ISBN 978-602-235-106-1 351.770.212 Ind P - Departemen ...

ISBN 978-602-235-106-1351.770.212IndP

ISBN 978-602-235-106-1351.770.212IndPPROFIL KESEHATAN INDONESIATAHUN 2011KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA2012

351.770.212IndPKatalog Dalam Terbitan Kementerian Kesehatan RIIndonesia. Kementerian Kesehatan. Pusat Data dan InformasiProfil Kesehatan Indonesia Tahun 2011, -- Jakarta :Kementerian Kesehatan RI. 2012ISBN 978-602-235-106-11. Judul I. HEALTH STATISTICSBuku ini diterbitkan olehKementerian Kesehatan Republik IndonesiaJl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Jakarta 12950Telepon no : 62-21-5229590, 5221432, 5277169Fax no : 62-21-5203874E-mail : statkes@kemkes.go.idWeb site : http://www.kemkes.go.id

TIM PENYUSUNPengarahdr. Ratna Rosita, MPHMSekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RIKetuadr. Jane SoepardiKepala Pusat Data dan InformasiEditordrg.Titi Aryati Soenardi, MKesIskandar Zulkarnain, SKM, MKesdrg. Vensya Sitohang, M.EpidBoga Hardana, S.Si, MMAnggotaNuning Kurniasih, S.Si, Apt., M.Si; Agustin Setyarini, SH, MHMarlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM;Istiqomah, SS; Athi Susilowati Rois, SKM; Budi Prihantoro, S.Si; Margiyono, S.Kom;Doni Hadhi Kurnianto, S.Kom; B.B. Sigit;Muslichatul Hidayah; Hanna Endang Wahyuni; Endang Kustanti;Sondang Tambunan; Hellena Maslinda; SininKontributorBiro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan Perlengkapan;Pusat Penanggulangan Krisis; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;Biro Kepegawaian; Set. Ditjen Bina Gizi dan KIA; Dit. Bina Gizi;Dit. Bina Kesehatan Ibu; Dit. Bina Kesehatan Anak; Set. Ditjen Bina UpayaKesehatan; Set. Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Dit. Pengendalian PenyakitBersumber Binatang; Dit. Surveilans Imunisasi dan Karantina; Set. Ditjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan; Set. Badan Penelitian dan PengembanganKesehatan; Set. Badan PPSDM Kesehatan

Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media yang dapat berperandalam pemantauan dan evaluasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan,termasuk di dalamnya kinerja dari penyelenggaraan standar pelayanan minimal dibidang kesehatan, pencapaian target indikator Millenium Development Goals bidangkesehatan, serta berbagai upaya yang terkait dengan pembangunan kesehatan yangdiselenggarakan lintas sektor seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan BadanKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).Profil Kesehatan Indonesia juga merupakan penyajian yang relatifkomprehensif terdiri dari data derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber dayakesehatan, dan data umum serta lingkungan yang berhubungan dengan kesehatan.Dengan demikian, kebutuhan terhadap data yang berkualitas menjadi sangatkrusial. Profil Kesehatan Indonesia menggunakan data yang bersumber dari unitpengelola program pembangunan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan,dan lintas sektor terkait seperti BPS dan BKKBN.Data yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu kitadalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsidengan provinsi lainnya, capaian pembangunan kesehatan di Indonesia denganbeberapa negara di Asia Tenggara dan negara-negara anggota SEARO. Dengandemikian selain dapat mengetahui ranking provinsi terhadap capaian nasional danprovinsi lainnya, kita juga dapat mengetahui ranking Indonesia di Asia Tenggara.Terkait dengan implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender BidangKesehatan (PUGBK), Pusat Data dan Informasi telah menyusun Petunjuk TeknisPenyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Dengan Data Terpilah Menurut JenisKelamin yang sudah didistribusikan sejak akhir tahun 2010. Namun mengingatketersediaan data dari sumber data belum dapat terkompilasi dengan baik, makabelum seluruh data yang tersaji berupa lampiran data berbasis gender sesuai bukupetunjuk teknis tersebut. Data terpilah berbasis gender diharapkan dapat membantuproses identifikasi ada-tidaknya maupun besaran kesenjangan mengenai kondisi,kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi laki-laki dan perempuan terkait denganakses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan bidang kesehatan.Buku Profil Kesehatan Indonesia ini disajikan dalam bentuk cetakan dan softcopy (CD) serta juga dapat diunduh di website www.kemkes.go.id sehinggamemudahkan para pengguna Profil Kesehatan Indonesia untuk mendapatkannya.i

Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasiprofesi, swasta dan masyarakat.Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan ProfilKesehatan Indonesia 2011 ini, kami mengucapkan terima kasih.Jakarta, Agustus 2012Kepala Pusat Data dan Informasidr. Jane SoepardiNIP. 195809231983112001ii

Saya sangat mengapresiasi dengan hadirnya “Profil Kesehatan Indonesia2011” yang terbit untuk merespon tingginya kebutuhan data dan informasi yangcepat dan berkualitas. Di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi terkaitpemenuhan data dan informasi sebagai landasan pengambilan keputusan yangevidence-based, Pusat Data dan Informasi pada akhirnya berhasil menyusun produkpublikasi “Profil Kesehatan Indonesia 2011”.Saya menyadari, bukan hal mudah untuk dapat menyajikan data yangberkualitas, sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Kendala yang dihadapi dalampengelolaan data dan informasi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupunpusat berperan terhadap penyusunan Profil Kesehatan Indonesia. Pemenuhankelengkapan data baik dari segi cakupan wilayah maupun indikator merupakanmasalah utama yang ditemui dalam rangka penyusunan profil yang tepat waktu.Selain itu, untuk menyusun Profil Kesehatan Indonesia diperlukan komitmenbersama antara pusat dan daerah dalam mewujudkan penyediaan data yanglengkap, akurat dan tepat waktu. Pengelola data dan informasi di tingkat pusat dandaerah juga harus menjadikan pengelolaan data dan informasi sebagai komponenprioritas dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.Pusat Data dan Informasi telah melakukan banyak upaya agar data daninformasi yang disajikan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat hadir lebih cepatdibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya sangat berharap dengan hadirnya“Profil Kesehatan Indonesia 2011” ini, kebutuhan terhadap data dan informasikesehatan di semua lini baik, institusi pemerintah, institusi swasta, organisasiprofesi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya dapat terpenuhi dengan baik.Profil Kesehatan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dalammengukur kinerja program pembangunan kesehatan baik di pusat maupun di daerahyang berguna bagi perencanaan program pembangunan kesehatan berikutnya.iii

Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yangsetinggi-tingginya kepada semua pihak, dalam hal ini pengelola data di tingkatpusat, daerah, serta lintas sektor yang telah berkontribusi dalam penyusunan ProfilKesehatan Indonesia 2011. Semoga, Profil Kesehatan Indonesia di masa mendatangdapat menyajikan data yang lebih berkualitas dan dapat terbit lebih cepat.Jakarta, Agustus 2012Sekretaris JenderalKementerian Kesehatandr. Ratna Rosita, MPHMNIP. 195212051980032001iv

KATA PENGANTARSAMBUTAN SEKRETARIS JENDERALDAFTAR ISIDAFTAR LAMPIRANDAFTAR GAMBARDAFTAR TABELDAFTAR SINGKATANiiiivviixixxxixxxxiBAB I PENDAHULUAN 1BAB II GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK 9A. Keadaan Penduduk 11B. Keadaan Ekonomi 15C. Keadaan Pendidikan 22D. Keadaan Kesehatan Lingkungan 29E. Keadaan Perilaku Masyarakat 34BAB III SITUASI DERAJAT KESEHATAN 43A. Mortalitas 45B. Status Gizi 51C. Morbiditas 59D. Dampak Kesehatan Akibat Bencana 98BAB IV SITUASI UPAYA KESEHATAN 99A. Pelayanan Kesehatan Dasar 101B. Pelayanan Kesehatan Rujukan 134C. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat 138D. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 141E. Perbaikan Gizi Masyarakat 157v

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN 165A. Sarana Kesehatan 165B. Tenaga Kesehatan 190C. Pembiayaan Kesehatan 199BAB VIPERBANDINGAN INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTAASEAN DAN SEARO 205A. Kependudukan 207B. Derajat Kesehatan 217C. Upaya Kesehatan 226D. Status Gizi 231DAFTAR PUSTAKA 233LAMPIRAN 237***vi

Lampiran 1.1 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010Tentang Program Pembangunan yang BerkeadilanLampiran 1.2 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiLampiran 1.3 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas PembangunanNasionalLampiran 1.4 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) KementerianKesehatan Tahun 2011,Program/Kegiatan Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaLampiran 1.5 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) KementerianKesehatan Tahun 2011,Program/Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan AkuntabilitasAparatur Kementerian KesehatanLampiran 1.6 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) KementerianKesehatan Tahun 2011,Program/Kegiatan Penelitian dan Pengembangan KesehatanLampiran 1.7 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) KementerianKesehatan Tahun 2011,Program/Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan AnakLampiran 1.8 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) KementerianKesehatan Tahun 2011,Program/Kegiatan Pembinaan Upaya KesehatanLampiran 1.9 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) KementerianKesehatan Tahun 2011,Program/Kegiatan Pengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkunganLampiran 1.10 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) KementerianKesehatan Tahun 2011,Program/Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatanvii

Lampiran 1.11 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) KementerianKesehatan Tahun 2011,Program/Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan (PPSDMK)Lampiran 1.12Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan Tahun2010 dan 2011Lampiran 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan MenurutProvinsi Tahun 2011.Lampiran 2.2Lampiran 2.3Lampiran 2.4Lampiran 2.5Lampiran 2.6Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan RasioJenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 2011.Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan JenisKelamin Tahun 2011.Estimasi Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Bayi (0 Tahun), JumlahBatita (0 -2 Tahun), Jumlah Anak Balita (1 -4 tahun), JumlahBalita (0-4 Tahun) Menurut Provinsi Tahun 2011.Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, KelompokUmur Tertentu, Angka Beban Tanggungan Menurut ProvinsiTahun 2011.Estimasi Jumlah Wanita Usia Subur (15 -49 Tahun), WUSImunisasi (15-39 Tahun), Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu NifasMenurut Provinsi Tahun 2011.Lampiran 2.7 Estimasi Jumlah Pra Sekolah, Jumlah Anak Usia Kelas 1SD/Sederajat, dan Jumlah Anak Usia SD/Setingkat MenurutProvinsi Tahun 2011.Lampiran 2.8Lampiran 2.9Lampiran 2.10Lampiran 2.11Lampiran 2.12Distribusi Pengeluaran Menurut Kelompok Barang Makanan danNon Makanan per Kapita Sebulan Perkotaan dan PerdesaanTahun 2010.Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan PersentasePenduduk Miskin Tahun 2011.Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin diDaerah Perkotaan Menurut Provinsi Tahun 2010-2011.Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin diDaerah Perdesaan Menurut Provinsi Tahun 2010-2011.Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi danTipe Daerah tahun 2009-2011.Lampiran 2.13.1 Indikator Pendidikan di Indonesia Tahun 2006-2010Lampiran 2.13.2 Indikator Pendidikan di Indonesia (lanjutan) Tahun 2006-2010Lampiran 2.14viiiPersentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas MenurutGolongan Umur dan Status Sekolah Tahun 2010.

Lampiran 2.15Lampiran 2.16Lampiran 2.17Lampiran 2.18Lampiran 2.19Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menurut Provinsitahun 2006-2010.Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut P rovinsitahun 2006-2010.Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menurut Provinsitahun 2006-2010.Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas yang MelekHuruf Menurut Golongan Umur dan Daerah tempat TinggalTahun 2009 dan 2010.Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umurtahun 2006-2010.Lampiran 2.20 Jumlah Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Puskesmas di 45Kabupaten Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil TerluarBerpenduduk Sasaran Prioritas Dalam Pengembangan Pelayanankesehatan di DTPK tahun 2011.Lampiran 2.21Lampiran 2.22Lampiran 2.23Lampiran 2.24Lampiran 2.25Lampiran 2.26Lampiran 2.27Jumlah dan Persentase Kabupten Tertinggal Menurut ProvinsiTahun 2006-2010Persentase Rumah tangga Menurut Kualitas Fisik Air Minumdan Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010.Daftar Kabupaten/Kota Penyelenggara Kab/Kota Sehat (KKS) diIndonesia Sampai Desember 2011.Persentase Rumah Tangga yang Akses Air Minum Layak dan AirKemasan/Isi Ulang Tahun 1993-2011.Persentase Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Tahun2010Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Minum PDAMBulan Desember 2011Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Air Minum“Berkualitas” Menurut Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010.Lampiran 2.28 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses TerhadapPembuangan Tinja Layak Sesuai MDGs menurut Provinsi diIndonesia, Riskesdas 2010.Lampiran 2.29Lampiran 2.30Lampiran 2.31Tren Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi LayakTahun 1993-2011Jumlah Lokasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat BerdasarkanIndikator Inpres 3 Tahun 2010 dan 2011Pencapaian Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Sehat(PHBS) Tahun 2011.ix

Lampiran 2.32Lampiran 3.1Lampiran 3.2Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2011.Estimasi Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita Tahun2007 dan Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2010Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut ProvinsiTahun 2009 - 2010Lampiran 3.3 10 Besar Penyakit Rawat Inap di Rumah Sakit Tahun 2010Lampiran 3.4 10 Besar Penyakit Rawat Jalan di Rumah Sakit Tahun 2010Lampiran 3.5Lampiran 3.6Lampiran 3.7Lampiran 3.8Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan per Umur(BB/U) Menurut Provinsi Tahun 2010Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan perUmur (TB/U) Menurut Provinsi Tahun 2010Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan perTinggi Badan (BB/TB) Menurut Provinsi Tahun 2010Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan perUmur dan Berat Badan per Tinggi Badan (TB/U dan BB/TB)Menurut Provinsi Tahun 2010Lampiran 3.9 Prevalensi Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun)Berdasarkan Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) dan ProvinsiTahun 2010Lampiran 3.10Lampiran 3.11Lampiran 3.12Lampiran 3.13Lampiran 3.14Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit TB Paru MenurutProvinsi Tahun 2011Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamindan Provinsi Tahun 2011Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut KelompokUmur Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2011Cakupan TB Paru BTA Positif, Sembuh, Pengobatan Lengkap danSuccess Rate (SR) Menurut Provinsi Tahun 2011Period Prevalence TB (D) dan Period Prevalence Suspect TB (G)pada Penduduk ≥ 15 Tahun, Menurut Provinsi Riskesdas 2010Lampiran 3.15 Jumlah Kasus AIDS dan Kasus Kumulatif AIDS MenurutProvinsi sampai dengan Desember 2011Lampiran 3.16Lampiran 3.17Lampiran 3.18Jumlah dan Persentase Kasus AIDS pada Pengguna NAPZASuntikan (IDU) Menurut Provinsi sampai dengan Desember 2011Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita menurut Provinsi danKelompok Umur Tahun 2011Case Fatality Rate Pneumonia pada Balita menurut Provinsi danKelompok Umur Tahun 2011x

Lampiran 3.19 Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 3.20 Penemuan Kasus Diare ditangani menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 3.21 Jumlah Kasus Baru Kusta dan Case Detection Rate (CDR) per100.000 Penduduk menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 3.22Lampiran 3.23Lampiran 3.24Proporsi Kecacatan Kusta Tingkat 2 dan Kasus Kusta pada Anak0 – 14 Tahun menurut Provinsi Tahun 2011Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko menurutProvinsi Tahun 2011Jumlah Kasus, Meninggal, dan Incidence Rate Campak menurutProvinsi Tahun 2011Lampiran 3.25 Jumlah Kasus Campak per Bulan menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 3.26Lampiran 3.27Lampiran 3.28Lampiran 3.29Jumlah Kasus Campak dan Kasus Campak yang DivaksinasiMenurut Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2011Frekuensi KLB dan Jumlah Kasus pada KLB Campak MenurutProvinsi Tahun 2011KLB Campak Berdasarkan Konfirmasi Laboratorium MenurutProvinsi Tahun 2011Jumlah Kasus Difteri Menurut Kelompok Umur dan ProvinsiTahun 2011Lampiran 3.30 Jumlah Kasus Difteri per Bulan Menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 3.31Jumlah Kasus Non Polio AFP dan Non Polio AFP Rate per100.000 Penduduk Usia

Lampiran 3.40 Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Tahun 2011Lampiran 3.41Lampiran 3.42Lampiran 3.43Lampiran 3.44Lampiran 3.45Lampiran 3.46Lampiran 3.47Lampiran 3.48Lampiran 3.49Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut KepolisianDaerah Tahun 2010Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan KesehatanSelama Bulan Referensi Menurut Jenis Keluhan Kesehatan yangDialami dan Provinsi Tahun 2010Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat KesulitanMelihat di Indonesia Tahun 2010Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Melihat diIndonesia Tahun 2010Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat KesulitanMendengar di Indonesia Tahun 2010Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mendengar diIndonesia Tahun 2010Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat KesulitanMengurus Diri Sendiri di Indonesia Tahun 2010Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan MengurusDiri Sendiri di Indonesia Tahun 2010Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat KesulitanMengingat/Berkonsentrasi di Indonesia Tahun 2010Lampiran 3.50 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat KesulitanMengingat/Berkonsentrasi di Indonesia Tahun 2010Lampiran 4.1Lampiran 4.2Lampiran 4.3Lampiran 4.4Lampiran 4.5Lampiran 4.6Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4, Persalinan DitolongTenaga Kesehatan, dan Kunjungan Ibu Nifas Menurut ProvinsiTahun 2011Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Provinsi Tahun2011Persentase Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi danProvinsi Tahun 2011Persentase Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan danProvinsi Tahun 2011Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi danProvinsi Tahun 2011Cakupan Penanganan Neonatal dengan Komplikasi dan Obstetridengan Komplikasi Menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 4.7 Cakupan Kunjungan Neonatus Menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 4.8Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita MenurutProvinsi Tahun 2011xii

Lampiran 4.9 Cakupan Balita Ditimbang Menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 4.10Lampiran 4.11Lampiran 4.12Lampiran 4.13Lampiran 4.14Lampiran 4.15Lampiran 4.16Kasus Gizi Buruk Ditemukan dan Mendapat Perawatan MenurutProvinsi Tahun 2011Cakupan Sekolah Dasar (S D) yang Melaksanakan PenjaringanSiswa SD/MI Kelas 1 Menurut Provinsi Tahun 2011Jumlah Puskesmas yang Melakukan Pembinaan Kesehatan Anakdi Panti Anak Terlantar Menurut Provinsi Tahun 2011Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 4 PuskesmasMampu Laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)Menurut Provinsi Tahun 2011Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 2 PuskesmasMampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak MenurutProvinsi Tahun 2011Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Umur 0-6 BulanMenurut Provinsi Tahun 2010Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi, Anak Balita,dan Balita Menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 4.17 Cakupan Pemberian 90 Tablet Besi (Fe 3) pada Ibu HamilMenurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 4.18Lampiran 4.19Lampiran 4.20Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)Menurut Provinsi Tahun 2008 – 2011Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi Menurut Provinsi Tahun2011Droup Out Rate Cakupan Imunisasi DPT-HB1-Campak pada BayiMenurut Provinsi Tahun 2007 – 2011Lampiran 4.21 Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 4.22Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun2011Lampiran 4.23 Cakupan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur MenurutProvinsi Tahun 2011Lampiran 4.24Lampiran 4.25Lampiran 4.26Jumlah Layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak(PPIA) Menurut Provinsi sampai dengan Tahun 2011Jumlah Layanan Terapi Rumatan Metadon (RTM) di IndonesiaTahun 2011Cakupan TB Paru BTA Positif, Sembuh, Pengobatan Lengkap danSucces Rate (Hasil Pengobatan Penyakit TB Tahun 2010)Menurut Provinsi Tahun 2011xiii

Lampiran 4.27Lampiran 4.28Lampiran 4.29Lampiran 4.30Lampiran 4.31Lampiran 4.32Lampiran 4.33Lampiran 4.34Lampiran 4.35Lampiran 4.36Lampiran 4.37Lampiran 4.38Lampiran 4.39Lampiran 4.40Lampiran 4.41Lampiran 4.42Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita Menurut ProvinsiTahun 2011Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit MenurutProvinsi Tahun 2010Gross Death Rate dan Net Death Rate Rumah Sakit MenurutProvinsi Tahun 2008-2010Bed Occupancy Rate (BOR), Length of Stay (LOS), dan Term OverInterval (TOI) Menurut Provinsi Tahun 2008-2010Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Rumah SakitUmum Milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah DaerahMenurut Provinsi Tahun 2010Jumlah Kunjungan Peserta Jamkesmas di Puskesmas MenurutProvinsi Tahun 2011Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) PesertaJamkesmas Menurut Provinsi Tahun 2011Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) PesertaJamkesmas Menurut Provinsi Tahun 2011Jumlah Kunjungan Peserta Jampersal Menurut Provinsi Tahun2011Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan KesehatanGratis selama 6 Bulan Referensi Menurut Jenis Kartu yangDigunakan dan Provinsi Tahun 2010Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan KesehatanGratis selama 6 Bulan Referensi Menurut Jenis Kartu yangDigunakan dan Provinsi Tahun 2010 (di Perkotaan)Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan KesehatanGratis selama 6 Bulan Referensi Menurut Jenis Kartu yangDigunakan dan Provinsi Tahun 2010 (di Perdesaan)Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Seluruh IndonesiaBulan Desember 2011Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Seluruh IndonesiaBulan Desember 2011Angka Kematian Jemaah Haji Per 1.000 Jemaah Dan PersentaseKabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pemeriksaan DanPembinaan Kesehatan Haji Sesuai Standar Menurut ProvinsiTahun 2011Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Pelayanan KesehatanTradisional, Alternatif, Dan Komplementer Menurut ProvinsiSampai Dengan Tahun 2011xiv

Lampiran 5.1Lampiran 5.2Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk MenurutProvinsi Tahun 2007 - 2011Jumlah Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non PerawatanMenurut Provinsi Tahun 2007 – 2011Lampiran 5.3 Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit dengan PelayananPengembangan Menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 5.4Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola danProvinsi Tahun 2011Lampiran 5.5 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur MenurutPengelola Tahun 2007 - 2011Lampiran 5.6Lampiran 5.7Lampiran 5.8Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidur Menurut JenisRumah Sakit Tahun 2007 - 2011Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus Milik KementerianKesehatan dan Pemerintah Daerah dan Tempat Tidur MenurutKelas Rumah Sakit dan Provinsi Tahun 2011Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum dan KhususMenurut Kelas Perawatan dan Provinsi Tahun 2011Lampiran 5.9 Jumlah Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan AlatKesehatan Menurut Provinsi Tahun 2010 – 2011Lampiran 5.10 Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan AlatKesehatan Menurut Provinsi Tahun 2010 – 2011Lampiran 5.11Lampiran 5.12Lampiran 5.13Lampiran 5.14Lampiran 5.15Lampiran 5.16Lampiran 5.17Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (TRM) MenurutProvinsi sampai dengan Tahun 2011Jumlah Jurusan/Program Studi Diploma III Institusi PoliteknikKesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan dan Provinsi Tahun2011Jumlah Program Studi Diploma IV Institusi Politeknik Kesehatan(Poltekkes) Menurut Provinsi sampai dengan Desember Tahun2011Jumlah Institusi Non Politeknik Kesehatan (Non -Poltekkes)Menurut Jurusan/Program Studi dan Provinsi Tahun 2011Jumlah Jurusan/Program Studi Politeknik Kesehatan (Poltekkes)Menurut Akreditasi, Strata dan Provinsi Tahun 2011Jumlah Institusi Non Politeknik Kesehatan (Non -Poltekkes)Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) Menurut Akreditasi, Strata danProvinsi Tahun 2011xv

Lampiran 5.18Lampiran 5.19Lampiran 5.20Lampiran 5.21Lampiran 5.22Lampiran 5.23Lampiran 5.24Lampiran 5.25Lampiran 5.26Jumlah Institusi Diknakes Non-Poltekkes Menurut StatusKepemilikan Tahun 2011Rekapitulasi Peserta Didik Poltekkes Menurut Jenis TenagaKesehatan Tahun Ajaran 2011/2012Rekapitulasi Peserta Didik Non-Poltekkes Menurut Jenis TenagaKesehatan Tahun Ajaran 2011/2012Rekapitulasi Lulusan Diknakes Poltekkes dan Non-PoltekkesMenurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2011Jumlah Lulusan Diknakes Poltekkes Menurut Jurusan/ProgramStudi Menurut Jurusan/Program Studi Provinsi Tahun Ajaran2011/2012Rekapitulasi Lulusan Diknakes Non-Poltekkes Menurut ProgramStudi dan Provinsi Tahun Ajaran 2011/2012Jumlah SDM Kesehatan Menurut Provinsi Keadaan Desember2011Jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Menurut Provinsi Tahun2011Rasio Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan TerhadapJumlah Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2011Lampiran 5.27 Jumlah SDM Kesehatan di Rumah Sakit Menurut ProvinsiTahun 2011Lampiran 5.28Lampiran 5.29Lampiran 5.30Lampiran 5.31Lampiran 5.32Lampiran 5.33Rekapitulasi Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi danDokter Gigi Spesialis yang Memiliki STR Menurut Provinsisampai dengan Desember tahun 2011Rekapitulasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia KesehatanIndonesia ke Luar Negeri Menurut Jenis Tenaga dan NegaraTahun 2011Rekapitulasi Keberadaan Dokter Spesialis dan Dokter GigiSpesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut KriteriaWilayah dan Provinsi Tahun 2011Rekapitulasi Keberadaan Dokter Umum sebagai Pegawai TidakTetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun2011Rekapitulasi Keberadaan Dokter Gigi sebagai Pegawai TidakTetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun2011Rekapitulasi Keberadaan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap(PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2011xvi

Lampiran 5.34Lampiran 5.35Lampiran 5.36Rekapitulasi Kebutuhan dan Realisasi Pengangkatan DokterSpesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut KriteriaWilayah dan Provinsi Tahun 2011Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Umum sebagai Pegawai TidakTetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2011Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai TidakTetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2011Lampiran 5.37 Rekapitulasi Pengangkatan Bidan Pegawai sebagai PegawaiTidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun2011Lampiran 5.38Lampiran 5.39Lampiran 5.40Rekapitulasi Kebutuhan dan Realisasi Pengangkatan DokterUmum sebagai PTT Menurut Kriteria Wilayah dan ProvinsiTahun 2011Rekapitulasi Kebutuhan dan Realisasi Pengangkatan Dokter Gigisebagai PTT Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2011Rekapitulasi Pengangkatan Tenaga Penugasan Khusus D-IIIKesehatan di Kabupaten Prioritas DTPK dan DBK MenurutProvinsi Tahun 2011Lampiran 5.41 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan RIMenurut Eselon I Tahun 2011Lampiran 5.42Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PemerintahProvinsi Menurut Fungsi dan Provinsi Tahun 2011Lampiran 5.43 Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2011Lampiran 5.44Lampiran 6.1Lampiran 6.2Lampiran 6.3Lampiran 6.4Lampiran 6.5Lampiran 6.6Alokasi dan Realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Menurut Provinsi Tahun 2011Perbandingan Beberapa Data Kependudukan di Negara ASEAN& SEARO Tahun 2011Angka Kelahiran, Angka Kematian, dan Indeks PembangunanManusia di Negara ASEAN dan SEAROHuman Development Index (HDI) dan Gender Inequality Index(GII) di Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2010-2011Penduduk yang Menggunakan Sumber Air Bersih dan yangMenggunakan Sarana Sanitasi Sehat di Negara ASEAN danSEARO Tahun 2008Perbandingan Data Tuberkulosis di Negara ASEAN dan SEAROTahun 2009/2010Angka Estimasi HIV dan AIDS di Negara ASEAN dan SEAROTahun 2009xvii

Lampiran 6.7Lampiran 6.8Lampiran 6.9Lampiran 6.10Jumlah Kasus dan Kematian Akibat Avian Influenza di NegaraASEAN dan SEARO Tahun 2003-2011Jumlah Kasus Penyakit Menular yang Dapat Dicegah denganImunisasi di Negara ASEAN & SEARO Tahun 2011Perbandingan Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi di NegaraASEAN dan SEARO Tahun 2010Perbandingan Upaya Kesehatan di Negara ASEAN & SEAROTahun 2000-2011Lampiran 6.11 Pembiayaan Kesehatan di Negara ASEAN & SEARO Tahun 2009Lampiran 6.12Prevalensi Balita Menurut Status Gizi di Negara ASEAN danSEARO Tahun 2006-2010***xviii

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2011Gambar 2.2 Laju Pertambahan Penduduk Indonesia Tahun 1971-2010Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005 - 2011Gambar 2.4Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikandi Indonesia Tahun 2011Gambar 2.5 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2006 – 2011Gambar 2.6 Peta Persebaran Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011Gambar 2.7 Peta Persebaran Kabupaten Tertinggal di Indonesia Tahun 2011Gambar 2.8 Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia Tahun 2006 – 2010Gambar 2.9Gambar 2.10Gambar 2.11Gambar 2.12Gambar 2.13Gambar 2.14Gambar 2.15Gambar 2.16Gambar 2.17Gambar 2.18Gambar 2.18Gambar 2.19Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas MenurutGolongan Umur dan Status Sekolah Tahun 2010Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang ButaHuruf Menurut Provinsi Tahun 2010Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang MelekHuruf Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2009 – 2010Persentase Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah diIndonesia Tahun 2007 – 2010Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan di IndonesiaTahun 2007 – 2010Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan di IndonesiaTahun 2007 – 2010Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Fisik Air MinumBaik Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Air Minum Layak danAir Kemasan/Isi Ulang di Indonesia Tahun 1993 – 2011Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Air MinumBerkualitas Baik Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap PembuanganTinja Layak Sesuai MDGs Menurut Provinsi di Indonesia Tahun2010Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak diIndonesia Tahun 1993 – 2011Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak diIndonesia Tahun 1993 – 2011xix

Gambar 2.20Gambar 2.21Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011Persentase Pencapaian Rumah Tangga Berperilaku Hidup BersihSehat di Indonesia Tahun 2011Gambar 2.22 Persentase Kabupaten/Kota Penyelenggara Kabupaten/KotaSehat (KKS) di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.1Gambar 3.2Gambar 3.3Angka Kematian Balita ( AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup diIndonesia Tahun 1991 – 2007Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup MenurutProvinsi di Indonesia Tahun 2007Estimasi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup diIndonesia Tahun 2007Gambar 3.4 Estimasi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran HidupMenurut Provinsi di Indonesia Tahun 2007Gambar 3.5Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di IndonesiaTahun 1994-2007Gambar 3.6 Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Indonesia Tahun 2006-2010Gambar 3.7 Angka Harapan Hidup Waktu Lahir Menurut Provinsi diIndonesia Tahun 2010Gambar 3.8Gambar 3.9Gambar 3.10Gambar 3.11Gambar 3.12Gambar 3.13Gambar 3.14Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di IndonesiaTahun 2010Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan MenurutUmur (BB/U) di Indonesia Tahun 2010Prevalensi Kekurangan Gizi Balita Berdasarkan Berat BadanMenurut Umur (Gizi Kurang + Gizi Buruk) Menurut Provinsi diIndonesia Tahun 2010Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan MenurutUmur (TB/U) di Indonesia Tahun 2010Prevalensi Status Gizi Balita Pendek + Sangat Pendek menurutProvinsi di Indonesia Tahun 2010Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan menurutTinggi Badan di Indonesia Tahun 2010Prevalensi Balita Kurus dan Sangat Kurus menurut Provinsi diIndonesia Tahun 2010Gambar 3.15 Prevalensi Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun)Berdasarkan Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) di IndonesiaTahun 2010Gambar 3.16Prevalensi Kelebihan Berat Badan Penduduk >18 Tahun (BeratBadan Lebih + Obesitas) Berdasarkan Indeks Massa TubuhMenurut Kelompok Umur Di Indonesia Tahun 2010xx

Gambar 3.17Gambar 3.18Gambar 3.19Gambar 3.20Sepuluh (10) Besar Penyakit Pasien Rawat Inap di Rumah SakitTahun 2010Proporsi Kasus Menurut Jenis Kelamin pada 10 Besar PenyakitPasien Rawat Inap di Rumah Sakit Tahun 2010Sepuluh (10) Besar Penyakit Pasien Rawat Jalan di Rumah SakitTahun 2010Proporsi Kasus Menurut Jenis Kelamin pada 10 Besar PenyakitPasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Tahun 2010Gambar 3.21 Proporsi BTA Positif di Antara Seluruh Kasus Tb Paru diIndonesia Tahun 2007-2011Gambar 3.22Proporsi BTA Positif di Antara Seluruh Kasus Tb Paru menurutProvinsi di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.23 Proporsi Tb Anak di Antara Semua Kasus Tb Paru Tahun 2008-2011Gambar 3.24 Proporsi Tb Anak di Antara Semua Kasus Tb Paru Tahun 2011Gambar 3.25 Angka Notifikasi Kasus BTA+ dan Seluruh Kasus per 100.000Penduduk Tahun 2007-2011Gambar 3.25 Angka Notifikasi Kasus Baru Tb Paru BTA+ per 100.000Penduduk menurut Provinsi Tahun 2010-2011Gambar 3.27Gambar 3.28Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate) Tb Paru BTA+ diIndonesia Tahun 2006-2011Angka Penemuan Kasus ( Case Detection Rate) Tb Paru BTA+menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.29 Jumlah Kasus Baru HIV Positif di Indonesia Tahun 2005-2011Gambar 3.30 Jumlah Kasus Baru dan Kumulatif Penderita AIDS yangTerdeteksi dari Berbagai Sarana Kesehatan di Indonesia Tahun2001 – 2011Gambar 3.31Gambar 3.32Jumlah Kasus Baru Penderita AIDS 10 Provinsi Tertinggi diIndonesia Tahun 2011Proporsi Kasus Baru AIDS menurut Jenis Kelamin di IndonesiaTahun 2005-2011Gambar 3.33 Persentase Kasus Baru AIDS menurut Kelompok Umur diIndonesia Tahun 2011Gambar 3.34Persentase Kasus AIDS menurut Faktor Risiko di IndonesiaTahun 2011Gambar 3.35 Angka Kematian Akibat AIDS di Indonesia Tahun 2000-2011Gambar 3.36Cakupan Penemuan Pneumonia pada Balita di Indonesia Tahun2007-2011Gambar 3.37 Cakupan Penemuan Pneumonia Balita menurut Provinsi diIndonesia Tahun 2011Gambar 3.38Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru Kusta(NCDR) Tahun 2011xxi

Gambar 3.39Gambar 3.40xxiiAngka Penemuan Kasus Baru per 100.000 Penduduk menurutProvinsi di Indonesia Tahun 2011Proporsi Kecacatan Kusta Tingkat 2 dan Proporsi Anak di antaraKasus Baru Kusta di Indonesia Tahun 2001-2011Gambar 3.41 Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare menurut Provinsi Tahun 2011Gambar 3.42Gambar 3.43Gambar 3.44Gambar 3.45Case Fatality Rate (CFR) pada KLB Diare di Indonesia Tahun2011Incidence Rate (I R) Campak per 100.000 Penduduk menurutProvinsi di Indonesia Tahun 2011Proporsi Kasus Difteri menurut Kelompok Umur di IndonesiaTahun 2011Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun diIndonesia Tahun 2011Gambar 3.46 Peta Endemisitas Malaria di Indonesia Tahun 2010 dan 2011Gambar 3.47Gambar 3.48Persentase Kabupaten/Kota menurut Tingkat EndemisitasAngka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence /API) per1.000 Penduduk Berisiko Tahun 2000-2011Gambar 3.49 Peta Sebaran Kasus KLB Malaria di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.50Gambar 3.51Gambar 3.52Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100.000 Pendudukdi Indonesia Tahun 2011Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue di Indonesia Tahun2011Jumlah Kasus dan Kematian Akibat Demam Berdarah Dengue diIndonesia Tahun 2002-2011Gambar 3.53 Jumlah Kasus Chikungunya di Indonesia Tahun 2007-2011Gambar 3.54 Jumlah Kasus Chikungunya menurut Provinsi di IndonesiaTahun 2011Gambar 3.55 Situasi Rabies (GHPR dan LYSSA) di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.56 Situasi Rabies di Indonesia Tahun 2008-2011Gambar 3.57 Jumlah Kasus Rabies (Lyssa) Menurut Provinsi di IndonesiaTahun 2010 - 2011Gambar 3.58Jumlah Kumulatif Kasus Klinis Filariasis di Indonesia Tahun2005-2011Gambar 3.59 Kabupaten/Kota Endemis Filariasis di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.60 Situasi Leptospirosis di Indonesia Tahun 2005-2011Gambar 3.46Jumlah Kasus, Meninggal dan Case Fatality Rate (%) Flu Burungmenurut Provinsi Tahun 2005 - 2011Gambar 3.40 Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Tahun 2011Gambar 3.41Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas menurut KepolisianDaerah Tahun 2010

Gambar 3.42 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan KesehatanSelama Bulan Referensi menurut Jenis Keluhan Kesehatan yangDialami dan Provinsi Tahun 2010Gambar 3.43 Incidence Rate (IR) Campak Per 10.000 Penduduk MenurutProvinsi di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.44Gambar 3.45Jumlah Kasus Difteri Menurut Kelompok Umur di IndonesiaTahun 2011Non Polio AFP Rate Per 100.000 Anak < 15 Tahun di IndonesiaTahun 2011Gambar 3.46 Peta Endemisitas Malaria di Indonesia Tahun 2010 dan 2011Gambar 3.47Gambar 3.48Persentase Kabupaten/Kota Menurut Tingkat Endemisitas Tahun2009 - 2011Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence /API) Per1.000 Penduduk Tahun 2000-2011Gambar 3.49 Peta Sebaran Kasus KLB Malaria di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.50 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Per 100.000Penduduk di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.51Gambar 3.52Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue di Indonesia Tahun2011Jumlah Kasus dan Kematian Akibat Demam Berdarah Dengue diIndonesia Tahun 2002-2011Gambar 3.53 Jumlah Kasus Chikungunya di Indonesia Tahun 2007-2011Gambar 3.54Jumlah Kasus Chikungunya Menurut Provinsi di IndonesiaTahun 2011Gambar 3.55 Situasi Rabies di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.56 Situasi Rabies di Indonesia Tahun 2008 - 2011Gambar 3.57 Situasi Rabies Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010 - 2011Gambar 3.58 Kasus Kumulatif Klinis Filariasis di Indonesia Tahun 2005 –2011Gambar 3.59 Kabupaten/Kota Endemis Filariasis di Indonesia Tahun 2011Gambar 3.60 Situasi Leptospirosis di Indonesia Tahun 2005 - 2011Gambar 3.61 Jumlah Kasus dan CFR Antraks di Indonesia Tahun 2006-2011Gambar 3.62 Situasi Kasus Konfirmasi Flu Burung di Indonesia Tahun 2005-2011Gambar 3.63Gambar 3.64Situasi Kasus Konfirmasi Flu Burung Menurut Provinsi diIndonesia Tahun 2005-2011Kasus Konfirmasi Flu Burung Menurut Riwayat Kontak diIndonesia Tahun 2011Gambar 3.65 Prevalensi Diabetes Melitus menurut Provinsi di IndonesiaTahun 2007xxiii

Gambar 3.66xxivPrevalensi Obesitas Penduduk >18 Tahun menurut Provinsi diIndonesia Tahun 2007 dan 2010Gambar 3.67 Prevalensi Penyakit Jantung menurut Provinsi di IndonesiaTahun 2007Gambar 3.68 Frekuensi Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 2011Gambar 4.1Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4 di Indonesia Tahun2004 – 2011Gambar 4.2 Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K4 di Indonesia Tahun 2011Gambar 4.3Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan diIndonesia Tahun 2004 – 2011Gambar 4.4 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga KesehatanMenurut Provinsi Tahun 2011Gambar 4.5 Cakupan Kunjungan Nifas (KF-3) di Indonesia Tahun 2008-2011Gambar 4.6Gambar 4.7Gambar 4.8Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (K F3) Menurut Provinsi Tahun2011Cakupan Penanganan Komplikasi Maternal di Indonesia Tahun2008-2011Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi di Indonesia Tahun2011Gambar 4.9 Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (K N1) di IndonesiaTahun 2011Gambar 4.10 Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap di Indonesia Tahun 2011Gambar 4.11 Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap di Indonesia Tahun 2004-2011Gambar 4.12 Cakupan Kunjungan Bayi di Indonesia Tahun 2011Gambar 4.13 Cakupan Kunjungan Anak Balita di Indonesia Tahun 2011Gambar 4.14Cakupan Penjaringan Siswa SD/Sederajat Kelas 1 di IndonesiaTahun 2011Gambar 4.15 Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 4 PuskesmasMampu Tata Laksana PKPR di Indonesia Tahun 2011Gambar 4.16 Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 2 PuskesmasMampu Tata Laksana KTA di Indonesia Tahun 2011Gambar 4.17Gambar 4.18Gambar 4.19Persentase Peserta KB Aktif Menurut Provinsi di IndonesiaTahun 2011Persentase Peserta KB Aktif Menurut Alat/Metode KontrasepsiTahun 2011Persentase Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan KB diIndonesia Tahun 2007 – 2011Gambar 4.20 Persentase Cakupan Imunisasi Campak di Indonesia Tahun 2011Gambar 4.21 Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Indonesia Tahun 2011

Gambar 4.22 Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Indonesia Tahun 2004-2011Gambar 4.23Angka Drop Out Cakupan Imunisasi DPTBH1 - Campak PadaBayi di Indonesia Tahun 2006-2011Gambar 4.24 Persentase Cakupan Imunisasi TT2+ di Indonesia Tahun 2011Gambar 4.25 Gross Death Rate (G DR) di Rumah Sakit di Indonesia Tahun2010Gambar 4.26 Net Death Rate (NDR) di Rumah Sakit di Indonesia Tahun 2010Gambar 4.27Gambar 4.28Gambar 4.29Gambar 4.30Gambar 4.31Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah SakitTahun 2010Pencapaian Hasil Jumlah Kunjungan RJTP, RITP, RJTL & RITLdi Indonesia Tahun 2008-2011Jumlah Peserta Jamkesmas Menurut Kelompok Umur dan JenisKelamin Tahun 2011Non Polio AFP Rate/100.000 Anak Umur < 15 Tahun MenurutProvinsi Tahun 2010Persentase Hasil Pengiriman Spesimen Adekuat dan Non PolioAFP Rate Tahun 2003 – 2011Gambar 4.32 Persentase BTA Positif terhadap Suspek yang DiperiksaDahaknya Tahun 2005-2011Gambar 4.33Gambar 4.34Gambar 4.35Gambar 4.36Gambar 4.37Persentase Pasien TB Paru BTA Positif terhadap Suspek yangDiperiksa Dahaknya Menurut Provinsi Tahun 2011Persentase Penemuan Kasus Baru dan Keberhasilan PengobatanTb Paru di Indonesia Tahun 2000-2010Persentase Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru (SuccessRate) Menurut Provinsi Tahun 2011 (Pengobatan 2010)Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita diIndonesia Tahun 2005 – 2011Cakupan Konfirmasi Laboratorium/Mikroskop Malaria Tahun2005 - 2011Gambar 4.38 Persentase Penatalaksanaan Kasus Klinis Filariasis Tahun 2005-2011Gambar 4.39Gambar 4.40Gambar 4.41Gambar 4.42Gambar 4.43Cakupan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) FilariasisDi Indonesia Tahun 2005-2011Pengembangan Program Deteksi Dini Kanker Leher Rahim danKanker Payudara di Indonesia Tahun 2007-2010Persentase Ibu Hamil yang Mendapat 90 Tablet Tambah Darah(Fe3) Menurut Provinsi Tahun 2011Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita (6 -59 Bulan)Menurut Provinsi Tahun 2011Persentase Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0-6 Bulandan Bayi Usia 6 Bulan yang Menyusu Eksklusif sampai 6 Bulandi Indonesia Tahun 2004-2010xxv

Gambar 4.44xxviCakupan ASI Eksklusif pada Bayi 0-6 Bulan Menurut ProvinsiTahun 2010Gambar 4.45 Cakupan Penimbangan Balita (D/S) di Indonesia Tahun 2011Gambar 5.1 Jumlah Puskesmas Tahun 2007 – 2011Gambar 5.2 Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Tahun 2007 – 2011Gambar 5.3 Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Tahun 2011Gambar 5.4 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan Tahun 2007 –2011Gambar 5.5Gambar 5.6Gambar 5.7Gambar 5.8Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Obstetrik DanNeonatal Emergensi Dasar (PONED) di Indonesia Tahun 2011Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan KesehatanPeduli Remaja di Indonesia Tahun 2011Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Umum di Indonesia Tahun2007 – 2011Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Khusus di Indonesia Tahun2007 – 2011Gambar 5.9 Persentase Rumah Sakit Khusus (R SK) Menurut Jenis diIndonesia Tahun 2011Gambar 5.10 Persentase Rumah Sakit Milik Kementerian Kesehatan danPemerintah Daerah Menurut Kelas Tahun 2011Gambar 5.11Perkembangan Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Umum danRumah Sakit Khusus di Indonesia Tahun 2007 – 2011Gambar 5.12 Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit dan Rasionya Per 100.000Penduduk Tahun 2007 – 2011Gambar 5.13 Jumlah Instalasi Farmasi Tahun 2010Gambar 5.14Jumlah Sarana Produksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun2007 – 2011Gambar 5.15 Jumlah Sarana Distribusi Kefarmasian dan Alat KesehatanTahun 2007 – 2011Gambar 5.16 Rasio Posyandu terhadap Desa/Kelurahan Menurut ProvinsiTahun 2011Gambar 5.17Gambar 5.18Gambar 5.19Perkembangan Jumlah Program Studi Institusi Poltekkes danNon Poltekkes di Indonesia Tahun 2006-2011Persentase Program Studi pada Institusi Poltekkes di IndonesiaTahun 2011Jumlah Jurusan/Program Studi pada Institusi Diknakes NonPoltekkes di Indonesia Tahun 2011Gambar 5.20 Persentase Strata Akreditasi Program Studi Poltekkes diIndonesia Tahun 2011Gambar 5.21Persentase Strata Akreditasi Institusi Diknakes Non Poltekkes diIndonesia Tahun 2011

Gambar 5.22Gambar 5.23Gambar 5.24Gambar 5.25Gambar 5.26Rasio Dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk di IndonesiaTahun 2011Rasio Perawat terhadap 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun2011Rasio Dokter Umum di Puskesmas terhadap Jumlah Puskesmasdi Indonesia Tahun 2011Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas di Indonesia Tahun2011Keberadaan Dokter Umum PTT, Dokter Gigi PTT dan Bidan PTTdi Indonesia Tahun 2011Gambar 5.27 Pengangkatan Dokter Umum PTT dan Dokter Gigi PTT diIndonesia Tahun 2011Gambar 5.28 Pengangkatan Bidan PTT di Indonesia Tahun 2010-2011Gambar 5.29Gambar 5.30Gambar 5.31Gambar 5.32Gambar 5.33Gambar 5.34Rasio Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang Memiliki STRterhadap 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2011Rasio Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang Memiliki STRterhadap 100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2011Alokasi dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun2007 – 2011Persentase Penduduk yang Dilindungi Jaminan KesehatanMasyarakat/ Asuransi Kesehatan di Indonesia sampai denganJuni 2011Persentase Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan PesertaJamkesmas Tahun 2011Persentase Penyerapan Dana Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) Menurut Provinsi Tahun 2011Gambar 6.1 Jumlah Penduduk di Negara ASEAN & SEARO Tahun 2011Gambar 6.2Gambar 6.3Gambar 6.4Gambar 6.5Gambar 6.6Gambar 6.7Kepadatan Penduduk di Negara ASEAN & SEARO (Jiwa perKm2) Tahun 2011Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun di ASEAN & SEAROTahun 2010-2030Komposisi Penduduk yang Produktif dan Non Produktif di NegaraASEAN & SEARO Tahun 2011Indeks Pembangunan Manusia di Negara ASEAN & SEAROTahun 2011Indeks Ketidaksetaraan Gender di Negara ASEAN & SEAROTahun 2011Angka Kesuburan Wanita di Negara ASEAN & SEARO Tahun2011Gambar 6.8 Angka Kelahiran Kasar di Negara ASEAN & SEARO Tahun 2011xxvii

Gambar 6.9Pendapatan Nasional Bruto di Negara ASEAN & SEARO Tahun2009Gambar 6.10 Angka Kematian Bayi di Negara ASEAN & SEARO Tahun 2010Gambar 6.11Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di NegaraASEAN & SEARO Tahun 2010Gambar 6.12 Angka Kematian Ibu di Negara ASEAN & SEARO Tahun 2010Gambar 6.13Angka Kematian Kasar (Per 1.000 Penduduk) di Negara ASEAN& SEARO Tahun 2011Gambar 6.14 Angka Harapan Hidup di Negara ASEAN & SEARO Tahun 2011Gambar 6.15 Prevalensi dan Kematian Akibat Tuberkulosis per 100.000Penduduk di Negara ASEAN & SEARO Tahun 2010Gambar 6.16Jumlah Kasus dan Kematian Akibat Avian Influenza di NegaraASEAN & SEARO Tahun 2003-2011Gambar 6.17 Jumlah Kasus Polio di Negara ASEAN & SEARO Tahun 2004-2011Gambar 6.18Gambar 6.19Cakupan Beberapa Imunisasi di Negara ASEAN & SEAROTahun 2010Penemuan Penderita TB Paru di Negara ASEAN & SEAROTahun 2010Gambar 6. 20 Angka Kesembuhan TB Paru di Negara ASEAN & SEAROTahun 2009Gambar 6. 21Gambar 6. 22Persentase Penduduk yang Menggunakan Sumber Air Bersih danSarana Sanitasi Sehat di Negara-Negara ASEAN & SEAROTahun 2008Prevalensi Balita Menurut Status Gizi di Negara-Negara ASEAN& SEARO Tahun 2006-2010xxviii

Tabel 2.1Tabel 2.2Tabel 2.3Tabel 2.4Tabel 2.5Tabel 2.6Tabel 3.1Tabel 3.2Tabel 3.3Jumlah Penduduk dan Angka Beban Tanggungan Menurut JenisKelamin dan Kelompok Usia Produktif (15 -64 Tahun) dan NonProduktif (0-14 Tahun dan 65 Tahun ke Atas) di Indonesia Tahun2011Estimasi Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatandi Indonesia Tahun 2011Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja danPengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2009 – 2011Persebaran dan Persentase Penduduk Miskin Menurut KelompokBesar Pulau di Indonesia Tahun 2009 – 2011Jumlah Kabupaten Perbatasan dan Puskesmas Prioritas DTPK diIndonesia Tahun 2011Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) TingkatKabupaten/Kota Tahun 2011Prevalensi (%) Status Gizi Balita (BB /U) Menurut KarakteristikResponden, Riskesdas 2010Prevalensi (%) Status Gizi Balita (TB /U) Menurut KarakteristikResponden, Riskesdas 2010Prevalensi (%) Status Gizi Balita Berdasarkan BB/TB MenurutKarakteristik Responden, Riskesdas 2010Tabel 3.4 Period Prevalence Tb (D) dan Period Prevalence Suspek Tb (G)pada Penduduk > 15 Tahun Menurut Karakteristik, Riskesdas2010Tabel 3.5Tabel 3.6Target dan Capaian Indikator Renstra Kemenkes dan MDG’sTentang HIV AIDS Tahun 2011Situasi Kasus Leptospirosis di Provinsi Endemis di IndonesiaTahun 2005 - 2011Tabel 3.7 Situasi Flu Burung menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2011Tabel 4.1Tabel 4.2Puskesmas Membina Lapas/Rutan Anak di Indonesia Sampaidengan Tahun 2011Puskesmas Membina Kesehatan Anak Penyandang Cacat MelaluiProgram UKS di SLB sampai dengan Tahun 2011xxix

Tabel 4.3Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap Jemaah Haji diArab Saudi Tahun 2011Tabel 4.4 Penemuan Penderita HIV dan AIDS di Indonesia Tahun 2005 –2011Tabel 4.5Hasil Pemeriksaan Suspek, Penemuan Kasus Baru (NCDR) danPenderita Cacat Tingkat II di Indonesia Tahun 2004 – 2011Tabel 5.1 Perkembangan Jumlah Rumah Sakit (Umum & Khusus) diIndonesia Tahun 2007 – 2011Tabel 5.2 Jumlah Lulusan Program Diploma III Poltekkes dan NonPoltekkes Tahun 2007-2011Tabel 6.1 Jumlah Kasus Polio per Negara Tahun 2004-2011xxx

ABH : Anak yang Berhadapan dengan HukumABJ- Larva Free IndexABT- Dependency Ratio: Angka Bebas Jentik: Angka Beban TanggunganACD : Active Case DetectionACLS : Advanced Cardiac Life SupportAFP : Acute Flaccid ParalysisAHH : Angka Harapan HidupAIDS : Acquired Immune Deficiency SyndromeAKABA : Angka Kematian BalitaAKB- Infant Mortality Rate (IMR)AKDR- Intra Uterine Device (IUD)AKG- Recommended Dietary Allowance(RDA)AKI- Maternal Mortalite Rate (MMR)AKN- Neonatal Mortality Rate: Angka Kematian Bayi: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim: Angka Kecukupan Gizi: Angka Kematian Ibu: Angka Kematian NeonatalAMH : Angka Melek HurufAMI : Annual Malaria IncidenceAPI : Annual Parasite IncidenceAPK : Angka Partisipasi Kasarxxxi

APM : Angka Partisipasi MurniAPS : Angka Partisipasi Sekolah.ARV : Anti Retro VirusASEAN : Association of Southeast Asian NationsASI Eksklusif : Pemberian Air Susu Ibu saja tanpa tambahanmakanan dan minuman lain kepada bayisejak lahir sampai usia 6 bulan.AVLOS: Average Length of Stay = Rata-rata lamanyapasien dirawat)Bakosurtanal : Badan Koordinasi Survei dan PemetaanNasionalBBLR : Berat Bayi Lahir RendahBB/TB : Status gizi berdasarkan Berat Badanmenurut Tinggi BadanBB/U : Status gizi berdasarkan Berat Badanmenurut UmurBCG : Bacille Calmette-GuérinBNPP : Badan Nasional Pengelola PerbatasanBOK : Biaya Operasional KesehatanBOR : Bed Occupancy Ratio = angka penggunaantempat tidurBPS : Badan Pusat StatistikBTA + : Basil Tahan Asam positifBTO : Bed Turn OverCBR : Crude Birth Rate = Angka Kelahiran KasarCDR : Case Detection RateCFR : Case Fatality RateCNR : Case Notification RateCR : Cure Rate = Angka Kesembuhanxxxii

CTPS : Cuci Tangan Pakai SabunDAK : Dana Alokasi KhususDBD : Demam Berdarah DengueDBK : Daerah yang Bermasalah KesehatanDM : Diabetes MellitusDO Rate : Drop Out RateDOTS : Directly Observed Treatment ShortcourseDPT : Diphteri Pertusis TetanusDTPK : Daerah Terpencil, Perbatasan dan KepulauanELISA : Enzyme Linked Immunosorbent AssayEWORS : Early Warning Outbreak Recognition SystemFCP : Female Cancer ProgramFKKADK : Forum Komunikasi Keluarga Anak DenganKecacatanGDR : Gross Death Rate = Angka Kematian UmumGHPR : Gigitan Hewan Penular RabiesGII : Gender Inequality Index = IndeksKetidaksetaraan GenderHb : HaemoglobinHIV : Human Immunodeficiency VirusHKN : Hari Kesehatan NasionalICCP : Indonesian Cancer Control ProgamIDU : Injecting Drug UserIGD : Instalasi Gawat DaruratIHK : Indeks Harga KonsumenIKOT : Industri Kecil Obat Tradisionalxxxiii

IMS : Infeksi Menular SeksualIMT– Body Mass Index (BMI): Indeks Massa TubuhIMT/U : Status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuhmenurut UmurIOT : Industri Obat TradisionalIPKM : Indeks Pembangunan Kesehatan MasyarakatIPM : Indeks Pembangunan ManusiaIR : Incidence RateISPA : Infeksi Saluran Pernafasan AkutIUD : Intra Uterine DeviceJamkesmas : Jaminan Kesehatan MasyarakatJampersal : Jaminan PersalinanK1 : Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjunganibu hamil pertama kali pada masa kehamilan.K4 : Kontak minimal empat kali selama masakehamilan untuk mendapatkan pelayananantenatal, yang terdiri atas minimal satu kalikontak pada trimester pertama, satukali padatrimester kedua dan duakali pada trimesterketiga.KB : Keluarga BerencanaKEP : Kurang Energi ProteinKF 3 : Kunjungan Nifas; Pelayanan kepada ibu nifassedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinans.d 3 hari; pada minggu ke II, dan padaminggu ke VI termasuk pemberian vitamin A2 kali serta persiapan dan/atau pemasanganKB pasca persalinan.KIE : Komunikasi, Informasi dan EdukasiKKS : Kabupaten/Kota SehatKLB : Kejadian Luar Biasaxxxiv

KN1 : Kunjungan Neonatus 1; pelayanan kesehatanneonatal dasar, kunjungan ke-1 (pertama)pada 6-24 jam setelah lahir.KN Lengkap : Kunjungan Neonatus Lengkap ; pelayanankesehatan neonatal dasar meliputi ASIekslusif, pencegahan infeksi berupaperawatan mata, tali pusat, pemberianvitamin K1 injeksi bila tidak diberikan padasaat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1bila tidak diberikan pada saat lahir, danmanajemen terpadu bayi muda. Dilakukansesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada -28hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitaskesehatan maupun kunjungan rumah.KONAS : Kebijakan Obat NasionalKunjungan Bayi : Kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan disarana pelayanan. Setiap bayi memperolehpelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitusatu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kalipada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan.Pelayanan Kesehatan tersebut meliputipemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak), stimulasi deteksiintervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)bayi dan penyuluhan perawatan kesehatanbayi.KTA : Kekerasan Terhadap AnakKTR : Kawasan Tanpa RokokKTS : Konseling Tes HIV SukarelaLapas : Lembaga PemasyarakatanLIL : Lima Imunisasi Dasar LengkapLJSS : Layanan Jarum Suntik SterilLMKM : Langkah Menuju Keberhasilan MenyusuiLOS : Length of Stay; Rata-rata lama rawatanseorang pasien.xxxv

LPP : Laju Pertumbuhan PendudukLSL : Lelaki Seks dengan LelakiMBS : Mass Blood SurveyMDG : Millenium Development GoalsMNTE : Maternal and Neonatal Tetanus EliminationMOP : Metode Operatif Pria; cara kontrasepsidengan tindakan pembedahan pada saluransperma pria.MOW : Metode Operatif Wanita; cara kontrasepsidengan tindakan pembedahan pada salurantelur wanita.MP ASI : Makanan Pendamping Air Susu IbuMTBM : ManajemenTerpadu Balita Muda; suatupendekatan keterpaduan dalam tata laksanabayi umur 1 hari – 2 bulan, baik yang sehatmaupun yang sakit, baik yang datang kefasilitas rawat jalan pelayanan kesehatandasar maupun yang dikunjungi oleh tenagakesehatan pada saat kunjungan neonatal.MTBS : ManajemenTerpadu Balita Sakit; suatupendekatan yang terintegrasi/terpadu dalamtata laksana balita sakit dengan fokus kepadakesehatan anak usia 0-59 bulan (balita)secara menyeluruh. MTBS bukan merupakansuatu program kesehatan tetapi suatupendekatan/cara menatalaksana balita sakit.NAPZA : Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain.NCDR : Newly Case Detection RateNDR : Net Death RateNSPK : Norma Standar Prosedur KriteriaOAT : Obat Anti TuberkulosisODHA : Orang Dengan HIV/AIDSP4K : Program Perencanaan Persalinan danPencegahan Komplikasixxxvi

PAK : Penyalur Alat KesehatanPAUD : Pendidikan Anak Usia DiniPD3I : Penyakit yang Dapat Dicegah DenganImunisasiPDAM : Perusahaan Daerah Air MinumPDB : Produk Domestik BrutoPDBK : Penanggulangan Daerah BermasalahKesehatanPDP : Layanan Perawatan Dukungan danPengobatanPHBS : Perilaku Hidup Bersih dan SehatPJK : Penyakit Jantung KoronerPJPD : Penyakit Jantung dan Pembuluh DarahPK : Penanganan Komplikasi MaternalPKH : Program Keluarga HarapanPKHS : Pendidikan Keterampilan Hidup SehatPKPR : Pelayanan Kesehatan Peduli RemajaPKRT : Perbekalan Kesehatan Rumah TanggaPMO : Pengawas Menelan ObatPMS : Penyakit Menular SeksualPoltekkes : Politeknik KesehatanPolindes : Pondok Bersalin DesaPOMP : Pemberian Obat Massal Pencegahan; programuntuk filariasisPONED : Pelayanan emergensi Obstetrik dan NeonatalDasarPONEK : Pelayanan emergensi Obstetrik dan NeonatalKomprehensifPosbindu : Pos Pembinaan Terpaduxxxvii

Poskesdes : Pos Kesehatan DesaPosyandu : Pos Pelayanan TerpanduPN (Salinakes) : Persalinan oleh Tenaga KesehatanPPA : Project Partnership AgreementPPIA : Pencegahan Penularan Ibu ke AnakPPKT : Pulau-Pulau Kecil TerluarPPKTB : Pulau-Pulau Kecil Terluar BerpendudukPSN : Pemberantasan Sarang NyamukPTRM : Program Terapi Rumatan MetadonPTT : Pegawai Tidak TetapPUS : Pasangan Usia SuburPuskesmas : Pusat Kesehatan MasyarakatPWS KIA : Pemantauan Wilayah Setempat KesehatanIbu dan AnakRDT : Rapid Diagnostic TestRiskesdas : Riset Kesehatan DasarRITL : Rawat Inap Tingkat LanjutRITP : Rawat Inap Tingkat PertamaRJTL : Rawat Jalan Tingkat LanjutRJTP : Rawat Jalan Tingkat PertamaRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasionalSakernas : Survei Angkatan Kerja NasionalSBS : Stop Buang Air Besar SembaranganSDIDTK : Stimulasi Deteksi Intervensi Dini TumbuhKembangSDKI : Survei Demografi Kesehatan Indonesiaxxxviii

SEARO : WHO South-East Asia Regional OfficeSKN : Sistem Kesehatan NasionalSKRT : Survei Kesehatan Rumah TanggaSLB : Sekolah Luar BiasaSPAL : Saluran Pembuangan Air LimbahSPAM : Sistem Penyediaan Air MinumSPM : Standar Pelayanan MinimalSR : Success Rate = Angka KeberhasilanPengobatanSrikandi : Sistem Registrasi Kanker di IndonesiaSTBM : Sanitasi Total Berbasis MasyarakatSTBP : Survei Terpadu Biologis dan PerilakuSTR : Surat Tanda RegistrasiSTRANAS PPDT : Strategi Nasional Percepatan PembangunanDaerah TertinggalSUPAS : Survey Penduduk Antar SensusSusenas : Survei Sosial Ekonomi IndonesiaTB : TuberkulosisTB/U : Status gizi berdasarkan Tinggi Badanmenurut UmurTFR : Total Fertility Rate = Angka Fertilitas Total;jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiapwanita.TN : Tetanus NeonatorumTOGA : Tanaman Obat KeluargaTOI : Turn Over Interval = tenggang perputaran;rata-rata hari dimana tempat tidur tidakditempati dari telah diisi ke saat terisiberikutnyaTPT : Tingkat Pendidikan Tertinggixxxix

TT : Tetanus ToksoidUCI : Universal Child Immunization; tercapainyaimunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dananak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasarlengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usiasubur meliputi 2 dosisTT. Untuk anaksekolah tingkat dasar rneliputi 1 dosis DT, 1dosis campak dan 2 dosis TT.UHH : Umur Harapan Hidup waktu lahir; jumlahrata-rata usia yang diperkirakan padaseseorang atas dasar angka kematian padamasa tersebut yang cenderung tidak berubahdi masa mendatang.UKBM : Upaya Kesehatan BersumberdayaMasyarakat;Bentuk UKBM yang adalah Poskesdes,Polindes, Pos UKK, Poskestren, TOGA, SakaBhakti Husada, dan lain-lain.UKS : Usaha Kesehatan SekolahUNICEF : United Nations Children's FundUPT : Unit Pelaksana TeknisVAR : Vaksin Anti RabiesVCT : Voluntary, Counseling, and TestingWHA : World Health AssemblyWDF : World Diabetes FoundationWHO : World Health OrganizationWPS : Wanita Penjaja SeksWUS : Wanita Usia Subur; keadaan organreproduksinya berfungsi dengan baik antaraumur 20-45 tahun.xl

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umumyang layak. Dengan demikian, pembangunan kesehatan diarahkan untukmeningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orangagar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya terwujud.Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosialekonomis.Dalam konstitusi organisasi kesehatan dunia yang bernaung di bawahPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan bahwa salah satu hak asasi manusiaadalah memperoleh manfaat, mendapatkan, dan atau merasakan derajat kesehatansetinggi-tingginya, sehingga Kementerian Kesehatan dalam menjalankan kebijakandan program pembangunan kesehatan tidak hanya berpihak pada kaum tidak punya,namun juga berorientasi pada pencapaian MDGs ( Millennium Development Goals).Deklarasi Milenium adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilandari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan padaSeptember 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh duniayang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara sertaditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat KonferensiTingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000. PemerintahIndonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York danmenandatangani Deklarasi Milenium tersebut. Deklarasi berisi komitmen masingmasingnegara dan komunitas internasional untuk mencapai 8 tujuan pembangunandalam Milenium ini (MDG s), sebagai satu paket tujuan yang terukur untukpembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi inimerupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dariseparuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untukmenyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semuatingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3nya, dan mengurangihingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.Dari 8 ( delapan) agenda pencapaian MDGs, 5 (lima) di antaranya merupakanbidang kesehatan, terdiri dari memberantas kemiskinan dan kelaparan (Tujuan 1);menurunkan angka kematian anak (Tujuan 4); meningkatkan kesehatan ibu (Tujuan5); memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya (Tujuan 6); melestarikanlingkungan hidup (Tujuan 7).3

Perhatian khusus dalam pencapaian MDGs terdiri dari:1. Menjaga pencapaian kinerja indikator MDGs.2. Perlu kerja keras.3. Disparitas antar provinsi cukup besar.4. Sinergi antar program.5. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) berdampak lahirnya anak sehat.Adapun upaya yang perlu dilakukan dalam pencapaian MDGs adalah:1. Memenuhi jumlah, jenis, distribusi SDM Kesehatan terutama di DTPK (DaerahTertinggal Perbatasan Kepulauan)2. Memenuhi sarana minimal kebutuhan pelayanan kesehatan untuk mendukungpencapaian kinerja indikator MDGs.3. Perlu kerjasama dan kerja cerdas semua pihak di berbagai tingkatan.4. Perlu sinergi antar program dan antar kegiatan.Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan,kesinambungan serta penajaman prioritas pembangunan sebagaimana termuat dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan PrioritasPembangunan Tahun 2010 maka diinstruksikan kepada para Menteri KabinetIndonesia Bersatu II dan para Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi dan kewenanganmasing-masing dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yangberkeadilan meliputi:1. Pro Rakyat.2. Keadilan untuk semua (Justice for All).3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium( Millennium DevelopmentGoals).Untuk kesinambungan dan penajaman prioritas pembangunan nasional sebagaitermuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010 di atas, dilanjutkan dengan Inpres Nomor3 Tahun 2010 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010 – 2014 adalah untuk lebih fokus melaksanakan pembangunan yangberkeadilan. Dalam Inpres ini terdapat unsur iktikad baik untuk membangunkoordinasi pusat – daerah agar terjalin lebih sinergi.Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi terdapat 6 (enam) strategi. Hal ini sejalan denganPencanangan Kementerian Kesehatan menciptakan Zona Integritas Menuju WilayahBebas Korupsi. Pencanangan kegiatan itu dilaksanakan pada 18 Juli 2012. ZonaIntegritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian yangpimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk menciptakan birokrasiyang bersih dan melayani. Beberapa penilaian indikator Zona Integritas harusmemenuhi syarat indikator dengan hasil penilaian 80 dan 90, antara lain jumlahmaksimum kerugian negara yang belum diselesaikan berdasarkan penilaian BadanPemeriksa Keuangan, indeks kepuasan masyarakat, dan persentase maksimumpegawai yang dijatuhi hukuman kedisiplinan karena penyalahgunaan dan pengelolaankeuangan.Inpres Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan PrioritasPembangunan Nasional Tahun 2011 terdiri dari 14 prioritas, pembangunan nasional4

idang kesehatan di urutan ketiga. Urutan sebelumnya adalah Reformasi Birokrasi danTata Kelola serta Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan. Informasi lebih rincitentang indikator yang terdapat pada Inpres Nomor 3 Tahun 2011, Inpres Nomor 9Tahun 2011, dan Inpres Nomor 14 Tahun 2011 terdapat pada Lampiran 1.1, Lampiran1.2, dan Lampiran 1.3.Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari sistem PerencanaanPembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004). Renstra Kementerian Kesehatanmerupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagaiprogram pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh KementerianKesehatan untuk kurun waktu tahun 2010-2014, dengan penekanan pada pencapaiansasaran prioritas nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan, danMillenium Development Goals (MDGs). Masalah kesehatan begitu berat, kompleks dantak terduga, sehingga perlu perhatian pada dinamika kependudukan, epidemiologipenyakit, ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, kemitraan, globalisasi dandemokratisasi, kerja sama lintas sektor dan mendorong partisipasi masyarakat.Pembangunan kesehatan diarahkan guna mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan“MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”.Dalam Kepmenkes Nomor 021/MENKES/SK/1/2011 tentang Rencana StrategisKementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaranstrategis Kementerian Kesehatan yaitu:1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah danantar tingkat sosial ekonomi serta gender.4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangkamengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk,terutama penduduk miskin.5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) pada ting kat rumahtangga.6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal,Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.8. Seluruh kabupaten/kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SP M)bidang Kesehatan.Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas diperlukan dukungansasaran program dan kegiatan sebagai berikut:1. Terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin.2. Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidangkesehatan.3. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberiandukungan manajemen Kementerian Kesehatan.4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan.Informasi lebih rinci tentang indikator Renstra Kementerian Kesehatan padatahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 1.4 sampai dengan Lampiran 1.11.5

Sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum PenetapanIndikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Menteri/PimpinanLembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Koordinator/Departemen/Kementerian Negara/ Lembaga dan unit organisasi setingkat Eselon Iserta unit kerja mandiri di bawahnya.Untuk menilai pencapaian sasaran strategis, Menteri Kesehatan telahmenetapkan IKU Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 melalui Permenkes Nomor1099/Menkes/SK/VI/2011. Dengan peraturan tersebut, terdapat 19 indikator sebagaialat pengukuran kinerja. Terdapat 13 indikator yang telah mencapai target bahkanmelebihi target, ada 6 indikator yang masih harus diupayakan pencapaian targetnya.Informasi lebih rinci tentang IKU tingkat Kementerian Kesehatan terdapat padaLampiran 1.12.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Pasal 17 Ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaanakses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untukmeningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itupada Pasal 168 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yangefektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang dilakukan melalui sisteminformasi dan melalui kerjasama lintas sektor, dengan ketentuan lebih lanjut akandiatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada Pasal 169 disebutkanpemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh aksesterhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat.Salah satu luaran dari penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Nasionaladalah Profil Kesehatan Indonesia, yang merupakan salah satu paket penyajiandata/informasi kesehatan yang lengkap, berisi data/informasi derajat kesehatan, upayakesehatan, sumber daya kesehatan, dan data/informasi terkait lainnya, serta terbitsetiap tahun.Sejalan dengan penyusunan Profil Kesehatan Indonesia, di provinsi juga disusunProfil Kesehatan Provinsi dan di kabupaten/kota disusun Profil KesehatanKabupaten/Kota. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yangberkembang dengan pesat, penyusunan Profil Kesehatan diharapkan dapatterselenggara secara berjenjang. Profil Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan ProfilKesehatan Kabupaten/Kota dan hasil pembangunan kesehatan yang diselenggarakanprovinsi, termasuk hasil lintas sektor terkait; dan Profil Kesehatan Indonesia disusunberdasarkan Profil Kesehatan Provinsi dan hasil pembangunan kesehatan yangdiselenggarakan pusat, termasuk hasil kegiatan lintas sektor terkait tingkat nasional.Profil Kesehatan Indonesia, Profil Kesehatan Provinsi, dan Profil KesehatanKabupaten/Kota diharapkan dapat dijadikan salah satu media untuk memantau danmengevaluasi hasil penyelenggaraan pembangunan kesehatan di pusat maupundaerah. Untuk itu penyusunan profil kesehatan yang berkualitas, terbit lebih cepat,menyajikan data yang lengkap, akurat, konsisten, dan sesuai kebutuhan, menjadiharapan kita bersama.6

Profil Kesehatan Indonesia 2011 ini terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu:Bab I - Pendahuluan. Bab ini menyajikan tentang Inpres 3/2010, Inpres 9/2011,Inpres 14/2011, Renstra, IKU Kementerian Kesehatan dan latar belakangditerbitkannya Profil Kesehatan Indonesia 2011 ini serta sistimatika penyajiannya.Bab II - Gambaran Umum dan Perilaku Penduduk. Bab ini menyajikan tentanggambaran umum, yang meliputi kependudukan, perekonomian, dan lingkungan fisikserta perilaku penduduk yang terkait dengan kesehatan.Bab III - Situasi Derajat Kesehatan. Bab ini berisi uraian tentang berbagai indikatorderajat kesehatan, yang mencakup tentang angka kematian, angka harapan hidup,angka kesakitan, dan status gizi masyarakat.Bab IV - Situasi Upaya Kesehatan. Bab ini berisi uraian tentang upaya kesehatanyang merupakan pelaksanaan program pembangunan di bidang kesehatan. Gambarantentang upaya kesehatan yang telah dilakukan itu meliputi pencapaian pelayanankesehatan dasar, pencapaian pelayanan kesehatan rujukan, pencapaian upayapencegahan dan pemberantasan penyakit, dan upaya perbaikan gizi masyarakat.Bab V - Situasi Sumber Daya Kesehatan. Bab ini menguraikan tentang sumber dayapembangunan bidang kesehatan sampai tahun 2011. Gambaran tentang keadaansumber daya mencakup tentang keadaan sarana/fasilitas kesehatan, saranaproduksi/distribusi obat dan perbekalan kesehatan, institusi pendidikan tenagakesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.Bab VI - Perbandingan Indonesia dengan negara anggota ASEAN dan SEARO. Bab inimenyajikan perbandingan beberapa indikator yang meliputi data kependudukan,Angka Kelahiran, Angka Kematian, Indeks Pembangunan Manusia, Gender InequalityIndex, data tuberkulosis, angka estimasi HIV/AIDS, kasus penyakit menular yangdapat dicegah dengan imunisasi, dan cakupan imunisasi pada bayi.***7

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Secarageografis terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia serta di antaradua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara astronomis,Indonesia terletak antara 6 o Lintang Utara sampai 11 o Lintang Selatan dan 95 o sampai141 o Bujur Timur yang meliputi rangkaian pulau antara Sabang sampai Merauke.Menurut data dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional(Bakosurtanal), jumlah pulau di Indonesia adalah 17.506. Jumlah pulau itu termasukyang berada di muara, tengah sungai dan delta sungai. Posisi strategis ini mempunyaipengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode danData Wilayah Administrasi Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri menunjukkanbahwa pada tahun 2011 secara administratif wilayah Indonesia terbagi atas 33provinsi, 497 kabupaten/kota (399 kabupaten dan 98 kota), 6.694 kecamatan dan 77.465kelurahan/desa dengan luas wilayah 1.910.931,32 Km 2 .Fakta ini membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadatdengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Keragaman dalam berbagai aspektersebut juga terkait dengan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Pembagianwilayah Indonesia secara administratif menurut provinsi pada tahun 2011 dapat dilihatpada Lampiran 2.1.Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum Indonesia dan perilaku pendudukpada tahun 2011 yang meliputi: keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaanpendidikan, keadaan kesehatan lingkungan, dan keadaan perilaku penduduk.A. KEADAAN PENDUDUKBerdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesiasebesar 237.641.326 jiwa, yang terdiri dari 119.630.913 penduduk laki-laki dan118.010.413 penduduk perempuan. Estimasi jumlah penduduk dilaksanakan oleh PusatData dan Informasi, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan PusatStatistik dengan berdasarkan pada laju pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010 (LPP2000-2010). Hasil estimasi jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 241.182.182 jiwa,yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 121.413.414 dan jumlah pendudukperempuan 119.768.768 dengan rasio jenis kelamin 101. Angka ini berarti bahwaterdapat 101 laki-laki di antara 100 perempuan. Rincian menurut provinsi dapatdilihat pada Lampiran 2.2.Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalambentuk piramida penduduk. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk yang telah11

dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi, dapat disusun sebuah piramida penduduktahun 2011. Dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk, badan piramida bagiankiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan badan piramida bagian kananmenunjukkan jumlah penduduk perempuan. Piramida tersebut merupakan gambaranstruktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua.Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya,dan ekonomi.GAMBAR 2.1PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Estimasi Penduduk Sasaran Program Pembangunan KesehatanPusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2011Pada Gambar 2.1 dapat ditunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesiatermasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlahpenduduk usia muda ( 0-14 tahun), walaupun jumlah kelahiran telah menurun jikadibandingkan dengan lima tahun yang lalu dan angka harapan hidup yang semakinmeningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia tua. Badanpiramida membesar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutamapada kelompok umur 25-29 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah golonganpenduduk usia tua juga cukup besar. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginyausia harapan hidup, kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan terhadap pendudukusia tua, karena golongan penduduk ini relatif tidak produktif.Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayahtertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Laju PertumbuhanPenduduk (LPP) sangat berguna untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yangakan datang. LPP periode tahun 2000-2010 dipergunakan sebagai dasar dari estimasijumlah penduduk di tahun 2011.12

Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pertahun selama tahun 1971-1980 sebesar 2,31% dan menurun secara tajam selamarentang tahun 1990-2000. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini dimungkinkankarena berhasilnya program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintahpada masa itu. Kebijaksanaan kependudukan yang diambil pemerintah tidak hanyamenurunkan angka fertilitas tetapi diharapkan juga ikut meningkatkan kesejahteraankeluarga.GAMBAR 2.2LAJU PERTAMBAHAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 1971-2010Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011Hal berbeda terjadi di periode 2000–2010, laju pertumbuhan penduduk sebesar1,49% per tahun, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan laju pertumbuhanpenduduk pada tahun 1990–2000. Peningkatan yang terjadi masih relatif kecil,dimungkinkan karena program keluarga berencana tidak mampu lagi menghambatangka kelahiran di Indonesia. Semakin tinggi laju pertumbuhan pendudukmenyebabkan jumlah penduduk yang semakin banyak di masa yang akan datang.Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang seringdigunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk adalah Angka BebanTanggungan atau Dependency Ratio. Angka Beban Tanggungan adalah angka yangmenyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasukumur produktif (umur 15–64 tahun). Secara kasar perbandingan angka bebantanggungan menunjukkan dinamika beban tanggungan umur produktif terhadap umurnonproduktif. Semakin tinggi rasio beban tanggungan, semakin tinggi pula jumlahpenduduk nonproduktif yang ditanggung oleh penduduk umur produktif.13

TABEL 2.1JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGANMENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF (15-64 TAHUN)DAN NON PRODUKTIF (0-14 TAHUN DAN 65 TAHUN KE ATAS)DI INDONESIA TAHUN 2011No Usia Laki-laki PerempuanLaki-laki danPerempuan%1 0 – 14 Tahun 35.814.766 33.804.045 69.618.811 28,872 15 – 64 Tahun 80.139.422 79.236.617 159.376.039 66,083 65 Tahun ke atas 5.459.226 6.728.106 12.187.332 5,05Jumlah 121.413.414 119.768.768 241.182.182 100,00Angka Beban Tanggungan (%) 51,50 51,15 51,33Sumber: Estimasi Penduduk Sasaran Program Pembangunan KesehatanPusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2011Komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur yang ditunjukkan olehTabel 2.1, menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0 -14 tahun) sebesar28,87% yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 66,08% dan yang berusia tua (≥ 65tahun) sebesar 5,05%. Dengan demikian maka Angka Beban Tanggungan (DependencyRatio) penduduk Indonesia pada tahun 2011 sebesar 51,33%. Hal ini berarti bahwa 100orang Indonesia yang masih produktif akan menanggung 51 orang yang belum/sudahtidak produktif lagi. Apabila dibandingkan antar jenis kelamin, maka Angka BebanTanggungan laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan Angka Beban Tanggunganperempuan, yaitu 51,50% untuk laki-laki dan 51,15% untuk perempuan. Rincianmenurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.5.Penduduk sebagai determinan pembangunan harus mendapat perhatian yangserius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harusdidasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatantercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupunrehabilitatif. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan ketersediaan data mengenaipenduduk sebagai sasaran program pembangunan kesehatan.Penduduk sasaran program pembangunan kesehatan sangatlah beragam, sesuaidengan karakteristik kelompok umur tertentu atau didasarkan pada kondisi sikluskehidupan yang terjadi. Beberapa upaya program kesehatan memiliki sasaran ibuhamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas. Beberapa program lainnya dengan penduduksasaran terfokus pada kelompok umur tertentu, meliputi: bayi, batita, balita, anakbalita, anak usia sekolah SD, wanita usia subur, penduduk produktif, usia lanjut danlain-lain.14

TABEL 2.2ESTIMASI PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATANDI INDONESIA TAHUN 2011NoSasaran ProgramKelompokUmur/FormulaLaki-LakiJenis KelaminPerempuanJumlah1 Bayi 0 Tahun 2.292.040 2.170.522 4.462.5622 Batita 0 – 2 Tahun 6.996.072 6.615.306 13.611.3783 Anak Balita 1 – 4 Tahun 9.540.519 9.006.793 18.547.3124 Balita 0 – 4 Tahun 11.832.571 11.177.303 23.009.8745 Pra Sekolah 5 – 6 Tahun 4.767.072 4.492.316 9.259.3886 Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat 7 Tahun 2.431.569 2.290.348 4.721.9177 Anak Usia SD/Setingkat 7 – 12 Tahun 14.527.658 13.688.580 28.216.2388 Penduduk Usia Muda < 15 Tahun 35.814.766 33.804.045 69.618.8119 Penduduk Usia Produktif 15 – 64 Tahun 80.139.422 79.236.617 159.376.03910 Penduduk Pra Usia Lanjut 45 – 59 Tahun 17.556.426 17.000.769 34.557.19511 Penduduk Usia Lanjut ≥ 60 Tahun 8.413.472 9.898.583 18.312.05512 Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi ≥ 70 Tahun 3.184.589 4.215.102 7.399.69113 Wanita Usia Subur 15 – 49 Tahun - 66.147.746 66.147.74614 Wanita Usia Subur Imunisasi 15 – 39 Tahun - 50.716.395 50.716.39515 Ibu Hamil 1,1 X lahir hidup - 5.060.637 5.060.63716 Ibu Bersalin 1,05 X lahir hidup - 4.830.608 4.830.60817 Ibu Nifas 1,05 X lahir hidup - 4.830.608 4.830.60818 Lahir Hidup - 2.362.928 2.237.654 4.600.582Sumber: Estimasi Penduduk Sasaran Program Pembangunan KesehatanPusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2011B. KEADAAN EKONOMIKondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalammenentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Perekonomian Indonesia padatahun 2011 tumbuh sebesar 6,5%. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar hargakonstan mencapai Rp 2.463,2 triliun dan atas dasar harga berlaku sebesar Rp 7.427,1triliun pada tahun 2011.Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2011 mengalami kejadiannaik dan turun, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi politik dan iklim investasiyang ada. Gambar 2.3 menunjukkan kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesiayang menunjukkan tren meningkat dari tahun 2009–2011.15

GAMBAR 2.3LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2005 - 201116Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011Selama tahun 2011, bersumber dari berita resmi statistik BPS, semua sektorekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektorpengangkutan dan komunikasi yang mencapai 10,7%, diikuti oleh sektor perdagangan,hotel, dan restoran sebesar 9,2%, sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaansebesar 6,8%, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi masing-masing 6,7%, sektorindustri pengolahan sebesar 6,2%, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 4,8%,sektor pertanian sebesar 3,0%, dan sektor pertambangan dan penggalian 1,4%.Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2011 mencapai 6,9% yang berarti lebihtinggi dari pertumbuhan PDB secara keseluruhan yang besarnya 6,5%.Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja di Indonesia.Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15tahun ke atas. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasartenaga kerja, namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanyapenduduk yang masuk usia kerja yang dapat menawarkan tenaganya di pasar kerja.Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerjadan yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktifbekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang mencaripekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha dan mereka yang sudah memilikipekerjaan tetapi belum mulai bekerja itulah yang dinamakan sebagai pengangguranterbuka.Untuk mengetahui tingkat pengangguran, dilakukan Survei Angkatan KerjaNasional (Sakernas). Konsep pengangguran adalah angkatan kerja yang tidakbekerja/tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedangmencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasatidak mungkin mendapatkan pekerjaan/putus asa (sebelumnya dikategorikan sebagaibukan angkatan kerja) dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja(sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja).

