Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 - Dinkes Sulsel

DEPARTEMEN KESEHATAN RIJAKARTA, 2009Rancangan Final

Rancangan FinalBENTUK DAN CARAPENYELENGGARAAN PEMBANGUNANKESEHATANDEPARTEMEN KESEHATAN RIJAKARTA, 2009

DAFTAR ISIKATA PENGANTARDAFTAR ISI .......................................................................II. PENDAHULUAN ……………………………………… 1A. LATAR BELAKANG ............................................. 1B. PENGERTIAN SKN ............................................. 2C. MAKSUD DAN KEGUNAAN SKN ....................... 3D. LANDASAN SKN ................................................. 4II.PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEMKESEHATAN NASIONAL ....................................... 6A. PERKEMBANGAN DAN MASALAH SISTEMKESEHATAN NASIONAL …………………………. 6B. PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS ......... 12III. ASAS SISTEM KESEHATAN NASIONAL ............. 15A. DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN ............. 15B. DASAR SISTEM KESEHATAN NASIONAL......... 17]IV. BENTUK POKOK SISTEM KESEHATANNASIONAL .............................................................. 21TUJUAN SKN ........................................................... 21KEDUDUKAN SKN .................................................. 21SUBSISTEM SKN .................................................... 23TATA HUBUNGAN ANTAR SUBSISTEM DANLINGKUNGANNYA ................................................ 26SKN 2009i

V. CARA PENYELENGGARAAN SISTEMKESEHATAN NASIONAL ...................................... 29A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN .................... 29B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN ........ 43C.SUBSISTEM SUMBERDAYA MANUSIAKESEHATAN………………………………............ 49D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALATKESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN.......... 58E. SUBSISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASIKESEHATAN ............................ 66F. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARA-KAT………………………………………………...... 71VI. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SISTEMKESEHATAN NASIONAL …………………............. 79A. PROSES PENYELENGGARAAN SKN ......... 79B. TATA PENYELENGGARAAN SKN ……........ 82C. PENYELENGGARA SKN ………..........…...... 83D. SUMBERDAYA PENYELENGGARAAN SKN... 85D. KERJASAMA INTERNASIONAL ….............. 88VII. PENUTUP ………………………………………......... 90LAMPIRANGambar 1:Gambar 2:KONTRIBUTORSKN 2009ii

A. LATAR BELAKANGBAB IPENDAHULUANDalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesiasesuai Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945,yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial, maka pembangunan kesehatandiarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agarpeningkatan derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya dapat terwujud.Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalamdasawarsa terakhir masih menghadapi berbagaimasalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Untukitu diperlukan pemantapan dan percepatan melaluiSistem Kesehatan Nasional sebagai bentuk dan carapenyelenggaraan pembangunan kesehatan yang disertaiberbagai terobosan penting, seperti: pengembanganDesa Siaga, Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas), dan Program Perencanaan Persalinandan Pencegahan Komplikasi (P4K).Perubahan lingkungan strategis ditandai denganberlakunya berbagai regulasi penyelenggaraankepemerintahan, seperti Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UndangundangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),1

dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangungan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) Tahun 2005-2025. Disamping itu secara globalterjadi perubahan iklim dan upaya percepatanpencapaian Millenium Development Goals (MDGs),sehingga diperlukan penyesuaian dalampenyelenggaraan pembangunan kesehatan.Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 merupakanpenyesuaian dari SKN 1982 dan SKN 2004. SKN 1982terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1) Pemikiran dasarpembangunan kesehatan, 2) Rencana pembangunanjangka panjang bidang kesehatan, dan 3) Bentuk pokokSKN. Selanjutnya pada akhir 1999 ditetapkan RencanaPembangunan Kesehatan Menuju Indonesia SehatTahun 2010. Rencana ini pada intinya mengandungButir 1) dan 2) dari SKN 1982 yang lebih dikembangkansesuai keperluannya.Pada 10 Februari 2004 ditetapkan SKN 2004 yang padaintinya mengandung Butir 1) dan 3) dari SKN 1982.SKN 2004 yang pada hakikatnya merupakan bentuk dancara penyelenggaraan pembangunan kesehatan,penting untuk dimutakhirkan menjadi SKN 2009 agardapat mengantisipasi berbagai tantangan perubahanpembangunan kesehatan dewasa ini dan di masadepan.Dalam mengantisipasi ini, perlu mengacu terutama padaarah, dasar dan strategi pembangunan kesehatan yangditetapkan dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2007tentang RPJPN Tahun 2005-2025 dan RencanaPembangunan Jangka Panjang Bidang kesehatanTahun 2005-2025.B. PENGERTIAN SKNSistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dancara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang2

memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalamsatu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuanpembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkankesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Dasar 1945.Pembangunan kesehatan adalah upaya yangdilaksanakan oleh semua komponen bangsa yangbertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dankemampuan hidup sehat bagi setiap orang agarpeningkatan derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunankesehatan diselenggarakan berdasarkan pada: 1)Perikemanusiaan, 2) Pemberdayaan dan kemandirian,3) Adil dan merata, serta 4) Pengutamaan dan manfaat.Sistem Kesehatan Nasional (SKN) perlu dilaksanakandalam konteks Pembangunan Kesehatan secarakeseluruhan dengan mempertimbangkan determinansosial, seperti: kondisi kehidupan sehari-hari, tingkatpendidikan, pendapatan keluarga, distribusikewenangan, keamanan, sumberdaya, kesadaranmasyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan dalammengatasi masalah-masalah tersebut.C. MAKSUD DAN KEGUNAAN SKNPenyusunan SKN 2009 ini dimaksudkan untukmenyesuaikan SKN 2004 dengan berbagai perubahandan tantangan eksternal dan internal, agar dapatdipergunakan sebagai pedoman tentang bentuk dancara penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baikoleh masyarakat, swasta maupun oleh Pemerintah danPemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya.Tersusunnya SKN 2009 mempertegas maknapembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hakasasi manusia, memperjelas penyelenggaraan3

pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misiRencana Pembangunan Jangka Panjang BidangKesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025, memantapkankemitraan dan kepemimpinan yang transformatif,melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yangterjangkau dan bermutu, serta meningkatkan investasikesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional.RPJPK Tahun 2005-2025 merupakan arahpembangunan kesehatan yang berkesinambungan.RPJPK 2005-2025 dan Sistem Kesehatan Nasionalmerupakan dokumen kebijakan pembangunankesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraanpembangunan kesehatan.SKN disusun dengan memperhatikan pendekatanrevitalisasi pelayanan kesehatan dasar (primary healthcare) yang meliputi: 1) Cakupan pelayanan kesehatanyang adil dan merata, 2) Pemberian pelayanankesehatan yang berpihak pada rakyat, 3) Kebijakanpembangunan kesehatan, dan 4) Kepemimpinan.Pendekatan pelayanan kesehatan primer secara globaltelah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalammencapai kesehatan bagi semua denganmempertimbangkan kebijakan kesehatan yang responsifgender.D. LANDASAN SKNLandasan SKN meliputi:1. Landasan Idiil yaitu Pancasila.2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,khususnya: Pasal 28 A, setiap orang berhak untukhidup serta berhak mempertahankan hidup dankehidupannya; Pasal 28 B ayat (2), setiap anak4

erhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, danberkembang; 28 C ayat (1), setiap orang berhakmengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikandan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuandan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkankualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatmanusia; Pasal 28 H ayat (1), setiap orang berhakhidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehatserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan danayat (3), setiap orang berhak atas jaminan sosialyang memungkinkan pengembangan dirinya secarautuh sebagai manusia yang bermartabat; sertaPasal 34 ayat (2), Negara mengembangkan sistemjaminan sosial bagi seluruh rakyat danmemberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakmampu sesuai dengan martabat kemanusiaan danayat (3) Negara bertanggung jawab ataspenyediaan fasilitas pelayanan kesehatan danfasilitas pelayanan umum yang layak.3. Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuanperaturan perundangan yang berkaitan denganpenyelenggaraan SKN5

BAB IIPERKEMBANGAN DAN TANTANGANSISTEM KESEHATAN NASIONALA. PERKEMBANGAN DAN MASALAH SISTEMKESEHATAN NASIONALPembangunan kesehatan yang dilaksanakan secaraberkesinambungan telah berhasil meningkatkan statuskesehatan masyarakat. Kinerja sistem kesehatan telahmenunjukkan hasil yang baik, antara lain ditunjukkandengan peningkatan status kesehatan yaitu: penurunanAngka Kematian Bayi (AKB) dari 46 per 1.000 kelahiranhidup pada tahun 1997 menjadi 34 per 1000 kelahiranhidup pada tahun 2007 (SDKI 2007). Angka Kematian Ibu(AKI) juga mengalami penurunan dari 334 per 100.000kelahiran hidup pada tahun 1995 menjadi 228 per 100.000kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Sejalandengan penurunan angka kematian bayi, umur harapanhidup (UHH) meningkat dari 68,6 tahun pada tahun 2004menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007. Demikian pula telahterjadi penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balitadari 25,8 % pada akhir tahun 2003 menjadi sebesar18,4% pada tahun 2007 (Riskesdas, 2007). Namunpenurunan indikator kesehatan masyarakat tersebut masihbelum seperti yang diharapkan. Upaya percepatanindikator kesehatan dalam lingkungan strategis baru,harus terus diupayakan dengan perbaikan SistemKesehatan Nasional.1. Upaya KesehatanAkses pada pelayanan kesehatan secara nasionalmengalami peningkatan, namun di daerah terpencil,tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terdepandan terluar masih rendah. Jarak fasilitas pelayanan6

kesehatan yang jauh disertai distribusi tenagakesehatan yang tidak merata, dan pelayanankesehatan yang mahal menyebabkan rendahnyaaksesibilitas masyarakat terhadap pelayanankesehatan. Walaupun telah terjadi peningkatan jumlahPuskesmas yang ditandai dengan peningkatan rasioPuskesmas dari 3,46 per 100.000 penduduk padatahun 2003 menjadi 3,61 per 100.000 pada tahun2005 (Profil Kesehatan, 2005) namun belum dapatmeningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan olehpenduduk meningkat dari 15,1% pada tahun 1996menjadi 33,7% pada tahun 2006. Begitupulakunjungan baru (contact rate) ke fasilitas pelayanankesehatan meningkat dari 34,4% pada tahun 2005menjadi 41,8% pada tahun 2007. Disamping itu,masyarakat yang mencari pengobatan sendiri sebesar45% dan yang tidak berobat sama sekali sebesar13,3% (2007).Secara keseluruhan kesehatan ibu membaik denganturunnya AKI, pertolongan persalinan oleh tenagakesehatan meningkat 20% poin dalam kurun 10 tahun,peningkatan yang besar terutama di daerahperdesaan, sementara persalinan di fasilitaskesehatan meningkat dari 24,3% pada tahun 1997menjadi 46% pada tahun 2007. Namun masih ditemuidisparitas Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan cakupanimunisasi antar wilayah masih tinggi. Cakupanpemeriksaan kehamilan tertinggi 97,1% dan terendah67%, sementara itu cakupan imunisasi lengkaptertinggi sebesar 73,9% dan cakupan terendah 17,3%(Riskesdas 2007).Akses terhadap air bersih sebesar 57,7% rumahtangga dan sebesar 63,5% rumah tangga mempunyai7

akses pada sanitasi yang baik (Riskesdas, 2007).Pada tahun 2007, rumah tangga yang tidakmenggunakan fasilitas buang air besar sebesar 24,8%dan yang tidak memiliki saluran pembuangan airlimbah sebesar 32,5%.Penyakit infeksi menular masih merupakan masalahkesehatan masyarakat yang menonjol terutama: TBParu, Malaria, HIV/AIDS, DBD dan Diare. Namunpenyakit seperti: Filariasis, Kusta, Framboesiacenderung meningkat kembali (neglected diseases).Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan adanyapeningkatan kasus penyakit tidak menular (seperti:penyakit kardiovaskuler, kanker) secara cukupbermakna, hal ini menandakan adanya double burden.2. Pembiayaan KesehatanPembiayaan kesehatan sudah semakin meningkat daritahun ke tahun. Persentase pengeluaran nasionalsektor kesehatan pada tahun 2005 adalah sebesar0.81% dari Produk Domestik Bruto (PDB) meningkatpada tahun 2007 menjadi 1.09 % dari PDB, meskipunbelum mencapai 5% dari (PDB) seperti yangdianjurkan WHO. Demikian pula dengan anggarankesehatan, pada tahun 2004 jumlah APBN kesehatanadalah sebesar Rp 5,54 Triliun meningkat menjadisebesar 18,75 Triliun pada tahun 2007, namunpresentase terhadap seluruh APBN belum meningkatdan masih berkisar 2,6–2,8%. Pembelanjaankesehatan masih didominasi pembelanjaan publikyaitu 49,6%, sedangkan pemerintah yaitu 50,4%(WHO, 2008).Proporsi pembiayaan kesehatan yang bersumber daripemerintah belum mengutamakan upaya pencegahandan promosi kesehatan. Cakupan jaminan kesehatansekitar 46,5% dari keseluruhan penduduk pada tahun8

2008 yang sebagian besar berasal dari programjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskinsebesar 76.4 juta atau 34,2%.3. Sumber Daya Manusia KesehatanUpaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia(SDM) Kesehatan belum memadai, baik jumlah, jenismaupun kualitas tenaga kesehatan yang dibutuhkanserta distribusinya belum merata. Jumlah dokterIndonesia masih termasuk rendah yaitu 19 per100.000 penduduk bila dibandingkan dengan negaralain di ASEAN seperti: Filipina 58 per 100.000penduduk, dan Malaysia 70 per 100.000 pada tahun2007.Masalah strategis SDM Kesehatan yang dihadapidewasa ini dan di masa depan adalah: a)pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatanbelum dapat memenuhi kebutuhan SDM untukpembangunan kesehatan; b) perencanaan kebijakandan program SDM Kesehatan masih lemah dan belumdidukung sistem informasi SDM Kesehatan yangmemadai; c) masih kurang serasinya antarakebutuhan dan pengadaan berbagai jenis SDMKesehatan. Kualitas hasil pendidikan SDM Kesehatandan pelatihan kesehatan pada umumnya masih belummemadai; d) dalam pendayagunaan SDM Kesehatan,pemerataan SDM Kesehatan berkualitas masihkurang. Pengembangan karier, sistem penghargaandan sanksi belum sebagaimana mestinya. Regulasiuntuk mendukung SDM Kesehatan masih terbatas; e)pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan dandukungan sumber daya SDM Kesehatan masihkurang.9

