan saat periksa.3. Cakupan K4 tinggi namun belum memenuhi kriteria 1-1-24. ANC pada ibu hamil berusia kurang dari 20 th, anak lebih dari 4, tinggal dipedesaan, pendidikan/ status ekonominya kurang, masih rendah5. Masih banyak ibu hamil yang mempunyai masalah gizi dan penyakit6. Persalinan oleh tenaga kesehatan cakupannya tinggi, namun masih tinggipula persalinan dirumah dan ditolong oleh tenaga yang tidak kompeten.7. RS Ponek dan Puskesmas Poned belum berfungsi optimal, jam bukapelayanan belum 24 jam karena terkait jumlah dan kualitas tenagakesehatan.8. Pelaksanaan deteksi dan penanganan dini bumil, bulin dan bufas risti belummemadai9. Cakupan CPR tinggi namun masih belum menggunakan metode jangkapanjang10. Masih tingginya remaja putri yang menikah pertama pada usia kurang dari20 tahun6