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaannamun sementara tidak bekerja, dan penganggur. Sementara Bekerja menurut definisiSakernas adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksudmemperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikitsatu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan itu termasuk jugakegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatanekonomi.Persentase pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencarikerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka di sini didefinisikansebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usahaatau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagimendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapibelum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolahatau mengurus rumah tangga.TABEL 2.3PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJADAN PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2011Feb 2009(juta orang)Feb 2010(juta orang)Feb 2011(juta orang)Jumlah Angkatan Kerja 113,74 116,00 119,40Jumlah penduduk yang bekerja 104,49 107,41 111,28Pengangguran terbuka 9,25 8,59 8,12Pengangguran terbuka (%) 8,14 7,41 6,80Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011Pada Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatankerja dan jumlah penduduk yang bekerja. Seiring dengan peningkatan jumlahpenduduk telah menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Peningkatanjumlah angkatan kerja menyebabkan semakin sempitnya peluang kerja karenaminimnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan kerja lebih lambatdibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Hal inilah yang menyebabkantimbulnya pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Hal yang menggembirakan adalahturunnya jumlah pengangguran terbuka dari tahun ke tahun, walaupun angkapengangguran masih cukup tinggi.Proporsi pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna untuk acuanpemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru di masa mendatang. Angka ini jugamenunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan program ketenagakerjaan dari tahunke tahun. Berdasarkan publikasi data hasil Sakernas BPS tahun 2011 ada penurunanangka pengangguran. Hal ini disebabkan bertambahnya lapangan kerja pada sektorjasa kemasyarakatan seperti jasa pertukangan, pembantu rumah tangga, transportasidan pertanian.17

GAMBAR 2.4PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKANDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011Pembahasan yang cukup menarik tentang pengangguran adalah pengangguranberdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan Gambar 2.4, dapat ditunjukkan bahwapengangguran tertinggi ada pada penduduk yang menamatkan pendidikan padatingkat SMA dengan persentase sebesar 35,50%. Pengangguran tertinggi kedua adapada penduduk dengan tingkat pendidikan SD sebesar 26,11%. Tingkat penganggurantertinggi ketiga adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SMP sebesar 25,06%.Sedangkan tingkat pengangguran pada tingkat pendidikan diploma/universitas sebesar7,02%.Kemiskinan menjadi isu yang cukup menyita perhatian berbagai kalangantermasuk kesehatan. Keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatanterkait dengan daya beli. Kemiskinan juga menjadi hambatan besar dalam pemenuhankebutuhan terhadap makanan yang sehat sehingga dapat melemahkan daya tahantubuh yang dapat berdampak pada kerentanan untuk terserang penyakit-penyakittertentu. Fenomena gizi buruk dan kurang seringkali dikaitkan dengan kondisiekonomi yang buruk jika merujuk pada fakta bahwa keterbatasan pemenuhan pangandapat menyebabkan busung lapar, Kwashiorkor, penyakit kekurangan vitamin sepertiXeropthalmia, Scorbut, dan Beri-beri.Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi penduduk untukmemenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur daripengeluaran. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilaistandar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun untuk non makanan yangharus dipenuhi seseorang untuk hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimumtersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk18

miskin dan tidak miskin. Garis pembatas tersebut yang sering disebut dengan gariskemiskinan.GAMBAR 2.5PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2006 – 2011Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Kategori penduduk miskin adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran perkapita per bulan kurang dari garis kemiskinan. Perhitungan Garis Kemiskinantersebut dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Tahun2011, penduduk miskin di desa adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapitaper bulan kurang dari Rp 213.395,00 dan penduduk miskin di kota adalah merekadengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 253.016,00. Gariskemiskinan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rincian lengkap mengenai gariskemiskinan per tahun dapat dilihat pada Lampiran 2.9.Pengukuran kemiskinan dari Badan Pusat Statistik menggunakan konsepmemenuhi kebutuhan dasar ( basic need approach) dalam mengukur kemiskinan diIndonesia. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorangatau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak‐hak dasarnya untukmempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi yangsangat luas ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlukesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.19

TABEL 2.4PERSEBARAN DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKINMENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2011Maret 2009 Maret 2010 Maret 2011No Kelompok Pulau JumlahJumlahJumlah%%%(juta)(juta)(juta)1 Sumatera 5,3 17,3 6,7 21,4 6,5 21,52 Jawa 18,1 59,1 17,3 55,8 16,7 55,73 Kalimantan 2,2 7,3 2,2 7,1 0,9 3,24 Bali dan Nusa Tenggara 1,0 3,3 1,0 3,3 2,1 6,95 Sulawesi 2,5 8,1 2,3 7,6 2,1 7,26 Maluku dan Papua 1,5 4,9 1,5 4,8 1,7 5,5Total 32,5 100,0 31,0 100,0 30,0 100,0Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Berdasarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsidari BPS terdapat persebaran penduduk miskin antar pulau yang nyata perbedaannya.Dari Tabel 2.4 dapat diketahui lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia beradadi Pulau Jawa yaitu 59,1% tahun 2009, tahun 2011 menurun menjadi 55,7%,persentasenya masih sangat besar, lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia.Persebaran jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 di Sumatera 21,5%, Sulawesi7,2%, Kalimantan 3,2%, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara 6,9%, Maluku dan Papua5,5%. Selama rentang tahun 2009 – 2011, penurunan persentase penduduk miskinterjadi di Pulau Sulawesi dan kenaikan persentase penduduk miskin terjadi di PulauBali dan Nusa Tenggara. Rincian jumlah dan persentase penduduk miskin per provinsidapat dilihat pada Lampiran 2.10 – Lampiran 2.12.GAMBAR 2.6PETA PERSEBARAN PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Pembangunan ekonomi yang diupayakan diharapkan mampu mendorongkemajuan, baik fisik, sosial, mental dan spiritual di segenap pelosok negeri terutamawilayah yang tergolong daerah tertinggal. Suatu daerah dikategorikan menjadi daerahtertinggal karena beberapa faktor penyebab, yaitu: geografis, sumber daya alam,20

sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah rawan bencana dan konflik sosial,dan kebijakan pembangunan. Keterbatasan prasarana terhadap berbagai bidangtermasuk di dalamnya kesehatan menyebabkan masyarakat di daerah tertinggalmengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.Unit terkecil daerah tertinggal yang digunakan dalam Strategi NasionalPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) adalah wilayahadministrasi kabupaten. Menurut definisinya, daerah tertinggal adalah daerahkabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skalanasional dan berpenduduk relatif tertinggal. Penetapan kriteria daerah tertinggaldilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enamkriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana(infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dankarakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah pedalaman,kepulauan (pulau kecil dan gugus pulau), perbatasan antar negara, daerah rawanbencana dan daerah rawan konflik, dan sebagian besar wilayah daerah pesisir.Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan 183 kabupaten yangdikategorikan kabupaten tertinggal. Saat ini Indonesia memiliki 45 kabupatenperbatasan, 33 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dan 183 daerah tertinggal(termasuk terpencil). Pada tahun 2011 persentase daerah tertinggal adalah 36,8% (dari497 kabupaten/kota) yang terdapat di 27 provinsi. Provinsi dengan persentasekabupaten tertinggal tertinggi adalah Sulawesi Barat, yaitu sebesar 100%, diikuti olehPapua 93,1%, dan Nusa Tenggara Timur 65,2%. Rincian per provinsi dapat dilihat padaLampiran 2.21.GAMBAR 2.7PETA PERSEBARAN KABUPATEN TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2012Daerah Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisidalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayahnegara di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan. Berdasarkan penetapandaerah perbatasan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP) melaluiKeputusan Kepala BNPP Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2011 terdapat 111 kecamatan di 38kabupaten di 12 provinsi yang menjadi sasaran BNPP tahun 2010-2014. Pulau-Pulau21

Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan2000 km 2 yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garispangkal laut kepulauan sesuai hukum internasional dan nasional. Ditetapkanberdasarkan Perpres 78/2005 dimana terdapat 92 PPKT yang berada di 45 kabupaten.Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (PPKTB) adalah p ulau-pulau kecil terluaryang berpenduduk yang memerlukan pelayanan dasar. Data Tim Toponomi Perpres78/2005, terdapat 34 PPKTB di 21 kab/kota yang terletak di 11 provinsi.Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar jugamemprioritaskan pembangunan pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan(DTPK). Salah satu agenda kegiatan adalah pembangunan kesehatan di 45 KabupatenPrioritas Nasional di Perbatasan dengan Negara Tetangga. Dengan menggunakan skalaprioritas, terdapat 45 kabupaten prioritas dan 101 puskesmas prioritas kabupatenprioritas nasional di perbatasan dengan negara tetangga.NoTABEL 2.5JUMLAH KABUPATEN PERBATASAN DAN PUSKESMAS PRIORITAS DTPKDI INDONESIA TAHUN 2011WilayahJumlahKabupatenPerbatasanJumlahKecamatanJumlahPendudukJumlahPuskesmasJumlahPuskesmasPrioritas1 Sumatera 14 157 4.799.723 183 72 Jawa, Bali 0 0 0 0 03 Kalimantan 9 141 2.254.375 170 294 Sulawesi 5 64 673.535 71 105 Nusa Tenggara,Maluku dan Papua17 231 2.222.999 269 55Jumlah 45 593 9.879.008 693 101Sumber: Direktorat BUK Dasar, Kemenkes RI, 2011Pada Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa pulau dengan jumlah kabupatenperbatasan dengan negara lain terbanyak terdapat di wilayah Nusa Tenggara, Malukudan Papua yang berjumlah 17 atau 37,78%. Sedangkan di Pulau Jawa tidak terdapatkabupaten yang berbatasan dengan wilayah asing. Dengan ditetapkannya skalaprioritas ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Kementerian Kesehatan untukmenciptakan masyarakat yang sehat dan berkeadilan. Rincian jumlah kecamatan,penduduk, dan puskesmas di 45 kabupaten perbatasan dapat dilihat pada Lampiran2.20.C. KEADAAN PENDIDIKANPendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yangterus berkembang. Hal ini sejalan dengan karakter manusia yang memiliki potensikreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupan. Kondisi pendidikan merupakansalah satu indikator yang kerap ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunanmanusia suatu negara. Melalui pengetahuan, pendidikan berkontribusi terhadapperubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan22

merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseoranguntuk berperilaku sehat.Pendidikan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Laju perubahansebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disejajarkandengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. pendidikan kemudianmenjadi pelopor utama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia. Pendidikanmerupakan salah satu aspek pembangunan yang merupakan syarat mutlak untukmewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya peningkatan peranpendidikan dalam pembangunan, maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan.Beberapa program pemerintah telah diupayakan sebagai sebuah alternatif dalamrangka menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidikan, sebagai contoh adalah dariprogram wajib belajar 9 tahun.GAMBAR 2.8RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATASDI INDONESIA TAHUN 2006 – 2010Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Pada Gambar 2.8 dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 rata-rata lamasekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia adalah 7,92 tahun. Nilai inisemakin meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia15 tahun ke atas pada tahun 2006 yang hanya 7,44 tahun. Apabila dibandingkandengan program wajib belajar 9 tahun, maka pada tahun 2010 program ini belumberjalan optimal. Rincian mengenai indikator pendidikan dapat dilihat pada Lampiran2.13.1 dan Lampiran 2.13.2.Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakupseluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dankultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa sertakeseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan sangatstrategis. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasandan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari kualitaspendidikan. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadapkemajuan sosial ekonomi. Partisipasi penduduk bersekolah disajikan dalam persentase23

penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah, masih sekolahdan tidak sekolah lagi.Secara total, persentase penduduk di Indonesia yang tidak/belum pernahsekolah sebesar 8,21%, masih sekolah 25,19% dan 66,59% sudah tidak bersekolah lagi.Pada Gambar 2.9 dapat diketahui bahwa golongan umur 10-14 status sekolahnya94,77% masih bersekolah dan golongan umur 15-19 tahun status sekolahnya 55,01%masih bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia muda(kelompok umur 5-9 dan 10-14 tahun) telah menyelesaikan pendidikan dasarnya (telahmemenuhi wajib belajar 9 tahun). Semakin tua golongan umur maka semakin kecilpersentase penduduk tersebut untuk bersekolah lagi, karena banyak dari golonganumur ini yang telah masuk dalam angkatan kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan.Rincian menurut golongan umur dan status sekolah dapat dilihat pada Lampiran 2.14.GAMBAR 2.9PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS MENURUTGOLONGAN UMUR DAN STATUS SEKOLAH TAHUN 2010Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan dasar yangdibutuhkan oleh penduduk untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Kemampuanmembaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf dan angka buta huruf. Angkabuta huruf berkorelasi dengan angka kemiskinan. Sebab, penduduk yang tidak dapatmembaca secara tidak langsung mendekatkan mereka pada kebodohan, sedangkankebodohan itu sendiri mendekatkan mereka pada kemiskinan.24

GAMBAR 2.10PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BUTA HURUFMENURUT PROVINSI TAHUN 2010Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Secara nasional persentase penduduk yang buta huruf sebesar 6,34%.Persentase penduduk yang buta huruf terkecil ada di Provinsi Sulawesi Utara dantertinggi ada di Provinsi Papua. Terdapat 22 provinsi yang angka buta hurufnya lebihrendah jika dibandingkan dengan angka nasional. Enam provinsi di Indonesiamempunyai jumlah penduduk yang buta huruf relatif tinggi, di atas 10%, yaitu ProvinsiPapua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Barat.Papua mempunyai angka buta huruf terbesar, yaitu 29,59%. Angka ini menunjukkanbahwa sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan di provinsi ini masih sangatkurang. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.19.Indikator pendidikan lainnya adalah Angka Melek Huruf (AMH) yaitupersentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulisserta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. PenggunaanAMH adalah untuk (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan butahuruf, terutama di daerah perdesaan yang masih tinggi jumlah penduduk yang tidakpernah bersekolah atau tidak tamat SD, (2) menunjukkan kemampuan penduduk disuatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkankemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melekhuruf berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektualsekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.25

GAMBAR 2.11PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUFMENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL TAHUN 2009-2010Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Secara nasional persentase penduduk yang melek huruf sebesar 92,58% padatahun 2009 dan meningkat menjadi 92,91% pada tahun 2010. Angka melek huruf diperkotaan sebesar 96,07% dan angka melek huruf di perdesaan sebesar 89,68%. Apabiladibandingkan antar daerah perkotaan dan perdesaan, persentase penduduk yang melekhuruf relatif lebih tinggi di daerah perkotaan. Hal ini dimungkinkan dengan relatifmajunya fasilitas pendidikan dan relatif baiknya akses sarana menuju tempatpendidikan. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.18.Angka Partisipasi Sekolah (AP S) didefinisikan sebagai perbandingan antarajumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjangpendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakandalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usiasekolah yang masih bersekolah di semua jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Sekolahdari BPS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahunmewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP, dan 16-18tahun mewakili umur setingkat SMA. Makin tinggi APS berarti makin banyak anakusia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Semakin tinggi jenjang pendidikan,semakin rendah APS.26

GAMBAR 2.12PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT USIA SEKOLAHDI INDONESIA TAHUN 2007 – 2010Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Gambar 2.12 merupakan APS nasional menurut usia sekolah dari tahun 2007-2010. Berdasarkan 4 kelompok umur dimana kelompok umur 7–12 tahun mewakiliumur setingkat sekolah dasar dan 19–24 tahun mewakili umur setingkat perguruantinggi. Pada gambar dapat diketahui bahwa semakin tinggi kelompok umur makatingkat partisipasi sekolahnya semakin kecil. Hal ini dimungkinkan pada kelompokumur 16-18 tahun dan 19-24 tahun telah masuk dalam angkatan kerja dan bekerja.APS pada kelompok umur 7–12 tahun dan 13–15 tahun semakin meningkat dari tahunke tahun menunjukkan bahwa program pendidikan 9 (sembilan ) tahun semakin baikdijalankan. Rincian per propinsi dan per tahun dapat dilihat pada Lampiran 2.15.Untuk memahami dan melakukan analisis tentang kondisi pendidikan diIndonesia, dapat menggunakan dua indikator tentang partisipasi sekolah. Terdapat duaukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) danAngka Partisipasi Murni (APM). Kedua uku ran tersebut mengukur partisipasipenduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalahpenggunaan kelompok usia "standar" di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yangdimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuksetiap jenjang pendidikan.Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya,yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah pendudukkelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkantingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APKmerupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap pendudukusia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK inidigunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjangpendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi Angka Partisipasi Kasarberarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikanpada suatu wilayah. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.16.27

GAMBAR 2.13PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKANDI INDONESIA TAHUN 2007 – 2010Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Angka Partisipasi Kasar (APK) membagi jumlah siswa dengan tingkatpendidikan tanpa menggunakan batasan kelompok umur. Kondisi ini memungkinkannilai APK yang melebihi 100%, hal ini sering terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI.Nilai di atas 100% ini terjadi karena masih banyak penduduk dengan kelompok usia dibawah 7 tahun yang sudah bersekolah di tingkat sekolah dasar. Pada Gambar 2.13diketahui nilai APK untuk SD/MI melebihi 100%, sedangkan untuk pendidikan SMPdan SMA lebih rendah dari nilai APK SD. Pada tahun 2010 nilai APK untuk tingkat SDsebesar 111,68%, SMP 80,59% dan SMA 62,85%. Semakin tinggi jenjang pendidikansemakin rendah nilai APK. Nilai APK ini kurang bagus untuk mencerminkan kondisipendidikan, sehingga diperlukan indikator yang lebih mencerminkan partisipasisekolah, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM).Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antarajumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu denganpenduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya dan dinyatakan dalam persentase.Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yangbersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggiAPM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jikadibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena APMmelihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuaidengan standar tersebut.28

GAMBAR 2.14PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKANDI INDONESIA TAHUN 2007 – 2010Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Angka Partisipasi Murni membagi jumlah siswa dengan jenjang pendidikandengan menggunakan batasan kelompok umur. Kondisi ini tidak memungkinkan nilaiAPM yang melebihi 100%. Nilai APM lebih rendah jika dibandingkan dengan nilaiAPK. Pada Gambar 2.14, tahun 2010 nilai APM untuk tingkat SD sebesar 94,76%, SMP67,73% dan SMA 45,59%. Kondisi APM ini lebih mencerminkan kondisi partisipasisekolah. Nilai APM pendidikan di Indonesia semakin meningkat, semakin tinggijenjang pendidikan semakin rendah nilai APM. Rincian per propinsi dapat dilihat padaLampiran 2.17.D. KEADAAN KESEHATAN LINGKUNGANLingkungan merupakan salah satu variabel yang perlu mendapat perhatiankhusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Bersama dengan faktor perilaku,pelayanan kesehatan dan genetik, lingkungan mempengaruhi derajat kesehatanmasyarakat. Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, akan disajikan indikatorindikatorseperti: akses terhadap air bersih dan air minum berkualitas dan aksesterhadap sanitasi layak.1. Sarana Air Bersih yang Digunakan dan Akses Air Minum BerkualitasSalah satu tujuan pembangunan prasarana penyediaan air baku untukmemastikan komitmen pemerintah terhadap Millenium Development Goals (MDGs)yaitu memastikan kelestarian lingkungan dan mengurangi hingga setengahnyaproporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dansanitasi dasar hingga 2015.Dalam rangka pencapaian target Inpres Nomor 14 Tahun 2011 tentang kualitasair minum periode B.12 (Desember 2011) sebagai lanjutan dari Inpres Nomor 1 Tahun29

2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional dengan salahsatu target prioritas adalah persentase kualitas air minum yang memenuhi syaratkesehatan, dalam hal ini adalah air minum yang didistribusikan oleh PDAM dengantarget tahun ini adalah minimal 90%. Hal tersebut di atas merupakan salah satu upayapencegahan terjadinya kemungkinan munculnya penyakit berbasis air (waterbornedisease) karena air merupakan salah satu media lingkungan yang berperan dalampenyebaran penyakit melalui media pertumbuhan mikrobiologi serta adanyakemungkinan terlarutnya unsur kimia yang dapat mengganggu kesehatan manusia.Amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yangselanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentangPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Pasal 6 disebutkan bahwa (1) Airminum yang dihasilkan dari SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang digunakanoleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkanperaturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;(2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat. Untuk itu telah diterbitkan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan KualitasAir Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.Upaya pengawasan kualitas air sebagaimana yang diatur di dalam PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata LaksanaPengawasan Kualitas Air Minum, dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kotasebagai pengawasan eksternal dan penyelenggara air minum sebagai pengawasaninternal. Selain itu diatur pula mengenai adanya upaya penyampaian informasi tentangdata kualitas air minum oleh penyelenggara air minum ke dinas kesehatankabupaten/kota serta upaya penyampaian kondisi kualitas air oleh pemerintah daerahdi wilayahnya.Salah satu parameter air bersih adalah parameter fisik. Parameter fisik yangharus dipenuhi pada air minum yaitu harus jernih, tidak berbau, tidak berasa dantidak berwarna. Sementara suhunya sebaiknya sejuk dan tidak panas. Selain itu, airminum tidak menimbulkan endapan. Jika air yang kita konsumsi menyimpang dari halini, maka sangat mungkin air telah tercemar. Secara nasional, berdasarkan hasilRiskesdas 2010, 90% kualitas fisik air minum di Indonesia termasuk dalam kategoribaik (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau). Akan tetapi, masihterdapat rumah tangga dengan kualitas air minum keruh (6,9 %), berwarna (4,0 %),berasa (3,4%), berbusa (1,2%), dan berbau (2,7%).30

GAMBAR 2.15PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KUALITAS FISIK AIR MINUM BAIKMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010Sumber: Riskesdas 2010, Balitbangkes Kemenkes RI, 2011Pada Gambar 2.15, provinsi dengan persentase rumah tangga dengan kualitasfisik air minum baik tertinggi ada di Bali dengan persentase rumah tangga sebesar95,7%, Lampung sebesar 94,9% dan DI Yogyakarta sebesar 94,3%. Terdapat 13 provinsidi Indonesia mempunyai persentase rumah tangga yang menggunakan air bersihdengan kualitas fisik baik di atas rata-rata nasional. Persentase rumah tangga dengankualitas fisik air minum baik terkecil terdapat di Provinsi Papua sebesar 69%,Kalimantan Barat 75,6% dan Kalimantan Timur 76,3%. Masih terdapat 20 provinsiyang persentase rumah tangga menggunakan air bersih dengan kualitas fisik baikkurang dari rata-rata nasional. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.22.Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan banyak air bersih. Airmerupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya air untuk minum, mandidan mencuci. Ketersediaan air minum yang memenuhi syarat semakin sulit dipenuhi,terlebih lagi daerah-daerah resapan air yang telah diubah menjadi pemukimanpenduduk, limbah industri yang mencemari sungai-sungai semakin mempersulitmasyarakat untuk mendapatkan air yang layak untuk diminum.Pada Gambar 2.16 persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minumlayak dengan air kemasan/isi ulang di Indonesia menunjukkan tren yang berlawanan.Air minum layak dalam pembahasan ini tidak termasuk air minum kemasan/isi ulang.Persentase penduduk yang mengkonsumsi air minum layak semakin menurun jikadibandingkan dengan penduduk yang mengkonsumsi air kemasan/air isi ulang.Penduduk yang mengkonsumsi air dalam kemasan semakin meningkat. Pada tahun2000 pengguna air minum layak sebesar 44,19% dan pengguna air minum kemasan/isiulang sebesar 19,37%, sedangkan pada tahun 2011 pengguna air minum layak sebesar42,52% dan pengguna air minum kemasan/isi ulang sebesar 22,13%. Secara kuantitas31

pengguna air minum layak masih tinggi tetapi persentasenya semakin menurun.Rincian per tahun dapat dilihat pada Lampiran 2.24.GAMBAR 2.16PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES AIR MINUM LAYAKDAN AIR KEMASAN/ISI ULANG DI INDONESIA TAHUN 1993 – 2011Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Air yang layak konsumsi tidak hanya air yang bebas bakteri dan virus. Salahsatu faktor yang sangat penting dan menentukan bahwa air yang layak konsumsiadalah kandungan unsur mineral dalam air. Unsur mineral diperlukan bagi tubuhuntuk kesehatan. Unsur mineral dari air yang diperlukan tubuh tidak boleh kurangdan tidak berlebihan.GAMBAR 2.17PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES TERHADAP AIR MINUMBERKUALITAS BAIK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010Sumber: Riskesdas 2010, Balitbangkes Kemenkes RI, 201132

Pada Gambar 2.17, persentase rumah tangga yang akses terhadap air minumberkualitas baik di Indonesia sebesar 67,50%. Persentase terbesar untuk akses airbersih berkualitas baik ada di Provinsi DKI Jakarta dengan persentase rumah tangga87%, Bali dengan persentase 79,70% dan DI Yogyakarta dengan persentase sebesar76,80%. Provinsi dengan akses terhadap air minum berkualitas baik didominasiprovinsi yang terletak di Pulau Jawa dan Bali. Persentase terendah rumah tangga yangakses air minum berkualitas baik terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, Maluku, danPapua. Hal ini dimungkinkan dengan kondisi geografis yang kurang mendukung danbelum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Rincian per provinsidapat dilihat pada Lampiran 2.27.2. Sarana dan Akses Terhadap Sanitasi DasarAkses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu fondasi inti darimasyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen pentingyang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatanlingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan dataRiset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2010 dapat diketahui persentase keluargadengan kepemilikan sarana sanitasi dasar. Secara nasional, persentase rumah tanggamenurut akses terhadap pembuangan tinja layak sesuai MDGs adalah 55,5%.Kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi olehtubuh yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat yang harus dikeluarkan daridalam tubuh ini berbentuk tinja dan air seni. Untuk mencegah atau mengurangikontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harusdikelola dengan baik, pembuangan kotoran harus di suatu tempat tertentu atau jambanyang sehat. Pembuangan tinja layak sesuai MDGs adalah penggunaan jambansendiri/bersama, jenis kloset leher angsa/latrine dan pembuangan akhir tinjanya adalahtangki septik atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).GAMBAR 2.18PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES TERHADAP PEMBUANGANTINJA LAYAK SESUAI MDGs MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010Sumber: Riskesdas 2010, Balitbangkes Kemenkes RI, 201133

Secara nasional, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadappembuangan tinja layak sesuai dengan MDGs adalah sebesar 55,5%. Pada Gambar2.18, persentase tertinggi rumah tangga yang telah akses terhadap pembuangan tinjalayak sesuai MDGs adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 82,7%, DI Yogyakarta sebesar79,2% dan Bali sebesar 71,8%. Persentase rumah tangga terkecil terhadap pembuangantinja layak sesuai MDGs adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 25,2%,Gorontalo sebesar 35,3% dan Sulawesi Barat sebesar 35,6%. Berdasarkan angka rataratanasional, sebanyak 22 provinsi mempunyai persentase rumah tangga yang telahakses terhadap pembuangan tinja layak sesuai MDGs lebih kecil dari rata-ratanasional. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.28.GAMBAR 2.19PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI LAYAKDI INDONESIA TAHUN 1993 – 2011Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012Pada Gambar 2.19, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak lebihtinggi di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Hal ini dimungkinkan denganpembangunan sarana perkotaan yang lebih baik. Apabila digabungkan menjadi daerahperkotaan dan perdesaan, persentase rumah tangga yang akses sanitasi layak padatahun 2011 sebesar 54,99%, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar55,54%.E. KEADAAN PERILAKU MASYARAKATUntuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruhterhadap kesehatan, akan disajikan beberapa indikator yang berkaitan dengan perilakumasyarakat, diantaranya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Perilaku HidupBersih dan Sehat (PHBS), Kabupaten/Kota Seh at (KKS), dan Kawasan Tanpa Rokok(KTR).34

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)Peningkatan akses terhadap air minum yang berkualitas perlu diikuti denganperilaku yang higienis untuk mencapai tujuan kesehatan, melalui pelaksanaan SanitasiTotal Berbasis Masyarakat (STBM). Dalam kerangka pembangunan kesehatan, sektorair minum, sanitasi dan higienis merupakan satu kesatuan dalam prioritaspembangunan bidang kesehatan dengan titik berat pada upaya promotif-preventifdalam perbaikan lingkungan untuk mencapai salah satu sasaran MDGs. Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan airminum dan penyehatan lingkungan secara keseluruhan. Sanitasi total berbasismasyarakat sebagai pilihan pendekatan, strategi dan program untuk mengubahperilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggunakanmetode pemicuan dalam rangka mencapai target MDGs. Dalam pelaksanaan STBMmencakup 5 (lima) pilar yaitu: (1) stop buang air besar sembarangan, (2) cuci tanganpakai sabun, (3) pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga, (4)pengelolaan sampah dengan benar, dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tanggadengan aman.Pemerintah memberikan prioritas dan komitmen yang tinggi terhadap kegiatanSTBM, hal ini tercantum pada Inpres Nomor 3 Tahun 2010 terkait dengan pencapaiantujuan pembangunan Millenium/(MDGs 7c) dan menjadi salah satu program prioritasdalam Renstra Kementerian Kesehatan 2010 – 2014. Tujuan dari STBM adalah untukmencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku higiene dan sanitasi melaluipemberdayaan masyarakat dengan 3 komponen strategi yaitu:1. Menciptakan lingkungan yang mendukung terlaksananya kegiatan STBM melalui:a. Advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan secaraberjenjang;b. Peningkatan kapasitas institusi pelaksana di daerah; danc. Meningkatkan kemitraan multi pihak.2. Peningkatan kebutuhan akan sarana sanitasi melalui peningkatan kesadaranmayarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dandilanjutkan pemicuan perubahan perilaku komunitas:a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material danbiaya sarana sanitasi yang sehat; danb. Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat ( natural leader) untukmemfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat dan mengembangkansistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjagakeberlanjutan STBM melalui deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS).3. Peningkatan penyediaan melalui peningkatan kapasitas produksi swasta lokaldalam penyediaan sarana sanitasi, yaitu melalui pengembangan kemitraan dengankelompok masyarakat, koperasi, pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.Suatu desa/kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM didasarkan padakondisi: (1) minimal telah ada intervensi melalui pemicuan di salah satu dusun dalamdesa/kelurahan tersebut, (2) adanya masyarakat yang bertanggung jawab untukmelanjutkan aksi intervensi STBM baik individu atau dalam bentuk komite dan35

sebagai respon dari aksi intervensi STBM, dan (3) masyarakat menyusun suaturencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen-komitmen perubahanperilaku pilar-pilar STBM yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan STBMdilakukan secara bertahap dengan prioritas pada pilar ke-1 yaitu Stop Buang Air BesarSembarangan (SBS) dan adopsi perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan secarabertahap mengembangkan pilar-pilar lain dari STBM.Dalam Renstra Kemenkes 2010 – 2014 ditargetkan pelaksanaan STBM di 20.000desa. Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010, pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak5.500 desa/kelurahan telah melaksanakan STBM. Pada tahun tersebut sebanyak 6.235desa/kelurahan telah melaksanakan STBM atau 113% dibandingkan target. Padatahun 2011 sebanyak 221 kabupaten/kota di 31 provinsi telah melaksanakan programSTBM.GAMBAR 2.20PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTALBERBASIS MASYARAKAT MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2012Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa/kelurahan diIndonesia mencapai 77.465. Persentase desa/kelurahan yang telah melaksanakanSTBM sebesar 6.235 atau 8,05%. Persentase desa/kelurahan yang telah melaksanakanSTBM terbesar di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan jumlah,lokasi STBM terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah desa/kelurahanmencapai 1.248 desa/kelurahan, kemudian Jawa Tengah dengan jumlah lokasi STBM971 desa/kelurahan. Sedangkan provinsi yang desa/kelurahannya belum melaksanakanSTBM terdapat di Provinsi Sulawesi Utara dan DKI Jakarta. Rincian menurut provinsidapat dilihat pada Lampiran 2.30.Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan STBM adalah masih belumoptimalnya investasi bidang air minum dan sanitasi khususnya di daerah perkotaanseperti investasi untuk PDAM serta disparitas capaian antar provinsi untuk pelayanan36

air minum dan sanitasi di perdesaan dan akselerasi edukasi perilaku sehat melaluipelaksanaan STBM. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan upayapeningkatan advokasi untuk meningkatkan investasi bidang air minum dan sanitasiterutama untuk masyarakat miskin, perluasan penyediaan air minum dan sanitasiberbasis masyarakat melalui program Air Bersih untuk Rakyat serta meningkatkanedukasi perilaku sehat dengan akselerasi STBM.2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)Keluarga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatanmasyarakat, karena dalam keluarga terjadi komunikasi dan interaksi antara anggotakeluarga yang menjadi awal penting dari suatu proses pendidikan perilaku.Pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini dalam keluarga dapatmenciptakan keluarga yang sehat dan aktif dalam setiap upaya kesehatan dimasyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesehatan anggota keluarga, Pusat PromosiKesehatan Kemenkes berupaya meningkatkan persentase rumah tangga ber-PHBS.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga adalah upaya untukmemberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkanperilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan dimasyarakat. Untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS, terdapat 10 perilaku hidupbersih dan sehat yang dipantau, yaitu: (1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan,(2) memberi ASI ekslusif, (3) menimbang balita setiap bulan, (4) menggunakan airbersih, (5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, (6) menggunakan jambansehat, (7) memberantas jentik di rumah sekali seminggu, (8) makan buah dan sayursetiap hari, (9) melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan (10) tidak merokok di dalamrumah.GAMBAR 2.21PERSENTASE PENCAPAIAN RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH SEHATDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 201237

Secara nasional persentase pencapaian rumah tangga yang ber-PHBS mencapai53,89%. Persentase tertinggi rumah tangga ber-PHBS terdapat di Provinsi KalimantanTimur dengan persentase sebesar 79,31%, Jawa Tengah dengan persentase sebesar77,83% dan DKI Jakarta dengan persentase sebesar 70,9%. Terdapat tujuh provinsi diIndonesia yang berada di atas rata-rata persentase rumah tangga ber-PHBS diIndonesia. Sedangkan provinsi yang persentase rumah tangga ber-PHBS terendahterdapat di Sumatra Barat dengan persentase 17,97%, Papua dengan persentase24,83% dan Papua Barat dengan persentase 25,5%. Rincian per provinsi dapat dilihatpada Lampiran 2.31.3. Kabupaten/Kota Sehat (KKS)Kabupaten/Kota Sehat adalah merupakan salah satu indikator pelaksanaankegiatan penyehatan lingkungan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014.Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman,aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranyapenerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakatimasyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat merupakan pendekatan terpadu,menyeluruh, lintas sektor berbasis masyarakat, masyarakat sebagai pelaku utama.Selain itu juga merupakan operasionalisasi pembangunan berkelanjutan, berbasispembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berwawasan kesehatanseperti yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan MenteriKesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentangPedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.Pendekatan Kabupaten/Kota Sehat tidak hanya mengutamakan padaterselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik tapi juga sosial dan budaya,serta perilaku dan pelayanan kesehatan agar dilaksanakan secara adil, merata, danterjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di kabupaten/kotatersebut secara mandiri sehingga diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang kondusifbagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah danmasyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebihbaik.Persentase target KKS yaitu kabupaten/kota yang telah melaksanakanKabupaten/Kota Sehat pada tahun 2011 sebesar 55% per provinsi, dan diharapkan padatahun 2015 sudah mencapai 75% per provinsi. Pada tahun 2011 sebanyak 237kabupaten/kota (47,68%) tersebar di 28 provinsi dari keseluruhan kabupaten/kota yangada (4 97 kab/kota) di Indonesia telah melaksanakan pendekatan Kabupaten/KotaSehat.38

GAMBAR 2.22PERSENTASE KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS)DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2012Pada Gambar 2.22, persentase kabupaten/kota yang telah menyelenggarakanKabupaten/Kota Sehat (KKS) terbesar ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, DIYogyakarta dan Jawa Timur. Ketiga provinsi ini 100% dari kabupaten/kota yang adatelah menyelenggarakan KKS. Kondisi yang berbeda terjadi di Sulawesi Barat, Maluku,Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua yang seluruh kabupaten/kotanya belummenyelenggarakan KKS. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.23.Pendekatan Kabupaten/Kota Sehat tidak hanya mengutamakan padaterselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik tapi juga sosial dan budaya,serta perilaku dan pelayanan kesehatan agar dilaksanakan secara adil, merata, danterjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di kabupaten/kotatersebut secara mandiri sehingga diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang kondusifbagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah danmasyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebihbaik.Penghargaan "Swasti Saba" adalah penghargaan tertinggi yang diberikan olehpemerintah setiap dua tahun sejak tahun 2005 bagi kabupaten/kota yangmelaksanakan pendekatan kabupaten/kota sehat. Selama ini penyampaianpenghargaannya pada acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN).Tatanan dalam penilaian penghargaan swasti saba adalah sasarankabupaten/kota sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masingmasingkecamatan di kabupaten/kota. Tatanan kabupaten/kota dikelompokanberdasarkan kawasan dan permasalahan khusus terdiri dari 9 tatanan yaitu: (1)kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, (2) k awasan sarana lalu lintas39

tertib dan pelayanan transportasi, (3) kawasan pertambangan sehat, (4) kawasan hutansehat, (5) kawasan industri dan perkantoran sehat, (6) kawasan pariwisata sehat, (7)katahanan pangan dan gizi, (8 ) kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan (9)kehidupan sosial yang sehat. Penilaian kabupaten/kota sehat dilakukan pada proseskegiatan yang dilaksanakan masyarakat, difasilitasi oleh pemerintah dan yang bersifatberkelanjutan jadi bukan bersifat kompetisi/lomba.Penghargaan "Swasti Saba" meliputi: Padapa bagi kabupaten/kota yang memilihdan melaksanakan 2 tatanan, Wiwerda bagi kabupaten/kota yang memilih danmelaksanakan 3-4 tatanan, dan Wistara bagi kabupaten/kota yang memilih danmelaksanakan 5 tatanan atau lebih. Penghargaan "Swasti Saba" sudah diberikansebanyak 101 piala dan piagam kepada 95 kabupaten/kota dari 237 kabupaten/kotayang sudah melakukan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat sejak tahun 2005-2011.Empat kota telah memegang 3 swasti saba, yaitu Kota Payakumbuh, Kota Yogyakarta,Kota Malang dan Kota Mataram.4. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)Rokok adalah zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan danmenimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke,penyakit paru obstruktif kronis, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainankehamilan dan janin. Zat adiktif jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksiatau ketagihan. Asap rokok sangat membahayakan kesehatan si perokok maupunorang lain yang ada di sekitarnya. Pemerintah telah menetapkan kebijakan KawasanTanpa Rokok untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya. Untukmenindaklanjuti kebijakan tersebut telah diterbitkan Peraturan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakandilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan ataupenggunaan rokok. Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakatterhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa baik individu, masyarakat,parlemen, maupun pemerintah, untuk melindungi generasi sekarang maupun yangakan datang. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangatberpengaruh terhadap keberhasilan KTR.Data yang dikumpulkan dari Direktorat Penyakit Tidak Menular, pada tahun2011 terdapat dua provinsi yang telah membuat peraturan daerah tentang KTR, yaituProvinsi Bali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dan Provinsi DKIJakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005. Provinsi yang telah membuatperaturan gubernur tentang KTR, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan PeraturanGubernur Nomor 88 Tahun 2010 dan Provinsi DI Yogyakarta dengan PeraturanGubernur Nomor 42 Tahun 2007. Rincian mengenai peraturan KTR dapt dilihat padaLampiran 2.32.40

TABEL 2.6PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011No Kabupaten/Kota Keterangan1 Lombok Timur Instruksi Bupati Lombok Timur No. 02 tahun 2004 tentang Pelaksanaan PHBS2 Cirebon3 SurabayaSK Walikota No. 27A/2006 tentang Perlindungan Masyarakat Bukan Perokok diKota CirebonPeraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan KawasanTerbatas Merokok4 Bandung Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2008 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok5 Palembang Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok6 Padang Panjang7 BogorPeraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan KawasanTertib RokokPeraturan Daerah No. 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa RokokPeraturan Walikota No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda KotaBogor No.12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok8 Semarang Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2009 tentang KTR dan KTM9 Samarinda Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok10 Palu Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah11 Tangerang Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok12 Tulung AgungPeraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok danTerbatas Merokok13 Pontianak Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok14 Bitung Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok15 Surakarta Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok16 Bangli Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok17 Sragen Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok18MinahasaUtaraPeraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Dilarang Merokok19 Makassar Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok20 Payakumbuh Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok21 Bengkulu Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok22 Aceh Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok23 Bone Bolango Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Rokok24 Bukit Tinggi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok25 ProbolinggoPeraturan Walikota No. 188 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan TerbatasRokokSumber: Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes RI, 2012Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115dinyatakan bahwa yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok antara lain: fasilitaspelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempatibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.Larangan merokok di tempat kerja memberikan dampak kesehatan bagi perokok41

maupun bukan perokok. Larangan ini akan mengurangi paparan bukan perokok padaasap tembakau, dan mengurangi konsumsi rokok di antara para perokok.Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum dari paparan asap rokokorang lain. Hanya Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda ) KTR yang dapatmemberikan perlindungan hukum bagi bukan perokok terhadap paparan asap rokokorang lain. Kebijakan KTR tidak membahas masalah apakah orang boleh merokok,tetapi mengenai tempat-tempat dimana tidak ada orang merokok dan merupakankawasan yang bebas dari asap rokok.***42

Untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, digunakan beberapa indikatoryang mencerminkan kondisi mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas(kesakitan). Pada bagian ini, derajat kesehatan masyarakat di Indonesia digambarkanmelalui Angka Mortalitas; terdiri atas Angka Kematian Bayi (AKB), Angka KematianBalita (AKABA) , dan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Morbiditas; angka kesakitanbeberapa penyakit serta Status Gizi pada balita dan dewasa.Selain dipengaruhi oleh faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan danketersediaan sumber daya kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhioleh faktor lain seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, serta faktor lainyang kondisinya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.A. MORTALITASMortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempattertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebablainnya. Angka kematian yang disajikan pada bab ini yaitu AKB, AKABA, AKI sertakematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, dan bencana.1. Angka Kematian Balita (AKABA)Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelummencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.AKABA merepresentasikan risiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dansebelum umur 5 tahun. Berikut ini merupakan gambar perkembangan AKABA sejaktahun 1991 sampai tahun 2007.Gambar 3.1 memperlihatkan kecenderungan penurunan AKABA dari tahun1991 sebesar 97 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup padatahun 2007. Sementara target MDG’s untuk indikator AKABA di Indonesia sebesar 32per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Berdasarkan penurunan AKABA sejaktahun 1991 hingga 2007 tersebut diprediksi Indonesia mampu mencapai target tersebutpada tahun 2015 bila upaya yang selama ini telah berjalan tetap dilakukan.45

GAMBAR 3.1ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA) PER 1.000 KELAHIRAN HIDUPDI INDONESIA TAHUN 1991 – 2007Target MDG’s 2015=32Sumber: Badan Pusat Statistik, SDKI 1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007Angka kematian balita yang disebutkan di atas merupakan estimasi untukperiode 5 tahun sebelum survei. Millenium Development Goals (MDGs) menetapkannilai normatif AKABA, yaitu sangat tinggi dengan nilai > 140 per 1.000 kelahiranhidup, tinggi dengan nilai 71-140 per 1.000 kelahiran hidup, sedang dengan nilai 20-70per 1.000 kelahiran hidup, dan rendah dengan nilai < 20 per 1.000 kelahiran hidup.SDKI tahun 2007 mengestimasikan nilai AKABA sebesar 44 per per 1.000 kelahiranhidup. Berdasarkan kategori tersebut, maka didapatkan gambaran AKABA diIndonesia menurut provinsi seperti Gambar 3.2 berikut ini.GAMBAR 3.2ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUPMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2007Sumber : BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007Berdasarkan estimasi terhadap nilai AKABA pada tingkat provinsi, diketahuibahwa tidak terdapat satu pun provinsi di Indonesia yang masuk kategori AKABArendah. Demikian juga tidak ada provinsi yang masuk kategori AKABA sangat tinggi.Sebagian besar provinsi di Indonesia masuk ke dalam kategori AKABA sedang yaitusebanyak 27 provinsi ( 81,8%). Sebanyak 6 provinsi selebihnya masuk dalam kategoriAKABA tinggi yaitu Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa TenggaraTimur, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara.46

2. Angka Kematian Bayi (AKB)Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelummencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yangsama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupunkematian. Dari 44 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, lebih dari tigaperempatnya (77%) disumbangkan oleh umur 0-11 bulan atau bayi. Sehingga angkakematian bayi tidak jauh berbeda dengan angka kematian balita.Menurut hasil SDKI terjadi penurunan AKB sejak tahun 1991. Pada tahun 1991AKB diestimasikan sebesar 68 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan hasil SDKI 2007mengestimasikan AKB sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Hasil estimasi tersebutmerupakan Angka Kematian Bayi dalam periode 5 tahun terakhir sebelum survei,misalnya pada SDKI tahun 2007 menggambarkan AKB untuk periode 5 tahunsebelumnya yaitu tahun 2003-2007 yang sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup.GAMBAR 3.3ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUPDI INDONESIA TAHUN 1991 - 2007Target MDG’s 2015=23Sumber: BPS, Laporan SDKI 1991, 1994, 1997, 2002/2003, 2007Target MDGs untuk AKB pada tahun 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup.Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, di antaranya pemerataanpelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal itu disebabkan AKB sangat sensitifterhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi yangtercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusimelalui perbaikan gizi yang berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap infeksipenyakit.Gambar 3.4 berikut ini memperlihatkan AKB per 1.000 kelahiran hidupmenurut provinsi tahun 2007.47

GAMBAR 3.4ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUPMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2007Target MDG’s 2015=23Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007Hasil SDKI tahun 2007 juga mengestimasikan AKB untuk tingkat provinsi.Provinsi dengan AKB terendah adalah DI Yogyakarta sebesar 19 per 1.000 kelahiranhidup, diikuti Aceh sebesar 25 per 1.000 kelahiran hidup dan Kalimantan Timur sertaJawa Tengah masing-masing sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKBtertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 74 per 1.000 kelahiran hidup,diikuti oleh Nusa Tenggara Barat sebesar 72 per 1.000 kelahiran hidup dan SulawesiTengah sebesar 60 per 1.000 kelahiran hidup.3. Angka Kematian Ibu (AKI)Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dariderajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggaldari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan ataupenanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan,melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpamemperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengankehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan danpelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikanpelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektorkesehatan.Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2007 menyebutkan bahwaAKI untuk periode 5 tahun sebelum survei ( 2003-2007) sebesar 228 per 100.000kelahiran hidup. Angka ini lebih rendah dibandingkan AKI hasil SDKI tahun 2002-2003 yang sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup.48

Pada Gambar 3.5 berikut nampak adanya kecenderungan penurunan AKI sejaktahun 1994 sampai dengan tahun 2007.GAMBAR 3.5ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUPDI INDONESIA TAHUN 1994-2007Target MDG’s 2015=102Sumber: BPS, Hasil SDKI1994, 1997, 2002/2003, 20074. Angka Harapan HidupAngka Harapan Hidup ( AHH) waktu lahir dapat digunakan untuk menilaiderajat kesehatan masyarakat. Selain itu, AHH juga menjadi salah satu indikator yangdigunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Indonesiaselama tahun 2006 sampai 2010 terjadi peningkatan angka harapan hidup seperti yangterlihat pada Gambar 3.6 berikut ini.GAMBAR 3.6ANGKA HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIRDI INDONESIA TAHUN 2006-2010Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2010Data BPS, menunjukkan bahwa AHH di Indonesia pada tahun 2006 sebesar 68,5tahun meningkat menjadi 69,43 tahun pada tahun 2010.Pada tahun 2010 provinsi dengan AHH tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar73,22 tahun yang diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 73,20 tahun dan Sulawesi Utarasebesar 72,22 tahun. Sedangkan, AHH terendah terdapat di Provinsi Nusa TenggaraBarat sebesar 62,11 tahun, yang diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 63,81 tahundan Banten sebesar 64,90 tahun seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.7 berikut ini.49

GAMBAR 3.7ANGKA HARAPAN HIDUP MENURUT PROVINSIDI INDONESIA TAHUN 2010Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 20105. Indeks Pembangunan ManusiaIndeks Pembangunan Manusia (IPM) di hitung dari 3 dimensi dasarpembangunan manusia yaitu hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur denganangka harapan hidup waktu lahir, pengetahuan yang diukur dengan angka melekhuruf pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (bobotsatu per tiga), serta standar kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran riil perkapita. Berikut ini disajikan capaian IPM di 33 provinsi di Indonesia tahun 2010.GAMBAR 3.8INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIAMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 201050Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2010Pada tahun 2010 Indonesia memiliki IPM 72,27, lebih tinggi dibandingkantahun 2009 yang sebesar 71,76. Gambar 3.8 memperlihatkan provinsi dengan IPMtertinggi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Riau. Sedangkan provinsi dengan

IPM terendah yaitu Papua, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Nusa TenggaraTimur.IPM dikategorikan menjadi 3, yaitu IPM tinggi (IPM ≥ 80), IPM sedang (IPM 50-79,99), dan IPM rendah (IPM

yang harus dicapai pada tahun 2015 untuk indikator ini sebesar 15,5%. Dengandemikian dari 33 provinsi 9 provinsi di antaranya telah mencapai target tersebut padatahun 2010. Prevalensi kekurangan gizi pada balita menurut provinsi dapat dilihatpada Gambar 3.10 berikut ini.GAMBAR 3.10PREVALENSI BALITA KEKURANGAN GIZI BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT UMUR(GIZI KURANG + GIZI BURUK)MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010Berikut ini disajikan tabel prevalensi gizi balita menurut jenis kelamin, tempattinggal, pendidikan kepala keluarga, dan tingkat pengeluaran rumah tangga.TABEL 3.1PREVALENSI (%) STATUS GIZI BALITA (BB/U)MENURUT KARAKTERISTIK RESPONDEN, RISKESDAS 2010Karakteristik Responden Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik Gizi LebihJenisKelaminTempatTinggalLaki-Laki 5,2 13,9 75,0 5,9Perempuan 4,6 12,1 77,5 5,8Jumlah 4,9 13,0 76,2 5,8Perkotaan 3,9 11,3 78,2 6,6Perdesaan 5,9 14,8 74,2 5,1Jumlah 4,9 13,0 76,2 5,8Tidak pernah sekolah 6,1 13,4 75,2 5,3Tidak Tamat SD/MI 6,9 15,7 72,5 4,9PendidikanKepalaKeluargaTamat SD/MI 5,3 13,8 75,5 5,3Tamat SLTP/MTS 5,2 14,2 75,6 5,0Tamat SLTA/MA 3,7 11,8 78,0 6,6Tamat D1/D2/D3/PT 3,0 7,4 80,8 8,9Jumlah 4,9 13,0 76,2 5,852

Karakteristik Responden Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik Gizi LebihKuintil 1 7,1 15,6 72,2 5,2TingkatPengeluaranRumahTangga perKapitaKuintil 2 4,9 14,2 75,8 5,1Kuintil 3 4,6 13,0 77,4 5,0Kuintil 4 3,8 11,5 78,4 6,4Kuintil 5 2,5 7,9 80,5 9,0Jumlah 4,9 13,0 76,2 5,8Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa prevalensi balita gizi buruk danprevalensi balita gizi kurang pada balita laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkanbalita perempuan.Menurut tempat tinggal, prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang lebih tinggidi perdesaan (masing -masing 5,9% dan 14,8%) dibandingkan balita yang tinggal diperkotaan (masing -masing 3,9% dan 11,3%). Sebaliknya, prevalensi gizi lebih diperkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.Pada tabel yang sama dapat dilihat semakin tinggi pendidikan, prevalensi giziburuk semakin rendah. Demikian juga dengan tingkat pengeluaran rumah tanggabahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita, semakin rendahprevalensi balita gizi buruk dan prevalensi balita gizi kurang. Sebaliknya, prevalensibalita gizi baik meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pengeluaran rumahtangga per kapita.Indikator gizi yang lain yaitu tinggi badan menurut umur ( TB/U) memberikanindikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yangberlangsung lama, misalnya kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat dan polaasuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yangmengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator BB/TB dan Indeks Massa Tubuh (IMT)memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwayang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat), misalnya mengidap penyakittertentu dan kekurangan asupan gizi yang mengakibatkan anak menjadi kurus.Gambar 3.11 berikut memperlihatkan prevalensi balita berdasarkan status gizitinggi badan menurut umur.53

GAMBAR 3.11PREVALENSI STATUS GIZI BALITABERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR (TB/U)DI INDONESIA TAHUN 2010Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010Pada tahun 2010 terdapat 35,6% balita dengan tinggi badan di bawah normalyang terdiri dari 18,5% balita sangat pendek dan 17,1% balita pendek. Dibandingkantahun 2007, terjadi sedikit penurunan persentase balita pendek dan sangat pendekpada tahun 2010 dari 36,8% menjadi 35,6%.Menurut provinsi, prevalensi balita pendek terendah terjadi di Provinsi DIYogyakarta (22,5%), DKI Jakarta (26,6%) dan Kepulauan Riau (26,9%). Sedangkanprovinsi dengan prevalensi tertinggi terjadi di Nusa Tenggara Timur (58,4%), PapuaBarat (49,2%) dan Nusa Tenggara Barat (48,3%).Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014menetapkan 4 sasaran pembangunan kesehatan, dimana salah satu sasaran yang harusdicapai adalah menurunkan prevalensi balita pendek menjadi 32%, sehingga adasebanyak 11 provinsi di Indonesia ( 33,3%) yang telah mencapai target tersebut padatahun 2010 seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.GAMBAR 3.12PREVALENSI STATUS GIZI BALITA PENDEK + SANGAT PENDEKMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 201054

Berikut ini disajikan tabel prevalensi gizi balita (TB/U) menurut jenis kelamin,tempat tinggal, pendidikan kepala keluarga dan tingkat pengeluaran rumah tangga.TABEL 3.2PREVALENSI (%) STATUS GIZI BALITA (TB/U)MENURUT KARAKTERISTIK RESPONDEN, RISKESDAS 2010Karakteristik RespondenSangatPendekPendekNormalJenisKelaminTempatTinggalLaki-Laki 19,0 18,3 62,7Perempuan 17,9 15,9 66,1Jumlah 18,5 17,1 64,4Perkotaan 16,1 15,3 68,6Perdesaan 20,9 19,1 60,1Jumlah 18,5 17,1 64,4Tidak pernah sekolah 24,6 17,3 58,0Tidak Tamat SD/MI 21,2 19,9 58,8PendidikanKepalaKeluargaTamat SD/MI 20,1 18,6 61,3Tamat SLTP/MTS 18,8 18,1 63,1Tamat SLTA/MA 16,4 14,8 68,6Tamat D1/D2/D3/PT 11,3 12,9 75,8Jumlah 18,5 17,1 64,4Kuintil 1 22,6 20,5 56,9TingkatPengeluaranRumahTangga perKapitaKuintil 2 20,8 18,1 61,1Kuintil 3 16,9 17,0 66,0Kuintil 4 15,3 15,4 69,3Kuintil 5 12,8 11,3 75,9Jumlah 18,5 17,1 64,4Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa prevalensi balita laki-laki pendek dansangat pendek lebih tinggi dibandingkan balita perempuan. Menurut tempat tinggal,prevalensi balita pendek dan sangat pendek lebih tinggi di perdesaan (masing -masing19,1% dan 20,9%) dibandingkan balita yang tinggal di perkotaan (masing-masing 15,3%dan 16,1%).Pada tabel yang sama dapat dilihat semakin tinggi pendidikan, prevalensi balitapendek dan sangat pendek semakin rendah. Demikian juga dengan tingkat pengeluaranrumah tangga bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita,semakin rendah prevalensi balita pendek dan sangat pendek. Dengan demikianprevalensi balita normal meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pengeluaranrumah tangga per kapita.55

Indikator antropometri lain untuk menilai status gizi balita yaitu berat badanmenurut tinggi badan (BB/TB). Gambar 3.13 berikut memperlihatkan proporsi balitaberdasarkan status gizi berat badan menurut tinggi badan pada tahun 2010.GAMBAR 3.13PREVALENSI STATUS GIZI BALITABERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (BB/TB)DI INDONESIA TAHUN 2010Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010Pada tahun 2010 terdapat 13,3% balita wasting (kurus) yang terdiri dari 7,3%balita kurus dan 6,0% sangat kurus. Dibandingkan tahun 2007, terjadi sedikitpenurunan persentase balita kurus pada tahun 2010 dari 13,6% menjadi 13,3%.Standar prevalensi balita kurus pada suatu populasi menurut WHO sebesar≤5%. Hal itu berarti masalah kekurusan di Indonesia belum memenuhi standar WHO.Demikian juga berdasarkan prevalensi menurut provinsi, seluruh provinsi di Indonesiabelum memenuhi standar WHO karena memiliki prevalensi balita kurus lebih dari 5%.Prevalensi balita kurus menurut provinsi disajikan pada Gambar 3.14 berikut ini.GAMBAR 3.14PREVALENSI BALITA KURUS DAN SANGAT KURUSMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 201056

Provinsi dengan prevalensi balita kurus terendah yaitu Provinsi KepulauanBangka Belitung (7,5%), Kepulauan Riau (8,0%) dan Sumatera Barat (8,2%).Sedangkan provinsi dengan prevalensi tertinggi terjadi di Jambi (20,0%), Bengkulu(17,8%) dan Maluku Utara (17,7%).Berikut ini disajikan prevalensi gizi balita (BB/TB) menurut jenis kelamin,tempat tinggal, dan tingkat pengeluaran rumah tangga.TABEL 3.3PREVALENSI (%) STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BB/TBMENURUT KARAKTERISTIK RESPONDEN, RISKESDAS 2010Karakteristik RespondenSangatKurusKurus Normal GemukJenisKelaminSTempatTinggalTingkatPengeluaranRumahTangga perKapitaLaki-Laki 6,3 7,3 72,7 13,8Perempuan 5,7 7,2 72,9 14,2Jumlah 6,0 7,3 72,8 14,0Perkotaan 5,4 7,1 72,9 14,6Perdesaan 6,6 7,4 72,6 13,4Jumlah 6,0 7,3 72,8 14,0Kuintil 1 6,6 8,1 71,6 13,7Kuintil 2 6,6 7,3 72,6 13,5Kuintil 3 6,3 6,9 73,1 13,6Kuintil 4 5,1 7,0 73,2 14,7Kuintil 5 4,3 6,3 74,4 14,9Jumlah 6,0 7,3 72,8 14,0Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa prevalensi balita kurus dan sangatkurus lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan balita perempuan. Menurut tempattinggal, prevalensi balita kurus dan sangat kurus lebih tinggi di perdesaan (masing -masing 6,6% dan 7,4%) dibandingkan balita yang tinggal di perkotaan (masing-masing5,4% dan 7,1%).Pada tabel yang sama dapat dilihat semakin tinggi tingkat pengeluaran rumahtangga per kapita, semakin rendah prevalensi balita kurus dan sangat kurus. Dengandemikian prevalensi balita dengan gizi normal meningkat seiring dengan meningkatnyatingkat pengeluaran rumah tangga per kapita.2. Status Gizi Penduduk DewasaGambaran status gizi pada kelompok umur >18 tahun dapat diketahui melaluiprevalensi gizi berdasarkan indikator Indeks Massa Tubuh (IMT). Status gizi padakelompok dewasa berusia di atas 18 tahun didominasi dengan masalah obesitas,walaupun masalah kurus juga masih cukup tinggi. Gambar 3.15 memperlihatkanprevalensi obesitas pada kelompok umur dewasa sebanyak 11,7% dan berat badan lebihsebesar 10,0%. Dengan demikian prevalensi kelompok dewasa kelebihan berat badan57

sebesar 21,7%. Angka kelebihan berat badan pada perempuan lebih tinggi dibandinglaki-laki yaitu 26,9% pada perempuan dan 16,3% pada laki-laki.GAMBAR 3.15PREVALENSI STATUS GIZI PENDUDUK DEWASA (>18 TAHUN)BERDASARKAN INDEKS MASSA TUBUHDI INDONESIA TAHUN 2010Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010Pada semua kelompok umur penduduk dewasa, kelebihan berat badan lebihtinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Rata-rata prevalensi kelebihan beratbadan relatif tinggi terdapat pada usia 35-59 tahun pada laki-laki maupun perempuan.Pada usia tersebut, sekitar sepertiganya mengalami kelebihan berat badan di kelompokperempuan dan sekitar seperlimanya di kelompok laki-laki. Pada Gambar 3.16 berikutini disajikan prevalensi berat badan lebih + obesitas pada penduduk usia > 18 tahunmenurut jenis kelamin dan kelompok umur.GAMBAR 3.16PREVALENSI KELEBIHAN BERAT BADAN PENDUDUK >18 TAHUN(BERAT BADAN LEBIH + OBESITAS) BERDASARKAN INDEKS MASSA TUBUHMENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 201058Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010Menurut laporan Riskesdas tahun 2010 provinsi dengan prevalensi kelebihanberat badan pada penduduk >18 tahun terendah yaitu Nusa Tenggara Timur (13,0%),Sulawesi Tenggara (16,3%) , dan Nusa Tenggara Barat (16,8%). Provinsi denganprevalensi kelebihan berat badan tertinggi yaitu Sulawesi Utara (37,1%), Kepulauan

Riau (30,8 %), dan Kalimantan Timur (29,4%). Sedangkan provinsi dengan prevalensiIMT normal tertinggi yaitu Sulawesi Tenggara (72,8%), Lampung (70,7%) dan Riau(69,4%).Berdasarkan karakteristik, masalah obesitas cenderung lebih tinggi padapenduduk yang tinggal di perkotaan, berpendidikan lebih tinggi dan pada kelompokstatus ekonomi yang tertinggi. Rincian status gizi pada balita dan dewasa menurutprovinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.5 sampai dengan Lampiran 3.9.C. MORBIDITASMorbiditas adalah angka kesakitan, dapat berupa angka insiden maupun angkaprevalens dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalamsuatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaianterhadap derajat kesehatan masyarakat.1. Pola 10 Penyakit Terbanyak di Rumah SakitPola 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di rumah sakit tahun 2010menurut Daftar Tabulasi Dasar (DTD) dapat dilihat pada gambar berikut ini.GAMBAR 3.1710 BESAR PENYAKIT PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKITTAHUN 2010Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, tahun 2012Diare dan Gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi)menduduki peringkat pertama penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di Indonesiatahun 2010 yaitu sebanyak 96.278 kasus dengan angka kematian ( Case FatalityRate/CFR) sebesar 1,92%. Selanjutnya diikuti oleh Demam Berdarah Dengue (DBD)sebanyak 79.239 kasus dengan CFR sebesar 1,29% dan Demam Tifoid dan Paratifoidsebanyak 55.098 kasus dengan CFR sebesar 2,06%. Dari ke-10 penyakit rawat inapterbanyak di atas, kemudian masing-masing penyakit dilihat proporsi kasusnyamenurut jenis kelamin pada gambar berikut ini.59

GAMBAR 3.18PROPORSI KASUS MENURUT JENIS KELAMINPADA 10 BESAR PENYAKIT PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKITTAHUN 2010Sumber: Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, tahun 2012Pada gambar di atas dapat dilihat proporsi kasus menurut jenis kelamin pada 10penyakit rawat inap terbesar. Dari 10 penyakit rawat inap terbanyak, proporsi kasuspada laki-laki terbesar yaitu cedera YDT lainnya YTT dan daerah badan multipel yaitusebesar 61,63% pada laki-laki dan cedera intrakranial yang sebesar 60,73% pada lakilaki.Sedangkan dari 10 penyakit rawat inap terbanyak, proporsi kasus padaperempuan terdapat pada penyulit kehamilan dan persalinan lainnya yaitu sebesar100% karena kasus ini hanya terjadi pada perempuan, kemudian diikuti Dispepsia yangsebesar 60,86% pada perempuan.Sepuluh jenis penyakit terbesar pada pasien rawat inap berbeda dengan 10 jenispenyakit rawat jalan, seperti yang terlihat pada Gambar 3.19 berikut ini.GAMBAR 3.1910 BESAR PENYAKIT PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKITTAHUN 2010Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, tahun 201260

Kasus penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit tahun 2010yaitu penyakit infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya yaitu sebanyak 525.512kasus dengan kasus baru sebesar 64,52%. Kemudian diikuti penyakit Hipertensiesensial (primer) sebanyak 325.112 kasus dengan kasus baru sebe sar 30,58% danpenyakit kulit dan jaringan subkutan lainnya sebanyak 247.179 kasus dengan kasusbaru sebesar 60,77%. Dari ke-10 penyakit rawat jalan terbanyak di atas, masing-masingpenyakit dilihat proporsi kasusnya menurut jenis kelamin pada gambar berikut.GAMBAR 3.20PROPORSI KASUS MENURUT JENIS KELAMINPADA 10 BESAR PENYAKIT PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKITTAHUN 2010Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, tahun 2012Dari 10 penyakit rawat jalan terbanyak di rumah sakit, di setiap penyakit dapatterlihat bahwa kasus pada pasien perempuan lebih besar daripada laki-laki. Proporsiperempuan terbanyak pada penyakit Diabetes Melitus sebesar 88,48% disusul penyakitHipertensi esensial (primer) sebesar 86,62 %, kemudian diikuti penyakit Tuberkulosisparu lainnya sebesar 84,28%. Sedangkan proporsi kasus penyakit pada laki-laki yangterbanyak dibandingkan ke-9 penyakit lainnya yaitu Cedera YDT lainnya YTT dandaerah badan Multipel sebesar 46,30%.2. Penyakit Menulara. Tuberkulosis ParuTuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksibakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orangyang telah terinfeksi basil TB. Bersama dengan Malaria dan HIV/AIDS, Tuberkulosismenjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalamMDGs.Tuberkulosis Paru juga merupakan salah satu emerging diseases. Indonesiatermasuk ke dalam kelompok high burden countries, menempati urutan ketiga setelah Indiadan China berdasarkan laporan WHO tahun 2009.61