4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan MakananMinumanPasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksidomestik, bahan baku impor mencapai 85% darikebutuhan. Sementara itu di Indonesia terdapat 9.600jenis tanaman berpotensi mempunyai efekpengobatan, dan baru 300 jenis tanaman yang telahdigunakan sebagai bahan baku.Pemerintah telah berusaha untuk menurunkan hargaobat, namun masih banyak kendala yang dihadapi.Upaya perlindungan masyarakat terhadappenggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan danmakanan minuman telah dilakukan secarakomprehensif.Penggunaan obat rasional belum dilaksanakan diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan, masih banyakpengobatan yang dilakukan tidak sesuai denganformularium.Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) telah disusunsejak tahun 1980 dan direvisi secara berkala sampaitahun 2008. DOEN digunakan sebagai dasarpenyediaan obat di pelayanan kesehatan publik.Lebih dari 90% obat yang diresepkan di Puskesmasmerupakan obat esensial generik. Namun tidak diikutioleh sarana pelayanan kesehatan lainnya, seperti: dirumah sakit pemerintah kurang dari 76%, rumah sakitswasta 49%, dan apotek kurang dari 47%. Hal inimenunjukkan bahwa konsep obat esensial generikbelum sepenuhnya dipahami dan diterapkan.10

5. Manajemen dan Informasi KesehatanPerencanaan antara Pusat dan Daerah belum sinkrondan begitu juga dengan perencanaan jangkapanjang/menengah belum menjadi acuan dalammenyusun perencanaan jangka pendek. Demikianjuga dengan kebijakan yang belum banyak disusunberbasis bukti. Banyak kebijakan yang menimbulkankesenjangan dan tidak sinergi baik di Pusat dan atauDaerah.Sistem informasi kesehatan setelah desentralisasimenjadi lemah. Data dan informasi kesehatan untukperencanaan tidak tersedia tepat waktu. SistemInformasi Kesehatan Nasional (Siknas) yang berbasisfasilitas sudah mencapai tingkat kabupaten/kotanamun belum dimanfaatkan. Hasil penelitiankesehatan, seperti: Riset Kesehatan Dasar(Riskesdas), belum banyak dimanfaatkan sebagaidasar perumusan kebijakan dan perencanaanprogram. Surveilans belum dilaksanakan secaramenyeluruh.Hukum kesehatan belum tertata secara sistematis danbelum mendukung pembangunan kesehatan secarautuh, terutama dalam menghadapi desentralisasi danglobalisasi. Regulasi bidang kesehatan pada saat inibelum cukup, baik jumlah, jenis, maupunefektifitasnya.Pemerintah belum sepenuhnya dapatmenyelenggarakan pembangunan kesehatan yangefektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan prinsipprinsipkepemerintahan yang baik (Good Governance).11

6. Pemberdayaan MasyarakatRumah tangga yang telah melaksanakan perilakuhidup bersih dan sehat (PHBS) meningkat dari 27%pada tahun 2005 menjadi 36,3% pada tahun 2007namun masih jauh dari sasaran yang harus dicapaipada tahun 2009 yakni dengan target 60%.Jumlah UKBM, seperti Posyandu dan Poskesdessemakin meningkat, tapi pemanfaatan dan kualitasnyamasih rendah. Hingga tahun 2007 sudah terbentuk33.910 Desa Siaga dimana terdapat 20.986 buah PosKesehatan Desa (Poskesdes). UKBM lainnya yangterus berkembang pada tahun 2007 adalah Posyanduyang telah berjumlah 269.202 buah, dan 600 PosKesehatan Pesantren (Poskestren). Di samping itu,Pemerintah telah memberikan pula bantuan stimulanuntuk pengembangan 229 Musholla Sehat. Sampaidewasa ini dirasakan bahwa masyarakat masih lebihbanyak sebagai objek dari pada sebagai subjekpembangunan kesehatan.Hasil Riskesdas tahun 2007 menunjukkan bahwaalasan utama rumah tangga tidak memanfaatkanPosyandu/Poskesdes walaupun sebenarnya sangatmemerlukan adalah karena: pelayanannya tidaklengkap (49,6%), lokasinya jauh (26%), dan tidaktersedianya Posyandu/Poskesdes (24%).B. PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGISPerkembangan global, regional dan nasional saat inimerupakan faktor dinamis yang mengalami perubahanserta sangat menentukan proses pembangunan suatunegara, termasuk pembangunan kesehatan. Hal ini12

merupakan faktor eksternal utama yang mempengaruhipenyelenggaraan pembangunan kesehatan.Faktor lingkungan strategis dapat dibedakan atas tatananglobal, regional, nasional dan lokal, serta dapat dijadikanpeluang atau kendala bagi sistem kesehatan di Indonesia.1. Tingkat Global dan RegionalGlobalisasi merupakan suatu proses perubahaninteraksi manusia secara luas, yang mencakupekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, danlingkungan.Proses ini dipicu dan dipercepat denganberkembangnya teknologi, informasi, dan transportasiyang mempunyai konsekuensi pada fungsi suatunegara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasidapat menjadi peluang sekaligus tantanganpembangunan kesehatan sehingga mengharuskanadanya suatu sistem kesehatan yang responsif.Komitmen Internasional seperti: MDGs, revitalisasipelayanan kesehatan dasar, kesetaraan gender,climate change, ASEAN Charter, jejaring riset AsiaPasifik perlu menjadi perhatian dalam pembangunankesehatan. Komitmen internasional tersebut harusdalam konteks mendukung pembangunan kesehatannasional.2. Tingkat Nasional dan LokalPada tingkat nasional terjadi proses politik, seperti:desentralisasi, demokratisasi, dan politik kesehatanyang berdampak pada pembangunan kesehatan,sebagai contoh: banyaknya peserta Pemilihan KepalaDaerah (Pilkada) yang menggunakan isu kesehatansebagai janji politik.13

BAB IIIASAS SISTEM KESEHATAN NASIONALSebagaimana dinyatakan dalam Bab I bahwa SistemKesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara dalampenyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sebagai bentukdan cara, maka setiap pelaku pembangunan kesehatan harustaat pada asas yang menjadi landasan bagi setiap programdan kegiatan pembangunan kesehatan.A. DASAR PEMBANGUNAN KESEHATANSesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional(RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatandiarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dankemampuan hidup sehat bagi setiap orang agarpeningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginyadapat terwujud.Dalam Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwapembangunan kesehatan diselenggarakan denganmendasarkan pada:1. PerikemanusianPembangunan kesehatan harus berlandaskan padaprinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dandikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadapTuhan Yang Maha Esa. Tenaga kesehatan perluberbudi luhur, memegang teguh etika profesi, danselalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalampenyelenggaraan pembangunan kesehatan.15

2. Pemberdayaan dan KemandirianSetiap orang dan masyarakat bersama denganpemerintah berperan, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memelihara dan meningkatkan derajatkesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, danlingkungannya. Pembangunan kesehatan harusmampu membangkitkan dan mendorong peran aktifmasyarakat. Pembangunan kesehatan dilaksanakandengan berlandaskan pada kepercayaan ataskemampuan dan kekuatan sendiri serta kepribadianbangsa dan semangat solidaritas sosial serta gotongroyong.Pembangunan kesehatan diarahkan memberimanfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatanderajat kesehatan masyarakat dengan perhatiankhusus pada penduduk rentan, antara lain: ibu, bayi,anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin.3. Adil dan MerataDalam pembangunan kesehatan setiap orangmempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajatkesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa memandangsuku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya.Setiap orang berhak memperoleh pelayanankesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsunganhidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atasperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.4. Pengutamaan dan ManfaatPembangunan kesehatan diselenggarakan denganmengutamakan kepentingan umum dari padakepentingan perorangan atau golongan. Upayakesehatan yang bermutu diselenggarakan denganmemanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan16

teknologi serta harus lebih mengutamakan pendekatanpeningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.Pembangunan kesehatan diselenggarakanberlandaskan pada dasar kemitraan atau sinergi yangdinamis dan tata penyelenggaraan yang baik, sehinggasecara berhasilguna dan secara bertahap dapatmemberi manfaat yang sebesar-besarnya bagipeningkatan derajat kesehatan masyarakat danlingkungannya.Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembangunankesehatan harus diupayakan secara terintegrasi antaraPusat dan Daerah dengan mengedepankan nilai-nilaipembangunan kesehatan, yaitu: a) Berpihak pada Rakyat,b) Bertindak Cepat dan Tepat, c) Kerjasama Tim, d)Integritas yang tinggi, serta e) Transparansi danAkuntabel.B. DASAR SISTEM KESEHATAN NASIONALDalam penyelenggaraannya, SKN perlu mengacu padadasar-dasar sebagai berikut:1. Hak asasi manusiaSesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalamPembukaan UUD 1945, untuk meningkatkankecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat, makasetiap penyelenggaraan SKN berdasarkan padaprinsip hak asasi manusia. Undang-undang Dasar1945 pasal 28 H ayat 1 antara lain menggariskanbahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatanuntuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggitingginyatanpa membedakan suku, golongan, agama,jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Setiap anak17

dan perempuan berhak atas perlindungan darikekerasan dan diskriminasi.2. Sinergisme dan Kemitraan yang DinamisSKN akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannyaapabila terjadi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dansinergisme (KISS), baik antar pelaku, antar subsistemSKN maupun dengan sistem serta subsistem lain diluar SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau sektorlain, seperti pembangunan prasarana, keuangan danpendidikan, perlu berperan secara bersama-samadengan sektor kesehatan untuk mencapai tujuannasional.Pembangunan kesehatan harus diselenggarakandengan menggalang kemitraan yang dinamis danharmonis antara pemerintah dan masyarakat termasukswasta, dengan mendayagunakan potensi yang dimilikimasing-masing. Kemitraan tersebut diwujudkandengan mengembangkan jejaring yang berhasilgunadan berdayaguna, agar diperoleh sinergisme yanglebih mantap dalam rangka mencapai derajatkesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.3. Komitmen dan Tata Kepemerintahan yang Baik(Good Governance)Agar SKN berfungsi baik, diperlukan komitmen yangtinggi dan dukungan serta kerjasama yang baik daripara pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraanpembangunan kesehatan yang baik (goodgovernance). Pembangunan kesehatan diselenggarakansecara demokratis, berkepastian hukum, terbuka(transparan), rasional, profesional, serta bertanggungjawabdan bertanggung-gugat (akuntabel).18

4. Dukungan RegulasiDalam menyelenggarakan SKN, harus ada dukunganregulasi berupa adanya berbagai peraturan perundangundanganyang mendukung penyelenggaraan SKNdan didukung pula oleh penerapannya (lawenforcement).5. Antisipatif dan Pro AktifSetiap pelaku pembangunan harus mampu melakukanantisipasi atas perubahan yang akan terjadi,berdasarkan pengalaman masa lalu atau pengalamanyang terjadi di negara lain. Dengan mengacu padaantisipasi tersebut, pelaku pembangunan kesehatanperlu lebih proaktif terhadap perubahan lingkunganstrategis baik yang bersifat internal maupun eksternal.6. Responsif GenderDalam penyelenggaraan SKN, setiap penyusunanrencana kebijakan dan program serta dalampelaksanaan program kesehatan harus menerapkankesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan genderdalam pembangunan kesehatan adalah kesamaankondisi bagi laki-laki dan perempuan untukmemperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagaimanusia, agar mampu berperan dan berpartisipasidalam kegiatan pembangunan kesehatan dankesamaan dalam memperoleh manfaat pembangunankesehatan.Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadiadil terhadap laki-laki dan perempuan dalampembangunan kesehatan.19

7. Kearifan LokalPenyelenggaraan SKN di daerah harus memperhatikandan menggunakan potensi daerah yang secara positifdapat meningkatkan hasilguna dan dayagunapembangunan kesehatan, yang dapat diukur secarakuantitatif dari meningkatnya peran serta masyarakatdan secara kualitatif dari meningkatnya kualitas hidupjasmani dan rohani. Dengan demikian kebijakanpembangunan daerah di bidang kesehatan harussejalan dengan SKN, walaupun pelaksanaanpraktisnya dalam rencana pembangunan daerah dibidang kesehatan, dapat disesuaikan dengan potensidan kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerahterutama dalam penyediaan pelayanan kesehatandasar bagi rakyatnya.20

BAB IVBENTUK POKOK SISTEM KESEHATANNASIONALA. TUJUAN SKNTujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunankesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat,swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasilgunadan berdayaguna, sehingga terwujud derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya.B. KEDUDUKAN SKN1. Suprasistem SKNSuprasistem SKN adalah Ketahanan Nasional. SKNbersama dengan berbagai sistem nasional lainnya,diarahkan untuk mencapai Tujuan Bangsa Indonesiaseperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dankeadilan sosial. Dalam kaitan ini, undang-undang yangberkaitan dengan kesehatan merupakan kebijakanstrategis dalam pembangunan kesehatan.2. Kedudukan SKN dalam Sistem Nasional LainnyaTerwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagaifaktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawabsektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dariberbagai sektor lain terkait. Dalam penyelenggaraan21

pembangunan kesehatan, SKN perlu menjadi acuanbagi sektor lain. Dalam penyelenggaraan pembangunannasional, SKN dapat bersinergi secara dinamisdengan berbagai sistem nasional lainnya seperti:Sistem Pendidikan Nasional, Sistem PerekonomianNasional, Sistem Ketahanan Pangan Nasional, SistemHankamnas, dan Sistem-sistem nasional lainnya.3. Kedudukan SKN terhadap PenyelenggaraanPembangunan Kesehatan di DaerahDalam pembangunan kesehatan, SKN merupakanacuan bentuk dan cara penyelenggaraanpembangunan kesehatan di daerah.4. Kedudukan SKN terhadap berbagai sistemkemasyarakatan termasuk swastaKeberhasilan pembangunan kesehatan sangatditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budayamasyarakat yang secara bersama terhimpun dalamberbagai sistem kemasyarakatan. Di pihak lain,berbagai sistem kemasyarakatan merupakan bagianintegral dari SKN. Dalam kaitan ini SKN dipergunakansebagai acuan bagi masyarakat dalam berbagai upayakesehatan.Keberhasilan pembangunan kesehatan juga ditentukanoleh peran aktif swasta. Dalam kaitan ini potensiswasta merupakan bagian integral dari SKN. Untukkeberhasilan pembangunan kesehatan perlu digalangkemitraan yang setara, terbuka, dan salingmenguntungkan dengan berbagai potensi swasta. SKNdapat mewarnai potensi swasta, sehingga sejalandengan tujuan pembangunan nasional yangberwawasan kesehatan.22

Dengan mengacu terutama pada kedudukan SKN diatasdan pencapaian tujuan nasional, dalam Gambar 1dikemukakan alur pikir dari SKN termaksud.C. SUBSISTEM SKNPendekatan manajemen kesehatan dewasa ini dankecenderungannya dimasa depan adalah kombinasi daripendekatan: 1) Sistem, 2) Kontigensi, dan 3) Sinergi yangdinamis. Mengacu pada substansi perkembanganpenyelenggaraan pembangunan kesehatan dewasa iniserta pendekatan manajemen kesehatan tersebut diatasmaka subsistem SKN meliputi:1. Subsistem Upaya KesehatanUntuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakatyang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagaiupaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensibangsa Indonesia. Upaya kesehatan diselenggarakandengan pendekatan pencegahan, peningkatan,pengobatan dan pemulihan.2. Subsistem Pembiayaan KesehatanPembiayaan kesehatan bersumber dari berbagaisumber yakni pemerintah, pemerintah daerah, swasta,organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri.Oleh karena itu, pembiayaan kesehatan yang adekuat,terintegrasi, stabil dan berkesinambungan memegangperan yang amat vital untuk penyelenggaraanpelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagaitujuan dari pembangunan kesehatan. Diantaranyaadalah pemerataan pelayanan kesehatan dan aksesterhadap pelayanan yang berkualitas.23

Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakatmerupakan public good yang menjadi tanggung jawabpemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatanperorangan pembiayaannya bersifat private, kecualipembiayaan untuk orang miskin dan tidak mampumenjadi tanggung jawab pemerintah. Pembiayaanpelayanan kesehatan perorangan diselenggarakanmelalui jaminan kesehatan dengan mekanismeasuransi kesehatan sosial yang pada waktunyadiharapkan akan tercapai universal coverage sesuaidengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).3. Subsistem Sumber Daya Manusia KesehatanSebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukansumberdaya manusia kesehatan yang mencukupidalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusisecara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhanpembangunan kesehatan. Oleh karena itu, SKN jugamemberikan fokus penting pada pengembangan danpemberdayaan SDM Kesehatan, guna menjaminketersediaan dan pendistribusian SDM Kesehatan.Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatanmeliputi: 1) perencanaan kebutuhan sumber dayamanusia yang diperlukan, 2) pengadaan yang meliputipendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDMKesehatan, 3) pendayagunaan SDM Kesehatan , dan4) pembinaan serta pengawasan SDM Kesehatan.4. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan danMakanan MinumanSubsistem kesehatan ini meliputi berbagai kegiatanuntuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatandan makanan minuman yang beredar; ketersediaan,24

pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obatesensial; perlindungan masyarakat dari penggunaanyang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaanobat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidangkefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalamnegeri.5. Subsistem Manajemen dan Informasi KesehatanSubsistem ini meliputi: kebijakan kesehatan,administrasi kesehatan, hukum kesehatan daninformasi kesehatan. Untuk menggerakkanpembangunan kesehatan secara berhasilguna danberdayaguna, diperlukan manajemen kesehatan.Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi,integrasi, sinkronisasi serta penyerasian berbagaisubsistem SKN.Dalam kaitan ini peranan informasi kesehatan sangatpenting. Dari segi pengadaan data dan informasi dapatdikelompokkan kegiatannya sebagai berikut: 1)Pengumpulan, validasi, analisa dan desiminasi datadan informasi, 2) Manajemen sistem informasi, 3)Dukungan kegiatan dan sumber daya untuk unit-unityang memerlukan, dan 4) Pengembangan untukpeningkatan mutu sistem informasi kesehatan.6. Subsistem Pemberdayaan MasyarakatSKN akan berfungsi optimal apabila ditunjang olehpemberdayaan masyarakat. Masyarakat termasukswasta bukan semata-mata sebagai sasaranpembangunan kesehatan, melainkan juga sebagaisubjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunankesehatan. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakatmenjadi sangat penting, agar masyarakat termasukswasta dapat mampu dan mau berperan sebagaipelaku pembangunan kesehatan. Dalam pember-25

dayaan masyarakat meliputi pula upaya peningkatanlingkungan sehat dari masyarakat sendiri.Pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan padahakekatnya merupakan fokus dari pembangunankesehatan.D. TATA HUBUNGAN ANTAR SUBSISTEM DANLINGKUNGANNYAPenyelenggaraan SKN memerlukan keterkaitan antarunsur-unsur SKN sebagai suatu tata hubungan yangefektif. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut:1. Subsistem Upaya Kesehatan diselenggarakan untukmewujudkan derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya. Untuk penyelenggaraan subsistemtersebut diperlukan berbagai upaya denganmenghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia.Berbagai upaya tersebut memerlukan dukunganpembiayaan, SDM Kesehatan, ketersediaan sediaanfarmasi, alat kesehatan dan makanan minuman,manajemen dan informasi kesehatan sertapemberdayaan masyarakat.2. Subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakanguna menghasilkan ketersediaan pembiayaankesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasisecara adil, dan termanfaatkan secara berhasilgunadan berdayaguna untuk terselenggaranya upayakesehatan secara merata, terjangkau, dan bermutubagi seluruh masyarakat. Tersedianya pembiayaanyang memadai juga akan menunjang terselenggaranyasubsistem sumberdaya manusia kesehatan, subsistemsediaan farmasi, alat kesehatan dan makananminuman, subsistem manajemen dan informasikesehatan, serta subsistem pemberdayaanmasyarakat.26

3. Subsistem sumberdaya manusia kesehatandiselenggarakan guna menghasilkan tenaga kesehatanyang bermutu dalam jumlah yang mencukupi,terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secaraberhasilguna dan berdayaguna, sehingga upayakesehatan dapat diselenggarakan sesuai dengankebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Tersedianyatenaga kesehatan yang mencukupi dan berkualitasjuga akan menunjang terselenggaranya subsistempembiayaan kesehatan, subsistem sediaan farmasi,alat kesehatan dan makanan minuman, subsistemmanajemen dan informasi kesehatan serta subsistempemberdayaan masyarakat.4. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan danmakanan minuman diselenggarakan guna menjaminkeamanan, khasiat, manfaat dan mutu semua produksediaan farmasi, alat kesehatan dan makananminuman yang beredar; menjamin ketersediaan,pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obatesensial; perlindungan masyarakat dari penggunaanyang salah dan penyalahgunaan obat; sertapenggunaan obat yang rasional, dalam upayameningkatkan derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya. Subsistem sediaan farmasi, alatkesehatan dan makanan minuman saling terkaitdengan subsistem upaya kesehatan, pembiayaankesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen daninformasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat,sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakandengan berhasilguna dan berdayaguna.5. Subsistem manajemen dan informasi kesehatandiselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsikebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasikesehatan, dan hukum kesehatan yang memadai danmampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan27

secara berhasilguna dan berdayaguna. Denganmanajemen kesehatan yang berhasilguna danberdayaguna dapat diselenggarakan subsistem upayakesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan,subsistem sumberdaya manusia kesehatan, subsistemsediaan farmasi, alat kesehatan dan makananminuman, serta subsistem pemberdayaan masyarakat,sebagai suatu kesatuan yang terpadu dalam upayameningkatkan derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya.6. Subsistem pemberdayaan masyarakatdiselenggarakan guna menghasilkan individu,kelompok, dan masyarakat umum yang mampuberperan aktif dalam penyelenggaraan upayakesehatan. Masyarakat yang berdaya akan berperanaktif dalam penyelenggaran subsistem pembiayaankesehatan, subsistem sumberdaya manusiakesehatan, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatandan makanan minuman, serta subsistem manajemendan informasi kesehatan.Dalam kaitan ini, hubungan SKN dengan lingkunganstrategisnya sangat penting artinya, mengingatpembangunan kesehatan tidak dapat mencapai tujuannyatanpa memperhatikan dengan seksama interaksi denganlingkungan strategis tersebut, yang meliputi: ideologi,politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanankeamanan. Lingkungan tersebut terdapat di tingkat lokal,nasional, regional maupun global. Selain itu, lingkungantermaksud dapat sebagai peluang maupun kendala.Untuk memperoleh kejelasan secara umum substansiberbagai unsur-unsur pembangunan kesehatan dan subsistemSKN serta tata hubungannya dengan lingkunganstrategis yang lebih spesifik dan penting yang mempengaruhiSKN dapat dilihat pada skema di Gambar 2.28

BAB VCARA PENYELENGGARAANSISTEM KESEHATAN NASIONALA. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN1. PengertianSubsistem Upaya Kesehatan adalah bentuk dan carapenyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna,terpadu dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan,pencegahan, pengobatan dan pemulihan, yangdiselenggarakan guna menjamin tercapainya derajatkesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.2. TujuanTujuan dari penyelenggaraan subsistem upayakesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatanyang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untukmenjamin terselenggaranya pembangunan kesehatanguna meningkatkan derajat kesehatan masyarakatyang setinggi-tingginya.3. Unsur-unsura. Upaya KesehatanPelayanan kesehatan meliputi peningkatan,pencegahan, pengobatan dan pemulihan, baikpelayanan kesehatan konvensional maupunpelayanan kesehatan yang terdiri dari pengobatantradisional dan komplementer melalui pendidikandan pelatihan dengan selalu mengutamakankeamanan dan efektifitas yang tinggi.29

Upaya kesehatan diutamakan pada berbagai upayayang mempunyai daya ungkit tinggi dalampencapaian sasaran pembangunan kesehatanutamanya penduduk rentan, antara lain ibu, bayi,anak, manusia usia lanjut, dan keluarga miskin.b. Sumber Daya Upaya KesehatanSumber daya upaya kesehatan terdiri dari SDMkesehatan, biaya, sarana dan prasarana, sediaanfarmasi dan alat kesehatan, serta sistem informasikesehatan yang memadai guna terselenggaranyaupaya kesehatan.Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat danatau tempat yang digunakan untukmenyelenggarakan pelayanan kesehatan, baikpeningkatan, pencegahan, pengobatan maupunpemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah danatau masyarakat termasuk swasta.c. Pembinaan dan Pengawasan Upaya KesehatanPelayanan kesehatan harus diberikan berdasarkanstandar pelayanan yang telah ditetapkan olehpemerintah dengan mempertimbangkan masukandari organisasi profesi.Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatandilakukan secara berjenjang melalui standarisasi,sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukumyang dilakukan oleh pemerintah bersama denganorganisasi profesi dan masyarakat.30

d. Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan4. PrinsipPenelitian dan pengembangan dilakukan utamanyauntuk mendukung peningkatan mutu upayakesehatan yang berhasilguna dan berdayaguna.Penelitian dan pengembangan didasarkan padamasalah kesehatan prioritas, sumberdayakesehatan, serta aspek terkait lainnya denganmemanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologiyang sesuai.a. Berkesinambungan dan paripurnaUpaya kesehatan bagi masyarakat diselenggarakansecara berkesinambungan dan paripurna meliputiupaya pencegahan, peningkatan, pengobatanhingga pemulihan, serta rujukan antara tingkatanupaya kesehatan.b. Bermutu, aman dan sesuai kebutuhanPelayanan kesehatan bagi masyarakat harusberkualitas, terjamin keamanannya bagi penerimadan pemberi upaya, dapat diterima masyarakat,efektif, dan sesuai, serta mampu menghadapitantangan globalisasi.c. Adil dan merataPemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanankesehatan yang berkeadilan dan merata untukmemenuhi kebutuhan masyarakat di bidangkesehatan di seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dan di luar negeri dalamkondisi tertentu.31

d. Non diskriminatifSetiap penduduk harus mendapatkan pelayanankesehatan sesuai kebutuhan medis, bukan statussosial ekonomi dan tidak membeda-bedakansuku/ras, budaya dan agama, dengan tetapmemperhatikan pengarus-utamaan gender.e. TerjangkauPelayanan kesehatan yang bermutu harusterjangkau dan mudah dijangkau oleh seluruhmasyarakat, baik dari aspek akses maupun biaya.f. Teknologi tepat gunaUpaya kesehatan menggunakan teknologi tepatguna yang berbasis bukti. Teknologi tepat gunaberasas pada kesesuaian kebutuhan dan tidakbertentangan dengan etika, moral dan nilai agama.g. Bekerja dalam tim secara cepat dan tepatUpaya kesehatan dilakukan secara kerjasama tim,melibatkan semua pfihak yang kompeten, dilakukansecara cepat dengan ketepatan/presisi yang tinggi.5. Penyelenggaraana. Upaya KesehatanUpaya kesehatan mencakup kesehatan fisik, mentaltermasuk intelegensia, dan sosial. Upaya kesehatandilaksanakan dalam tingkatan upaya sesuai dengankebutuhan medik dan kesehatan. Terdapat tigatingkatan upaya yaitu upaya kesehatan primer,upaya kesehatan sekunder dan upaya kesehatan32

tersier. Upaya kesehatan diselenggarakan secaraberkesinambungan, terpadu, dan paripurna melaluisistem rujukan.Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahanwewenang dan tanggungjawab secara timbal balikbaik horisontal maupun vertikal terhadap kasuspenyakit atau masalah penyakit atau permasalahankesehatan. Rujukan dibagi dalam rujukan medikyang berkaitan dengan pengobatan dan pemulihanberupa pengiriman pasien (kasus), spesimen danpengetahuan tentang penyakit; sedang rujukankesehatan dikaitkan upaya pencegahan danpeningkatan kesehatan yang berupa sarana,teknologi dan operasional.Upaya kesehatan primer adalah upaya kesehatandasar dimana terjadi kontak pertama secaraperorangan atau masyarakat dengan pelayanankesehatan sebagai awal dari proses pelayanankesehatan langsung maupun pelayanan kesehatanpenunjang, dengan mekanisme rujukan timbalbalik,termasuk penanggulangan bencana danpelayanan gawat darurat. Upaya kesehatansekunder dan tersier adalah upaya kesehatantingkat rujukan maupun rujukan tingkat lanjut.Upaya kesehatan tersebut terdiri dari upayakesehatan yang langsung dapat meningkatkanderajat kesehatan masyarakat, dan upayakesehatan penunjang yang mendukung upayakesehatan langsung tersebut, seperti: sumber dayamanusia, dana, sarana dan prasarana, advokasi,promosi kesehatan, penelitian dan pengembangan.33

1) Upaya Kesehatan PrimerUpaya Kesehatan Primer adalah upayakesehatan dasar, yang terdiri dari pelayanankesehatan perorangan dan masyarakat.Pelayanan kesehatan perorangan primermemberikan penekanan pada pelayananpengobatan, pemulihan tanpa mengabaikanupaya peningkatan, dan pencegahan, termasukdi dalamnya pelayanan kebugaran dan gayahidup sehat (healthy life style).Diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yangdibutuhkan dan mempunyai kompetensi yangditetapkan sesuai ketentuan berlaku dan dapatdilaksanakan di rumah, tempat kerja maupunfasilitas kesehatan perorangan primer baikPuskesmas dan jaringannya, serta fasilitaskesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakatmaupun swasta. Dilaksanakan dengandukungan pelayanan kesehatan perorangansekunder dalam sistem rujukan yang timbalbalik.Diselenggarakan berdasarkan norma, standar,prosedur dan kriteria pelayanan yang ditetapkanoleh Pemerintah dengan memperhatikanmasukan dari organisasi profesi danmasyarakat.Pelayanan kesehatan perorangan primer akandidukung oleh fasilitas kesehatan penunjang,antara lain: Apotik, Optik, laboratorium dan lainsebagainya.34