Kasus Baru dan Prevalensi BTA PositifJumlah kasus baru BTA+ yang ditemukan pada tahun 2011 sebesar 197.797 kasus.Jumlah tersebut lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 183.366 kasus.Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan JawaTimur.Menurut jenis kelamin, sebesar 59,3% kasus BTA+ yang ditemukan berjenis kelaminlaki-laki dan 40,7% kasus berjenis kelamin perempuan. Seluruh kasus di 33 provinsi diIndonesia lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Disparitas palingtinggi antara laki-laki dan perempuan terjadi di Aceh, yaitu 65,9% penderita laki-laki dan34,1%-nya merupakan penderita perempuan.Menurut kelompok umur, kasus baru yang ditemukan paling banyak pada kelompokumur 25-34 tahun yaitu sebesar 22,3% diikuti kelompok umur 35-44 tahun sebesar 19,3%dan pada kelompok umur 45-54 tahun sebesar 18,9%. Pada seluruh kelompok umurtersebut penderita laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, kecuali pada kelompokumur 0-14 tahun penderita perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.Berdasarkan data WHO Report 2011 Global Tuberculosis Control, angka insidenssemua tipe TB tahun 2011 sebesar 189 per 100.000 penduduk, mengalami penurunandibanding tahun 1990 yang sebesar 343 per 100.000 penduduk. Demikian juga denganangka prevalensi tuberkulosis yang berhasil diturunkan hampir sepertiganya dari 423 per100. 000 penduduk menjadi 289 per 100.000 penduduk pada tahun 2011. Sejalan denganitu, angka mortalitas akibat penyakit TB juga berhasil diturunkan hampir separuhnya dari51 per 100.000 penduduk pada tahun 1990 menjadi 27 per 100.000 penduduk pada tahun2011. Hal tersebut membuktikan bahwa Program pengendalian TB yang selama inidilakukan berhasil menurunkan angka insidens dan prevalensi akibat penyakit TB.Riskesdas 2010 menyajikan period prevalence TB yang terdiri dari kelompok yangpernah didiagnosis (D) dan yang memiliki gejala klinis (G). Laporan Riskesdas 2010menyebutkan bahwa untuk memperoleh indikator prevalensi TB Paru 2009/2010 yangpernah didiagnosis (D) kepada penduduk ditanyakan apakah pernah didiagnosismenderita Tuberkulosis Paru melalui pemeriksaan dahak dan/atau foto paru olehtenaga kesehatan/nakes, seperti dokter/perawat/bidan selama 12 bulan terakhir.Sedangkan untuk memperoleh indikator Prevalensi TB Paru 2009/2010 berdasarkangejala klinis (G) atau suspek TB, maka penduduk yang menj awab tidak pernahdidiagnosis Tuberkulosis Paru kemudian ditanyakan apakah selama 12 bulan terakhirpernah menderita batuk berdahak selama dua minggu atau lebih dan disertai satu ataulebih gejala seperti dahak bercampur darah/batuk berdarah, berat badan menurun,berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam lebih dari satu bulan.Berdasarkan pertanyaan tersebut, pada tahun 2010 didapatkan prevalensi TB paruberdasarkan diagnosis (D) sebesar 725 per 100.000 penduduk di Indonesia. Provinsi denganprevalensi TB tertinggi yaitu Papua sebesar 1.441 per 100.000 penduduk diikuti olehBanten sebesar 1.282 per 100.000 penduduk, dan Sulawesi Utara sebesar 1.221 per 100.000penduduk. Sedangkan prevalensi terendah terdapat di Provinsi Lampung sebesar 270 per100.000 penduduk, diikuti oleh Bali sebesar 306 per 100.000 penduduk, dan DI Yogyakarta62

sebesar 311 per 100.000 penduduk. Prevalensi TB Paru menurut provinsi berdasarkandiagnostik dan gejala dapat dilihat di Lampiran 3.14.Berikut ini disajikan prevalensi TB paru menurut karakteristik responden.TABEL 3.4PERIOD PREVALENCE TB (D) DAN PERIOD PREVALENCE SUSPEK TB (G)PADA PENDUDUK > 15 TAHUN MENURUT KARAKTERISTIK, RISKESDAS 2010Tempat TinggalKarakteristik RespondenPeriod Prevalence (%)Perkotaan 0,703 2,320Perdesaan 0,750 3,182Tidak sekolah 1,041 4,074Tidak Tamat SD 0,974 3,948Tingkat Pendidikan Tamat SD 0,904 3,060Tamat SMP 0,566 2,305Tamat SMA 0,455 1,922Tamat SMA Plus 0,535 1,366Kuintil 1 0,733 3,012DGTingkat Pengeluaranper KapitaKuintil 2 0,707 2,870Kuintil 3 0,768 2,745Kuintil 4 0,801 2,516Sumber: Riskesdas 2010, Badan Litbangkes, Kemenkes RIKuintil 5 0,607 2,410Pada tabel di atas nampak bahwa period prevalence TB (D) di perdesaan lebih tinggidibandingkan di perkotaan. Prevalensi TB berdasarkan diagnosis menunjukkankecenderungan penurunan seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan. Selain itu jugaterdapat kecenderungan penurunan prevalensi TB berdasarkan gejala klinis seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan. Prevalensi TB berdasarkan gejala klinis jugamenunjukkan penurunan seiring dengan peningkatan tingkat pengeluaran per kapita.Pada awal tahun 1995 WHO telah merekomendasikan strategi DOTS (DirectlyObserved Treatment Short-course) sebagai strategi dalam penanggulangan TB dantelah terbukti sebagai strategi penanggulangan yang secara ekonomis paling efektif(cost-efective), yang terdiri dari 5 komponen kunci, yaitu: 1) Komitmen politis; 2)Pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya; 3) Pengobatan jangka pendekyang standar bagi semua kasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat, termasukpengawasan langsung pengobatan; 4) Jaminan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis(OAT) yang bermutu; dan 5) Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampumemberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program secarakeseluruhan. Pengembangan strategi DOTS telah dilaksanakan di seluruh provinsi (33provinsi) pada 497 kabupaten/kota yang ada. Pada fasilitas pelayanan kesehatan,strategi DOTS telah dilaksanakan di Puskesmas (96%) dan di Rumah Sakit (40%) baikRumah Sakit Pemerintah, Swasta, BUMN, TNI-POLRI, B/BPKPM dan RSTP.63

Proporsi pasien baru BTA positif di antara semua kasusProporsi pasien baru BTA positif di antara semua kasus adalah persentasepasien baru BTA positif di antara semua pasien TB paru tercatat. Indikator inimenggambarkan prioritas penemuan pasien TB yang menular di antara seluruh pasienTB paru yang diobati. Angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65%. Apabilaproporsi pasien baru BTA positif di bawah 65% maka hal itu menunjukkan mutudiagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasienyang menular (pasien BTA Positif).GAMBAR 3.21PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARUDI INDONESIA TAHUN 2007-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada Gambar 3.21 di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2007 sampai dengantahun 2011 proporsi pasien baru BTA positif di antara seluruh kasus belum mencapaitarget yang diharapkan meskipun tidak terlalu jauh berada di bawah target (yangsebesar 65%). Hal itu mengindikasikan kurangnya prioritas menemukan kasus BTApositif. Namun, menurut provinsi, terdapat beberapa provinsi yang telah mencapaitarget tersebut seperti yang terlihat pada Gambar 3.22.Pada tahun 2011 proporsi BTA positif di antara seluruh kasus TB Paru tertinggidicapai oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (94%) , Jambi (92%) dan Gorontalo (92%).Sedangkan capaian terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta (33%), Papua Barat (36%) danPapua (36%) . Sebanyak 21 dari 33 provinsi (63,6%) telah mencapai target lebih dari65%.64

GAMBAR 3.22PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUSMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011Proporsi kasus TB anakSumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Proporsi kasus TB anak adalah persentase pasien TB anak umur 0-14 tahun diantara seluruh pasien TB tercatat. Angka ini sebagai salah satu indikator untukmenggambarkan ketepatan dalam mendiagnosis TB pada anak. Angka yang ditoleransiberkisar 5-15%. Bila angka tersebut kurang dari 5% kemungkinan terjadi under-diagnosis.Sebaliknya, jika lebih dari 15% kemungkinan terjadi overdiagnosis.Sebelum tahun 2008, pencatatan dan pelaporan program TB belum mempunyaiformat yang memuat variabel anak secara rinci sehingga kasus TB anak pada tahuntersebut tidak terlaporkan.GAMBAR 3.23PROPORSI TB ANAK DI ANTARA SEMUA KASUS TB PARUTAHUN 2008-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada Gambar 3.23, terlihat proporsi TB anak di antara semua kasus dari tahun 2008– 2011 berada dalam batas normal, namun jika dilihat pada tingkat provinsi seperti dapatdilihat pada Gambar 3.24, menunjukkan proporsi yang sangat bervariasi, berkisar antara1,8% dan 15,8%.65

GAMBAR 3.24PROPORSI TB ANAK DI ANTARA SEMUA KASUS TB PARUMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Gambar 3.24 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terdapat variasi proporsiTB anak dibanding semua kasus yang diobati. Pada tahun 2011, provinsi dengan proporsilebih dari 15% adalah Jawa Barat. Hal itu mengindikasikan adanya kemungkinan overdiagnosis.Sedangkan sekitar setengah provinsi di Indonesia (17 provinsi) memiliki proporsiTB anak

GAMBAR 3.25ANGKA NOTIFIKASI KASUS BTA+ DAN SELURUH KASUSPER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Gambar 3.26 menunjukkan besarnya angka notifikasi atau case notification rate(CNR) kasus baru BTA positif per provinsi tahun 2011 yang secara nasional terjadipeningkatan dibandingkan dengan tahun 2010. Provinsi dengan angka capaiantertinggi adalah Sulawesi Utara sedangkan yang terendah D.I.Yogyakarta.GAMBAR 3.26ANGKA NOTIFIKASI KASUS BARU TB PARU BTA+PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Angka Penemuan KasusSalah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case DetectionRate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobatiterhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayahtersebut. Berikut ini ditampilkan angka penemuan kasus tahun 2006-2011.67

GAMBAR 3.27ANGKA PENEMUAN KASUS (CASE DETECTION RATE) TB PARU BTA+DI INDONESIA TAHUN 2006-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada Gambar 3.27 terlihat kecenderungan peningkatan angka penemuan kasusBTA+ sejak 2007 sampai tahun 2011. WHO menetapkan standar angka penemuan kasussebesar 70%. Dengan demikian sejak tahun 2006 sampai tahun 2011, Indonesia telahmencapai standar tersebut, kecuali pada tahun 2007 dengan angka penemuan kasus sedikitdi bawah target. Sedangkan Kemenkes menetapkan target Renstra minimal 75% untukangka penemuan kasus pada tahun 2011. Berdasarkan hal tersebut, capaian angkapenemuan kasus tahun 2011 yang sebesar 83,5% juga telah memenuhi target Renstra.Pencapaian CDR TB Paru menurut provinsi tahun 2011 disajikan pada Gambar 3.28berikut ini.GAMBAR 3.28ANGKA PENEMUAN KASUS (CASE DETECTION RATE) TB PARU BTA+MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Menurut provinsi, penemuan kasus TB BTA+ tertinggi terdapat di Provinsi SulawesiUtara sebesar 111,0%, diikuti DKI Jakarta sebesar 86,2% dan Maluku sebesar 84,3%.Sedangkan provinsi dengan CDR terendah adalah Kalimantan Tengah sebesar 33,1%,diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar 35,3% dan Riau sebesar 35,6%. Pada gambar di atasnampak hanya 8 provinsi (24%) yang telah memenuhi target Renstra untuk CDR TB Paru68

pada tahun 2011, yaitu Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Maluku, Sulawesi Tenggara,Gorontalo, Banten, Sumatera Utara dan Jawa Barat. Dari 33 provinsi, delapan provinsitersebut juga telah memenuhi standar WHO 70%.b. HIV & AIDSHIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi HumanImmunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebutmenyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangatmudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIVpositif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitupada layanan Voluntary, Counseling, and Testing (VCT), sero survey, dan Survei TerpaduBiologis dan Perilaku (STBP). Pada tahun 2011, terdapat 278.608 orang pada layanan VCTyang ikut konseling dan menjalani tes, sebanyak 21.031 orang dinyatakan HIV positif.Dengan demikian positive rate di layanan VCT pada tahun 2011 sebesar 7,5%, lebih rendahdibandingkan tahun 2010 yang sebesar 10,4%.Perkembangan kasus HIV positif sejak 2005 sampai dengan tahun 2011 disajikanpada Gambar 3.29 berikut ini.GAMBAR 3.29JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIFDI INDONESIA TAHUN 2005 – 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Sejak tahun 2005 terjadi peningkatan kasus baru HIV positif dari 859 kasus menjadi21.031 kasus pada tahun 2011. Sedangkan jumlah kasus AIDS kumulatif sampai denganDesember 2011 sebesar 29.879 kasus. Gambar berikut menampilkan kasus baru dankumulatif penderita AIDS yang terjadi sampai dengan tahun 2011.69

GAMBAR 3.30JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENDERITA AIDSYANG TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATANDI INDONESIA TAHUN 2001 – 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas nampak adanya kecenderungan peningkatan penemuankasus baru sejak 2001 sampai tahun 2010. Peningkatan kasus yang cukup besar terjadipada tahun 2004, 2005, 2008, dan tahun 2010. Dibandingkan tahun 2010, terjadipenurunan penemuan kasus baru pada tahun 2011 dari 5.744 menjadi 4.162 kasus.Menurut provinsi, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan penemuan kasusbaru AIDS tertinggi pada tahun 2011, yaitu sebesar 1.122 kasus, diikuti oleh Papua danJawa Timur yang masing-masing sebesar 601 dan 520 kasus. Sedangkan 4 provinsimelaporkan tidak adanya penemuan kasus baru pada tahun 2011 yaitu KalimantanTengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Gambar 3.31 berikut inimenyajikan sepuluh provinsi dengan jumlah kasus baru penderita AIDS terbanyakpada tahun 2011.GAMBAR 3.31JUMLAH KASUS BARU PENDERITA AIDS10 PROVINSI TERTINGGI DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Menurut jenis kelamin, persentase kasus baru AIDS tahun 2011 pada kelompoklaki-laki lebih besar dibandingkan persentase pada kelompok perempuan yaitu sebesar63,1% berbanding 34,0%.70

GAMBAR 3.32PROPORSI KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMINDI INDONESIA TAHUN 2005-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Catatan: terdapat penderita yang tidak diketahui jenis kelaminnyaWalaupun pada tahun 2011 proporsi kasus baru AIDS pada kelompok penderitalaki-laki masih lebih besar daripada perempuan, namun gambar di atasmemperlihatkan proporsi penderita perempuan semakin lama cenderung semakinmeningkat. Sebaliknya, proporsi penderita laki-laki semakin lama semakin menurun.Hal itu berarti laju peningkatan penderita baru AIDS perempuan lebih tinggidibandingkan pada laki-laki.Pada Gambar 3.33 disajikan penderita AIDS menurut kelompok umur.GAMBAR 3.33PERSENTASE KASUS BARU AIDS MENURUT KELOMPOK UMURDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 201271

Gambaran kasus baru AIDS menurut kelompok umur menunjukkan bahwasebagian besar kasus baru AIDS terdapat pada usia 20-29 tahun, 30-39 tahun, dan 40-49 tahun. Kelompok umur tersebut memang termasuk ke dalam kelompok usiaproduktif yang juga aktif secara seksual dan termasuk kelompok umur yangmenggunakan NAPZA suntik.HIV/AIDS dapat ditularkan melalui beberapa cara penularan, yaitu hubunganseksual lawan jenis (heteroseksual), hubungan sejenis melalui Lelaki Seks denganLelaki (LSL), penggunaan alat suntik secara bergantian, transfusi darah dan dari ibuke anak. Berikut ini disajikan persentase kasus AIDS menurut cara penularan tersebut.GAMBAR 3.34PERSENTASE KASUS AIDS MENURUT FAKTOR RISIKODI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas nampak bahwa hubungan heteroseksual masih merupakancara penularan dengan persentase tertinggi pada kasus AIDS yaitu sebesar 71,0%,diikuti oleh Injecting Drug User (IDU) sebesar 18,7% dan LSL sebesar 3,9%.Angka kematian (Case Fatality Rate) akibat AIDS pada periode 2000-2011secara umum cenderung menurun seperti Gambar 3.35 berikut ini. Pada tahun 2011CFR AIDS di Indonesia sebesar 2,4%.GAMBAR 3.35ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDSDI INDONESIA TAHUN 2000-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 201272

AIDS.Tabel berikut ini memuat informasi capaian indikator MDG’s mengenai HIVTABEL 3.5TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA KEMENKES DAN MDG’sTENTANG HIV AIDS TAHUN 2011Indikator Target Pencapaian 2011Prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15-49

Sejak tahun 2007 sampai 2011, angka cakupan penemuan pneumonia balitaberkisar antara 23%-28%. Selama kurun waktu tersebut cakupan penemuanpneumonia tidak pernah mencapai target nasional.Cakupan penemuan pneumonia balita sejak tahun 2007 hingga tahun 2010cenderung menurun. Pada tahun 2011 mengalami sedikit peningkatan dari 23%menjadi sebesar 23,98%. Berikut ini ditampilkan angka cakupan penemuan pneumoniabalita menurut provinsi tahun 2011.GAMBAR 3.37CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA BALITAMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada tingkat provinsi, hanya Nusa Tenggara Barat yang melampaui target 70%pada tahun 2011 yaitu sebesar 72,76%. Tiga provinsi dengan cakupan penemuanpneumonia pada balita tertinggi berturut-turut yaitu Provinsi Nusa Tenggara Baratsebesar 72,76%, DKI Jakarta sebesar 45,68%, dan Jawa Barat sebesar 39,11%.Sedangkan tiga provinsi dengan cakupan terendah yaitu Provinsi Kalimantan Tengahsebesar 2,82%, Maluku Utara sebesar 3,88%, dan Aceh sebesar 4,30%. Provinsi PapuaBarat dan Papua tidak melaporkan data pneumonia pada balita. Data cakupan masingmasingprovinsi menurut kelompok umur terdapat pada Lampiran 3.17.d. KustaKusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteriMycobacterium leprae. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan kustamenjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak,dan mata.Pada tahun 2000, dunia (termasuk Indonesia) telah berhasil mencapai statuseliminasi. Eliminasi didefinisikan sebagai pencapaian jumlah penderita terdaftarkurang dari 1 kasus per 10.000 penduduk. Dengan demikian, sejak tahun tersebut di74

tingkat dunia maupun nasional, kusta bukan lagi menjadi masalah kesehatan bagimasyarakat.Sejak tercapainya status eliminasi kusta, situasi kusta di Indonesiamenunjukkan kondisi yang relatif statis. Hal ini dapat terlihat dari angka penemuankasus baru kusta yang berkisar antara 7 hingga 8 per 100.000 penduduk per tahunnya.Begitu pula halnya dengan angka prevalensi kusta yang berkisar antara 0,8 hingga 1,0per 10.000 penduduk. Situasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.GAMBAR 3.38ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR)TAHUN 2007-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada tahun 2011 dilaporkan terdapat 20.023 kasus baru kusta, terdiri darikasus tipe Multi Basiler sebanyak 16.099 kasus dan tipe Pausi Basiler sebanyak 3.924kasus dengan Newly Case Detection Rate (NCDR) sebesar 8,3 per 100.000 penduduk.Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (DitjenPP&PL) telah menetapkan 33 provinsi di Indonesia ke dalam 2 kelompok beban kusta,yaitu provinsi dengan beban kusta tinggi (high endemic) dan beban kusta rendah (lowendemic). Provinsi dengan high endemic jika NCDR > 10 per 100.000 penduduk ataujumlah kasus baru lebih dari 1.000, sedangkan low endemic jika NCDR < 10 per100.000 penduduk atau jumlah kasus baru kurang dari 1.000 kasus.Pada Gambar 3.39 terlihat bahwa terdapat sebanyak 14 provinsi ( 42,4%) yangtermasuk dalam beban kusta tinggi. Sebanyak 19 provinsi lainnya (57,6%) termasukdalam beban kusta rendah.75

GAMBAR 3.39ANGKA PENEMUAN KASUS BARU PER 100.000 PENDUDUKMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru dapat diukur dari tinggi rendahnyaproporsi cacat tingkat II, sedangkan untuk mengetahui tingkat penularan dimasyarakat digunakan indikator proporsi anak (0-14 tahun) di antara penderita baru.Proporsi cacat tingkat II pada tahun 2011 sebesar 10,11%. Sedangkan proporsi anak diantara penderita baru pada tahun 2011 sebesar 11,97%.GAMBAR 3.40PROPORSI CACAT TINGKAT IIDAN PROPORSI ANAK DI ANTARA KASUS BARU KUSTADI INDONESIA TAHUN 2001-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada kurun waktu 2001-2011 terjadi kecenderungan peningkatan proporsi cacattingkat II. Kecenderungan peningkatan proporsi pada anak nampak dari tahun 2005sampai dengan tahun 2011. Data/informasi menurut provinsi terkait penyakit kustaterdapat pada Lampiran 3.20 dan Lampiran 3.21.e. DiarePenyakit Diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakanpenyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Laporan Riskesdastahun 2007 menunjukkan bahwa penyakit Diare merupakan penyebab kematian nomor76

satu pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%), sedangkan pada golongan semua umurmerupakan penyebab kematian yang ke empat (13,2%).Selain sebagai penyebab kematian, angka kesakitan penyakit Diare juga masihcukup tinggi walaupun pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan yaitu dari 423per 1.000 penduduk pada tahun 2006 turun menjadi 411 per 1.000 penduduk padatahun 2010.Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare masih sering terjadi terutama di daerah yangpengendalian faktor risikonya masih rendah. Dari tahun ke tahun kejadian KLB Diaresangat bervariasi, tetapi pada Tahun 2011 KLB Diare berhasil turun dengan signifikan.Pada tahun 2010 terjadi KLB Diare di 26 lokasi yang tersebar di 11 provinsi dan padatahun 2011 terjadi KLB di 19 lokasi yang tersebar di 15 provinsi. Berikut ini disajikangambaran distribusi provinsi dengan KLB Diare pada tahun 2011.GAMBAR 3.41KLB DIARE MENURUT PROVINSIDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada Gambar 3.42 disajikan kecenderungan CFR Diare pada periode tahun2007-2011.GAMBAR 3.42CASE FATALITY RATE (CFR) PADA KLB DIAREDI INDONESIA TAHUN 2007–2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas terlihat adanya peningkatan CFR yang cukup signifikanpada tahun 2007-2008, dari 1,79% menjadi 2,94%. Angka ini terus menurun menjadi77

0,4% pada tahun 2011. Penurunan ini dapat disebabkan oleh adanya perbaikanpenatalaksanaan kasus Diare.Pada tahun 2010 dan 2011 terdapat 7 provinsi yang setiap tahun mengalamiKLB Diare yaitu Jawa Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Aceh, Banten, Jawa Tengah danJawa Timur. Target CFR saat KLB Diare diharapkan < 1%. Pada tahun 2010 CFRtertinggi terjadi di Kab. Paniai Provinsi Papua yaitu 21,62% dan pada tahun 2011 CFRtertinggi terjadi di Provinsi Gorontalo yaitu 7.69%. Hal ini terjadi pada umumnyakarena penderita terlambat memperoleh pertolongan, yang antara lain akibat letakgeografis yang sulit dan biasanya jauh dari sarana pelayanan kesehatan.Dari 15 provinsi yang terkena KLB diare tahun 2011, jumlah tertinggi penderitaterjadi di Kepulauan Riau yang menyerang 1.426 orang. Sedangkan di Provinsi JawaBarat, Banten, dan Sulawesi Barat KLB diare menyerang lebih dari 200 jiwa.3. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)a. Tetanus NeonatorumTetanus Neonatorum (TN) disebabkan oleh basil Clostridium tetani, yang masukke tubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang salah satunyadisebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak steril. Kasus TN banyakditemukan di negara berkembang khususnya dengan cakupan persalinan oleh tenagakesehatan yang rendah.Pada tahun 2011, dilaporkan terdapat 114 kasus TN dengan jumlah meninggal69 kasus. Dengan demikian, Case Fatality Rate (CFR) Tetanus Neonatorum pada tahun2011 sebesar 60,5%. Pada tahun 2011, kasus TN tersebut terjadi di 15 provinsi dengan13 provinsi melaporkan adanya kasus meninggal.Gambaran kasus menurut faktor risiko status imunisasi menunjukkkan bahwasebagian kasus terjadi pada kelompok yang tidak diimunisasi yaitu 67 kasus (59%).Menurut faktor risiko penolong persalinan, 77 kasus (68%) ditolong oleh penolongpersalinan tradisional, misalnya dukun. Distribusi kasus menurut cara perawatan talipusat, sebagian kasus dilakukan perawatan tali pusat tradisional yaitu 57 kasus (50%).Gambaran kasus Tetanus Neonatorum beserta persentase kasus berdasarkan faktorrisiko menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.22.b. CampakPenyakit campak disebabkan oleh virus campak, golongan Paramyxovirus.Penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet (ludah)orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak usiapra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akanmendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.Pada tahun 2011 dilaporkan terdapat 21.893 kasus campak. Jumlah kasusmeninggal sebanyak 9 kasus, yang dilaporkan dari 2 provinsi, yaitu Banten 5 kasus danSulawesi Tengah 4 tengah. Incidence Rate pada tahun 2011 sebesar 9,22 per 100.000penduduk. Incidence Rate tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 54,93per 100.000 penduduk, kemudian DKI Jakarta sebesar 43,72 per 100.000 penduduk dan78

DI Yogyakarta sebesar 37,13 per 100.000 penduduk. Incidence Rate terendah terdapatdi Maluku sebesar 0,0 per 100.000 penduduk ( yang melaporkan tidak ada kasus diprovinsi tersebut), Sulawesi Barat sebesar 0,26 per 100.000 penduduk, dan NusaTenggara Barat sebesar 0,67 per 100.000 penduduk.GAMBAR 3.43INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK PER 100.000 PENDUDUKMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada tahun 2011, jumlah KLB campak yang terjadi sebanyak 328 KLB denganjumlah kasus sebanyak 3.846 kasus. Frekuensi KLB campak tertinggi terjadi di JawaBarat (58 kejadian) dan Jawa Tengah (37 kejadian). Untuk jumlah kasus KLB campak,kasus terbanyak terdapat di Jawa Barat (508 kasus) dan Sulawesi Tengah (483 kasus).Jumlah kasus yang meninggal pada KLB campak tersebut sebanyak 10 kasus yangdilaporkan dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.Data/informasi mengenai penyakit campak menurut provinsi terdapat padaLampiran 3.23 sampai Lampiran 3.27.c. DifteriPenyakit difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yangmenyerang sistem pernapasan bagian atas. Penyakit difteri pada umumnya menyeranganak-anak usia 1-10 tahun.Jumlah kasus difteri pada tahun 2011 sebanyak 806 kasus dengan jumlah kasusmeninggal sebanyak 38 kasus. CFR difteri pada tahun 2011 sebesar 4,71%. Dari 18provinsi yang melaporkan adanya kasus difteri, kasus tertinggi terjadi di Jawa Timursebanyak 663 kasus (82,3%), diikuti oleh Kalimantan Timur dan Jawa Barat masing -masing sebanyak 52 kasus (6,5%) dan 45 kasus (5,6%).Gambaran kasus menurut kelompok umur pada tahun 2011 menunjukkanjumlah kasus terbanyak pada kelompok umur 4-9 tahun sebanyak 37% (299 kasus),kemudian diikuti oleh kelompok umur 1-3 tahun sebanyak 28% (224 kasus).79

GAMBAR 3.44PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMURDI INDONESIA TAHUN 201116%3%28% 14 Tahun16%37%Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Gambaran penyakit difteri menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.28dan Lampiran 3.29.d. Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut)Polio adalah salah satu penyakit menular yang termasuk PD3I. Penyakit inidisebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf hingga penderitamengalami kelumpuhan. Penyakit yang pada umumnya menyerang anak berusia 0-3tahun ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher,serta sakit di tungkai dan lengan.AFP merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunankekuatan otot tanpa penyebab yang jelas kemudian berakibat pada kelumpuhan.Sedangkan Non Polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus Poliosampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus Polio. KementerianKesehatan menetapkan Non Polio AFP Rate minimal 2/100.000 populasi anak usia < 15tahun. Pada tahun 2011, secara nasional Non Polio AFP Rate sebesar 2.76/100.000populasi anak < 15 tahun.GAMBAR 3.45NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK < 15 TAHUNDI INDONESIA TAHUN 201180Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012

Pada tahun 2011 hampir seluruh provinsi telah mencapai target non polio AFPrate >2 kecuali Papua dengan non polio AFP rate sebesar 1,71 per 100.000 penduduk

Dibandingkan tahun 2010, pada tahun 2011 kabupaten dengan endemisitas sangattinggi (API 10 -50) sangat berkurang. Bahkan pada tahun 2011 tidak terdapat lagikabupaten/kota dengan API >50 per 1.000 penduduk. Sedangkan persentasekabupaten/kota berdasarkan tingkat endemisitasnya pada tahun 2009 sampai 2011dapat dilihat pada gambar di bawah ini.GAMBAR 3.47PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITASTahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Dari Gambar 3.46 dan Gambar 3.47 terlihat penurunan jumlah daerah endemistinggi dimana pada tahun 2009 kabupaten/kota yang termasuk daerah endemis tinggisebanyak 24,1%, pada tahun 2010 turun menjadi 16,97% dan terus menurun padatahun 2011 menjadi sebesar 12%.1) Angka Kesakitan MalariaSecara nasional kasus malaria selama tahun 2005 – 2011 cenderung menurunyaitu pada tahun 2005 angka Annual Paracite Incidence (API/Insidens parasit malaria)sebesar 4,10 per 1.000 penduduk menjadi 1,75 per 1.000 penduduk pada tahun 2011.Sementara target Rencana Strategi Kementerian Kesehatan untuk API tahun 2011

GAMBAR 3.48ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API)PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2000-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Menurut provinsi, sebanyak 19 dari 33 provinsi (57,6%) yang mencapai targetRenstra Kemenkes 2011. Tiga provinsi dengan API tertinggi yaitu Papua Barat (33,3per 1.000 penduduk), Papua (23,3) dan Nusa Tenggara Timur (14,8). Se dangkan 5provinsi dengan API < 0,1 yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten danBali. DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang melaporkan tidak ada kasusmalaria.Terdapat 2 jenis tes sediaan darah untuk mendeteksi penyakit malaria yaitupemeriksaan mikroskopis dan Rapid Diagnostic Test (RDT). Pemeriksaan mikroskopismenghasilkan hasil tes sediaan darah lebih akurat dibandingkan RDT. Di dua provinsiseluruh sediaan darah telah dites dengan pemeriksaan mikroskopis, yaitu di JawaTimur dan Maluku. Sebaliknya, di Provinsi Bali seluruh sediaan darah ditesmenggunakan RDT. Secara nasional, sebesar 79,3% sediaan darah dites denganpemeriksaan mikroskopis dan 20,7% dites dengan RDT.Informasi lengkap mengenai jumlah kasus malaria, jenis tes sediaan darah, danangka kesakitan per provinsi tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 3.33 danLampiran 3.34.2). Jumlah Kasus pada KLB MalariaPada tahun 2011 masih terjadi peningkatan kasus maupun KLB malaria di 9kabupaten/kota di 7 provinsi. Upaya penanggulangan dengan pengobatan massal, MassBlood Survey (MBS), penyemprotan rumah, penyelidikan vektor penyakit dan tindakanlain misalnya pengeringan tempat perkembangbiakan nyamuk telah dilakukan denganbaik.Dari Gambar 3.49 dapat dilihat, laporan adanya KLB malaria berasal dariProvinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur,Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara.83

GAMBAR 3.49PETA SEBARAN KASUS KLB MALARIA DI INDONESIATAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012b.Demam Berdarah Dengue (DBD)Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virusdengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genusAedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Aedes aegypti adalah vektor yangpaling banyak ditemukan menyebabkan penyakit ini. Nyamuk dapat membawa virusdengue setelah menghisap darah orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Sesudahmasa inkubasi virus di dalam nyamuk selama 8-10 hari, nyamuk yang terinfeksi dapatmentransmisikan virus dengue tersebut ke manusia sehat yang digigitnya.Pada tahun 2011, jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 65.725kasus dengan jumlah kematian 597 orang (IR= 27,67 per 100.000 penduduk dan CFR=0,91%). Angka insidens (IR) tertinggi terdapat di Provinsi Bali, yaitu 86,33 kasus per100.000 penduduk dan terendah di Provinsi Papua Barat dan Papua yang melaporkantidak adanya kasus DBD. Sedangkan angka kematian (CFR) tertinggi adalah ProvinsiSulawesi Barat sebesar 2,44 %, dan angka kematian terendah DKI Jakarta(CFR=0,05%).Selama tahun 2011 terdapat 13 kabupaten/kota dari 7 provinsi yang melaporkanterjadinya KLB DBD yaitu Kab. Labuhan Batu (Sumatera Utara), Kab. Limapuluhkota(Sumatera Barat), Kab. Karimun (Kep ulauan Riau), Kab. Rokan Hilir (Riau), Kab .Kuantan Sengigi (Riau) dan Kab. Bengkalis (Riau), Kota Jambi (Jambi),Kab.Batanghari (Jambi), Kab. Muaro Jambi (Jambi), Kab. Tanjung Jabung Timur(Jambi), Kab. Lampung Utara (Lampung), Kab. Maluku Tenggara (Maluku) dan Kota84

Tual (Maluku). Pemetaan Angka Kesakitan ( Incidence Rate) DBD menurut provinsitahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 3.50 berikut ini.GAMBAR 3.50ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUKDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Target rencana strategi Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan DBDtahun 2011

Pada tahun 2011 terdapat 5 provinsi yang memiliki Angka Kematian ( CFR)akibat DBD tinggi (> 2%) yaitu Provinsi Riau, Jambi, Gorontalo, Sulawesi Barat danNusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya peningkatankualitas pelayanan kesehatan, manajemen tata laksana penderita di sarana-saranapelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumahsakit dan puskesmas (dokter, perawat dan lain -lain) termasuk peningkatan saranasaranapenunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di sarana-saranapelayanan kesehatan.Kecenderungan jumlah kasus dan jumlah kematian akibat DBD di Indonesiatahun 2002 sampai 2011 dapat dilihat pada Gambar 3.52 berikut ini.GAMBAR 3.52JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM BERDARAH DENGUEDI INDONESIA TAHUN 2002-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pola perkembangan DBD pada tahun 2011 secara nasional menunjukkanterjadinya penurunan kasus dan kematian DBD dibandingkan tahun 2010. Pola grafikdi atas memperlihatkan perbedaan perjalanan jumlah kasus DBD antara tahun 2009-2011 dibandingkan tahun 2002-2007 dimana pada tahun 2002-2007 menunjukkankecenderungan peningkatan kasus, sedangkan pada tahun 2009-2011 mengalamikecenderungan penurunan kasus DBD.Sejalan dengan penurunan jumlah/angka kesakitan maupun kematian, jumlahkabupaten/kota terjangkit DBD pada tahun 2011 juga mengalami penurunan, dari 400kab/kota (84,4%) pada tahun 2010 turun menjadi 374 kab/kota (75 ,2%) pada tahun2011.Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait dengan penyakit DBD dapatdilihat pada Lampiran 3.35 dan Lampiran 3.36.c. ChikungunyaChikungunya adalah penyakit infeksi akut yang ditandai gejala utama demam,ruam/bercak-bercak kemerahan di kulit dan nyeri persendian, penyakit ini disebabkanoleh infeksi virus Chik yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedesalbopictus.86

Demam chik dijumpai terutama di daerah tropis/subtropis dan seringmenimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chikyaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasinyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadipada musim penghujan. Pada Gambar 3.53 tampak terjadinya penurunan jumlah kasuschikungunya yang dilaporkan pada tahun 2011 sebesar 2.998 kasus dibandingkantahun 2009 dan 2010 yang sebanyak 83.756 dan 52.703 kasus.GAMBAR 3.53JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIATAHUN 2007-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Sebesar 2.998 kasus dilaporkan dari 12 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat,Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB,Gorontalo dan Sulawesi Barat dengan rincian seperti pada Gambar 3.54 berikut ini.GAMBAR 3.54JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA MENURUT PROVINSIDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Jumlah kasus tertinggi terjadi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Banten.Pada tahun 2011 tidak ada kematian akibat chikungunya yang dilaporkan.d. RabiesRabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus rabies yangditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang danserigala yang di dalam tubuhnya mengandung virus rabies.87

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam memantau upayapengendalian rabies, yaitu: GHPR (kasus Gigitan Hewan Penular Rabies), kasus yangdivaksinasi dengan Vaksin Anti Rabies (VAR), dan kasus yang positif rabies dan matiberdasarkan uji Lyssa.Pada tahun 2011 penyakit rabies telah terjadi di 24 provinsi dari 33 provinsi diIndonesia. Saat ini terdapat 9 provinsi yang masih dinyatakan sebagai daerah bebasrabies, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah,Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Papua Barat dan Papua. Penentuan suatudaerah dikatakan tertular rabies berdasarkan ditemukannya positif hasil pemeriksaanlaboratorium terhadap hewannya, kewenangan ini ditentukan oleh KementerianPertanian.Gambar 3.55 berikut ini merupakan sebaran kasus rabies di Indonesia selamatahun 2011.GAMBAR 3.55SITUASI RABIES (GHPR DAN LYSSA) DI INDONESIATAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 kasus gigitan hewanpenular rabies dilaporkan terjadi di 24 provinsi. Kasus GHPR paling banyak terjadi diBali yaitu sebanyak 52.798 kasus dengan kasus meninggal berdasarkan tes lyssa yangpositif rabies dan mati berjumlah 23 orang. Menyusul kemudian Nusa Tenggara Timurdengan 5500 GHPR dan 12 positif rabies serta Sumatera Utara sebanyak 3.909 GHPRdan 31 positif.88

GAMBAR 3.56SITUASI RABIES DI INDONESIATAHUN 2008 - 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RIGambar di atas menunjukkan bahwa kasus GHPR di Indonesia meningkat sejaktahun 2008-2011. Kasus GHPR yang diberi Vaksin Anti Rabies (VAR) atau PostExposure Treatment (PET) berkisar 85,5% dari semua kasus gigitan hewan penularrabies. Pada tahun 2011 tercatat 84.010 kasus GHPR, sebanyak 71.843 yang diberivaksin anti rabies, dan kasus lyssa berjumlah 184 orang. Pada tahun 2011 terjadipenurunan kasus lyssa karena menurunnya kasus lyssa di Bali.Perkembangan jumlah kasus lyssa dari tahun 2008-2011 menurut provinsi dapatdilihat pada Gambar 3.57 berikut ini.GAMBAR 3.57JUMLAH KASUS RABIES (LYSSA) MENURUT PROVINSIDI INDONESIA TAHUN 2010 - 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kasus rabies pada manusia pada tahun2011, terbanyak dilaporkan dari Provinsi Sumatera Utara dan Maluku masing-masingsebanyak 31 kasus. Adapun provinsi yang berhasil menekan jumlah lyssa menjadi 0kasus pada tahun 2011 adalah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau,Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Provinsi Bali juga mampumenurunkan banyak jumlah kasus menjadi 23 kasus pada tahun 2011 dibandingkanpada tahun 2010 sebanyak 82 kasus.89

e. FilariasisFilariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit berupa cacing filaria,yang terdiri dari 3 (tiga) spesies yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi dan Brugiatimori. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menularmelalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuhmanusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfesehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organgenital.GAMBAR 3.58JUMLAH KUMULATIF KASUS KLINIS FILARIASISDI INDONESIA TAHUN 2005 – 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada tahun 2011 dilaporkan jumlah kasus klinis filariasis secara kumulatifsebanyak 12.066 kasus yang tersebar di 401 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota diIndonesia. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2010 dengan 11.968 kasus,sehingga jumlah kasus baru yang ditemukan pada tahun 2011 sebanyak 97 kasus.Dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 55 kasus baru, jumlah kasus baru pada tahun2011 lebih tinggi. Peningkatan jumlah kasus klinis tersebut mungkin terjadi karenameningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas, kegiatan surveilans kasusfilariasis, dan advokasi serta sosialisasi filariasis.Provinsi Lampung, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah, merupakan 3 (tiga)provinsi dengan jumlah penemuan kasus tertinggi. Sementara Kepulauan Riau, DIYogyakarta, Bali, Sulawesi Utara dan Maluku Utara merupakan provinsi denganjumlah kasus klinis filariasis kumulatif kurang dari 50 kasus. Untuk kelima provinsidengan jumlah kasus yang rendah tersebut belum tentu menggambarkan situasi yangsebenarnya, kemungkinan masih ada kasus lain yang belum dilaporkan sehingga masihperlu ditingkatkan penemuan kasus klinis filariasis di masyarakat.Pada tahun 2011 sebanyak 334 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota (67,2%)di Indonesia merupakan endemis filariasis. Penentuan endemisitas kabupaten/kotatersebut didasarkan pada hasil survei darah jari dengan mikrofilaria ratenya (mf rate)>1%. Dari 334 kabupaten/kota endemis tersebut, dilaporkan sebanyak 9 kabupaten/kotatelah melaksanakan survei Stop POMP (Pemberian Obat Massal Pencegahan) filariasis,4 kabupaten/kota selesai melaksanakan POMP filariasis tahun kelima dan 98kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi masih dalam proses pelaksanaan POMP90

filariasis. Gambaran kabupaten/kota endemis filariasis dapat dilihat pada Gambar 3.59berikut ini.GAMBAR 3.59KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIASIS DI INDONESIATAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas, sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Balimerupakan daerah non endemis filariasis. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten/ kotadi luar Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah endemis filariasis. Upaya pengendalianfilariasis akan dibahas di bagian Upaya Kesehatan.f. LeptospirosisLeptospira merupakan zoonosis yang diduga paling luas penyebarannya didunia. Sumber infeksi pada manusia biasanya akibat kontak secara langsung atautidak langsung dengan urine hewan yang terinfeksi. Insidensi pada negara beriklimhangat lebih tinggi dari negara yang beriklim sedang, kondisi ini disebabkan masahidup Leptospira yang lebih panjang dalam lingkungan yang hangat dan kondisilembab. Kebanyakan negara-negara tropis merupakan negara berkembang, di manaterdapat kesempatan lebih besar pada manusia untuk terpapar dengan hewan yangterinfeksi.Penyakit ini bersifat musiman, di daerah yang beriklim sedang masa puncakinsidens dijumpai pada musim panas dan musim gugur karena temperatur adalahfaktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup Leptospira, sedangkan di daerah tropisinsidens tertinggi selama musim hujan.Pada tahun 2007, leptospirosis mengalami lonjakan kasus yang sangat tinggi,dari 146 kasus pada tahun 2006 menjadi 664 kasus pada tahun 2007. Setelah tahun2007 jumlah kasus Leptospirosis mengalami penurunan walaupun jumlahnya belumbisa lebih rendah dari jumlah kasus tahun 2005 maupun 2006. Pada tahun 2011,kembali terjadi lonjakan kasus menjadi 857 kasus. Gambar 3.60 berikutmemperlihatkan situasi leptospirosis di Indonesia tahun 2005 sampai tahun 2011.91

GAMBAR 3.60SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIATAHUN 2005 - 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Angka kematian akibat Leptospirosis cenderung menurun pada periode tahun2005-2008. Namun, pada periode tahun 2008-2010 case fatality rate cenderungmeningkat. Pada tahun 2011 angka kematian sebesar 9,56%. Sebaran kasuslepotospirosis menurut provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.PROVINSITABEL 3.6SITUASI KASUS LEPTOSPIROSIS DI PROVINSI ENDEMISDI INDONESIA TAHUN 2005 - 2011TAHUN2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011DKI Jakarta 56 51 470 141 8 15 11Jawa Barat 0 0 9 0 0 1 29Jawa Tengah 35 35 67 231 232 133 184DI Yogyakarta 16 9 1 23 95 230 626Jawa Timur 0 0 48 31 0 19 5Banten 0 0 53 0 0 0 0Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 2Sulawesi Selatan 8 2 16 0 0 11 0Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Kasus leptospirosis pada tahun 2011 terjadi di 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta,Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Dari857 kasus yang ada, 73% di antaranya terjadi di DI Yogyakarta. Meningkatnya kasusleptospirosis di DI Yogyakarta pada tahun 2011 disebabkan letusan Gunung Merapi dimana pada tahun 2010 dilaporkan sebanyak 230 kasus, kemudian meningkat menjadi626 kasus pada tahun 2011.g. AntraksAntraks adalah penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis yang bersifatzoonotik, sehingga dapat menyerang hewan pemamah biak maupun binatang buas.Hewan yang terinfeksi tersebut dapat menularkan kepada manusia dan dapatmenimbulkan kematian. Penyakit ini berhubungan dengan pekerjaan; oleh karena ituyang diserang umumnya pekerja peternakan, petani, pekerja tempat pemotongan92

hewan, dan dokter hewan yang menangani ternak. Di samping itu antraks dapat pulamenyerang pekerja pabrik yang menangani produk hewan yang terkontaminasi denganspora antraks, misalnya pabrik tekstil, makanan ternak dan pupuk.GAMBAR 3.61JUMLAH KASUS DAN CFR ANTRAKSDI INDONESIA TAHUN 2006-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Sejak tahun 2008 sampai 2011 jumlah kasus antraks cenderung meningkat dari11 kasus tahun 2008 menjadi 41 kasus pada tahun 2011. Selama enam tahun terakhirjumlah kasus antraks tertinggi terjadi pada tahun 2007 seperti yang terlihat padaGambar 3.61. Lonjakan kasus tersebut terjadi di Nusa Tenggara Timur yaitu sebanyak86 kasus. Sedangkan angka kematian akibat antraks menurun sejak 2009 sampai 2011dari 6,90% pada tahun 2009 menjadi 0,00% pada tahun 2011. Dengan demikian tidakada kasus antraks yang meninggal pada tahun 2011.Pada tahun 2011 kasus antraks ditemukan di Provinsi Jawa Tengah dan NusaTenggara Timur. Di Provinsi Jawa Tengah kasus antraks ditemukan di KabupatenBoyolali sebanyak 14 kasus dan Kabupaten Sragen 13 kasus, sedangkan di ProvinsiNTT, di Kabupaten Sabu Raijua ditemukan 14 kasus antraks.h. Flu BurungAvian Influenza atau flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksivirus influenza tipe A (H5N1) yang umumnya menginfeksi unggas dan sedikitkemungkinan menginfeksi babi. Penyakit ini bisa menular kepada manusia dan dapatmenyebabkan kematianDi Indonesia flu burung pada manusia pertama kali dikonfirmasi secaralaboratorium pada awal bulan Juli 2005 dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Bantendengan jumlah konfirmasi H5N1 2 orang dan 1 orang probabel (suspek dengan buktilaboratorium terbatas yang mengarah kepada virus influenza A H5N1, misal : tes HIyang menggunakan antigen H5N1 dalam waktu singkat berlanjut menjadi pneumoniagagal pernafasan/ meninggal atau terbukti tidak terdapat penyebab lain), semuanyameninggal dunia. Awal sakit ( onset) kasus tersebut pada akhir Juni 2005, danmerupakan kasus klaster pertama di Indonesia. Dalam menanggulangi flu burungmerupakan suatu keharusan untuk mencermati perkembangan kasus flu burung padaunggas dan manusia secara terus menerus.93

NoProvinsiTABEL 3.7SITUASI FLU BURUNG MENURUT PROVINSIDI INDONESIA TAHUN 2005-2011K M K M K M K M K M K M K M K M1 DKI 8 7 11 10 8 7 7 5 10 8 3 3 4 3 51 432 Banten 5 4 4 4 11 9 9 9 1 1 1 1 0 0 31 283 Jabar 3 2 22 18 5 4 4 4 6 6 2 1 4 3 46 384 Jateng 1 0 3 3 5 5 2 2 1 1 1 1 0 0 13 125 Jatim 0 0 5 3 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 9 66 Lampung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 07 Sumbar 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 18 Sumut 0 0 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 79 Sulsel 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 Sumsel 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 Riau 0 0 0 0 6 5 1 0 1 1 1 1 0 0 9 712 Bali 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 5 513 D.I.Y 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2Total20052006 200720 13 55 45 42 37 24 20 21 19 9 7 12 10 183 151CFR (%) 65,0 81,8 88,1 83,3 90,5Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Keterangan: K = Kasus M = Meninggal2008 2009 2010 2011 Total77,8 83,3 82,5Secara kumulatif jumlah kasus flu burung pada manusia dari tahun 2005sampai Desember 2011 sebanyak 183 kasus dengan 151 di antaranya meninggal (rataratacase fatality rate sebesar 82,5%).Gambar 3.62 berikut ini memperlihatkan kecenderungan kasus dan kematianakibat flu burung sejak tahun 2005 sampai tahun 2011.GAMBAR 3.62SITUASI KASUS KONFIRMASI FLU BURUNGDI INDONESIA TAHUN 2005-201194Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Dari gambar di atas dapat dilihat jumlah kasus konfirmasi flu burung diIndonesia paling banyak dilaporkan pada tahun 2006, setelah itu jumlah kasus fluburung terus menurun dari tahun ke tahun dari 55 pada tahun 2006 menjadi 9 kasuspada tahun 2010. Namun, pada tahun 2011 terlihat sedikit kenaikan menjadi 12 kasus.Koordinasi lintas sektor, khususnya dengan peternakan, dalam memantau kejadian fluburung pada unggas semakin ditingkatkan.

Gambar 3.63 berikut ini memperlihatkan jumlah kasus kumulatif flu burung,kematian dan case fatality rate menurut provinsi sejak tahun 2005 sampai tahun 2011.GAMBAR 3.63SITUASI KASUS KONFIRMASI FLU BURUNGMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2005-2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Dari gambar di atas terlihat kasus konfirmasi flu burung terbanyak ditemukandi Provinsi DKI Jakarta 51 kasus, diikuti Jawa Barat 46 kasus dan Banten 31 kasus.Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten merupakan wilayah dengan kepadatanpopulasi unggas dan manusia cukup tinggi serta mobilitas manusia dan unggas jugacukup tinggi. Berikut ini disajikan kasus konfirmasi menurut riwayat kontak.GAMBAR 3.64KASUS KONFIRMASI FLU BURUNG MENURUT RIWAYAT KONTAKDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PP&PL, Kemenkes RI, 2012Dari Gambar 3.64 dapat dilihat jumlah terbanyak kasus konfirmasi flu burungpada tahun 2011 mempunyai riwayat kontak lingkungan, diikuti keterpaparan secaralangsung dengan unggas sakit, mati atau dengan produk unggas lainnya, sehinggakegiatan promosi mengenai flu burung dan intervensi terhadap kebersihan lingkunganperlu dilakukan.95

5. Penyakit Tidak Menulara. Diabetes MelitusDiabetes Mellitus (DM) adalah salah satu penyebab utama kematian yangdisebabkan oleh karena pola makan/nutrisi, perilaku tidak sehat, kurang aktifitas fisikdan stres. Menurut laporan Riskesdas 2007, DM menyumbang 4,2% kematian padakelompok umur 15-44 tahun di daerah perkotaan dan merupakan penyebab kematiantertinggi ke-6. Selain pada kelompok tersebut, DM juga merupakan penyebab kematiantertinggi ke-2 pada kelompok umur 45-54 tahun di perkotaan (14,7%) dan tertinggi ke-6di daerah perdesaan (5,8%).Menurut riset yang sama, prevalensi DM di Indonesia pada tahun 2007 sebesar0,7% berdasarkan diagnosis dan sebesar 1,1% berdasarkan diagnosis atau gejala.Berikut ini disajikan prevalensi diabetes mellitus berdasarkan doagnosis atau gejalamenurut provinsi tahun 2007.GAMBAR 3.65PREVALENSI DIABETES MELITUS MENURUT PROVINSIDI INDONESIA TAHUN 2007Sumber: Balitbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2007Berdasarkan diagnosis atau gejala, DKI Jakarta merupakan provinsi denganprevalensi DM tertinggi yaitu sebesar 2,6%, diikuti oleh Aceh sebesar 1,7%. Sedangkanprovinsi dengan prevalensi terendah yaitu Lampung sebesar 0,4% serta Sumatera,Bengkulu, dan Maluku yang masing-masing memiliki prevalensi DM sebesar 0,5%.Berdasarkan kategori, terdapat 5 provinsi (15,2%) dengan prevalensi lebih dari 1,5%,sebanyak 15 provinsi (45,5%) dengan prevalensi 1% -1,5%, dan sebanyak 13 provinsi(39,4%) dengan prevalensi kurang dari 1%.Diabetes mellitus sangat berkaitan dengan obesitas. Prevalensi obesitaspenduduk > 18 tahun di Indonesia sebesar 11,7%, sebesar 7,8% pada laki-laki dan15,5% pada perempuan. Berikut ini gambaran prevalensi obesitas menurut provinsi diIndonesia.96

Tahun 2010GAMBAR 3.66PREVALENSI OBESITAS PENDUDUK >18 TAHUNMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2007 DAN 2010Sumber: Balitbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2007 dan 2010Menurut data morbiditas pada pasien rawat inap RS di seluruh Indonesia padatahun 2009, jumlah penderita DM tertinggi terdapat pada kelompok umur 45-64 tahun,diikuti kelompok umur 65 tahun ke atas dan kelompok umur 25-44 tahun. Sedangkandata mortalitas DM di RS menggambarkan 74,3% merupakan pasien DM yang tidakbergantung pada insulin dan 25,7% selebihnya merupakan pasien DM yang bergantungpada insulin.b. Penyakit jantung dan pembuluh darahPrevalensi penyakit jantung di Indonesia sebesar 7,2% berdasarkan wawancara,sementara berdasarkan riwayat diagnosis tenaga kesehatan hanya ditemukan sebesar0,9%. Cakupan kasus jantung yang sudah didiagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar12,5% dari semua responden yang mempunyai gejala subjektif menyerupai gejalapenyakit jantung. Prevalensi penyakit jantung berdasarkan riwayat diagnosis tenagakesehatan menurut provinsi tahun 2007 disajikan pada Gambar 3.67 berikut ini.GAMBAR 3.67PREVALENSI PENYAKIT JANTUNGMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2007Sumber: Balitbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 200797

Prevalensi penyakit jantung menurut provinsi, berkisar antara 0,4% di SulawesiBarat sampai 2,0% di Aceh.D. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANAMenurut Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana, bencana dapat dikategorikan menjadi 3 jenis bencana yaitu bencana alam,bencana non alam, dan bencana sosial. Di Indonesia pada tahun 2011 dari ketigakategori bencana tersebut telah terjadi 211 kali kejadian bencana yang menimbulkankrisis kesehatan terdiri dari 17 jenis bencana.Berdasarkan data Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan kejadian bencanayang paling tinggi frekuensinya selama tahun 2011 adalah bencana banjir yaitu 57kejadian bencana atau 27 % dari total kejadian bencana yang terjadi di 27 provinsi,dengan jumlah total korban meninggal sebanyak 14 orang, luka berat/rawat inapsebanyak 8 orang, luka ringan/rawat jalan sebanyak 617 orang, dan hilang sebanyak 6orang. Adapun jumlah pengungsi akibat banjir mencapai 59.869 orang atau 62,3% dariangka total pengungsian bencana sepanjang tahun 2011.GAMBAR 3.68FREKUENSI KEJADIAN BENCANADI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Pusat Penanggulangan Krisis, 2012Adapun korban meninggal dunia pada tahun 2011 paling banyak disebabkanoleh kejadian kecelakaan transportasi dengan jumlah total 324 jiwa dari 22 kejadian di12 provinsi. Jumlah korban akibat kecelakaan transportasi yang luka berat/rawat inapsebanyak 308 orang, luka ringan/rawat jalan 438 orang, dan hilang sebanyak 198 orang.Rincian jumlah korban dan pengungsi berdasarkan jenis bencana dan keadaan korbanselama tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 3.40.***98

Secara umum upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu upayakesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakatadalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat sertaswasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah danmenanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Upaya kesehatanmasyarakat mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan,pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatanlingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa,pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditifdalam makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif danbahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.Upaya kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan olehpemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkankesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatanperorangan. Upaya kesehatan perorangan mencakup upaya-upaya promosi kesehatan,pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan danpemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan.Berikut ini diuraikan upaya kesehatan yang dilakukan selama beberapa tahunterakhir, khususnya pada tahun 2011.A. PELAYANAN KESEHATAN DASARSalah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakatadalah pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan secaratepat dan cepat diharapkan dapat mengatasi sebagian besar masalah kesehatanmasyarakat. Pada uraian berikut dijelaskan jenis pelayanan kesehatan dasar yangdiselenggarakan di Indonesia.1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan AnakUU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa upayakesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkangenerasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Upayakesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tersebut meliputi upayapromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untukmempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untukmenurunkan angka kematian bayi dan anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak101

dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dansampai berusia 18 (delapan belas) tahun.Upaya kesehatan ibu dan anak diharapkan mampu menurunkan AngkaKematian. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan ibu dan anak adalahAngka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatus (AKN), Angka Kematian Bayi(AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Berdasarkan hasil Survei Demografi danKesehatan Indonesia (SDKI) 2007, AKI sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKBsebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup, AKN sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup, danAKABA sebesar 44 per 1.000 kelahiran hidup.Komitmen global dalam MDGs menetapkan target terkait kematian ibu dankematian anak yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalamkurun waktu 1990-2015 dan menurunkan angka kematian anak hingga dua per tigadalam kurun waktu 1990-2015.a. Pelayanan Kesehatan Ibu HamilUpaya kesehatan ibu hamil diwujudkan dalam pemberian pelayanan antenatalsekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), 1 kali pada trimester kedua(usia kehamilan 12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24-36minggu). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindunganterhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan danpenanganan dini komplikasi kehamilan.Pelayanan antenatal diupayakan agar memenuhi standar kualitas 7 T, yaitu :1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;2. Pengukuran tekanan darah;3. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);4. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoidsesuai status imunisasi;5. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;6. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling,termasuk keluarga berencana); serta7. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb) danpemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakanindikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telahmemperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamildi satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalahjumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standarpaling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkanakses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalammemeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.Gambar 4.1 memperlihatkan tren Cakupan K1 dan Cakupan K4 dari tahun 2004sampai dengan tahun 2011. Terlihat bahwa Cakupan K1 dan K4 mengalamikecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan semakin102

membaiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yangdiberikan oleh tenaga kesehatan.GAMBAR 4.1CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K1 DAN K4DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RIPada tahun 2011, pencapaian indikator kinerja “Persentase Ibu Hamil MendapatPelayanan Antenatal (Cakupan K4)” dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai88,27%. Walaupun secara nasional target indikator cakupan K4 sebesar 88% telahtercapai, namun masih terdapat disparitas cakupan antarprovinsi. Menurut laporanyang diperoleh dari dinas kesehatan provinsi tahun 2011, terdapat kesenjangancakupan K4 antar provinsi, yaitu capaian tertinggi di Jawa Tengah sebesar 97,63%,diikuti DKI Jakarta sebesar 95,86%, dan Sumatera Utara sebesar 93,71% dan capaianterendah di Papua Barat sebesar 24,99%, diikuti oleh Papua sebesar 41,53%, danSulawesi Barat sebesar 57,63%.GAMBAR 4.2CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa, dibandingkan terhadap target cakupanK4 tahun 2011 sebesar 88%, terdapat 9 provinsi yang telah memenuhi target yaitu103

Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumater Utara, Riau, Jawa Timur, Sumatera Selatan,Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan.Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatanuntuk semakin mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepadamasyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk untuk meningkatkan cakupan pelayananantenatal. Dari segi sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga Desember 2011,tercatat terdapat 9.321 Puskesmas di seluruh Indonesia. Dengan demikian rasioPuskesmas terhadap 30.000 penduduk sudah melampaui rasio ideal 1:30.000 penduduk.Demikian pula dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) sepertiPoskesdes dan Posyandu. Hingga saat ini tercatat terdapat 52.850 Poskesdes yangberoperasi dan 268.439 Posyandu di seluruh Indonesia.Pada aspek ketenagaan, dari data tahun 2011, tercatat jumlah dokter umumsebanyak 32.492 orang dan jumlah bidan sebanyak 124.164 orang. Untuk dokter umum,saat ini kondisinya memang masih mengalami kekurangan jumlah. Terkait denganpenempatan bidan di desa, kebijakan Kementerian Kesehatan adalah menempatkansatu orang bidan di setiap desa. Hingga tahun 2011, tercatat terdapat 66.442desa/kelurahan (85,8%) dari total 77.465 desa/kelurahan telah memiliki bidan. Namunkenyataan di lapangan memang belum semua bidan yang ditugaskan di desa dapatsepenuhnya tinggal di desa tempat tugasnya karena adanya kendala teknis dilapangan, seperti kendala geografis, alasan keamanan, atau tidak disediakannyatempat tinggal yang layak huni di desa tersebut bagi bidan yang bersangkutan.Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal juga makin diperkuatdengan adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010 dandiluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) sejak tahun 2011, dimana keduanyasaling bersinergi. BOK dapat dimanfaatkan untuk kegiatan luar gedung, sepertipendataan, pelayanan di Posyandu, kunjungan rumah, sweeping kasus drop out, sertapenguatan kemitraan bidan dan dukun. Sementara itu Jampersal mendukung paketpelayanan antenatal, termasuk yang dilakukan pada saat kunjungan rumah atausweeping, baik pada kehamilan normal maupun kehamilan dengan risiko tinggi.Semakin kuatnya kerja sama dan sinergi berbagai program yang dilakukan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk sektor swasta diharapkandapat mendorong tercapainya target cakupan pelayanan antenatal. Informasi lebihrinci terkait pelayanan kesehatan ibu hamil menurut provinsi terdapat pada Lampiran4.1.b. Pelayanan Kesehatan Ibu BersalinUpaya kesehatan ibu bersalin diwujudkan dalam upaya mendorong agar setiappersalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanankesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai padakala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalindiukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih(Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan Pemerintah dalammenyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatanterlatih.104

Pada tahun 2011, pencapaian indikator kinerja “Persentase persalinan yangditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn) ” dapat terealisasi dengan baik yaitumencapai 86,38% atau berarti 100,44% dari target yang ditetapkan sebesar 86%.Berdasarkan laporan rutin Dinas Kesehatan Provinsi, pencapaian indikator Pn daritahun 2004 sampai tahun 2011 memperlihatkan kecenderungan yang semakinmeningkat. Cakupan Pn tahun 2004 sebesar 74,27%. Cakupan ini terus meningkatmenjadi 86,38% pada tahun 2011.GAMBAR 4.3CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINANOLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RIWalaupun secara nasional target indikator Pn tersebut telah terlampaui, namunkesenjangan antar provinsi masih ada. Menurut laporan dari dinas kesehatan provinsitahun 2011, provinsi dengan cakupan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 96,49%,diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 94,64%, dan Jawa Timur sebesar 91,6% dan provinsidengan capaian terendah adalah Papua Barat sebesar 41,61% diikuti oleh Papuasebesar 46,61%, dan Sulawesi Barat sebear 56,15%.GAMBAR 4.4CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATANMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI105

Pada Gambar 4.4, diketahui bahwa terdapat 12 provinsi dengan capaianmelebihi target Renstra tahun 2011 sebesar 86%, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah,Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan,Sumatera Barat, DI Yogyakarta, NTT, dan Jawa Barat.Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu padatahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinandan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbuktiberkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengantempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, juga akan semakinmenekan risiko kematian ibu.Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan tetap konsisten dalam menerapkankebijakan bahwa seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan didoronguntuk dilakukan di fasilitas kesehatan. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKesehatan menggariskan bahwa pembangunan Puskesmas harus satu paket denganrumah dinas tenaga kesehatan. Demikian pula dengan pembangunan Poskesdes yangharus bisa sekaligus menjadi rumah tinggal bidan di desa. Dengan disediakan rumahtinggal, maka tenaga kesehatan termasuk bidan akan siaga di tempat tugasnya.Untuk daerah dengan akses sulit, kebijakan Kementerian Kesehatan adalahdengan mengembangkan program Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah TungguKelahiran. Para dukun diupayakan bermitra dengan bidan dengan hak dan kewajibanyang jelas. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakanoleh dukun, namun dirujuk ke bidan.Ibu hamil yang di daerahnya tidak ada bidan atau memang memiliki kondisipenyulit, maka menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekatfasilitas kesehatan, yaitu di Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahirantersebut dapat berupa rumah tunggu khusus maupun di rumah sanak saudara yangdekat dengan fasilitas kesehatan.Salah satu hal yang menjadi alasan seorang ibu melahirkan di rumah dandibantu oleh dukun adalah kekurangan biaya. Beberapa penelitian ilmiah telahmembuktikan hal tersebut, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh WomenResearch Institute pada tahun 2007-2008 di tujuh kabupaten/kota di Indonesia.Penelitian tersebut membuktikan di kalangan masyarakat masih terdapatkekhawatiran akan mahalnya biaya persalinan ditolong dokter atau bidan di fasilitaskesehatan yang berakibat masyarakat menjatuhkan pilihan kepada dukun, meskipunmasyarakat tahu risikonya.Menyadari hal tersebut, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2011 meluncurkanJaminan Persalinan (Jampersal) yang merupakan jaminan paket pembiayaan sejakpemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, hingga pelayanan nifas termasukpelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Penyediaan Jampersal diyakiniturut meningkatkan cakupan Pn di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilanpencapaian target indikator Pn merupakan buah dari kerja keras dan pelaksanaanberbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, danmasyarakat termasuk sektor swasta. Informasi lebih rinci terkait pelayanan kesehatanibu bersalin menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.1.106

c. Pelayanan Kesehatan Ibu NifasNifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuaistandar, yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yangdianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari ke-4sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan harike-42 pasca persalinan.Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :a) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);b) Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);c) Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain;d) Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;e) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas danbayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;f) Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.Pencapaian upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupanpelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan Kf -3). Indikator ini mengukur kemampuannegara dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuaistandar.Berdasarkan laporan rutin dinas kesehatan provinsi, capaian indikator Kf-3 daritahun 2008 sampai tahun 2011 memperlihatkan kecenderungan yang semakinmeningkat. Cakupan Kf-3 pada tahun 2008 sebesar 17,90% terus meningkat hinggamencapai 76,96% pada tahun 2011.GAMBAR 4.5CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF-3)DI INDONESIA TAHUN 2008-2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RIPeningkatan cakupan Kf-3 dari tahun ke tahun tidak lepas dari berbagai upayayang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat termasuk sektor swasta. Programpenempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter dan bidan t erus dilaksanakan.Selain itu, dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun2010, Puskesmas, Poskesdes, dan Posyandu lebih terbantu dalam mengintensifkanimplementasi upaya kesehatan termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan ibu nifas,107

di antaranya kegiatan sweeping atau kunjungan rumah bagi yang tidak datang kefasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan Pemerintah makin meningkat sejakdiluncurkannya Jampersal pada tahun 2011, dimana pelayanan nifas termasuk paketmanfaat yang dijamin oleh Jampersal.Gambar 4.6 berikut ini menyajikan persentase pelayanan ibu nifas menurutprovinsi di Indonesia.GAMBAR 4.6CAKUPAN PELAYANAN IBU NIFAS (KF3)MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas nampak cakupan pelayanan ibu nifas di Indonesia padatahun 2011 adalah 77,65%. Terdapat 5 provinsi dengan capaian di atas 90%, yaitu JawaTimur, Bali, Jawa Tengah, Gorontalo, dan NTB. Diharapkan pada tahun 2015 seluruhprovinsi telah melampaui target cakupan kunjungan nifas sebesar 90%, sebagaimanaditargetkan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2011 menunjukkan gambaran provinsidengan capaian tertinggi adalah Jawa Timur sebesar 94,75%, diikuti oleh Bali sebesar94,3%, dan Jawa Tengah sebesar 91,06. Provinsi dengan capaian teredah adalah PapuaBarat Sebesar 12,47%, diikuti oleh Papua sebesar 21,18%, dan Sumatera Utara sebesar22,96%. Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait pelayanan kesehatan ibu nifasmenurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.1.d. Pelayanan/Penanganan Komplikasi MaternalKomplikasi maternal adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifasdan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasukpenyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin,yang tidak disebabkan oleh trauma/kecelakaan. Pencegahan dan penanganankomplikasi maternal adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi maternal untuk108

mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar olehtenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.Upaya pencegahan dan penanganan komplikasi maternal diukur melaluiindikator cakupan penanganan komplikasi maternal (Cakupan PK). Indikator inimengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secaraprofesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi.Gambar berikut menyajikan capaian indikator PK dari tahun 2008 sampaidengan tahun 2011. Penurunan nampak terjadi pada tahun 2009, yaitu dari 44,84%pada tahun 2008 menjadi 42,29% pada tahun 2009. Capaian ini meningkat menjadi59,68% pada tahun 2011.GAMBAR 4.7CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI MATERNALDI INDONESIA TAHUN 2008-2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah tangga (SKRT) tahun 2001,penyebab kematian ibu di Indonesia meliputi penyebab langsung, yaitu perdarahan(28%), hipertensi dalam kehamilan (24%), infeksi (11%), komplikasi nifas (8%) danpartus macet/lama (5%). Walaupun sebagian komplikasi maternal tidak dapat dicegahdan diperkirakan sebelumnya, tidak berarti bahwa komplikasi tersebut tidak dapatditangani. Mengingat bahwa setiap ibu hamil/bersalin/nifas berisiko mengalamikomplikasi, maka mereka perlu mempunyai akses terhadap pelayanankegawatdaruratan maternal/obstetrik.Terdapat tiga jenis area intervensi yang dilakukan untuk menurunkan angkakematian dan kesakitan ibu dan neonatal yaitu melalui : 1) peningkatan pelayananantenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai;2) pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil,pelayanan pasca persalinan dan kelahiran; serta 3) pelayanan emergensi obstetrik danneonatal dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK) yang dapat dijangkau.Upaya terobosan dalam penurunan AKI dan AKB di Indonesia adalah melaluiProgram Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yangmenitikberatkan fokus totalitas monitoring yang menjadi salah satu upaya deteksi dini,menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil serta menyediakan akses dan pelayanankegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar di tingkat Puskesmas (PONED) danpelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit109

(PONEK). Dalam implementasinya, P4K merupakan salah satu unsur dari Desa Siaga.Sampai dengan tahun 2011, tercatat 61,731 (80%) desa/kelurahan telah melaksanakanP4K.Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014,ditargetkan pada akhir tahun 2014 di setiap kabupaten/kota terdapat minimal 4(empat) Puskesmas rawat inap mampu PONED dan 1 (satu) Rumah SakitKabupaten/Kota yang mampu melaksanakan PONEK. Melalui pengelolaan pelayananPONED dan PONEK, Puskesmas dan Rumah Sakit diharapkan bisa menjadi institusiterdepan dimana kasus komplikasi dan rujukan dapat diatasi dengan cepat dan tepat.Standardisasi PONEK untuk rumah sakit dilakukan oleh Direktorat Bina UpayaKesehatan Rujukan bekerjasama dengan Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reproduksi (Badan Khusus POGI yang menghimpun unit -unit pelatihanklinik organisasi profesi POGI, IDAI, IBI dan PPNI). Lokakarya PONEK dilakukanselama 5 hari, meliputi materi manajemen dan klinik PONEK yang kemudian diikutidengan latihan on the job training PONEK untuk mengenalkan cara melakukanbimbingan teknis untuk perbaikan kinerja Tim PONEK rumah sakit. Jumlah rumahsakit siap PONEK di Indonesia sampai dengan tahun 2011 sebanyak 388 (87,39%)rumah sakit dari 444 rumah sakit umum milik Pemerintah.Selain itu dilakukan pula kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP), yangmerupakan upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanankesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui pembahasan kasus kematian ibu atau bayibaru lahir sejak di level masyarakat sampai di level fasilitas pelayanan kesehatan.Kendala yang timbul dalam upaya penyelamatan ibu pada saat terjadikegawatdaruratan maternal dan bayi baru lahir akan dapat menghasilkan suaturekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi dimasa mendatang. Data dan informasi tentang penanganan komplikasi maternalmenurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.6.e. Penanganan Neonatal KomplikasiNeonatal komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan atau kelainan yangdapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia,tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (Berat Lahir < 2.500 gram),sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasukklasifikasi kuning pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).Yang dimaksud dengan penanganan Neonatus komplikasi adalah neonatus sakitdan atau neonatus dengan kelainan yang mendapat pelayanan sesuai standar olehtenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) baik di rumah, sarana pelayanankesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuaistandar antara lain sesuai dengan standar MTBM, manajemen Asfiksia Bayi BaruLahir, manajemen Bayi Berat Lahir Rendah, pedoman pelayanan neonatal essensial ditingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasionalpelayanan lainnya.110

Pada Gambar berikut, nampak bahwa capaian cakupan penanganan neonatalkomplikasi pada tahun 2011 sebesar 39,46%. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun2009 dan tahun 2010 sebesar 24% dan 25,23%.GAMBAR 4.8CAKUPAN PENANGANAN NEONATAL KOMPLIKASIDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas, diketahui bahwa capaian nasional belum mencapai targettahun 2011 sebesar 65%. Selain itu, terjadi disparitas pencapaian yang sangat lebardimana capaian tertinggi terdapat di Provinsi Bali sebesar 86,26%, diikuti oleh JawaTimur sebesar 65,72%, dan Maluku Utara sebesar 62%, dan capaian terendah ProvinsiSumatera Utara sebesar 2,47%, diikuti Papua sebesar 7%, dan Lampung sebesar10,51%.Rendahnya cakupan penanganan komplikasi neonatal dapat disebabkan sistempencatatan dan pelaporan penanganan neonatus dengan komplikasi belummengakomodir semua laporan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan swasta. Selain itujuga dapat disebabkan masih banyak tenaga kesehatan yang belum memahami definisioperasional dari terminologi penanganan neonatus dengan komplikasi. Informasi lebihrinci tentang penanganan neonatal komplikasi menurut provinsi terdapat padaLampiran 4.6.f. Kunjungan NeonatalNeonatus atau bayi baru lahir (0 -28 hari) merupakan kelompok umur yangmemiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukanuntuk mengurangi risiko tersebut antara lain dengan melakukan pertolonganpersalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dan memberikan pelayanankesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.Data Riskesdas tahun 2007 menyebutkan bahwa sebagian besar kematianneonatus, yaitu 78,5% terjadi pada minggu pertama kehidupan (0 -7 hari). Mengingat111

esarnya risiko kematian pada minggu pertama ini, setiap bayi baru lahir harusmendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering dalam minggu pertama untukmendeteksi adanya penyakit atau tanda bahaya sehingga dapat dilakukan intervensisedini mungkin untuk mencegah kematian. Terkait hal tersebut, tahun 2008 ditetapkanperubahan kebijakan dalam pelaksanaan kunjungan neonatus dari semula 2 kali (satukali pada minggu pertama dan satu kali pada 8-28 hari), menjadi 3 kali (dua kali padaminggu pertama). Dengan perubahan ini, jadwal kunjungan neonatus dilaksanakanpada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan umur 8-28 hari.Pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar adalah pelayanan kesehatanneonatal saat lahir dan pelayanan kesehatan saat kunjungan neonatus sebanyak 3 kali.Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatus adalah pemeriksaan sesuaistandar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi barulahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Untuk kunjungan neonatalpertama (KN1), dilakukan juga pemberian vitamin K1 injeksi dan pemberian imunisasihepatitis B0 bila belum diberikan pada saat lahir. Indikator ini mengukur kemampuanmanajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan neonatal yangkomprehensif.GAMBAR 4.9CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)DI INDONESIA TAHUN 2011112Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas nampak bahwa capaian KN1 pada tahun 2011 sebesar90,51% telah melampaui target Renstra Kementerian Kesehatan sebesar 86%. Dengandemikian, sebanyak 20 provinsi (60,6 %) telah memenuhi target Renstra Kemenkes.Namun terjadi disparitas capaian antar provinsi yang sangat lebar, dimana capaiantertinggi terdapat di Kalimantan Selatan sebesar 99,62%, diikuti oleh Kep. BangkaBelitung sebesar 99,26%, dan Jawa Tengah sebesar 98,19%, dan capaian terendah diPapua sebesar 20,84%, diikuti Papua Barat sebesar 42,75%, dan Kalimantan Timursebesar 71,47%. Meskipun Capaian Kunjungan Neonatal Pertama masih terjadidisparitas pencapaian yang sangat lebar hingga mencapai 78,78 poin pada tahun 2011,

namun capaian nasional menunjukan peningkatan dalam tiga tahun terakhir ( 2009-2011) yaitu 80,6%; 84,01%; dan 90,51%.Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonataladalah KN Lengkap. Pada gambar berikut terlihat capaian KN lengkap secara nasionalTahun 2011 mencapai 84,18% yang telah melebihi target nasional sebesar 82%.GAMBAR 4.10CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAPDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas terlihat bahwa terjadi disparitas pencapaian yang sangatlebar, dimana capaian tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 95,36%,diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 95,25%, dan Kep.Bangka Belitung sebesar93,55, dan capaian terendah terdapat di Provinsi Papua Sebesar 18,86%, diikuti olehPapua Barat sebesar 32,64%, dan Kalimantan Timur sebesar 54,31%. Hanya 15provinsi yang mencapai target nasional Tahun 2011 atau 45,45% dari 33 provinsi.Pada gambar 4.11 ditampilkan cakupan KN lengkap sesudah dan sebelum tahun2008 ketika kebijakan KN lengkap mensyaratkan adanya 3 kali kunjungan.Cakupan KN lengkap sebelum tahun 2008 nampak berfluktuasi. SejakKebijakan KN lengkap yang mensyaratkan 3 kali kunjungan diimplementasikan,cakupan menujukkan peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009 dan dari tahun 2010ke tahun 2011. Informasi lebih lanjut mengenai pelayanan kunjungan neonatal dapatdilihat pada Lampiran 4.7.113