Dapat diselenggarakan sebagai pelayanan yangbergerak (ambulatory) atau menetap, dapatdikaitkan dengan tempat kerja seperti; klinikperusahaan, dapat disesuaikan denganlingkungan atau kondisi tertentu (kesehatanmatra seperti: kesehatan haji, kesehatankelautan, kesehatan penerbangan, kesehatanwisata).Pemerintah wajib menyediakan pelayanankesehatan perorangan primer di seluruh wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia sesuaikebutuhan, terutama bagi orang miskin, daerahterpencil, perbatasan, pulau-pulau terluar danterdepan, serta yang tidak diminati swasta.Pembiayaan pelayanan kesehatan peroranganprimer untuk kelompok miskin dibiayai olehpemerintah, sedangkan golongan ekonomilainnya dibiayai dalam sistem pembiayaan yangdiatur oleh pemerintah.Dalam pelayanan kesehatan perorangantermasuk pula pelayanan kesehatan berbasismasyarakat dalam bentuk seperti PosKesehatan Desa (Poskesdes), dan pengobatantradisional serta pengobatan alternatif yangsecara ilmiah telah terbukti terjamin keamanandan khasiatnya.Upaya kesehatan masyarakat primer adalahpelayanan peningkatan dan pencegahan tanpamengabaikan pengobatan dan pemulihandengan sasaran keluarga, kelompok danmasyarakat.35

Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakatprimer mendukung upaya kesehatan berbasismasyarakat dan didukung oleh upaya kesehatanmasyarakat sekunderPenyelenggaraan upaya kesehatan masyarakatprimer menjadi tanggung jawab DinasKesehatan Kabupaten/Kota yang pelaksanaanoperasionalnya dapat didelegasikan kepadaPuskesmas. Masyarakat termasuk swasta dapatmenyelenggarakan pelayanan kesehatanmasyarakat primer sesuai peraturan yangberlaku dan dapat berkerjasama denganPemerintah.Pembiayaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat primer ditanggung oleh pemerintahbersama dengan masyarakat. Pemerintah wajibmembiayai pelayanan kesehatan masyarakatyang ditujukan untuk menangani masalahkesehatan masyarakat yang menjadi prioritaspembangunan.Pemerintah dapat membentuk fasilitaskesehatan yang secara khusus ditugaskan untukmelaksanakan upaya kesehatan masyarakatsesuai keperluan.Pemerintah wajib melaksanakan pelayanankesehatan masyarakat primer yangberhubungan dengan prioritas pembangunanmelalui kegiatan perbaikan lingkungan,peningkatan kesehatan, pencegahan penyakitdan kematian serta paliatif. Pelaksanaanpelayanan kesehatan masyarakat primerdidukung upaya kesehatan penunjang seperti:surveilans, pencatatan dan pelaporan.36

2) Upaya Kesehatan SekunderUpaya kesehatan sekunder adalah upayakesehatan rujukan spesialistik, yang terdiri daripelayanan kesehatan rujukan perorangan,masyarakat dan upaya kesehatan penunjang.Pelayanan kesehatan perorangan sekunderadalah pelayanan kesehatan spesialistik,menerima rujukan dari fasilitas kesehatanprimer, yang meliputi rujukan kasus, spesimendan Ilmu Pengetahuan. Pelayanan kesehatanperorangan sekunder dilaksanakan oleh dokterspesialis, atau dokter yang sudah mendapatkanpendidikan khusus dan mempunyai ijin praktekserta didukung sistem rujukan yang timbal balik.Pelayanan kesehatan perorangan sekunderharus memberikan pelayanan kesehatan yangaman, sesuai, efektif, efisien dan berbasis bukti(evidence based medicine) serta didukungpenelitian dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi kesehatan.Pelayanan kesehatan perorangan sekunderdapat dibantu dengan fasilitas kesehatanpenunjang, antara lain: Apotik, Optik,laboratorium dan lain sebagainya.Pelayanan kesehatan perorangan sekunderyang bersifat tradisional dan komplementerdilaksanakan dengan berafiliasi dengan atau dirumah sakit pendidikan.Pelayanan kesehatan perorangan sekunderuntuk kelompok miskin dibiayai oleh pemerintah,37

sedangkan golongan ekonomi lainnya dibiayaidalam sistem pembiayaan yang diatur olehpemerintah.Pelayanan kesehatan perorangan sekunderdapat dijadikan sebagai tempat pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan, sesuai dengankebutuhan pendidikan dan pelatihan. Standardan peraturan perijinan ditetapkan olehPemerintah dengan memperhatikan masukandari Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi danmasyarakat.Upaya kesehatan masyarakat sekundermenerima rujukan kesehatan masyarakatberupa sarana, teknologi dan didukung olehpelayanan kesehatan masyarakat tersier.Penyelenggaraan pelayanan kesehatanmasyarakat rujukan menjadi tanggung jawabDinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan atauProvinsi sebagai fungsi teknisnya, yaknimelaksanakan upaya kesehatan masyarakatyang tidak sanggup atau tidak memadaidilakukan di tingkat puskesmasDalam penanggulangan penyakit menular, yangtidak terbatas pada suatu batas administrasipemerintahan (lintas kabupaten/kota), makatingkat yang lebih tinggi (lintas provinsi) yangharus menanganinya.Rujukan upaya kesehatan masyarakat dilakukandalam bentuk rujukan sarana, rujukan teknologidan operasional38

Fasilitas kesehatan penyelenggara pelayanankesehatan masyarakat rujukan dibangun sesuaidengan standar. Bagi fasilitas kesehatanmasyarakat milik swasta harus mempunyai ijinsesuai peraturan yang berlaku serta dapatbekerjasama dengan unit kerja PemerintahDaerah seperti: laboratorium kesehatan, balaiteknik kesehatan lingkungan, fasilitas kaliberasiperalatan kesehatan dan lain-lain.3) Upaya Kesehatan TersierUpaya kesehatan tersier adalah upayakesehatan rujukan sub-spesialistik, yang terdiridari pelayanan kesehatan perorangan rujukan,masyarakat dan upaya kesehatan penunjang.Pelayanan Kesehatan Perorangan Tersiermenerima rujukan kesehatan perorangan daripelayanan kesehatan di bawahnya, dan wajibmerujuk kembali ke fasilitas kesehatan yangmerujuk.Pelaksana pelayanan kesehatan perorangantersier adalah Rumah Sakit Umum, RumahKhusus setara kelas A dan B, baik milikPemerintah maupun Swasta yang mampumemberikan pelayanan kesehatan subspesialistik dan juga termasuk klinik khususseperti pusat radiotherapy. Pelayanankesehatan perorangan tersier didukung denganmemanfaatkan ilmu pengetahuan teknologisesuai kebutuhan, dan fasilitas kesehatanpenunjang, antara lain: Apotik, Optik,laboratorium dan lain sebagainya.39

Pemerintah mengembangkan berbagai pusatpelayanan unggulan nasional yang berstandarinternasional untuk memenuhi kebutuhanpelayanan masyarakat dan menghadapipersaingan global dalam pelayanan kesehatan,namun tidak membebankan biaya pelayanansepenuhnya kepada pasien.Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangantersier untuk kelompok miskin dibiayai olehpemerintah, sedangkan golongan ekonomilainnya dibiayai dalam sistem pembiayaan yangdiatur oleh pemerintah.Pelayanan kesehatan perorangan tersier wajibmelaksanakan penelitian dan pengembangandasar maupun terapan dan dapat dijadikansebagai pusat pendidikan dan pelatihan tenagakesehatan, sesuai dengan kebutuhanpendidikan dan pelatihan.Fasilitas pelayanan kesehatan perorangantersier dibangun sesuai dengan standar danmempunyai ijin. Standar dan peraturan perijinanditetapkan oleh Pemerintah denganmemperhatikan masukan dari PemerintahDaerah, organisasi profesi dan masyarakat.Fasilitas pelayanan kesehatan perorangantersier dapat didirikan melalui modal patungandengan pihak asing sesuai dengan peraturandan kebijakan yang berlaku.Upaya kesehatan masyarakat tersiermenerima rujukan kesehatan masyarakatberupa sarana, teknologi maupun tenaga daripelayanan kesehatan masyarakat sekunder.Pelaksana upaya kesehatan masyarakat tersieradalah Dinkes Provinsi, Unit kerja lain di tingkat40

Provinsi, Departemen Kesehatan dan Unit kerjalain di tingkat nasional.Pelaksanaan upaya kesehatan masyarakattersier menjadi tanggung jawab DinasKesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatanyang didukung dengan kerja sama lintas sektor.Dinas Kesehatan Provinsi dan DepartemenKesehatan dalam fungsi teknisnya,melaksanakan upaya kesehatan masyarakatdalam bentuk upaya rujukan dari upayakesehatan sekunder.Rujukan upaya kesehatan masyarakat diberikandalam bentuk rujukan sarana, rujukan ilmupengetahuan dan teknologi serta rujukanoperasional.Institut kesehatan masyarakat tertentu secaranasional dapat dikembangkan untukmenampung perkembangan pelayanankesehatan masyarakat.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakattersier dibangun sesuai standar yang ditetapkan.b. Pembinaan dan Pengawasan1) Pembinaan Upaya KesehatanPembinaan upaya kesehatan ditujukan untukmenjamin mutu pelayanan kesehatan, harusdidukung dengan standar pelayanan yang selaludikaji dalam periode tertentu sesuai kemajuanilmu pengetahuan dan teknologi sertakebutuhan. Pemerintah bertanggungjawab41

terhadap penyusunan standar pelayanantersebut.Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaipenanggungjawabpenyelenggaraanpembangunan kesehatan di wilayahnyaberkewajiban melakukan pembinaan terhadapsemua fasilitas pelayanan kesehatan termasukswasta, sehingga semua fasilitas pelayanankesehatan wajib memberikan laporankegiatannya. Pembinaan upaya kesehatandilakukan oleh pemerintah bersama denganorganisasi profesi dan masyarakat termasukswasta. Swasta dapat melakukan pembinaanupaya kesehatan di lingkup kerjanya masingmasing.2) Pengawasan Upaya KesehatanPengawasan ditujukan untuk menjaminkonsistensi penyelenggaraan upaya kesehatandan dilakukan secara intensif, baik internalmaupun eksternal oleh pemerintah, dan jugadapat melibatkan masyarakat dan swasta. Hasilpengawasan digunakan untuk perlindunganterhadap masyarakat dan tenaga kesehatanselaku penyelenggara upaya kesehatan.c. Penelitian dan PengembanganPengembangan dan pemanfaatan IlmuPengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang memadaiditujukan untuk meningkatkan mutu upayakesehatan.Penyelenggaraan Iptek tersebut, meliputi antaralain:42

1) Ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatandihasilkan dari penelitian dan pengembangankesehatan yang diselenggarakan oleh pusatpusatpenelitian dan pengembangan milikmasyarakat, swasta, dan pemerintah.2) Pemerintah melaksanakan penelitian data dasarkesehatan, seperti Riset Kesehatan Dasar(Riskesdas) secara berkala.3) Pemanfaatan dan penyebarluasan ilmupengetahuan dan teknologi kesehatan diaturoleh Pemerintah dengan dukungan organisasiprofesi, dilakukan dengan membentuk pusatpusatpenelitian dan pengembangan unggulan,jaringan informasi dan dokumentasi iptekkesehatan.Penelitian yang dilaksanakan oleh badan asing danatau individu warga negara asing (WNA) harus atasijin dan diawasi Pemerintah.B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN1. PengertianSubsistem pembiayaan kesehatan adalah bentuk dancara penyelenggaraan berbagai upaya penggalian,pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatanuntuk mendukung penyelenggaraan pembangunankesehatan guna mencapai derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya.2. TujuanTujuan dari penyelenggaraan subsistem pembiayaankesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatandalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil,43

merata dan termanfaatkan secara berhasilguna danberdaya guna, untuk menjamin terselenggaranyapembangunan kesehatan guna meningkatkan derajatkesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.3. Unsur-unsura. DanaDana digali dari sumber pemerintah baik darisektor kesehatan dan sektor lain terkait, darimasyarakat, maupun swasta serta sumber lainnyayang digunakan untuk mendukung pelaksanaanpembangunan kesehatan. Dana yang tersediaharus mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.b. Sumber dayaSumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari:SDM pengelola, standar, regulasi dan kelembagaanyang digunakan secara berhasil guna dan berdayaguna dalam upaya penggalian, pengalokasian danpembelanjaan dana kesehatan untuk mendukungterselenggaranya pembangunan kesehatan.c. Pengelolaan Dana KesehatanProsedur/Mekanisme Pengelolaan Dana Kesehatanadalah seperangkat aturan yang disepakati dansecara konsisten dijalankan oleh para pelakusubsistem pembiayaan kesehatan, baik olehPemerintah secara lintas sektor, swasta, maupunmasyarakat yang mencakup mekanismepenggalian, pengalokasian dan pembelanjaan danakesehatan.44

4. Prinsipa. KecukupanPembiayaan kesehatan pada dasarnya merupakantanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat,dan swasta. Alokasi dana yang berasal daripemerintah untuk upaya kesehatan dilakukanmelalui penyusunan anggaran pendapatan danbelanja, baik Pusat maupun daerah, sekurangkurangnya5% dari PDB atau 15% dari totalanggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya.Pembiayaan kesehatan untuk orang miskin dantidak mampu merupakan tanggung jawabpemerintah.Dana kesehatan diperoleh dari berbagai sumber,baik dari pemerintah, masyarakat, maupun swastayang harus digali dan dikumpulkan serta terusditingkatkan untuk menjamin kecukupan agarjumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan, dikelolasecara adil, transparan, akuntabel, berhasilgunadan berdayaguna, memperhatikan subsidiaritas danfleksibilitas, berkelanjutan, serta menjaminterpenuhinya ekuitas.b. Efektif dan efisienDana Pemerintah ditujukan untuk pembangunankesehatan, khususnya diarahkan untuk pembiayaanupaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatanperorangan dengan mengutamakan masyarakatrentan dan keluarga miskin, daerah terpencil,perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, sertayang tidak diminati swasta. Selain itu, programprogramkesehatan yang mempunyai daya ungkit45

tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatanmenjadi prioritas untuk dibiayai.Dalam menjamin efektivitas dan efisiensipenggunaan dana kesehatan, maka sistempembayaran pada fasilitas kesehatan harusdikembangkan menuju bentuk pembayaranprospektif. Adapun pembelanjaan dana kesehatandilakukan melalui kesesuaian antara perencanaanpembiayaan kesehatan, penguatan kapasitasmanajemen perencanaan anggaran dankompetensi pemberi pelayanan kesehatan dengantujuan pembangunan kesehatan.c. Adil dan TransparanDana kesehatan diarahkan untuk pembiayaanupaya kesehatan perorangan dan masyarakatmelalui pengembangan sistem jaminan kesehatansosial, sehingga dapat menjamin terpeliharanya danterlindunginya masyarakat dalam memenuhikebutuhan dasar kesehatan.Setiap dana kesehatan digunakan secarabertanggung-jawab berdasarkan prinsippengelolaan kepemerintahan yang baik (goodgovernance), transparan, dan mengacu padaperaturan perundangan yang berlaku.5. PenyelenggaraanSubsistem pembiayaan kesehatan merupakan suatuproses yang terus-menerus dan terkendali, agartersedia dana kesehatan yang mencukupi danberkesinambungan, bersumber dari pemerintah,swasta, masyarakat, dan sumber lainnya.46

Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatandilakukan melalui penggalian dan pengumpulanberbagai sumber dana yang dapat menjaminkesinambungan pembiayaan pembangunan kesehatan,mengalokasikannya secara rasional, menggunakannyasecara efisien dan efektif.Dalam hal pengaturan penggalian dan pengumpulanserta pemanfaatan dana yang bersumber dari iuranwajib, pemerintah harus melakukan sinkronisasi dansinergisme antara sumber dana dari iuran wajib, danaAPBN/APBD, dana dari masyarakat, dan sumberlainnya.a. Penggalian danaPenggalian dana untuk upaya pembangunankesehatan yang bersumber dari pemerintahdilakukan melalui pajak umum, pajak khusus,bantuan atau pinjaman yang tidak mengikat, sertaberbagai sumber lainnya; dana yang bersumberdari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsippublic-private partnership yang didukung denganpemberian insentif; penggalian dana yangbersumber dari masyarakat dihimpun secara aktifoleh masyarakat sendiri atau dilakukan secara pasifdengan memanfaatkan berbagai dana yang sudahterkumpul di masyarakat.Penggalian dana untuk pelayanan kesehatanperorangan dilakukan dengan cara penggalian danpengumpulan dana masyarakat dan didorong padabentuk jaminan kesehatan.47

. Pengalokasian DanaPengalokasi dana pemerintah dilakukan melaluiperencanaan anggaran dengan mengutamakanupaya kesehatan prioritas, secara bertahap, danterus ditingkatkan jumlah pengalokasiannyasehingga sesuai dengan kebutuhan.Pengalokasian dana yang dihimpun darimasyarakat didasarkan pada asas gotong-royongsesuai dengan potensi dan kebutuhannya.Sedangkan pengalokasian dana untuk pelayanankesehatan perorangan dilakukan melaluikepesertaan dalam jaminan kesehatan.c. PembelanjaanPemakaian dana kesehatan dilakukan denganmemperhatikan aspek teknis maupun alokatifsesuai peruntukannya secara efisien dan efektifuntuk terwujudnya pengelolaan pembiayaankesehatan yang transparan, akuntabel sertapenyelenggaraan pemerintahan yang baik (GoodGovernance).Pembelanjaan dana kesehatan diarahkan terutamamelalui jaminan kesehatan, baik yang bersifat wajibmaupun sukarela. Hal ini termasuk programbantuan sosial dari pemerintah untuk pelayanankesehatan bagi masyarakat miskin dan tidakmampu (Jamkesmas)48

C. SUBSISTEM SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN1. PengertianSubsistem SDM Kesehatan adalah bentuk dan carapenyelenggaraan SDM Kesehatan yang meliputi:upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,serta pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatanuntuk mendukung penyelenggaraan pembangunankesehatan guna mewujudkan derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya.SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan profesitermasuk tenaga kesehatan strategis, dan tenagakesehatan non profesi serta tenagapendukung/penunjang kesehatan, yang terlibat danbekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya danmanajemen kesehatan.2. TujuanTujuan dari penyelenggaraan subsistem SDMKesehatan adalah tersedianya SDM Kesehatan yangkompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi secaraadil dan merata serta didayagunakan secara optimaldalam mendukung penyelenggaraan pembangunankesehatan guna mewujudkan derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya.3. Unsur-unsura. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMKesehatan)SDM Kesehatan, baik tenaga kesehatan, maupuntenaga pendukung/penunjang kesehatan yangmempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan49

dasarnya (hak asasi) dan sebagai makhluk sosial,dan wajib memiliki kompetensi untuk mengabdikandirinya di bidang kesehatan, serta mempunyai etika,berakhlak luhur dan berdedikasi tinggi dalammelakukan tugasnya.b. Sumberdaya Pengembangan danPemberdayaan SDM KesehatanSumberdaya pengembangan dan pemberdayaanSDM Kesehatan adalah sumberdaya pendidikantenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatanyang meliputi: berbagai standar kompetensi, moduldan kurikulum serta metode pendidikan dan latihan,sumberdaya manusia pendidikan dan pelatihan,serta institusi/fasilitas pendidikan dan pelatihanyang menyediakan sarana dan prasaranapendidikan dan pelatihan. Dalam sumberdaya inijuga termasuk sumber daya manusia, dana, caraatau metode serta peralatan dan perlengkapanuntuk melakukan perencanaan, pendayagunaanserta pembinaan dan pengawasan SDMKesehatan.c. Penyelenggaraan Pengembangan danPemberdayaan SDM Kesehatan.Penyelenggaraan pengembangan danpemberdayaan SDM Kesehatan meliputi upayaperencanaan, pengadaan, pendayagunaan, sertapembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan.Perencanaan SDM Kesehatan adalah upayapenetapan jenis, jumlah kualifikasi dan distribusitenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhanpembangunan kesehatan.50

4. PrinsipPengadaan SDM Kesehatan adalah upaya yangmeliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihanSDM Kesehatan untuk memenuhi kebutuhanpembangunan kesehatan.Pendayagunaan SDM Kesehatan adalah upayapemerataan dan pemanfaatan serta pengembanganSDM Kesehatan.Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatanadalah upaya untuk mengarahkan, memberikandukungan serta mengawasi pengembangan danpemberdayaan SDM Kesehatan.a. Adil dan Merata serta DemokratisPemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan keseluruh wilayah Indonesia harus berdasarkanpemerataan dan keadilan sesuai dengan potensidan kebutuhan pembangunan kesehatan sertadilaksanakan secara demokratis, tidak diskriminatifdengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilaikeagamaan, nilai budaya dan kemajemukanbangsa.b. Kompeten dan BerintegritasPengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikandan pelatihan yang sesuai standar pelayanan danstandar kompetensi serta menghasilkan SDM yangmenguasai IPTEK, profesional, beriman, bertaqwa,mandiri, bertanggung jawab dan berdaya saingtinggi.51

c. Objektif dan TransparanPembinaan dan pengawasan, sertapendayagunaan (termasuk pengembangan karir)SDM Kesehatan dilakukan secara objektif dantransparan berdasarkan prestasi kerja dandisesuaikan dengan kebutuhan pembangunankesehatand. Hierarki dalam SDM KesehatanPengembangan dan pemberdayaan SDMKesehatan dalam mendukung pembangunankesehatan perlu memperhatikan adanya susunanhierarki SDM Kesehatan yang ditetapkanberdasarkan jenis dan tingkat tanggung jawab,kompetensi serta keterampilan masing-masingSDM Kesehatan.5. Penyelenggaraana. Perencanaan SDM KesehatanPerencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dilakukandengan memperhatikan kebutuhan SDM Kesehatanyang diutamakan, baik dalam upaya kesehatanprimer maupun upaya kesehatan sekunder sertatersier.Perencanaan SDM Kesehatan yang meliputi jenis,jumlah dan kualifikasinya dilakukan denganmeningkatkan dan memantapkan keterkaitannyadengan unsur lainnya dalam manajemenpengembangan dan pemberdayaan SDMKesehatan dengan memperhatikan tujuan52

pembangunan kesehatan dan kecenderunganpermasalahan kesehatan di masa depan.Perencanaan SDM Kesehatan dilakukan denganmendasarkan pada fakta (berbasis bukti) melaluipeningkatan sistem informasi SDM Kesehatan.b. Pengadaan SDM KesehatanStandar pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihanSDM Kesehatan mengacu kepada standarpelayanan dan standar kompetensi SDM Kesehatandan perlu didukung oleh etika profesi SDMKesehatan tersebut. Pemerintah denganmelibatkan organisasi profesi dan masyarakatmenetapkan standar kompetensi dan standarpendidikan yang berlaku secara nasional.Pemerintah bertanggungjawab mengatur pendirianinstitusi pendidikan dan pembukaan programpendidikan tenaga kesehatan yang sangatdibutuhkan dalam pembangunan kesehatan.Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesimembentuk badan regulator profesi yang bertugasmenyusun berbagai peraturan persyaratan,menentukan kompetensi umum, prosedurpenetapan kompetensi khusus tenaga kesehatan,menentukan sertifikasi institusi pendidikan danpelatihan profesi.Pendirian institusi pendidikan dan pembukaanprogram pendidikan ditekankan untuk menghasilkanlulusan tenaga kesehatan yang bermutu dan dapatbersaing secara global dengan memperhatikankeseimbangan antara kebutuhan, dinamika pasarbaik di dalam maupun di luar negeri dan53

kemampuan produksi tenaga kesehatan denganyang sudah ada. Kompetensi tenaga kesehatanharus setara dengan kompetensi tenaga kesehatandi dunia Internasional, sehingga registrasi tenagakesehatan lulusan dalam negeri dapat diakui didunia internasional.Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatanharus memenuhi akreditasi sesuai denganperaturan perundangan. Institusi/fasilitaspelayanan kesehatan yang terakreditasi wajibmendukung penyelenggaraan pendidikan tenagakesehatan.Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatanharus berpola responsif gender yang berorientasikepada kepentingan peserta didik (“studentcentered”).c. Pendayagunaan SDM KesehatanPemerintah Pusat bekerjasama dengan PemerintahDaerah melakukan upaya penempatan tenagakesehatan yang ditujukan untuk mencapaipemerataan yang berkeadilan dalam pembangunankesehatan. Dalam rangka penempatan tenagakesehatan untuk kepentingan pelayanan publik danpemerataan, pemerintah melakukan berbagaipengaturan untuk memberikan imbalan materialatau non material kepada tenaga kesehatan untukbekerja di bidang tugas atau daerah yang tidakdiminati, seperti: daerah terpencil, daerah tertinggal,daerah perbatasan, pulau-pulau terluar danterdepan, serta daerah bencana dan rawan konflik.Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, danSwasta melakukan rekrutmen dan penempatan54

tenaga kesehatan dan tenaga pendukungkesehatan yang diperlukan sesuai dengankebutuhan pembangunan kesehatan dan ataumenjalankan tugas dan fungsi institusinya.Pemerintah Daerah bersama UPT-nya danmasyarakat melakukan rekrutmen dan penempatantenaga penunjang (tenaga masyarakat) yangdiperlukan untuk mendukung Upaya KesehatanBerbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengankebutuhan pembangunan kesehatan.Pemerintah dan swasta mengembangkan danmenerapkan pola karir tenaga kesehatan, yangdilakukan secara transparan, terbuka, lintasinstitusi, melalui jenjang jabatan struktural danjabatan fungsional.Pemerintah bersama organisasi profesi dan swasta,mengupayakan penyelenggaraan pendidikanberkelanjutan dalam rangka peningkatan karir danprofesionalisme tenaga kesehatan.Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk keperluanluar negeri diatur oleh lembaga pemerintah dalamrangka menjamin keseimbangan antarakemampuan pengadaan tenaga kesehatan diIndonesia dan kebutuhan tenaga kesehatanIndonesia di luar negeri serta melindungi hak-hakdan hak asasi manusia dari tenaga kesehatanIndonesia di luar negeri.Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negaraasing hanya dilakukan pada tingkat konsultan padabidang tertentu, dalam rangka alih teknologi danditetapkan melalui persyaratan sesuai peraturanperundangan yang berlaku.55

Tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia lulusaninstitusi luar negeri yang telah memperolehpengakuan dari Departemen yang bertanggungjawab atas pendidikan nasional, mempunyai hakdan kewajiban yang sama dengan tenagakesehatan lulusan dalam negeri.Dalam rangka pendayagunaan SDM Kesehatanyang sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan,perlu dilakukan peningkatan kualitas SDMKesehatan secara terus menerus (pra-jabatan/”preservice”dan “in-service”), diantaranya melaluipelatihan yang terakreditasi yang dilaksanakan olehinstitusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.d. Pembinaan dan Pengawasan SDM KesehatanPembinaan penyelenggaraan pengembangan danpemberdayaan SDM Kesehatan diberbagaitingkatan dan atau organisasi memerlukankomitmen yang kuat dari pemerintah dan dukunganperaturan perundang-undangan mengenaipengembangan dan pemberdayaan SDMKesehatan.Pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagitenaga kesehatan profesi dilakukan melaluisertifikasi, registrasi, uji kompetensi dan pemberianlisensi bagi tenaga kesehatan yang memenuhisyarat.Sertifikasi tenaga kesehatan dalam bentuk ijazahdan sertifikat kompetensi diberikan DepartemenKesehatan, setelah melalui uji kompetensi yangdilaksanakan organisasi profesi terkait.56

Registrasi tenaga kesehatan untuk dapatmelakukan praktik profesi di seluruh wilayahIndonesia, diberikan oleh Departemen Kesehatan,yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkankepada Pemerintah Daerah Provinsi.Perijinan/lisensi tenaga kesehatan profesi untukmelakukan praktik, dalam rangka memperolehpenghasilan secara mandiri dari profesinyadiberikan oleh instansi kesehatan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota setelah mendapatkanrekomendasi dari organisasi profesi terkait.Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatandilakukan melalui sistem karier, penggajian daninsentif untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai dimasyarakat dan beban tugasnya, agar dapatbekerja secara profesional. Pengawasan SDMKesehatan dilakukan untuk mencegah terjadinyapelanggaran disiplin melalui pengawasan melekatdan pengawasan profesi. Dalam hal terjadipelanggaran disiplin oleh tenaga kesehatanmaupun tenaga pendukung/ penunjang kesehatanyang bekerja dalam bidang kesehatan danmenyebabkan kerugian pada pihak lain, makasanksi administrasi maupun pidana harus dilakukandalam rangka melindungi masyarakat maupuntenaga yang bersangkutan sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan yangberlaku.57