GAMBAR 4.11CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAPDI INDONESIA TAHUN 2004-2011KN Lengkap :KN1, KN2KN Lengkap :KN1, KN2, KN3Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012g. Pelayanan Kesehatan Pada BayiPelayanan kesehatan bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari – 11 bulan yangmemperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi klinis kesehatan ( dokter, bidan, dan perawat) minimal 4 kali.Pelayanan ini meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1 -3, Polio 1-4, danCampak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi, pemberianvitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASIEksklusif, MP ASI dan lain-lain.Indikator cakupan pelayanan kesehatan bayi merupakan penilaian terhadapupaya peningkatan akses bayi memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahuisedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2011 sebesar 85,21%. Angka ini telahmencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2011 sebesar 85%. Cakupankunjungan tahun 2011 juga meningkat dibandingkan tahun 2009 dan 2010 yaitusebesar 73,7% dan 84,04%.Gambar 4.12 menujukkan adanya disparitas pencapaian yang sangat lebardimana capaian tertinggi sebesar 99,10% di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diikuti olehDKI Jakarta sebesar 96,14% dan Kalimantan Timur sebesar 94,22%, capaian terendahsebesar 26,24% di Provinsi Papua diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 45,54%, danPapua Barat 46,68%. Terdapat 19 provinsi belum mencapai target Renstra 2011 yangsebagian besar berada di regional tengah dan timur Indonesia.Hal ini menunjukkan adanya kesulitan akses di daerah luar Pulau Jawaterutama regional timur dan tengah.114

GAMBAR 4.12CAKUPAN KUNJUNGAN BAYIDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012h. Pelayanan Kesehatan pada Anak BalitaPelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan kesehatan yang dilakukanoleh tenaga kesehatan pada anak usia 12-59 bulan dalam upaya meningkatkan kualitashidup anak balita diantaranya adalah melakukan pemantauan pertumbuhan danperkembangan dan stimulasi tumbuh kembang pada anak dengan menggunakaninstrumen SDIDTK, pembinaan posyandu, pembinaan anak prasekolah (PAUD) dankonseling keluarga pada kelas ibu balita dengan memanfaatkan Buku KIA, perawatananak balita dengan pemberian ASI sampai 2 tahun, makanan gizi seimbang danvitamin A.Cakupan pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2011 sebesar 80,96%.Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2010 sebesar 78,11%. Cakupan tahun 2011telah melampaui target Renstra tahun 2011 sebesar 80%. Pada tahun 2011 jumlahprovinsi dengan capaian melebihi target Renstra adalah 14 provinsi atau 42,4% dariseluruh provinsi.Gambar 4.13 menunjukkan bahwa provinsi dengan capaian tertinggi adalahDaerah Istimewa Yogyakarta sebesar 96,7%, diikuti oleh Jawa Tengah sebsar 96,14%,dan Jawa Barat sebesar 88,8%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalahPapua sebesar 41,8%, diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar 56,61%, dan Lampungsebesar 57,52%. Data dan informasi mengenai pelayanan kesehatan bayi dan anakbalita menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.8.115

GAMBAR 4.13CAKUPAN KUNJUNGAN ANAK BALITADI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012i. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan SetingkatMasalah kesehatan anak usia sekolah semakin kompleks, mulai dari yangterkait dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi denganbaik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun sampai dengan masalahkesehatan lainnya yang sering dialami anak usia sekolah tingkat dasar seperti kariesgigi, kecacingan, kelainan refraksi/ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Denganadanya penjaringan kesehatan terhadap murid SD/MI kelas I diharapkan dapatmeningkatkan kualitas kesehatan anak usia sekolah.Penjaringan kesehatan merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaankesehatan yang dilakukan terhadap siswa kelas 1 Sekolah Dasar atau yang setingkatuntuk memilah siswa yang mempunyai masalah kesehatan agar segera mendapatkanpenanganan sedini mungkin. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan dalampenjaringan kesehatan siswa yang terdiri dari pemeriksaan kebersihan perorangan(rambut, kulit dan kuku), pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri,pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran), pemeriksaan kesehatangigi dan mulut, pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan, pengukurankebugaran jasmani dan deteksi dini masalah mental emosional.Cakupan SD atau sederajat yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuksiswa kelas 1 Tahun 2011 di Indonesia sebesar 74,86%. Angka ini lebih tinggidibandingkan tahun 2010 sebesar 61,08%. Capaian pada tahun 2011 belum memenuhitarget Renstra Kemenkes sebesar 90%.116

GAMBAR 4.14CAKUPAN SEKOLAH DASAR YANG MELAKSANAKAN PENJARINGANSISWA SD/SETINGKAT KELAS 1 DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas diketahui bahwa hanya tujuh provinsi yang telah mencapaitarget, yaitu Jawa Timur (100%), Kepulauan Bangka Belitung (99 ,75%), DaerahIstimewa Yogyakarta (97,67%), Sumatera Barat (93, 19%), Bengkulu (92 ,64%), DKIJakarta (91,90%) dan Jawa Tengah (90,69%). Sedangkan 26 provinsi yang lain belummencapai target Renstra.Masalah utama yang sering ditemukan di daerah adalah tenaga yang sudahdilatih dipindahkan ke bidang/tempat lain dan juga kurangnya tenaga di Puskesmasuntuk melaksanakan penjaringan, sehingga untuk melaksanakan penjaringankesehatan membutuhkan waktu lebih lama. Data dan informasi mengenai penjaringansiswa SD/sederajat kelas 1 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.11.j. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas telah dikembangkanKementerian Kesehatan RI sejak tahun 2003, dengan tujuan khusus untukmeningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksidan perilaku hidup sehat serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitaskepada remaja.Puskesmas PKPR memberikan layanan di dalam dan di luar gedung padakelompok remaja berbasis sekolah ataupun masyarakat sehingga dapat menjangkausemua kelompok remaja (10 -19 tahun). Suatu puskesmas dikatakan mampu laksanaPKPR apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :1) Melakukan pembinaan pada minimal 1 sekolah (sekolah umum, sekolah berbasisagama) dengan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi(KIE) di sekolah binaan minimal 2 kali dalam setahun;2) Melatih Kader Kesehatan Remaja di sekolah minimal sebanyak 10% dari jumlahmurid di sekolah binaan; dan117

3) Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang memerlukankonseling yang kontak dengan petugas PKPR.Layanan kesehatan diberikan secara komprehensif, dengan penekanan padalangkah promotif/preventif berupa pembekalan kesehatan dan peningkatanketerampilan psikososial dengan pendidikan keterampilan hidup sehat (PKHS). Sesuaidengan permasalahan remaja yang tidak hanya terkait fisik tetapi juga psikososialmaka konseling merupakan layanan yang menjadi ciri khas PKPR. Konseling diberikanoleh tenaga kesehatan yang terampil, ‘ramah’ remaja dan berwawasan. Tenagakesehatan puskesmas juga melaksanakan kegiatan KIE ke sekolah dan kelompokkelompokremaja lainnya melalui penyuluhan, atau Focus Group Discussion (FGD).Selain itu, agar pelayanan kepada remaja lebih efektif maka remaja jugadilibatkan, khususnya menjadi konselor sebaya yang berperan sebagai agen pengubahdi kelompok sebayanya. Konselor sebaya sebagai kader memiliki peran yang besarmengingat remaja lebih memilih teman sebayanya sebagai tempat curahan hatidibandingkan orang tua bahkan tenaga kesehatan. Hal ini seperti ditunjukkan dataSKRRI (Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia) tahun 2 007 yangdiselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)dimana remaja cenderung memperoleh informasi kesehatan reproduksi melalui temansebayanya. Terdapat 44,3% remaja perempuan dan 46,9% remaja laki-laki menjadikantemannya sebagai sumber informasi mengenai perubahan fisik saat pubertas. Selainitu, sebesar 69,3% remaja perempuan dan 56,7% remaja laki-laki lebih sukamencurahkan hati (curhat) tentang kesehatan reproduksi dengan temannyadibandingkan dengan orang tua atau guru.Berikut ini ditampilkan gambaran cakupan kabupaten/kota memiliki 4puskesmas mampu tata laksana PKPR Tahun 2011.GAMBAR 4.15PERSENTASE KABUPATEN/KOTADENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA PKPRDI INDONESIA TAHUN 2011118Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012

Gambar 4.15 menunjukkan bahwa cakupan kabupaten/kota yang telah memiliki4 puskesmas mampu laksana PKPR Tahun 2011 mencapai 61,17%. Target cakupankabupaten/kota dengan 4 puskesmas PKPR tahun 2011 sebesar 60%. Dengan demikian,sebanyak 17 provinsi telah mencapai target. Di antara 17 provinsi tersebut, terdapat 7provinsi yang seluruh capaiannya 100%, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten,Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Data dan informasiterkait persentase kabupaten/kota dengan puskesmas mampu laksana PKPR menurutprovinsi terdapat pada Lampiran 4.13.k. Pelayanan Kesehatan pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KTA)Dampak globalisasi, perkembangan teknologi, pengaruh negatif media massamengakibatkan terjadinya pergeseran nilai sosial budaya dimana masyarakat terbiasadengan pola hidup konsumtif dan individual. Di sisi lain kemiskinan yang belumteratasi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, banyaknya anak dalam keluargaserta bencana alam yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Indonesia merupakan faktorpemicu terjadinya peningkatan tindakan kekerasan terhadap anak baik fisik, mental,seksual maupun penelantaran.Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, bahwa hakanak merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti hak sipil, kesehatan,pendidikan, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan wajib dijamin, dilindungi, dipenuhioleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar dapat hidup,tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Pengertian kekerasan terhadap anak berdasarkan pengertian dari WHO adalahsemua bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional,penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi, komersial atau lainnya, yangmengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak,kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukandalam konteks hubungan tanggungjawab.Upaya penanganan di bidang kesehatan adalah menyediakan akses pelayanankesehatan bagi korban kekerasan pada anak yang terdiri dari pelayanan di tingkatdasar melalui puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak dan PusatPelayanan Terpadu (PPT) di rumah sakit untuk penanganan kasus rujukan.Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak memberikan pelayananpenanganan gawat darurat, konseling, medikolegal dan rujukan (medis danpsikososial). Pelayanan terpadu di rumah sakit menangani pelayanan spesialistik yangmelalui IGD, perawatan, medikolegal dan psikososial (bantuan hukum danperlindungan sosial bagi anak melalui panggilan telepon pada saat diperlukan)Kriteria Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak yaitu :1) Memiliki tenaga kesehatan terlatih /terorientasi tata laksana kasus KtA2) Melaksanakan rujukan medis maupun psikososialCakupan hasil pelaksanaan program pada tahun 2011 adalah 54,12%. Angka inisudah memenuhi Target indikator Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtA padatahun 2011 sebesar 40%.119

GAMBAR 4.16PERSENTASE KABUPATEN/KOTADENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA KTADI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas nampak sebagian besar provinsi telah melampaui targetnasional, yaitu 25 provinsi atau 75,8% dari seluruh provinsi. Bahkan sebanyak 7provinsi memiliki capaian 100%. Data dan informasi terkait persentase kabupaten/kotadengan puskesmas mampu tatalaksana KtA menurut provinsi terdapat pada Lampiran4.14.l. Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar dan Anak Jalanan di PantiMenurut hasil Susenas BPS, jumlah anak jalanan menujukkan peningkatanyang signifikan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, yaitu dari 94.674 anakmenjadi 230.000 anak. Data dari Direktorat Bina Kesehatan Kerja Kemenkes tahun2005 menunjukkan bahwa masih terdapat anak yang bekerja di sektor informal yaitusebanyak 1% dari jumlah seluruh pekerja di Indonesia.Kelompok umur remaja merupakan bagian terbesar dari kelompok anak jalanan(usia 14 – 18 tahun). Masalah kesehatan yang dihadapi anak jalanan terkait denganperilaku hidup bersih dan sehat. Kondisi anak jalanan yang tidak memiliki tempattinggal yang sehat dan aktivitas di jalanan menyebabkan mereka rentan terhadapgangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, diare, kulit dan lainsebagainya. Secara psikologis, anak jalanan memiliki konsep diri negatif, tidak ataukurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, dan emosiyang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh orang lain dancenderung berperilaku antisosial (berk elahi, mencuri, merampas, menggunakanNarkoba dan menjalankan bisnis NAPZA, dan perilaku seks bebas). Selain itu, anakdapat mengalami berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis dan seksual. Merekajuga dapat mengalami eksploitasi fisik dan seksual terutama oleh orang dewasa hingga120

kehilangan nyawa, sehingga timbul masalah kesehatan yang terkait kesehatanreproduksi seperti Infeksi Menular Seksual (IMS/PMS) dan HIV/AIDS.Upaya penanganan di bidang kesehatan bagi anak terlantar/anak jalananmeliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pendekatan padakelompok-kelompok sasaran seperti di panti anak terlantar/anak jalanan, shelter,rumah singgah dan lain-lain.Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan di puskesmas bekerja sama denganunsur dari sektor terkait dan LSM di wilayah kerjanya serta masyarakat lainnya.Kriteria Puskesmas membina Panti Anak terlantar adalah Puskesmas yang melakukanpaket pembinaan kesehatan anak di panti yang meliputi kegiatan :1. Penyuluhan tentang PHBS, bahaya penyalahgunaan NAPZA, kesehatanreproduksi dan Infeksi Menular Seksual (IMS);2. Pemberian tablet Fe pada remaja putri;3. Konseling termasuk Pre dan Post Test HIV;4. Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada remaja putri;5. Pengobatan;6. Pelatihan peer konselor remaja; dan7. Rujukan apabila diperlukan.Target indikator Puskesmas membina Panti Anak Terlantar pada tahun 2011adalah sebesar 100%. Pada tahun 2011 terdapat 1.751 puskesmas dengan panti anakterlantar di wilayah kerjanya. Seluruh puskesmas tersebut telah melakukanpembinaan terhadap panti di wilayah kerjanya. Dengan demikian target pada tahun2011 telah terpenuhi. Informasi lebih rinci mengenai puskesmas yang melakukanpembinaan di Panti Anak Terlantar dapat dilihat pada Lampiran 4.12.m. Pelayanan Kesehatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lapas/RutanMasalah kesehatan yang banyak ditemukan di masyarakat hampir seluruhnyaberkaitan dengan rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), rendahnyapengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, rendahnya kualitas kesehatanlingkungan dan tidak kondusifnya kondisi lingkungan psikososial seperti bullying.Masalah kesehatan yang dialami Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilapas/rutan antara lain penyakit kulit (scabies), TB, HIV & AIDS, NAPZA, dan sanitasilingkunganBerdasarkan data UNICEF tahun 2000, diketahui bahwa setiap tahun terdapat5.000 anak bermasalah dengan hukum, dimana hanya 10 % yang mendapat pelayananhukum, psikososial dan kesehatan. Data dari Direktorat Jenderal PemasyarakatanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa pada tahun 2008jumlah tahanan anak adalah 2.019 orang yang terdiri dari 1.838 laki-laki dan 181perempuan. Terdapat 2.282 orang anak didik pemasyarakatan (andikpas) yang terdiridari 2.161 laki-laki dan 121 perempuan. Pada akhir tahun 2009 tercatat jumlahandikpas sebanyak 7.397 orang yang terdiri 3.606 anak tahanan, 3.735 narapidana dan56 anak negara. Menurut Sistem Database Pemasyarakatan, sampai dengan April2012, jumlah tahanan anak sebanyak 1.994 dan narapidana anak sebanyak 3.264.121

Upaya penanganan di bidang kesehatan bagi Anak yang Berhadapan denganHukum (ABH) di Lapas/Rutan Anak meliputi aspek promotif, preventif kuratif danrehabilitatif yang dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan di poliklinik Lapas/Rutanatau melalui sistem pelayanan kesehatan yang ada yaitu pelayanan strata pertama(Puskesmas) dan pelayanan rujukan (rumah sakit).Kriteria Puskesmas membina Lapas/Rutan Anak adalah Puskesmas yangmelakukan paket pembinaan kesehatan anak di Lapas/Rutan Anak yang meliputikegiatan :1. Upaya Kesehatan PreventifUpaya ini berupa pemeriksaan penapisan ( screening) awal Andikpas baru,pemeriksaan berkala pada andikpas lama, isolasi andikpas yang menderitapenyakit menular, pemberian imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan tablet besipada andikpas perempuan, pemantauan dan pembinaan penyelenggaraanmakanan, pencegahan penyakit menular dan pencegahan penyalahgunaanNAPZA, pemantauan dan surveilans kejadian penyakit menular diLapas/Rutan dan kesehatan lingkungan.2. Upaya Kesehatan KuratifUpaya ini berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi, pelayananpengobatan penyakit khusus seperti tuberkulosis, malaria, kusta, infeksisaluran reproduksi, dan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS,pelayanan rujukan sesuai dengan kebutuhan Andikpas.3. Upaya Kesehatan RehabilitatifUpaya ini berupa rehabilitasi fisik dan rehabilitasi mental.Target indikator Puskesmas membina Lapas/Rutan Anak pada tahun 2011adalah 100% Puskesmas membina Kesehatan Anak di 18 Lapas anak dan 1 Rutandewasa yang memiliki ABH. Cakupan hasil pelaksanaan program adalah 100%, yangartinya berhasil memenuhi target tahun 2011. Sebaran Lapas/Rutan anak dapat dilihatpada tabel berikut.TABEL 4.1PUSKESMAS MEMBINA LAPAS/RUTAN ANAK DI INDONESIASAMPAI DENGAN TAHUN 2011No Provinsi Kabupaten/Kota Puskesmas Lapas/Rutan Anak1 Sumatera Utara Kota Medan Puskesmas Tanjung Gusta Lapas Anak Medan2 Sumatera Barat Lima Puluh Koto Puskesmas Tanjung Pati Lapas Anak Tanjung Pati3 Riau Kota Pekanbaru Puskesmas Harapan Raya Lapas Anak Pekanbaru4 Jambi Kab. Batang Hari Puskesmas Muara Bulian Lapas Anak Muara Bulian5 Sumatera Selatan Kota Palembang Puskesmas Pakjo Lapas Anak Palembang6 Lampung Kab. Lampung Utara Puskesmas Kotabumi Lapas Anak Kotabumi7 Jawa Barat Bandung Puskesmas Ibrahim Adjie Rutan Kebon Waru8 Jawa Tengah Purworejo Puskesmas Kutoarjo Lapas Anak Kutoarjo9 Jawa Timur Kota Blitar Puskesmas Sananwetan Lapas Anak Blitar122

No Provinsi Kabupaten/Kota Puskesmas Lapas/Rutan Anak10 Banten Kota Tangerang Puskesmas Tanah TinggiLapas Anak PriaTangerang, Lapas AnakWanita Tangerang11 Bali Kab. Karang Asem Puskesmas Karang Asem Lapas Anak Gianyar12 Nusa Tenggara Timur Kupang Puskesmas Oesapa Lapas Anak Kupang13 Kalimantan Barat Kubu Raya Puskesmas Sui Dalam Lapas Anak Sungai Raya14 Kalimantan Selatan Kota Banjar Puskesmas Pelambuan Lapas Anak Martapura15 Sulawesi Utara Tomohon Puskesmas Matani Lapas Anak Tomohon16 Sulawesi Selatan Bone Puskesmas Bajoe Lapas Anak BajoeSumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes, RI, 2012 ; Kementerian Hukum dan HAM, RI, 2012n. Pelayanan Kesehatan Anak Penyandang Cacat Melalui Program UKS diSekolah Luar Biasa (SLB)Anak berkelainan/anak dengan kecacatan merupakan anak yang paling rentanterhadap masalah kesehatan karena lebih berisiko mendapat kekerasan dariorangtua/lingkungannya akibat dari kelainan/kecacatan tersebut. Mereka jugamengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan gizi karena ketidakmampuan anakdalam kebersihan perorangan (kebersihan mulut, kebersihan alat reproduksi , danlainnya).Belum ada angka yang jelas tentang anak dengan kecacatan di Indonesia, olehkarena penelitian tentang anak dengan kecacatan masih sangat kurang. WHOmemperkirakan jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia sekitar 7-10 % daritotal jumlah anak. Hasil Riskesdas 2010 menyebutkan bahwa persentase kecacatanpada anak usia 24-59 bulan menunjukkan proporsi terbesar adalah tuna daksa (cacattubuh) sebesar 0,17%, tuna wicara sebesar 0,15% dan tuna grahita sebesar 0,14%.Dewasa ini telah terbentuk kelompok-kelompok yang peduli terhadap Anak yangmembutuhkan perlindungan khusus yang tumbuh di kota-kota besar seperti ForumKomunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) yang telah terbentuk di 27provinsi, kelompok peduli autis, Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome(POTADS), dll. Kelompok-kelompok tersebut umumnya berasal dari keluarga denganstatus ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan pelayanan kesehatansesuai kebutuhan. Sedangkan di kota-kota kecil atau pedesaan masih terdapat sebagianbesar anak dengan kecacatan yang belum memperoleh akses pelayanan kesehatansebagaimana mestinya.Upaya penanganan di bidang kesehatan bagi anak penyandang cacatdilaksanakan secara komprehensif, diutamakan pada upaya pengobatan dan pemulihankesehatan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan. Paket programyang dilaksanakan bersifat responsif terhadap permasalahan kesehatan anak dengankecacatan dapat mengantisipasi kebutuhan sesuai proses tumbuh kembang anak.Kriteria Puskesmas membina kesehatan anak penyandang cacat adalahpuskesmas yang melakukan pembinaan kesehatan anak penyandang cacat melalui123

program UKS di SLB yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif danrehabilitatif. Kegiatan tersebut antara lain ; Penyuluhan PHBS, kesehatan reproduksi,gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan penularan penyakit dengan menggunakanmedia yang dapat dimengerti anak, imunisasi, pengobatan dan rehabilitasi. Padakondisi anak dengan kecacatan yang membutuhkan pelayanan rujukan dapatdilakukan rujukan kuratif dan rehabilitatif ke Puskesmas atau langsung ke rumahsakit.Kegiatan pelayanan kesehatan diawali dengan deteksi dini pada saatpenerimaan siswa baru baik di SLB, sekolah inklusi maupun sekolah umum. Pelayanankesehatan berkala dilakukan sama seperti yang dilaksanakan di sekolah-sekolah umumyaitu enam bulan sekali. Khusus untuk SLB, pelayanan kesehatan insidentil sebaiknyadilakukan sebulan sekali, karena anak dengan kecacatan berisiko lebih tinggi terhadappenyakit dibanding anak normal di sekolah umum dan rawan bertambah parahkecacatannya serta ketergantungannya pada orang lain. Penanganan kasusnyadisesuaikan dengan tingkat keparahan kecacatan serta melihat tanda-tanda untukmasing-masing jenis kecacatan.Target indikator Puskesmas membina kesehatan anak penyandang cacat tahun2011 adalah 100% Puskesmas membina kesehatan anak penyandang cacat melaluiprogram UKS di 10 provinsi prioritas. Cakupan hasil pelaksanaan program pada tahun2011 adalah 100% yang artinya berhasil memenuhi target tahun 2011.NoTABEL 4.2PUSKESMAS MEMBINA KESEHATAN ANAK PENYANDANG CACATMELALUI PROGRAM UKS DI SLB SAMPAI DENGAN TAHUN 2011ProvinsiJumlahKabupaten/KotaJumlahPuskesmas1 Sumatera Barat 18 672 Riau 7 73 Sumatera Selatan 12 174 Lampung 7 95 Banten 7 116 Bali 9 137 NTB 10 278 Kalimantan Selatan 1 19 Kalimantan Timur 7 1710 Sulawesi Selatan 16 360Sumber : Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes, RI, 20122. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)Menurut hasil penelitian, usia subur seorang wanita biasanya antara 15 – 49tahun. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan124

kelahiran, wanita/pasangan ini lebih diprioritaskan untuk menggunakan alat/metodeKB.Tingkat pencapaian pelayanan Keluarga Berencana dapat dilihat daricakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/metodekontrasepsi (KB aktif), cakupan peserta KB yang baru menggunakan alat/metodekontrasepsi, tempat pelayanan KB, dan jenis kontrasepsi yang digunakan akseptor.Proporsi wanita umur 15-49 tahun berstatus menikah (pasangan usia subur/PUS)yang sedang menggunakan alat/metode KB menurut provinsi dapat dilihat padaGambar 4.17 berikut ini.GAMBAR 4.17PERSENTASE PESERTA KB AKTIFMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2012Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa cakupan peserta KB aktif diIndonesia pada tahun 2011 adalah sebesar 75,96%. Persentase peserta KB aktiftertinggi pada tahun 2011 terdapat di Provinsi Bengkulu sebesar 89,79%, diikuti olehProvinsi Gorontalo sebesar 85,76%, dan Provinsi Bali sebesar 85,67%. Sedangkanprovinsi dengan persentase peserta KB aktif terendah adalah Papua sebesar 49,08%,diikuti oleh Maluku Utara sebesar 62,33%, dan Kepulauan Riau sebesar 65,06%.Cakupan peserta KB aktif juga dapat digambarkan menurut metodekontrasepsi yang sedang digunakan. Metode kontrasespsi yang paling banyakdigunakan pada tahun 2011 adalah alat kontrasepsi jangka pendek berupa suntikansebesar 46,47% dan pil KB sebesar 25,81%. Sedangkan metode kontrasepsi yangpaling sedikit digunakan adalah metode jangka panjang yaitu MOP (Metode OperasiPria) sebesar 0,71%.125

GAMBAR 4.18PERSENTASE PESERTA KB AKTIFMENURUT ALAT/METODE KONTRASEPSI TAHUN 2011Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012Gambaran penggunaan metode kontrasepsi menurut provinsi menunjukkanbahwa Intra Uterine Device (IUD) banyak digunakan di Bali (47,04%), NTB (30,53%),dan Daerah Istimewa Yogyakarta (23,94%). Provinsi dengan penggunaan IUD terendahadalah Kalimantan Selatan (1,81%), Kalima ntan Tengah (2,08%), dan Maluku Utara(2,32%).Pada tahun 2011, sebagian besar peserta KB baru memanfaatkan klinik KBpemerintah sebagai tempat pelayanan KB yaitu sebesar 62,26%. Selain klinik KBpemerintah, bidan praktek swasta juga banyak dimanfaatkan peserta KB baru sebagaitempat pelayanan KB yaitu sebesar 29,81%. Pola ini tidak jauh berbeda dalam 5 tahunterakhir.GAMBAR 4.19PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN KBDI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011126Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012Pemanfaatan klinik KB pemerintah menurut distribusi provinsi, pemanfaatantertinggi terdapat di NTT sebesar 97.53% diikuti oleh Papua Barat sebesar 91,5%, danNTB sebesar 90,76%. Sedangkan di 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Bali dan DaerahIstimewa Yogyakarta pemanfaatan klinik KB pemerintah sebagai tempat pelayanan KB

tergolong rendah yaitu kurang dari 40% dengan besaran masing-masing sebesar33,33%; 38,87%; dan 39,02%. Provinsi-provinsi tersebut lebih banyak memanfaatkanpelayanan KB pada bidan praktek swasta. Data dan informasi lebih rinci menurutprovinsi mengenai kepesertaan KB baru dan KB aktif terdapat pada Lampiran 4.2, 4.3,4.4, dan 4.5.3. Pelayanan ImunisasiBayi dan anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang penyakit menulardibandingkan kelompok penduduk dewasa. Penyakit menular yang kerap dikenalsebagai Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu : Difteri,Tetanus, Hepatitis B, radang selaput otak, radang paru-paru, pertusis, dan polio.Dengan adanya fakta tersebut, salah satu bentuk upaya pencegahan yang terbaik dansangat vital agar kelompok berisiko tersebut dapat dilindungi adalah imunisasi.Pada saat pertama kali kuman (antigen) masuk ke dalam tubuh, maka sebagaireaksinya tubuh akan membuat zat anti yang disebut dengan antibodi. Pada umumnya,reaksi pertama tubuh untuk membentuk antibodi tidak terlalu kuat, karena tubuhbelum mempunyai "pengalaman". Tetapi pada reaksi yang ke-2, ke-3 dan seterusnya,tubuh sudah mempunyai “memori” untuk mengenali antigen tersebut sehinggapembentukan antibodi terjadi dalam waktu yang lebih cepat dan dalam jumlah yanglebih banyak. Itulah sebabnya, pada beberapa jenis penyakit yang dianggap berbahaya,dilakukan tindakan imunisasi atau vaksinasi. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakanpencegahan agar tubuh tidak terjangkit penyakit tersebut, atau seandainya terkena,tidak akan menimbulkan akibat yang fatal.a. Imunisasi Dasar pada BayiPemerintah telah menetapkan program lima imunisasi dasar lengkap (LIL) padabayi yang meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, dan 1dosis campak.Di antara penyakit pada balita yang dapat dicegah dengan imunisasi, campakadalah penyebab utama kematian pada balita. Oleh karena itu pencegahan campakmerupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Dari beberapatujuan yang disepakati dalam pertemuan dunia mengenai anak, salah satunya adalahmempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Di seluruh negara ASEANdan SEARO, imunisasi campak diberikan pada bayi umur 9-11 bulan dan merupakanimunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi di antara imunisasi wajib lainnya.Pada gambar 4.20 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, Indonesia telahmencapai cakupan imunisasi campak sebesar 93,6% dari target nasional tahun 2011, ≥90%. Pada tahun 2011, sebanyak 18 provinsi telah mencapai target tersebut. Provinsidengan cakupan imunisasi campak tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta, Bengkulu, danSulawesi Selatan yaitu masing-masing sebesar 101,70%; 101%; dan 100,5%. Sedangkancakupan terendah adalah provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan KalimantanTengah yang masing-masing sebesar 69,9%; 72,4%; dan 80%.127

GAMBAR 4.20PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAKDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Selain cakupan imunisasi campak, indikator lain yang digunakan dalammengukur keberhasilan program imunisasi adalah cakupan imunisasi dasar lengkap.Capaian imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada tahun 2011 adalah 93,3% dan telahjauh mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2011 yaitu ≥ 82%. Dari 33 provinsiyang ada di Indonesia, hampir seluruh provinsi telah dapat mencapai target tersebut,hanya 5 provinsi yang belum mencapai yaitu provinsi Papua, NTT, Kalimantan TengahPapua Barat, dan Gorontalo.Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 101,7%, diikutioleh Sulawesi Selatan sebesar 100,1%, dan Jambi sebesar 99,9%. Sedangkan ProvinsiPapua menempati posisi terendah sebesar 61,8% diikuti oleh NTT sebesar 71,6%, danKalimantan Tengah sebesar 77%. Data mengenai cakupan imunisasi dasar pada bayimenurut provinsi tahun 2011 terdapat pada Lampiran 4.19.Universal Child Immunization atau yang biasa disingkat UCI merupakangambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang adadi desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pada tahun 2011target cakupan desa UCI adalah 85% dan diharapkan pada tahun 2014 akan dapatmencapai 100%, artinya seluruh desa yang ada di Indonesia dapat mencapai UCI.Capaian cakupan desa/kelurahan UCI di Indonesia pada tahun 2011 adalah74,13%. Terdapat 10 provinsi yang telah mencapai target cakupan UCI desa > 85%.Berikut ini disajikan gambaran persentase desa UCI pada tahun 2011 menurutprovinsi.128

GAMBAR 4.21CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCIDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Gambar 4.21 memberikan informasi bahwa pada tahun 2011, provinsi dengancapaian tertinggi adalah DIY sebesar 100%, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 99,63%,dan Jawa Tengah 96,28%. Provinsi dengan capaian terendah adalah Gorontalo sebesar50,96%, diikuti oleh Sumatera Utara sebesar 52,53%, dan Jawa Timur sebesar 54,6%.Rincian capaian desa/kelurahan UCI menurut provinsi tahun 2008-2011 terdapat padaLampiran 4.18.Gambar berikut menyajikan persentase desa/kelurahan UCI di Indonesia.Cakupan desa/kelurahan UCI tertinggi dicapai pada tahun 2005 sebesar 76,23%.Peningkatan cakupan terjadi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010GAMBAR 4.22CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCIDI INDONESIA TAHUN 2004-2011Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Idealnya, seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai umurnya,sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan129

imunisasi dapat optimal. Namun kenyataannya, sebagian anak tidak mendapatkanimunisasi dasar secara lengkap. Anak-anak inilah yang disebut dengan drop out (DO)imunisasi. Imunisasi DPT-HB1 adalah jenis imunisasi yang pertama kali diberikanpada bayi. Sebaliknya, imunisasi campak adalah imunisasi dasar yang terakhirdiberikan pada bayi. Diasumsikan bayi yang mendapat imunisasi campak telahmendapatkan imunisasi dasar lengkap. Dengan demikian, maka drop out rateimunisasi bayi dihitung berdasarkan persentase penurunan cakupan imunisasi campakterhadap cakupan imunisasi DPT-HB1.GAMBAR 4.23ANGKA DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPTHB1 - CAMPAK PADA BAYIDI INDONESIA TAHUN 2006-2011Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012DO rate secara nasional pada tahun 2011 telah memenuhi target, yaitu 4,4,namun masih terdapat 15 provinsi yang belum memenuhi target ≤ 5. Drop out ratemenunjukkan penurunan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Rincian angkadrop out rate cakupan imunisasi DPT-HB1-campak tahun 2011 menurut provinsi dapatdilihat pada Lampiran 4.20.b. Imunisasi pada Ibu HamilPemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkomitmendalam program Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal ( Maternal and NeonatalTetanus Elimination atau MNTE). Menurut WHO, tetanus maternal dan neonataldikatakan tereliminasi apabila hanya terdapat kurang dari satu kasus tetanus neonatalper 1.000 kelahiran hidup di setiap kabupaten.Maternal and Neonatal Tetanus Elimination (MNTE) merupakan programeliminasi tetanus pada neonatal dan wanita usia subur termasuk ibu hamil. Strategiyang dilakukan untuk mengeliminasi tetanus neonatorum dan maternal adalah 1)pertolongan persalinan yang aman dan bersih; 2) cakupan imunisasi rutin TT yangtinggi dan merata; dan 3) penyelenggaraan surveilans Tetanus Neonatorum.Pada tahun 2011 telah dilaksanakan Survei Validasi MNTE di regionalKalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT dengan hasil yaitu eliminasi tetanus maternaldan neonatal di regional tersebut pada periode 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Mei 2011telah tercapai. Begitu juga dengan regional Jawa dan Bali serta regional Sumaterayang juga telah mencapai eliminasi.130

Cakupan imunisasi TT2+ (ibu hamil yang telah mendapat imunisasi TT minimal2 dosis) pada ibu hamil pada tahun 2011 secara nasional sebesar 63,6%. Capaian inibelum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu ≥ 80%.GAMBAR 4.24PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TT2+ PADA IBU HAMILDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 9 provinsidengan capaian ≥ 80%, yaitu Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, NTB, Banten, SulawesiSelatan, Maluku, Jambi, dan Bengkulu. Data dan informasi mengenai cakupanimunisasi TT pada ibu hamil menurut provinsi pada tahun 2011 terdapat padaLampiran 4.22.4. Ketersediaan ObatKebijakan Pemerintah terhadap peningkatan akses obat telah ditetapkan antaralain dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sistem KesehatanNasional (SKN), dan Kebijakan Obat Nasional (KONAS). Dalam upaya pelayanankesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjaminkhasiatnya, aman, efektif dan bermutu dengan harga terjangkau serta mudah diaksesadalah sasaran yang harus dicapai.Obat adalah salah satu kebutuhan dasar dalam meningkatkan derajatkesehatan masyarakat dan merupakan barang publik yang perlu dijaminketersediaannya dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan. Sejalan dengan haltersebut, program peningkatan ketersediaan obat dan vaksin dilaksanakansebagaimana amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Dalam rangka mendukungprogram tersebut dilakukan pengadaan buffer stock obat untuk menjamin ketersediaanobat, pemerataan pelayanan dan terjaminnya mutu obat dan perbekalan kesehatansampai ke masyarakat.Dalam hal perencanaan dan penyusunan kebutuhan obat (RKO) buffer stockdiperlukan data kebutuhan dari masing-masing kabupaten/kota. Dalam perhitungantersebut, tingkat kecukupan obat harus dapat tersedia untuk kurun waktu minimalselama 18 bulan dengan asumsi 12 bulan untuk pemenuhan kebutuhan obat selama 1tahun anggaran dan 6 bulan untuk pemenuhan kebutuhan selama waktu tunggu proses131

pengadaan obat di tahun anggaran selanjutnya. Daftar obat yang disertakan dalamperhitungan tersebut terdiri dari 135 jenis obat dan 9 jenis vaksin sehingga didapattotal ketersediaan untuk 144 jenis obat dan vaksin yang direkapitulasi perkabupaten/kota di 33 provinsi secara nasional.Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2011 mensyaratkan ketersediaan obatdan vaksin sebesar 87%. Data dan informasi lebih rinci tentang ketersediaan obat danvaksin pada tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 4.39 dan Lampiran 4.40.5. Pelayanan Kesehatan HajiPenyelenggaraan ibadah haji diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bertujuan memberikan pembinaan,pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji. Dengan itupemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungandengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi,transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan.Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, Menteri Kesehatan berkewajibanmelakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan haji. Pembinaan dan pelayanantersebut dilaksanakan secara menyeluruh yang meliputi upaya promotif, preventif,kuratif dan rehabilitatif.Penyelenggaraan kesehatan haji merupakan kegiatan pelayanan kesehatan hajimeliputi pemeriksaan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji,pelayanan kesehatan, imunisasi, surveilans, Sistem Kewaspadaan Dini (S KD) danrespon KLB, penanggulangan KLB dan musibah masal, kesehatan lingkungan danmanajemen penyelenggaraan kesehatan haji.Tujuan dari penyelenggaraan kesehatan haji adalah :1. Meningkatkan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan.2. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah,sampai tiba kembali di tanah air.3. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawakeluar/masuk oleh jemaah haji.Renstra Kementerian Kesehatan menetapkan dua indikator untuk pelayanankesehatan haji, yaitu angka kematian jemaah haji per 1000 jemaah dan persentasekabupaten/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuaistandar. Jemaah wafat adalah jemaah haji yang wafat pada saat di embarkasi, ArabSaudi (selama operasional haji + 14 hari) dan di debarkasi sampai dengan 14 hari tibadi tanah air. Jumlah jemaah haji yang wafat pada tahun 2011 sebanyak 531 jemaah,dengan angka kematian jemaah haji per 1.000 jemaah sebesar 2,38. Angka ini masihmemenuhi target Renstra 2011 yaitu < 2,4 per 1.000 jemaah. Pada tahun 2011,persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatanhaji sesuai standar sebesar 54,33%, capaian ini telah memenuhi target Renstra 2011sebesar 50%.Pada tahun 2011 terdapat 223.395 jemaah haji di Indonesia yang terdiri darijemaah haji reguler sebanyak 199.848 orang, dan jemaah haji khusus/ONH Plus 23.547132

orang. Selain itu juga terdapat petugas sebanyak 2.495 orang. Persentase terbesarjemaah haji tahun 2010 dan 2011 adalah wanita dengan proporsi lebih dari 50%.Pada penyelenggaraan ibadah haji terdapat jemaah haji yang tergolong risikotinggi. Jemaah haji risiko tinggi (risti) adalah jemaah dengan kondisi kesehatan yangsecara epidemiologi berisiko sakit dan atau meninggal selama perjalanan ibadah haji,meliputi : jemaah haji lanjut usia, jemaah penderita penyakit menular tertentu yangtidak boleh terbawa keluar negeri berdasarkan peraturan kesehatan, jemaah wanitahamil (14 -26 minggu dan telah divaksinasi meningitis), jemaah denganketidakmampuan tertentu terkait penyakit kronis atau penyakit tertentu.a. Penyelenggaraan Pra Operasional HajiPenyelenggaraan pra operasional haji terdiri dari pelayanan kesehatan didaerah (pra embarkasi), pembinaan jemaah, rekrutmen dan pelatihan petugaskesehatan haji, dan penyehatan lingkungan dan sanitasi makanan asrama haji.Pelayanan kesehatan pra embarkasi merupakan rangkaian pelayanankesehatan yang bersifat kontinum dan komprehensif dengan melaksanakan prosespemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan jemaah sesuaistandar. Pelayanan dilaksanakan di Puskesmas dan rumah sakit oleh tenaga kesehatanyang sudah dilatih dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kegiatan inidilaksanakan paling lambat 1 bulan sebelum jemaah berangkat yang meliputi :a) Pemeriksaan kesehatan awal di puskesmas oleh tim pemeriksa yang telahditetapkan dan dilatih;b) Pemeriksaan lanjutan yang merupakan pemeriksaan setelah pemeriksaan awalPemeriksaan ini bisa dilakukan di Puskesmas ataupun rumah sakit di daerahsebagai rujukan bagi jemaah yang berisiko tinggi (risti);danc) Vaksinasi Meningitis meningococcus.Pelayanan kesehatan pada tahap ini merupakan penetapan awal statuskesehatan jemaah yang menghasilkan status : mandiri (sehat), observasi (perluperawatan), pengawasan (perlu perawatan dan pendampingan), tunda (tidak memenuhikriteria kesehatan untuk berangkat), dan berisiko tinggi atau tidak.Dalam upaya menyediakan tenaga kesehatan yang akan melayani jemaah padasaat operasional dilakukan perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia. Petugasyang direkrut adalah Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang ditugaskanmenyertai jemaah di setiap kloternya dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).Proses pendaftaran petugas dilakukan secara online melalui website PusatKesehatan Haji. Seleksi dan nominasi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dandinas kesehatan provinsi dengan komposisi sebanyak 75 % kuota TKHI ditentukan olehDinas Kesehatan Provinsi dan 25 % oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan untukPPIH seluruhnya ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2011, sebanyak449 dokter dan 998 perawat dinyatakan lulus dari 19.960 pendaftar. Sedangkan dari11.247 pendaftar PPIH, sebanyak 306 orang dinyatakan lulus.133

. Penyelenggaraan Operasional HajiPenyelenggaraan operasional haji dilaksanakan pada saat jemaah tiba diembarkasi, selama beribadah di Arab Saudi, dan saat tiba kembali di tanah air.Pemeriksaan kesehatan akhir jemaah sebelum berangkat ke Arab Saudidikoordinasikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) embarkasi. Kegiatan yangdilakukan meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan, identifikasi jemaahrisiko tinggi (risti), proses kekarantinaan, rawat jalan dan rawat inap 24 jam sertarujukan. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan di embarkasi, diketahui terdapat102.346 (50,58%) jemaah risiko tinggi dan 99.997 (49,42%) non risiko tinggi.Jumlah kunjungan rawat jalan embarkasi pada tahun 2011 tercatat sebanyak8.963 kunjugan dengan jumlah terbanyak dari embarkasi Solo. Pelayanan rawat inapEmbarkasi tahun 2011 melayani 268 kunjungan dengan jumlah terbanyak juga dariembarkasi Solo. Pada masa embarkasi terdapat jemaah haji yang wafat sebanyak 8orang. Jemaah yang tidak jadi berangkat pada masa embarkasi sebanyak 70 orangkarena sakit, hamil dan pasangan yang tidak jadi berangkat.Pelayanan kesehatan haji selama di Arab Saudi dilakukan di tiga lokasi, yaitu :a. Pelayanan kesehatan di kloterPelayanan kesehatan terhadap jemaah oleh petugas TKHI kloter secara pasif danaktif. Secara pasif dimana jemaah datang memeriksakan kesehatan atau berobatjalan kepada petugas TKHI. Secara aktif dimana petugas TKHI melakukanpemantauan dan bimbingan terhadap jemaah haji di kloternya. Petugas jugamelakukan identifikasi kemungkinan terjadinya KLB penyakit.b. Pelayanan kesehatan di sektorPelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap sederhanaoleh petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), jika tidak dapat ditanganidi sektor maka dirujuk ke Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) ataupun RumahSakit Arab Saudi (RSAS). Di sektor tersedia tenaga kefarmasian untuk mengelolaapotek dan ketersediaan obat.c. Pelayanan kesehatan di BPHI dan RSASKegiatan di sini berupa pelayanan rawat jalan dan rawat inap dengan dayatampung dan fasilitas yang setara dengan rumah sakit tipe CJumlah kunjungan rawat jalan pada tahun 2011 sebanyak 429.760 kunjungan.Sebagian besar kunjungan terdapat di tingkat kloter, yaitu 419.080 kunjungan.Terdapat 3.637 kunjungan rawat inap pada penyelenggaraan haji tahun 2011 dengankunjungan terbanyak di BPHI sebanyak 2.240 kunjungan.134TABEL 4.3JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN (RJ)DAN RAWAT INAP (RI)JEMAAH HAJI DI ARAB SAUDI TAHUN 2011DakerBPHI Sektor Kloter RSAS JumlahRJ RI RJ RI RJ RI RJ RIMekkah 2732 884 4.128 747 356.190 349 363.050 1.980Madinah 1.495 1.247 719 0 49.930 204 52.144 1.451Jedah 634 109 972 0 12.960 0 14.566 109Mina* - 0 - 0 - 97 - 97Jumlah 4861 2.240 5.819 747 419.080 650 429.760 3.637Ket : tidak terdapat layanan rawat jalan di MinaSumber : Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes, RI, 2012

Saat tiba di tanah air, jemaah haji ditempatkan di pondokan asrama haji.Jemaah dapat melakukan konsultasi dan perawatan di poliklinik, dan bila memerlukanpenanganan lebih lanjut maka jemaah dirujuk ke RS yang telah ditentukan. Pada fasedebarkasi ini, terdapat 2.436 kunjungan rawat jalan dan 151 kunjungan rawat inap.Jumlah jemaah haji yang wafat selama debarkasi sebanyak 20 orang dengan penyebabkematian paling banyak adalah karena penyakit kardiovaskuler.6. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan KomplementerPelayanan kesehatan tradisional merupakan warisan budaya yang telahdimanfaatkan sejak dulu. Pelayanan kesehatan tradisional hingga kini masih diakuikeberadaannya di masyarakat dan cukup potensial perannya dalam menunjangpeningkatan kesehatan.Pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari penyelenggaraan upayakesehatan juga diamanatkan pada UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Renstra Kementerian Kesehatan menetapkan dua indikator yaitu cakupankabupaten/kota yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional,alternatif, dan komplementer; dan jumlah rumah sakit yang menyelenggarakanpelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat sebagai pelayananalternatif dan komplementer.Cakupan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pogram pelayanan kesehatantradisional diartikan sebagai kabupaten/kota yang minimal memiliki dua Puskesmasyang melaksanakan pembinaan terhadap pengobat tradisional dan pembinaan kepadamasyarakat tentang pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Capaian indikatorini pada tahun 2011 sebesar 19,5%.Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 83,3% diikutioleh DI Yogyakarta dan Sulawesi Barat masing-masing sebesar 60%. Sedangkanprovinsi dengan cakupan terendah adalah Sumatera Utara sebesar 6,1% diikuti olehPapua sebesar 6,9% dan Aceh sebesar 8,7%. Informasi lebih rinci mengenaipelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer menurutprovinsi terdapat pada Lampiran 4.42.B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKANPada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran kunjungan di rumah sakit,kualitas pelayanan di rumah sakit serta pelayanan kesehatan gigi dan mulut di rumahsakit.1. Kunjungan Rawat InapData dan informasi terkait kunjungan rawat inap pasien di rumah sakitmenggambarkan jumlah pasien rawat inap keluar hidup, jumlah pasien rawat inapkeluar mati 48 jam lebih banyak dibandingkan pasien keluar mati < 48135

jam, yaitu 47.022 pasien terhadap 45.092 pasien. Lama dirawat dan jumlah hariperawatan pada tahun 2010 menunjukkan angka sebesar 10.699.801 hari dan11.596.403 hari. Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait dengan kunjunganpasien rawat inap di rumah sakit terdapat pada Lampiran 4.28.2. Indikator Pelayanan Kesehatan di Rumah SakitPenilaian tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dariberbagai segi yaitu tingkat pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan.Beberapa indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit yangdipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR), rata-ratalama hari perawatan ( Length of Stay/LOS), rata-rata tempat tidur dipakai ( Bed TurnOver/BTO), rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur ( Turn over Interval/TOI),persentase pasien keluar yang meninggal ( Gross Death Rate/GDR) dan persentasepasien keluar yang meninggal ≥ 48 jam perawatan (Net Death Rate/NDR).Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk tiap -tiap 1.000penderita keluar. Pada GDR, tidak melihat berapa lama pasien berada di rumah sakitdari masuk sampai meninggal. Nilai GDR yang baik yaitu tidak lebih dari 45 per 1.000penderita keluar. Gross Death Rate/GDR (GDR) pada tahun 2010 di Indonesia sebesar37,6. Angka ini masih berada pada kisaran nilai yang dianggap baik yaitu < 45 per1.000 penderita.GAMBAR 4.25GROSS DEATH RATE (GDR) DI RUMAH SAKITDI INDONESIA TAHUN 2010136Sumber : Ditjen BUK, Kemenkes RI, 2012Berdasarkan indikator GDR ini, maka dari gambar di atas dapat terlihatbeberapa provinsi dengan nilai GDR melebihi target 45 per 1.000 penderita keluar yaituSulawesi Barat (61,99), Sumatera Barat (52,02), Sumatera Selatan (51,92), SulawesiSelatan (47,66), Maluku (47,05), D.I. Yogyakarta (46,01), dan Jawa Timur (45,18).Indikator lain yang juga diukur dalam menilai pelayanan rumah sakit adalahNet Death Rate (NDR). Net Death Rate yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat

untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Asumsinya jika pasien meninggal setelahmendapatkan perawatan 48 jam berarti ada faktor pelayanan rumah sakit yang terlibatdengan kondisi meninggalnya pasien. Namun jika pasien meninggal kurang dari 48 jammasa perawatan, dianggap faktor keterlambatan pasien datang ke rumah sakit yangmenjadi penyebab utama pasien meninggal. Indikator ini dapat memberikan gambaranmutu pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalahkurang dari 25 per 1.000 penderita keluar.GAMBAR 4.26NET DEATH RATE (NDR) DI RUMAH SAKITDI INDONESIA TAHUN 2010Sumber : Ditjen BUK, Kemenkes RI, 2012Berdasarkan indikator NDR ini, maka dari gambar di atas dapat terlihatbeberapa provinsi dengan nilai NDR melebihi batas < 25 per 1.000 penderita keluaryaitu D.I. Yogyakarta (31,71), Ma luku (28,86), Bali (28,51), Provinsi Sumatera Barat(27,89), dan Provinsi Sulawesi Selatan (25,99).Indikator lainnya yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelayanan rumahsakit adalah BOR, LOS, dan TOI. Pemanfaatan tempat tidur dilihat melalui indikatorBOR dengan memperhitungkan perbandingan jumlah hari perawatan di rumah sakitterhadap jumlah tempat tidur dan jumlah hari dalam setahun. Besarnya BOR diIndonesia pada tahun 2010 adalah 41,15, lebih rendah dibandingkan capaian tahun2009 sebesar 58,7.Indikator LOS mencerminkan rata-rata lama hari perawatan yang diperolehdari perbandingan jumlah hari perawatan pasien keluar terhadap jumlah pasien keluarbaik hidup maupun mati. LOS pada tahun 2010 sebesar 4,37, sedikit mengalamipeningkatan dibandingkan tahun 2009 sebesar 4,3. Provinsi dengan capaian LOStertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 5,34, diikuti oleh SumateraBarat sebesar 5,15 dan Jawa Timur sebesar 5,04. Sedangkan provinsi dengan LOSterendah adalah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,36, diikuti oleh Nusa TenggaraBarat sebesar 2,71, dan Kepulauan Riau sebesar 3,18.137

Rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur di rumah sakit diukur melaluiindikator TOI. TOI pada tahun 2010 meningkat dibandingkan tahun 2009, yaitu dari6,3 menjadi 6,77. Pada tahun 2010, TOI tertiggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar14,66, diikuti oleh Sumatera Utara sebesar 14,08, dan Sulawesi Tenggara sebesar12,38. Sedangkan TOI terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 0,1 diikuti olehMaluku Utara sebesar 0,25, dan Sumatera Selatan sebesar 2,86.Data dan informasi mengenai indikator pelayanan rumah sakit menurutprovinsi pada tahun 2010 dapat dilihat pada Lampiran 4.29 dan Lampiran 4.30.3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan MulutJenis pelayanan kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit berdasarkan datayang diperoleh dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan terdiri dari tumpatan gigi tetap,tumpatan gigi sulung, pengobatan pulpa/tumpatan sementara, pencabutan gigi tetap,pencabutan gigi sulung, pengobatan periodontal, pengobatan abses, pembersihankarang gigi, prothese lengkap, prothese sebagian, prothese cekat, orthodonsi, dan bedahmulut. Total jumlah pemeriksaan pada tahun 2010 sebanyak 858.613 pemeriksaan.GAMBAR 4.27JUMLAH PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUTDI RUMAH SAKIT TAHUN 2010138Sumber : Ditjen BUK, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa jenis pemeriksaan terbanyak yangdilakukan di Rumah Sakit di Indonesia Tahun 2010 yaitu pengobatan pulpa/tumpatanSementara sebanyak 210.111. Sedangkan jenis pemeriksaan yang paling sedikitdilakukan yaitu prothese lengkap sebanyak 2.327 pemerisaan. Informasi lebih rinciterkait pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut menurut provinsi di Indonesia padatahun 2010 dapat dilihat pada Lampiran 4.31.C. PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKATTujuan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas) yaituuntuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruhmasyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat

yang optimal secara efektif dan efisien. Melalui Jaminan Pemeliharaan KesehatanMasyarakat diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angkakematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran di samping dapatterlayaninya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini telahmemberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakatmiskin dan hampir miskin di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan kesehatan dirumah sakit serta memberikan perlindungan finasial dari pengeluaran kesehatanakibat sakit.Pelaksanaan program Jamkesmas 2011 merupakan kelanjutan pelaksanaantahun 2010 dengan penyempurnaan dan peningkatan terhadap aspek kepesertaan,pelayanan kesehatan, pendanaan dan organisasi manajemen. Penyelenggarannyadiatur dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas melalui Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 Tentang Pedoman PelaksanaanProgram Jaminan Kesehatan Masyarakat.Kepesertaan Jamkesmas 2011 tetap berjumlah 76.400.000 jiwa masyarakatsangat miskin, miskin dan tidak mampu yang terdiri atas 73.726.290 jiwa kepesertaanberdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota dan selebihnya adalah peserta diluar SK Bupati/Walikota, meliputi: gelandangan, pengemis, anak terlantar, panti sosial,penghuni rutan/lapas, korban bencana pasca tanggap darurat, peserta programkeluarga harapan (PKH), dan penderita thalasemia mayor yaitu sebanyak 2.673.710jiwa.Sejak tahun 2008 hingga 2011 sasaran Jamkesmas adalah tetap yaitu 76,4 jutajiwa. Provinsi dengan jumlah sasaran terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Timur danJawa Barat. Gambar 4.30 berikut ini menyajikan pencapaian jumlah kunjungan RJTP,RITP, RJTL & RITL tahun 2008-2011 yang makin meningkat jumlah kunjungannyasetiap tahun.GAMBAR 4.28PENCAPAIAN JUMLAH KUNJUNGANRJTP, RITP, RJTL & RITLDI INDONESIA TAHUN 2008-2011Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Pada tahun 2011, terdapat 67,03 juta kunjungan peserta jamkesmas kepelayanan kesehatan rawat jalan, meliputi 61,79 juta kunjungan rawat jalan tingkatpertama dan 5,24 juta kunjungan rawat jalan tingkat lanjut. Jumlah kunjungan rawat139

jalan pada tahun 2011 relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahunsebelumnya. Sedangkan pemanfaatan rawat inap pada peserta jamkesmas pada tahun2011 sebesar 2,88 juta kunjungan meliputi 1,69 juta kunjungan rawat inap tingkatpertama dan 1,19 juta kunjungan rawat inap tingkat lanjut.GAMBAR 4.29JUMLAH PESERTA JAMKESMAS MENURUT KELOMPOK UMURDAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011140Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Gambar di atas menunjukkan bahwa, bila dilihat dari pengelompokan umur,peserta Jamkesmas terbanyak adalah pada usia remaja (11-15 tahun sebesar 10,30%)kemudian secara proporsi menurun di kelompok usia yang lebih tua lalu meningkatkembali pada kelompok umur ≥76 tahun ( 3,36%) seperti terlihat pada gambar berikutini. Hal ini menunjukkan bahwa Jamkesmas mencakup perlindungan kepada kelompokrentan dan beresiko tinggi dalam kesehatan. Kelompok sasaran dari pencapaian targetMDGs bidang kesehatan seperti ibu hamil, bayi dan anak balita serta kelompok lanjutusia pada kelompok masyarakat miskin dan mendekati miskin telah dilindungi haknyaoleh pemerintah untuk mendapat kepastian jaminan kesehatan melalui programJamkesmas. Pada gambar di atas juga dapat diketahui bahwa menurut jenis kelamin,tidak ada perbedaan signifikan jumlah peserta Jamkesmas pada laki-laki danperempuan dimana perempuan 49,84% dan laki-laki 50,16%.Perluasan program Jamkesmas pada tahun 2011 adalah dengan diluncurkannyaJaminan Persalinan yaitu pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputipemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayananKB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir sesuai dengan surat edaran MenkesRI Nomor TU/Menkes/E/391/II/2011 tentang Jaminan Persalinan. Penerima manfaatjaminan persalinan adalah seluruh ibu yang belum memiliki jaminan kesehatan.Pada tahun 2011 jumlah kunjungan Jampersal untuk K1 dan K4 adalah1.466.604 dan 1.540.785. Kunjungan persalinan sebanyak 1.686.738 yang terdiri daripersalinan normal, tidak maju dan pasca keguguran. Pelayanan pasca persalinanmelalui kunjungan nifas (KF3) pada tahun 2011 sebesar 1.410.020. Informasi lebih rinciterkait cakupan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal terdapat pada Lampiran 4.32,4.33 4.34, 4.35.

D. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT1. Pengendalian Penyakit PolioPada tahun 1988, sidang ke-41 WHA ( World Health Assembly) telahmenetapkan program eradikasi polio secara global (global polio eradication initiative)yang ditujukan untuk mengeradikasi penyakit polio pada tahun 2000. Kesepakatan inidiperkuat oleh sidang World Summit for Children pada tahun 1989, di mana Indonesiaturut menandatangani kesepakatan tersebut.Eradikasi Polio adalah apabila tidak ditemukan virus Polio liar indigenousselama 3 tahun berturut-turut di suatu region yang dibuktikan dengan surveilans AFPyang sesuai standar sertifikasi. Dasar pemikiran Eradikasi Polio adalah:a. Manusia satu-satunya reservoir dan tidak ada longterm carrier pada manusia.b. Sifat virus polio yang tidak tahan lama hidup di lingkungan.c. Tersedianya vaksin yang mempunyai efektivitas > 90% dan mudah dalampemberian.d. Layak dilaksanan secara operasional.Salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai eradikasi polio yaitumelaksanakan surveilans AFP sesuai dengan standar sertifikasi. Surveilans AFPadalah pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layuh akut padaanak usia < 15 tahun yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio.Tujuan surveilans AFP antara lain mengidentifikasi daerah berisiko terjadinyatransmisi virus Polio liar, memantau perkembangan program Eradikasi Polio danmembuktikan Indonesia bebas polio. Surveilans AFP di Indonesia dilaksanakan sejakpertengahan tahun 1995. Sejak adanya tenaga khusus di tingkat provinsi ( districtsurveillance officer), kinerja surveilans menunjukkan peningkatan yang cukupbermakna.Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit polio telah dilakukan melaluigerakan imunisasi polio. Upaya tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatansurveilans epidemiologi terhadap kasus AFP. Untuk mencari kemungkinan adanyavirus Polio liar, perlu dilakukan pemeriksaan spesimen tinja yang adekuat. Semakinbesar persentase pemeriksaan spesimen yang adekuat, semakin baik surveilans AFPtersebut.Pada tahun 2011, secara nasional Non Polio AFP rate sebesar 2,76 per 100.000anak usia < 15 tahun. Angka ini telah memenuhi target sebesar ≥ 2 per 100.000 anakusia < 15 tahun. Pada tahun 2011, seluruh provinsi telah memenuhi target tersebutkecuali Provinsi Papua sebesar 1,71 per 100.000 anak usia < 15 tahun.141

GAMBAR 4.30NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK USIA < 15 TAHUNMENURUT PROVINSI TAHUN 2010Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Capaian indikator spesimen adekuat secara nasional telah mencapai target ( ≥80%) yaitu sebesar 89,5%. Dari 33 provinsi, hanya ada 1 provinsi yang spesimenadekuatnya mencapai 100%, yaitu Kalimantan Tengah. Namun, ada 6 provinsi denganspesimen adekuat yang berada di bawah target 80% yaitu Papua Barat, Maluku Utara,Maluku, Papua, Sulawesi Barat, dan Aceh.GAMBAR 4.31PERSENTASE HASIL PENGIRIMAN SPESIMEN ADEKUATDAN NON POLIO AFP RATE TAHUN 2003 – 2011Sumber: Ditjen PP-PL, Kemenkes RI, 2012Gambar di atas menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan non polioAFP rate per 100.000 anak usia < 15 tahun pada tahun 2005 dari 2,44 menjadi 2,76pada tahun 2011. Indikator penemuan kasus ini telah memenuhi target dalam kurunwaktu tersebut. Keterwakilan kondisi lapangan pada hasil pemeriksaan yang tercermindalam persentase spesimen yang adekuat juga menunjukkan peningkatan sejak tahun2006 sampai dengan tahun 2011, dari 79,1% menjadi 89,4%. Persentase spesimenadekuat mensyaratkan standar >80%, artinya minimal 80% spesimen tinja penderitaharus sesuai dengan persyaratan yaitu diambil ≤ 14 hari setelah kelumpuhan dan suhu142

spesimen 0-8ºC sampai di laboratorium. Indikator ini telah memenuhi target sejaktahun 2005 sampai dengan tahun 2011.2. Pengendalian TB ParuMillenium Development Goals menetapkan pengendalian penyakit TB parusebagai bagian dari tujuan di bidang kesehatan yang terdiri dari : 1) menurunkaninsidens TB Paru pada tahun 2015; 2) menurunkan prevalensi TB Paru dan angkakematian akibat TB Paru menjadi setengahnya pada tahun 2015 dibandingkan tahun1990; 3) sedikitnya 70% kasus TB Paru BTA+ terdeteksi dan diobati melalui programDOTS (Directly Observed Treatment Shortcource Chemotherapy) atau pengobatan TB-Paru dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO); dan 4)sedikitnya 85% tercapai Succes Rate (SR).DOTS adalah strategi penyembuhan TB yang menekankan pentingnyapengawasan terhadap penderita TB Paru agar menelan obat secara teratur sesuaiketentuan sampai dinyatakan sembuh. Strategi ini direkomendasikan oleh WHO secaraglobal untuk menanggulangi TB Paru, karena menghasilkan angka kesembuhan yangtinggi yaitu mencapai 95%. Dengan menggunakan strategi DOTS, maka prosespenyembuhan TB Paru dapat berlangsung secara cepat.a. Proporsi Pasien TB Paru BTA Positif di Antara Suspek yang DiperiksaUpaya Pemerintah dalam menanggulangi TB Paru setiap tahunnya semakinmenunjukkan kemajuan. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah penderitayang ditemukan dan disembuhkan setiap tahun.Gambar 4.32 memperlihatkan persentase TB Paru BTA+ terhadap suspek TBParu selama tahun 2005-2011. Selama tujuh tahun terakhir persentase TB Paru BTA+terhadap suspek TB Paru tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu 13% dan terendahterjadi pada tahun 2011 sebesar 10%.GAMBAR 4.32PERSENTASE BTA POSITIFTERHADAP SUSPEK YANG DIPERIKSA DAHAKNYATAHUN 2005-2011Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RIMenurut standar, persentase BTA+ diperkirakan 10% dari suspek yangdiperkirakan di masyarakat dengan nilai yang ditoleransi antara 5-15%. Bila angka initerlalu besar (> 15%) kemungkinan disebabkan kriteria pada penjaringan suspek143

terlalu longgar. Banyak orang yang tidak memenuhi kriteria suspek atau ada masalahdalam pemeriksaan laboratorium (positif palsu). Sedangkan bila angka ini terlalu kecil(< 5%) kemungkinan disebabkan kriteria yang digunakan penjaringan terlalu ketatatau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (negatif palsu). Dengan demikian,sejak tahun 2005-2011 persentase BTA+ terhadap suspek masih dalam batas yangditolerir. Berarti, kriteria yang digunakan dalam penjaringan suspek cukup baik danpetugas kesehatan mampu mendiagnosis kasus BTA+ sesuai standar dan kriteria.Proporsi pasien TB Paru BTA Positif di antara suspek yang diperiksa menurutprovinsi tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 4.33 berikut ini.GAMBAR 4.33PERSENTASE PASIEN TB PARU BTA POSITIFTERHADAP SUSPEK YANG DIPERIKSA DAHAKNYAMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi mencapaipersentase pada kisaran 5-15% yaitu sebanyak 31 provinsi. Sedangkan provinsi denganpersentase pasien TB Paru BTA+ terhadap suspek yang diperiksa >15% sebanyak 2provinsi yaitu Maluku Utara (19%) dan DKI Jakarta (16%).b. Angka Penemuan Kasus TB Paru BTA+ (Case Detection Rate/CDR) danAngka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR)Case Detection Rate atau angka penemuan kasus TB Paru BTA+menggambarkan proporsi antara penemuan TB Paru BTA+ terhadap jumlah perkiraankasus TB Paru. Indikator lain yang digunakan dalam upaya pengendalian TB adalahSuccess Rate atau angka keberhasilan pengobatan.CDR menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2001 sampaidengan tahun 2011, yaitu dari 21% menjadi 83,5%. Angka ini telah melampaui targetRenstra Kemenkes tahun 2011 sebesar 75%. Indikator angka keberhasilan (SR) jugamenunjukkan peningkatan, yaitu dari 87% pada tahun 2001 menjadi 90,3% pada tahun2011. Angka keberhasilan pengobatan pada periode waktu tersebut telah mencapai144

target keberhasilan pengobatan yang distandarkan oleh WHO yaitu minimal 85%.Keberhasilan pengobatan TB paru ditentukan oleh kepatuhan dan keteraturan dalamberobat, pemeriksaan fisik dan laboratorium.GAMBAR 4.34PERSENTASE PENEMUAN KASUS BARU DANKEBERHASILAN PENGOBATAN TB PARUDI INDONESIA TAHUN 2001-2010Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Gambar berikut menampilkan distribusi angka keberhasilan pengobatanpenderita pada tahun 2011 (penderita yang diobati tahun 2010) menurut provinsi.GAMBAR 4.35PERSENTASE KEBERHASILAN PENGOBATAN PENDERITA TB PARU(SUCCESS RATE) DI INDONESIA TAHUN 2011 (PENGOBATAN TAHUN 2010)Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 24 dari 33 provinsi (72,7%)provinsi dengan SR yang telah berhasil memenuhi target keberhasilan pengobatan 85%pada tahun 2011. Provinsi dengan capaian SR tertinggi yaitu Gorontalo (96,2%), diikutioleh Sulawesi Utara (94,9%), dan Sumatera Selatan (94,6%). Terdapat 9 provinsi145

(27,3%) yang belum mencapai target SR. Informasi lebih rinci terkait pengendalian TBparu, terdapat pada Lampiran 4.26.3. Pengendalian Penyakit ISPAISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) merupakan penyebab kematianterbesar baik pada bayi maupun pada anak balita. Hal ini dapat dilihat melalui hasilsurvei mortalitas subdit ISPA pada tahun 2005 di 10 provinsi, diketahui bahwapneumonia merupakan penyebab kematian bayi terbesar di Indonesia, yaitu sebesar22,3% dari seluruh kematian bayi. Survei yang sama juga menunjukkan bahwapneumonia merupakan penyebab kematian terbesar pada anak balita yaitu sebesar23,6%. Studi mortalitas pada Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa proporsi kematianpada bayi (post neonatal) karena pneumonia sebesar 23,8% dan pada anak balitasebesar 15,5%.Program Pengendalian Penyakit ISPA membagi penyakit ISPA dalam 2golongan yaitu Pneumonia dan bukan Pneumonia. Pneumonia dibagi atas derajatberatnya penyakit yaitu Pneumonia berat dan Pneumonia tidak berat. Penyakit batukpilek seperti rinitis, faringitis, tonsilitis dan penyakit jalan napas bagian atas lainnyadigolongkan sebagai bukan Pneumonia. Etiologi dari sebagian besar penyakit jalannapas bagian atas ini ialah virus dan tidak dibutuhkan terapi antibiotik. Faringitis olehkuman Streptococcus jarang ditemukan pada balita. Bila ditemukan harus diobatidengan antibiotik penisilin, semua radang telinga akut harus mendapat antibiotik.Program pengendalian ISPA menetapkan bahwa semua kasus yang ditemukanharus ditatalaksana sesuai standar, dengan demikian angka penemuan kasuspneumonia juga menggambarkan penatalaksanaan kasus ISPA.Cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita merupakan persentasejumlah penderita pneumonia pada balita baik pneumonia berat maupun pneumoniatidak berat terhadap jumlah target penemuan pneumonia balita. Target penemuanpneumonia balita tersebut ditentukan berdasarkan proporsi 10% dari jumlah balita.Berikut ini disajikan cakupan penemuan pneumonia balita pada tahun 2005-2011.GAMBAR 4.36CAKUPAN PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITADI INDONESIA TAHUN 2005 – 2011Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012146

Rata-rata cakupan penemuan pneumonia pada balita tahun 2011 sebesar23,98%. Angka ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan cakupan penemuantahun 2010 sebesar 23%. Capaian ini belum memenuhi target cakupan penemuan padatahun 2011 sebesar 70%.Cakupan penemuan penderita pneumonia belum memenuhi target yangditentukan sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. Hambatan yang ditemui dalammeningkatkan cakupan penemuan Pneumonia balita di puskesmas yaitu :1) Sebagian besar pengelola program dan petugas ISPA di poliklinik belumterlatih karena keterbatasan dana dan mutasi petugas yang tinggi.2) Manajemen data:a) Under reported yang disebababkan karena kerancuan antara diagnosakerja dan klasifikasi ISPA (Pneumonia, Pneumonia Berat, Batuk BukanPneumonia/ISPA biasa), sehingga banyak kasus pneumonia dimasukkanke dalam ISPA biasa.b) Keterlambatan pelaporan secara berjenjang3) Pengendalian pneumonia balita masih berbasis Puskesmas. Data kasuspneumonia belum mencakup RS Pemerintah dan swasta, klinik, praktek, dansarana kesehatan lain.4) Pada beberapa kabupaten dan provinsi masih terjadi kesalahan perhitungantarget cakupan.Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi terkait dengan pengendalianISPA terdapat pada Lampiran 4.27.4. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMSUpaya pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit HIV danAIDS di samping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan jugadiarahkan pada upaya pencegahan melalui penemuan penderita secara dini yangdilanjutkan dengan kegiatan konseling.Upaya penemuan penderita dilakukan melalui skrining HIV dan AIDS terhadapdarah donor, pemantauan pada kelompok berisiko penderita Penyakit Menular Seksual(PMS) seperti Wanita Penjaja Seks (WPS), penyalahguna NAPZA dengan suntikan(IDUs), penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau sesekali dilakukan penelitianpada kelompok berisiko rendah seperti ibu rumah tangga dan sebagainya.Hasil pelaksanaan surveilans HIV dan AIDS selama tujuh tahun terakhirterlihat pada tabel berikut ini.147

TABEL 4.4PENEMUAN PENDERITA HIV DAN AIDS DI INDONESIATAHUN 2005 – 2011Tahun Pengidap HIV Kasus Baru AIDSPenderita AIDSMeninggal2005 859 2.639 5092006 7.195 2.873 6352007 6.048 2.947 7882008 10.362 4.969 7112009 9.793 3.863 3312010 21.591 5.744 9792011 21.031 4.162 597148Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RIDalam rangka mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baruHIV dan AIDS, diperlukan upaya khusus yang difokuskan pada kelompok remaja.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait HIV danAIDS adalah melalui kampanye "Aku Bangga Aku Tahu" (ABAT). Kampanye ABATmerupakan sosialisasi mengenai perilaku seksual yang harus dihindari sebelum adakomitmen yaitu pernikahan dan penyadaran tentang cara penularan penyakit HIV danAIDS. Kegiatan kampanye untuk tahap pertama dilaksanakan di 10 provinsi terpilih,yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara,Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi dan Papua. Selanjutnya, akan diperluas untukseluruh provinsi di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, pemerintah, dunia usaha,masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih mengenal HIV dan AIDS, sertamelindungi diri dan orang lain dari risiko penularan HIV dan AIDS.Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pengendalian HIV dan AIDS yaitupeningkatan akses masyarakat terhadap pengobatan dan penyediaan layananterpadu/komprehensif HIV dan AIDS. Dengan upaya penyediaan layanan terpadutersebut, upaya pencegahan, perawatan, dan pelayanan kasus HIV dan AIDS termasuklayanan konseling dan tes, layanan perawatan, dukungan dan pengobatan, sertapengurangan dampak buruk dapat dilakukan di satu titik layanan. Upaya terpadu inidisepakati akan diterapkan di seluruh ASEAN. Di Indonesia, pilot percontohan untukmenerapkan upaya terpadu ini telah diterapkan di Bogor, Tangerang dan Singkawang.Sampai dengan Desember 2011, layanan HIV dan AIDS yang terdapat di Indonesiaantara lain :1. Layanan konseling tes HIV sukarela (KTS) sebanyak 500 layanan termasukkonseling dan tes HIV yang diprakarsai oleh petugas kesehatan2. Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) sebanyak 303 layananyang aktif melakukan pengobatan ARV terdiri dari 235 RS rujukan PDP(induk) dan 68 satelit3. Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) sebanyak 74 layanan4. Layanan Jarum Suntik Steril (LJSS) sebanyak 194 layanan di puskesmas5. Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) sebanyak 643 layanan6. Layanan Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) sebanyak 90 layanan7. Layanan kolaborasi TB-HIV sebanyak 223 layanan.

Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi terkait dengan pengendalianHIV dan AIDS terdapat pada Lampiran 4.24 dan Lampiran 4.25.5. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakitmenular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia. Perjalananpenyakit ini cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat.Upaya pemberantasan DBD terdiri dari 3 hal yaitu: 1) peningkatan kegiatansurveilans penyakit dan surveilans vektor; 2) diagnosis dini dan pengobatan dini; dan 3)peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upayapemberantasan vektor ini yaitu dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) danpemeriksaan jentik berkala. Keberhasilan kegiatan PSN antara lain dapat diukurdengan Angka Bebas Jentik (ABJ).Permasalahan yang ditemui dalam pengedalian DBD di Indonesia secara umum dapatdiuraikan sebagai berikut :1. Tren peningkatan kasus DBD sejak tahun 2002 sampai tahun 2007 yangmungkin berkaitan dengan makin banyaknya daerah-daerah perkotaan dengantingkat kepadatan penduduk yang makin meningkat seiring peningkatan arusurbanisasi dan transportasi, disamping itu pengaruh perubahan iklim menjadisalah satu faktor penyebab semakin luasnya penyebaran vektor penular DBD.Namun demikian, secara umum angka kematian relatif mengalami penurunan.2. Vektor DBD khususnya Aedes aegypti sebenarnya mudah dikendalikan, karenasarang-sarangnya terbatas di tempat yang berisi air bersih dan jarak terbangnyamaksimum 100 meter. Tetapi karena vektor tersebar luas, maka untukkeberhasilan pengendaliannya diperlukan total coverage (meliputi seluruhwilayah) agar nyamuk tidak dapat berkembang biak lagi. Untuk itu sangatmemerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat khususnya dalam PSN(Pemberantasan Sarang Nyamuk) melalui 3 M Plus.3. Partisipasi masyarakat dalam PSN masih rendah, meskipun pada umumnyapengetahuan tentang DBD dan cara-cara pencegahannya sudah cukup tinggi.Peran lintas sektor juga masih perlu ditingkatkan.4. Banyak faktor yang berhubungan dengan kejadian Demam Berdarah Dengueantara lain : kepadatan penduduk/pemukiman, urbanisasi yang tidak terkendali,lancarnya transportasi (darat, laut dan udara), perubahan/variasi iklim ( climatechange), kebersihan lingkungan dan rendahnya perilaku hidup sehat, sertakeganasan (virulensi) virus.5. Belum optimalnya peran media massa dalam mensosialisasikan upaya preventifdan promotif dalam rangka mendukung keberhasilan upaya pengendalianDemam Berdarah Dengue di Indonesia.Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan beberapakegiatan terkait upaya pengendalian DBD pada tahun 2011, yaitu :1. Pertemuan Review of National Dengue Programme In Indonesia pada tanggal26 – 29 Januari 2011 di Jakarta, bekerja sama dengan tim ahli ( expert team)dari Thailand.149

1502. Pencanangan Hari Dengue Se-ASEAN pertama (Launching 1 st ASEAN DengueDay) di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2011, sebagai tonggak baru dalam upayameningkatkan komitmen bersama antar negara-negara anggota ASEAN dalampengendalian DBD. Acara ini dihadiri oleh para perwakilan negara-negaraanggota ASEAN dan perwakilan kepala daerah dari 33 provinsi di Indonesia,menghasilkan Jakarta Call For Action dan Komitmen Kepala Daerah dalampengendalian DBD.3. Penyusunan Modul Pengendalian DBD4. Bimbingan teknis dan monitoring kasus DBD dilaksanakan di 7 lokasi yaitu:Jawa Timur, Sulawesi Utara, Aceh, Sumatera Barat, Maluku Utara,Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah5. Bimbingan teknis dan monitoring kasus Chikungunya dilaksanakan di 5 lokasi: Kalimantan Selatan, Riau, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan SulawesiSelatan6. Monitoring kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB DBD yangdilaksanakan di Sulawesi Tengah7. Asistensi pencapaian indikator SPM DBD dilaksanakan di 3 lokasi yaitu:Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dan NTB8. Evaluasi Logistik pengendalian vektor DBD dan Chikungunya yangdilaksanakan di Jambi6. Pengendalian Penyakit MalariaKejadian penyakit malaria dan terjadinya Kejadian Luar Biasa malaria diIndonesia sangat berkaitan erat dengan beberapa hal sebagai berikut: 1) Adanyaperubahan lingkungan yang berakibat meluasnya tempat perindukan nyamuk penularmalaria; 2) Mobilitas penduduk yang cukup tinggi; 3) Perubahan iklim yangmenyebabkan musim hujan lebih panjang dari musim kemarau; 4) Krisis ekonomi yangberkepanjangan memberikan dampak pada daerah-daerah tertentu dengan adanyamasyarakat yang mengalami gizi buruk sehingga lebih rentan untuk terserang malaria;5) Tidak efektifnya pengobatan karena resistensi Plasmodium falciparum terhadapklorokuin dan meluasnya daerah resisten, serta 6) Menurunnya perhatian dankepedulian masyarakat terhadap upaya penanggulangan malaria secara terpadu.Penggalakkan pemberantasan malaria melalui gerakan masyarakat yangdikenal dengan Gerakan Berantas Kembali Malaria atau ”Gebrak Malaria” telahdicetuskan pada tahun 2000. Gerakan ini merupakan embrio pengendalian malariayang berbasis kemitraan dengan berbagai sektor dengan slogan “Ayo BerantasMalaria”. Pengendalian malaria di Indonesia yang tertuang dalam Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009tentang Eliminasi Malaria di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yanghidup sehat, yang terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2030.Sasaran wilayah eliminasi dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :a. Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta), Pulau Bali, dan pulau Batam padatahun 2010;b. Pulau Jawa, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015;c. Pulau Sumatera (Kecuali Provinsi Aceh dan Provinsi Kepulauan Riau), ProvinsiNTB, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi pada tahun 2020; dan

d. Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi NusaTenggara Timur dan Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2030.a. Persentase Penderita Malaria yang DiobatiPersentase penderita malaria yang diobati adalah persentase penderita malariayang diobati sesuai pengobatan standar dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkandengan tersangka malaria dan atau positif malaria yang datang ke sarana pelayanankesehatan.Setiap penderita tersangka malaria dilakukan pemeriksaan sediaan darah danapabila hasilnya positif maka diobati menggunakan Artemisinin-based CombinationTherapy (A CT). Persentase penderita malaria yang diobati ACT pada tahun 2011sebesar 66,3%. Persentase ini meningkat dibanding tahun 2010 sebesar 46,7%.b. Pencapaian Pemeriksaan Sediaan Darah (Konfirmasi Laboratorium)Berdasarkan cakupan konfirmasi laboratorium belum semua suspek malariadilakukan pemeriksaan sediaan darahnya (dikonfirmasi laboratorium). Dari tahun 2000sampai dengan tahun 2011 pemeriksaan sediaan darah terhadap jumlah suspekmalaria terus meningkat secara signifikan yaitu pada tahun 2005 sebesar 47%kemudian pada tahun 2011 menjadi 83,5%.GAMBAR 4.37CAKUPAN KONFIRMASI LABORATORIUM/MIKROSKOP MALARIATAHUN 2005 - 2011Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 20127. Pengendalian Penyakit KustaDalam upaya pengendalian penyakit kusta digunakan indikator penemuankasus baru atau New Case Detection Rate (NCDR), proporsi cacat tingkat II, danproporsi kasus anak di antara kasus baru. NCDR menggambarkan jumlah kasus baruterhadap 100.000 penduduk. Porporsi cacat tingkat II mampu menggambarkan kinerjapetugas dalam menemukan kasus baru. Sedangkan proporsi kasus pada anak di antarakasus baru menggambarkan tingkat penularan di masyarakat. Tabel berikutmenampilkan indikator NDCR per 100.000 penduduk dan proporsi kecacatan tingkat II.151

TABEL 4.5HASIL PEMERIKSAAN SUSPEK, PENEMUAN KASUS BARU (NCDR)DAN PENDERITA CACAT TINGKAT II DI INDONESIA TAHUN 2004 - 2011TahunSuspek PositifNCDRPB MB (per 100.000 penduduk)Penderita CacatTingkat II (%)1522004 3.615 12.957 7,8 8,62005 4.056 15.639 8,9 8,72006 3.55 14.75 8,3 8,62007 3.643 14.083 7,8 8,62008 3.113 14.328 7,41 9,62009 2.958 14,277 7,1 10,272010 3.278 13.734 7,22 10,712011 3.924 16.099 8,30 10,11Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RICatatan : MB = Multi Basiller, PB = Pausi Basiller, NCDR = New Case Detection RateNCDR per 100.000 penduduk menunjukkan peningkatan, yaitu dari 7,1 padatahun 2009 menjadi 8,3 pada tahun 2011. Proporsi cacat tingkat II menunjukkanpenurunan, dari 10,27 pada tahun 2009 menjadi 10,11 pada tahun 2011. Proporsi cacattingkat II pada tahun 2011 juga belum mencapai target program yaitu < 5%. Hal ituberarti penularan masih terjadi di masyarakat dan kasus ditemukan terlambatsehingga pada saat penemuan penderita sudah mengalami cacat tingkat II.8. Pengendalian Penyakit FilariasisProgram eliminasi filariasis di Indonesia dilaksanakan atas dasar kesepakatanglobal WHO tahun 2000 yaitu “The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasisas a Public Health Problem the year 2020” yang merupakan realisasi dari resolusi WHApada tahun 1997.Program Eliminasi ini dilaksanakan melalui dua pilar kegiatan yaitu :1. Pemberian obat massal pencegahan (POMP) filariasis kepada semuapenduduk di kabupaten/kota endemis filariasis dengan menggunakan DEC 6mg/kg BB dikombinasikan dengan Albendazole 400 mg sekali setahunselama 5 tahun, guna memutuskan rantai penularan.2. Tatalaksana kasus klinis filariasis guna mencegah dan mengurangikecatatan.Dengan ditetapkannya kabupaten/kota sebagai Implementation Unit (IU) dalamprogram eliminasi filariasis sejak tahun 2005, maka ketika suatu kabupaten/kotadinyatakan endemis filariasis, maka kegiatan POMP filariasis harus segeradilaksanakan untuk memutus rantai penularan. Sasaran pengobatan massal adalahsemua penduduk di kabupaten/kota tersebut kecuali anak berumur < 2 tahun, ibuhamil, orang yang sedang sakit berat, penderita kronis filariasis yang dalam seranganakut, dan balita dengan marasmus/kwasiorkor dapat ditunda pengobatannya.Kegiatan tatalaksana kasus klinis filariasis harus dilakukan pada semuapenderita. Tatalaksana ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kecacatanpenderita dan agar penderita menjadi mandiri dalam merawat dirinya. Setiap

penderita dibuatkan status rekam medis yang disimpan di Puskesmas, danmendapatkan kunjungan dari petugas kesehatan minimal 6 kali dalam setahun.Persentase penatalaksanaan kasus klinis filariasis tahun 2005 sampai dengan tahun2011 menunjukkan gambaran bahwa persentase kasus filariasis ditatalaksanamengalami peningkatan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, yaitu dari17,72% menjadi 45,57%. Kasus kumulatif sampai dengan tahun 2011 sebesar 12.066kasus dengan jumlah kasus ditatalaksana 5.498 kasus.GAMBAR 4.38PERSENTASE PENATALAKSANAAN KASUS KLINIS FILARIASISDI INDONESIA TAHUN 2005-2011Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Belum semua kabupaten/kota dapat melakukan POMP Filariasis dengansasaran seluruh penduduknya disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalahkarena besarnya biaya operasional yang harus disediakan serta belum semuapemerintah daerah mempunyai komitmen untuk melakukan POMP filariasis tersebut.GAMBAR 4.39CAKUPAN PEMBERIAN OBAT MASSAL PENCEGAHAN (POMP) FILARIASISDI INDONESIA TAHUN 2005-2011Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Pada tahun 2011, target POMP filariasis adalah sekitar 57 juta penduduk,dengan realisasi 21,84 juta dan cakupan 37,84%. Cakupan POMP filariasis pada tahun2011 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 karena sejumlah 8kabupaten/kota tidak melanjutkan POMP Filariasis (discontinued). Hal ini terjadi153

karena ketidaktersediaan dana operasional sehingga perlu dilakukan advokasi yanglebih intensif kepada pemangku kepentingan di kabupaten/kota untuk mendapatkankomitmen dan kesinambungan alokasi penganggaran dalam upaya mencapai tujuaneliminasi filariasis di Indonesia tahun 2020.9. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh DarahRuang lingkup pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)yang menjadi tanggung jawab Subdirektorat Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah,Ditjen PPPL meliputi sebagai berikut : hipertensi essensial, penyakit ginjal hipertensi,penyakit jantung hipertensi, stroke, gagal jantung, Penyakit Jantung Koroner (PJK),kardiomipathy, penyakit jantung rheumatic, penyakit jantung bawaan, dan infarkmiocard akut. Prioritas program pengendalian tahun 2010 memperhatikan padapengendalian faktor risiko PJPD berbasis masyarakat, deteksi dini, dan jejaring kerjadengan tahapan kegiatan sebagai berikut :1. Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK). Sampai dengan tahun2010, NSPK yang telah disusun berupa :a Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/MENKES/SK/IX/2009 TentangPedoman Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Jantung dan PembuluhDarahb Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 853/MENKES/SK/IX/2009 TentangJejaring Kerja Nasionalc Buku pedoman “Pengendalian Hipertensi pada Ibu Hamil”d Buku Deteksi Dini Faktor Risiko penyakit Jantung dan pembuluh Darah2. Pengembangan SDM yang terdiri dari Training of Trainers (TOT) di 15 wilayah,dan kalakarya di lokasi pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi.3. Penyediaan alat stimulan berupa masscrening yang terdiri dari timbanganbadan, alat ukur tinggi badan, lingkar pinggang, tekanan darah, cardiochek, danEKG yang didistribusikan ke 17 provinsi dan 36 kabupaten/kota4. Surveilans Epidemiologi. Kegiatan ini berupa penemuan dan tata laksanapenyakit jantung dan pembuluh darah. Salah satu kegiatan pokok pengendalianpenyakit jantung dan pembuluh darah yaitu penemuan dan tatalaksana yangdilaksanakan melalui deteksi dini faktor risiko. Lokasi deteksi dini yangdilakukan pada tahun 2010 adalah Bireuen, Kota Cimahi, Pontianak,Lamongan, Badung, Kota Balikpapan, Kota Pare Pare, dan Kota Banjar Baru.5. Pengendalian faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah berbasismasyarakat melalui peningkatan pemberdayaan peran serta masyarakat.Kegiatan ini dilakukan dengan melatih kader-kader Pos Pembinaan Terpadu(Posbindu) di 17 provinsi dan 36 kabupaten/kota.6. Jejaring kerja berdasarkan faktor risiko PJPD. Kegiatan ini dilakukan denganmenjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program dan Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM).10. Pengendalian Penyakit KankerProgram pengedalian penyakit kanker dilakukan untuk semua jenis kanker,tetapi saat ini masih diprioritaskan pada dua kanker tertinggi di Indonesia yaitukanker leher rahim dan kanker payudara. Kegiatan yang dilakukan meliputi154

pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dilakukan melaluipengendalian faktor risiko dan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi.Pencegahan sekunder dilakukan melalui deteksi dini dan tatalaksana yang dilakukandi Puskesmas dan rujukan ke rumah sakit. Deteksi dini kanker leher rahimmenggunakan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan krioterapi untukIVA (lesi pra kanker leher rahim) positif, sedangkan deteksi dini kanker payudaramenggunakan metode Clinical Breast Examiniation (CBE). Pencegahan tersierdilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif di unit-unit pelayanankesehatan yang menangani kanker dan pembentukan kelompok survivor kanker dimasyarakat.Selain itu, dilakukan juga pengembangan registrasi kanker sebagai suatu sistemsurveilans dengan menggunakan software SriKanDI (Sistem Registrasi Kanker diIndonesia) di DKI Jakarta sebagai model, yang akan dikembangkan ke daerah lain diIndonesia. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit kankerantara lain :1. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko.Sampai dengan tahun 2010 telah disusun Pedoman Pengendalian PenyakitKanker yang menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan berbagai pihak yangterlibat dalam pengendalian kanker. Pengendalian faktor risiko kanker jugadilakukan dengan memberikan konseling dan penyuluhan bagi perempuan yangmelakukan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara di Puskesmas. Sampaitahun 2010 terdapat layanan konseling di 68 kabupaten/kota pada 14 provinsi.2. Penemuan dan tatalaksana kasus.Program deteksi dini dan tatalaksana yang dilakukan masih diprioritaskan pada2 kanker tertinggi di Indonesia yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim.Program ini dimulai sejak tahun 2007 dan telah dicanangkan sebagai programnasional yang dicanangkan oleh Ibu Negara pada 21 April 2008. Program tersebutdikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Female Cancer Program (FCP).Program deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim telahdikembangkan di 16 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, SumateraSelatan, Lampung, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, KalimantanTimur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.GAMBAR 4.40PENGEMBANGAN PROGRAM DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIMDAN KANKER PAYUDARA DI INDONESIA TAHUN 2007-2010Sumber: Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012155

1563. Peningkatan surveilans epidemiologi.Dalam upaya meningkatkan kualitas surveilans epidemiologi penyakit kanker,agar diperoleh data kanker yang valid dan tidak ada duplikasi pencatatan dimasyarakat, maka dikembangkan modeling registrasi kanker berbasis populasi diDKI Jakarta. Program tersebut akan dikembangkan ke daerah lain di Indonesia.Sampai tahun 2010, registrasi di DKI Jakarta telah dilaksanakan di 79 rumahsakit, 2 klinik, 90 laboratorium patologi, dan 34 Puskesmas kecamatan yangmembawahi 301 Puskesmas kelurahan.4. Peningkatan jejaring kerja dan kemitraan.Dalam mengembangkan program pengendalian kanker di Indonesia, KementerianKesehatan bekerja sama dengan lintas sektor terkait, pemerintah daerah,organisasi profesi, LSM dalam dan luar negeri, dan pihak-pihak lainnya.Kerjasama ini diantaranya diwujudkan dalam penyusunan rencana kerja 5 tahun(2010-2014), yaitu Indonesian Cancer Control Program (ICCP) yang disusun darirencana kerja semua pihak yang diintegrasikan. Rencana kerja tersebut meliputiaspek pencegahan, deteksi dini, diagnosis dan pengobatan, pelayanan paliatif,surveilans epidemiologi, riset/penelitian, support dan rehabilitasi. Rencana kerjaini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencanakegiatan pengendalian kanker di masing-masing daerah.11. Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit MetabolikRuang lingkup pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolikyang ditangani oleh Subdirektorat Pengendalian Diabetes Melitus dan PenyakitMetabolik adalah : diabetes melitus, obesitas, gangguan kelenjar tiroid, dislipidemia,gangguan metabolisme kalsium, gangguan sekresi korteks adrenal, dan gangguankelenjar hipotalamus.Diabetes melitus disebabkan oleh pola makan/nutrisi, kebiasaan tidak sehat,kurang aktifitas fisik, dan stress. Tujuan program pengendalian diabetes melitus danpenyakit metabolik adalah terselenggaranya peningkatan kemandirian masyarakatdalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular denganmelibatkan pengelola program pusat, daerah, UPT, lintas program, lintas sektor,organisasi profesi, LSM dan masyarakat.Kegiatan pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik yang telahdilaksanakan terdiri dari pokok-pokok kegiatan yaitu :1. Penyusunan pedomanSampai dengan tahun 2010 telah disusun 7 pedoman dengan revisi sebanyak 3kali. Sosialisasi dan advokasi sampai dengan tahun 2010 juga telah dilakukan di33 provinsi.2. Peningkatan kapasitas SDM.Upaya ini telah dilakukan melalui TOT deteksi dini dan tatalaksana diabetesmelitus dan penyakit metabolik di 16 provinsi. Selain itu juga dilaksanakanpelatihan terhadap 180 dokter spesialis penyakit dalam dan 180 dokter umum di 6kota, yaitu Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar.3. Menjalin kemitraanUpaya lain terkait pencegahan dan penanggulangan faktor risiko adalah menjalinkemitraan dengan lintas program/lintas sektor melalui pembentukan jejaring

kelompok kerja diabetes melitus, pengembangan partisipasi masyarakat dalampengendalian diabetes dan penyakit metabolik di 10 provinsi, sertapengembangan Forum Diabetes Melitus di Indonesia. Pada tahun 2010 di bentukProject Partnership Agreement (PPA) antara Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia melalui Ditjen PPPL dengan World Diabetes Foundation (WDF) yaitulembaga swasta dunia yang berdedikasi dalam pencegahan dan pengobatandiabetes melitus di negara berkembang. Tujuan dari kerja sama ini adalahmelakukan intervensi pada masyarakat dalam rangka pencegahan danpengendalian diabetes melitus beserta faktor risikonya.E. PERBAIKAN GIZI MASYARAKATUpaya perbaikan gizi masyarakat dimaksudkan untuk menanganipermasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan pemantauan yang telahdilakukan ditemukan beberapa permasalahan gizi yang sering dijumpai pada kelompokmasyarakat antara lain anemia gizi besi, kekurangan vitamin A, dan gangguan akibatkekurangan yodium.1. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil (Fe)Anemia Gizi adalah rendahnya kadar Haemoglobin (Hb) dalam darah yangdisebabkan karena kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan Hbtersebut. Di Indonesia sebagian besar anemia ini disebabkan karena kekurangan zatbesi (Fe) hingga disebut anemia kekurangan zat besi atau anemia gizi besi. Untukpenanggulangan masalah ini telah dilakukan intervensi dengan distribusi tablet Fe.Cakupan pemberian tablet Fe terkait erat dengan pelayanan antenatal care(ANC). Analisis cakupan K4 dengan Fe3 sering menunjukkan adanya kesenjangan yangcukup besar, hal ini mungkin disebabkan karena belum optimalnya koordinasi lintasprogram terkait atau pencatatan dan pelaporan cakupan Fe ibu hamil belumterlaporkan dengan baik.Pada tahun 2011 secara nasional cakupan pemberian tablet Fe sebesar 83,3%.Angka tersebut belum mencapai target nasional yaitu 86%. Ada 12 provinsi (36,4%)yang sudah mencapai target nasional yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bengkulu, Sumatera Selatan,Sumatera Utara, Jambi, Riau, Maluku Utara dan DI Yogyakarta.Provinsi dengan cakupan ibu hamil yang mendapat Fe3 tertinggi adalahProvinsi Kep. Bangka Belitung (95,3%), diikuti oleh Sulawesi Selatan (93,7%), dan Bali(93,5%). Sedangkan cakupan terendah adalah di Provinsi Papua Barat (30%), Papua(50,5%), dan NTT (59%).157

GAMBAR 4.41PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPAT 90 TABLET TAMBAH DARAH (FE3)DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen Gizi dan KIA Kemenkes RICakupan pemberian tablet tambah darah terkait erat dengan antenatal care(ANC). Pada tahun 2011 cakupan kunjungan K4 pada ibu hamil sebesar 88,27%,sedangkan cakupan ibu hamil yang mendapat Fe3 sebesar 83,3%. Padahal salah satukriteria K4 adalah ibu hamil tersebut mendapatkan tablet Fe sebanyak 90 tablet yangdiindikasikan dengan besarnya cakupan Fe3. Oleh karena itu seharusnya cakupanFe3 lebih besar atau sama dengan cakupan K4. Namun yang terjadi sebaliknya,cakupan ibu hamil yang mendapat Fe3 lebih rendah dibandingkan dengan cakupanK4. Faktor yang diduga menyebabkan hal tersebut adalah belum optimalnyakoordinasi sistem pencatatan dan pelaporan antar program terkait.Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kepatuhan ibu hamil menelan tabletFe. Walaupun dari pelaporan dihasilkan bahwa cakupan ibu hamil yang mendapattablet Fe3 cukup baik namun jika tidak dikonsumsi oleh ibu hamil maka efek minumtablet Fe yang diharapkan tidak akan tercapai.1. Pemberian Kapsul Vitamin ATujuan pemberian kapsul Vitamin A adalah untuk menurunkan prevalensi danmencegah kekurangan vitamin A (KVA) pada balita. Kapsul vitamin A dosis tinggiterbukti efektif untuk mengatasi masalah KVA pada masyarakat apabila cakupannyatinggi. Bukti-bukti lain menunjukkan peranan vitamin A dalam menurunkan angkakematian yaitu sekitar 30%-54%, maka selain untuk mencegah kebutaan, pentingnyavitamin A saat ini lebih dikaitkan dengan kelangsungan hidup anak, kesehatan danpertumbuhan anak.Masalah vitamin A pada balita secara klinis sudah tidak merupakan masalahkesehatan masyarakat (prevalensi xeropthalmia < 0,5%). Hasil studi masalah gizimikro di 10 kota pada 10 provinsi tahun 2006, diperoleh prevalensi xeropthalmia pada158

alita 0,13%, sedangkan hasil survey vitamin A tahun 1992 menunjukkan prevalensixeropthalmia sebesar 0,33%.Namun demikian KVA subklinis, yaitu tingkat yang belum menampakkan gejalanyata, masih ada pada kelompok balita. KVA tingkat subklinis ini hanya dapatdiketahui dengan memeriksa kadar vitamin A dalam darah di laboratorium. Disampingitu sebaran cakupan pemberian vitamin A pada balita menurut provinsi masih adayang dibawah 75%. Dengan demikian kegiatan pemberian vitamin A pada balita masihperlu dilanjutkan, karena bukan hanya untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan,dan lebih penting lagi, vitamin A meningkatkan kelangsungan hidup anak, kesehatandan pertumbuhan anak.Hasil laporan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2011 menunjukkan bahwacakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan sebesar 82,66%, dengantarget sebesar 78%. Berdasarkan laporan tersebut hanya 16 provinsi (48,5%) yangcakupannya sudah mencapai target. Dengan demikian masih diperlukan upaya-upayauntuk meningkatkan cakupan tersebut, antara lain melalui: peningkatan integrasipelayanan kesehatan anak, sweeping pada daerah yang cakupannya masih rendah dankampanye pemberian kapsul vitamin A. Sebaran cakupan pemberian vitamin A padabalita tahun 2011 dapat dilihat pada gambar berikut ini.GAMBAR 4.42CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN)MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Sumber: Ditjen Gizi dan KIA Kemenkes RITerdapat 3 (tiga) provinsi dengan cakupan tinggi, masing-masing: DIYogyakarta (98,19%) Jawa Tengah (98,14%) dan Bali (96,23%). Sedangkan provinsiyang cakupannya rendah, masing-masing: Papua (23,79%), Papua Barat (32,79%) danMaluku Utara (52,28%).Sasaran pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi adalah bayi (umur 6-11 bulan)diberikan kapsul vitamin A 100.000 SI, anak balita (umur 12-59 bulan) diberikankapsul vitamin A 200.000 SI, dan ibu nifas diberikan kapsul vitamin A 200.000 SI,159

sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A yang cukup melalui ASI. Pada bayi (6-11bulan) diberikan pada bulan Februari atau Agustus dan untuk anak balita enam bulansekali, yang diberikan secara serentak pada bulan Februari dan Agustus. PemberianKapsul Vitamin A diberikan secara serentak setiap bulan Februari dan Agustus padabalita usia 6 – 59 bulan.3. Cakupan Pemberian ASI EksklusifCara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayisecara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusuianak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makananpendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan dan persentase bayiusia 6 bulan yang menyusu eksklusif sampai 6 bulan menunjukan kecenderunganmeningkat, sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut.GAMBAR 4.43PERSENTASE PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI USIA 0-6 BULANDAN BAYI USIA 6 BULAN YANG MENYUSU EKSKLUSIF SAMPAI 6 BULANDI INDONESIA TAHUN 2004-2010Sumber: Badan Pusat StatistikPersentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Indonesia sebesar61,5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 56,2%dan 61,3%. Provinsi dengan cakupan tinggi diantaranya adalah Provinsi NusaTenggara Barat (79.7%), Nusa Tenggara Timur (79,4%) dan Bengkulu (77,5%). Provinsidengan cakupan rendah adalah Aceh (49,6%) , Jawa Timur (49,7%), dan Bali (50,2%) .Gambar berikut menyajikan persentase cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayiusia 0-6 bulan menurut provinsi tahun 2010.160

GAMBAR 4.44CAKUPAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULANMENURUT PROVINSI TAHUN 2010Sumber: BPS, Susenas 2010Cakupan pemberian ASI Eksklusif dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya :Permasalahan terkait pencapaian cakupan ASI Eksklusif diantaranya :a) Pemasaran susu formula masih gencar dilakukan untuk bayi 0-6 bulan ygtidak ada masalah medisb) Masih banyaknya perusahaan yang mempekerjakan perempuan tidakmemberi kesempatan bagi ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan untukmelaksanakan pemberian ASI secara eksklusif. Hal ini terbukti denganbelum tersedianya ruang laktasi dan perangkat pendukungnyac) Masih banyak tenaga kesehatan ditingkat layanan yang belum peduli ataubelum berpihak pada pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASIEksklusif, yaitu masih mendorong untuk memberi susu formula pada bayi 0-6 bulan.d) Pemasaran susu formula masih banyak yang ditujukan pada bayi yang tidakpunya masalah kesehatan.e) Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASIf) Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanyeterkait pemberian ASI, dan belum semua rumah sakit melaksanakan 10Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM),Upaya yang dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut yaitu :a) Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pemberian ASIEksklusifb) Melakukan pelatihan konseling menyusui dan konseling MP-ASI. Sampaitahun 2011 telah dilakukan pelatihan konseling menyusui kepada 2.872orang dan MP-ASI 333 orang.c) Melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM), yaitu:161

1621) Membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikankepada semua staf pelayanan kesehatan;2) Melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkankebijakan menyusui tersebut;3) Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat danmanajemen menyusui;4) Membantu ibu menyusi dini dalam 30 menit pertama persalinan;5) Membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipunibu dipisah dari bayinya;6) Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;7) Menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu (24jam);8) Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;9) Tidak memberi dot kepada bayi;10) Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujukibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari sarana pelayanan;d) Sosialisasi dan kampanye ASI Eksklusife) KIE melalui media cetak dan elektronikf) Mengembangkan Strategi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusifg) Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap perilaku menyusui melaluiperaturan perundang-undangan dan kebijakan atau PPh) Penguatan sarana pelayanan kesehatan (RS/RSIA, Pusk esmas perawatan,klinik bersalin) dalam menerapkan 10 LMKMi) Peningkatan komitmen dan kapasitas stakeholder dalam meningkatan,melindungi, dan mendukung pemberian ASIj) Pemberdayaan ibu, keluarga, dan masyarakat dalam praktek pemberian ASIk) Menjamin terlaksananya strategi pemberian ASIl) Pengembangan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan atau PPm) Pelaksanaan revitalisasi RS dan sarana pelayanan kesehatan sayang bayin) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatano) Pemberdayaan ibu, bapak, dan keluarga, serta masyarakatp) Perlindungan pekerja perempuanq) Bekerjasama dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan pemasaransusu formula dan produk makanan bayi sesuai standar produk makanan(codex alimentarius)r) Advokasi dan promosi peningkatan pemberian ASI4. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S)Cakupan penimbangan balita di Posyandu (D/S) merupakan indikator yangberkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan kesehatandasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita.Semakin tinggi cakupan D/S, seyogyanya semakin tinggi pula cakupan vitamin A,semakin tinggi cakupan imunisasi dan diharapkan semakin rendah prevalensi gizikurang.Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2011 cakupan D/S diIndonesia sudah melebihi target nasional yaitu sebesar 71,4% (Target 2011= 70%).

Terdapat 12 provinsi (36,4%) dengan cakupan D/S telah mencapai target nasional.Sebaran cakupan penimbangan balita menurut provinsi tahun 2011 dapat dilihat padagambar berikut.GAMBAR 4.45CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S)DI INDONESIATAHUN 2011Sumber: Ditjen Gizi dan KIA Kemenkes RIProvinsi dengan cakupan tertinggi adalah Gorontalo (85,68%), diikuti oleh JawaBarat (84,85%), dan Jawa Timur (84,16%). Provinsi dengan cakupan D/S rendah adalahKalimantan Timur (39,9%), diikuti oleh Papua (44,09%), dan Papua Barat (44,87%).Masalah yang berkaitan dengan kunjungan balita Posyandu antara lain: danaoperasional dan sarana prasarana untuk menggerakkan kegiatan Posyandu, tingkatpengetahuan kader dan kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dankonseling, tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat terhadap manfaat Posyandu,serta pelaksanaan pembinaan kader. Informasi lebih rinci terkait cakupanpenimbangan balita di Posyandu menurut provinsi pada tahun 2011 dapat dilihat padaLampiran 4.9.***163

164

Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalampenyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapatmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada bab ini, sumber daya kesehatandiulas dengan menyajikan gambaran keadaan sarana kesehatan, tenaga kesehatan,dan pembiayaan kesehatan.A. SARANA KESEHATANSarana kesehatan yang disajikan dalam bab ini meliputi: Puskesmas, rumahsakit (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), sarana Upaya KesehatanBersumberdaya Masyarakat (UKBM), sarana produksi dan distribusi kefarmasiandan alat kesehatan, serta institusi pendidikan tenaga kesehatan.1. PuskesmasPusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, adalahunit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmasmemiliki fungsi sebagai: 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusatpemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4)pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Wilayah kerja Puskesmas meliputiwilayah kerja adminsitratif, yaitu satu wilayah kecamatan, atau beberapadesa/kelurahan di satu wilayah kecamatan. Di setiap kecamatan harus ada minimalsatu unit Puskesmas. Faktor luas wilayah, kondisi geografis, kepadatan jumlahpenduduk, merupakan dasar pertimbangan untuk membangun dan menentukanwilayah kerja Puskesmas.Jumlah Puskesmas di Indonesia yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2011sebanyak 9.321 unit, dengan rincian jumlah Puskesmas perawatan 3.019 unit danPuskesmas non perawatan sebanyak 6.302 unit, jumlah ini meningkat dari tahun 2010(9.005 unit). Peningkatan jumlah Puskesmas berkisar 2-4% setiap tahunnya.Kecenderungan kenaikan jumlah Puskesmas terjadi hampir di seluruh provinsi diIndonesia, meskipun terdapat beberapa provinsi yang tidak mengalami kenaikanjumlah Puskesmas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu Provinsi KepulauanBangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timurdan Sulawesi Utara. Gambar 5.1 memperlihatkan jumlah Puskesmas tahun 2007sampai dengan 2011.167

GAMBAR 5.1JUMLAH PUSKESMAS TAHUN 2007 – 2011Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2012Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauanpenduduk terhadap Puskesmas adalah rasio Puskesmas per 100.000 penduduk.Dalam kurun waktu 2007 hingga 2011 rasio Puskesmas menunjukkan adanyapeningkatan. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2007 sebesar 3,61dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,86 Puskesmas. Peningkatan inimerupakan salat satu upaya pemerataan Puskesmas dalam menjangkau penduduksasaran di wilayah kerjanya, seperti terlihat pada Gambar 5.2 berikut ini.GAMBAR 5.2RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007 – 2011Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2012Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi menunjukkanbahwa rasio tertinggi pada tahun 2011 adalah di Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar15,99, sedangkan rasio terendah di Provinsi Banten, yaitu sebesar 2,06. Provinsiprovinsidi kawasan timur Indonesia menunjukkan rasio yang cukup tinggi di atasangka rata-rata nasional, hal ini diperkirakan karena wilayah kerja yang luas namunjumlah penduduk relatif sedikit.168

Terdapat 5 lima provinsi dengan rasio Puskesmas per 100.000 pendudukberada di bawah 3,0 yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,dan Bali. Angka tersebut menunjukkan bahwa satu Puskesmas di lima provinsitersebut rata-rata melayani lebih dari 30.000 penduduk. Untuk mengatasi haltersebut dimungkinkan untuk adanya penambahan Puskesmas, meskipun di limaprovinsi tersebut banyak fasilitas pelayanan kesehatan dasar lainnya, namun yangperlu menjadi perhatian adalah fungsi Puskesmas sebagai penanggungjawabpenyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Disamping itu, di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,Puskesmas juga dibantu satu atau beberapa puskesmas pembantu. Gambaran rasiopuskesmas per 100.000 penduduk menurut provinsi pada tahun 2011 terdapat padaGambar 5.3. Sedangkan rincian jumlah dan rasio puskesmas per 100.000 pendudukmenurut provinsi pada tahun 2007-2011 terdapat pada Lampiran 5.1.GAMBAR 5.3RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2011Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2012Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat diPuskesmas, beberapa Puskesmas non perawatan telah ditingkatkan statusnyamenjadi Puskesmas perawatan. Jumlah Puskesmas perawatan pada tahun 2010sebanyak 2.920 unit meningkat menjadi 3.019 unit pada tahun 2011. DukunganKementerian Kesehatan RI terhadap peningkatan jumlah Puskesmas perawatanmelalui dana alokasi khusus (DAK) kepada dinas kesehatan kabupaten/kota untukpembangunan Puskesmas perawatan termasuk dengan penyediaan peralatankesehatan dan rumah dinas tenaga medis, bidan dan perawat. Peningkatan jumlahPuskesmas perawatan tidak hanya mengutamakan upaya kuratif tetapi juga tetapmenyelenggarakan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif yang telah terbuktimempunyai daya ungkit yang lebih besar terhadap peningkatan derajat kesehatanmasyarakat, bila diselenggarakan secara baik, melibatkan secara aktif masyarakat,konsisten, dan berkesinambungan. Perkembangan jumlah Puskesmas perawatan dannon perawatan pada tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Gambar 5.4. Rincianmengenai jumlah Puskesmas perawatan dan non perawatan menurut provinsiterdapat pada Lampiran 5.2.169

GAMBAR 5.4JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN NON PERAWATANTAHUN 2007 – 2011Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2012Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepandalam sistem pelayanan kesehatan, melaksanakan upaya kesehatan wajib dan upayakesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib harus diselenggarakan oleh setiapPuskesmas dan upaya kesehatan pengembangan yang diselenggarakan disesuaikandengan masalah, kondisi, kebutuhan, kemampuan dan inovasi serta kebijakanpemerintah daerah setempat. Upaya kesehatan pengembangan di Puskesmas antaralain pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONED), pelayanankesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja dan upaya ke sehatanolahraga.a. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar(PONED)Pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONED) yangdilaksanakan Puskesmas merupakan upaya terobosan Kementerian Kesehatan RIdalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan AngkaKematian Bayi (AKB) sebagai salah satu target pencapaian MDGs 2015. PuskesmasPONED bertujuan mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanankegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)tahun 2010–2014 serta dijabarkan pula dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 danindikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkantarget Puskesmas PONED yaitu persentase Puskesmas rawat inap yang mampuPONED dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Pada akhir tahun 2014 diharapkan100% Puskesmas rawat inap yang mampu PONED.Strategi dan kebijakan yang diambil Kementerian Kesehatan RI dalammencapai target tersebut yaitu di masing-masing kabupaten/kota minimal terdapat 4Puskesmas PONED (mengacu standar WHO). Dengan asumsi jumlah kabupaten/kota170

tetap (497 kabupaten/kota) sampai dengan tahun 2014 maka jumlah PuskesmasPONED yang ada pada tahun 2014 minimal sejumlah 1.988 unit.Sampai tahun 2011, Puskesmas PONED berjumlah 2.037 unit yang terdiri dari1.573 unit merupakan Puskesmas perawatan (77,2%) dan 464 unit merupakanPuskesmas non perawatan (22,8%) . Namun masih terdapat 18 provinsi yang rasioPuskesmas PONED terhadap jumlah kabupaten/kota masih di bawah 4. Terdapatperbedaan konsep istilah rawat inap yang digunakan dalam PONED dan Puskesmasperawatan. Konsep rawat inap yang digunakan dalam Puskesmas PONED adalahPuskesmas yang dapat melakukan perawatan inap kepada pasien pasca tindakanemergensi, dalam arti tidak langsung pulang (one day care). Kenyataan menunjukkanbahwa Puskesmas non perawatan juga memiliki tempat tidur yang mampumemberikan pelayanan rawat inap kepada pasien dan mampu melakukan tindakanemergensi obstetri dan neonatal dasar.GAMBAR 5.5JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN OBSTETRIK DAN NEONATALEMERGENSI DASAR (PONED) DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Jumlah Puskesmas PONED tahun 2011 telah memenuhi target Renstra (1.988unit) namun distribusinya belum merata di kabupaten/kota. Kabupaten/kota yangmemiliki Puskesmas PONED ≥4 unit sejumlah 244 (49%) kabupaten/kota, 1-3 unitsejumlah 199 (40%) kabupaten/kota, dan yang belum mempunyai Puskesmas PONEDsejumlah 54 (11%) kabupaten/kota. Gambar 5.5 memperlihatkan jumlah PuskesmasPONED menurut provinsi tahun 2011.b. Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)Sejak tahun 2003 Kementerian Kesehatan RI mengembangkan programpelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) di Puskesmas. Puskesmas PKPRmemberikan layanan di dalam dan di luar gedung pada kelompok remaja (10 -19tahun) berbasis sekolah ataupun masyarakat. Sejak tahun 2009 diupayakan setiap171

kabupaten/kota minimal memiliki 4 Puskesmas mampu tata laksana pelayanankesehatan peduli remaja. Hingga tahun 2011 Puskesmas PKPR berjumlah 2.429 unit.Rincian jumlah Puskesmas PKPR menurut provinsi tahun 2011 dapat dilihat padaGambar 5.6.GAMBAR 5.6JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJADI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012c. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan KerjaKeadaan ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah angkatankerja sebesar 117,4 juta orang (BPS, Agustus 2011). Dari jumlah angkatan kerjatersebut yang bekerja sebanyak 109,7 juta orang. Angkatan kerja tersebut bekerja disektor formal sebesar 41,5 juta (37,83%) dan di sektor informal sebesar 68,2 juta(62,17%) serta tersebar di seluruh Indonesia.Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja agar hidup sehatdan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan olehpekerjaan yang mencakup pekerja di sektor formal dan informal. Upaya kesehatankerja juga berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempatkerja dan juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia baikdarat, laut, maupun udara serta Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu,pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat danterhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber dayakesehatan di bidang kesehatan.Permasalahan kesehatan kerja sampai saat ini belum mendapat perhatiankhusus karena upaya kesehatan kerja di Puskesmas masih menjadi upayapengembangan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 128 tahun 2004tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. Penyelenggaraan upaya kesehatan kerja diPuskesmas adalah bagian dari upaya pencapaian tujuan di atas dan merupakanupaya pengembangan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah172

Puskesmas atau spesifik lokal sehingga untuk saat ini upaya kesehatan kerja lebihdifokuskan pada Puskesmas di kawasan industri. Upaya kesehatan kerja diharapkandapat diintegrasikan dalam pokok kegiatan yang wajib dilaksanakan di Puskesmas,misalnya promosi kesehatan pada pekerja, pelayanan kesehatan reproduksi bagipekerja perempuan dan gizi di tempat kerja.Pembinaan upaya kesehatan kerja dilaksanakan melalui kegiatan penguatanpelayanan kesehatan kerja, seperti pelatihan peningkatan kapasitas petugaskesehatan dalam bidang kesehatan kerja, pelatihan diagnosa Penyakit Akibat Kerja(PAK), peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bidang kesehatan kerja, gerakanpekerja perempuan sehat dan produktif termasuk kesehatan reproduksi di tempatkerja dan pembinaan pelayanan kesehatan kerja di sektor informal dan formaltermasuk perkantoran serta pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)dengan fokus kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia(TKI).Pedoman bagi Puskesmas dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja padaPuskesmas Kawasan/Sentra Industri ditetapkan dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 038/MENKES/SK/I/2007 tanggal 15 Januari 2007. Puskesmas yangmelaksanakan kesehatan kerja di kawasan/sentra industri berdasarkan indikatorRencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010 –2014 (KeputusanMenteri Kesehatan Nomor HK.03/01/60/I/2010) sampai dengan tahun 2011 berjumlah412 Puskesmas di 98 kabupaten/kota yang tersebar di 16 provinsi. Data tersebutdiperoleh dari Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja sesuai definisioperasional, yaitu Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja yangdibuktikan dengan adanya Laporan Bulanan Kesehatan Kerja Puskesmas (LB KKP)tiap bulan. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja menurutprovinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.3.d. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan OlahragaUpaya kesehatan olahraga bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dankebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan atauolahraga. Kesehatan olahraga ditetapkan sebagai salah satu indikator keberhasilanPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Upaya kesehatan olahraga dapatdilaksanakan di berbagai institusi pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas.Upaya kesehatan olahraga yang diselenggarakan di Puskesmas meliputipembinaan dan pelayanan kesehatan olahraga. Pembinaan kesehatan olahragaditujukan pada kelompok olahraga di sekolah, klub jantung sehat, Posyandu usialanjut, kelompok senam ibu hamil, kelompok senam diabetes, kelompok senampencegahan osteoporosis, pembinaan kebugaran jasmani jemaah calon haji, fitnesscenter dan kelompok olahraga/latihan fisik lain. Pembinaan yang dilakukanPuskesmas meliputi pendataan kelompok, pemeriksaan kesehatan dan penyuluhankesehatan olahraga.Pelayanan kesehatan olahraga yang dilakukan Puskesmas antara lainkonsultasi kesehatan olahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani, penanganancedera olahraga akut dan sebagai tim kesehatan pada event olahraga.173

Sampai dengan tahun 2011, upaya kesehatan olahraga telah dilakukan di 217Puskesmas, pada 67 kabupaten/kota di 17 provinsi. Data tersebut diperoleh dariPuskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga sesuai definisi operasional, yaituPuskesmas yang membina kelompok/klub olahraga di wilayah kerjanya yangdibuktikan dengan adanya Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga (LBKO) tiap bulan.Untuk provinsi, kabupaten/kota dan Puskesmas lainnya akan dikembangkan secarabertahap untuk melaksanakan upaya kesehatan olahraga sesuai dengan kondisiwilayah kerja masing-masing. Rincian jumlah Puskesmas yang melaksanakan upayapengembangan kesehatan olahraga menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.3.2. Rumah SakitRuang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif,di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif.Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terutamamenyelenggarakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsisebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan.Sejak tahun 2011, berdasarkan kepemilikan, rumah sakit dikelompokkanmenjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Pengelompokkan iniberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentangPerizinan Rumah Sakit. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelolaPemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba, dan rumahsakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh bahan hukum dengan tujuanprofit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Pada tahun 2011 jumlahrumah sakit publik di Indonesia sebanyak 1.406 unit, yang terdiri atas Rumah SakitUmum (RSU) berjumlah 1.127 unit dan Rumah Sakit Khusus (RSK) berjumlah 279unit. Rumah sakit publik tersebut dikelola oleh Kementerian Kesehatan, pemerintahprovinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI/POLRI, kementerian lain serta swasta nonprofit. Sedangkan jumlah rumah sakit privat sebanyak 315 unit, yang terdiri atasrumah sakit umum (RSU) berjumlah 245 unit dan rumah sakit khusus (RSK)berjumlah 70 unit. Rumah sakit privat tersebut dikelola oleh BUMN dan swasta.Jumlah rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit yang telah terdata danmendapatkan kode rumah sakit melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).Tabel 5.1 berikut menampilkan jumlah rumah sakit (umum dan khusus) diIndonesia tahun 2007-2011. Sedangkan jumlah seluruh rumah sakit pada tahun 2011menurut pengelola dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.4174

TABEL 5.1PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT (UMUM & KHUSUS)DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011No Pengelola/Kepemilikan 2007 2008 2009 2010 20111 Kementerian Kesehatan danPemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota477 509 552 585 6142 TNI/POLRI 112 112 125 131 1343 Kementerian Lain378 78 78 784 BUMN 775 Swasta238652 673 768 8386 Swasta Non Profit 655Jumlah 1.292 1.319 1.372 1.523 1.721Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (200 7-2011) jumlah rumah sakit(umum dan khusus) baik yang dikelola oleh institusi pemerintah maupun sektorswasta mengalami peningkatan, pada tahun 2007 terdapat 1.292 unit menjadi 1.721unit pada tahun 2011. Jumlah rumah sakit umum di Indonesia menurut pengeloladapat dilihat pada Lampiran 5.4 dan jumlah tempat tidur di RSU terdapat padaLampiran 5.5. Perkembangan RSU di Indonesia selama 5 tahun terakhir dapatdilihat pada Gambar 5.7 berikut ini.GAMBAR 5.7PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUMDI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Jumlah rumah sakit khusus (RSK) dalam kurun wak tu tahun 2007-2011menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2007 terdapat 286 unit rumah sakitkhusus, meningkat menjadi 349 unit pada tahun 2011. Perkembangan jumlah RSKselama 5 tahun terakhir terdapat pada Gambar 5.8 berikut ini.175

GAMBAR 5.8PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUSDI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Sebagian besar rumah sakit khusus tersebut adalah RS Ibu dan Anaksebanyak 114 unit, RS Bersalin sebanyak 65 unit, dan RS Jiwa sebanyak 52 unit,seperti dapat dilihat pada Gambar 5.9. Adapun yang termasuk dalam RS Khususlainnya yaitu RS Mata, RS Tuberkulosis Paru, RS Kanker, RS Penyakit Infeksi, RSOrthopedi, RS Khusus Penyakit Dalam, RS Khusus Bedah, RS Jantung, RS KhususTHT, RS Stroke, RS Khusus Anak, RS Khusus Ginjal, serta RS Khusus Gigi danMulut. Jumlah rumah sakit khusus beserta jumlah tempat tidurnya menurutprovinsi tahun 2007-2011 terdapat pada Lampiran 5.6.GAMBAR 5.9PERSENTASE RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Dari rumah sakit yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI danpemerintah daerah (umum dan khusus) menunjukkan bahwa sebagian besar176

tergolong kelas C. Dari jumlah 614 unit RS, terdapat 262 unit (42,67%) kelas C, 154unit (25,08%) kelas B, 133 unit (21,66%) kelas D, 40 unit (6,51%) kelas A dan 25 unit(4,07%) belum ditetapkan kelasnya. Gambar 5.10 berikut ini menyajikan persentaseRSU dan RSK menurut kelas. Informasi lebih rinci mengenai jumlah rumah sakitdan tempat tidur yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI dan pemerintahdaerah menurut kelas rumah sakit dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.7.GAMBAR 5.10PERSENTASE RUMAH SAKIT MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN RIDAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT KELAS TAHUN 2011Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Jumlah dan rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk dapatdigunakan untuk menggambarkan kemampuan rumah sakit tersebut dalammemberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk sebagai saranapelayanan kesehatan rujukan. Jumlah tempat tidur pada rumah sakit umum danrumah sakit khusus dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderunganpeningkatan. Gambaran peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.11 diberikut ini.177

GAMBAR 5.11PERKEMBANGAN JUMLAH TEMPAT TIDURRUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUSDI INDONESIA TAHUN 2007 – 2011Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk dari tahun 2007-2011cenderung mengalami peningkatan, rasio pada tahun 2007 sebesar 63,25 naikmenjadi 70,76 per 100.000 penduduk pada tahun 2011. Gambar 5.12 menyajikanjumlah tempat tidur dan rasio tempat tidur per 100.000 penduduk di rumah sakitpada tahun 2007-2011.GAMBAR 5.12JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DANRASIONYA PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007 – 2011Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Proporsi tempat tidur di rumah sakit umum dan rumah sakit khusus menurutkelas perawatan menunjukkan gambaran bahwa sebagian besar adalah kelas IIIsebesar 37,91%, kemudian tempat tidur kelas II sebesar 29,71%, tempat tidur kelas I178

sebesar 16,91%, tempat tidur kelas VIP sebesar 9,89%, serta tempat tidur kelas VVIPsebesar 5,59%. Rincian mengenai jumlah dan persentase tempat tidur di RSU danRSK menurut kelas perawatan dan provinsi terdapat pada Lampiran 5.8.a. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)Menurut Lancet (2005) disebutkan bahwa angka kematian ibu (AKI) 40-70%terjadi di rumah sakit, 20-35% terjadi di rumah dan 10-18% terjadi di perjalanan. Halini menunjukkan bahwa masih tingginya kematian ibu yang terjadi di rumah sakit,sehingga diperlukan upaya penurunan AKI yang difokuskan di rumah sakit. Data lainyang menunjukkan bahwa rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan dianggapberperan terhadap tingginya AKI didapat dari penelitian Matlab-Bangladesh, yaiturisiko kematian ibu tertinggi (100 kali dari kondisi normal) terjadi pada haripersalinan. Untuk itu Kementerian Kesehatan RI melaksanakan upaya terobosandalam rangka mempercepat penurunan AKI yaitu rumah sakit melaksanakanPelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Hal tersebuttercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 yaitupersentase rumah sakit kabupaten/kota yang melaksanakan PONEK dari tahun 2010sampai dengan 2014 (dengan target 100% dari 444 rumah sakit kabupaten/kota).Sampai dengan tahun 2011 terdapat 388 rumah sakit umum melaksanakanPONEK. Rincian menurut provinsi tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 5.3.b. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ( Napza) sudahmenjadi masalah di tingkat nasional, regional maupun global. Survei BadanNarkotika Nasional (BNN) tahun 2011 menyatakan sekita r 3,8 juta pendudukIndonesia adalah pengguna Napza. Bagi pengguna Napza penyalahgunaannyaberdampak bagi fisik, mental, emosional serta sosial.Upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza melalui 3 pilar yaitu reduksisuplai, reduksi permintaan dan pengurangan dampak buruk (harm reduction). Salahsatu komponen dari pengurangan dampak buruk adalah program terapi yaituprogram terapi substitusi yang di antaranya Program Terapi Rumatan Metadon(PTRM). Tujuan PTRM yaitu untuk mengurangi risiko terkait penyakit infeksi(HIV/AIDS, hepatitis), memperbaiki kesehatan fisik dan psikologis, mengurangiperilaku kriminal, dan memperbaiki fungsi sosial pasien. Sampai dengan akhir tahun2011 terdapat 72 unit layanan rawat jalan terapi rumatan metadon di 13 provinsi,yang terdiri atas 26 rumah sakit, 37 Puskesmas dan 9 Lapas/Rutan. Rincian menurutprovinsi terdapat pada Lampiran 5.12.c. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan KomplementerProgram pelayanan kesehatan tradisional terus berkembang dan mendapatperhatian khusus dari pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalahpengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu padapengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat179

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Pengobatan secara tradisional dilakukan penelitian dan bila dapatdibuktikan secara ilmiah menjadi pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaatsehingga dapat diterapkan di fasilitas kesehatan sebagai pengobatan alternatif dankomplementer. Unit yang melakukan penelitian/pengkajian/pengujian ini yaituSentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T). Fungsilainnya dari Sentra P3T yaitu pelayanan kesehatan tradisional, institusi pendidikandan pelatihan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat danmenyelenggarakan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatantradisional. Sejak tahun 1995 hingga tahun 2011 terdapat 17 Sentra P3T di 16provinsi.Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)tahun 2010–2014, ditetapkan 2 indikator terkait pelayanan kesehatan tradisisonal,alternatif dan komplementer, yaitu: 1) cakupan kabupaten/kota yangmenyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dankomplementer; tahun 2011 terdapat 97 kabupaten/kota yang memiliki minimal 2Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terhadap pengobatan tradisional danpembinaan kepada masyarakat dalam memanfatkan TOGA (tanaman obat keluarga),dan 2) jumlah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan tradisional yang amandan bermanfaat sebagai pelayanan alternatif dan komplementer; tahun 2011terdapat 55 unit. Definisi operasional indikator kedua yaitu RS pemerintah yangmelaksanakan pelayanan komplementer dan atau alternatif berupa hiperbarik danatau media akupunktur dan atau medik herbal yang ditetapkan oleh direktur RS dandilaksanakan oleh dokter/dokter gigi dan atau tenaga kesehatan lain yang telahmendapatkan pendidikan terstruktur dan atau pelatihan terakreditasi. JumlahPuskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional,alternatif dan komplementer menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.3.3. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat KesehatanObat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam pelayanankesehatan. Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu hakasasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagipemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun privat. Sebagaikomoditi khusus, semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat danmutunya agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu salah satuupaya yang dilakukan untuk menjamin mutu obat hingga ke tangan konsumen adalahmenyediakan sarana penyimpanan obat dan alat kesehatan yang dapat menjagakeamanan secara fisik serta dapat mempertahankan kualitas obat di samping tenagapengelola yang terlatih.Instalasi farmasi merupakan unit pengelola perbekalan kefarmasian dan alatkesehatan yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai saranapengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, administrasidan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian.Sampai dengan tahun 2010 jumlah instalasi farmasi secara nasional adalah 490 unit,rincian menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.13.180

GAMBAR 5.13JUMLAH INSTALASI FARMASI TAHUN 2010Sumber: Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2011Salah satu kebijakan pelaksanaan dalam Program Obat dan PerbekalanKesehatan adalah pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untukmenjamin keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal inibertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan olehpenyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atau penggunaan yangsalah/tidak tepat serta tidak memenuhi mutu keamanan dan pemanfaatan yangdilakukan sejak proses produksi, distribusi hingga penggunaannya di masyarakat.Sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkatketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidangkefarmasian dan alat kesehatan. Yang termasuk sarana produksi di bidangkefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri ObatTradisional (IOT), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Produksi Alat Kesehatan,Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Industri Kosmetika.Jumlah sarana produksi dan distribusi yang tersebar di 33 provinsimenggambarkan variasi sarana di bidang farmasi dan alat kesehatan memilikidisparitas jumlah yang masih relatif tinggi antara wilayah Indonesia bagian Barat,Tengah dan Timur. Umumnya sarana baik produksi maupun distribusi berlokasi diIndonesia bagian Barat, yaitu sebesar 93,94% sarana produksi dan 75,28% saranadistribusi berada di Pulau Sumatera dan Jawa. Kenyataan ini dapat dijadikansebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah saranaproduksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan terutama di Indonesiabagian Timur, sehingga terjadi pemerataan jumlah sarana tersebut di seluruhIndonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses terhadapketerjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian danalat kesehatan.Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, sejak tahun 2007 hingga 2011 terlihatadanya kecenderungan peningkatan jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat181

kesehatan. Pada tahun 2011 sebanyak 212 industri farmasi di Indonesia tersebar di 9provinsi dan terdapat 24 provinsi yang belum mempunyai sarana industri farmasi,begitu pula dengan sarana IOT. Sementara sarana IKOT tersebar di 21 provinsi,hanya 12 provinsi yang belum memiliki sarana IKOT. Gambar 5.14. menyajikanjumlah sarana produksi di Indonesia pada tahun 2011 dan rincian menurut provinsidapat dilihat pada Lampiran 5.9GAMBAR 5.14JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANDI INDONESIA TAHUN 2007 - 2011Sumber: Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Sementara yang termasuk sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatanantara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, Penyalur AlatKesehatan (PAK) dan Sub serta Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Sub/Cab PAK).Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan selama lima tahunterakhir (200 7-2011) terdapat pada Gambar 5.15. Jumlah sarana distribusi diIndonesia pada tahun 2011 dirinci menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.10.182

GAMBAR 5.15JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANDI INDONESIA TAHUN 2007-2011Sumber: Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 20124. Upaya Kesehatan Bersumberdaya MasyarakatDalam mewujudkan masyarakat sehat, diperlukan kesadaran setiap anggotamasyarakat akan pentingnya perilaku sehat, berkeinginan, serta berdaya untukhidup sehat. Masyarakat bersinergi membangun kondisi lingkungan yang kondusifuntuk hidup sehat. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan sarana UpayaKesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di desa dan kelurahan. BeberapaUKBM di antaranya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa(Poskesdes).Desa Siaga Aktif merupakan desa/kelurahan yang penduduknya dapatmengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM yang dapatmelaksanakan surveilans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibudan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan danpenanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnyamenerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Tahun 2011 terdapat 29.532Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dari 77.465 desa dan kelurahan di Indonesia, atausebesar 32,8%. Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tertinggi di Provinsi Bali(92,2%) dan terendah di Provinsi Papua Barat (2,3 %). Jumlah Desa Siaga Aktif diProvinsi DKI Jakarta merupakan jumlah RW Siaga Aktif dan jumlah Desa SiagaAktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan jumlah Desa Siaga Aktif ditambahNagari Siaga Aktif.Poskesdes merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yangdibentuk di desa dalam rangka mendekatkan penyediaan pelayanan kesehatan dasarbagi masyarakat desa, dengan kata lain sebagai salah satu wujud upaya untukmempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Poskesdesminimal melakukan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa berupapelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensinya (pelayanan kesehatan ibuhamil, pelayanan kesehatan ibu menyusui, pelayanan kesehatan anak, penemuan dan183

penanganan penderita penyakit) dan menumbuhkembangkan UKBM lain yangdibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahun 2011 terdapat 52.850 unit Poskesdes danrasio Poskesdes terhadap desa secara nasional pada tahun 2011 sebesar 0,76.Posyandu merupakan salah satu UKBM yang dilaksanakan oleh, dari danbersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepadamasyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama ibu,bayi dan anak. Dalam menjalankan fungsinya, Posyandu diharapkan dapatmelaksanakan 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana,imunisasi, gizi dan penanggulangan diare. Pada tahun 2011 terdapat 268.439Posyandu di seluruh Indonesia, dengan demikian maka rasio Posyandu terhadapdesa/kelurahan sebesar 3,47 Posyandu per desa/kelurahan. Informasi selengkapnyamengenai rasio Posyandu menurut provinsi pada tahun 2011 dapat dilihat padaGambar 5.16 berikut ini.GAMBAR 5.16RASIO POSYANDU TERHADAP DESA/KELURAHAN MENURUT PROVINSITAHUN 2011Sumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, diperlukanperan serta kader dan tokoh masyarakat sebagai penggerak masyarakat. Jumlahkader dan tokoh masyarakat yang telah dilatih sampai tahun 2011 adalah 131.383orang. Jumlah kader dan tokoh masyarakat yang telah dilatih terbanyak ada diProvinsi Jawa Barat (37.622 or ang), DKI Jakarta (12.283 orang), dan Banten (8.969orang). Namun masih terdapat 3 provinsi yang belum melatih kader/tokoh masyarakatyaitu Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. Data jumlahUKBM menurut provinsi tahun 2011 terdapat pada Lampiran 5.11.184

5. Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatana. Jumlah, Jenis dan Persebaran InstitusiPembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga kesehatanyang memadai baik dari segi jenis, jumlah maupun kualitas. Untuk menghasilkantenaga kesehatan yang berkualitas tentu saja dibutuhkan proses pendidikan yangberkualitas pula. Kementerian Kesehatan RI merupakan institusi dari sektorpemerintah yang berperan di dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitastersebut. Institusi pendidikan tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi 2 (dua)yaitu Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Pol iteknik Kesehatan (NonPoltekkes) baik Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) maupun Jenjang PendidikanTinggi (JPT) dengan status kepemilikan pemerintah daerah, TNI/Polri dan Swasta.Institusi pendidikan tenaga kesehatan (Diknakes) saat ini berkembang denganpesat, baik jenis maupun jumlah di masing-masing provinsi. Sampai dengan Desember2011 jumlah institusi Diknakes sebanyak 1.417 institusi, yang terdiri dari 262jurusan/program studi (yang berada pada 3 8 Poltekkes) dan 1.155 institusi NonPoltekkes. Perkembangan jumlah program studi (prodi) pada institusi Poltekkes danNon Poltekkes terdapat pada Gambar 5.17 berikut ini.GAMBAR 5.17PERKEMBANGAN JUMLAH PROGRAM STUDI INSTITUSI POLTEKKESDAN NON POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2006-2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Pada Gambar 5.17 dapat dilihat adanya peningkatan jumlah jurusan/prodiPoltekkes setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan kebutuhan jenis tenaga kesehatandan pemerataan produksi tenaga kesehatan, serta bertambahnya jumlah Poltekkesdari 34 unit (tahun 2010) menjadi 38 unit (tahun 2011). Tahun 2011 terjadipenambahan 19 prodi, dari 243 prodi pada tahun 2010 menjadi 262 prodi. Demikianjuga dengan jumlah institusi Non Poltekkes bertambah sebanyak 169 institusi, dari986 institusi pada tahun 2010 menjadi 1.155 institusi pada tahun 2011.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan dikategorikan menjadi 6 ( enam) jenis tenaga yaitu Keperawatan,Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keterapian Fisik dan Keteknisian Medis.185

Gambar 5.18 menunjukkan program studi pada institusi Diknakes Poltekkes denganurutan prodi yang terbanyak yaitu 151 prodi Keperawatan ( 57,60%), 36 prodiKeteknisian Medis (13,74%), 32 prodi Gizi (12,20%), 26 prodi Kesehatan Masyarakat(9,90%), 12 prodi Kefarmasian (4,60%) dan 5 prodi Ketarapian Fisik (1,91%). Rincianmenurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.13.GAMBAR 5.18PERSENTASE PROGRAM STUDI PADA INSTITUSI POLTEKKESDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Gambar 5.19 menunjukkan jumlah jurusan/program studi pada institusiDiknakes Non Poltekkes; untuk jurusan/prodi keperawatan terdiri dari keperawatan,kebidanan dan kesehatan gigi; untuk jurusan/prodi keterapian fisik terdiri darifisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara dan akupunktur; untuk jurusan/prodiketeknisian medis terdiri dari analis kesehatan, teknik elektromedik, teknikradiodiagnostik, teknik gigi, ortotik prostetik dan perekam informasi kesehatan.186

GAMBAR 5.19JUMLAH JURUSAN/PROGRAM STUDI PADA INSTITUSI DIKNAKES NON POLTEKKESDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Jumlah institusi Diknakes Non Poltekkes menurut status kepemilikanmenunjukkan sebagian besar institusi dimiliki oleh swasta yaitu sebesar 90,20%,sedangkan kepemilikan pemerintah daerah sebesar 6,80% dan TNI/Polri sebesar3,00%. Informasi lebih rinci mengenai jumlah dan persentase institusi Diknakes NonPoltekkes menurut kepemilikan dapat dilihat pada Lampiran 5.18.Sejak tahun 2004 Poltekkes selain menyelenggarakan program Diploma III(DIII) juga menyelenggarakan Program Diploma IV (DIV). Sampai dengan Desember2011 jumlah Program Diploma IV sebanyak 129 program studi. Rincian menurutPoltekkes dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.14.b. Akreditasi InstitusiDengan banyaknya institusi pendidikan tenaga kesehatan yang ada saat ini,Kementerian Kesehatan RI berupaya untuk tetap memperhatikan mutupenyelenggaraan pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu upaya pembinaan yangdilakukan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang ada,selain itu juga untuk melihat mutu dari masing-masing institusi penyelenggara.Akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI hanya untukJenjang Pendidikan Tinggi (JPT) dalam hal ini Diploma III (DIII), sedangkan untukinstitusi Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dilakukan oleh Badan AkreditasiSekolah (BAS) yang ada di setiap provinsi.Pada tahun 2006 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan PPSDM KesehatanNomor HK.00.06.1.03.03853 tanggal 16 Agustus 2006 tentang pelaksanaan danborang akreditasi, menyatakan bahwa pelaksanaan akreditasi menggunakan 1 (satu)alat ukur dan dipusatkan.Akreditasi dilaksanakan bagi institusi Diknakes yang telah menjalankanperkuliahan sampai dengan semester V (lima), dan institusi Diknakes yang telah187

habis masa berlaku akreditasinya. Sampai dengan Desember tahun 2011 sebanyak225 prodi Poltekkes ( 89.6%) telah diakreditasi dan yang belum terakreditasisebanyak 37 prodi (10.4%). Dari jumlah yang sudah terakreditasi, terdapat 95 prodi(42,2%) dengan strata A, 127 prodi (56.4%) dengan strata B dan 3 prodi (1.3%) denganstrata C. Gambar 5.20 berikut ini menunjukkan persentase akreditasi program studipada institusi Poltekkes. Informasi selengkapnya mengenai jumlah dan persentaseprogram studi Poltekkes yang telah terakreditasi menurut provinsi dapat dilihatpada Lampiran 5.16.GAMBAR 5.20PERSENTASE STRATA AKREDITASIPROGRAM STUDI POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Akreditasi juga dilakukan pada institusi Diknakes Non Poltekkes. Jumlahinstitusi Diknakes Non Poltekkes JPT (DI -DIII) yang telah terakreditasi sebanyak640 institusi (6 9.2%) dan yang belum terakreditasi sebanyak 285 institusi (3 0.8%).Dari jumlah yang sudah terakreditasi, terdapat 89 institusi (13,9%) dengan strata A,501 institusi (7 8,3%) dengan strata B dan 50 institusi ( 7,8%) dengan strata C.Gambar 5.21 berikut ini menunjukkan persentase strata akreditasi institusiDiknakes Non Poltekkes pada tahun 2011. Sedangkan informasi selengkapnyamenurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.17.188

GAMBAR 5.21PERSENTASE STRATA AKREDITASIINSTITUSI DIKNAKES NON POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Jumlah institusi Diknakes Non Poltekkes menurut status kepemilikanmenunjukkan sebagian besar institusi dimiliki oleh swasta, yaitu sebesar 90,2%,sedangkan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebesar 6,8% dan TNI/POLRIsebesar 3%. Informasi lebih rinci mengenai jumlah dan persentase institusi DiknakesNon Poltekkes menurut kepemilikan dapat dilihat pada Lampiran 5.18.c. Peserta DidikJumlah peserta didik institusi pendidikan tenaga kesehatan baik Poltekesmaupun Non Poltekkes jalur umum tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 324.468 orangdengan perincian jumlah peserta didik Poltekkes sejumlah 66.699 orang dan NonPoltekkes sejumlah257.769 orang.Program D-IV mempunyai jenis institusi pendidikan yang lebih khusus bidangkeilmuannya yaitu untuk jenis institusi keperawatan, kebidanan dan kesehatan gigi.Jenis institusi keperawatan terdiri dari keperawatan medical bedah, keperawatangawat darurat, keperawatan klinik kemahiran, keperawatan kardiovaskuler,keperawatan anestesi, keperawatan jiwa, keperawatan intensive dan keperawatananestesi reanimasi. Jenis institusi kebidanan terdiri dari bidan pendidik dankebidanan komunitas. Jenis institusi kesehatan gigi terdiri dari kesehatan gigi,kesehatan gigi komunitas, kesehatan gigi prothodonsia, dental bedah mulut danperawat gigi pendidik. Informasi lebih rinci mengenai jumlah peserta didik menurutjenis institusi pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 5.19 dan Lampiran 5.20.d. LulusanJumlah lulusan Poltekkes dan Non Poltekkes pada tahun 2011 sebanyak74.122 orang, yang terdiri dari lulusan Poltekkes sebanyak 20.866 orang (28,15%)dan lulusan Non Poltekkes sebanyak 53.256 orang (71,85%). Jumlah lulusan189

Poltekkes dan Non Poltekkes terbanyak pada jurusan keperawatan, yaitu sebanyak35.821 orang, kemudian jurusan kebidanan sebanyak 15.963 orang.TABEL 5.2JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA III POLTEKKES DAN NON POLTEKKESTAHUN 2007-2011Jenis TenagaTahun2007 2008 2009 2010 2011Total5 TahunRerataLulusanper TahunKeperawatan 25.200 26.446 28.835 37.055 35.821 153.357 30.671Kebidanan 13,337 9.131 18.545 17.828 15.963 74.804 14.960Kesehatan Gigi 857 1.166 1.085 1.468 1.655 6.231 1.246Kefarmasian 2.285 5.562 4.864 8.134 7.144 27.989 5.597Kesehatan Lingkungan 1.396 1.870 1.685 2.177 2.678 9.806 1.961Gizi 1.693 2.039 1.812 2.063 2.755 10.362 2.072Keterapian Fisik 965 998 781 1.653 1.406 5.803 1.160Keteknisian Medis 3.644 5.131 4.764 7.160 6.700 27.399 5.479Jumlah 49.377 52.343 62.371 77.538 74.122 315.751 63.150Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Dari Tabel 5.2 di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir jumlah lulusanDiknakes Diploma III Poltekkes dan Non Poltekkes sebanyak 63.150 orang per tahun,dengan lulusan terbanyak adalah tenaga Keperawatan (rata -rata 30.671 orang pertahun), yang tersebar hampir di semua provinsi. Tiga provinsi yang menghasilkanlulusan tenaga kesehatan terbanyak (Poltekkes dan Non Poltekkes) tahun 2011 adalahProvinsi Jawa Tengah (11.390 orang), Jawa Timur (9.572 orang), dan Sumatera Utara(8.041 orang). Rekapitulasi jumlah lulusan Diknakes Poltekkes dan Non Poltekkesmenurut jenis tenaga dapat dilihat pada Lampiran 5.21. Sedangkan rincian menurutprovinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.22 dan Lampiran 5.23.e. Pendidikan Dokter dan Dokter GigiMenurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sampai dengan tahun 2011institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang diselenggarakan olehpemerintah maupun swasta di Indonesia berjumlah 72 Fakultas Kedokteran (FK) dan26 Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Institusi pendidikan kedokteran dan kedokterangigi yang melaksanakan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis(PPDS) sebanyak 14 universitas dan penyelenggaraan Program Pendidikan DokterGigi Spesialis (PPDGS) sebanyak 7 universitas.Dalam rangka menjaga mutu pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi,KKI melaksanakan penilaian pendirian program studi Kedokteran dan KedokteranGigi dan pemberian rekomendasi terhadap pendirian program studi baru tersebut,selain itu juga mengusulkan proses adaptasi bagi dokter/dokter gigi lulusan luarnegeri, serta memberikan rekomendasi dan persetujuan alih ilmu pengetahuan danteknologi (I ptek). Pada tahun 2011, KKI memproses pengusulan 15 permohonanadaptasi dokter lulusan luar negeri dan 1 permohonan adaptasi dokter spesialis, serta190

mengeluarkan 20 permohonan persetujuan alih Iptek kedokteran dan 4 permohonandari kedokteran gigi (bedah mulut).B. TENAGA KESEHATANSumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) di daerah terdiri dariSDM Kesehatan yang bertugas di unit kesehatan (sarana pelayanan dan nonpelayanan) di provinsi dan kabupaten/kota, dengan status kepegawaian PNS, CPNS,PTT, TNI/POLRI dan swasta. SDM Kesehatan tersebut bekerja di dinas kesehatanprovinsi dan unit pelaksana teknis (UPT), dinas kabupaten/kota dan UPT (termasukPuskesmas), rumah sakit/poliklinik dan sarana kesehatan lainnya milik pemerintahpusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI dan swasta.Data SDM Kesehatan yang terkumpul dari 33 provinsi belum sepenuhnyadapat menggambarkan SDM Kesehatan secara lengkap, dikarenakan:1. Kabupaten/Kota belum memiliki data SDM Kesehatan secara lengkap, terutamadata rumah sakit, baik milik kementerian lain, TNI/POLRI dan swasta.2. Belum ada sistem yang handal yang mengatur manajemen pengumpulan dataSDM di daerah.1. Jumlah dan Rasio Tenaga KesehatanSalah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatanadalah tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan dimasyarakat. Menurut pendataan Badan PPSDMK, pada tahun 2011 jumlah SDMKesehatan yang tercatat sebanyak 668.704 orang yang terdiri atas 545.367 tenagakesehatan dan 123.337 tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri atas 59.492tenaga medis, 358.340 tenaga keperawatan (234.176 perawat dan perawat gigi,124.164 bidan), 26.274 tenaga kefarmasian, 61.654 tenaga kesehatan masyarakat,15.716 tenaga gizi, 3.292 tenaga keterapian fisik dan 20.599 keteknisian medis.Jumlah dokter umum tercatat sebanyak 32.492 orang, dengan rasio sebesar13,47 dokter per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi yaitu SulawesiUtara sebesar 39,20 dokter per 100.000 penduduk, sedangkan yang terendah yaituBanten dengan rasio 6,22 dokter per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum terhadapjumlah penduduk menurut provinsi pada tahun 2011 terlihat pada Gambar 5.22berikut ini.191

GAMBAR 5.22RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Jumlah dokter gigi pada tahun 2011 tercatat sebanyak 10.164 orang denganrasio sebesar 4,21 dokter gigi per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggiyaitu DI Yogyakarta sebesar 12,83 dokter gigi per 100.000 penduduk, sedangkanterendah yaitu Sumatera Selatan dengan rasio 1,63 dokter gigi per 100.000penduduk. Jumlah bidan pada tahun 2011 tercatat sebanyak 124.164 orang, sehinggarasionya terhadap penduduk sebesar 51,48 bidan per 100.000 penduduk. Provinsidengan rasio tertinggi yaitu Aceh sebesar 195,91 bidan per 100.000 penduduksedangkan terendah yaitu DKI Jakarta sebanyak 21,78 bidan per 100.000 penduduk.Jumlah perawat pada tahun 2011 tercatat sebanyak 220.575 orang, sehinggarasionya terhadap penduduk sebesar 91,46 perawat per 100.000 penduduk. Provinsidengan rasio tertinggi yaitu Maluku Utara sebesar 332,02 perawat per 100.000penduduk sedangkan terendah yaitu Jawa Barat sebanyak 31,89 perawat per 100.000penduduk. Rasio perawat terhadap jumlah penduduk menurut provinsi pada tahun2011 terlihat pada Gambar 5.23 berikut ini. Jumlah tenaga kesehatan dan nonkesehatan tahun 2011 menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.24.192