D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN,DAN MAKANAN MINUMAN1. PengertianSubsistem sediaan farmasi, alat kesehatan danmakanan minuman adalah bentuk dan carapenyelenggaraan berbagai upaya yang menjaminkeamanan, khasiat/manfaat, mutu sediaan farmasi, alatkesehatan dan makanan minuman, khusus untuk obatdijamin ketersediaan dan keterjangkauan dalampenyelenggaraan upaya kesehatan. Sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika.2. TujuanTujuan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi,alat kesehatan dan makanan minuman adalahtersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan danmakanan minuman yang terjamin aman,berkhasiat/bermanfaat dan bermutu; dan khusus untukobat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya gunameningkatkan derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya.3. Unsur-unsura. KomoditiSediaan farmasi dan alat kesehatan adalahkomoditi untuk penyelenggaraan upaya kesehatan,serta makanan dan minuman adalah komoditi yangmempengaruhi kesehatan masyarakat. Sediaanfarmasi harus tersedia dalam jenis, bentuk, dosis,jumlah, dan khasiat yang tepat; alat kesehatantersedia dalam jenis, bentuk, jumlah, dan58

fungsinya; serta makanan dan minuman meliputijenis dan manfaat.b. Sumber DayaSumber Daya Manusia sediaan farmasi, alatkesehatan dan makanan minuman Farmasi harusdalam jumlah yang cukup, mempunyai standarkompetensi yang sesuai dengan etika profesi.Fasilitas sediaan farmasi, alat kesehatan, danmakanan minuman adalah alat atau tempat yangharus memenuhi norma, standar, prosedur, dankriteria yang telah ditetapkan, baik di fasilitasproduksi, distribusi, maupun fasilitas pelayanankesehatan primer, sekunder, dan tersier.Pembiayaan yang cukup dari pemerintah diperlukanuntuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauanobat terutama untuk obat dan alat kesehatanesensial terutama bagi masyarakat miskin.c. Pelayanan KefarmasianPelayanan kefarmasian ditujukan untuk dapatmenjamin penggunaan sediaan farmasi dan alatkesehatan, secara rasional, aman, dan bermutu disemua sarana pelayanan kesehatan denganmengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteriayang ditetapkan.d. PengawasanPengawasan yang komprehensif denganmelaksanakan regulasi yang baik (Good RegulatoryPractices), ditujukan untuk menjamin setiap sediaanfarmasi, alat kesehatan dan makanan minuman59

yang beredar memenuhi standar dan persyaratankeamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yangditetapkan.e. Pemberdayaan Masyarakat4. PrinsipMasyarakat senantiasa dilibatkan secara aktif agarsadar dan dapat lebih berperan dalam penyediaandan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatandan makanan minuman serta terhindar daripenggunaan yang salah dan penyalahgunaan.a. Aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutuPemerintah menjamin keamanan, khasiat, manfaatdan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, danmakanan minuman melalui pembinaan,pengawasan, dan pengendalian secara profesional,bertanggungjawab, independen, transparan danberbasis bukti. Sedangkan pelaku usahabertanggungjawab atas keamanan, khasiat,manfaat dan mutu produk sesuai dengan fungsiusahanya.b. Tersedia, merata, dan terjangkauObat merupakan kebutuhan dasar manusia yangtidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan,sehingga obat tidak boleh diperlakukan sebagaikomoditas ekonomi semata.c. RasionalSetiap pelaku pelayanan kesehatan harus selalubertindak berdasarkan bukti ilmiah terbaik dan60

prinsip tepat biaya (cost-effective) serta tepatmanfaat (cost-benefit) dalam pemanfaatan obatagar memberikan hasil yang optimal.d. Transparan dan bertanggungjawabMasyarakat berhak untuk mendapatkan informasiyang benar, lengkap, dan tidak menyesatkantentang sediaan farmasi, alat kesehatan, danmakanan minuman, dari produsen, distributor, danpelaku pelayanan.e. KemandirianPotensi sumber daya dalam negeri, utamanyabahan baku obat dan obat tradisional, harusdikelola secara profesional, sistematis, danberkesinambungan, sehingga memiliki daya saingtinggi dan tidak tergantung dari sumber daya luarnegeri serta menjadi sumber ekonomi masyarakatdan devisa negara.5. Penyelenggaraana. Upaya ketersediaan, pemerataan, danketerjangkauan obat dan alat kesehatanPenyediaan dan pelayanan obat berpedoman padaDaftar Obat Esensial Nasional (DOEN) untukmemenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.Pemerintah dengan pengaturan khusus, menjamintersedianya obat bagi masyarakat miskin, daerahterpencil, perbatasan, dan daerah bencana sertaobat yang tidak mempunyai nilai ekonomis (orphandrug).61

Pemerintah melakukan pengendalian danpengawasan terhadap pengadaan dan penyaluranuntuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obatdan alat kesehatan.Pemerintah mengatur harga obat dan alatkesehatan.b. Upaya jaminan keamanan, khasiat/manfaat, danmutu sediaan farmasi, alat kesehatan, makanandan minuman, serta perlindungan masyarakatdari penggunaan yang salah danpenyalahgunaan obatUpaya jaminan keamanan, khasiat/manfaat, danmutu sediaan farmasi, alat kesehatan, makanandan minuman merupakan tugas bersama yangmelibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitupemerintah, pelaku usaha dan masyarakat secaraterpadu dan bertanggung jawab.Pelaksanaan regulasi yang baik (Good RegulatoryPractices) didukung oleh sumber daya yangmemadai, sistem manajemen mutu, akses terhadapahli, kerjasama internasional, laboratoriumpengujian mutu yang kompeten, independen, dantransparan.Pengembangan dan penyempurnaan norma,standar, prosedur, dan kriteria mengenai produkdan fasilitas produksi dan distribusi sediaan farmasi,alat kesehatan, makanan dan minuman sesuaidengan perkembangan IPTEK dan standarinternasional.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor,ekspor, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alatkesehatan, makanan dan minuman merupakan62

suatu kesatuan yang utuh, dilakukan melaluipenilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutuproduk melalui proses pendaftaran; inspeksifasilitas produksi dan distribusi; pengambilan danpengujian sampel; survailans dan vijilan pascapemasaran; pemantauan promosi.Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jerayang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasukpemberantasan produk palsu dan ilegal.Peningkatan kesadaran/kemandirian masyarakatmelalui penyediaan dan penyebaran informasiterpercaya termasuk informasi harga obat, sehinggamasyarakat memperoleh informasi yangmenyeluruh dan transparan mengenai penggunaansediaan farmasi, alat kesehatan, makanan danminuman.Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaanNarkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)harus merupakan upaya yang terpadu antara upayarepresif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.Perlindungan masyarakat terhadap pencemaranmakanan atau penggunaan bahan tambahanmakanan yang tidak sesuai persyaratan.Mendorong masyarakat rentan terutama anak danibu hamil, dan manusia usia lanjut untukmengkonsumsi makanan bernilai gizi tinggi danmemenuhi persyaratan keamanan makanan.c. Upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasianPenyelengaraan pelayanan kefarmasian di semuasarana pelayanan kesehatan dilakukan dengan 1)Mengutamakan kesejahteraan pasien dalam segala63

situasi dan kondisi; 2) Melaksanakan kegiatan intifarmasi yang meliputi pengelolaan obat dan produkkesehatan lainnya, menjamin mutu, memberikaninformasi dan saran serta memonitor penggunaanobat oleh pasien; 3) Memberikan kontribusi dalampeningkatan peresepan yang rasional danekonomis serta penggunaan yang tepat; 4)Memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuaiuntuk setiap individu.d. Upaya penggunaan obat yang rasionalPenggunaan obat yang rasional merupakan salahsatu langkah untuk mendapatkan pelayanankesehatan yang baik dan mengefisienkan biayapengobatan.Penyelenggaraan upaya penggunaan obat yangrasional dilakukan antara lain melalui kegiatanberikut: 1) Penerapan Daftar Obat EsensialNasional (DOEN) dalam upaya pelayanankesehatan tingkat primer, sekunder, dan tersier,melalui pemanfaatan pedoman terapi danformularium berbasis bukti ilmiah terbaik; 2) Auditdan umpan balik dalam penggunaan obat rasional;3) Pengembangan mekanisme pemantauanketersediaan obat esensial dan langkah-langkahperbaikan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan;4) Pemberdayaan Komite Farmasi dan Terapi (KFT)untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasianmelalui penggunaan obat secara rasional; 5)Penerapan pendekatan farmako ekonomi melaluianalisis biaya-efektif dan biaya-manfaat padaseleksi obat yang digunakan di semua tingkatpelayanan kesehatan; 6) Pemberdayaanmasyarakat melalui komunikasi, informasi danedukasi (KIE). Informasi kepada masyarakat, antara64

lain: promosi penggunaan obat generik,pengelolaan berbagai penyakit secara tepat sepertipenyakit diare, dan lain-lain; 7) PemberdayaanSDM Kesehatan dalam melaksanakan penggunaanobat rasional di semua fasilitas pelayanankesehatan.e. Upaya kemandirian sediaan farmasi melaluipemanfaatan sumber daya dalam negeriPengembangan dan pemanfaatan sumber dayaalam Indonesia perlu didorong secara berkelanjutanuntuk digunakan sebagai obat tradisional demipeningkatan pelayanan kesehatan dan ekonomi.Langkah-langkah yang perlu diselenggarakanmeliputi: 1) Pemilihan produk yang tepat untukpengembangan produksi dalam negeri denganmempertimbangkan potensi sumber daya dalamnegeri; 2) Pemerintah menciptakan iklim yangkondusif bagi investasi di bidang farmasi melaluipersaingan usaha yang adil, pemberian insentifkebijakan perpajakan dan perbankan, sertakepastian proses perijinan; 3) Pembinaan industrifarmasi dalam negeri agar mampu melakukanproduksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obatyang Baik (CPOB) dan dapat melakukan usahanyadengan efektif dan efisien sehingga mempunyaidaya saing yang tinggi; 4) Komitmen semuapemangku kepentingan, seperti kemauan industrifarmasi domestik untuk memprioritaskanpenggunaan bahan baku produksi dalam negeri,penerimaan fasilitas pelayanan kesehatan, parapelayan kesehatan dan konsumen; 5) Peningkatanpenelitian dan pengembangan bahan baku obat,obat, dan obat tradisional untuk menunjangpembangunan kesehatan; 6) Pengembangan65

pemanfaatan obat tradisional yang aman, memilikikhasiat nyata yang teruji secara ilmiah, bermututinggi, dan dimanfaatkan secara luas baik untukpengobatan sendiri oleh masyarakat maupundigunakan dalam pelayanan kesehatan formal.Penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alatkesehatan, dan makanan minuman harusmelibatkan seluruh pelaku baik secara peroranganmaupun bersama dan terpadu antara Pemerintah,swasta/dunia usaha, dan masyarakat.E. SUBSISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASIKESEHATAN1. PengertianSubsistem manajemen dan informasi kesehatan adalahbentuk dan cara penyelenggaraan yang menghimpunberbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasikesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaandata dan informasi kesehatan yang mendukungsubsistem lainnya guna menjamin tercapainya derajatkesehatan yang setinggi-tingginya.2. TujuanTujuan subsistem manajemen dan informasi kesehatanadalah terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuaidengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional,terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatanyang berhasilguna, berdayaguna, dan akuntabel, sertadidukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasikesehatan untuk menjamin terselenggaranyapembangunan kesehatan guna meningkatkan derajatkesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.66

3. Unsur-unsura. Kebijakan kesehatan merupakan landasan yangmenjadi acuan bagi semua pelaku pembangunankesehatan baik pemerintah, swasta, danmasyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraanpembangunan kesehatan.b. Administrasi kesehatan merupakan kegiatanperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, sertapengawasan dan pertanggungjawabanpenyelenggaraan pembangunan kesehatan.c. Hukum kesehatan merupakan keseluruhanperaturan perundang-undangan di bidangkesehatan dan segala tindakan penyebarluasan,penerapan, dan penegakan aturan tersebut dalamrangka memberikan perlindungan, terutama kepadaindividu dan masyarakat, dan sebagai sarana untukmemfasilitasi penyelenggaraan pembangunankesehatan.d. Informasi kesehatan merupakan hasilpengumpulan dan pengolahan data sebagaimasukan bagi pengambilan keputusan di bidangkesehatan.e. Sumber daya Manajemen Kesehatan danInformasi Kesehatan meliputi: SDM, dana, saranaprasarana, standar, dan kelembagaan yangdigunakan secara berhasilguna dan berdayagunadalam upaya mendukung terselenggaranyapembangunan kesehatan.4. Prinsipa. Inovasi atau KreativitasPenyelenggaraan manajemen dan informasikesehatan harus mampu menciptakan daya tahan67

dan kesinambungan kinerja sistem melaluiinovasi/kreatifitas dalam menghadapi perubahandan tantangan pembangunan kesehatan denganlebih baik.b. Kepemimpinan yang Visioner Bidang KesehatanKepemimpinan yang visioner bidang kesehatan,adalah kepemimpinan yang mempunyai visi,keteladanan, dan bertekad dalam pembangunankesehatan.c. Sinergisme yang DinamisPendekatan manajemen kesehatan merupakankombinasi dari pendekatan sistem, kontingensi, dansinergi yang dinamis. Dalam manajemen ini pentingadanya interaksi, transparansi, interelasi daninterdependensi yang dinamis diantara para pelakupembangunan kesehatan. Perencanaan kebijakan,program, dan anggaran perlu disusun secaraterpadu.d. Kesesuaian dengan Sistem PemerintahanNegara Kesatuan Republik IndonesiaManajemen dan informasi kesehatan menjadipendukung utama dalam pelaksanaandesentralisasi dengan mempertimbangkankomitmen global dalam pembangunan kesehatan.5. PenyelenggaraanDalam rangka mencapai tujuan pembangunannasional, pembangunan kesehatan menjadi arus utamadalam penyelenggaraannya. Untuk itu, subsistemmanajemen dan informasi kesehatan diselenggarakan68

dengan mensinergikan unsur kebijakan, administrasi,hukum, dan informasi kesehatan.a. Kebijakan KesehatanPenyelenggaraan proses kebijakan kesehatandilakukan secara optimal dengan mengacu kepadaNorma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)kebijakan pembangunan kesehatan nasional;penetapan skala prioritas berbasis bukti dariberbagai sumber yang tersedia; melalui prosespengkajian dan perumusan kebijakan yangmelibatkan masyarakat dan berbagai stakeholderterkait; berorientasi pada kepentingan masyarakat;didukung dengan SDM yang kompeten; untukdilaksanakan secara bersama oleh seluruh pelakupembangunan secara sinergi dan dinamis.b. Administrasi KesehatanPenyelenggaraan administrasi kesehatan meliputiperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, sertapengawasan dan pertanggungjawaban didasarkanatas urusan wajib bidang kesehatan yangdilaksanakan secara berdayaguna danberhasilguna, terpadu berlandaskan pada arahkebijakan pembangunan nasional denganmemperhatikan NSPK dan prioritas pembangunankesehatan, berorientasi pada kepentinganmasyarakat, responsif gender, memanfaatkanteknologi informasi, didukung SDM yang kompeten,dan pembiayaan yang mencukupi; dilaksanakansecara sinergi yang dinamis antara sektorkesehatan dengan sektor lain, pusat dan daerahdengan mempertimbangkan desentralisasi danmemperhatikan peraturan perundangan yangberlaku; dilaksanakan dengan menjunjung tinggi69