GAMBAR 5.23RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012a. Tenaga Kesehatan di PuskesmasPuskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatanmasyarakat, kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yangdimiliki, terutama ketersediaan tenaga kesehatan. Pada tahun 2011, terdapat 340.493orang yang bertugas di Puskesmas dengan rincian 305.960 tenaga kesehatan dan34.533 tenaga non kesehatan. Dari seluruh jumlah tenaga kesehatan, dokter umumyang bertugas di Puskesmas sebanyak 17.152 orang, dengan rasio 1,84 dokter umumper Puskesmas. Rasio dokter umum terhadap Puskesmas tertinggi terdapat di ProvinsiKepulauan Riau sebesar 4,81, DI Yogyakarta sebesar 3,02 dan Riau sebesar 2,85dokter umum per Puskesmas. Sedangkan rasio yang terendah di Provinsi Banten yangsebesar 0,35 dan Papua Barat sebesar 0,67 dokter umum per Puskesmas. Beberapaprovinsi memiliki tenaga dokter spesialis yang bertugas di Puskesmas. Rasio dokterumum di Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas tahun 2011 menurut provinsi dapatdilihat pada Gambar 5.24 berikut ini.193

GAMBAR 5.24RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMASMENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Jumlah dokter gigi pada tahun 2011 sebanyak 6.603 orang. Bila dibandingkandengan jumlah seluruh Puskesmas maka dapat diartikan bahwa belum seluruhpuskesmas memiliki dokter gigi. Sejumlah 281 dokter spesialis yang bertugas diPuskesmas, sebagian besar dokter spesialis tersebut berada di Provinsi KalimantanSelatan dengan jumlah 58 orang (20,6%).Jumlah perawat di seluruh Puskesmas sebanyak 107.284 orang, sehingga rataratatiap Puskesmas memiliki 11-12 orang perawat. Jumlah tenaga bidan sebanyak104.151 orang, sehingga rata-rata tiap Puskesmas memiliki 11 orang bidan. Jumlahmasing-masing tenaga kesehatan di Puskesmas dapat dilihat pada Gambar 5.25berikut ini. Rincian jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dapat dilihat padaLampiran 5.25, sedangkan rasio dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidanterhadap jumlah Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.26.194

GAMBAR 5.25JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMASDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012b. Tenaga Kesehatan di Rumah SakitData tenaga kesehatan di rumah sakit yang tercatat di Badan PPSDMKesehatan tahun 2011 bersumber dari 1.584 rumah sakit (dari 1.721 rumah sakit yangada). Pada tahun 2011, terdapat 251.000 orang yang bertugas di rumah sakit denganrincian 185.633 tenaga kesehatan dan 65.367 tenaga non kesehatan. Dari seluruhjumlah tenaga kesehatan, dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit sebanyak15.276 orang, dengan rata-rata 10 dokter spesialis per rumah sakit; dokter umum yangbertugas di rumah sakit sebanyak 12.263 orang, dengan rata-rata 8 dokter umum perrumah sakit dan dokter gigi yang bertugas di rumah sakit sebanyak 2.877 orang,dengan rata-rata 2 dokter gigi per rumah sakit. Bidan yang bertugas di rumah sakitsebanyak 15.399 orang, dengan rata-rata 10 bidan per rumah sakit dan perawat yangbertugas di rumah sakit sebanyak 99.954 orang, dengan rata-rata 63 perawat perrumah sakit. Rincian jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah dapatdilihat pada Lampiran 5.27.2. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT)Pemenuhan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan dasar terutamapuskesmas dan jaringannya di daerah terpencil/sangat terpencil, tertinggal,perbatasan dan kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan (DBK) antaralain diisi melalui pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus.Kontribusi pemenuhan tenaga kesehatan dengan status PTT terdiri daridokter umum, dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis dan bidan cukup besarpengaruhnya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam rangkameningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sampai dengan tahun 2011 tercatatsebanyak 39.722 tenaga kesehatan PTT Pusat yang masih aktif bertugas di daerahdengan kriteria Biasa, Terpencil, dan Sangat Terpencil dengan komposisi dokter195

umum sejumlah 3.767 orang, dokter gigi sejumlah 936 orang, dokter/dokter gigispesialis sejumlah 59 orang dan bidan sejumlah 34.960 orang.Dokter umum PTT dan dokter gigi PTT sebagian besar tersebar di wilayahdengan kriteria Sangat Terpencil yaitu 2.345 orang dokter umum dan 610 orangdokter gigi. Sedangkan dokter spesialis sebagian besar tersebar di RSUDkabupaten/kota dengan kriteria wilayah Terpencil sejumlah 45 orang. Sedangkandokter spesialis PTT sebagian besar tersebar di rumah sakit umum daerah (RSUD)kabupaten/kota sejumlah 58 orang. Dari 34.960 bidan PTT sebagian besar bertugas didaerah dengan kriteria Biasa, yaitu sejumlah 19.021 orang (54,4%), yang bertugas didaerah terpencil sebanyak 15.309 bidan (43,8%), dan yang bertugas di daerah sangatterpencil sebanyak 630 bidan (1,8%) . Provinsi dengan jumlah keberadaan dokterumum PTT terbanyak di Nusa Tenggara Timur sejumlah 497 orang, diikuti oleh Acehsejumlah 314 orang dan Papua sejumlah 290 orang. Dokter gigi PTT terbanyakbertugas di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah 115 orang, diikuti oleh SulawesiTenggara sejumlah 76 orang dan Maluku sejumlah 69 orang. Sedangkan dokterspesialis PTT terbanyak bertugas di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 9 orang,diikuti oleh Kepulauan Riau sejumlah 8 orang dan Papua sejumlah 6 orang. BidanPTT terbanyak bertugas di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sejumlah 5.120 orang,diikuti Jawa tengah sejumlah 4.721 orang, Aceh sejumlah 3.547 orang dan JawaTimur sejumlah 3.345 orang.Gambar 5.26 menampilkan keadaan tenaga PTT di Indonesia tahun 2011 didaerah dengan kriteria Biasa, Terpencil, dan Sangat Terpencil. Data selengkapnyamengenai distribusi tenaga kesehatan PTT di seluruh provinsi dapat dilihat padaLampiran 5.30, 5.31, 5.32 dan 5.33.GAMBAR 5.26KEBERADAAN DOKTER UMUM PTT, DOKTER GIGI PTT DAN BIDAN PTTDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012Pada tahun 2011 telah diangkat tenaga kesehatan PTT untuk daerah dengankriteria Biasa, Terpencil, dan Sangat Terpencil sebanyak 20.491 orang, yang terdiridari dokter umum PTT sejumlah 3.941 orang, dokter spesialis PTT sejumlah 59196

orang, dokter gigi PTT sebanyak 1.000 orang dan bidan PTT sejumlah 15.491 orang.Adapun pengangkatan dokter umum PTT dan dokter gigi PTT terbanyak berada diProvinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 537 orang dokter umum dan 132orang dokter gigi, dengan pengangkatan untuk daerah Sangat Terpencil adalahsejumlah 470 orang untuk dokter umum dan 123 orang untuk dokter gigi. Untukdokter/dokter gigi spesialis di Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 7 orang.Pengangkatan dokter PTT untuk kriteria Biasa di provinsi di Pulau Jawa dan Bali,merupakan realisasi dari pengangkatan kembali atau perpanjangan Dokter PTT(bukan pengangkatan baru). Pada tahun 2011 tidak dilakukan pengangkatan doktergigi PTT di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Gambar 5.27 menampilkanpengangkatan dokter umum dan dokter gigi PTT di Indonesia tahun 2011.GAMBAR 5.27PENGANGKATAN DOKTER UMUM PTT DAN DOKTER GIGI PTTDI INDONESIA TAHUN 2011Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012Pengangkatan bidan PTT terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utarasejumlah 2.635 orang dengan jumlah pengangkatan untuk daerah dengan kriteriaTerpencil 1.547 orang dan 1.088 orang untuk daerah dengan kriteria Biasa, diikutiprovinsi kedua terbanyak adalah Jawa Tengah sejumlah 1.777 orang dan semuauntuk pengangkatan di daerah dengan kriteria Biasa. Pada tahun 2011 tidakdilakukan pengangkatan bidan PTT di Provinsi DKI Jakarta. Gambar 5.28menampilkan pengangkatan bidan PTT di Indonesia tahun 2010-2011. Terlihatbahwa pengangkatan bidan PTT tahun 2011 lebih banyak di daerah dengan kriteriaTerpencil berbeda dengan tahun 2010 pengangkatan bidan PTT lebih banyak didaerah dengan kriteria Biasa.197

GAMBAR 5.28PENGANGKATAN BIDAN PTT DI INDONESIA TAHUN 2010-2011Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012Data selengkapnya mengenai pengangkatan tenaga kesehatan PTT menurutprovinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 dan 5.39.Pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus memiliki peran yangsangat penting, di samping pemenuhan sebagai PTT. Penugasan khusus bagi tenagakesehatan baru dilakukan terhadap lulusan DIII Kesehatan, yaitu perawat, gizi,kesehatan lingkungan, analis kesehatan, bidan, farmasi, kesehatan gigi, fisioterapi,radiologi, perekam medik dan info kesehatan. Pada tahun 2011 telah dilakukanpengangkatan penugasan khusus sebanyak 1.391 orang, yang terdiri dari perawatsejumlah 923 orang, gizi sejumlah 139, kesehatan lingkungan sejumlah 140 orang,analis kesehatan sejumlah 79 orang, bidan sejumlah 24 orang, farmasi sejumlah 61orang, kesehatan gigi sejumlah 22 orang, selanjutnya fisioterapi, radiologi, perekamdan info kesehatan masing-masing sejumlah 1 orang. Adapun penugasan khususterbanyak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 236 orang, diikutioleh Aceh sejumlah 154 orang, dan Papua sejumlah 116 orang. Data selengkapnyadapat dilihat pada Lampiran 5.40.3. Registrasi Dokter dan Dokter GigiUndang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,mengatur pelaksanaan praktik kedokteran dengan tujuan untuk memberikanperlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayananmedis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukumkepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Untuk melindungi masyarakat penerimajasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokterdan dokter gigi, dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). KKI mempunyai tugas: 1) melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; 2) mengesahkan standar pendidikanprofesi dokter dan dokter gigi; dan 3) melakukan pembinaan terhadappenyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait.198

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat tanda registrasi (ST R) dokter dan surat tandaregistrasi dokter gigi termasuk dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri. STRdokter dan dokter gigi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) danberlaku selama lima tahun dan diregistrasi ulang setiap lima tahun sekali. Data yangtercatat di KKI sampai dengan 31 Desember 2011 yaitu dokter dan dokter gigi yangtelah melakukan registrasi dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sejumlah125.252 orang yang terdiri dari dokter umum 80.591 orang, dokter spesialis 20.770orang, dokter gigi 22.095 orang dan dokter gigi spesialis 1.796 orang. Dengandemikian maka rasio dokter umum dan dokter spesialis yang memiliki STR sebesar42,03 dokter per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi di DKI Jakarta,yaitu sebesar 189 dokter per 100.000 penduduk, sedangkan yang terendah diSulawesi Barat, yaitu sebesar 9,50 dokter per 100.000 penduduk. Rasio dokter umumdan dokter spesialis yang memiliki STR terhadap jumlah penduduk menurut provinsipada tahun 2011 terlihat pada Gambar 5.29 berikut ini.GAMBAR 5.29RASIO DOKTER UMUM DAN DOKTER SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI(STR) TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Rasio dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki STR sebesar 9,91dokter gigi per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi di DKI Jakarta,yaitu sebesar 56,39 dokter gigi per 100.000 penduduk, sedangkan yang terendah diNusa Tenggara Timur dengan rasio 2,30 dokter gigi per 100.000 penduduk. Rasiodokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki STR terhadap jumlah pendudukmenurut provinsi pada tahun 2011 terlihat pada Gambar 5.30 berikut ini. Rincianjumlah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang telahmemiliki STR menurut provinsi terdapat pada Lampiran 5.28.199

GAMBAR 5.30RASIO DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDAREGISTRASI (STR) TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2011Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktikkedokteran di Indonesia juga harus memiliki STR Sementara atau STR Bersyarat.STR Sementara diberikan kepada dokter dan dokter gigi WNA yang akan melakukankegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan dibidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. STRSementara berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahunberikutnya. STR Bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokterspesialis atau dokter gigi spesialis WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan diIndonesia. Sampai dengan akhir tahun 2011, data tentang STR dokter dan doktergigi WNA, yaitu STR Sementara sebanyak 2 orang dan STR Bersyarat sebanyak 6orang.C. PEMBIAYAAN KESEHATANSalah satu komponen sumber daya yang diperlukan dalam menyelenggarakanpembangunan kesehatan adalah pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatanbersumber dari pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat.Berikut ini diuraikan anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk KementerianKesehatan RI, pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat dan Bantuan OperasionalKesehatan (BOK).1. Anggaran Kementerian KesehatanKementerian Kesehatan RI pada tahun 2011 mengalokasikan anggaransebesar Rp 30.919.269.941.000 dengan jumlah realisasi sebesar Rp26.962.234.887.439 (87.20%). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapatpeningkatan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI. Pada Tahun200

2007 Kementerian Kesehatan RI memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 19,12 trilyundengan realisasi Rp 15,53 trilyun (8 1,24%), jumlah tersebut meningkat pada tahun2011 menjadi Rp 30,92 trilyun dengan realisasi Rp 26,96 trilyun (87,20%). Alokasidan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI tahun 2007 sampai dengan 2011dijelaskan dalam Gambar 5.31 di bawah ini.GAMBAR 5.31ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RITAHUN 2007 – 2011Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2012Distribusi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit kerja eselon Imenunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk Direktorat Jenderal Bina UpayaKesehatan (Ditjen BUK) sejumlah Rp 18.939.453.427.000 (64,1%), sedangkan alokasiterendah untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp 88.352.641.000 (0,29%). Anggaranpada Ditjen BUK sebesar tersebut didistribusikan pada 346 satuan kerja (kantorpusat, kantor daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan), sedangkan anggaranpada Inspektorat Jenderal hanya untuk satu Satker (1 DIPA). Realisasi anggarantertinggi adalah Ditjen BUK dengan persentase penyerapan sebesar 91,22%,sedangkan realisasi terendah adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan dengan persentase penyerapan sebesar 68,38%. Informasiselengkapnya tentang alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RItahun 2011 terdapat pada Lampiran 5.41.2. Pembiayaan Jaminan Kesehatan MasyarakatMenurut data Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, sampai dengan bulanJuni 2011 jumlah penduduk yang mempunyai jaminan/asuransi kesehatan sebanyak153.353.315 orang (64,98% dari jumlah penduduk). Persentase penduduk yang memilikijaminan kesehatan oleh program jaminan/asuransi disajikan pada Gambar 5.32 berikutini.201

GAMBAR 5.32PERSENTASE PENDUDUK YANG DILINDUNGI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT/ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA SAMPAI DENGAN JUNI 2011Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Peserta Jamkesmas mendapatkan pelayanan kesehatan komprehensif danberjenjang dari pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya hinggapelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Pada tahun 2011 terdapat 9.133 unitPuskesmas di seluruh Indonesia yang melayani peserta Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas). Untuk pelayanan kesehatan rujukan tersedia 1.105 rumahsakit/balai/klinik terdiri dari 591 rumah sakit milik pemerintah, 395 rumah sakitswasta, 40 balai kesehatan dan 79 rumah sakit TNI/POLRI. Secara keseluruhanpeserta Jamkesmas dilayani oleh 10.238 PPK (pemberi pelayanan kesehatan).Gambar 5.33 di bawah ini menunjukkan persentase pemberi pelayanan kesehatanrujukan peserta Jamkesmas tahun 2011.GAMBAR 5.33PERSENTASE PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PESERTA JAMKESMASTAHUN 2011Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2012202

Dalam upaya meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin dan hampirmiskin terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah melalui Kementerian KesehatanRI dan beberapa pemerintah daerah menanggung biaya pelayanan kesehatan diPuskesmas dan kelas III di rumah sakit bagi peserta Jamkesmas. Data cakupankepesertaan jaminan kesehatan menurut provinsi sampai tahun 2011 terdapat padaLampiran 5.43.3. Bantuan Operasional KesehatanBantuan Operasional Kesehatan merupakan bantuan dana dari Pemerintahmelalui Kementerian Kesehatan RI dalam membantu pemerintahan kabupaten danpemerintahan kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar PelayananMinimal (SPM) bidang Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs)dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Upaya KesehatanBersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatanpromotif dan preventif.Kebijakan BOK dimulai pada bulan Maret tahun 2010 untuk 8.737 Puskesmasdengan total anggaran sebesar Rp 215.262.000.000,-. Data per 25 Mei 2011,kabupaten/kota yang melaporkan pemanfaatan dana BOK tahun 2010 sejumlah 300kabupaten/kota. Dari jumlah yang melaporkan tersebut, dana BOK yangdimanfaatkan sebesar Rp 128.868.901.768,- (59,87%), sedangkan yangmengembalikan sisa dana sebesar Rp 14.066.390.259,- (6,53%), sehingga total danayang telah dilaporkan kabupaten/kota sebanyak Rp 142.935.292.027,- (66,4%).Pada tahun 2011 terdapat perubahan mekanisme penyaluran dana BOK yangsemula melalui mekanisme Bantuan Sosial menjadi mekanisme Tugas Pembantuan.Terdapat kendala teknis dalam penyaluran dana ini yaitu kurangnya pemahamankabupaten/kota tentang mekanisme tugas pembantuan, kesalahan dalam penentuankode anggaran dalam rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga(RKAKL), kebijakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN) yangberbeda antar wilayah, sehingga diperlukan koordinasi dengan KementerianKeuangan RI untuk memantau kinerja unit di bawahnya, serta akses yang sulit dariPuskesmas ke kabupaten/kota dan provinsi.203

GAMBAR 5.34PERSENTASE PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Sumber : Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Pada pelaksanaan BOK tahun 2011, jumlah dana yang dialokasikan sebesarRp 904.555.000.000,- untuk seluruh kabupaten/kota dengan realisasi sebesar Rp790.373.121.294,- (87,38%). Pada Gambar 5.34 penyerapan dana BOK tertinggiProvinsi Riau (99,36%) dan terrendah Provinsi Kalimantan Timur (57,78%). Terdapat6 kabupaten yang tidak menggunakan/tidak merealisasikan dana BOK, yaituKepulauan Mentawai (Sumatera Barat), Lingga (Kep ulauan Riau), KepulauanAnambas (Kep ulauan Riau), Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), KutaiKartanegara (Kal imantan Timur), dan Lanny Jaya ( Papua). Data alokasi sertarealisasi dana BOK menurut provinsi tahun 2011 terdapat pada Lampiran 5.44.BOK sebagai salah satu program strategis Kementerian Kesehatan RI disamping Jamkesmas/Jampersal, sehingga banyak pihak yang menyorotipemanfaatannya, mulai dari masyarakat, LSM, pers/media massa, penyidik, hinggatim yang dibentuk seperti UKP-PPP (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan danPengendalian Pembangunan) dan TNP2K (Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan) yang sengaja dibentuk Sekretariat Wakil Presidenuntuk mendorong percepatan pemanfaatan anggaran untuk masyarakat terutamamasyarakat miskin. Kementerian Kesehatan RI terus berupaya melakukanperbaikan agar BOK bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh Puskesmas. Dalamperencanaan BOK berikutnya, provinsi akan lebih ditingkatkan perannya, terutamadalam memantau dan mengkoordinasikan penyusunan DIPA TP BOK, pelaksanaandan mengkoordinasikan pelaporan.Kehadiran BOK dirasakan manfaatnya oleh petugas Puskesmas untukmenjangkau masyarakat dalam melakukan kegiatan yang bersifat promotif danpreventif. Diharapkan dengan adanya BOK, petugas kesehatan/kader kesehatan,tidak lagi mengalami kendala dalam melakukan kegiatan untuk mendekatkan aksespada masyarakat.204

Hal penting yang perlu disadari, BOK hanyalah dana tambahan yang bersifatbantuan sehingga tidak dapat menjawab semua permasalahan di lapangan danseharusnya tidak selamanya disediakan pemerintah pusat. Sumber pembiayaankesehatan yang utama tetap harus disediakan oleh pemerintah daerahkabupaten/kota sehingga mekanisme sharring harus berjalan, dana pusatseharusnya makin lama makin dikurangi, sedangkan dana dari daerah semakinmeningkat.***205

206

ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations) merupakan sebuahorganisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggarayang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, danpengembangan kebudayaan negara-negara anggota, serta memajukan perdamaian ditingkat regional. Anggota ASEAN ada 10 negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina(Philippines), Indonesia, Kamboja ( Cambodia), Laos ( Lao People's DemocraticRepublic), Malaysia, Myanmar, Singapura (Singapore), Thailand, dan Vietnam.Berdasarkan pengelompokan negara menurut WHO, Indonesia termasukdalam negara SEARO ( South East Asia Region) bersama 10 negara lainnya, yaituBangladesh, Bhutan, Korea Utara ( Democratic People's Republic of Korea), India,Maladewa (Maldives), Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste.Perbandingan data/indikator kesehatan/yang terkait antar negara, baikdengan negara-negara ASEAN maupun SEARO, dilakukan untuk melihat posisiIndonesia terhadap negara-negara lain dalam kawasan yang sama. Bab ini akanmembahas perbandingan antara Indonesia dengan negara ASEAN dan SEARO dariaspek yang berhubungan dengan kesehatan yaitu aspek kependudukan, derajatkesehatan, dan upaya kesehatan.A. KEPENDUDUKANInformasi tentang penduduk penting diketahui agar pembangunan dapatdiarahkan sesuai kebutuhan penduduk yang merupakan sasaran sekaligus pelakupembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai bebansekaligus juga modal dalam pembangunan. Beberapa indikator yang digunakanuntuk mengetahui keadaan penduduk yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk,laju pertumbuhan penduduk, angka beban tanggungan, dan angka kelahiran.1. Jumlah dan Kepadatan PendudukMenurut World Populations Data Sheet 2011, pada pertengahan tahun 2011,Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak di antara 10 negara anggotaASEAN dengan jumlah penduduk 238,2 juta jiwa (data Estimasi Penduduk SasaranProgram Kesehatan 2011-2014 menyatakan estimasi penduduk Indonesia tahun 2011berjumlah 241,18 juta jiwa). Dengan wilayah negara terluas, di antara negaraASEAN Indonesia selalu menempati peringkat satu negara dengan jumlah penduduktertinggi. Sedangkan Brunei Darussalam memiliki jumlah penduduk paling rendahyaitu sekitar 0,4 juta jiwa.207

Jika di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat pertama denganjumlah penduduk terbesar, di kawasan SEARO Indonesia menempati peringkatkedua setelah India (dengan jumlah penduduk 1.241,3 juta jiwa). Selain Bangladeshyang berpenduduk 150,7 juta jiwa, 8 negara lainnya berpenduduk kurang dari 70 jutajiwa, bahkan terdapat 2 negara dengan jumlah penduduk kurang dari 1 juta, yaituBhutan (0,7 juta), dan Maladewa (0,3 juta). Jumlah penduduk di kawasan ASEANdan SEARO dapat dilihat pada Gambar 6.1.GAMBAR 6.1JUMLAH PENDUDUK DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2011Sumber: Population Reference Bureau, World Population Data Sheet 2011Bila dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, Singapura tercatat sebagainegara yang paling padat di kawasan ASEAN dengan kepadatan 7.565 penduduk perkm 2 . Angka tersebut jauh di atas negara anggota ASEAN lainnya. Sementara, negaradengan kepadatan penduduk terendah adalah Laos dengan 26 penduduk per km 2 .GAMBAR 6.2KEPADATAN PENDUDUK DI NEGARA ASEAN & SEARO (Jiwa per km 2 )TAHUN 2011Sumber: World Population Data Sheet 2011208

Di kawasan SEARO, Maladewa yang memiliki luas negara terkecil memilikikepadatan penduduk tertinggi dengan 1.091 jiwa per km 2 . Negara dengan kepadatanpenduduk terendah adalah Bhutan yaitu 15 jiwa per km 2 .Dengan kepadatan penduduk sebesar 125 jiwa per km 2 , Indonesia di kawasanASEAN berada pada peringkat ke-5 terpadat. Sedangkan di kawasan SEARO,Indonesia menempati peringkat ke-8 terpadat, atau peringkat ke-4 untuk negaradengan kepadatan paling rendah di antara 11 negara. Tingkat kepadatan penduduknegara-negara ASEAN dan SEARO tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 6.2berikut ini.Secara nasional, kepadatan penduduk Indonesia menurut Sensus Penduduktahun 2010 adalah 124 jiwa per km 2 .2. Laju Pertumbuhan PendudukIndikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksijumlah penduduk di suatu wilayah atau negara di masa yang akan datang. Dengandiketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasarpenduduk di segenap bidang kehidupan termasuk di bidang kesehatan. Indikatortersebut biasa dikenal dengan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhanpenduduk dipengaruhi tiga faktor, yakni kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.Perkiraan laju pertumbuhan penduduk di negara-negara ASEAN dan SEARO dapatdilihat pada Gambar 6.3 di bawah ini.GAMBAR 6.3PERKIRAAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUNDI NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2010-2030Sumber: The State of The Worlds Children 2011Pada periode 2010-2030, perkiraan laju pertumbuhan penduduk per tahunyang tertinggi di antara negara anggota ASEAN adalah Filipina dengan perkiraanlaju pertumbuhan penduduk 1,5%, sedangkan Thailand merupakan negara denganperkiraan laju pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu 0,3%.Pada negara-negara SEARO selama periode yang sama, perkiraan lajupertumbuhan penduduk berkisar antara 0,3% hingga 2,9%. Perkiraan lajupertumbuhan penduduk terendah pada Thailand dan tertinggi di Timor Leste.209

Perkiraan laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 0,8%. Di kawasanASEAN, Singapura dan Indonesia memiliki angka yang sama dan mendudukiperingkat ke-4 dan ke-5 terendah untuk perkiraan laju pertumbuhan penduduk.Sedangkan bila dilihat dari kawasan SEARO, Indonesia menduduki peringkat ke-5terendah dari 11 negara. Data kependudukan negara-negara ASEAN dan SEAROtahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 6.1.3. Penduduk Menurut Kelompok UmurSalah satu indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomisuatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembangadalah Angka Beban Tanggungan ( Dependency Ratio). Semakin tinggi persentaseAngka Beban Tanggungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harusditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belumproduktif (kelompok um ur 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (kelompok umur 65tahun ke atas).Persentase penduduk menurut kelompok umur non produktif (kelompok umur0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun ke atas) untuk keadaan tahun 2011, Laosmerupakan negara yang terbesar untuk kelompok umur tersebut dibandingkannegara-negara lain di kawasan ASEAN yaitu 45% dari total penduduk. SebaliknyaSingapura merupakan negara dengan komposisi penduduk kelompok umur nonproduktif terendah yaitu 26%.Di antara negara-negara di kawasan SEARO, Timor Leste adalah negaradengan komposisi penduduk usia non produktif tertinggi yaitu 48%. Sebaliknya,negara dengan penduduk non produktif terendah di kawasan tersebut adalahThailand yaitu 30%, yang dapat dilihat pada Gambar 6.4 di bawah ini.GAMBAR 6.4KOMPOSISI PENDUDUK YANG PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIFDI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2011Sumber: Population Reference Bureau, World Population Data Sheet 2011Dengan distribusi penduduk seperti yang telah digambarkan di atas, Laosmerupakan negara dengan Angka Beban Tanggungan tertinggi di kawasan ASEAN210

yaitu 82%. Sedangkan Singapura merupakan negara dengan Angka BebanTanggungan terendah yaitu 35%.Di kawasan SEARO, Timor Leste merupakan negara dengan Angka BebanTanggungan tertinggi yaitu 92% sedangkan Thailand merupakan negara denganAngka Beban Tanggungan terendah yaitu 43%.Sementara Indonesia memiliki Angka Beban Tanggungan sebesar 52%. Iniberarti setiap 100 penduduk usia produktif di Indonesia menanggung 52 pendudukyang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi.Komposisi penduduk menurut kelompok umur serta besar Angka BebanTanggungan di negara-negara kawasan ASEAN dan SEARO dapat dilihat padaLampiran 6.1.4. Indeks Pembangunan ManusiaHuman Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)merupakan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia,yaitu panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari angka harapan hidup),terdidik (diukur dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan memilikistandar hidup yang layak (diukur dari penghasilan/pengeluaran riil per kapita).Berdasarkan standar internasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)dikategorikan sebagai berikut: kategori sangat tinggi, jika IPM > 0,900; kategoritinggi, jika IPM > 0,800 – 0,899; kategori sedang, jika IPM 0,500-0,799; dan kategorirendah, jika IPM

Indonesia, masuk kategori sedang, dan 3 negara masuk kategori rendah. Bila dilihatdari peringkat di negara ASEAN pada tahun yang sama, Singapura merupakannegara dengan peringkat IPM tertinggi yaitu pada peringkat ke-26 dari 187 negara didunia, dan yang terendah adalah Myanmar dengan peringkat ke-149; sedangkanIndonesia berada pada peringkat ke-124.IPM Indonesia pada tahun 2011 sebesar 0,617. Bila dibandingkan dengantahun 2010, secara urutan negara Indonesia mengalami penurunan (dari peringkatke-108 pada tahun 2010 menjadi peringkat ke-124 pada tahun 2011), namun secaranilai Indonesia mengalami sedikit peningkatan (IPM 2010 adalah 0,600).Pada tahun 2011 di kawasan SEARO, dari 10 negara (Korea Utara tidak adadata), tidak ada negara yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi dan tinggi,7 (tujuh) negara memiliki IPM dengan kategori sedang, dan 3 (tiga) negara yaituTimor Leste, Myanmar dan Nepal masuk dalam kategori rendah. Data IPM negaranegaradi kawasan ASEAN dan SEARO tahun 2010 - 2011 dapat dilihat padaLampiran 6.2.5. Gender Inequality IndexGender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure(GEM) pertama kali diperkenalkan dalam Human Development Report 1995 yangditerbitkan oleh UNDP. Pada awalnya, GDI dan GEM merupakan indikator utamauntuk mengukur ketidaksetaraan gender. GDI mengukur pembangunan suatunegara dan menilai pada ketidaksetaraan gender, sementara GEM mengukur aksesperempuan pada dunia politik, ekonomi dan dalam pengambilan keputusan. Namunbaik GDI maupun GEM masih belum dapat mengukur ketidaksetaraan genderkarena komponen yang digunakan adalah komponen yang sama dengan IndeksPembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).Selanjutnya, UNDP memperkenalkan Gender Inequality Index (GII) atauIndeks Ketidaksetaraan Gender pada Human Development Report 2010. GIIdihasilkan dari 3 dimensi variabel, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, danpartisipasi dalam lapangan pekerjaan.Dimensi kesehatan reproduksi terdiri dari AKI (Maternal MortalityRatio=MMR) dan AFR (Adolescent Fertility Rate). AKI merupakan alat ukur akseswanita terhadap layanan kesehatan, dan AFR menunjukkan tingkat kelahiran padausia dini. Rendahnya AKI mengimplikasikan bahwa ibu hamil sudah memiliki aksesuntuk mendapatkan layanan kesehatan yang tepat. Sementara tingginya AFR dapatmengakibatkan tingginya resiko kesehatan ibu dan bayi.Dimensi pemberdayaan perempuan dilihat dari variabel jumlah kursiperempuan dalam parlemen dan variabel tingkat pendidikan. Dengan jumlahperempuan yang berimbang dalam parlemen, keputusan yang dibuat dapat lebihmenyuarakan kepentingan perempuan. Sementara besarnya akses perempuan padapendidikan tinggi akan meningkatkan akses perempuan terhadap informasi danmemperluas peran dalam urusan publik. Tingginya akses perempuan terhadappendidikan akan membantu mengurangi AFR dan AKB.212

Dimensi terakhir adalah lapangan pekerjaan, yang diukur dengan partisipasitenaga kerja perempuan dalam dunia kerja.Keempat dimensi tersebut menjadi dasar penghitungan IndeksKetidaksetaraan Gender (GII). Nilai ( value) GII berbanding terbalik dengan IndeksPembangunan Manusia (HDI). Semakin besar nilai HDI maka semakin tinggi posisiranking, sementara semakin kecil nilai GII maka semakin tinggi posisi ranking.Human Development Report 2011 selain menerbitkan angka IndeksPembangunan Manusia (HDI) 2011 juga Indeks Ketidaksetaraan Gender (GII) 2011.Dari 18 negara ASEAN dan SEARO, Korea Utara tidak memiliki data HDI dan GII,sementara Brunei Darussalam dan Timor Leste tidak memiliki data nilai GII.Gambar 6.6 menunjukkan bahwa di antara 18 negara anggota ASEAN danSEARO, negara dengan angka GII tertinggi adalah India (0,617), dan negara denganangka GII terendah adalah Singapura (0,086). Indonesia dengan angka GII sebesar0,505 menempati urutan ke-5 tertinggi di ASEAN dan SEARO.GAMBAR 6.6INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS KETIDAKSETARAAN GENDERDI NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2011Sumber: UNDP, Human Development Report 2011Data GII negara-negara di kawasan ASEAN dan SEARO tahun 2010 - 2011dapat dilihat pada Lampiran 6.3.6. Total Fertility RateAngka Fertilitas Total atau Total Fertility Rate (TFR) merupakan gambaranmengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15sampai 49 tahun. Perbandingan TFR antar negara dapat menunjukkan keberhasilannegara dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonominya. TFR yang tinggimerupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan yangrendah, terutama perempuannya, tingkat sosial ekonomi rendah atau tingkatkemiskinan yang tinggi. Selain itu, angka fertilitas total tentu saja menunjukkan213

tingkat keberhasilan program keluarga berencana yang dilaksanakan di negaratersebut.Angka Fertilitas Total suatu negara dapat dipergunakan bagi para perencanaprogram pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, danmeningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibuhamil dan perawatan anak.Angka Fertilitas Total dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yaiturendah, sedang, dan tinggi (ADB, Key Indicators 2002). Kesuburan rendah terjadiketika angka kesuburan wanita 2,1 atau kurang; kesuburan sedang antara 2,2 - 3,9;dan kesuburan tinggi jika angka kesuburan wanita 4 atau lebih.Dengan menggunakan klasifikasi tersebut, maka pada tahun 2011 ada 4negara yang termasuk dalam kategori angka kesuburan wanita rendah, yaituSingapura (1, 2), Thailand (1, 6), Brunei Darussalam (1,7), serta Vietnam (2, 0).Sedangkan Indonesia masuk dalam kategori sedang dengan angka kesuburan wanita2,3 yang berarti untuk setiap wanita di Indonesia rata-rata memiliki anak 2 sampai 3orang selama masa suburnya.Pada tahun 2011, di antara 11 negara SEARO, hanya Thailand dan KoreaUtara termasuk negara dengan Angka Fertilitas Total berkategori rendah. Delapannegara: Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Maladewa, Bhutan, India, danNepal termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan Timor Leste merupakan satusatunyanegara di SEARO yang masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 5,7.Besaran Angka Fertilitas Total di negara ASEAN dan SEARO dapat dilihat padaGambar 6.7 berikut ini.GAMBAR 6.7ANGKA KESUBURAN WANITA DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2011Layer 1Sumber: Population Reference Bureau, World Population Data Sheet 2011Data Angka Fertilitas Total di negara ASEAN dan SEARO dapat dilihat padaLampiran 6.2.214

7. Angka Kelahiran KasarCrude Birth Rate (CBR) atau Angka Kelahiran Kasar adalah angka yangmenunjukkan banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu per 1.000 pendudukpada pertengahan tahun yang sama.Angka Kelahiran Kasar pada tahun 2011 di negara-negara ASEAN dengankisaran 9 sampai 31 per 1.000 penduduk. Angka tertinggi terjadi di Laos denganAngka Kelahiran Kasar 31 per 1.000 penduduk dan diikuti oleh Kamboja yaitu 26 per1.000 penduduk. Singapura memiliki Angka Kelahiran Kasar terendah yaitu 9kelahiran per 1.000 penduduk. Sedangkan Indonesia memiliki Angka KelahiranKasar sebesar 19 kelahiran untuk setiap 1.000 penduduk.Pada tahun 2011, Angka Kelahiran Kasar di negara-negara SEARO berkisarantara 12 sampai 40 per 1.000 penduduk. Terendah di Thailand dan tertinggi diTimor Leste.Dengan 19 kelahiran per 1.000 penduduk, di kawasan ASEAN Indonesiamenempati peringkat ke-5 terendah, sedangkan di kawasan SEARO menempatiperingkat ke-4 terendah untuk Angka Kelahiran Kasar.Gambar 6.8 memperlihatkan perbandingan Angka Kelahiran Kasar negaranegarakawasan ASEAN dan SEARO. Data Angka Kelahiran Kasar di negaraASEAN dan SEARO tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.GAMBAR 6.8ANGKA KELAHIRAN KASAR DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2011Sumber: Population Reference Bureau, World Population Data Sheet 20118. Sosial EkonomiPendapatan Nasional merupakan salah satu indikator untuk mengukurpertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapatan Nasional Bruto perkapita (GrossNational Income) terdiri atas sejumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalamsuatu negara, beserta pendapatan yang diterima dari negara lain.Di antara negara ASEAN (Brunei Darussalam dan Myanmar tidak ada data),pendapatan nasional bruto per kapita tertinggi pada tahun 2009 adalah Singapura215

dengan US$ 49.780 per kapita dan terendah adalah Kamboja dengan US$ 1.820 perkapita. Indonesia memiliki pendapatan nasional bruto perkapita sebesar US$ 3.720dan menempati urutan ke-4 tertinggi.GAMBAR 6.9PENDAPATAN NASIONAL BRUTO DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2009Sumber: Population Reference Bureau, World Population Data Sheet 2011Sementara itu, di antara negara SEARO (tidak ada data untuk Korea Utaradan Myanmar), negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita tertinggi adalahThailand yaitu sebesar US$ 7.640 dan terendah adalah Nepal dengan US$ 1.180.Jika dibandingkan dengan seluruh negara di ASEAN dan SEARO, Indonesia beradadi peringkat ke-8 tertinggi pendapatan nasional bruto per kapita.Data Pendapatan Nasional Bruto per kapita 2009 di negara ASEAN danSEARO dapat dilihat pada Lampiran 6.1.B. DERAJAT KESEHATANMORTALITAS1. Angka Kematian BayiAngka Kematian Bayi diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu rendahjika AKB kurang dari 20; sedang 20-49; tinggi 50-99; dan sangat tinggi jika AKB diatas 100 per 1.000 kelahiran hidup.Gambar 6.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2010, lima negara ASEANyaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Vietnam termasuknegara dengan Angka Kematian Bayi rendah. Empat negara, yaitu Filipina,Indonesia, Laos dan Kamboja termasuk kelompok sedang, sementara Myanmarmasuk dalam kelompok negara yang memiliki Angka Kematian Bayi tinggi. Dari 10negara anggota ASEAN, tidak ada yang masuk dalam kelompok angka kematian bayisangat tinggi (>100 per 1.000 kelahiran hidup).216

GAMBAR 6.10ANGKA KEMATIAN BAYI DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2010Sumber: World Population Data Sheet 2007, USAIDSumber: WHO, World Health Statistics 2012Berdasarkan klasifikasi yang sama maka 3 negara di SEARO, yaitu Thailand,Maladewa, dan Sri Lanka masuk dalam kategori negara dengan angka kematian bayirendah dengan angka 11, 14 dan 14 per 1.000 kelahiran hidup. Tujuh negara masukkategori sedang dan satu negara (Myanmar) masuk kategori tinggi.Besaran Angka Kematian Bayi di negara-negara ASEAN dan SEARO berkisarantara 2 dan 50. Singapura merupakan negara dengan AKB terendah, yaitu 2 per1.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB tertinggi di Myanmar, yaitu sebesar 50 per1.000 kelahiran hidup. Indonesia memiliki angka kematian bayi 27 per 1.000kelahiran hidup dan berada di peringkat 10 terendah di antara 18 negara tersebut.Data Angka Kematian Bayi di negara ASEAN dan SEARO tahun 2010 dapat dilihatpada Lampiran 6.2.2. Angka Kematian BalitaPenurunan kasus kematian pada anak merupakan salah satu hal yangdianggap penting dalam tujuan pembangunan milenium. Pada kasus kematian yangtinggi biasanya jumlah kematian terbanyak terjadi pada usia balita saat merekarentan terhadap penyakit. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% kematianbalita disebabkan diare, pneumonia, campak, malaria, dan malnutrisi.217

GAMBAR 6.11ANGKA KEMATIAN BALITA (PER 1000 KELAHIRAN HIDUP)DI NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2010Sumber: WHO, World Health Statistics 2012Data yang didapat dari “World Health Statistics 2012” memperlihatkankisaran yang mencolok pada Angka Kematian Balita di antara negara-negaraanggota ASEAN tahun 2010. Angka Kematian Balita terendah dicapai Singapurayaitu 3 kematian per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan yang tertinggi adalahMyanmar yaitu sebesar 66 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Sebagian besarnegara ASEAN memiliki Angka Kematian Balita kurang dari 50 per 1.000 kelahiranhidup, hanya Kamboja, Laos, dan Myanmar yang memiliki Angka Kematian Balita diatas 50 per 1.000 kelahiran hidup.Menurut sumber yang sama, Angka Kematian Balita di SEARO berkisarantara 13 sampai 66 per 1.000 kelahiran hidup. Sebagaimana di ASEAN, di SEAROMyanmar juga merupakan negara dengan Angka Kematian Balita tertinggi.Sedangkan Thailand adalah negara dengan Angka Kematian Balita terendah. Jika diASEAN hanya terdapat 3 negara (dari 10 negara) dengan AKABA lebih dari 50 per1.000 kelahiran hidup, di SEARO ada 4 negara dengan AKABA lebih dari 50, yaitu:Timor Leste, Bhutan, India, dan Myanmar.Pada Gambar 6.11 terlihat bahwa negara-negara ASEAN memiliki AngkaKematian Balita relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negaraSEARO. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa sebagian besar kematian balitadisebabkan oleh diare, pneumonia, dan malnutrisi. Hal itu berarti negara-negaraASEAN mungkin memiliki sanitasi dan keadaan ekonomi yang lebih baikdibandingkan negara-negara SEARO.Pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 35 kematian balita per 1.000kelahiran hidup (menurut SDKI 2007 AKABA Indonesia adalah 44). Di kawasanASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 tertinggi kematian balitanya,sedangkan pada kawasan SEARO, Indonesia menempati peringkat ke-5 terendahkematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Data Angka Kematian Balita di negaraASEAN dan SEARO tahun 2010 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.218

3. Angka Kematian IbuBerdasarkan klasifikasi Angka Kematian Ibu dari WHO adalah sebagaiberikut;

tidak ada indikator kematian yang lain angka ini berguna untuk memberikangambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yangbersangkutan.GAMBAR 6.13ANGKA KEMATIAN KASAR (PER 1000 PENDUDUK)DI NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2011Sumber: Population Reference Bureau, World Population Data Sheet 2011Di antara negara-negara anggota ASEAN, pada tahun 2011 Myanmar, Laosdan Kamboja memiliki Angka Kematian Kasar tertinggi, yakni sebesar 8 per 1.000penduduk, dan Brunei Darussalam memiliki Angka Kematian Kasar terendah, yakni3 per 1.000 penduduk. Angka Kematian Kasar di negara-negara kawasan SEAROtidak terlalu berbeda dengan di ASEAN. Timor Leste dengan 10 kematian per 1.000penduduk merupakan negara dengan Angka Kematian Kasar tertinggi, sementaraterendah adalah Maladewa dengan 4 kematian per 1.000 penduduk.Pada tahun 2011, di Indonesia terdapat 6 kematian per 1.000 penduduk. Dikawasan ASEAN, Indonesia dan Filipina menduduki peringkat ke-4 terendah AngkaKematian Kasar; sedangkan di kawasan SEARO, Indonesia bersama-sama SriLanka, Nepal, dan Bangladesh menduduki peringkat ke-2 terendah. Data AngkaKematian Kasar di negara ASEAN dan SEARO tahun 2011 dapat dilihat padaLampiran 6.2.5. Angka Harapan HidupAngka Harapan Hidup merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerjapemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, danmeningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.Gambar 6.14 memperlihatkan bahwa pada tahun 2011 di antara sepuluhnegara anggota ASEAN, Singapura merupakan negara dengan Angka HarapanHidup waktu lahir (Expectation of Life at Birth) paling tinggi yaitu 81 tahun. Negarayang memiliki Angka Harapan Hidup waktu lahir terendah adalah Kamboja yaitu 62tahun.220

GAMBAR 6.14ANGKA HARAPAN HIDUP DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2011Sumber: Population Reference Bureau, World Population Data Sheet 2011Untuk kawasan SEARO, Thailand dan Sri Lanka merupakan negara denganAngka Harapan Hidup waktu lahir (Expectation of Life at Birth) paling tinggi yaitu74 tahun. Negara yang memiliki umur harapan hidup waktu lahir terendah adalahTimor Leste yaitu 62 tahun.Di kawasan ASEAN, Indonesia dengan Angka Harapan Hidup waktu lahir 71tahun menempati peringkat ke-6 tertinggi, sedangkan di kawasan SEAROmenempati peringkat ke-4 tertinggi. Data Angka Harapan Hidup di negara ASEANdan SEARO tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 6.2.MORBIDITAS1. Prevalensi Tuberkulosis (TBC)Data dari “World Health Statistics 2012” menunjukkan besarnya perbedaanprevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk dan kematian yang berhubungandengan tuberkulosis per 100.000 penduduk di negara-negara ASEAN dan SEARO.Angka prevalensi tuberkulosis pada tahun 2010 di negara-negara anggota ASEANberkisar antara 44 sampai 660 per 100.000 penduduk. Kamboja merupakan negaradengan prevalensi tuberkulosis tertinggi di ASEAN yaitu 660 per 100.000 penduduk.Sedangkan Singapura memiliki prevalensi tuberkulosis terendah yaitu 44 kasus per100.000 penduduk.Masih menurut sumber yang sama, kematian akibat tuberkulosis pada tahun2010 tertinggi terjadi di Kamboja yaitu 61 per 100.000 penduduk. Sedangkan kasuskematian akibat tuberkulosis terendah terjadi di Singapura dan Brunei Darussalammasing-masing 2,3 dan 2,7 kematian per 100.000 penduduk.221

GAMBAR 6.15PREVALENSI DAN KEMATIAN AKIBAT TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUKDI NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2010Sumber: WHO, World Health Statistics 2012Seperti halnya negara-negara di ASEAN, angka prevalensi tuberkulosis padatahun 2010 di negara-negara SEARO memiliki kesenjangan yang cukup besar,berkisar antara 13 sampai 643 per 100.000 penduduk. Negara dengan prevalensituberkulosis tertinggi tahun 2010 adalah Timor Leste ( 643 per 100.000 penduduk)dan terendah adalah Maladewa (13 per 100.000 penduduk).Sedangkan kematian akibat tuberkulosis di negara-negara kawasan SEAROberkisar antara 3,4 sampai 46 per 100.000 penduduk. Seperti angka prevalensituberkulosis, angka kematian tertinggi akibat tuberkulosis juga terjadi di TimorLeste yaitu 46 kematian per 100.000 penduduk. Dan seperti halnya angka prevalensi,angka kematian akibat tuberkulosis yang terendah juga di Maladewa (3,4 per 100.00penduduk).Di antara 18 negara di ASEAN dan SEARO, Indonesia dengan prevalensi 289per 100.000 penduduk berada pada urutan ke-11 tertinggi. Sedangkan dengan angkakematian 27, Indonesia menempati urutan ke-7 tertinggi. Selengkapnya mengenaiTuberkulosis di ASEAN dan SEARO dapat dilihat pada Lampiran 6.5.2. Avian InfluenzaKemunculan strain virus influenza yang baru pada manusia (strain H5N1)pertama kali terdeteksi di Hongkong. Akibatnya sebanyak 18 orang harus dirawat dirumah sakit, dan 6 di antaranya meninggal dunia. Ditemukan fakta pertama kalibahwa virus Avian Influenza dapat menular langsung dari unggas ke manusia.Sebelum tahun 1997, ilmuwan meyakini penularan virus influenza dari unggas kemanusia tidak terjadi secara langsung.Avian Influenza pertama kali masuk ke wilayah ASEAN pada tahun 2003melalui Vietnam, 3 orang dinyatakan menderita penyakit tersebut dan seluruhnyameninggal. Sampai dengan akhir tahun 2011, 6 negara di wilayah ASEAN telahterinfeksi Avian Influenza yaitu Vietnam, Thailand, Indonesia, Laos, Myanmar danKamboja.222

GAMBAR 6.16JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AVIAN INFLUENZADI NEGARA ASEAN DAN SEARO TAHUN 2003-2011Sumber: http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20120706CumulativeNumberH5N1cases.pdf (diakses Agustus2012)Gambar 6.16 memperlihatkan jumlah kasus dan kematian akibat AvianInfluenza di wilayah ASEAN sejak tahun 2003 sampai 2011. Kasus pertama kalimenyerang Vietnam dengan 3 korban yang keseluruhannya berakhir pada kematian.Tahun 2004 jumlah kasus meningkat menjadi 46 dengan 32 kematian. Pada tahuntersebut selain Vietnam, Thailand pun telah terinfeksi virus H5N1 ini. Akhir tahun2005 jumlah penderita dan negara yang terinfeksi Avian Influenza terus bertambah,90 orang menjadi korban. Namun kali ini jumlah kematian bisa ditekan, jikasebelumnya hampir 100% berakhir pada kematian, tahun 2005 dari 90 penderita 38meninggal ( CFR = 42,22%). Semenjak itu jumlah kasus Avian Influenza terusmenurun, namun tidak demikian dengan angka kematiannya (CFR). Pada tahun2009 terdapat 27 kasus dari 3 negara di ASEAN dengan 24 kematian ( CFR =88,89%). Tahun 2010, terjadi penurunan CFR menjadi 58,82% (17 kasus dengan 10kematian), namun meningkat kembali pada tahun 2011 dengan CFR sebesar 90% (20kasus dengan 18 kematian).Penyakit flu burung mulai menyerang manusia di kawasan SEARO padatahun 2004, yaitu di Thailand. Negara-negara di SEARO yang terjangkit flu burungsejak 2005 adalah negara-negara yang juga tergabung dalam ASEAN. Negara-negaratersebut adalah Thailand dan Indonesia, serta Myanmar pada tahun 2007 dengan 1kasus. Selain negara SEARO yang juga negara ASEAN tersebut (Indonesia,Myanmar, dan Thailand), Bangladesh merupakan satu Negara SEARO yangmemiliki kasus Avian Influenza. Sejak munculnya kasus Avian Influenza tahun 2003,Bangladesh tercatat 2 kali terinfeksi, yaitu 1 kasus pada tahun 2008 dan 2 kasuspada tahun 2011. Selama 2 tahun tersebut, tidak ada kematian akibat AvianInfluenza di Bangladesh.Selengkapnya mengenai kasus dan kematian akibat Avian Influenza diNegara ASEAN dan SEARO dapat dilihat pada Lampiran 6.7.3. PolioBeberapa penyakit dapat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa.Namun, di antara penyakit-penyakit tersebut terdapat penyakit yang dapat dicegahdengan melakukan imunisasi, atau biasa disebut dengan PD3I (Penyakit yang Dapat223

Dicegah Dengan Imunisasi). Penyakit-penyakit tersebut adalah Tuberkulosis,Hepatitis B, Difteri, Pertusis, Tetanus, Tetanus Neonatorum, Campak, dan Polio.TABEL 6.1JUMLAH KASUS POLIO PER NEGARATAHUN 2004-2011NEGARA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Kamboja 0 1 1 0 0 0 0 0Laos 1 0 0 0 0 0 0 0Indonesia 0 349 2 0 0 0 0 0Myanmar 0 0 1 15 0 0 0 0Bangladesh 0 0 18 0 0 0 0 0India 134 66 676 873 559 756 43 1Nepal 0 4 5 5 6 0 6 0ASEAN 1 350 4 15 0 0 0 0SEARO 134 419 702 893 565 756 49 1Sumber: WHO, (http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileresult.cfm)Sejak tahun 2001 kasus polio tidak ditemukan di negara-negara di ASEAN.Namun, pada tahun 2004 virus polio liar kembali menyerang penduduk di kawasanASEAN. Dilaporkan terdapat 1 kasus ditemukan di Laos. Pada tahun 2005 jumlahkasus polio mencapai puncaknya, sebanyak 350 penduduk dari 2 negara di ASEANyaitu Kamboja dan Indonesia terserang penyakit polio, 349 di antaranya terjadi diIndonesia. Tahun 2006 penularan penyakit polio mulai dapat dikendalikan, sehinggahanya ditemukan 4 penderita di kawasan ini, 2 penderita berasal dari Indonesia danmasing-masing 1 penderita berasal dari Kamboja dan Myanmar. Pada tahun 2007, diantara negara-negara anggota ASEAN, hanya Myanmar yang masih ditemukankasus polio bahkan jumlahnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yanghanya ditemukan 1 kasus menjadi 15 kasus. Indonesia, yang pada tahun 2005 terjadikejadian luar biasa dengan ditemukannya 349 kasus polio, telah mampumengendalikan kejadian tersebut sehingga sejak 2007 tidak ditemukan lagi kasuspolio.Pada tahun 2008, di wilayah ASEAN sudah tidak ditemukan lagi kasus Polio.Namun, di SEARO masih ditemukan sebanyak 565 kasus dari 2 negara, yaitu Indiadengan 559 kasus dan Nepal dengan 6 kasus. India mengalami penurunan 36% daritahun sebelumnya, sementara Nepal mengalami kenaikan 20%. Tahun 2009 terjadipeningkatan kembali kasus Polio di India menjadi 756 kasus. Namun, tahun 2010terjadi penurunan tajam menjadi 49 kasus (India 43 kasus, Nepal 6), dan menurunkembali pada tahun 2011 menjadi 1 kasus polio.224

GAMBAR 6.17JUMLAH KASUS POLIO DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2004-2011Sumber: WHO vaccine-preventable disease monitoring system, 2012 global summary(http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileresult.cfm)Jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN, jumlah seluruh kejadian polio dikawasan SEARO cukup tinggi dan terjadi kenaikan hingga tahun 2007. Tingginyaangka kejadian ini karena kontribusi jumlah kasus yang sangat besar oleh Indiayang merupakan salah satu dari 4 negara endemis polio. Walau sempat turun dankembali naik di tahun 2009, tahun 2010 kasus polio menurun tajam dan nyarishilang di tahun 2011 dengan hanya tersisa 1 kasus.4. CampakCampak adalah penyakit sangat menular yang biasanya menyerang anakanak.Campak disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui cairan hidung, mulutatau tenggorokan yang berasal dari orang yang terinfeksi. Gejala awal muncul 10-12hari setelah terjadi infeksi, berupa demam tinggi, pilek, mata merah dan bintik putihkecil di dalam mulut. Setelah beberapa hari, ruam merah menyebar pada wajah,leher bagian atas dan secara bertahap ke bagian tubuh.Seperti penyakit lain yang disebabkan oleh virus, tidak ada pengobatankhusus untuk campak dan kebanyakan penderita mengalami kesembuhan dalam 2-3minggu. Campak dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk kebutaan,ensefalitis, diare parah, infeksi telinga dan radang paru-paru, terutama pada anakyang kekurangan gizi serta orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah. Namun,penyakit campak dapat dicegah dengan imunisasi.Pada tahun 2011, Indonesia merupakan negara ASEAN yang memiliki kasuspenyakit campak terbanyak dengan jumlah 16.529 kasus, jauh melebihi 9 negaraASEAN lainnya. Dua negara memiliki kasus di bawah 100, yaitu Malaysia dengan 73kasus dan Singapura dengan 50 kasus. Hanya Brunei Darussalam yang melaporkantidak ada kasus campak di tahun tersebut.Di wilayah SEARO, pada tahun 2011 kasus campak terbanyak ditemukan diIndia dengan jumlah total 29.808 kasus. Tiga negara memiliki kasus di bawah 100,yaitu Bhutan dengan 97 kasus, Sri Lanka dengan 79 kasus dan Timor Leste dengan50 kasus. Di antara negara SEARO, hanya di Maladewa yang tidak ditemukan kasuscampak. Sementara, Korea Utara tidak melaporkan data mengenai penyakit campak.225

Bila dibandingkan kasus campak di ASEAN dan SEARO, jumlah penyakitcampak di SEARO sebagian besar ditemukan di India. Jumlah ini hampir menyamaitotal kasus campak di 10 negara ASEAN.5. Tetanus NeonatorumKasus tetanus banyak dijumpai di sejumlah negara tropis dan negara yangmasih memiliki kondisi kesehatan lingkungan rendah. Data organisasi kesehatandunia WHO menunjukkan, kematian akibat tetanus di negara berkembang adalah135 kali lebih tinggi dibanding negara maju. Tetanus adalah salah satu penyakitmenular dan paling berisiko mengakibatkan kematian, khususnya pada bayi barulahir.Tetanus pada bayi, dikenal dengan istilah Tetanus Neonatorum, karenaumumnya terjadi pada bayi baru lahir atau usia di bawah satu bulan. Penyebabnya,spora Clostridium tetani yang masuk melalui luka tali pusat, karena tindakan atauperawatan yang tidak memenuhi syarat kebersihan.Pada tahun 2011, Tetanus Neonatorum terjadi di 8 negara ASEAN, denganjumlah kasus tertinggi di Filipina dan Indonesia yang melebihi 100 orang. DiSingapura dan Brunei Darussalam dilaporkan tidak ada kasus Tetanus Neonatorum.Berdasarkan Vaccine-Preventable Disease Monitoring System 2012, tahun2011 pada kawasan SEARO jumlah kasus tetanus neonatorum yang terjadi di Indiajauh melebihi kasus di negara lain di kawasan ASEAN, yaitu 653 kasus. Indonesiamenempati urutan kedua terbesar dengan 114 kasus. Bhutan, Maladewa dan SriLanka dilaporkan tidak ada kasus tetanus neonatorum. Sedangkan Korea Utaratidak ada data mengenai kasus ini.Jumlah kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi dinegara ASEAN dan SEARO tahun 2011 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran6.8.C. UPAYA KESEHATAN1. Cakupan ImunisasiImunisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegahkematian pada bayi dengan memberikan vaksin. Beberapa imunisasi yang wajibdiberikan pada bayi adalah imunisasi BCG, campak, polio, DPT dan HB. BCGseringkali digunakan sebagai cerminan proporsi anak-anak yang dilindungi daribentuk tuberkulosis yang parah selama 1 tahun pertama hidupnya, dan jugadigunakan sebagai salah satu indikator akses ke pelayanan kesehatan. ImunisasiCampak diberikan pada bayi usia 9 bulan untuk memberikan kekebalan aktifterhadap penyakit campak. Imunisasi polio merupakan imunisasi untuk mencegahpenyakit polio, dan diberikan pada bayi sebanyak 3 dosis sehingga untuk mengukurkeberhasilan upaya kesehatan pencegahan terhadap penyakit polio yang digunakanadalah polio3 yaitu ketika bayi telah mendapatkan imunisasi polio sebanyak 3 dosis(3 kali). Selain BCG, campak, dan polio, bayi mendapatkan imunisasi DPT dan HBuntuk kekebalan aktif terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B.226

Di antara penyakit pada anak-anak yang dapat dicegah dengan imunisasi,campak adalah penyebab utama kematian anak. Oleh karena itu pencegahan campakmerupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Dari 22 tujuanyang disepakati dalam pertemuan dunia tentang anak, salah satunya adalahmempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Di seluruh negaraASEAN dan SEARO, imunisasi campak diberikan pada bayi usia 9-12 bulan danmerupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi di antara imunisasi wajiblainnya (BCG, DPT, Polio, Hepatitis, dan Campak). Dengan demikian, diasumsikanbayi yang mendapatkan imunisasi campak telah mendapatkan imunisasi lengkap.Berarti besarnya cakupan imunisasi campak juga menggambarkan besarnya cakupanbayi yang telah mendapat imunisasi lengkap.Jika dibandingkan dengan imunisasi lainnya, seperti dapat dilihat padaGambar 6.18, cakupan imunisasi BCG pada bayi umumnya lebih tinggi. Hal tersebutterjadi karena jadwal pemberian imunisasi BCG yang relatif lebih awal dibandingkandengan imunisasi yang lain—bahkan beberapa negara memberikan imunisasi BCGsesaat setelah bayi dilahirkan—sehingga bayi diimunisasi saat masih dalampantauan petugas kesehatan. Pada tahun 2010 cakupan imunisasi BCG tertinggi diantara negara anggota ASEAN dicapai Malaysia, Singapura, dan Thailand denganmasing-masing 99% dan terendah Laos 72%.Di kawasan SEARO, 9 dari 11 negara mencapai cakupan imunisasi BCG 90%.Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Myanmar, Thailand, Bangladesh, Bhutan,Korea Utara, Maladewa, Nepal, dan Sri Lanka. Dua negara belum mencapai target90%. Timor Leste merupakan negara dengan cakupan imunisasi BCG terendah yaitu71%.GAMBAR 6.18CAKUPAN BEBERAPA IMUNISASI DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2010Sumber : WHO Immunization Summary, 2012: A Statistical Reference Containing Data through 2010Pada tahun 2010, 8 dari 10 negara anggota ASEAN telah mencapai targetcakupan imunisasi polio3 sebesar 90%. Cakupan tertinggi dicapai oleh BruneiDarussalam dan Thailand yaitu 99% dan terendah adalah Laos yaitu 76%. Menurutsumber yang sama, 8 dari 11 negara di kawasan SEARO telah mencapai cakupan227

imunisasi polio3 sebesar 90%. Cakupan imunisasi polio tertinggi adalah Thailand danKorea Utara dengan 99% dan terendah adalah India dengan 70%.Pada tahun yang sama, 6 negara anggota ASEAN juga telah mencapai targetimunisasi campak yaitu 90%. Negara-negara tersebut adalah Brunei Darussalam,Kamboja, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Thailand. Vietnam dan Thailandmerupakan negara dengan cakupan imunisasi campak tertinggi yaitu 98%.Sedangkan yang terendah adalah Laos dengan cakupan campak sebesar 64%.Cakupan imunisasi Campak di Indonesia 2010 sebesar 89%.Di kawasan SEARO, 6 dari 11 negara mencapai cakupan imunisasi Campak 90%.Negara-negara tersebut adalah Thailand, Bangladesh, Bhutan, Korea Utara,Maladewa dan Sri Lanka. Timor Leste merupakan negara dengan cakupan imunisasiCampak terendah yaitu 66%.Hampir di seluruh negara ASEAN dan SEARO imunisasi hepatitis merupakanimunisasi dasar yang diberikan pada bayi, namun tidak demikian halnya denganyang terjadi di India. Di India imunisasi hepatitis bukan merupakan imunisasi dasar,maka pada Lampiran 6.8 dapat dilihat hanya India yang merupakan negara denganpersentase rendah bayi yang mendapat imunisasi hepatitis3, yaitu 37%. Sedangkannegara-negara lain telah mencapai imunisasi tersebut di atas 70%, bahkan sebagianbesar di antaranya telah melebihi 90%.Sementara di Indonesia sebanyak 97% bayi telah mendapatkan imunisasiBCG, 93% mendapatkan imunisasi polio3, dan 89% mendapatkan imunisasi campak.Cakupan 5 imunisasi dasar di ASEAN dan SEARO lebih lengkap dapat dilihat padaLampiran 6.9.2. Pengendalian TB ParuWHO telah menetapkan target untuk temuan kasus TB Paru melalui strategiDOTS (Directly Observed Treatment Short-course) sebesar 70% dan angkakesembuhan 85%. Sementara pencapaian secara global temuan kasus TB Paruadalah 60% dan angka kesembuhan mencapai 84%. Hal tersebut berarti pencapaiankedua indikator tersebut belum mencapai target walaupun untuk angka kesembuhanhampir mencapai target.Menurut World Health Statistics 2012, pada tahun 2010, 6 negara ASEANtelah mencapai target penemuan penderita yang ditetapkan WHO yaitu 70%. Empatnegara ASEAN lainnya belum mencapai target penemuan penderita penyakit parukarena masih berkisar 54 - 69%. Brunei Darussalam merupakan negara denganangka penemuan penderita tertinggi (88%) dan Vietnam merupakan negara denganangka penemuan penderita terendah (54%).Dari 10 negara-negara di kawasan SEARO (Timor Leste tidak ada data),hanya 6 negara yang sudah mencapai target penemuan penderita Tuberkulosis.Negara dengan angka cakupan penemuan tertinggi adalah Bhutan dengan 120%.Penemuan penderita tuberkulosis terendah terdapat di Bangladesh dengan cakupan46%.228

Menurut sumber yang sama, pada tahun 2009 terdapat 7 negara di ASEANdengan angka kesembuhan mencapai target (85%). Indonesia termasuk salah satunegara yang mencapai target untuk angka kesembuhan ini, yaitu 91%. BruneiDarussalam, Malaysia, dan Singapura termasuk negara yang belum mencapai targetpenyembuhan penderita. Angka kesembuhan tertinggi dicapai Kamboja dengan 95%dan terendah adalah Brunei Darussalam dengan 71%.GAMBAR 6.19PENEMUAN PENDERITA TB PARU DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2010GAMBAR 6.20ANGKA KESEMBUHAN TB PARU DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2009Sumber: WHO, World Health Statistic 2012 Sumber: WHO, World Health Statistic 2012Pada Gambar 6.20 terlihat bahwa 9 negara di kawasan SEARO telahmencapai angka penyembuhan penderita. Tertinggi dicapai Bangladesh dan Buthandengan angka kesembuhan masing-masing 92% dan terendah adalah Maladewadengan angka kesembuhan 47%.Sementara itu, dari Gambar 6.19 dan 6.20 terlihat bahwa Indonesia telahmencapai target yang ditetapkan terhadap indikator Success Rate (AngkaKesembuhan), namun belum mencapai target pada indikator Case Detection Rate(Angka Penemuan Penderita). Bahkan untuk angka kesembuhan, Indonesiamencapai angka tertinggi ke-3 di kawasan SEARO setelah Bangladesh dan Bhutan.3. Sumber Air Bersih dan SanitasiPada tahun 2008, di antara 9 negara anggota ASEAN (Brun ei Darussalamtidak ada data), penduduk yang menggunakan sumber air bersih yang telahmencapai 80% atau lebih sebanyak 6 negara. Hanya Kamboja, Laos dan Myanmardengan persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih kurang dari80%. Persentase tertinggi dicapai Malaysia dan Singapura yaitu 100% dan terendahLaos dengan 57%.Pada tahun yang sama, di antara negara-negara di kawasan SEARO hampirseluruh negara dengan penduduk yang menggunakan sumber air bersih 80% ataulebih, kecuali Timor Leste dengan persentase sebesar 69%. Negara dengan persentasetertinggi adalah Korea Utara yaitu 100%.229

Seperti terlihat pada Gambar 6.21, di antara negara-negara ASEAN danSEARO terdapat perbedaan persentase yang besar antar negara dengan pendudukyang menggunakan sarana sanitasi sehat tertinggi dan yang terendah dengankisaran 29% dan 100%. Negara dengan cakupan 29% adalah Kamboja dan negaradengan cakupan 100% adalah Singapura.GAMBAR 6.21PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN SUMBER AIR BERSIH DANSARANA SANITASI SEHAT DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2008230Sumber: UNDP, States of the Worlds Children 2012Dibandingkan persentase penduduk yang menggunakan sumber air bersih,maka persentase penduduk yang menggunakan sarana sanitasi sehat relatif rendah,masih terdapat 10 negara di kawasan ini dengan penduduk yang menggunakansarana sanitasi sehat di bawah 80%. Persentase penduduk yang menggunakansumber air bersih dan sarana sanitasi sehat di negara ASEAN dan SEARO tahun2008 dapat dilihat pada Lampiran 6.4.4. Pelayanan Kesehatan IbuUntuk periode 2005-2011, dari 6 anggota ASEAN (Laos, Malaysia, Singapuradan Vietnam tidak ada data), Brunei Darussalam merupakan negara denganpersentase pemeriksaan ibu hamil (K4) tertinggi yaitu sebesar 100%. Sedangkanyang terendah tercatat di Myanmar yaitu sebesar 43%. Untuk kawasan SEAROcakupan pemeriksaaan ibu hamil (K4) tertinggi dicapai oleh Korea Utara yaitusebesar 94%, diikuti oleh Sri Lanka (93%), dan yang terendah adalah Bangladeshsebesar 23 %.Cakupan pertolongan persalinan di negara ASEAN bervariasi dengan cakupantertinggi di Brunei Darussalam dan Singapura masing-masing sebesar 100% danyang terendah di Laos dengan cakupan 37%. Indonesia dengan cakupan salinakes77% berada pada peringkat ke-6 dari 10 negara. Untuk kawasan SEARO cakupansalinakes tertinggi dicapai oleh Korea Utara sebesar 100% dan yang terendah diBangladesh sebesar 27%.Persentase peserta KB aktif pada wanita subur tahun 2011 di negara anggotaASEAN (Brunei Darussalam dan Malaysia tidak ada data) yang tertinggi dicapai

oleh Thailand dengan cakupan sebesar 77%, dan yang terendah di Laos sebesar 29%.Indonesia dengan cakupan peserta KB aktif sebesar 57% berada pada peringkat ke-3dari 10 negara ASEAN. Untuk negara-negara anggota SEARO cakupan peserta KBaktif tertinggi dicapai oleh Thailand sebesar 70% dan yang terendah di Timor Lestesebesar 21%.D. STATUS GIZISalah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannyadalam MDGs adalah status gizi balita. Status gizi balita diukur berdasarkan umur,berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB disajikan dalam bentuktiga indikator antropometri, yaitu berat badan per umur (BB/U) atau underweight,tinggi badan per umur (TB/U) atau stunting, dan berat badan per tinggi badan(BB/TB) atau wasting. Underweight mengindikasikan masalah gizi secara umumkarena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan; stuntingmerupakan masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yangberlangsung lama (kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/makan) danmengindikasikan malnutrisi; dan wasting merupakan masalah gizi bersifat akutsebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (wabahpenyakit, kelaparan).GAMBAR 6.22PREVALENSI BALITA MENURUT STATUS GIZIDI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2006-2010Sumber: UNDP, States of the Worlds Children 2012Gambar 6.22 menunjukkan prevalensi balita menurut status gizi(underweight, wasting, dan stunting) di 18 negara ASEAN dan SEARO. Prevalensiunderweight berkisar antara 7%-45%.Tiga angka prevalensi stunting tertinggi terdapat pada Timor Leste ( 58),Nepal (49) serta Laos dan India (masing -masing 48). Tiga angka prevalensi stuntingterendah terdapat pada Thailand (16), Malaysia dan Srilanka (masing -masing 17)serta Maladewa (19).Data selengkapnya mengenai prevalensi balita menurut status gizi di negaraASEAN dan SEARO dapat dilihat pada lampiran 6.12.***231

232

Badan Pusat Statistik. 2003. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)2002-2003. Calverton, Maryland, USA.___________. 2004. Statistik Indonesia 2003. BPS, Jakarta.___________. 2005. Beberapa Indikator Penting Sosial-Ekonomi Indonesia 2005. BPS,Jakarta.___________. 2005. Statistik Indonesia 2004. BPS, Jakarta.___________. 2006. Estimasi Parameter Demografi SUPAS 2005. BPS, Jakarta.___________. 2006. Statistik Indonesia 2005/2006. BPS, Jakarta.___________. 2006. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2005. BPS, Jakarta.___________. 2007. Beberapa Indikator Penting mengenai Indonesia. BPS, Jakarta.___________. 2007. Statistik Indonesia 2007. BPS, Jakarta.___________. 2007. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2006. BPS, Jakarta.___________. 2008.. Pedoman Millenium Development Goals. BPS, Jakarta.___________. 2008.. Press Release BPS 2008: Jumlah Kemiskinan. www.bps.go.id,Jakarta.___________. 2008. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007. BPS, Jakarta.___________. 2009. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2008. BPS, Jakarta.___________. 2010. AnalisisJakarta.Dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2010. BPS,___________. 2010. Berita Resmi Statistik, BPS, No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010.___________. 2010.. Data Strategis BPS, BPS, Jakarta.233

___________. 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010, Data Agregat Per Provinsi, BPS,Jakarta.___________. 2010. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-EkonomiIndonesia. BPS, Jakarta.___________. 2011. Data Strategis BPS. BPS, Jakarta.___________. 2011. Statistik Indonesia 2010. BPS, Jakarta.___________. 2011. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2010. BPS, Jakarta.___________. 2012. Statistik Indonesia 2011. BPS, Jakarta.___________.2011. Berita Resmi Statistik, BPS, No. 72/11/Th. XIV, 7 November 2011.BPS, Jakarta.___________.2011. Hasil Sensus Penduduk 2010, Data Agregat Per Provinsi. BPS,Jakarta.___________.2012. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-EkonomiIndonesia. BPS, Jakarta.Badan Pusat Statistik (BPS) dan Macro Internati onal, 1998. Survei Demografi danKesehatan Indonesia (SDKI) 1997. Calverton, Maryland, USA.___________. 2008. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007. Macro.Calverton, Maryland, USA.Badan Pusat Statistik, BAPPENAS, UNFPA. 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia(Indonesia Population Projection 2000 - 2025). BPS, Jakarta.Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar. 2011. Data 101 Puskesmas PrioritasNasional DTPK Tahun 2007-2010 Edisi 5. Kemenkes, Jakarta.Kementerian Dalam Negeri. 2010. Kode Dan Data Wilayah AdministrasiPemerintahan 2010. Depdagri, Jakarta. www.depdagri.goid___________. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 TentangKode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri,Jakarta.Kementerian Kesehatan. 1996. Publikasi Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga1995. Badan Litbangkes, Jakarta.___________.2000. Indonesia Sehat 2010, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.___________.2005. Pencegahan dan Pemberantasan DBD di Indonesia, Ditjen PPPLDepartemen Kesehatan RI, Jakarta.234

___________. 2005. Publikasi Hasil Analisis Data Survei Kesehatan Nasional 2004.Badan Litbangkes, Depkes RI, Jakarta.___________. 2006. Profil Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2006. Pusdiknakes,Depkes RI, Jakarta.___________. 2006. Profil Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya ManusiaKesehatan 2005. Depkes, Jakarta.___________. 2006. Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 1: Kegiatan Pelayanan.Depkes, Jakarta.___________. 2006. Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 2: Ketenagaan. Depkes,Jakarta.___________. 2006. Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 3:Morbiditas/Mortalitas.Depkes, Jakarta.___________. 2008. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS IndonesiaTahun 2007. Depkes, Jakarta.___________. 2010. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) 2010. Depkes, Jakarta.___________.2008. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA, DepartemenKesehatan RI, Jakarta.___________. 2008. Profil Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan 2007.Depkes, Jakarta.___________. 2009. Profil Kesehatan Indonesia 2008. Departemen Kesehatan RI,Jakarta.___________. 2010. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS IndonesiaTahun 2010. Kemenkes, Jakarta.___________. 2010. Pendataan SDM Kesehatan Indonesia Tahun 2010, Kemenkes RI,Badan PPSDM Kesehatan, Jakarta.Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI, 2010. Strategi NasionalPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2004-2009. Jakarta.PRB, 2011. The World Population Data Sheet 2011. Population Reference Bureau.Pusat Data dan Informasi. 2011. Data Penduduk Sasaran Program PembangunanKesehatan 2011-2014. Kemenkes, Jakarta.The United Nations Development Programme. 2008. Human Development Report2011. UNDP, New York.UNAIDS. 2010. 2010 Report on The Global AIDS Epidemic. UNAIDS/WHO.235

UNICEF. 2012. Immunization Summary: A Statistical Reference Containing DataThrough 2010 (The 20011 Edition). UNICEF/WHO, New York.___________. 2008. Incidence Series Immunization 2007. UNICEF/WHO, New York.___________. 2012. The State of the World’s Children 2012. UNICEF/WHO, New York.WHO. 2012. World Health Statistics 2012. WHO Press, Geneva.___________. 2010. WHO Vaccine – Preventable Diseases, Monitoring System. WHO,New York.___________. 2010. Cumulative Number of Confirmed Human Cases of AvianInfluenza A/(H5N1) Repoerted to WHO 13 May 2011(http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_05_13/en/index.html diakses 20 Juni 2011)***236