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (GoodGovernance).c. Hukum KesehatanPenyelenggaraan hukum kesehatan meliputipenyusunan peraturan/regulasi, harmonisasi ditingkat pusat dan daerah, pelayanan advokasihukum, peningkatan kesadaran hukum bagiaparatur kesehatan dan masyarakat, sertapembinaan dan pengawasan; dilaksanakan denganmempertimbangkan perlindungan bagi masyarakatdan pemberi pelayanan, keadilan, kesetaraan, sertasesuai dengan kebutuhan; maka peraturan,sosialisasi, penerapan, dan penegakan hukum perludilengkapi dan ditata dengan memperhatikanperkembangan dan perubahan lingkungan internaldan eksternal, termasuk regulasi kesehataninternasional.d. Informasi KesehatanPenyelenggaraan informasi kesehatan meliputipengumpulan, pengolahan dan analisis data,manajemen informasi kesehatan, pengembangandan penelitian kesehatan, serta penerapanpengetahuan dan teknologi kesehatan; dilakukanmelalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasiinformasi kesehatan secara sinergi yang dinamisdalam rangka penyediaan data dan informasiterkini, akurat, valid, cepat, serta berhasilguna danberdayaguna sebagai bahan pengambilankeputusan dengan mempertimbangkandesentralisasi; dengan memperhatikan kecukupandata termasuk data terpilah yang responsif gender,serta aspek kerahasiaan yang berlaku di bidangkesehatan; dengan dukungan pendayagunaan70

teknologi, data dari fasilitas kesehatan danmasyarakat (seperti Riset Kesehatan Dasar dansurveilans), serta pengembangan sistem informasikesehatan terpadu.F. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1. PengertianSubsistem pemberdayaan masyarakat adalah bentukdan cara penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan,baik perorangan, kelompok, maupun masyarakatsecara terencana, terpadu, dan berkesinambunganguna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya.2. TujuanTujuan subsistem pemberdayaan masyarakat adalahmeningkatnya kemampuan masyarakat untukberperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalahkesehatan secara mandiri, berperanserta dalam setiapupaya kesehatan serta dapat menjadi penggerakdalam mewujudkan pembangunan berwawasankesehatan.3. Unsur-unsurSubsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dariempat unsur, yaitu:a. Penggerak PemberdayaanPemerintah, masyarakat, dan swasta menjadiinisiator, motivator dan fasilitator yang mempunyaikompetensi memadai dan dapat membangun71

komitmen dengan dukungan para pemimpin, baikformal maupun non formal.b. Sasaran PemberdayaanPerorangan (tokoh masyarakat, tokoh agama,politisi, figur masyarakat, dan sebagainya),kelompok (organisasi kemasyarakatan, organisasiprofesi, kelompok masyarakat) dan masyarakatluas, serta pemerintah yang akan berperan sebagaiagen perubahan untuk penerapan perilaku hidupsehat (subjek pembangunan kesehatan).c. Kegiatan Hidup SehatKegiatan hidup sehat yang dilakukan sehari-harioleh masyarakat, sehingga membentuk kebiasaandan pola hidup, tumbuh dan berkembang, sertamelembaga dan membudaya dalam kehidupanbermasyarakat.d. Sumberdaya4. PrinsipPotensi yang dimiliki oleh masyarakat, swasta danpemerintah yang meliputi dana, sarana danprasarana, budaya, metode, pedoman, dan mediauntuk terselenggaranya proses pemberdayaan dibidang kesehatan.Terdapat enam prinsip dalam mewujudkanpemberdayaan masyarakat, yaitu:72

a. Berbasis MasyarakatPembangunan kesehatan berbasis pada tata nilaiperorangan, keluarga dan masyarakat, sesuaidengan keragaman sosial budaya, kebutuhan,permasalahan, serta potensi masyarakat (modalsosial).b. EdukatifPemberdayaan masyarakat dilakukan atas dasaruntuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dankemampuannya, serta menjadi penggerak dalampembangunan kesehatan.c. Kesempatan Mengemukakan Pendapat danMemilih Pelayanan KesehatanMasyarakat mempunyai kesempatan untukmenerima pembaharuan tanggap terhadap aspirasimasyarakat dan bertanggungjawab, sertakemudahan akses informasi, mengemukakanpendapat dan terlibat dalam proses pengambilankeputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri,keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.d. KemitraanSemua pelaku pembangunan kesehatan baiksebagai penyelenggara maupun sebagai penggunajasa kesehatan, dengan masyarakat yang dilayani,kebersamaan, kesetaraan dan saling memperolehmanfaat.73

e. KemandirianKemampuan masyarakat untuk mengoptimalkandan menggerakkan segala sumberdaya setempatserta tidak bergantung kepada pihak lain.Kemandirian bermakna sebagai upaya kesehatandari, oleh, dan untuk masyarakat.f. Gotong-royongTumbuhnya rasa kepedulian, tenggang rasa,solidaritas, empati, dan kepekaan masyarakatdalam menghadapi potensi dan masalahkesehatan, yang akhirnya bermuara dalamsemangat gotong-royong sesuai dengan nilai luhurbangsa.5. Penyelenggaraana. Penggerakan MasyarakatPembangunan kesehatan perlu digerakkan olehmasyarakat dan masyarakat mempunyai peluangyang penting dalam pembangunan kesehatan ini.Dalam kaitan ini pelibatan aktif masyarakat dalamproses pembangunan kesehatan dilakukan mulaidari penelaahan situasi masalah kesehatan,penyusunan rencana termasuk dalam penentuanprioritas kesehatan, pelaksanaan, pemantauan danevaluasi upaya kesehatan sehingga dapat terwujudkemandirian dan kesinambungan pembangunankesehatan.Pemberdayaan masyarakat ditujukan gunaterwujudnya penguatan upaya peningkatan,pencegahan, penyembuhan maupun pemulihansecara tersendiri atau terpadu.74

Perencanaan pemberdayaan masyarakatdidasarkan pada fakta dan masalah kesehatanyang menjadi perhatian masyarakat setempatmaupun masyarakat luas, serta denganmempertimbangkan potensi sumber daya dan nilainilaisosial budaya masyarakat.Pemberdayaan masyarakat, termasuk penggerakanmasyarakat, merupakan hal yang penting dalampembangunan kesehatan, hal ini mengingatpenekanan atau fokus pembangunan kesehatandiberikan pada peningkatan perilaku dankemandirian masyarakat serta upaya promotif danpreventif.b. Pengorganisasian dalam PemberdayaanPelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapatdilakukan melalui perorangan, kelompok, danmasyarakat luas sesuai dengan kepentingannyadan yang berhasilguna dan berdayaguna.Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pulamelalui pendekatan ke tatanan, seperti: rumahtangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempatumum, dan fasilitas kesehatan agar terwujudpemberdayaan masyarakat yang berhasilguna danberdayaguna serta terjamin kesinambungannya.Pemberdayaan masyarakat dilakukan denganmemperhatikan karakteristik dan kekhususanmasyarakat, seperti masyarakat di desa, kota,daerah pesisir, daerah pegunungan, dan aliransungai.Pemberdayaan masyarakat dilakukan denganmetoda yang tepat, memanfaatkan ilmu75

pengetahuan dan teknologi yang berkembang, sertadengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosialbudaya yang ada.Upaya untuk meningkatkan pengetahuan,kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakatdalam berperilaku sehat dapat dilakukan secaralangsung maupun tidak langsung melalui berbagaisaluran media dan teknik promosi kesehatan.Peranan Pemerintah membuka akses informasi dandialog, menyiapkan regulasi, menyiapkanmasyarakat dengan membekali pengetahuan danketerampilan bagi masyarakat, dukungan sumberdaya untuk membangun kemandirian dalam upayakesehatan dan mendorong terbentuknya UpayaKesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM),seperti: Poskestren, Musholla Sehat, Desa Siaga,Pemuda Siaga Peduli Bencana (Dasipena), dankemandirian dalam upaya kesehatan.Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatandapat dengan cara mendirikan sarana pelayanankesehatan maupun memberikan informasikesehatan (promosi kesehatan) kepadamasyarakat. Dalam kaitan ini termasukpengembangan Desa Siaga atau bentuk-bentuk lainpada masyarakat desa/kelurahan.c. AdvokasiMasyarakat dapat berperan dalam melakukanadvokasi kepada pemerintah dan lembagapemerintahan lainnya seperti legislatif untukmemperoleh dukungan kebijakan dan sumberdayabagi terwujudnya pembangunan berwawasankesehatan.76

Pelaksanaan advokasi dilakukan dengan dukunganinformasi yang memadai serta metode yangberhasilguna dan berdayaguna.Masyarakat juga dapat berpartisipasi denganbentuk melakukan kritik yang membangun untukkepentingan seluruh masyarakat.d. KemitraanPemberdayaan masyarakat dilakukan dengankemitraan berbagai pihak seperti: sektor lain terkait,lembaga legislatif, dunia usaha, organisasikemasyarakatan, perguruan tinggi dan masyarakatagar terwujud dukungan sumber daya dankebijakan dalam pembangunan kesehatan.Pembinaan dilakukan untuk kesinambunganpemberdayaan masyarakat yang telah dilakukanmelalui berbagai cara antara lain: pemberianinsentif, pendampingan, lomba, dan kompetisi.e. Peningkatan Sumber DayaDalam pemberdayaan masyarakat perlu dididukungoleh pengembangan dan pemberdayaan SDMKesehatan yang kuat, pembiayaan yang memadaidan dukungan berbagai sarana lain yang berkaitan.Dalam pemberdayaan masyarakat secara lebihspesifik dapat didampingi penggerak yang berperansebagai sebagai fasilitator, komunikator, dandinamisator dalam proses pemberdayaanmasyarakat.77

Ketersediaan sumber daya tersebut sangat pentingagar dapat tercapai masyarakat berperilaku hidupsehat dan mandiri, termasuk pentingnyaketersediaan tenaga penggerak/promosi kesehatanseperti di Puskesmas dan Rumah Sakit yangmempunyai kompetensi dan integritas tinggi.78

BAB VIDUKUNGAN PENYELENGGARAANSISTEM KESEHATAN NASIONALSistem Kesehatan Nasional diupayakan agar mampumenyesuaikan dengan perkembangan dan dinamikapembangunan kesehatan yang dihadapi dalampenyelenggaraannya yang dilaksanakan secaraberkesinambungan. Bila terjadi perubahan paradigma danlingkungan strategis, Sistem Kesehatan Nasional dapatdisesuaikan dan disempurnakan dengan kondisi dan situasiyang berkembang.A. PROSES PENYELENGGARAAN SKNPenyelenggaraan SKN menerapkan pendekatankesisteman yang meliputi masukan, proses, luaran, danlingkungan serta keterkaitannya satu sama lain, sebagaiberikut:1. Masukan dalam SKN meliputi subsistem sumber dayamanusia, subsistem pembiayaan kesehatan, dansubsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, danmakanan minuman.2. Proses dalam SKN meliputi subsistem upayakesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, dansubsistem manajemen dan informasi kesehatan.3. Luaran dari SKN adalah terselenggaranyapembangunan kesehatan yang berhasilguna danberdayaguna, bermutu, merata, dan berkeadilan.4. Lingkungan dari SKN meliputi: berbagai keadaan yangmenyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,pertahanan dan keamanan baik nasional, regionalmaupun global yang berdampak terhadappembangunan kesehatan. Pancasila, Undang-UndangDasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan79

Nasional merupakan landasan bagi penyelenggaraanSKN.Penyelenggaraan SKN memerlukan penerapan prinsipkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme yangdinamis, baik antar pelaku, antar subsistem SKN, maupundengan sistem serta subsistem lain diluar SKN.Penyelenggaraan SKN dilakukan melalui siklusperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, sertapengawasan dan pertanggung-jawaban secara sistematis,berjenjang, transparan, akuntabel, dan berkelanjutandengan memperhatikan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025.Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara bertahapsebagai berikut:1. Penetapan SKNUntuk memperoleh kepastian hukum yang mengikatsemua pihak, SKN perlu ditetapkan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.2. Sosialisasi dan Advokasi SKNSKN perlu disosialisasikan dan diadvokasikan keseluruh pelaku pembangunan kesehatan dan seluruhpemangku kepentingan kesehatan untuk memperolehkomitmen dan dukungan dari semua pihak.Sasaran sosialisasi dan advokasi SKN adalah semuapenentu kebijakan, baik di pusat maupun daerah, baikdi sektor publik maupun di sektor swasta.3. Fasilitasi Pengembangan Kebijakan Kesehatan diDaerahDalam pembangunan kesehatan di Daerah perludikembangkan kebijakan kesehatan, seperti: RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D),80

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJM-D), Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah (Renstra SKPD), yang penyelenggaraannyadisesuaikan dengan kondisi, dinamika, dan masalahspesifik daerah dalam kerangka SKN.Pemerintah Pusat memfasilitasi pengembangankebijakan kesehatan di daerah, memfasilitasipengukuhannya dalam bentuk peraturan perundangundangandaerah, serta memfasilitasi sosialisasi danadvokasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan didaerah sesuai kebutuhan.Penyelenggaraan SKN dalam kaitannya denganpengembangan kebijakan kesehatan di daerah, dilakukandengan berbagai kegiatan, yaitu:1. Penyelenggaraan SKN, termasuk pengembangankebijakan di daerah diwujudkan dalam kerangkapenyelenggaraan pembangunan kesehatan, baiksecara nasional maupun dalam lingkup daerah.2. Penyelenggaraan SKN, termasuk pengembangankebijakan di daerah diselenggarakan melalui penataanulang ke enam subsistemnya secara bertahap,sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.3. Penyelenggaraan SKN, termasuk pengembangankebijakan di daerah didukung dengan penyusunankebijakan, standar, dan pedoman dalam bentukberbagai peraturan perundang-undangan.4. Penyelenggaraan SKN, termasuk pengembangankebijakan kesehatan di daerah diselenggarakan sesuaidengan asas desentralisasi yang bertanggungjawab,demokratisasi, dan good governance dalam kerangkaNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Mengingat keadaan perkembangan kesehatan diPapua yang perlu perhatian khusus, diadakan ProgramNasional Selamatkan Papua (Save Papua) di bidangkesehatan.81