Lampiran 1.1CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILANRENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7D2P9: Program Pembinaan Kesehatan bagi Anak TerlantarD2P9A26: Peningkatanakses pelayanankesehatan dasar terhadapanak terlantar di pantiasuhanKementerianKesehatanKementerian Sosial,Pemerintah daerahD2P13: Program Perlindungan dan Kesehatan Kesejahteraan Sosial ABHD2P13A37: Peningkatanakses pelayanankesehatan dasar kepadaanak berhadapan denganhukum di Lapas anakKementerianKesehatanKemenHukHAMTerlayaninya pelayanankesehatan anak terlantar dipanti asuhan yang teregistrasiMeningkatnya statuskesehatan anak berhadapandengan hukum di Lapas anakyang sudah diregistrasi olehKemHukHAMTARGET 2011 : 100 % anakterlantar dalam panti asuhan yangsudah diregistrasi KemensosTARGET 2011: Meningkatnya statuskesehatan anak berhadapandengan hukum di Lapas anak yangsudah diregistrasi olehKemHukHAM sebanyak 9 lapasanak100% 100%9 Lapas dan 1 rutan; Sumut (Puskesmas LabuhanBatu), Jambi , (Puskesmas Muara Bulian) Riau(Puskesmas Harapan Jaya), Banten (PuskesmasTanah Tinggi), Kalsel (Puskesmas Pelambuan), Sulut(Puskesmas Matani), NTT (Puskesmas Oesapa),Kalbar (Puskesmas Sui Raya Dalam) dan 1 rutan:Jabar (Puskesmas Ibrahim Adjie)100%D2P19 Pelayanan Kesehatan Anak dengan KecacatanD2P19A50: PelayananKesehatan bagi anakdengan kecacatan di SLBmelalui program UsahaKesehatan SekolahKementerianKesehatanPemerintah DaerahMeningkatnya pembinaankesehatan pada anak dengankecacatan di SLB melaluiprogram Usaha KesehatanSekolahTARGET 2011 : 10 Provinsi10 provinsi yang melaksanakan pembinaan terhadapanak dengan kecacatan di SLB: Sumatera Barat,Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Bali,NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, SulawesiSelatan100 %D3P29: Perbaikan Gizi MasyarakatD3P29A75:KementerianPeningkatan kualitas gizi KesehatananakPemerintah DaerahProvinsi: NTT,Maluku, Sulteng,Kalsel, NAD,Gorontalo, Sulbar,NTB, Kalteng, PapuaBarat, Malut, Sumut,Sultra, Kalbar, Riau,Papua, Sumbar,Kaltim, JambiPeningkatan persentasebalita gizi buruk yangmendapat perawatanPersentase balita ditimbangberat badannya (jumlah balitaditimbang dibagi seluruhbalita atau D/S)TARGET 2011: 100%. 101,3% (Jumlah balita yang dirawat 40.412) 101,03%TARGET 2011 : 70 % 71,40% 102 %

RENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7D3P34A86:Peningkatan pelayanankesehatan anakKementerianKesehatanKementerian Dalam Persentase anak usia 0-11Negeri, Pemerintah bulan yang mendapatkanDaerah Provinsi imunisasi campakdiprioritaskan di: NAD,Sumut, Papua Barat,Maluku, Jambi, Kalsel,Papua, Kalbar, Babel,Sulsel, Gorontalo,Malut, Sulteng,Sumbar, Sumsel,SulbarTARGET 2011: 85 % 85,1% (3.850.091 bayi) 100,1 %D3P35: Penurunan Angka Kematian IbuD3P35A87:KementerianPeningkatan pelayanan Kesehatankesehatan ibuKemendagri,Pemerintah daerahprovinsi terutamaprovinsi denganangka pertolonganpersalinan olehtenaga kesehatanterlatih di bawahangka rata-ratanasional (

RENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7D3P37: Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria dan TBD3P37A91:Pengendalian penyakitHIV dan AIDSKementerianKesehatanKomisiPenanggulanganAIDS Nasional,Pemerintah DaerahProvinsi: Papua, DKIJakarta, Jabar, Jatim,Bali, Sumut, Kalbar,Jateng, Riau, SumselJumlah orang yang berumur15 tahun atau lebih yangmenerima konseling dantesting HIVTARGET 2011: 400.000 orang 548.256 orang 137,1 %D3P37A92:Pengendalian penyakitMalariaKementerianKesehatanD3P37A93:KementerianPengendalian penyakit TB KesehatanPemerintah DaerahProvinsi: Papua Barat,NTT, Papua, Malut,Babel, Maluku,Bengkulu, NTB,Jambi, SultengPemerintah DaerahProvinsi: Bali,Gorontalo, Sumut,Jambi, Bengkulu,Papua, Jatim, Babel,DIY, Sultra, Sumbar,Jateng, Kalbar,Sumsel, Aceh, Sulbar,Papua Barat,Lampung, Kalsel,Sulsel, Sulteng, Malut,Kepri, NTT, NTB,Riau, Kaltim danKaltengPersentase Orang denganHIV dan AIDS (ODHA) yangmendapatkan Anti retroviralTreatment (ART)Persentase kabupaten/kotayang melaksanakanpencegahan penularan HIVsesuai pedomanPersentase penggunaankondom pada kelompokhubungan seks beresikotinggi (berdasarkanpengakuan pengguna)(program 2011)Angka penemuan kasusmalaria per 1,000 pendudukPersentase kasus baru TBParu (BTA Positif) yangditemukanTARGET 2011: 75% 80,3% (23.311 ODHA mendapat ART) 107%TARGET 2011: 60% 72% (335 kab/kota) 115,1 %TARGET 2011:Laki-laki : 20 %Laki-laki : 14% Laki-laki :70%Perempuan : 35% Perempuan : 35,5% Perempuan :101,5%TARGET 2011: 1.75 0 / oo 1,75 0 / oo100%TARGET 2011 : 75 % 75.26%. 100,34%

RENCANA AKSIPENANGGUNGJAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7D3P40 : Peningkatan Akses Penduduk terhadap Sanitasi Dasar yang LayakD3P40A97:KementerianPeningkatan akses Kesehatansanitasi dasar yang layakPemerintah DaerahProvinsi: NTT, Papua,Kalteng, Papua Barat,Bengkulu, Lampung,Maluku, Kalbar,Sumbar, NTB, Jambi,Kalsel, Sumsel,Sulteng, Aceh, Malut,Gorontalo, Sulbar,Kepri, Sultra, JatimJumlah desa yangmelaksanakan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM)TARGET 2011: 5.500 desa 6.235 desa 113 %

Lampiran 1.2PENANGGUNG%RENCANA AKSIINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIANJAWABCAPAIAN1 2 3 4 5 6 7S1P27A75:Pengawasan ataspenyaluran danpenggunaan danaBOK yang bebasdari korupsiCAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSIS1P27 Penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang transparan dan akunLampiranKementerianKesehatanKemendagri, PemdaProv/Kab/KotaSistem pengawasan atas TARGET :penyaluranTerciptanya sistemdan penggunaan dana BOK pengawasan atasyangpenyaluran dantransparan dan akunLampiran penggunaan dana BOKsecara on lineTerlaksananya pengawasan atas penyaluran danpenggunaan dana BOK online di 15 kabupaten/kota100 %

Lampiran 1.3CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONALPENANGGUNG%RENCANA AKSIINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIANJAWABCAPAIAN1 2 3 4 5 8 7N3P15: Pelaksanaan Upaya Kesehatan Preventif TerpaduN3P15A1:KementerianPembinaan pelayanan Kesehatankesehatan ibu danreproduksiKemendagri,Kemeneg PP dan PA,BKKBN, PKK,Organisasi profesiSemakin tinggi persentase ibubersalin yang ditolong olehtenaga kesehatan terlatih(cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan (PN))TARGET:Tercapainya 86% ibu bersalin yangditolong oleh tenaga kesehatanterlatih (cakupan pertolonganpersalinan oleh tenaga kesehatan(PN))86,38% 100,44%Semakin tinggi persentase ibu TARGET:hamil yang mendapatkan Tercapainya 88% ibu hamil yangpelayanan antenatal (cakupan mendapatkan pelayanan antenatalkunjungan kehamilan ke (cakupan kunjungan kehamilan keempat (K4))empat (K4))88,27% 100,31%Semakin tinggi persentasefasilitas pelayanan kesehatanyang memberikan pelayananKB sesuai standarTARGET:Tercapainya 40% fasilitaspelayanan kesehatan yangmemberikan pelayanan KB sesuaistandar40,85% (26.554 fasilitas pelayanan kesehatan yangmemberikan pelayanan KB sesuai standar)102,13%N3P15A2: Pembinaanpelayanan kesehatananakKementerianKesehatanKemendagri,Kemeneg PP dan PA,BKKBN, PKKSemakin besar cakupankunjungan neonatal pertama(KN1)TARGET:Tercapainya 86% cakupankunjungan neonatal pertama (KN1)87,26 % 101,46 %Semakin besar cakupanpelayanan kesehatan bayiTARGET:Tercapainya 85% cakupanpelayanan kesehatan bayi85,16 % 100,18 %Semakin besar cakupanpelayanan kesehatan balitaTARGET:Tercapainya 80% Cakupanpelayanan kesehatan balita80,95 % 101,18 %N3P15A3:Pembinaan imunisasi dankarantina kesehatanKementerianKesehatanKemendagri, MUI,BKKBN, PKK, IDAI,IBI, PPNI, IDISemakin tinggi presentasebayi usia 0-11 bulan yangmendapat imunisasi dasarlengkapTARGET:Tercapainya 82% bayi usia 0-11bulan yang mendapat imunisasidasar lengkap84,7% (3.828.738 bayi) 103,3 %

PENANGGUNG%RENCANA AKSIINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIANJAWABCAPAIAN1 2 3 4 5 8 7N3P15A4:Pengembangan BantuanOperasional KesehatanKementerianKesehatanKemendagri,Bappenas.Semakin banyaknya jumlah TARGET:puskesmas yangTercapainya 8.608 puskesmas yangmendapatkan bantuan mendapatkan bantuan operasionaloperasional kesehatan dan kesehatan dan menyelenggarakanmenyelenggarakan lokakarya lokakarya mini untuk menunjangmini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayananpencapaian Standar Minimal (SPM)Pelayanan Minimal (SPM)8.740 Puskesmas 101,53 %N3P16A1: PenyehatanlingkunganKementerianKesehatanKemen PUSemakin besar persentasekualitas air minum yangmemenuhi syaratTARGET:Tercapainya 90% kualitas air minumyang memenuhi syarat90,80 %100 %N3P16A2: Pengendalianpenyakit menularlangsungKementerianKesehatanBadan POMSemakin tingginya angkakeberhasilan pengobatan TBTARGET:Tercapainya 86% angkakeberhasilan pengobatan86.22%. 100,26%Persentase provinsi yangmelakukan sero survey HIVdan SifilisTARGET:Tercapainya 24 Provinsi yangmelakukan sero survey HIV danSifilis26 provinsi 108,3 %Upaya peningkatanpengetahuan komprehensiftentang HIV dan AIDS padapenduduk usia 15-24 tahunTARGET:Jumlah Kabupaten/kota yang sudahmelakukan upaya peningkatanpengetahuan komprehensif tentangHIV dan AIDS pada penduduk usia15-24 tahun sebesar 200 kab/kota,yang dilengkapi rapid survey untukmelihat dampak upaya tsb secaraacak di beberapa kab/kota275 Kab/Kota 137,5 %N3P17: Kefarmasian dan Alat KesehatanN3P17A1: Peningkatan Kementerianproduksi danKesehatandistribusi kefarmasianJumlah bahan baku obat danobat tradisional produksi didalam negeriTARGET:Tercapainya jumlah 15 bahan bakuobat dan obat tradisional yangdiproduksi di dalam negeri4 27 %

RENCANA AKSIPENANGGUNG%INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIANJAWABCAPAIAN1 2 3 4 5 8 7N3P18: Pengembangan dan Pemberdayaan SDM KesehatanN3P18A1: Standardisasi,sertifikasi, dan pendidikanberkelanjutan SDMKesehatanKementerianKesehatan8274 103,43 %Meningkatnya jumlah SDMkesehatan di fasilitaskesehatan yang telahditingkatkan kemampuannyamelalui pendidikanberkelanjutanTARGET:Terlaksananya pendidikanberkelanjutan bagi 8000 SDMkesehatan melalui pendidikanberkelanjutanSemakin meningkatnyapersentase profesi tenagakesehatan yang memilikistandarkompetensiTARGET:Tercapainya 55% profesi tenagakesehatan yang memiliki standarkompetensiPenetapan standar kompetensi sebanyak 9(kumulatif) dari 16 profesi tenaga kesehatan. Tahun2010 = 6 standar kompetensi, tahun 2011 = 3 standarkompetensi (standar profesi promotor & pendidikkesehatan (PPKMI), standar profesi psikolog klinik(IPK), standar profesi entomolog kesehatan (PEKI)100 %N3P20: Penyediaan Obat Essensial NasionalN3P20A1: Peningkatan Kementerianketersediaan obat publik Kesehatandan perbekalankesehatanPemda Terkait, BadanPOM atau BalaiBesar/Balai POMMeningkatnya persentaseketersediaan obat dan vaksinyang aman, bermutu danberkhasiatTARGET:Tercapainya 85% ketersediaan obatdan vaksin yang aman bermutu danberkhasiat87 % 102 %N3P21: Pembinaan Upaya KesehatanN3P21A1: Pembinaan Kementerianupaya kesehatan rujukan KesehatanSemakin banyak jumlah kota TARGET:di Indonesia yang memiliki RS Tercapainya 2 kota di Indonesiastandar kelas dunia (world yang memiliki RS standar kelasclass )dunia (world class )2 kota100 %Semakin meningkatnya TARGET:persentase RS Pemerintah Tercapainya 70% RS Pemerintahmenyelenggarakan pelayanan menyelenggarakan pelayananrujukan bagi Orang dengan rujukan bagi Orang dengan HIV danHIVAIDS (ODHA)dan AIDS (ODHA)70% (311 Rumah Sakit)100 %N4P23: Penyempurnaan Program Bantuan Sosial Berbasis KeluargaKementerianKesehatanN4P23A1:Peningkatan pelayanankesehatan masyarakatberpendapatan rendahKemennaker,Kemensos, BPS,Kemendagri, PemdaterkaitPersentase penduduk TARGET: Tercapainya 70.3%(termasuk seluruh penduduk penduduk (termasuk seluruhmiskin) yang memiliki jaminan penduduk miskin) yang memilikikesehatanjaminan kesehatan80,70% 114,79 %KementerianKesehatanKemenkeu,Jumlah puskesmas yangKemendagri, memberikan pelayananBappenas, Setkab, PT kesehatan dasar bagiPospenduduk miskinTARGET: Tercapainya 9.005puskesmas yang memberikanpelayanan kesehatan dasar bagipenduduk miskinTARGET B12 : Transfer ke tiga dana Jamkesmasuntuk 497 kabupaten/kota yang mencakup 9.005puskesmas101,3 %KementerianKesehatanPersentase RS pesertaJamkesmas yangmemberikan pelayanankesehatan rujukan bagipenduduk miskinTARGET: Tercapainya 80% RSyang melayani pasien pendudukmiskin peserta program Jamkesmas80,6% (1.096 RS) 100,8 %

PENANGGUNG%RENCANA AKSIINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIANJAWABCAPAIAN1 2 3 4 5 8 7N10P64: Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca KonflikN10P64A1:Pembinaan upayakesehatan dasar dankesehatan rujukanKementerianKesehatanPeningkatan puskesmas diperbatasan dan pulau-pulaukecil terluar menjadipuskesmas perawatanPeningkatan pelayanankesehatan RS bergerakterutama di kabupaten/kota didaerah tertinggal, perbatasandan kepulauan (DTPK)TARGET: Tercapainya 81puskesmas yang menjadipuskesmas perawatan diperbatasan dan pulau-pulau kecilterluarTARGET: Terealisasinyapembangunan 10 RS bergerakdidaerah tertinggal perbatasan dankepulauan (DTPK)83 Puskesmas 102,46 %10 RS bergerak100 %

Lampiran 1.4CAPAIAN INDIKATOR RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 5 6 7I Dukungan Manajemen dan Meningkatnya koordinasi pelaksanaan 1 Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan150 150 Sekretariat JenderalPelaksanaan Tugas Teknis tugas, pembinaan dan pemberiantanggap darurat dalam penanganan bencanaLainnyadukungan manajemen Kementerian 2 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku 55 53.9KesehatanHidup Bersih dan Sehat (PHBS )1 Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya pelaksanaan1 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku 55 53.9 Pusat Promkes, Setjendan Promosi Kesehatan pemberdayaan dan promosi kesehatan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS )kepada masyarakat2 Persentase Desa Siaga aktif 25 32.33 Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi 72,000 52,850TARGETREALISASI2 Penanggulangan KrisisKesehatan3 Pembinaan, PengembanganPembiayaan dan JaminanKesehatan4 Perumusan PeraturanPerundang-undangan danPembinaan OrganisasiTatalaksana5 Pertimbangan KesehatanNasional6 Pengelolaan Data danInformasi KesehatanMeningkatnya penanggulangan krisissecara cepatTerumuskannya kebijakan pembiayaandan jaminan pemeliharaan kesehatanMeningkatnya produk-produk hukum yangakan mendukung penyelenggaraanpembangunan bidang kesehatanTerselenggaranya pertimbangankesehatan nasionalMeningkatnya pengembangan sisteminformasi kesehatanJumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggapdarurat dalam penanganan bencana150 150 Pusat PenanggulanganKrisis Kesehatan, Setjen1 Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk 70,3 80.70 Pusat Pembiayaan danmiskin) yang memiliki jaminan kesehatanJaminan Kesehatan, Setjen2 Tersedianya data NHA setiap tahun 1 11 Jumlah produk hukum bidang kesehatan yangdiselesaikan:a. RUU , RPP/ R.Per/ Keppres 9 9Biro Hukum dan Organisasi,Setjenb. Per/Kepmenkes 35 1442 Jumlah kasus-kasus hukum bidang kesehatan yang 40 40tertangani3 Jumlah organisasi dan tatalaksana serta klasifikasi yangditetapkan di lingkungan Kementerian Kesehatantermasuk UPT10 25Jumlah kebijakan Nasional yang direview 12 0 (Menunggu Perpres)1 Persentase ketersediaan profil kesehatan Nasional,Provinsi, dan Kab/Kota per tahun70 87.43Pusat Data dan Informasi,Setjen2 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bankdata kesehatan3 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yangmenyelenggarakan sistem informasi kesehatanterintegrasi45 65.0570 25.057 Peningkatan KerjasamaLuar NegeriMeningkatnya peran dan posisi Indonesiadalam kerjasama luar negeri di bidangkesehatanJumlah naskah kerjasama Internasional 23 23 Pusat Kerjasama LuarNegeri, Setjen

NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATORTARGETREALISASI2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 5 6 78 Pengelolaan Komunikasi Meningkatnya pengelolaan komunikasi 1 Jumlah informasi kesehatan yang disebarluaskan820 1,120Publikpublikkepada publik (publikasi)2 Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif 82 94(%)3 Persentase pelayanan informasi yang telah70 95diselesaikan (%)9 Perencanaan danMeningkatnya kualitas perencanaan dan 1 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan, 21 47Penganggaran Program penganggaran program pembangunan dan evaluasi pembangunan kesehatanPembangunan Kesehatan kesehatan2 Persentase unit utama Kementerian Kesehatan yang 40 87.5membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatanyang responsif gender10 Pembinaan AdministrasiKepegawaian11 Pembinaan PengelolaanAdministrasi Keuangan danBarang Milik NegaraMeningkatnya pelayanan administrasikepegawaianMeningkatnya kualitas pengelolaananggaran dan Barang Milik Negara (BMN)Kementerian Kesehatan secara efektif,efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur(PNS/PTT dan penugasan khusus)2 Persentase Produk Administrasi Kepegawaian yangdikelola melalui sistem layanan kepegawaian3 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dandiberi insentif di DTPK dan di DBK4 Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikaninsentif1 Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatansetiap tahun anggaran sesuai Standar AkuntansiPemerintah (SAP) dengan Opini Wajar TanpaPengecualian (WTP)75 85.7840 732,445 2,7141,550 7462 22 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement 65 72.31Pusat Komunikasi Publik,SetjenBiro Perencanaan danAnggaran, SetjenBiro Kepegawaian, SetjenBiro Keuangan dan BarangMilik Negara, Setjen12 Pengelolaan Urusan TataUsaha, Keprotokolan,Rumah Tangga, Keuangan,dan GajiMeningkatnya kualitaspengelolaan/manajemen pembayaran gajiPNS , CPNS, dan PTT tepat jumlah,waktu, dan sasaran1 Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS, CPNS,dan PTT tepat jumlah, waktu, dan sasaran96 98.3 Biro Umum, Setjen13 Peningkatan KesehatanJemaah HajiMeningkatnya pembinaan dan pelayanankesehatan sebelum, saat pelaksanaan danpasca haji1 Angka kematian jemaah haji (per 1.000 jemaah) 2,4 2.382 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan 50 54.33dan pembinaan kesehatan haji sesuai standarPusat Kesehatan Haji,Setjen14 Pengelolaan InteligensiaKesehatan15 Peningkatan ManajemenKonsil KedokteranIndonesiaMeningkatnya Kesehatan Intelegensiasecara optimalTerselenggaranya registrasi, pendidikanprofesi, pembinaan serta penanganankasus dugaan pelanggaran disiplin dokterdan dokter gigi1 Jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh PusatInteligensia Kesehatan2 Jumlah pelaksanaan penilaian inteligensia pejabat Pusatdan Daerah (orang)3 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pemeliharaan,peningkatan kemampuan dan penanggulangan masalahinteligensia kesehatan1 Jumlah surat tanda registrasi (STR) dokter dan doktergigi yang teregistrasi2 Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplindokter dan dokter gigi16 16300 3149 10118,000 125,25277 78Pusat IntelegensiaKesehatan, SetjenSekretariat KKI

Lampiran 1.5CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6 6 10II Peningkatan Pengawasandan Akuntabilitas AparaturKementerian KesehatanMeningkatnya pengawasan danakuntabilitas aparatur KementerianKesehatanPersentase unit kerja yang menerapkan administrasiyang akuntabel65 93.75 Inspektorat Jenderal1 Pengawasan danpembinaan pelaksanaankebijakan Ditjen PembinaanUpaya Kesehatan danSetjen2 Pengawasan danpembinaan pelaksanaankebijakan Ditjen Bina Gizidan Kesehatan Ibu danAnak dan Itjen3 Pengawasan danpembinaan pelaksanaankebijakan Ditjen PP-PL, danBalitbangkes4 Pengawasan danpembinaan pelaksanaankebijakan DitjenKefarmasian dan Alkes danBadan PPSDMK5 Pengusutan dan Investigasikasus-kasus yangberindikasi merugikannegara dan menghambatkelancaran tugas dan fungsiKementerian KesehatanMeningkatnya pengawasan danpembinaan pelaksanaan kebijakan DitjenPembinaan Upaya Kesehatan dan SetjenMeningkatnya pengawasan danpembinaan pelaksanaan kebijakan DitjenBina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anakdan ItjenMeningkatnya pengawasan danpembinaan pelaksanaan kebijakan DitjenPP dan PL dan BalitbangkesMeningkatnya pengawasan danpembinaan pelaksanaan kebijakan DitjenKefarmasian dan Alkes dan BadanPPSDMKMeningkatnya pengusutan dan investigasikasus-kasus yang berindikasi merugikannegara dan menghambat kelancarantugas dan fungsi Kementerian Kesehatan1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen PembinaanUpaya Kesehatan dan Setjen yang dievaluasi laporankinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini WajarTanpa Pengecualian (WTP)2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yangditindaklanjuti1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi &Kesehatan Ibu & Anak dan Itjen yang dievaluasi laporankinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini WajarTanpa Pengecualian (WTP)2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yangditindaklanjuti1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen PP-PL danBadan Litbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dankeuangannya untuk memperoleh opini Wajar TanpaPengecualian (WTP)2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yangditindaklanjuti1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Binfar danAlkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporankinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini WajarTanpa Pengecualian (WTP)2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yangditindaklanjuti1 Persentase Pengusutan dan Investigasi kasus-kasusyang berindikasi merugikan negara dan menghambatkelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan2 Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yangditetapkanTARGETREALISASI145 49665 78.640 13165 67.21115 6265 69.02100 10365 78.640 46.762 2Inspektur IInspektur IIInspektur IIIInspektur IVInspektorat Investigasi6 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramPeningkatan Pengawasandan Akuntabilitas AparaturKementerian KesehatanMeningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya padaProgram Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Aparatur KementerianKesehatan1 Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil50 83.33pengawasan2 Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP 40 30.23 Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun 10 9Sekretariat Itjen

Lampiran 1.6CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6 6 10IIIPenelitian danPengembangan KesehatanMeningkatnya kualitas penelitian,pengembangan dan pemanfaatan dibidang kesehatanTARGETREALISASIJumlah Penelitian yang diproses dalam HAKI 4 4Badan Litbangkes1 Riset OperasionalKesehatan dan IlmuPengetahuan dan TeknologiKedokteran2 Penelitian danPengembangan Biomedisdan Teknologi DasarKesehatan3 Penelitian danPengembangan TeknologiTerapan Kesehatan danEpidemiologi Klinik4 Penelitian danPengembangan TeknologiIntervensi KesehatanMasyarakatMeningkatnya penapisan, pengaturan,pemanfaatan, serta pengawasan terhadappenggunaan teknologi dan produkteknologi kesehatan melalui penelitian,pengembangan, pemanfaatan di bidangkesehatanMeningkatnya jumlah riset operasionalkesehatan dan Ilmu Pengetahuan danTeknologi Kedokteran (IPTEKDOK)Meningkatnya penelitian danpengembangan di bidang biomedis danteknologi dasar kesehatanMeningkatnya penelitian danpengembangan di bidang TeknologiTerapan Kesehatan dan EpidemiologiKlinikMeningkatnya penelitian danpengembangan di bidang teknologiintervensi kesehatan masyarakatJumlah riset operasional yang dihasilkan:1. Riset skala Nasional 1 12. Riset Ancaman Potensial (KLB) 1 13. Riset Pembinaan 80 871 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/ 6 13formula di bidang biomedis dan teknologi dasarkesehatan2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang biomedis danteknologi dasar kesehatan yang dimuat pada mediacetak dan elektronik:a. Nasional 15 15b. Internasional 2 31 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/8 11standar/formula di bidang teknologi terapan kesehatandan epidemiologi klinik2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang teknologi terapankesehatan dan epidemiologi klinik yang dimuat padamedia cetak dan elektronik:a. Nasional 10 10b. Internasional 2 21 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/ 10 10formula di bidang teknologi intervensi kesehatanmasyarakat2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang teknologi intervensikesehatan masyarakat yang dimuat pada media cetakdan elektronik:a. Nasional 10 35b. Internasional 2 9Sekretariat BadanLitbangkesPusat Bio Medis danTeknologi DasarKesehatanPusat TeknologiTerapan Kesehatandan Epidemiologi KlinikPusat TeknologiIntervensi KesehatanMasyarakat

NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATORTARGETREALISASI2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6 6 105 Penelitian danPengembangan Humaniora,Kebijakan Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat6 Desentralisasi dan DaerahBermasalah Kesehatan(DBK)7 Dukungan manajemen dandukungan pelaksanaantugas teknis lainnya padaprogram penelitian danpengembangan kesehatanMeningkatnya penelitian danpengembangan di bidang humaniora,kebijakan kesehatan dan pemberdayaanmasyarakatMeningkatnya kajian daerah bermasalahkesehatan (DBK)Meningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas generik dan tugasteknis lainnya pada program penelitian danpengembangan kesehatan1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/ 18 21formula di bidang humaniora, kebijakan kesehatan danpemberdayaan masyarakat2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang humaniora,Kebijakan kesehatan dan pemberdayaan yang dimuatpada media cetak dan elektronik:a. Nasional, 15 26b. Internasional 2 2Jumlah kajian daerah bermasalah kesehatan (DBK) 4 4 Sekretariat BadanLitbangkesHasil Kegiatan:1. Regulasi Litbangkes 12 152. Manajemen bidang ilmiah dan etik 2 23. Manajemen fungsi generik Litbang (perencanaan;umum dan keuangan; hukum, organisasi dankepegawaian; informasi, publikasi; dan diseminasi)4 4Pusat Humaniora,Kebijakan Kesehatandan PemberdayaanMasyarakatSekretariat BadanLitbangkes

Lampiran 1.7CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATORTARGETREALISASI2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6 6 10IV Bina Gizi dan KesehatanIbu dan Anak1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakesterlatih (cakupan PN)86 86.38Meningkatnya ketersediaan danketerjangkauan pelayanan kesehatanyang bermutu bagi seluruh masyarakatDitjen Bina Gizi danKesehatan Ibu danAnak2 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 86 90.513 Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah 70 71.36balita ditimbang/balita seluruhnya (D/S)1 Pembinaan Gizi Meningkatnya kualitas penanganan 1 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 70 71.36 Direktorat Bina Gizimasalah gizi masyarakat2 Persentase balita gizi buruk yang mendapat100 100perawatan2 Pembinaan Pelayanan Meningkatnya kualitas pelayanan1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes 86 86.38 Direktorat BinaKesehatan Ibu dankesehatan ibu dan reproduksiterlatih (cakupan PN)Kesehatan IbuReproduksi2 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan 88 88.27antenatal (cakupan K4)3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang40 40.85memberikan pelayanan KB sesuai standar3 Pembinaan Pelayanan Meningkatnya kualitas pelayanan1 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 86 90.51 Direktorat BinaKesehatan Anakkesehatan anak2 Cakupan pelayanan kesehatan bayi 85 85.21 Kesehatan Anak3 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 80 80.964 Cakupan SD/MI melaksanakan penjaringan siswa 90 74.86kelas I4 Bantuan Operasional Tersedianya Bantuan Operasional8,608 8,740 Setditjen Bina Gizi danKesehatan (BOK)Kesehatan (BOK) untuk PuskesmasKIAJumlah Puskesmas yang mendapatkan BantuanOperasional Kesehatan dan menyelenggarakanlokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM5 Pembinaan , Meningkatnya pembinaan, pengawasan, 1 Cakupan kabupaten/kota yang menyelenggarakan 20 19.5 Direktorat Binadan pengembangan pelayanan kesehatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif,tradisional, alternatif dan komplementer. dan komplementer.Pengembangan, danPengawasan ProgramPelayanan KesehatanTradisional, Alternatif danKomplementer2 Jumlah RS yang menyelenggarakan pelayanankesehatan tradisional yang aman dan bermanfaatsebagai pelayanan alternatif dan komplementer36 55Pelayanan KesehatanTradisional, Alternatifdan Komplementer6 Pembinaan Upaya Meningkatnya pembinaan upaya 1 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya 384 412 Direktorat BinaKesehatan Kerja dan kesehatan kerja dan olahragakesehatan kerja di wilayah industriKesehatan Kerja danOlahraga2 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya176 217 Olahragakesehatan olahraga7 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisMeningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya padaLainnya Pada Program Bina Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu danGizi dan Kesehatan Ibu danAnakAnak1 Persentase satuan kerja yang menyelenggarakanadministrasi kepemerintahan sesuai ketentuan2 Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuaistandar85 97.1170 66.72Setditjen Bina Gizi danKIA

Lampiran 1.8CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6 6 10VPembinaan UpayaKesehatan1 Pembinaan UpayaKesehatan Dasar2 Pelayanan Kesehatan Dasarbagi Masyarakat Miskin(Jamkesmas)3 Pembinaan UpayaKesehatan RujukanMeningkatkan upaya kesehatan dasar,rujukan, keperawatan dan keteknisianmedik, penunjang medik dan saranakesehatan, dan kesehatan jiwaMeningkatnya pelayanan kesehatan dasarkepada masyarakatMeningkatnya pelayanan kesehatan dasarbagi penduduk miskin di PuskesmasMeningkatnya pelayanan medikspesialistik kepada masyarakat1 Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS standarkelas dunia (world class )2 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmasperawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluarberpenduduk1 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmasperawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluarberpenduduk2 Persentase Puskesmas rawat inap yang mampuPONEDJumlah Puskesmas yang memberikan pelayanankesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas1 Jumlah Kota yang memiliki RS standar kelas dunia(world class )TARGETREALISASI2 281 8381 8370 102,978.608 9.125 Setditjen BUK2 22 Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK 85 87,61Ditjen Bina UpayaKesehatanDirektorat Bina UpayaKesehatan DasarDirektorat Bina Upayakesehatan Rujukan4 Pelayanan KesehatanRujukan bagi MasyarakatMiskin (Jamkesmas)5 Pelaksanaan PengelolaanPendidikan Tinggi6 Pembinaan UpayaKeperawatan danKeteknisian MedikMeningkatnya pelayanan kesehatanrujukan bagi penduduk miskin di RSMeningkatnya jumlah rumah sakit yangmendapat sarana dan alat bantupendidikanMeningkatnya Pembinaan PelayananKeperawatan, Kebidanan, dan KeteknisianMedik3 Persentase RS Pemerintah menyelenggarakanpelayanan rujukan bagi ODHA (Orang dengan HIV danAIDS)4 Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak diDaerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar(DTPK)Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskinpeserta program JamkesmasJumlah RS yang mendapat sarana dan alat bantupendidikan1 Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanankeperawatan dan kebidanan sesuai standar danpedoman2 Jumlah RS yang melaksanakan pelayanankeperawatan dan kebidanan sesuai standar danpedoman3 Jumlah RS yang melaksanakan pelayanan keteknisianmedik dan keterapian fisik sesuai pedoman70 8014 2480 83 Setditjen BUK14 20 Direktorat Bina Upayakesehatan Rujukan354 450220 23795 95Dit.Bina PelayananKeperawatan danKeteknisian Medik

NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATORTARGETREALISASI2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6 6 107 Pembinaan UpayaPenunjang Medik danSarana Kesehatan8 Pembinaan UpayaKesehatan JiwaMeningkatnya pelayanan penunjang medikdan sarana kesehatan sesuai standarMeningkatnya mutu pelayanan kesehatanjiwa1 Persentase laboratorium kesehatan aktif yangmelaksanakan pelayanan sesuai standar2 Persentase RS yang melaksanakan pelayananradiologi sesuai standar3 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS danPuskesmas) yang memenuhi standar sarana,prasarana dan peralatan1 Persentase RSJ yang memberikan layanansubspesialis utama dan Napza2 Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanankesehatan jiwa dasar termasuk Napza3 Persentase Puskesmas yang memberikan layanankesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat41 4250 50,1206 38830 64,520 2310 13,7Dit. Bina PelayananPenunjang Medik danSarana KesehatanDit. Bina KesehatanJiwa9 Peningkatan danPengawasan Rumah SakitIndonesiaTerselenggaranya pengawasan rumahsakit IndonesiaJumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengawasanRS5 0 Sekretariat Ditjen BinaUpaya Kesehatan10 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pada ProgramPembinaan UpayaKesehatanMeningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya padaProgram Pembinaan Upaya Kesehatan1 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yangditingkatkan sarana dan prasarananya2 Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, danKriteria yang disusun44 4490 100Sekretariat Ditjen BinaUpaya Kesehatan

Lampiran 1.9CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011TARGET REALISASIUNIT ORGANISASINO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR2011 2011PELAKSANA1 2 3 4 6 6 10VI Pengendalian Penyakit dan Menurunnya angka kesakitan, kematian 1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat 82 93.3 Ditjen PP dan PLPenyehatan Lingkungan dan kecacatan akibat penyakitimunisasi dasar lengkap2 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1,75 1.753 Jumlah kasus TB (per 100.000 penduduk) 231 2894 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang 75 83.5ditemukan5 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang 86 90.30disembuhkan6 Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk 54 27.677 Prevalensi kasus HIV

NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATORTARGETREALISASI2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6 6 107 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut75 20,59pengetahuan tentang HIV dan AIDS(Rapid Survey3 Pengendalian PenyakitBersumber BinatangMeningkatnya pencegahan danpenanggulangan penyakit bersumberbinatang1 Angka kesakitan penderita DBD per 100.000penduduk2011)54 27.672 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1,75 1.75DirektoratPengendalian PenyakitBersumber Binatang4 Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan danpengawasan kualitas lingkungan3 Persentase kasus zoonosis yang ditemukan ditangani 75 75sesuai standar1 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap 62,5 44.19air minum berkualitas2 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 90 90.8Direktorat PenyehatanLingkungan5 Pengendalian PenyakitTidak Menular1. Menurunnya angka kesakitan dankematian akibat penyakit tidak menular2. Meningkatnya pencegahan danpenanggulangan penyakit tidak menular3 Persentase penduduk yang menggunakan jambansehat4 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat STBM1 Persentase provinsi yang memiliki Perda tentangKawasan Tanpa Rokok (KTR)2 Persentase provinsi yang melakukan pembinaanpencegahan dan penanggulangan penyakit tidakmenular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)67 55.55,500 6,23560 63.670 77DirektoratPengendalian PenyakitTidak Menular6 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramPengendalian Penyakit danPenyehatan LingkunganMeningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya padaProgram Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan1 1. Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana danprasarananya2 2. Jumlah rancangan regulasi dan standar yangdisusun59 5921 21Sekretariat DitjenPPPL

Lampiran 1.10CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6 6 10VII Kefarmasian dan AlatKesehatan1 Peningkatan KetersediaanObat Publik dan PerbekalanKesehatanMeningkatnya sediaan farmasi dan alatkesehatan yang memenuhi standar danterjangkau oleh masyarakatMeningkatnya ketersediaan Obat EsensialGenerik di Sarana Pelayanan KesehatanDasarTARGETREALISASIPersentase ketersediaan obat dan vaksin 85 87 Ditjen Binfar dan Alkes1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 85 872 Persentase penggunaan obat generik di fasilitas65 82pelayanan kesehatan3 Persentase instalasi farmasi kab/kota sesuai standar 65 71Direktorat Bina ObatPublik dan PerbekalanKesehatan2 Peningkatan Produksi danDistribusi Alat KesehatanMeningkatnya mutu dan keamanan alatkesehatan dan PKRT1 Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yangberedar memenuhi persyaratan keamanan, mutu danmanfaat80 84,93Direktorat BinaProduksi dan DistribusiAlkes2 Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRTyang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik45 65,913 Peningkatan PelayananKefarmasianMeningkatnya penggunaan obat rasionalmelalui pelayanan kefarmasian yangberkualitas untuk tercapainya pelayanankesehatan yang optimal3 Persentase sarana distribusi alat kesehatan yangmemenuhi persyaratan distribusi1 Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintahyang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuaistandar2 Persentase Puskesmas perawatan yangmelaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar55 58,9530 307 15Direktorat BinaPelayananKefarmasian4 Peningkatan Produksi danDistribusi Kefarmasian5 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramKefarmasian dan AlatKesehatan1. Meningkatnya produksi bahan bakudan obat lokal serta mutu saranaproduksi dan distribusi kefarmasian2. Meningkatnya kualitas produksi dandistribusi kefarmasian3. Meningkatnya produksi bahan bakuobat dan obat tradisional produksi didalam negeriMeningkatnya dukungan manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya padaProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan3 Persentase penggunaan obat rasional di saranapelayanan kesehatan dasar pemerintah1 Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksidi dalam negeri2 Jumlah standar produk kefarmasian yang disusundalam rangka pembinaan produksi dan distribusi40 66,1215 44 41 Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan 85 852 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan 70 90,92Program Kefarmasian di daerah dalam rangkadekonsentrasi3 Jumlah rancangan regulasi yang disusun 10 12Direktorat BinaProduksi dan DistribusiKefarmasianSekretariat DitjenBinfar dan Alkes

Lampiran 1.11CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR2011 2011UNIT ORGANISASIPELAKSANA1 2 3 4 6 6 10VIII Pengembangan danPemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan(PPSDMK)1 Perencanaan danPendayagunaan SDMKesehatan2 Pendidikan dan PelatihanAparatur3 Pendidikan dan PelatihanTenaga Kesehatan4 Standarisasi, sertifikasi, danpendidikan berkelanjutanSDMK5 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramPengembangan danPemberdayaan SDMKesehatanMeningkatnya ketersediaan dan mutusumber daya manusia kesehatan sesuaidengan standar pelayanan kesehatanMeningkatnya perencanaan danpendayagunaan SDM kesehatanMeningkatnya pendidikan dan pelatihanaparaturMeningkatnya pengelolaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatanTerselenggaranya standarisasi, sertifikasi,dan pendidikan berkelanjutan SDMKesehatanMeningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya padaprogram pengembangan danpemberdayaan SDM kesehatan1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang4.820 6.984ditingkatkan kemampuannya (FP)2 Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat dosen (FK) 1.500 1.9103 Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkanyang mengacu pada standar Nasional pendidikan (FK)1 Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yangtelah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikanberkelanjutan (FP)2 Persentase profesi tenaga kesehatan yang memilikistandar kompetensi (FK)3 Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigiyang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) (FK)1 Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkansarana dan prasarananya (FP)2 Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembagapendidikan pemerintah (FP)3 Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur, danKriteria PPSDM Kesehatan: UU, PP Permenkes,Kepmenkes, Pedoman (FK)TARGETREALISASI1 Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan 65 25,44 Badan PPSDMKmemenuhi standar kompetensi2 Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM 65 81,12kesehatan sesuai standar3 Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang 15 27memenuhi standar1 Jumlah kab/kota di 33 provinsi yang telah mampu100 100 Pusat Perencanaanmelaksanakan perencanaan kebutuhan SDMKesehatan (FK=Fungsi Kesehatan)dan PendayagunaanSDM Kesehatan2 Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan8 8kesehatan (FK)3 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di 2.418 1.968dalam dan di luar negeri (FK)1 Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan10.000 11.013 Pusat Pendidikan dankepemimpinan dan prasyarat jabatan, MOT dan TOTpelatihan teknis, fungsional, dan pelatihan manajemenkesehatan serta pelatihan yang berskala nasional danglobal (FK)Pelatihan Aparatur2 Jumlah institusi pelatihan kesehatan yang terakreditasi 7 8(FK)3 Jumlah pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi (FK) 140 1778 148.000 8.27455 566.600 7.00035 3627.000 46.57462 64Pusat Pendidikan danPelatihan TenagaKesehatanPusat Standarisasi,sertifikasi danpendidikanberkelanjutan SDMKesehatanSekretariat BadanPPSDM Kesehatan

Lampiran 1.12CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010 DAN TAHUN 2011TARGETCAPAIANNOINDIKATOR KINERJA UTAMA2010 2011 2010 20111 2 3 4 5 61 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) 84% 86% 84.78% 86.38%2 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 84% 86% 84.01% 90.51%3 Persentase Balita (0-59 bulan) ditimbang berat badannya (D/S) 65% 70% 67.90% 71.36%4 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 85% 86% 89.60% 90.30%5Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatankesehatan231 463 110 3886 Jumlah kota yang memiliki RS memenuhi standar kelas dunia (world class) 1 2 2 27 Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar 60% 65% 79.8% 81.1%8 Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Beroperasi - 72,000 52,279 52,8509 Persentase penduduk mempunyai jaminan kesehatan 59% 70.3% 59.07% 80.70%10 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 50% 55% 54.85% 53.89%11Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan danKepulauan (DTPK)1,200 2,445 1,323 2.71412 Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 40% 60% 33.30% 63,60%13Persentase kabupaten/kota yang telah menganggarkan APBD bidang kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen dari APBDdalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)40% 60% 51.78% 39.50%14 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80% 85% 82.00% 87.00%15 Jumlah produk/model/intervensi/ prototipe/formula hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan 45 42 70 7816 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan 40% 45% 60.00% 65.05%17 Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian 30% 40% 70% 73%18 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement 65% 65% 70.00% 72.31%19 Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel 60% 65% 54.17% 93.75%

Lampiran 2.1PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Pembagian WilayahNo Provinsi Kabupaten Kota Kabupaten + Kota Kecamatan Kelurahan + Desa(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 18 5 23 286 6.4292 Sumatera Utara 25 8 33 414 5.6873 Sumatera Barat 12 7 19 176 1.0144 Riau 10 2 12 154 1.6295 Jambi 9 2 11 128 1.4066 Sumatera Selatan 11 4 15 223 3.1267 Bengkulu 9 1 10 123 1.4488 Lampung 12 2 14 206 2.4239 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 7 44 36110 Kepulauan Riau 5 2 7 59 35111 DKI Jakarta 1 5 6 44 26712 Jawa Barat 17 9 26 625 5.86313 Jawa Tengah 29 6 35 573 8.58914 DI Yogyakarta 4 1 5 78 43815 Jawa Timur 29 9 38 662 8.52316 Banten 4 4 8 154 1.53517 Bali 8 1 9 57 71418 Nusa Tenggara Barat 8 2 10 116 96219 Nusa Tenggara Timur 20 1 21 293 2.92520 Kalimantan Barat 12 2 14 175 1.95821 Kalimantan Tengah 13 1 14 131 1.46922 Kalimantan Selatan 11 2 13 151 1.98423 Kalimantan Timur 10 4 14 140 1.46024 Sulawesi Utara 11 4 15 156 1.63425 Sulawesi Tengah 10 1 11 149 1.74026 Sulawesi Selatan 21 3 24 304 2.95527 Sulawesi Tenggara 10 2 12 204 1.97128 Gorontalo 5 1 6 70 70029 Sulawesi Barat 5 5 69 57030 Maluku 9 2 11 77 90231 Maluku Utara 7 2 9 112 1.06232 Papua Barat 10 1 11 160 1.37333 Papua 28 1 29 381 3.997Indonesia399 98 497 6.694 77.465Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Lampiran 2.2ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN RASIO JENIS KELAMIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Laki-Laki Perempuan Laki-Laki dan Perempuan Rasio Jenis Kelamin(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 2.277.892 2.275.323 4.553.215 1002 Sumatera Utara 6.550.849 6.567.478 13.118.327 1003 Sumatera Barat 2.434.870 2.474.488 4.909.358 984 Riau 2.953.322 2.780.399 5.733.721 1065 Jambi 1.620.275 1.549.538 3.169.813 1056 Sumatera Selatan 3.860.359 3.724.004 7.584.363 1047 Bengkulu 890.868 852.411 1.743.279 1058 Lampung 3.962.684 3.736.144 7.698.828 1069 Kepulauan Bangka Belitung 654.217 606.848 1.261.065 10810 Kepulauan Riau 903.874 857.511 1.761.385 10511 DKI Jakarta 4.936.618 4.801.679 9.738.297 10312 Jawa Barat 22.311.424 21.537.996 43.849.420 10413 Jawa Tengah 16.141.941 16.343.985 32.485.926 9914 DI Yogyakarta 1.725.318 1.766.353 3.491.671 9815 Jawa Timur 18.634.165 19.108.191 37.742.356 9816 Banten 5.587.025 5.335.152 10.922.177 10517 Bali 2.002.011 1.970.374 3.972.385 10218 Nusa Tenggara Barat 2.207.584 2.342.962 4.550.546 9419 Nusa Tenggara Timur 2.372.950 2.405.398 4.778.348 9920 Kalimantan Barat 2.265.710 2.168.018 4.433.728 10521 Kalimantan Tengah 1.173.311 1.077.228 2.250.539 10922 Kalimantan Selatan 1.871.312 1.825.591 3.696.903 10323 Kalimantan Timur 1.941.526 1.745.114 3.686.640 11124 Sulawesi Utara 1.173.666 1.124.823 2.298.489 10425 Sulawesi Tengah 1.375.999 1.309.025 2.685.024 10526 Sulawesi Selatan 3.967.840 4.156.805 8.124.645 9527 Sulawesi Tenggara 1.144.091 1.133.773 2.277.864 10128 Gorontalo 532.952 530.179 1.063.131 10129 Sulawesi Barat 596.321 592.776 1.189.097 10130 Maluku 796.299 779.343 1.575.642 10231 Maluku Utara 543.756 519.431 1.063.187 10532 Papua Barat 416.629 371.604 788.233 11233 Papua 1.585.756 1.398.824 2.984.580 113Indonesia121.413.414 119.768.768 241.182.182 101Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010

Lampiran 2.3ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Laki-Laki dan Perempuan(1) (2) (3) (4) (5)1 0 - 4 12.086.387 11.425.945 23.512.8512 5 - 9 12.409.963 11.731.840 24.142.3363 10 - 14 12.087.627 11.427.117 23.515.2634 15 - 19 10.846.995 10.552.946 21.400.0955 20 - 24 9.905.359 10.026.204 19.931.2966 25 - 29 10.704.691 10.726.933 21.431.4497 30 - 34 10.067.869 9.988.901 20.056.7108 35 - 39 9.495.536 9.328.693 18.824.2699 40 - 44 8.422.579 8.356.515 16.779.04410 45 - 49 7.082.249 7.096.966 14.179.10011 50 - 54 5.993.781 5.831.296 11.825.16212 55 - 59 4.621.571 4.248.785 8.870.68113 60 - 64 2.840.910 3.061.089 5.901.72814 65 - 69 2.122.754 2.363.517 4.485.98915 70 - 74 1.370.646 1.716.867 3.087.13216 75+ 1.354.497 1.885.154 3.239.077Jumlah121.413.414 119.768.768 241.182.182Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010

Lampiran 2.4ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiLaki-laki Perempuan Laki-laki +PerempuanLaki-laki Perempuan Laki-laki +PerempuanLaki-laki Perempuan Laki-laki +PerempuanLaki-laki Perempuan Laki-laki +PerempuanLaki-laki Perempuan Laki-laki +Perempuan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 Aceh 50.483 47.668 98.151 49.486 46.726 96.212 154.352 145.774 300.126 207.320 195.943 403.263 256.814 242.661 499.4752 Sumatera Utara 152.522 146.224 298.746 146.457 140.411 286.868 444.403 423.381 867.784 605.082 572.741 1.177.823 751.544 713.147 1.464.6913 Sumatera Barat 53.824 51.645 105.469 51.684 49.592 101.276 154.466 146.417 300.883 210.517 197.365 407.882 262.233 246.924 509.1574 Riau 68.048 63.860 131.908 66.022 61.960 127.982 204.927 193.057 397.984 277.678 262.396 540.074 343.712 324.345 668.0575 Jambi 34.033 32.250 66.283 33.020 31.290 64.310 101.015 95.746 196.761 136.216 129.110 265.326 169.243 160.393 329.6366 Sumatera Selatan 81.386 77.179 158.565 78.149 74.111 152.260 239.413 226.845 466.258 322.637 304.968 627.605 400.793 379.071 779.8647 Bengkulu 18.765 17.768 36.533 18.019 17.061 35.080 54.273 51.251 105.524 73.774 69.488 143.262 91.801 86.542 178.3438 Lampung 81.999 76.560 158.559 78.739 73.516 152.255 233.298 219.509 452.807 305.593 288.853 594.446 384.324 362.374 746.6989 Kepulauan Bangka Belitung 13.950 13.097 27.047 13.534 12.708 26.242 40.676 38.360 79.036 54.119 51.304 105.423 67.659 64.006 131.66510 Kepulauan Riau 22.952 21.220 44.172 22.269 20.588 42.857 66.970 62.350 129.320 86.568 81.261 167.829 108.843 101.842 210.68511 DKI Jakarta 85.401 84.978 170.379 83.714 83.299 167.013 258.822 248.241 507.063 348.805 324.446 673.251 432.415 407.846 840.26112 Jawa Barat 428.308 405.830 834.138 415.563 393.755 809.318 1.267.226 1.199.527 2.466.753 1.740.385 1.644.969 3.385.354 2.155.961 2.038.713 4.194.67413 Jawa Tengah 291.123 269.847 560.970 285.371 264.516 549.887 843.241 790.816 1.634.057 1.113.254 1.054.552 2.167.806 1.398.516 1.319.170 2.717.68614 DI Yogyakarta 27.306 26.001 53.307 26.766 25.488 52.254 81.270 76.678 157.948 106.775 100.188 206.963 133.541 125.676 259.21715 Jawa Timur 293.807 281.122 574.929 288.002 275.568 563.570 882.895 841.781 1.724.676 1.218.590 1.158.100 2.376.690 1.506.601 1.433.662 2.940.26316 Banten 108.887 102.790 211.677 104.557 98.703 203.260 325.493 307.084 632.577 450.304 424.456 874.760 554.867 523.155 1.078.02217 Bali 34.643 31.655 66.298 33.958 31.030 64.988 105.852 97.747 203.599 143.050 133.395 276.445 177.011 164.422 341.43318 Nusa Tenggara Barat 52.110 48.917 101.027 50.038 46.973 97.011 145.535 137.321 282.856 196.749 186.589 383.338 246.792 233.556 480.34819 Nusa Tenggara Timur 60.785 57.934 118.719 58.368 55.631 113.999 179.854 171.344 351.198 252.669 240.178 492.847 311.045 295.802 606.84720 Kalimantan Barat 46.192 43.712 89.904 44.355 41.974 86.329 137.793 130.350 268.143 189.701 179.731 369.432 234.063 221.699 455.76221 Kalimantan Tengah 22.639 21.385 44.024 22.191 20.963 43.154 70.844 66.965 137.809 99.471 94.025 193.496 121.670 114.980 236.65022 Kalimantan Selatan 39.384 37.050 76.434 37.818 35.577 73.395 112.452 105.658 218.110 149.363 140.244 289.607 187.189 175.812 363.00123 Kalimantan Timur 41.756 39.373 81.129 40.931 38.595 79.526 125.796 118.421 244.217 168.129 157.858 325.987 209.066 196.447 405.51324 Sulawesi Utara 20.688 19.677 40.365 20.071 19.092 39.163 61.584 58.144 119.728 85.376 79.892 165.268 105.462 98.969 204.43125 Sulawesi Tengah 29.071 27.620 56.691 27.915 26.522 54.437 87.401 82.701 170.102 123.604 116.654 240.258 151.531 143.165 294.69626 Sulawesi Selatan 83.113 79.201 162.314 79.808 76.052 155.860 241.729 228.914 470.643 331.111 312.061 643.172 410.951 388.080 799.03127 Sulawesi Tenggara 28.505 27.101 55.606 27.371 26.024 53.395 82.467 78.009 160.476 113.393 106.800 220.193 140.772 132.815 273.58728 Gorontalo 11.189 10.606 21.795 10.744 10.185 20.929 32.953 31.090 64.043 45.281 42.744 88.025 56.033 52.922 108.95529 Sulawesi Barat 14.019 13.336 27.355 13.461 12.806 26.267 41.875 39.611 81.486 59.269 55.951 115.220 72.739 68.748 141.48730 Maluku 19.048 18.323 37.371 18.290 17.595 35.885 57.448 54.789 112.237 80.580 76.069 156.649 98.877 93.657 192.53431 Maluku Utara 12.494 12.029 24.523 11.997 11.551 23.548 38.372 36.795 75.167 54.669 52.194 106.863 66.672 63.740 130.41232 Papua Barat 9.898 9.360 19.258 9.504 8.988 18.492 29.723 27.962 57.685 40.535 38.017 78.552 50.044 47.000 97.04433 Papua 24.600 22.336 46.936 23.868 21.672 45.540 91.654 82.668 174.322 149.952 134.251 284.203 173.787 155.962 329.749IndonesiaJumlah Lahir Hidup2.362.928 2.237.654 4.600.582 2.292.040 2.170.522 4.462.562 6.996.072 6.615.306 13.611.378 9.540.519 9.006.793 18.547.312 11.832.571 11.177.303 23.009.874Sumber : Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010Jumlah Bayi (0 tahun) Jumlah Batita (0-2 tahun) Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun) Jumlah Balita (0 - 4 tahun)

Lampiran 2.5ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR TERTENTU, ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiJumlah Penduduk Usia Muda (

Lampiran 2.6ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN), IBU HAMIL, IBU BERSALINDAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 1.264.604 1.013.076 107.966 103.058 103.0582 Sumatera Utara 3.493.921 2.712.727 328.621 313.684 313.6843 Sumatera Barat 1.262.075 967.878 116.016 110.743 110.7434 Riau 1.578.619 1.275.233 145.098 138.503 138.5035 Jambi 880.979 698.265 72.911 69.597 69.5976 Sumatera Selatan 2.082.460 1.638.427 174.421 166.493 166.4937 Bengkulu 481.918 380.040 40.186 38.359 38.3598 Lampung 2.075.938 1.605.805 174.415 166.487 166.4879 Kepulauan Bangka Belitung 339.831 270.427 29.752 28.400 28.40010 Kepulauan Riau 534.847 454.985 48.589 46.380 46.38011 DKI Jakarta 3.030.042 2.404.767 187.417 178.898 178.89812 Jawa Barat 11.964.224 9.254.411 917.553 875.846 875.84613 Jawa Tengah 8.723.905 6.354.491 617.067 589.019 589.01914 DI Yogyakarta 952.212 692.117 58.637 55.972 55.97215 Jawa Timur 10.431.303 7.582.038 632.421 603.675 603.67516 Banten 3.156.181 2.527.302 232.844 222.260 222.26017 Bali 1.086.370 808.435 72.928 69.613 69.61318 Nusa Tenggara Barat 1.302.024 1.029.107 111.130 106.079 106.07919 Nusa Tenggara Timur 1.178.534 912.551 130.591 124.655 124.65520 Kalimantan Barat 1.191.790 942.164 98.894 94.399 94.39921 Kalimantan Tengah 620.992 498.794 48.426 46.225 46.22522 Kalimantan Selatan 1.051.079 818.853 84.077 80.255 80.25523 Kalimantan Timur 1.019.741 807.543 89.242 85.186 85.18624 Sulawesi Utara 600.131 446.429 44.401 42.383 42.38325 Sulawesi Tengah 706.679 555.388 62.360 59.525 59.52526 Sulawesi Selatan 2.220.137 1.713.545 178.545 170.429 170.42927 Sulawesi Tenggara 602.779 484.985 61.167 58.387 58.38728 Gorontalo 288.509 224.301 23.975 22.885 22.88529 Sulawesi Barat 306.389 244.831 30.090 28.722 28.72230 Maluku 398.491 315.903 41.108 39.239 39.23931 Maluku Utara 276.927 224.500 26.975 25.749 25.74932 Papua Barat 210.314 171.295 21.184 20.221 20.22133 Papua 833.801 685.782 51.630 49.283 49.283IndonesiaJumlah Wanita Usia Subur (15- 49 tahun)Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010Jumlah WUS Imunisasi(15 - 39 tahun)Jumlah Ibu Hamil Jumlah Ibu Bersalin Jumlah Ibu Nifas66.147.746 50.716.395 5.060.637 4.830.609 4.830.609

Lampiran 2.7ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiLaki-laki +Laki-laki +Laki-laki +Laki-laki PerempuanLaki-laki PerempuanLaki-laki PerempuanPerempuanPerempuanPerempuan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Aceh 95.031 89.945 184.976 49.135 46.508 95.643 298.726 282.727 581.4532 Sumatera Utara 303.007 285.086 588.093 151.699 142.618 294.317 895.520 842.437 1.737.9573 Sumatera Barat 108.731 101.264 209.995 54.604 50.920 105.524 328.898 308.083 636.9814 Riau 136.469 128.923 265.392 66.891 63.084 129.975 380.426 358.444 738.8705 Jambi 66.711 63.131 129.842 33.578 31.750 65.328 197.941 187.332 385.2736 Sumatera Selatan 159.070 149.476 308.546 79.568 74.715 154.283 467.522 441.894 909.4167 Bengkulu 36.599 34.378 70.977 18.263 17.164 35.427 109.767 103.681 213.4488 Lampung 148.253 139.472 287.725 75.751 71.093 146.844 471.387 445.576 916.9639 Kepulauan Bangka Belitung 26.144 24.907 51.051 13.050 12.444 25.494 73.870 70.534 144.40410 Kepulauan Riau 39.033 36.936 75.969 18.199 17.204 35.403 93.507 87.824 181.33111 DKI Jakarta 163.514 151.860 315.374 81.817 76.813 158.630 461.660 433.911 895.57112 Jawa Barat 877.834 827.917 1.705.751 449.835 424.344 874.179 2.678.772 2.536.066 5.214.83813 Jawa Tengah 555.681 528.086 1.083.767 290.009 274.976 564.985 1.810.099 1.715.479 3.525.57814 DI Yogyakarta 50.853 48.021 98.874 25.952 24.599 50.551 156.283 147.304 303.58715 Jawa Timur 614.347 582.509 1.196.856 320.920 304.128 625.048 1.967.244 1.862.661 3.829.90516 Banten 220.262 207.119 427.381 113.017 106.089 219.106 687.146 643.405 1.330.55117 Bali 71.115 66.721 137.836 36.557 34.275 70.832 216.971 203.295 420.26618 Nusa Tenggara Barat 93.201 88.623 181.824 48.384 45.942 94.326 293.265 278.295 571.56019 Nusa Tenggara Timur 132.603 125.123 257.726 64.110 60.310 124.420 363.787 342.404 706.19120 Kalimantan Barat 98.701 93.984 192.685 50.796 48.422 99.218 298.539 283.785 582.32421 Kalimantan Tengah 49.498 46.658 96.156 25.207 23.728 48.935 144.605 136.239 280.84422 Kalimantan Selatan 74.888 70.313 145.201 38.802 36.425 75.227 223.827 209.945 433.77223 Kalimantan Timur 80.638 75.317 155.955 39.930 37.257 77.187 225.181 210.794 435.97524 Sulawesi Utara 47.313 43.751 91.064 23.596 21.791 45.387 135.110 125.606 260.71625 Sulawesi Tengah 66.801 63.015 129.816 33.300 31.407 64.707 187.872 176.687 364.55926 Sulawesi Selatan 171.610 161.516 333.126 89.600 84.371 173.971 541.652 509.977 1.051.62927 Sulawesi Tenggara 57.398 53.895 111.293 28.274 26.528 54.802 163.999 153.606 317.60528 Gorontalo 25.271 24.117 49.388 12.264 11.749 24.013 70.735 67.517 138.25229 Sulawesi Barat 31.088 29.458 60.546 15.659 14.844 30.503 90.144 84.778 174.92230 Maluku 41.549 38.637 80.186 20.595 19.074 39.669 118.906 110.213 229.11931 Maluku Utara 28.121 26.623 54.744 13.593 12.804 26.397 76.860 71.719 148.57932 Papua Barat 19.856 18.618 38.474 9.456 8.853 18.309 53.947 49.915 103.86233 Papua 75.882 66.917 142.799 39.158 34.119 73.277 243.490 206.447 449.937IndonesiaJumlah Anak Prasekolah (5-6 tahun)Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)4.767.072 4.492.316 9.259.388 2.431.569 2.290.348 4.721.917 14.527.658 13.688.580 28.216.238

Lampiran 2.8DISTRIBUSI PENGELUARAN MENURUT KELOMPOK BARANG MAKANAN DAN NON MAKANAN PER KAPITA SEBULANPERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2010No Kelompok Barang Kurang dari100.000100.000 -149.000150.000 -199.999200.000 -299.999300.000 -499.999500.000 -749.999750.000 -999.9991.000.000 danlebih(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)AMakananRata-rata perKapita1 Padi-padian 28,40 26,95 23,96 19,22 13,60 8,87 6,27 2,91 9,332 Umbi-umbian 3,19 2,02 1,38 0,92 0,63 0,46 0,35 0,18 0,473 Ikan 3,97 4,66 4,89 5,27 5,56 5,18 4,31 2,44 4,364 Daging 0,27 0,45 0,72 1,06 1,68 2,30 2,38 1,76 1,845 Telur dan Susu 0,30 2,02 2,39 2,78 3,40 3,97 4,03 2,98 3,396 Sayur-sayuran 6,04 6,27 6,10 5,85 5,33 4,31 3,39 1,73 3,887 Kacang-kacangan 2,25 3,06 3,16 3,07 2,48 1,81 1,34 0,67 1,748 Buah-buahan 1,24 1,02 1,20 1,29 1,57 1,86 2,00 1,80 1,729 Minyak dan Lemak 4,17 3,78 3,52 3,23 2,71 2,06 1,56 0,79 1,9310 Bahan Minuman 4,17 3,91 3,72 3,53 3,05 2,39 1,90 1,12 2,2611 Bumbu-bumbuan 2,43 2,10 1,98 1,84 1,58 1,21 0,93 0,47 1,1312 Konsumsi Lainnya 1,68 1,94 2,16 2,21 2,14 1,88 1,61 1,05 1,7113 Makanan dan Minuman Jadi 3,56 4,74 6,35 8,12 10,05 12,26 14,76 17,40 12,9914 Minuman Beralkohol 0,13 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,14 0,1015 Tembakau dan Sirih 5,84 5,63 6,42 7,39 7,88 7,25 6,23 4,04 6,33Jumlah MakananGolongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)68,64 68,62 68,00 65,87 61,74 55,89 51,15 39,49 53,18Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)NoKelompok BarangKurang dari100.000100.000 -149.000150.000 -199.999200.000 -299.999300.000 -499.999500.000 -749.999750.000 -999.9991.000.000 danlebihRata-rata perKapita(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)B Bukan Makanan1 Perumahan dan Fasilitasnya 16,25 16,37 16,35 17,16 19,15 21,96 24,02 28,41 22,822 Barang dan Jasa 5,14 5,49 5,84 6,75 7,91 9,14 9,98 11,87 9,433 Biaya Pendidikan 3,21 3,05 2,93 2,78 2,70 2,85 3,22 4,76 3,424 Biaya Kesehatan 1,30 1,45 1,59 1,75 2,06 2,37 2,66 3,23 2,505 Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala 3,26 3,20 3,38 3,36 3,20 3,01 2,88 2,50 2,936 Barang Tahan Lama 1,11 0,67 0,74 0,97 1,55 2,59 3,50 5,65 3,147 Pajak dan Asuransi 0,52 0,58 0,69 0,84 1,04 1,34 1,68 2,85 1,698 Keperluan Pesta dan Upacara 0,58 0,56 0,48 0,52 0,66 0,85 0,92 1,24 0,89Jumlah Bukan Makanan31,36 31,38 32,00 34,13 38,26 44,11 48,85 60,51 46,82Sumber : Susenas 2010, BPS

Lampiran 2.9GARIS KEMISKINAN, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 1996 - 2011Garis Kemiskinan (Rp/Bulan/Kapita) Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) Persentase Penduduk MiskinNo Tahun Kota Desa Kota Desa Kota + Desa Kota Desa Kota + Desa(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 1996 42.032 31.366 9,42 24,59 34,01 13,39 19,78 17,472 1998 96.959 72.780 17,60 31,90 49,50 21,92 25,72 24,233 1999 92.409 74.272 15,64 32,33 47,97 19,41 26,08 23,434 2000 91.632 73.648 12,30 26,40 38,70 14,60 22,38 19,145 2001 100.011 80.382 8,60 29,30 37,90 9,76 24,84 18,416 2002 130.499 96.512 13,30 25,10 38,40 14,46 21,10 18,207 2003 138.803 105.888 12,20 25,10 37,30 13,57 20,23 17,428 2004 143.455 108.725 11,40 24,80 36,10 12,13 20,11 16,669 2005 150.799 117.259 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,9710 2006 174.290 130.584 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,7511 2007 187.942 146.837 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,5812 2008 204.896 161.831 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,4213 2009 222.123 179.835 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,1514 2010 232.989 192.354 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,3315 2011 253.016 213.395 11,05 18,97 30,02 9,23 15,72 12,49Sumber : Susenas Maret 2011, BPS

Lampiran 2.10GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH PERKOTAAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2011Jumlah Penduduk Miskin (dalamGaris Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)NoProvinsiRibuan)Persentase Penduduk Miskin2010 2011 2010 2011 2010 2011(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 308.306 333.355 173,4 176,0 14,7 13,72 Sumatera Utara 247.547 271.713 689,0 691,1 11,3 10,73 Sumatera Barat 262.173 293.018 106,2 140,5 6,8 7,44 Riau 276.627 306.504 208,9 141,9 7,2 6,45 Jambi 262.826 294.522 110,8 108,2 11,8 11,26 Sumatera Selatan 258.304 275.006 471,2 409,1 16,7 15,17 Bengkulu 255.762 284.337 117,2 95,3 18,8 17,78 Lampung 236.098 270.303 301,7 241,9 14,3 12,39 Kepulauan Bangka Belitung 289.644 323.328 21,9 25,3 4,4 4,110 Kepulauan Riau 321.668 350.828 67,1 106,4 7,9 7,311 DKI Jakarta 331.169 355.480 312,2 363,4 3,5 3,712 Jawa Barat 212.210 228.401 2.350,5 2.654,7 9,4 9,313 Jawa Tengah 205.606 222.430 2.258,9 2.092,5 14,3 14,114 DI Yogyakarta 240.282 265.752 308,4 304,3 14,0 13,215 Jawa Timur 213.383 234.546 1.873,5 1.768,2 10,6 9,916 Banten 220.771 236.672 318,3 335,5 5,5 4,617 Bali 222.868 248.431 83,6 93,0 4,0 3,918 Nusa Tenggara Barat 223.784 244.960 552,6 448,1 28,2 23,719 Nusa Tenggara Timur 241.807 267.669 107,4 117,0 13,6 12,520 Kalimantan Barat 207.884 225.245 83,4 84,5 6,3 6,321 Kalimantan Tengah 220.658 244.312 33,2 29,4 4,0 3,922 Kalimantan Selatan 230.712 256.850 65,8 59,5 4,0 3,823 Kalimantan Timur 307.479 339.392 79,2 92,1 4,0 4,124 Sulawesi Utara 202.469 220.805 76,4 77,3 7,8 7,525 Sulawesi Tengah 231.225 263.326 54,2 61,9 9,8 9,526 Sulawesi Selatan 186.693 200.781 119,2 137,0 4,7 4,627 Sulawesi Tenggara 177.787 194.234 22,2 29,8 4,1 4,828 Gorontalo 180.606 194.161 17,8 19,3 6,3 5,429 Sulawesi Barat 182.206 196.261 33,7 29,7 9,7 10,830 Maluku 249.895 265.475 36,3 59,6 10,2 10,231 Maluku Utara 238.533 251.429 7,6 8,1 2,7 2,832 Papua Barat 319.170 342.709 9,6 10,8 5,7 6,033 Papua 298.285 314.606 26,2 35,3 5,5 4,6Indonesia232.988 253.016 11.097,8 11.046,8 9,9 9,2Sumber : Susenas Maret 2011, BPS

Lampiran 2.11GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH PERDESAAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2011Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) (dalamNoProvinsiRibuan)Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) Persentase Penduduk Miskin2010 2011 2010 2011 2010 2011(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 266,3 292,1 688,5 718,8 23,5 21,92 Sumatera Utara 201,8 222,2 801,9 790,2 11,3 11,93 Sumatera Barat 214,5 241,9 323,8 301,6 10,9 10,14 Riau 235,3 267,0 291,3 340,1 10,2 9,85 Jambi 293,8 219,1 130,8 164,5 6,7 7,56 Sumatera Selatan 196,6 214,7 654,5 665,7 14,7 13,77 Bengkulu 209,6 236,0 207,7 208,3 18,1 17,48 Lampung 190,0 222,5 1.178,2 1.056,8 20,7 18,59 Kepulauan Bangka Belitung 283,3 323,9 45,9 46,7 8,5 7,410 Kepulauan Riau 265,3 291,7 62,6 23,2 8,2 7,611 DKI Jakarta - - - - - -12 Jawa Barat 185,3 204,2 2.423,2 1.993,9 13,9 13,313 Jawa Tengah 180,0 198,8 3.110,2 3.014,8 18,7 17,114 DI Yogyakarta 195,4 217,9 268,9 256,5 22,0 21,815 Jawa Timur 185,9 206,3 3.655,8 3.588,0 29,7 18,216 Banten 188,7 206,6 439,9 355,0 10,4 9,717 Bali 188,1 210,1 91,3 73,3 6,0 4,618 Nusa Tenggara Barat 176,3 194,5 456,7 446,6 16,8 16,919 Nusa Tenggara Timur 160,7 181,7 906,7 895,9 25,1 23,420 Kalimantan Barat 182,3 198,9 345,3 295,6 10,1 9,621 Kalimantan Tengah 232,8 240,1 131,0 117,5 8,2 7,922 Kalimantan Selatan 196,8 225,2 116,2 135,2 5,7 6,323 Kalimantan Timur 248,6 279,9 163,8 155,8 13,7 11,224 Sulawesi Utara 158,1 206,2 130,4 117,6 10,1 9,425 Sulawesi Tengah 195,8 226,5 420,8 361,7 20,3 17,926 Sulawesi Selatan 151,9 167,9 794,3 695,9 14,9 13,627 Sulawesi Tenggara 161,5 176,8 378,5 300,2 20,9 18,228 Gorontalo 167,2 183,6 192,1 179,0 30,9 25,729 Sulawesi Barat 165,9 183,0 107,6 135,2 15,5 14,830 Maluku 217,6 233,1 342,3 300,7 33,9 30,531 Maluku Utara 202,2 215,4 83,4 89,2 12,3 11,632 Papua Barat 287,5 311,7 246,7 239,1 43,5 39,633 Papua 247,6 262,6 735,4 909,5 46,0 41,6Indonesia192,4 213,4 19.925,6 18.972,2 16,6 15,7Sumber : Susenas Maret 2011, BPS