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembanganglobal, regional, nasional, dan lokal yang dinamis dancepat berubah, maka dilakukan pengendalian danpenilaian SKN sebagai berikut:1. Pengendalian dan penilaian SKN termasuk kebijakankesehatan di daerah bertujuan untuk memantau danmenilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunankesehatan berdasarkan sistem kesehatan yang ada.2. Pengendalian dan penilaian SKN termasuk kebijakankesehatan di daerah diselenggarakan secaraberjenjang dan berkelanjutan dengan menggunakantolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan, baiktingkat nasional maupun tingkat daerah.3. Pengendalian dan penilaian SKN termasuk kebijakankesehatan di daerah perlu didukung denganpengembangan sistem monitoring dan evaluasi ditingkat nasional dan daerah secara terpadu.Setiap tahun seluruh pelaku pembangunan kesehatandengan koordinasi pemerintah melakukan pengukuranpencapaian/kinerja SKN dengan beberapa indikator yangakurat dan terpercaya. Indikator kinerja SKN menjadirekomendasi untuk upaya perbaikan yang harusdidokumentasikan dan disebarluaskan. Indikator tersebutmenjadi acuan segenap pelaku pembangunan kesehatandi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sampaike tingkat desa, guna penyesuaian penyelenggaraanpembangunan kesehatan yang berbasis fakta.B. TATA PENYELENGGARAAN SKNPenyelenggaraan SKN harus memperhatikan semuaperaturan perundang-undangan yang berlaku. Dalampenyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah82

perlu memperhatikan SKN dan peraturan daerahsetempat.Secara operasional, semua peraturan perundangan yangberkaitan harus dilaksanakan secara konsisten dengantata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).Adapun unsur dari tata kelola pemerintahan yang baik,meliputi: partisipatif, berorientasi pada konsensus, efektif,efisien, inklusif, transparan, dan mengikuti kaidah hukumyang berlaku. Untuk menjaga kepentingan rakyat,penyelenggaran SKN memerlukan peran regulasi daripemerintah sesuai dengan tingkatannya (Pusat, Provinsi,Kabupaten/Kota). Tata kelola pemerintahan yang baikdisertai regulasi pada ke-enam subsistem SKN merupakanlangkah menuju kesinambungan pelaksanaan sistemkesehatan. Selain tata kelola pemerintahan yang baik,pemerintah juga harus secara konsisten dan konsekuenmengawasi kepatuhan hukum masyarakat, swasta, danorganisasi bukan pemerintah lainnya. Pelanggar peraturanharus ditindak secara tegas.C. PENYELENGGARA SKNPemerintah dan masyarakat termasuk swastabertanggungjawab atas penyelenggaraan pembangunankesehatan sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Disektor publik, SKN tidak bisa dijalankan hanya olehDepartemen Kesehatan atau Dinas yang menguruskesehatan di daerah. Penyelenggaraan SKN dapatberjalan dengan baik apabila melibatkan antara lain: sektorpendidikan, pembangunan fasilitas umum, sektorpertanian, sektor keuangan, sektor perdagangan, sektorkeamanan, sektor perikanan dan kelautan, dansebagainya.83

Pelaku penyelenggaraan pembangunan kesehatanadalah:1. Individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi tokohmasyarakat, lembaga swadaya masyarakat, mediamassa, organisasi profesi, akademisi, praktisi, sertamasyarakat luas termasuk swasta, yang berperandalam advokasi, pengawasan sosial, danpenyelenggaraan berbagai pelayanan kesehatansesuai dengan bidang keahlian dan kemampuanmasing-masing.2. Pemerintah, baik Pemerintah maupun PemerintahDaerah berperan sebagai penanggungjawab,penggerak, pelaksana, dan pembina pembangunankesehatan dalam lingkup wilayah kerja dankewenangan masing-masing. Untuk Pemerintah,peranan tersebut ditambah dengan menetapkankebijakan, standar, prosedur, dan kriteria yangdigunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraanpembangunan kesehatan di daerah.3. Badan Legislatif, baik di pusat maupun di daerah, yangberperan melakukan persetujuan anggaran danpengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunankesehatan, melalui penyusunan produk-produk hukumdan mekanisme kemitraan antara eksekutif danlegislatif.4. Badan Yudikatif, termasuk kepolisian, kejaksaan dankehakiman berperan menegakan pelaksanaan hukumdan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan.5. Sektor swasta yang memiliki atau mengembangkanindustri kesehatan seperti industri farmasi, alat-alatkesehatan, jamu, makanan sehat, asuransi kesehatan,84

dan industri pada umumnya. Industri pada umumnyaberperan besar dalam memungut iuran dari parapekerja dan menambah iuran yang menjadikewajibannya.6. Lembaga pendidikan, baik pada tingkat sekolah dasarsampai tingkat perguruan tinggi, baik milik publikmaupun swasta. Sebagian besar masalah kesehatanberhubungan dengan perilaku dan pemahaman.Pendidikan memegang kunci untuk menyadarkanmasyarakat akan berbagai risiko kesehatan dan peranmasyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat.D. SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN SKNSKN bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunankesehatan yang bekerja secara sinergis, harmonis, danmenuju satu tujuan. Pemerintah wajib melakukankoordinasi agar semua subsistem dan semua pelakuberfungsi dan bekerja secara sinergis. Kepincangan padasalah satu subsistem atau pelaku akan mengganggu kerjaSKN.Pemerintah harus menjamin tersedianya dana, sumberdaya manusia yang memadai dan profesional, sediaanfarmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yangdikelola dengan manajemen kesehatan yang baikterutama yang berkaitan dengan administrasi kesehatandan pengaturan hukum kesehatan serta didukung denganinformasi yang akurat, valid, tepat waktu, dan tepatkebutuhan.Pelaku sistem informasi kesehatan sesuai perannya harusmampu secara cepat merespon dan menggunakanperkembangan teknologi informasi, baik untuk mengolah,85

menyampaikan ke pelaku lain, maupun kepadamasyarakat nasional dan internasional. Pemerintah jugamengembangkan sistem insentif/reward dan sistem sangsibagi setiap pelaku yang tidak menggunakan informasiyang akurat, tepat waktu, dan tepat kebutuhan (relevan).Selain itu, Pemerintah juga mengharuskan fasilitaskesehatan publik maupun swasta untuk menyediakaninformasi melalui situs yang mudah diakses dan terbuka,sebagai cara untuk mendidik masyarakat.Tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yangmemadai teralokasi secara adil, merata, danbermanfaatkan secara berhasilguna dan berdayagunasangat penting dalam pembangunan kesehatan.Pemerintah juga menjamin tersedianya dana untukpenelitian dan pengembangan bidang kesehatan.Sumber daya manusia merupakan komponen kuncikeberhasilan SKN. Pemerintah harus melakukan upayaagar semua SDM Kesehatan memenuhi standarkompetensi tertentu sesuai bidangnya sebagai prasyaratbagi penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu danditerima oleh masyarakat. Namun, Pemerintah jugamenjamin agar setiap SDM di bidang kesehatan mendapatremunerasi yang wajar, layak, dan sesuai dengantanggung-jawab, pengalaman, dan kompetensinya.Keseimbangan profesionalitas, tanggung-jawab,pengalaman, dan besaran renumerasi merupakan kuncikesinambungan pelayanan kesehatan yang berkualitas.Penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alatkesehatan, dan makanan minuman harus dilakukansecara terbuka dengan keseimbangan antara produksi danpemanfaatan dengan dukungan dana yang memadai.Keterbukaan ini adalah kemampuan mengakomodasikanperkembangan teknologi dan produk teknologikefarmasian dan teknologi peralatan kedokteran dan86

kesehatan serta memperhatikan keterjangkauan hargabagi masyarakat. Indonesia harus mampu menjadipengekspor berbagai sediaan farmasi, alat kesehatan, danmakanan minuman. Keunggulan komparatif dankeunggulan kompetitif dalam bidang ini harus terusdikembangkan.Untuk menjamin kesinambungan subsistem upayakesehatan, maka dukungan masukan informasi kesehatan,sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alatkesehatan, dan makanan minuman, serta pendanaanharus selalu tersedia dalam jumlah yang memadai.Kualitas pelayanan harus selalu memenuhi standar yangditetapkan agar setiap pengguna pelayanan kesehatanmerasa puas dan memperoleh manfaat pelayanankesehatan. Dengan kualitas dan kepuasan pengguna yangtinggi, maka akan timbul kemauan masyarakat sebagaipengguna untuk berkontribusi dalam bentuk dana,pemikiran, maupun tenaga.Pemerintah perlu menjamin adanya kepastian hukumdalam setiap penyelenggaraan subsistem SKN. Peraturanperundangan yang dalam pelaksanaannya mengalamihambatan besar di daerah harus diatur lebih lanjut denganperaturan daerah. Peraturan yang dibuat harus melaluisinkronisasi dengan berbagai peraturan di bidangkesehatan dan di luar bidang kesehatan serta membukakesempatan luas kepada pemangku kepentingan dalamperumusan peraturan. Pemerintah daerah perlu diberikankewenangan untuk penegakan hukum terhadap berbagaiaspek yang memungkinkan terselenggaranya SKN denganbaik.Pemerintah mendorong terwujudnya kontrol sosial yangkuat dari masyarakat terhadap kualitas pelayanankesehatan. Pemerintah mengatur dan memberdayakanmasyarakat agar mampu melakukan kontrol sosial yang87

memadai guna menjamin kesinambungan danakuntabilitas SKN.Pemerintah memfasilitasi dan memberikan insentif (baikberupa pembebasan pajak, pembelian hasil produksi,maupun bantuan teknis lainnya) bagi fasilitas kesehatan,perguruan tinggi, atau industri dalam melakukan penelitiandan pengembangan pelayanan kesehatan guna memacuperkembangan SKN. Departemen Kesehatan melakukankoordinasi dengan instansi lintas sektor maupun instansikesehatan di daerah untuk mendukung, memberikaninsentif, dan memfasilitasi berbagai penelitian di dalamnegeri guna tersedianya sediaan farmasi dan alatkesehatan, serta sistem pengelolaan yang lebih baik danbermutu.E. KERJASAMA INTERNASIONALSistem Kesehatan Nasional merupakan bagian dari sistemnasional, maka sektor lain wajib berperan aktif sesuaidengan bidangnya guna mewujudkan tujuan SKN.Kewajiban berbagai sektor mencakup pemenuhan logistikyang diperlukan sebagai masukan dalam SKN,pemenuhan SDM dengan kompetensi yang sesuai,penyediaan insentif finansial dan non finansial, koordinasipenyelenggaraan, peniadaan atau pengurangan bahanbahanataupun kondisi yang dapat menimbulkan risikokesehatan, dan peran lainnya yang berkembang sesuaiperubahan lingkungan strategis.Para pelaku SKN berkewajiban mengembangkan diri agarmampu berperan di tingkat internasional dalam rangkamenjaga agar SKN dapat berjalan dengan baik.Perubahan lingkungan strategis regional maupun globaldapat mengancam keberhasilan SKN. Para pelaku SKNwajib berperan aktif di lingkungan internasional untukmewujudkan kepemimpinan Indonesia di dunia88

internasional guna menghasilkan kebijakan yang kondusifbagi pengembangan SKN. Peran Indonesia dalam upayamereformasi WHO perlu terus dilakukan agar transparansidan keadilan dari organisasi internasional tersebut dapattercapai.Para pelaku SKN juga wajib mencermati danmemanfaatkan setiap kesempatan yang ada di duniainternasional guna memperkuat SKN. Dana internasionalyang tersedia yang tidak mengikat dan dapat secarasinergis meningkatkan kinerja SKN perlu dimanfaatkandengan baik. Sebaliknya, setiap intervensi internasionalyang dalam jangka pendek atau jangka panjang yangdapat merugikan SKN wajib dicegah oleh setiappemangku kepentingan.89

BAB VIIPENUTUPTujuan pembangunan kesehatan hanya dapat dicapai biladidukung oleh kerjasama dengan semangat kemitraan antarsemua pelaku pembangunan, baik pemerintah secara lintassektor, badan legislatif dan yudikatif, serta masyarakattermasuk swasta. Dengan demikian penyelenggaraanpembangunan kesehatan dengan dukungan SKN, dapatdilaksanakan dengan berhasilguna dan berdayaguna denganinteraksi, interelasi, serta keterpaduan berbagai upaya yangdilakukan oleh semua pelaku SKN.Penetapan SKN dimaksudkan untuk memberikan arah bagisetiap pelaku upaya atau pelayanan kesehatan sesuaidengan kondisi lingkungan masing-masing instansi daninstitusi. Dalam pelaksanaannya, seluruh pelaku harusmemegang teguh prinsip-prinsip umum SKN dan prinsip dasarmasing-masing subsistemnya, tetapi juga harus realistisdengan kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaandana dan sumber daya lainnya, serta kondisi lingkungannya.Dengan demikian, meskipun nantinya diharapkan terwujudpelayanan kesehatan yang adil dan merata, tidak berartiseluruh pelayanan kesehatan harus menyediakan pelayanannon diskriminatif bagi seluruh rakyat untuk seluruh jenispelayanan. Prinsip adil dan merata secara bertahapdiupayakan sesuai kemampuan yang dimiliki.Untuk dapat melaksanakan SKN yang memenuhi prinsipumum dan prinsip dasar dari masing-masing subsistemnyayang disesuaikan dengan kemampuan diri dan lingkungan,dibutuhkan manajer-manajer di sektor publik maupun dimasyarakat termasuk swasta. Manajer tersebut harusmempunyai kompetensi khusus dan mempunyai komitmenkuat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan.90

Sistem Kesehatan Nasional merupakan sistem terbuka yangberinteraksi dengan berbagai sistem nasionalnya sebagaisubsistem dari Ketahanan Nasional, bersifat dinamis, dandalam pelaksanaannya selalu mengikuti perkembangan, baiknasional, regional, maupun global.Sistem Kesehatan Nasional harus selalu mampu menjawabpeluang, tantangan, dan perubahan lingkungan strategisnasional, regional, maupun internasional. Oleh karenanya,semua pemangku kepentingan wajib memantau kinerja dankendala yang dihadapi SKN. Oleh karenanya, SKN perludisesuaikan atau diubah secara berkala sesuai denganperubahan lingkungan strategis.91

Gambar 1ALUR PIKIRSISTEM KESEHATAN NASIONALPARADIGMA NASIONAL(PANCASILA, UUD 1945,WASANTARA, TANNAS,)(UU 23/1992 Kesehatan, UU 17/2007 RPJPN)KONDISI SAATINIDerajatKesehatanMasyarakatRendahMASALAH MENDASARBANGKES:- KETIDAKPASTIANHUKUMRPJPK DAN SKN(Arah, dasar,bentuk dan carapenyelenggaraanBangkes)DERAJATKESMASYGSETINGGI-TINGGINYARAKYATSEHATPRODUKTIFTUJUANNASIONAL- PERILAKUMASYARAKATBURUK- INGKUNGAN BURUK.- RAWAN PANGAN DANRAWAN GIZI- AKSES PELAYANANPUBLIK BURUK- SUMBER DAYAKESEHATANTERBATASLINGKUNGAN STRATEGIS:(Ideologi, Politik, Ekonomi Sosial Budayadan Pertahanan Keamanan)GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKALPELUANG/KENDALA

GAMBARAN UNSUR-UNSUR PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN SUBSISTEM SKNSERTA TATA HUBUNGANNYADAN LINGKUNGAN STRATEGIS YANG MEMPENGARUHI SKNGAMBAR 2LINGKUNGAN ILMUDAN TEKNOLOGILINGKUNGANSOSIAL, AGAMADAN BUDAYAPENELITIAN DANPENGEMBANGANKESEHATANFUNDAMENMORAL:KEMANUSIAANLINGKUNGANEKONOMISUMBER DAYAKESEHATAN2)4)PEMBERDAYAANMASYARAKAT1)UPAYAKESEHATANDERAJATKESEHATANMASYARAKATLINGKUNGANSEHAT3)MANAJEMENKESEHATANLINGKUNGANFISIK DANBIOLOGIPERUBAHANSOSIAL BUDAYALINGKUNGANPOLITIK DANHUKUMCatatan : 1) Meliputi pula : Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2) Meliputi : PembiayaanKesehatan, SDM Kesehatan dan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan serta Makanan Minuman,3) Meliputi : Manajemen dan Informasi Kesehatan, dan 4) Meliputi pula : Lingkungan Sehat