Lampiran 2.12JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2009 - 2011NoProvinsiJumlah(ribu)%Jumlah(ribu)%Jumlah(ribu)%Jumlah(ribu)%Jumlah(ribu)%(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)Jumlah(ribu)1 Aceh 182,10 15,44 710,68 24,37 892,78 21,80 173,37 14,65 688,5 23,54 861,9 20,98 176,02 13,69 718,78 21,87 894,80 19,57 169,30 13,03 730,89 22,01 900,19 19,482 Sumatera Utara 688,04 11,45 811,64 11,56 1499,68 11,51 689,00 11,34 801,9 11,29 1490,9 11,31 691,13 10,75 790,18 11,89 1.481,31 11,33 652,09 10,10 769,35 11,53 1.421,44 10,833 Sumatera Barat 115,78 7,50 313,48 10,00 429,26 9,54 106,18 6,84 323,8 10,88 430,0 9,50 140,49 7,42 301,59 10,07 442,08 9,04 145,01 7,61 296,79 9,85 441,80 8,994 Riau 225,60 8,04 301,89 10,93 527,49 9,48 208,92 7,17 291,3 10,15 500,3 8,65 141,92 6,37 340,13 9,83 482,05 8,47 136,10 6,01 336,35 9,56 472,45 8,175 Jambi 117,29 12,71 132,41 6,88 249,70 8,77 110,82 11,80 130,8 6,67 241,6 8,34 108,17 11,19 164,51 7,53 272,68 8,65 97,26 9,95 154,53 6,99 251,79 7,906 Sumatera Selatan 470,03 16,93 697,85 15,87 1167,88 16,28 471,22 16,73 654,5 14,67 1125,7 15,47 409,15 15,15 665,66 13,73 1.074,81 14,24 407,42 14,94 654,45 13,39 1.061,87 13,957 Bengkulu 117,60 19,16 206,53 18,28 324,13 18,59 117,21 18,75 207,7 18,05 324,9 18,30 95,28 17,74 208,33 17,39 303,61 17,50 88,19 16,30 215,16 17,83 303,35 17,368 Lampung 349,31 16,78 1208,97 21,49 1558,00 20,22 301,73 14,30 1178,2 20,65 1479,9 18,94 241,94 12,27 1.056,77 18,54 1.298,71 16,93 224,23 11,32 1.053,70 18,39 1.277,93 16,589 Kepulauan Bangka Belitung 28,78 5,86 47,85 8,93 76,63 7,46 21,85 4,39 45,9 8,45 67,8 6,51 25,32 4,11 46,74 7,35 72,06 5,75 20,96 3,35 44,59 6,91 65,55 5,1610 Kepulauan Riau 62,58 7,63 65,63 8,98 128,21 8,27 67,08 7,87 62,6 8,24 129,7 8,05 106,35 7,35 23,21 7,65 129,56 7,40 104,78 7,09 17,72 5,46 122,50 6,7911 DKI Jakarta 323,17 3,62 - - 323,00 3,62 312,18 3,48 - - 312,2 3,48 363,42 3,75 0,00 0,00 363,42 3,75 355,20 3,64 0,00 0,00 355,20 3,6412 Jawa Barat 2531,37 10,33 2452,20 14,28 4983,57 11,96 2350,53 9,43 2423,2 13,88 4773,7 11,27 2654,69 9,26 1.993,93 13,32 4.648,62 10,65 2.628,35 9,09 2.022,45 13,39 4.650,80 10,5713 Jawa Tengah 2420,94 15,41 3304,75 19,89 5725,69 17,72 2258,94 14,33 3110,2 18,66 5369,2 16,56 2092,51 14,12 3.014,85 17,14 5.107,36 15,76 2.175,82 14,67 3.080,17 17,50 5.255,99 16,2114 DI Yogyakarta 311,47 14,25 274,31 22,60 585,78 17,23 308,36 13,98 268,9 21,95 577,3 16,83 304,34 13,16 256,55 21,82 560,89 16,08 298,92 12,88 265,31 22,57 564,23 16,1415 Jawa Timur 2148,51 12,17 3874,07 21,00 6022,58 16,68 1873,55 10,58 3655,8 19,74 5529,3 15,26 1768,23 9,87 3.587,98 18,19 5.356,21 14,23 1.734,31 9,66 3.493,00 17,66 5.227,31 13,8516 Banten 348,74 5,62 439,33 10,70 788,07 7,64 318,29 4,99 439,9 10,44 758,2 7,16 335,53 4,61 354,96 9,75 690,49 6,32 335,12 4,54 355,75 9,74 690,87 6,2617 Bali 92,06 4,50 89,66 5,98 181,72 5,13 83,62 4,04 91,3 6,02 174,9 4,88 92,95 3,91 73,28 4,65 166,23 4,20 100,86 4,20 82,27 5,17 183,13 4,5918 Nusa Tenggara Barat 557,54 28,84 493,41 18,40 1050,95 22,78 552,62 28,16 456,7 16,78 1009,4 21,55 448,14 23,67 446,63 16,90 894,77 19,73 445,23 23,42 450,96 16,99 896,19 19,6719 Nusa Tenggara Timur 109,41 14,01 903,74 25,35 1013,15 23,31 107,38 13,57 906,7 25,10 1014,1 23,03 117,04 12,50 895,57 23,36 1.012,61 21,23 99,23 10,47 887,27 22,93 986,50 20,4820 Kalimantan Barat 93,98 7,23 340,79 10,09 434,77 9,30 83,43 6,31 345,3 10,06 428,8 9,02 84,47 6,33 295,64 9,59 380,11 8,60 89,89 6,70 286,24 9,25 376,13 8,4821 Kalimantan Tengah 35,78 4,45 130,08 8,34 165,86 7,02 33,23 4,03 131,0 8,19 164,2 6,77 29,36 3,91 117,54 7,89 146,90 6,56 28,29 3,74 121,73 8,10 150,02 6,6422 Kalimantan Selatan 68,76 4,82 107,21 5,33 175,97 5,12 65,76 4,54 116,2 5,69 182,0 5,21 59,47 3,84 135,15 6,34 194,62 5,29 59,96 3,83 138,66 6,45 198,62 5,3523 Kalimantan Timur 77,06 4,00 162,16 13,86 239,22 7,73 79,24 4,02 163,8 13,66 243,0 7,66 92,14 4,06 155,77 11,21 247,91 6,77 87,90 3,80 159,23 11,26 247,13 6,6324 Sulawesi Utara 79,25 8,14 140,31 11,05 219,56 9,79 76,38 7,75 130,4 10,14 206,7 9,10 77,25 7,46 117,65 9,37 194,90 8,51 78,14 7,51 116,58 9,25 194,72 8,4625 Sulawesi Tengah 54,67 10,09 435,17 21,35 489,84 18,98 54,22 9,82 420,8 20,26 475,0 18,07 61,90 9,46 361,74 17,89 423,64 15,83 65,90 10,05 366,17 17,96 432,07 16,0426 Sulawesi Selatan 124,50 4,94 839,06 15,81 963,56 12,31 119,18 4,70 794,3 14,88 913,4 11,60 137,02 4,61 695,89 13,57 832,91 10,29 133,58 4,48 701,93 13,63 835,51 10,2727 Sulawesi Tenggara 26,19 4,96 408,15 23,11 434,34 18,93 22,18 4,10 378,5 20,92 400,7 17,05 29,84 4,80 300,17 18,24 330,01 14,56 28,33 4,51 305,95 18,43 334,28 14,6128 Gorontalo 22,19 7,89 202,43 32,82 224,62 25,01 17,84 6,29 192,1 30,89 209,9 23,19 19,29 5,37 178,98 25,65 198,27 18,75 14,76 4,06 177,64 25,21 192,40 18,0229 Sulawesi Barat 43,51 12,59 114,72 16,65 158,23 15,29 33,73 9,70 107,6 15,52 141,3 13,58 29,68 10,77 135,19 14,83 164,87 13,89 33,44 12,21 129,74 14,06 163,18 13,6430 Maluku 38,77 11,03 341,24 34,30 380,01 28,23 36,35 10,20 342,3 33,94 378,6 27,74 59,60 10,24 300,72 30,54 360,32 23,00 56,49 9,59 299,92 30,03 356,40 22,4531 Maluku Utara 8,72 3,10 89,27 13,42 97,99 10,36 7,64 2,66 83,4 12,28 91,1 9,42 8,09 2,80 89,22 11,58 97,31 9,18 8,55 2,95 98,53 12,61 107,08 10,0032 Papua Barat 8,55 5,22 248,29 44,71 256,84 35,71 9,59 5,73 246,7 43,48 256,3 34,88 10,78 6,05 239,06 39,56 249,84 31,92 13,62 5,71 213,49 38,30 227,12 28,5333 Papua 28,19 6,10 732,16 46,81 760,35 37,53 26,18 5,55 735,4 46,02 761,6 36,80 35,27 4,60 909,53 41,58 944,80 31,98 37,35 4,75 909,05 40,53 946,39 31,24IndonesiaSumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, BPSMaret Tahun 2009Maret Tahun 2010Perkotaan +Perkotaan +Perkotaan +Perkotaan PerdesaanPerkotaanPerdesaanPerkotaan Perdesaan PerkotaanPerdesaanPerdesaanPerdesaan%11.910,53 10,72 20.619,44 17,35 32.529,97 14,15 11.097,77 9,87 19.925,62 16,56 31.023 13,33 11.046,75 9,23 18.972,18 15,72 30.018,93 12,49 10.954,58 9,09 18.935,56 15,59 29.890,14 12,36Jumlah(ribu)%Maret Tahun 2011 September Tahun 2011Jumlah(ribu)%Jumlah(ribu)%Jumlah(ribu)%PerdesaanJumlah(ribu)%Perkotaan +PerdesaanJumlah(ribu)%

Lampiran 2.13.1INDIKATOR PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2006 - 2010No Indikator 2006 2007 2008 2009 2010(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)IPartisipasi Pendidikan Formal1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th 97,39 97,60 97,83 97,95 97,962 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th 84,08 84,26 84,41 85,43 86,113 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th 53,92 54,61 54,70 55,05 55,834 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th 11,38 12,20 12,43 12,66 13,675 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 109,96 110,35 109,41 110,35 111,636 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 81,87 82,03 81,38 81,09 80,357 Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA 56,69 56,71 57,42 62,37 62,538 Angka Partisipasi Kasar (APK) PT 12,16 13,31 14,42 14,59 16,359 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 93,54 93,75 93,99 94,37 94,7210 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 66,52 66,64 66,98 67,40 67,6211 Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA 43,77 44,56 44,75 45,06 45,4812 Angka Partisipasi Murni (APM) PT 8,87 9,64 10,07 10,30 11,01II Partisipasi Pendidikan Formal dan Non Formal **1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th * 97,64 97,88 97,95 98,022 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th * 84,65 84,89 85,47 86,243 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th * 55,49 55,50 55,16 56,014 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th * 13,08 13,29 12,72 13,775 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A * 112,19 111,12 110,42 111,686 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B * 86,37 86,86 81,25 80,597 Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA/Paket C * 59,46 59,06 62,55 62,858 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A * 93,78 93,99 94,37 94,769 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B * 66,90 67,39 67,43 67,7310 Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA/Paket C * 44,84 44,97 45,11 45,59Sumber: Susenas 2003-2010, BPSKeterangan : * data tidak tersedia** Pendidikan non formal yang dicakup adalah paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA

Lampiran 2.13.2INDIKATOR PENDIDIKAN DI INDONESIA (LANJUTAN) TAHUN 2006 - 2010No Indikator 2006 2007 2008 2009 2010(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)ITidak/belum sekolah 8,34 8,59 8,24 7,50 7,28Tidak tamat SD 14,99 14,42 14,98 14,86 12,74SD/sederajat 31,0 30,43 29,08 29,31 29,72SMP/sederajat 19,88 19,83 20,23 19,85 20,57SM +/sederajat 25,78 26,73 27,46 28,49 29,69II Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 tahun ke Atas 7,44 7,47 7,52 7,72 7,92IIIPendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke AtasPartisipasi Pra Sekolah (sedang)IVVUsia 3-4 tahun 15,23 12,26 13,45 17,15 19,41Usia 5-6 tahun 23,74 21,83 27,07 27,22 27,18Usia 3-6 tahun 19,53 16,71 20,23 22,04 23,22Partisipasi Pra Sekolah (pernah + sedang)Usia 3-4 tahun 15,23 14,68 16,09 20,19 22,59Usia 5-6 tahun 37,77 37,57 41,78 49,41 53,38Usia 3-6 tahun 26,64 25,32 28,87 34,39 37,67Buta HurufAngka Buta Huruf 10 tahun + 7,61 7,26 6,95 6,59 6,34Angka Buta Huruf 15 tahun + 8,55 8,13 7,81 7,42 7,09Angka Buta Huruf 15-44 tahun 2,89 2,96 1,95 1,80 1,71Angka Buta Huruf 45 tahun + 21,09 18,94 19,59 18,68 18,25Sumber: Susenas 2003-2010, BPS

Lampiran 2.14PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATASMENURUT GOLONGAN UMUR DAN STATUS SEKOLAH TAHUN 2010NoGolongan Umur(1) (2) (3) (4) (5)1 5 - 9 22,38 77,39 0,242 10 - 14 0,82 94,77 4,413 15 - 19 0,94 55,01 44,054 20 - 24 1,22 12,12 86,665 25 - 29 1,56 2,01 96,446 30 - 34 2,0 0,72 97,287 35 - 39 2,82 0,52 96,668 40 - 44 5,10 0,51 94,399 45+ 17,84 0,81 81,99TotalSumber: Susenas 2010, BPSKeterangan: termasuk pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C)Tidak/BelumPernah SekolahPerkotaan + PerdesaanMasih SekolahTidak sekolah Lagi8,21 25,19 66,59

Lampiran 2.15ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2006 - 2010NoProvinsi2006 2007* 2008*2009* 2010*7 - 12 13-15 16-18 19-24 7 - 12 13-15 16-18 19-24 7 - 12 13-15 16-18 19-24 7 - 12 13-15 16-18 19-24 7 - 12 13-15 16-18 19-24(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)1 Aceh 98,88 93,83 72,43 20,95 98,95 94,06 72,79 23,60 99,03 94,15 72,73 23,13 99,07 94,31 72,74 22,82 99,19 94,99 73,53 24,112 Sumatera Utara 98,19 90,62 65,09 13,22 98,37 90,73 65,87 14,42 98,66 91,10 65,87 14,60 98,70 91,43 66,34 14,68 98,90 92,26 66,94 15,653 Sumatera Barat 97,71 88,45 64,29 18,29 97,78 88,52 65,35 20,88 98,07 88,70 65,73 21,22 98,02 88,79 65,25 20,58 98,24 89,51 65,65 21,264 R i a u 97,68 91,15 62,87 12,33 97,94 91,14 63,92 13,44 98,36 91,83 64,11 13,77 98,55 91,58 63,92 13,14 98,75 92,09 64,54 14,025 Kepulauan Riau 97,78 90,36 63,24 5,96 97,88 91,34 64,26 7,58 98,31 91,10 64,62 10,99 98,95 91,26 64,62 7,07 99,35 92,16 66,56 8,646 Jambi 97,20 83,77 53,75 10,41 97,28 84,53 55,39 12,31 97,59 84,78 55,72 12,77 98,11 85,10 55,13 11,83 98,27 85,56 56,11 12,817 Sumatera Selatan 96,84 83,43 52,77 10,35 97,55 84,26 54,43 12,04 97,88 84,55 54,27 12,30 97,80 84,65 54,12 11,61 98,00 85,41 54,79 12,078 Kep Bangka Belitung 96,26 79,04 44,95 6,07 96,30 80,38 46,90 8,41 96,76 79,71 47,31 8,75 96,90 79,98 46,70 8,25 97,10 80,59 47,51 8,909 Bengkulu 98,10 86,75 58,77 14,77 98,25 86,93 59,00 16,46 98,38 87,42 58,64 16,07 98,53 87,47 58,80 15,97 98,67 88,25 59,63 16,9510 Lampung 97,77 84,14 49,47 7,26 97,90 84,99 50,02 8,71 98,26 85,10 50,69 9,06 98,53 85,92 50,44 8,97 98,71 86,62 51,34 9,8211 DKI Jakarta 98,46 90,16 60,26 15,84 98,73 90,53 61,49 17,18 98,82 90,53 61,86 17,75 99,06 90,75 61,53 17,23 99,16 91,45 61,99 17,9112 Jawa Barat 97,64 79,70 45,62 8,88 97,84 80,36 47,57 10,20 98,24 81,00 47,58 10,54 98,22 81,85 47,06 10,01 98,29 82,73 47,82 10,3813 Banten 97,36 80,35 48,65 10,36 97,55 81,08 51,05 11,34 97,75 81,28 50,35 11,66 97,85 80,86 49,96 11,07 98,01 81,70 50,90 11,7014 Jawa Tengah 98,47 83,41 51,31 9,26 98,67 84,03 53,20 10,28 98,83 84,27 53,36 10,55 98,80 84,59 52,84 10,20 98,95 85,33 53,72 11,3415 DI Yogyakarta 99,35 90,55 71,18 39,71 99,29 92,62 71,82 43,38 99,62 92,91 72,46 43,47 99,65 93,42 72,26 43,30 99,69 94,02 73,06 44,0316 Jawa Timur 98,22 85,99 56,79 10,28 98,39 86,40 58,26 11,50 98,63 86,54 58,14 11,63 98,57 88,00 58,44 11,51 98,74 88,82 59,39 12,4317 B a l i 98,27 87,16 63,21 10,98 98,36 87,59 63,38 13,10 98,45 88,07 63,36 13,53 98,52 88,43 64,59 13,84 98,69 89,26 65,22 15,3118 Nusa Tenggara Barat 96,75 84,84 55,62 12,92 97,07 85,24 57,30 14,84 97,25 85,57 57,22 14,60 98,12 85,81 56,92 14,41 98,26 86,52 57,71 15,3919 Nusa Tenggara Timur 94,00 77,24 46,51 11,62 93,73 78,11 49,58 14,42 93,72 77,76 49,67 14,38 95,99 79,28 47,95 12,56 96,49 81,24 49,22 14,4420 Kalimantan Barat 96,53 83,46 48,55 9,30 96,71 84,08 50,17 11,03 97,08 84,50 50,73 10,62 96,94 83,92 49,83 10,17 97,04 84,48 50,35 11,4321 Kalimantan Tengah 98,33 86,08 53,39 9,32 98,31 86,47 54,14 10,49 98,45 86,42 53,64 11,15 98,50 86,64 53,65 10,16 98,70 86,83 54,50 11,0622 Kalimantan Selatan 96,36 78,41 48,75 9,50 97,21 78,99 50,01 11,21 97,48 79,68 50,30 11,40 97,59 79,83 49,43 11,20 97,90 80,59 50,23 12,1823 Kalimantan Timur 97,51 89,91 64,03 13,10 98,12 90,62 64,58 14,41 98,35 90,78 64,71 14,43 98,42 91,55 64,07 13,97 98,68 92,49 64,76 14,8824 Sulawesi Utara 97,37 88,01 55,84 11,15 97,55 88,14 56,98 12,09 97,87 88,46 56,84 12,80 97,82 88,40 56,56 12,07 98,30 89,06 56,75 13,3025 Gorontalo 93,39 75,84 47,60 7,96 93,62 77,91 50,30 12,82 94,23 77,68 50,17 13,01 96,55 80,94 48,77 11,10 96,86 81,78 49,61 12,8726 Sulawesi Tengah 97,12 80,74 47,90 12,35 96,82 80,96 50,54 14,19 97,16 81,13 50,75 14,75 97,22 83,41 49,30 13,43 97,52 84,17 50,06 14,6927 Sulawesi Selatan 95,08 78,40 50,85 12,88 95,40 79,25 52,52 15,99 95,71 78,99 52,29 16,08 96,53 80,96 51,67 15,79 97,00 82,63 53,00 18,6428 Sulawesi Barat 94,02 74,13 42,80 7,44 94,13 75,89 44,05 10,07 94,53 75,75 45,68 10,20 95,71 77,09 43,58 9,10 95,93 77,92 44,54 10,4729 Sulawesi Tenggara 97,04 85,22 58,19 14,64 97,31 85,48 58,58 16,09 97,66 85,62 59,17 16,08 97,69 87,20 59,19 16,45 97,81 88,17 59,93 18,2830 Maluku 97,55 90,61 70,39 15,86 97,24 91,10 72,63 17,70 97,52 91,20 71,95 18,13 97,87 91,98 72,28 19,24 98,27 92,85 72,40 21,8831 Maluku Utara 97,35 88,37 61,85 14,40 96,71 88,94 63,38 15,72 96,80 89,20 63,39 16,60 96,85 90,02 63,38 15,67 97,23 90,76 64,12 17,0432 Papua Barat 90,94 88,38 56,00 11,53 93,17 88,58 57,61 13,13 93,38 88,55 58,15 14,70 93,35 88,59 57,95 12,72 94,04 89,95 58,98 14,4533 Papua 80,38 77,54 53,64 13,50 83,36 78,01 54,72 15,88 83,38 78,22 54,13 15,68 76,09 73,68 47,51 12,45 76,22 74,35 48,28 13,18Indonesia97,39 84,08 53,92 11,38 97,64 84,65 55,49 13,08 97,88 84,89 55,50 13,29 97,95 85,47 55,16 12,72 98,02 86,24 56,01 13,77Sumber : Susenas 2003-2010, BPSKeterangan : * Mulai tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APS mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

Lampiran 2.16ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2006-2010NoProvinsiSD/MI SMP/Mts SM/MASD/MI/Paket ASMP/Mts/Paket BSM/SMK/MA/ PaketCSD/MI/Paket ASMP/Mts/Paket BSM/SMK/MA/ PaketCSD/MI/Paket ASMP/Mts/Paket BSM/SMK/MA/ PaketC(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)SD/MI/Paket ASMP/Mts/Paket BSM/SMK/MA/PaketC1 Aceh 113,40 96,50 73,70 116,36 94,48 81,81 115,20 92,16 78,19 111,77 88,65 82,84 115,06 87,99 80,962 Sumatera Utara 111,57 89,48 68,78 112,27 93,93 71,45 112,73 92,48 69,58 112,89 89,74 73,36 114,20 89,83 72,693 Sumatera Barat 108,85 83,53 67,69 112,05 84,87 70,47 110,87 85,27 71,04 110,31 81,13 74,37 110,63 80,34 72,824 R i a u 110,00 89,88 63,18 111,95 90,80 67,94 112,25 90,68 69,42 110,76 85,24 72,46 114,73 85,43 67,945 Kepulauan Riau 111,33 91,79 67,52 116,97 93,20 81,24 114,08 107,53 68,88 113,44 92,15 70,75 111,61 89,68 79,636 Jambi 113,35 81,47 51,51 113,54 84,73 59,27 112,53 84,54 59,90 112,34 79,63 61,51 113,02 79,29 63,217 Sumatera Selatan 112,92 84,24 53,16 115,39 86,95 56,78 113,13 87,89 54,72 115,75 80,78 61,27 113,75 82,12 60,878 Kep Bangka Belitung 114,87 73,74 50,27 116,33 75,41 55,34 114,13 79,04 54,16 113,79 71,26 58,56 116,19 68,75 60,599 Bengkulu 110,40 85,60 60,72 111,23 89,35 62,86 111,28 88,58 63,16 110,46 84,45 67,25 112,83 81,34 68,8310 Lampung 111,55 80,83 51,55 110,84 84,70 54,90 109,54 85,84 53,16 109,09 82,74 60,62 111,18 82,05 57,8111 DKI Jakarta 109,63 92,66 68,95 112,55 92,33 68,74 110,77 95,72 65,58 108,70 87,65 68,38 110,45 91,42 63,1412 Jawa Barat 107,52 75,13 51,07 108,90 84,64 49,32 107,25 86,62 48,73 107,69 80,49 51,75 110,31 79,27 51,3713 Banten 108,28 77,47 50,16 109,37 81,45 54,29 109,11 81,75 53,44 112,21 72,67 57,66 111,28 74,19 58,3514 Jawa Tengah 111,00 82,11 54,54 114,08 87,64 56,91 111,58 88,07 58,72 112,02 80,42 60,85 113,19 80,60 61,6115 DI Yogyakarta 107,97 91,30 72,57 112,20 102,35 75,87 115,03 104,81 79,04 111,10 92,47 78,33 108,16 93,47 79,2916 Jawa Timur 109,26 86,19 58,14 112,23 90,37 64,17 111,41 90,06 63,86 108,86 84,42 66,47 110,20 83,10 67,0617 B a l i 110,45 85,01 67,33 113,73 81,90 73,67 112,50 85,68 73,21 110,85 77,90 83,59 111,56 76,69 82,3618 Nusa Tenggara Barat 107,19 83,58 54,87 109,99 88,03 58,14 111,08 87,60 57,95 108,06 85,94 60,79 109,47 85,07 62,8919 Nusa Tenggara Timur 114,12 65,39 44,65 115,22 72,38 49,92 112,09 68,65 52,59 114,45 69,93 51,85 115,59 68,52 58,9520 Kalimantan Barat 114,56 77,93 43,76 121,31 74,03 51,01 119,17 73,87 53,37 114,13 72,87 53,80 115,61 69,65 57,5521 Kalimantan Tengah 113,11 80,46 50,84 118,91 77,99 51,32 117,60 79,70 52,52 114,77 77,24 53,19 117,70 74,60 57,6122 Kalimantan Selatan 112,21 78,02 47,37 116,82 79,98 47,05 115,50 81,32 44,58 112,53 76,70 54,42 112,77 75,59 55,7523 Kalimantan Timur 111,45 83,41 71,54 112,73 97,54 75,35 112,35 97,25 71,26 110,45 88,77 76,54 113,85 90,86 72,3924 Sulawesi Utara 112,70 83,71 67,53 114,53 87,89 71,58 115,43 90,09 70,76 116,83 82,21 71,67 115,61 82,92 71,3125 Gorontalo 111,20 65,68 46,48 112,80 73,73 55,91 114,03 72,75 52,61 108,02 70,90 59,30 109,16 73,50 61,9326 Sulawesi Tengah 113,45 77,48 53,34 110,39 83,79 55,39 110,32 85,23 59,86 113,79 76,69 59,35 112,08 74,46 60,3227 Sulawesi Selatan 107,70 74,28 55,54 110,80 75,05 54,99 111,51 76,02 54,73 107,54 76,54 62,78 108,57 75,05 67,7128 Sulawesi Barat 106,06 68,90 44,41 111,09 71,49 45,29 109,69 66,57 44,79 112,63 68,00 51,91 110,88 65,09 52,1729 Sulawesi Tenggara 109,25 91,40 57,58 110,70 85,79 61,40 113,04 85,72 63,99 113,67 82,02 69,55 114,77 77,28 73,0230 Maluku 112,24 96,96 70,05 116,15 90,13 79,98 114,69 89,64 78,83 114,53 84,53 89,87 118,13 86,76 86,9231 Maluku Utara 116,06 84,28 67,80 113,90 89,23 70,31 114,38 87,09 69,55 113,65 81,75 72,73 116,74 80,52 74,9632 Papua Barat 114,44 77,68 52,21 120,14 69,94 60,66 119,27 69,24 58,23 117,50 66,29 62,04 115,00 66,68 72,0733 Papua 98,83 71,87 49,41 102,69 77,95 53,34 101,14 73,18 52,68 91,28 58,35 52,57 93,27 60,05 48,20Indonesia109,96 81,87 56,69 112,19 86,37 59,46 111,12 86,86 59,06 110,42 81,25 62,55 111,68 80,59 62,85Sumber: Susenas 2003-2010, BPS2006 2007*Keterangan : * Mulai tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APS mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)2008* 2009* 2010*

Lampiran 2.17ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2006 - 20102006 2007* 2008*2009* 2010*NoProvinsi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 Aceh 95,48 78,39 57,07 95,75 76,44 61,95 96,05 76,58 62,19 96,95 77,40 62,12 97,32 78,58 62,422 Sumatera Utara 93,96 73,08 54,14 93,96 73,61 54,95 94,26 74,17 55,16 94,46 74,21 55,30 95,33 74,76 55,723 Sumatera Barat 94,17 67,77 51,05 94,45 67,33 54,23 94,66 67,63 54,68 94,75 67,61 54,50 95,51 68,22 55,064 R i a u 94,72 72,93 49,43 94,80 70,00 51,54 95,04 70,66 51,84 95,52 70,57 51,78 96,24 71,36 52,245 Kepulauan Riau 93,66 72,01 52,13 93,50 71,69 52,63 93,79 72,18 53,40 93,92 72,53 53,42 94,56 72,92 54,746 Jambi 94,36 65,32 40,95 93,88 65,88 44,41 94,31 66,31 44,81 95,05 66,42 44,71 95,61 66,91 45,317 Sumatera Selatan 93,01 68,01 43,15 92,81 65,15 42,72 92,97 65,87 43,05 93,61 65,86 43,01 94,17 66,27 43,498 Kep Bangka Belitung 91,51 55,30 34,84 91,59 52,58 37,53 91,77 53,11 37,72 92,52 53,10 38,13 92,86 53,58 38,699 Bengkulu 93,89 66,73 47,10 94,30 68,92 48,67 94,40 69,70 48,67 94,98 69,84 48,99 95,53 70,39 49,9710 Lampung 93,94 66,65 39,87 94,04 68,47 40,72 94,28 68,94 41,05 94,79 69,17 41,43 95,20 69,61 41,9711 DKI Jakarta 90,78 71,41 52,82 93,27 71,36 49,76 93,81 71,50 50,05 94,07 72,02 50,43 94,59 71,96 50,5712 Jawa Barat 94,21 62,13 37,84 94,17 67,27 38,29 94,19 68,20 38,31 94,56 67,91 38,59 95,02 68,43 38,8413 Banten 94,83 66,56 41,44 93,03 58,96 38,97 93,39 59,50 38,83 94,07 59,69 38,77 94,73 60,32 39,6114 Jawa Tengah 94,05 67,67 42,36 94,78 69,19 44,11 95,14 69,68 44,39 95,63 69,67 44,53 95,93 69,92 45,0015 DI Yogyakarta 94,38 72,30 55,85 93,53 74,94 57,88 94,32 75,31 58,96 94,38 75,34 58,69 94,76 75,55 59,3516 Jawa Timur 94,20 70,28 46,35 94,50 69,21 47,97 94,57 69,55 47,93 95,27 69,90 48,26 95,63 70,17 48,6017 B a l i 93,33 70,15 53,54 94,49 66,69 55,81 94,93 67,34 55,65 94,99 67,38 56,48 95,53 67,83 57,1418 Nusa Tenggara Barat 94,50 69,62 43,58 94,20 70,79 48,26 94,20 71,44 48,38 94,75 71,32 48,51 95,16 71,73 49,3519 Nusa Tenggara Timur 91,58 47,23 30,97 91,61 49,75 33,75 91,72 49,87 34,67 92,46 50,21 34,15 93,03 51,03 34,9320 Kalimantan Barat 93,82 60,92 34,77 93,48 54,77 36,16 93,96 55,55 36,65 93,96 55,45 36,40 94,76 56,06 36,8321 Kalimantan Tengah 95,97 67,69 42,66 95,48 60,12 39,28 95,71 60,46 39,13 96,14 60,59 39,27 96,63 61,30 39,6222 Kalimantan Selatan 93,28 62,12 37,23 94,00 59,65 35,73 94,17 60,56 35,78 94,49 60,56 35,71 95,00 60,90 36,2423 Kalimantan Timur 92,86 64,00 50,41 93,34 71,24 52,88 93,59 71,43 53,19 93,74 72,06 53,10 94,14 72,56 53,6624 Sulawesi Utara 90,40 66,03 48,78 90,75 66,25 50,45 91,17 66,58 50,45 91,90 66,69 50,46 92,25 67,07 50,7025 Gorontalo 90,48 52,31 34,47 90,18 53,15 37,87 90,52 52,90 38,26 90,40 53,05 38,47 90,81 53,83 39,1526 Sulawesi Tengah 92,87 62,97 39,51 92,04 59,36 39,27 92,82 59,73 39,93 92,98 60,22 39,52 93,54 60,83 40,2327 Sulawesi Selatan 91,08 60,27 40,86 92,19 60,80 41,91 92,17 61,06 41,99 92,27 61,74 42,03 92,86 62,32 42,7528 Sulawesi Barat 91,67 55,19 32,35 92,17 53,39 33,28 92,75 53,24 34,21 92,77 53,35 33,41 93,94 54,24 34,0329 Sulawesi Tenggara 92,26 72,42 47,28 93,64 65,89 47,32 94,24 66,41 47,98 94,71 66,45 47,90 95,06 67,14 48,5430 Maluku 92,24 76,86 55,66 93,45 70,08 59,38 93,87 70,58 59,38 94,38 71,48 59,58 95,00 71,88 59,8031 Maluku Utara 93,10 65,31 48,66 91,95 64,67 51,39 92,47 65,13 51,73 93,39 65,49 51,74 93,97 66,01 52,6832 Papua Barat 88,16 53,94 35,31 90,67 48,76 43,16 90,76 48,98 43,74 91,25 49,03 43,55 92,29 50,10 44,7533 Papua 78,11 47,36 33,36 80,94 48,69 35,78 81,76 48,95 35,79 76,09 49,08 35,77 76,22 49,62 36,06Indonesia93,54 66,52 43,77 93,78 66,90 44,84 93,99 67,39 44,97 94,37 67,43 45,11 94,76 67,73 45,59Sumber: Susenas 2003-2010, BPSSD/MISMP/MtsSM/MASD/ MI/Paket ASMP/ Mts/Paket BSM/SMK/MA/ Paket CSD/ MI/Paket ASMP/ Mts/Paket BKeterangan : * Mulai tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APM mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)SM/SMK/MA/ Paket CSD/ MI/Paket ASMP/ Mts/Paket BSM/SMK/MA/ Paket CSD/ MI/Paket ASMP/ Mts/Paket BSM/SMK/MA/ Paket C

Lampiran 2.18PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUFMENURUT GOLONGAN UMUR DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL TAHUN 2009 DAN 2010NoGolongan UmurPerkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan2009 2010 2009 2010 2009 2010(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 15 - 19 99,92 99,86 99,38 99,23 99,64 99,562 20 - 24 99,75 99,82 98,75 98,92 99,28 99,423 25 - 29 99,57 99,56 97,89 97,77 98,76 98,734 30 - 34 99,35 99,42 97,16 97,15 98,27 98,355 35 - 39 99,13 99,06 96,65 95,98 97,88 97,556 40 - 44 97,49 98,11 92,0 93,16 94,73 95,697 45 - 49 95,41 94,98 87,09 87,36 91,13 91,138 50 + 85,70 85,88 71,08 72,25 77,82 78,469 Jumlah/Total 95,82 96,07 89,42 89,68 92,58 92,9110 15 - 24 99,84 99,84 99,10 99,09 99,47 99,4911 15 - 44 99,26 99,35 97,11 97,12 98,20 98,2912 15 + 95,82 96,07 89,42 89,68 92,58 92,9113 45 + 88,35 88,39 75,15 75,97 81,32 81,75Sumber: Statistik Indonesia 2010, BPS

Lampiran 2.19PERSENTASE PENDUDUK BUTA HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2006 - 2010NoProvinsi< 15 Tahun 15 - 44 Tahun ≥ 45 Tahun2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 Aceh 5,73 5,49 4,06 3,61 3,12 2,44 2,09 1,11 0,88 0,74 14,81 14,48 11,71 10,79 9,302 Sumatera Utara 3,39 3,27 2,96 2,85 2,68 1,57 1,51 0,81 0,61 0,51 7,90 7,41 7,85 7,80 7,653 Sumatera Barat 4,12 3,90 3,34 3,19 2,91 1,50 1,76 0,83 0,69 0,55 9,43 7,97 7,99 7,68 7,294 R i a u 2,76 2,72 2,24 1,89 1,65 1,20 1,35 0,47 0,38 0,30 7,85 6,85 7,52 6,40 5,995 Kepulauan Riau 4,71 4,33 4,19 3,92 2,81 1,94 1,76 1,57 0,94 0,65 15,34 15,12 12,60 12,53 11,126 Jambi 5,29 5,17 4,69 4,49 4,12 2,22 2,15 1,11 0,78 0,68 13,79 13,38 14,01 13,66 12,677 Sumatera Selatan 3,41 3,34 2,95 2,79 2,64 1,11 1,40 0,86 0,51 0,37 9,29 8,05 8,00 8,27 8,108 Kep Bangka Belitung 5,14 5,13 4,66 4,59 4,54 2,09 2,59 1,61 0,86 0,65 12,99 11,46 12,00 13,25 14,039 Bengkulu 6,31 6,09 5,40 5,10 4,70 2,42 2,36 1,20 1,03 0,82 17,08 15,76 16,15 14,95 14,2710 Lampung 7,16 6,87 6,37 5,63 5,36 2,12 2,33 0,97 0,68 0,63 19,64 17,15 18,08 16,13 15,5311 DKI Jakarta 1,77 1,24 1,26 1,06 0,87 0,62 0,38 0,30 0,28 0,19 5,22 3,63 3,89 3,07 2,7712 Jawa Barat 5,09 4,68 4,47 4,02 3,82 1,57 1,57 0,76 0,54 0,42 13,03 11,25 11,99 11,25 11,5413 Banten 4,99 4,76 4,79 4,05 3,80 1,74 2,06 1,02 0,85 0,67 14,99 12,94 15,15 13,23 13,0114 Jawa Tengah 11,76 11,38 10,76 10,54 10,05 2,53 2,98 1,67 1,53 1,32 28,29 25,13 24,92 24,49 23,5215 DI Yogyakarta 13,57 12,22 10,55 9,82 9,16 2,29 1,53 0,74 0,67 0,62 31,34 28,76 24,87 22,81 21,9516 Jawa Timur 12,90 12,58 12,69 12,20 11,66 3,54 4,08 2,73 2,59 2,39 29,13 26,48 28,24 27,20 26,2217 B a l i 14,21 14,02 13,06 12,78 11,60 4,41 4,38 3,20 2,86 2,63 33,18 31,59 30,69 29,31 28,4018 Nusa Tenggara Barat 21,22 20,25 20,15 19,82 18,95 10,24 8,90 7,54 7,08 6,48 48,03 45,38 47,61 47,19 46,3319 Nusa Tenggara Timur 13,50 12,75 12,34 12,04 11,41 6,50 6,54 4,49 4,44 3,95 29,04 26,15 28,89 27,55 26,7020 Kalimantan Barat 11,01 10,60 11,48 10,30 9,74 4,69 5,02 3,78 3,68 3,29 27,71 24,22 29,83 26,42 25,4621 Kalimantan Tengah 3,65 3,36 2,73 2,61 2,52 1,38 1,46 0,71 0,48 0,45 10,74 8,89 8,33 8,58 8,5422 Kalimantan Selatan 6,10 5,95 4,92 4,59 4,06 2,70 2,36 0,98 0,94 0,78 14,85 15,22 14,54 13,36 12,3623 Kalimantan Timur 4,52 4,30 3,64 3,11 2,95 1,55 1,86 1,04 0,91 0,78 13,61 11,93 11,40 9,36 9,2724 Sulawesi Utara 1,01 1,05 0,85 0,78 0,70 0,60 0,69 0,32 0,30 0,29 1,79 1,74 1,83 1,62 1,4325 Gorontalo 4,30 4,25 4,49 4,29 4,00 3,06 3,35 1,84 1,86 1,30 7,75 6,63 11,01 9,91 10,5826 Sulawesi Tengah 5,19 5,14 4,32 4,22 3,92 2,51 2,89 1,63 1,55 1,14 12,61 11,37 11,34 11,07 10,9427 Sulawesi Selatan 14,30 13,76 13,47 12,98 12,25 6,07 6,49 4,97 4,72 4,04 32,87 29,49 31,34 30,02 29,2128 Sulawesi Barat 14,10 13,60 12,69 12,41 11,52 7,57 7,52 6,70 5,48 4,94 31,57 29,91 28,82 29,43 29,2929 Sulawesi Tenggara 10,16 9,50 8,85 8,49 8,15 3,81 4,53 2,11 2,03 1,96 28,69 22,94 26,67 25,37 24,4330 Maluku 3,50 3,15 2,69 2,58 2,54 2,21 1,92 1,17 1,05 0,80 6,98 6,19 6,29 5,87 6,5831 Maluku Utara 5,59 5,35 4,56 4,26 3,92 2,69 2,33 1,15 0,85 0,59 14,25 14,63 14,70 13,24 13,1132 Papua Barat 11,45 9,68 7,85 7,06 5,17 7,95 7,60 5,58 5,01 3,55 22,65 17,15 16,15 13,40 10,3733 Papua 30,99 24,94 27,53 29,71 31,73 29,41 22,99 26,23 29,23 30,73 38,52 32,93 32,94 31,70 36,14Indonesia8,55 8,13 7,81 7,42 7,09 2,89 2,96 1,95 1,80 1,71 21,09 18,94 19,59 18,68 18,25Sumber: Susenas 2003-2010, BPSKeterangan : * data tidak tersedia

Lampiran 2.20JUMLAH KECAMATAN, JUMLAH PENDUDUK DAN PUSKESMAS DI 45 KABUPATEN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUARBERPENDUDUK SASARAN PRIORITAS DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN DTPK TAHUN 2011Jumlah JumlahJumlah Puskesmas101 Puskesmas Prioritas 2011No Provinsi Kabupaten Kecamatan Penduduk/KabNonJumlah PustuNonPerawatanTotalPerawatanPerawatanPerawatanTotal(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh Kota Sabang 2 30.653 4 2 6 1 0 0 02 Sumatera Utara Nias Selatan 21 368.028 4 17 21 43 1 0 1Serdang Bedagai 17 594.383 5 15 20 104 0 0 03 Riau Indragiri Hilir 17 661.779 7 16 23 94 0 0 0Bengkalis 8 498.336 4 7 11 70 0 0 0Rokan Hilir 14 553.216 8 8 16 53 0 0 0Kepulauan Meranti 7 176.290 2 6 8 0 0 0 0Kota Dumai 5 253.803 3 2 5 13 0 0 04 Bengkulu Bengkulu Utara 12 257.675 8 12 20 102 0 1 15 Kepulauan Riau Karimun 9 212.561 3 6 9 33 0 1 1Natuna 16 69.003 8 4 12 30 3 0 3Kota Batam 12 944.285 3 10 13 47 1 0 1Bintan 10 142.300 5 7 12 30 0 0 0Anambas 7 37.411 3 4 7 0 0 0 0Sumatera157 4.799.723 67 116 183 620 5 2 76 Kalimantan Barat Sambas 17 496.120 6 21 27 73 2 0 2Bengkayang 17 215.277 3 14 17 61 2 0 2Sanggau 15 408.468 12 6 18 87 2 0 2Sintang 14 364.759 6 14 20 80 2 0 2Kapuas Hulu 23 222.160 14 9 23 72 4 1 57 Kalimantan Timur Kutai Barat 21 165.091 16 7 23 102 2 0 2Berau 13 179.079 7 10 17 71 1 0 1Malinau 12 62.580 2 11 13 28 5 0 5Nunukan 9 140.841 7 5 12 48 7 1 8Kalimantan141 2.254.375 73 97 170 622 27 2 298 Sulawesi Utara Kep. Sangihe 15 126.100 11 5 16 87 2 0 2Kep. Talaud 19 83.434 10 9 19 39 4 1 5Minahasa Utara 10 188.904 5 5 10 29 1 0 1Sitaro 10 63.801 7 5 12 23 1 0 19 Sulawesi Tengah Toli - Toli 10 211.296 5 9 14 75 1 0 1Sulawesi64 673.535 38 33 71 253 9 1 1010 Nusa Tenggara Timur Kupang 30 304.548 8 15 23 194 2 0 2Timor Tengah Utara 24 229.803 14 12 26 52 6 0 6B e l u 24 352.297 6 20 26 5 3 6 9A l o r 17 190.026 6 15 21 47 3 1 4Rotendao 9 119.908 5 7 12 0 0 0 011 Maluku Maluku Tenggara Barat 17 105.341 9 2 11 36 4 0 4Kep. Aru 3 84.138 6 15 21 17 1 1 2Maluku Barat Daya 8 70.714 4 8 12 39 4 2 612 Maluku Utara Morotai 5 52.697 4 7 11 52 2 1 313 Papua Merauke 20 195.716 11 6 17 95 5 0 5Boven Digoel 6 55.784 3 13 16 27 1 1 2Peg. Bintang 33 65.434 4 25 29 11 3 0 3Sarmi 5 32.971 2 4 6 33 1 0 1Keerom 7 48.536 4 4 8 36 3 1 4Supiori 5 15.874 2 3 5 19 2 0 2Kota Jayapura 5 256.705 1 11 12 15 1 0 114 Papua Barat Raja Ampat 13 42.507 3 10 13 23 1 0 1Nusa Tenggara, Maluku, Papua231 2.222.999 92 177 269 701 42 13 55IndonesiaSumber : Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kemenkes RIKeterangan : *DTPK = Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan593 9.950.632 270 423 693 2.196 83 18 101

Lampiran 2.21JUMLAH DAN PERSENTASE KABUPATEN TERTINGGAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2006 - 20102006 2007 2008 2009 2010NoProvinsiJumlahKab/KotaKabupatenTertinggal(%)JumlahKab/KotaKabupatenTertinggal(%)JumlahKab/KotaKabupatenTertinggal(%)JumlahKab/KotaKabupatenTertinggal(%)JumlahKab/KotaKabupatenTertinggal(%)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 Aceh 21 16 76,19 23 16 69,57 23 16 69,57 23 16 69,57 23 12 52,172 Sumatera Utara 25 6 24,00 28 6 21,43 33 6 18,18 33 6 18,18 33 6 18,183 Sumatera Barat 19 9 47,37 19 9 47,37 19 9 47,37 19 9 47,37 19 8 42,114 Riau 11 2 18,18 11 2 18,18 11 2 18,18 12 2 16,67 12 0 0,005 Jambi 10 2 20,00 10 2 20,00 11 2 18,18 11 2 18,18 11 0 0,006 Sumatera Selatan 14 6 42,86 15 6 40,00 15 6 40,00 15 6 40,00 15 7 46,677 Bengkulu 9 8 88,89 9 8 88,89 10 8 80,00 10 8 80,00 10 6 60,008 Lampung 10 5 50,00 11 5 45,45 14 5 35,71 14 5 35,71 14 4 28,579 Kepulauan Bangka Belitung 7 3 42,86 7 3 42,86 7 3 42,86 7 3 42,86 7 1 14,2910 Kepulauan Riau 6 1 16,67 6 1 16,67 7 1 14,29 7 1 14,29 7 2 28,5711 DKI Jakarta 6 0 0,00 6 0 0,00 6 0 0,00 6 0 0,00 6 0 0,0012 Jawa Barat 25 2 8,00 26 2 7,69 26 2 7,69 26 2 7,69 26 2 7,6913 Jawa Tengah 35 3 8,57 35 3 8,57 35 3 8,57 35 3 8,57 35 0 0,0014 DI Yogyakarta 5 2 40,00 5 2 40,00 5 2 40,00 5 2 40,00 5 0 0,0015 Jawa Timur 38 8 21,05 38 8 21,05 38 8 21,05 38 8 21,05 38 5 13,1616 Banten 6 2 33,33 7 2 28,57 8 2 25,00 8 2 25,00 8 2 25,0017 Bali 9 1 11,11 9 1 11,11 9 1 11,11 9 1 11,11 9 0 0,0018 Nusa Tenggara Barat 9 7 77,78 9 6 66,67 10 6 60,00 10 7 70,00 10 8 80,0019 Nusa Tenggara Timur 16 15 93,75 20 15 75,00 21 15 71,43 21 15 71,43 21 20 95,2420 Kalimantan Barat 12 9 75,00 14 10 71,43 14 10 71,43 14 9 64,29 14 10 71,4321 Kalimantan Tengah 14 7 50,00 14 7 50,00 14 7 50,00 14 7 50,00 14 1 7,1422 Kalimantan Selatan 13 0 0,00 13 2 15,38 13 2 15,38 13 2 15,38 13 2 15,3823 Kalimantan Timur 13 5 38,46 14 3 21,43 14 3 21,43 14 3 21,43 14 3 21,4324 Sulawesi Utara 9 2 22,22 13 2 15,38 15 2 13,33 15 2 13,33 15 3 20,0025 Sulawesi Tengah 10 9 90,00 10 9 90,00 11 9 81,82 11 9 81,82 11 10 90,9126 Sulawesi Selatan 23 13 56,52 23 13 56,52 24 13 54,17 24 13 54,17 24 4 16,6727 Sulawesi Tenggara 10 8 80,00 12 8 66,67 12 8 66,67 12 8 66,67 12 9 75,0028 Gorontalo 5 4 80,00 6 4 66,67 6 4 66,67 6 4 66,67 6 3 50,0029 Sulawesi Barat 5 5 100,00 5 5 100,00 5 5 100,00 5 5 100,00 5 5 100,0030 Maluku 8 7 87,50 9 7 77,78 11 7 63,64 11 7 63,64 11 8 72,7331 Maluku Utara 8 6 75,00 8 6 75,00 9 6 66,67 9 6 66,67 9 7 77,7832 Papua Barat 9 7 77,78 9 7 77,78 10 7 70,00 11 7 63,64 11 8 72,7333 Papua 20 19 95,00 21 19 90,48 29 19 65,52 29 19 65,52 29 27 93,10Indonesia440 199 45,23 465 199 42,80 495 199 40,20 497 199 40,04 497 183 36,82Catatan: data tahun 2011 = data tahun 2010Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Lampiran 2.22PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KUALITAS FISIK AIR MINUM DAN PROVINSI DI INDONESIA, RISKESDAS 2010Kualitas Fisik Air MinumNo Provinsi Keruh Berwarna Berasa Berbusa Berbau Baik*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 12,3 6,2 2,1 1,1 2,2 84,52 Sumatera Utara 11,4 7,0 5,6 1,5 4,2 84,53 Sumatera Barat 6,4 5,7 2,8 1,3 3,4 91,34 Riau 5,6 4,9 3,9 2,3 3,9 90,55 Kepulauan Riau 11,9 6,6 2,5 1,2 3,8 84,26 Jambi 14,7 7,4 6,3 2,2 4,5 81,47 Sumatera Selatan 10,3 6,0 7,8 1,3 3,4 84,18 Kep.Bangka Belitung 10,4 5,1 3,3 2,3 3,2 87,19 Bengkulu 2,2 1,0 6,2 0,7 0,7 92,010 Lampung 3,8 3,0 2,3 0,9 1,5 94,911 DKI Jakarta 4,0 1,9 3,0 0,5 3,6 92,412 Jawa Barat 4,6 2,8 2,5 0,8 2,2 92,613 Jawa Tengah 4,5 2,3 1,4 0,7 1,9 94,114 D.I. Yogyakarta 4,6 2,0 0,8 0,2 0,9 94,315 Jawa Timur 4,5 2,4 2,2 0,7 1,8 93,816 Banten 5,8 3,5 4,7 1,6 3,0 90,517 Bali 1,9 2,2 1,6 0,4 1,2 95,718 Nusa Tenggara Barat 6,8 3,8 5,7 1,0 2,0 89,019 Nusa Tenggara Timur 5,7 5,4 3,0 0,8 1,0 88,220 Kalimantan Barat 14,6 12,0 8,9 6,5 5,9 75,621 Kalimantan Tengah 19,3 12,1 4,0 1,3 4,9 76,822 Kalimantan Timur 18,2 10,5 6,2 1,1 4,1 76,323 Kalimantan Selatan 11,1 7,4 3,5 1,6 3,2 87,224 Sulawesi Utara 7,7 4,5 2,0 0,4 1,3 91,525 Sulawesi Tengah 11,1 7,5 9,0 1,9 4,8 79,226 Sulawesi Selatan 7,6 3,3 5,5 1,7 4,1 87,927 Sulawesi Tenggara 11,8 4,7 10,0 0,8 1,7 79,428 Gorontalo 9,1 5,6 10,3 2,9 4,7 84,529 Sulawesi Barat 9,8 3,4 3,1 1,3 2,7 87,630 Maluku 16,8 5,5 6,3 2,4 3,6 80,331 Maluku Utara 1,4 1,2 5,4 0,3 1,2 92,332 Papua Barat 5,1 9,3 1,4 0,9 3,6 88,833 Papua 24,2 15,4 15,6 3,0 10,4 69,0Indonesia6,9 4,0 3,4 1,2 2,7 90,0Sumber: Riskesdas 2010, Balitbangkes Kemenkes RIKeterangan : *) Baik = Tidak Keruh, Tidak Berwarna, Tidak Berasa, Tidak Berbusa dan Tidak Berbau

Lampiran 2.23DAFTAR KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) DI INDONESIA SAMPAI DESEMBER 2011No Provinsi Jumlah Kabupaten/KotaJumlah Kabupaten/KotaPenyelenggara KKS(1) (2) (3) (4) (5)KKS (%)1 Aceh 23 2 8,72 Sumatera Utara 33 11 33,33 Bengkulu 10 5 50,04 Jambi 11 4 36,45 Riau 12 4 33,36 Sumatera Barat 19 15 78,97 Sumatera Selatan 15 8 53,38 Lampung 14 6 42,99 Kepulauan Bangka-Belitung 7 3 42,910 Kepulauan Riau 7 2 28,611 Banten 7 4 57,112 Jawa Barat 26 24 92,313 Jakarta 6 5 83,314 Jawa Tengah 35 32 91,415 Jawa Timur 38 38 100,016 DI Yogyakarta 5 5 100,017 Bali 9 5 55,618 Nusa Tenggara Barat 10 10 100,019 Nusa Tenggara Timur 21 4 19,020 Kalimantan Barat: 14 3 21,421 Kalimantan Selatan 13 4 30,822 Kalimantan Tengah 14 1 7,123 Kalimantan Timur 14 7 50,024 Gorontalo 6 3 50,025 Sulawesi Selatan 24 23 95,826 Sulawesi Tenggara 12 3 25,027 Sulawesi Tengah 11 1 9,128 Sulawesi Utara 16 5 31,329 Sulawesi Barat 5 0 0,030 Maluku 11 0 0,031 Maluku Utara 9 0 0,032 Papua Barat 11 0 0,033 Papua 29 0 0,0Total497 237 47,7Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RIKeterangan :Yang mengikuti penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat adalah semua kab/kota yang telah memulai inisiasi pengembangan KKS baik itu mulai tahapan sosialisasi,advokasi, pembentukan kelembangan dan bahkan yang telah menerima penghargaan KKS tingkat nasional.

Lampiran 2.24PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AIR KEMASAN/ISI ULANG TAHUN 1993 - 2011Air Minum LayakAir Minum Kemasan dan Isi UlangNoTahunPerkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 1993 50,58 31,62 37,73 - - -2 1994 51,45 30,79 37,74 - - -3 1995 51,66 30,77 38,03 - - -4 1996 53,37 34,36 41,18 - - -5 1997 54,42 35,86 42,76 - - -6 1998 52,70 35,55 41,95 1,57 0,28 0,767 1999 52,97 35,19 42,18 1,84 0,26 0,888 2000 46,02 31,31 37,51 1,56 0,17 0,759 2001 59,51 40,39 48,68 2,94 0,27 1,4310 2002 58,22 40,29 48,33 2,88 0,25 1,4311 2003 57,26 40,98 47,73 4,02 0,29 1,8312 2004 56,77 42,93 48,81 4,94 0,60 2,4513 2005 55,62 41,50 47,62 7,78 1,21 4,0614 2006 54,57 42,68 47,79 8,95 1,02 4,4315 2007 54,07 43,93 48,31 14,45 1,65 7,1816 2008 50,15 42,95 46,45 20,16 2,85 11,2617 2009 49,82 45,72 47,71 22,73 3,94 13,0518 2010 42,51 45,85 44,19 33,11 5,81 19,3719 2011 41,10 43,92 42,52 35,80 8,67 22,13Sumber: Susenas 1993 - 2011, BPS

Lampiran 2.25PERSENTASE AKSES AIR MINUM LAYAK DAN SANITASI LAYAK TAHUN 2010Akses Air Minum LayakAkses Sanitasi LayakNo Provinsi Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 24,74 30,68 29,02 74,00 34,00 45,172 Sumatera Utara 52,11 40,34 46,06 75,37 39,83 57,103 Sumatera Barat 47,94 38,17 41,92 68,70 29,06 44,264 Riau 29,05 46,96 40,01 81,98 36,70 54,275 Jambi 54,14 45,78 48,28 78,71 40,60 51,986 Sumatera Selatan 50,65 43,55 45,99 73,84 28,94 44,367 Bengkulu 37,02 24,37 28,23 67,51 30,26 41,648 Lampung 34,02 39,36 38,07 72,81 34,61 43,859 Kepulauan Bangka Belitung 36,13 40,22 38,17 82,44 47,59 65,0610 Kepulauan Riau 21,69 34,72 23,82 81,18 27,46 72,3711 DKI Jakarta 28,33 - 28,33 84,55 - 84,5512 Jawa Barat 34,35 37,04 35,32 65,15 38,39 55,5713 Jawa Tengah 58,63 56,49 57,44 70,99 47,13 57,7614 DI Yogyakarta 54,50 73,12 60,41 89,71 64,98 81,8515 Jawa Timur 47,95 57,26 52,94 69,72 38,47 52,9616 Banten 22,19 22,61 22,32 79,30 29,26 63,7817 Bali 37,77 65,47 48,44 90,09 61,65 79,1318 Nusa Tenggara Barat 50,44 43,15 46,20 56,92 40,61 47,4319 Nusa Tenggara Timur 69,43 44,43 49,29 56,35 18,94 26,2320 Kalimantan Barat 67,54 48,98 54,47 84,76 28,76 45,3221 Kalimantan Selatan 48,71 36,40 40,55 63,98 20,52 35,1422 Kalimantan Tengah 67,18 35,94 48,97 72,56 32,06 48,9523 Kalimantan Timur 45,35 39,83 43,27 80,83 47,80 68,3724 Sulawesi Utara 44,95 44,13 44,51 72,00 59,09 65,0025 Sulawesi Tengah 38,30 34,07 35,10 77,40 38,85 48,2526 Sulawesi Selatan 49,04 42,92 45,12 80,47 50,79 61,4527 Sulawesi Tenggara 51,34 50,50 50,74 82,75 38,70 50,8728 Gorontalo 47,10 36,40 40,09 68,16 33,83 45,6629 Sulawesi Barat 55,96 32,12 37,44 68,37 33,52 41,3030 Maluku 65,56 51,47 56,95 75,15 31,17 48,2831 Maluku Utara 68,75 48,57 54,18 81,98 42,19 53,2632 Papua Barat 40,69 49,02 45,26 61,46 34,90 46,9133 Papua 43,63 28,59 32,42 66,01 9,61 23,97INDONESIA42,51 45,85 44,19 72,78 38,50 55,54Sumber: Susenas 2010, BPS

Lampiran 2.26REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM PDAM BULAN DESEMBER TAHUN 2011Parameter yang Disampling (memenuhi Persyaratan)No Provinsi Mikrobiologi (%) Fisik (%) Kimia (%)(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 88.89 100.00 100.002 Sumatera Utara 90.59 100.00 90.103 Sumatera Barat 100.00 100.00 100.004 Riau 100.00 100.00 100.005 Jambi 90.00 100.00 100.006 Sumatera Selatan 83.33 100.00 87.507 Bengkulu 88.89 100.00 100.008 Lampung 48.00 96.00 84.009 Kep.Bangka Belitung 97.86 97.86 100.0010 Kepulauan Riau 91.67 100.00 100.0011 DKI Jakarta 99.79 99.45 99.9312 Jawa Barat 79.17 90.24 86.5913 Jawa Tengah 82.69 99.60 93.8014 D.I. Yogyakarta 71.25 100.00 86.2515 Jawa Timur 70.69 100.00 100.0016 Banten 46.67 100.00 100.0017 Bali 80.37 80.37 0.0018 Nusa Tenggara Barat 92.47 100.00 92.6419 Nusa Tenggara Timur 100.00 92.86 100.0020 Kalimantan Barat 55.00 95.00 35.0021 Kalimantan Tengah 90.91 81.82 90.9122 Kalimantan Selatan 100.00 100.00 100.0023 Kalimantan Timur 88.89 100.00 92.5926 Sulawesi Utara 83.33 100.00 86.1125 Sulawesi Tengah 100.00 100.00 100.0026 Sulawesi Selatan 90.52 100.00 100.0027 Sulawesi Tenggara 65.63 85.94 100.0028 Gorontalo 83.33 50.00 66.6729 Sulawesi Barat 100.00 100.00 .0030 Maluku 90.40 66.67 100.0031 Maluku Utara 87.50 100.00 100.0032 Papua Barat 87.50 100.00 81.2533 Papua 90.00 90.00 90.00RATA-RATA85.31 94.72 92.3790.80Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI

Lampiran 2.27PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES TERHADAP AIR MINUM "BERKUALITAS"MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, RISKESDAS 2010Akses Terhadap Air Minum "Berkualitas"No Provinsi Kurang Baik Baik*)(1) (2) (3) (4)1 Aceh 37,10 62,902 Sumatera Utara 35,60 64,503 Sumatera Barat 33,70 66,404 Riau 41,80 58,205 Jambi 51,30 48,706 Sumatera Selatan 49,00 51,107 Bengkulu 36,50 63,508 Lampung 26,20 73,909 Kep.Bangka Belitung 53,90 46,1010 Kepulauan Riau 49,30 50,7011 DKI Jakarta 13,00 87,0012 Jawa Barat 29,60 70,4013 Jawa Tengah 26,00 74,0014 D.I. Yogyakarta 23,20 76,8015 Jawa Timur 24,90 75,1016 Banten 25,80 74,2017 Bali 20,30 79,7018 Nusa Tenggara Barat 34,10 65,9019 Nusa Tenggara Timur 46,20 53,8020 Kalimantan Barat 64,10 35,9021 Kalimantan Tengah 55,80 44,2022 Kalimantan Timur 50,50 49,5023 Kalimantan Selatan 36,60 63,4024 Sulawesi Utara 28,10 71,9025 Sulawesi Tengah 38,80 61,2026 Sulawesi Selatan 43,20 56,8027 Sulawesi Tenggara 39,20 60,8028 Gorontalo 30,30 69,7029 Sulawesi Barat 37,00 63,0030 Maluku 59,40 40,6031 Maluku Utara 43,40 56,6032 Papua Barat 35,50 64,5033 Papua 58,70 41,30Indonesia32,50 67,50Sumber: Riskesdas 2010, Balitbangkes Kemenkes RIKeterangan : *) Sumber air minum terlindung (termasuk air kemasan) sarana berada dalam radius 1 KMtersedia sepanjang waktu, dan kualitas airnya baik (tidak keruh, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbusa

Lampiran 2.28PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES TERHADAP PEMBUANGAN TINJA LAYAKSESUAI MDGs MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, RISKESDAS 2010No Provinsi Tidak Akses Akses(1) (2) (3) (4)1 Aceh 46,2 53,82 Sumatera Utara 42,7 57,33 Sumatera Barat 58,5 41,54 Riau 45,7 54,35 Jambi 48,7 51,36 Sumatera Selatan 52,9 47,17 Bengkulu 42,5 57,58 Lampung 53,3 46,79 Kepulauan Bangka Belitung 45,1 54,910 Kepulauan Riau 31,1 68,911 DKI Jakarta 17,3 82,712 Jawa Barat 45,7 54,313 Jawa Tengah 41,1 58,914 DI Yogyakarta 20,8 79,215 Jawa Timur 45,7 54,316 Banten 38,8 61,217 Bali 28,2 71,818 Nusa Tenggara Barat 57,2 42,819 Nusa Tenggara Timur 74,8 25,220 Kalimantan Barat 57,3 42,721 Kalimantan Tengah 64,1 35,922 Kalimantan Selatan 49,1 50,923 Kalimantan Timur 34,3 65,724 Sulawesi Utara 31,9 68,125 Sulawesi Tengah 54,2 45,826 Sulawesi Selatan 39,2 60,827 Sulawesi Tenggara 54,4 45,628 Gorontalo 64,7 35,329 Sulawesi Barat 64,4 35,630 Maluku 49,0 51,031 Maluku Utara 49,4 50,632 Papua Barat 52,0 48,033 Papua 60,9 39,1Indonesia44,5 55,5Sumber : Riskesdas 2010, Balitbangkes Kemenkes RI

Lampiran 2.29TREN PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI LAYAK TAHUN 1993 - 2011No Tahun Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan(1) (2) (3) (4) (5)1 1993 53,64 11,10 24,812 1994 57,71 12,24 27,523 1995 45,02 9,63 21,934 1996 49,04 12,16 25,405 1997 50,66 14,04 27,656 1998 51,19 15,62 28,907 1999 56,14 17,27 32,568 2000 53,73 17,39 32,729 2001 56,56 17,26 34,3010 2002 57,29 18,03 35,6411 2003 56,73 20,66 35,6112 2004 59,20 22,52 38,1313 2005 - - -14 2006 54,13 20,64 35,0315 2007 64,67 28,63 44,2016 2008 66,70 31,40 48,5617 2009 69,51 33,96 51,1918 2010 72,78 38,50 55,5419 2011 71,52 38,72 54,99Sumber: Susenas 1993 - 2011, BPS

Lampiran 2.30JUMLAH LOKASI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERDASARKAN INDIKATOR INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 DAN 201120102011NoProvinsiDesember Maret Juni September Desember(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 8 8 8 8 112 Sumatera Utara 0 1 1 1 63 Sumatera Barat 240 240 240 346 3604 Riau 92 92 92 164 1875 Jambi 90 90 90 149 1496 Sumatera Selatan 218 362 361 450 4597 Bengkulu 53 53 53 99 998 Lampung 0 0 0 0 259 Bangka Belitung 1 1 1 1 5610 Kepulauan Riau 0 0 0 0 2811 DKI Jakarta 0 0 0 0 012 Jawa Barat 104 109 109 174 37113 Jawa Tengah 425 505 513 928 97114 DI Yogyakarta 0 0 0 2 815 Jawa Timur 180 371 628 682 124816 Banten 26 26 26 52 6317 Bali 0 0 0 0 818 Nusa Tenggara Barat 52 52 52 55 33419 Nusa Tenggara Timur 328 397 388 547 55720 Kalimantan Barat 85 85 85 176 18221 Kalimantan Tengah 82 82 82 177 17722 Kalimantan Selatan 106 106 106 201 22023 Kalimantan Timur 0 0 0 0 2524 Sulawesi Utara 0 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 97 97 174 181 18626 Sulawesi Selatan 104 104 104 175 17527 Sulawesi Tenggara 3 3 3 3 528 Gorontalo 39 39 39 76 7629 Sulawesi Barat 45 45 62 81 8130 Maluku 29 29 29 41 4331 Maluku Utara 39 39 39 47 4832 Papua Barat 54 54 54 54 5433 Papua 10 12 12 23 23Indonesia2.510 3.002 3.351 4.893 6.235Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI

Lampiran 2.31PENCAPAIAN RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT (PHBS) TAHUN 2011No Provinsi Jumlah Rumah Tangga(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 987.900 237.085 111.955 47,222 Sumatera Utara 3.074.100 1.182.858 738.701 62,453 Sumatera Barat 1.172.000 108.018 19.407 17,974 Riau 1.269.900 93.812 45.750 48,775 Jambi 703.300 73.141 31.741 43,406 Sumatera Selatan 1.714.700 881.649 409.897 46,497 Bengkulu 415.500 176.337 86.756 49,208 Lampung 1.865.300 352.884 139.225 39,459 Kepulauan Bangka Belitung 284.400 39.112 21.866 55,9110 Kepulauan Riau 429.300 111.710 42.833 38,3411 DKI Jakarta 2.324.600 705.543 500.262 70,9012 Jawa Barat 11.012.500 2.104.319 965.870 45,9013 Jawa Tengah 8.674.200 3.249.436 2.528.896 77,8314 DI Yogyakarta 1.068.100 347.528 104.251 30,0015 Jawa Timur 10.223.500 1.006.824 362.457 36,0016 Banten 2.376.100 661.027 233.590 35,3417 Bali 912.100 256.457 150.613 58,7318 Nusa Tenggara Barat 1.172.200 114.431 56.936 49,7619 Nusa Tenggara Timur 1.007.100 242.617 118.942 49,0220 Kalimantan Barat 985.400 193.284 87.116 45,0721 Kalimantan Tengah 522.400 30.933 15.861 51,2822 Kalimantan Selatan 938.800 80.569 32.047 39,7823 Kalimantan Timur 775.600 233.377 185.100 79,3124 Sulawesi Utara 597.900 170.117 120.280 70,7025 Sulawesi Tengah 600.700 2.665 824 30,9226 Sulawesi Selatan 1.831.100 932.133 434.374 46,6027 Sulawesi Tenggara 482.500 179.714 67.793 37,7228 Gorontalo 253.900 351.627 166.461 47,3429 Sulawesi Barat 239.800 44.145 13.620 30,8530 Maluku 293.200 60.688 27.534 45,3731 Maluku Utara 211.600 26.066 10.883 41,7532 Papua Barat 184.600 22.275 5.681 25,5033 Papua 514.600 501.157 124.443 24,83IndonesiaSumber: Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RIKet: Data Per 6 Agustus 2012Jumlah Rumah Tangga yangDipantauRumah Tangga Ber - PHBS Pencapaian (%)59.118.900 14.773.538 7.961.965 53,89

Lampiran 2.32PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011No(1) (2) (3)1Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Kawasan Tanpa RokokPeraturan Gubernur No. 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok2 Bali Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok3 DI Yogyakarta Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2007 tentang Kawasan Tanpa Rokok4 Kota Payakumbuh Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok5 Kota BogorProvinsiKabupaten/KotaDKI JakartaPeraturan Daerah No. 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa RokokPeraturan Walikota No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Bogor No.12 Tahun 2009tentang Kawasan Tanpa Rokok6 Kota Palembang Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok7 Kota Pontianak Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok8 Kab. Sragen Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok9 Kota Bukit Tinggi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok10 Kota Tangerang Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok11 Kota Padang Panjang Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok12 Kab. Tulung Agung Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok13 Kab. Minahasa Utara Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Dilarang Merokok14 Kota Surabaya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok15 Kota Palu Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah16 Kota Makassar Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok17 Kota Bitung Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok18 Kota Banda Aceh Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok19 Kota Semarang Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2009 tentang KTR dan KTM20 Kota Probolinggo Peraturan Walikota No. 188 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok21 Kota Cirebon SK Walikota No. 27A/2006 tentang Perlindungan Masyarakat Bukan Perokok di Kota Cirebon22 Kota Bengkulu Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok23 Kota Samarinda Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok24 Kab. Bone Bolango Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Rokok25 Kota Surakarta Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok26 Kota Bangli Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok27 Kota Bandung Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2008 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok28 Kab. Lombok Timur Instruksi Bupati Lombok Timur No. 02 tahun 2004 tentang Pelaksanaan PHBSSumber: Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes RIKeterangan

Lampiran 3.1NoProvinsi(1) (2)(3) (4)(5)1 Aceh 25 45 68,702 Sumatera Utara 46 67 69,503 Sumatera Barat 47 62 69,504 Riau 37 47 71,405 Jambi 39 47 69,106 Sumatera Selatan 42 52 69,607 Bengkulu 46 65 69,908 Lampung 43 55 69,509 Kepulauan Bangka Belitung 39 46 68,9010 Kepulauan Riau 43 58 69,8011 DKI Jakarta 28 36 73,2012 Jawa Barat 39 49 68,2013 Jawa Tengah 26 32 71,4014 DI Yogyakarta 19 22 73,2215 Jawa Timur 35 45 69,6016 Banten 46 58 64,9017 Bali 34 38 70,7218 Nusa Tenggara Barat 72 92 62,1119 Nusa Tenggara Timur 57 80 67,5020 Kalimantan Barat 46 59 66,6021 Kalimantan Tengah 30 34 71,2022 Kalimantan Selatan 58 75 63,8123 Kalimantan Timur 26 38 71,2024 Sulawesi Utara 35 43 72,2225 Sulawesi Tengah 60 69 66,6026 Sulawesi Selatan 41 53 70,0027 Sulawesi Tenggara 41 62 67,8028 Gorontalo 52 69 66,8129 Sulawesi Barat 74 96 67,8030 Maluku 59 93 67,4031 Maluku Utara 51 74 66,0132 Papua Barat 41 62 68,5133 Papua 36 64 68,60Indonesia34 44 69,43Sumber: BPS, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007* : Periode lima tahunan sebelum survei.AHH : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2009ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA KEMATIAN BALITA TAHUN 2007DAN ANGKA HARAPAN HIDUP MENURUT PROVINSI TAHUN 2010E s t i m a s iAngka Kematian Bayi* Angka Kematian Balita* Angka Harapan Hidup(IMR) 2007 (AKABA) 2007 (eo) 2010

Lampiran 3.2INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2009- 20102009No.ProvinsiRata-rata LamaPengeluaranRata-rata LamaPengeluaranReduksiAngka HarapanAngka MelekAngka HarapanAngka MelekSekolahRiil / Kapita IPM PeringkatSekolahRiil / Kapita IPM Peringkat ShortfallHidup (Tahun)Huruf (%)Hidup (Tahun)Huruf (%)(Tahun)(Rp.000)(Tahun)(Rp.000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Aceh 68,60 8,63 96,39 610,27 71,31 17 68,70 8,81 96,88 611,42 71,70 17 1,332 Sumatera Utara 69,35 8,65 97,15 634,73 73,80 8 69,50 8,85 97,32 636,33 74,19 8 1,493 Sumatera Barat 69,25 8,45 96,81 633,72 73,44 9 69,50 8,48 97,09 635,29 73,78 9 1,294 Riau 71,25 8,56 98,11 642,55 75,60 3 71,40 8,58 98,35 646,63 76,07 3 1,915 Jambi 68,95 7,68 96,06 632,60 72,45 13 69,10 7,84 96,07 633,67 72,74 13 1,056 Sumatera Selatan 69,40 7,66 97,21 628,30 72,61 10 69,60 7,82 97,36 629,38 72,95 10 1,257 Bengkulu 69,65 8,23 94,90 626,82 72,55 12 69,90 8,25 95,30 628,51 72,92 11 1,368 Lampung 69,25 7,49 94,37 617,42 70,93 21 69,50 7,75 94,64 618,63 71,42 21 1,669 Kepulauan Bangka Belitung 68,75 7,41 95,63 639,10 72,55 11 68,90 7,45 95,69 641,51 72,86 12 1,1310 Kepulauan Riau 69,75 8,96 96,08 641,63 74,54 6 69,80 9,16 97,19 643,0 75,07 6 2,0811 DKI Jakarta 73,05 10,90 98,94 627,46 77,36 1 73,20 10,93 99,13 628,67 77,60 1 1,0812 Jawa Barat 68,0 7,72 95,98 628,71 71,64 15 68,20 8,02 96,18 632,22 72,29 15 2,3013 Jawa Tengah 71,25 7,07 89,46 636,39 72,10 14 71,40 7,24 89,95 637,27 72,49 14 1,3814 DI Yogyakarta 73,16 8,78 90,18 644,67 75,23 4 73,22 9,07 90,84 646,56 75,77 4 2,1815 Jawa Timur 69,35 7,20 87,80 640,12 71,06 18 69,60 7,24 88,34 643,60 71,62 18 1,9216 Banten 64,75 8,15 95,95 627,63 70,06 23 64,90 8,32 96,20 629,70 70,48 23 1,4217 Bali 70,67 7,83 87,22 632,15 71,52 16 70,72 8,21 88,40 634,67 72,28 16 2,6918 Nusa Tenggara Barat 61,80 6,73 80,18 637,98 64,66 32 62,11 6,77 81,05 639,89 65,20 32 1,5119 Nusa Tenggara Timur 67,25 6,60 87,96 602,60 66,60 31 67,50 6,99 88,59 603,75 67,26 31 1,9820 Kalimantan Barat 66,45 6,75 89,70 630,34 68,79 28 66,60 6,82 90,26 631,65 69,15 28 1,1721 Kalimantan Tengah 71,10 8,02 97,69 633,91 74,36 7 71,20 8,03 97,78 636,47 74,64 7 1,0922 Kalimantan Selatan 63,45 7,54 95,41 634,59 69,30 26 63,81 7,65 95,94 637,46 69,92 26 2,0223 Kalimantan Timur 71,0 8,85 96,89 638,73 75,11 5 71,20 8,87 97,05 642,51 75,56 5 1,8124 Sulawesi Utara 72,12 8,82 99,41 631,0 75,68 2 72,22 8,89 99,45 634,88 76,09 2 1,7225 Sulawesi Tengah 66,35 7,89 95,78 627,40 70,70 22 66,60 8,0 96,08 629,30 71,14 22 1,4926 Sulawesi Selatan 69,80 7,41 87,02 635,48 70,94 20 70,0 7,84 87,75 636,60 71,62 19 2,3427 Sulawesi Tenggara 67,60 7,90 91,51 615,29 69,52 25 67,80 8,11 91,85 616,99 70,0 25 1,5628 Gorontalo 66,50 7,18 95,77 621,31 69,79 24 66,81 7,38 96,0 622,92 70,28 24 1,6329 Sulawesi Barat 67,60 7,05 87,59 630,32 69,18 27 67,80 7,11 88,48 631,76 69,64 27 1,5130 Maluku 67,20 8,63 98,13 610,73 70,96 19 67,40 8,76 98,14 614,01 71,42 20 1,5931 Maluku Utara 65,70 8,61 95,74 598,45 68,63 29 66,01 8,63 96,08 600,20 69,03 30 1,2632 Papua Barat 68,20 8,01 92,34 595,28 68,58 30 68,51 8,21 93,19 596,08 69,15 29 1,8133 Papua 68,35 6,57 75,58 603,88 64,53 33 68,60 6,66 75,60 606,38 64,94 33 1,152010Indonesia69,21 7,72 92,58 631,46 71,76 69,43 7,92 92,91 633,64 72,27 1,80Sumber : Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan ManusiaKet: Reduksi Short Fall : Percepatan pembangunan manusia untuk mencapai angka IPM ideal

Lampiran 3.310 BESAR PENYAKIT RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT TAHUN 2010NoKasusProporsi KasusGolongan Sebab Sakit BerdasarkanDaftar Tabulasi Dasar (DTD) Laki-laki Perempuan Laki-laki (%) Perempuan (%)JumlahPasienKeluarMeninggal CFR (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksitertentu (kolitis infeksi)37.281 34.608 51,86 48,14 71.889 1.289 1,792 Demam Berdarah Dengue 30.232 28.883 51,14 48,86 59.115 325 0,553 Demam tifoid dan paratifoid 19.706 21.375 47,97 52,03 41.081 274 0,674 Penyulit kehamilan dan persalinan lainnya 0 40.636 0,00 100,00 40.636 276 0,685 Dispepsia 9.594 15.122 38,82 61,18 24.716 166 0,676Cedera YDT lainnya YTT dan daerah badanMultipel14.405 7.328 66,28 33,72 21.733 605 2,787 Hipertensi esensial (primer) 8.423 11.451 42,38 57,62 19.874 955 4,818 Cedera intrakranial 12.010 7.371 61,97 38,03 19.381 1.025 5,299 Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya 9.737 8.181 54,34 45,66 17.918 589 3,2910 Pneumonia 9.340 7.971 53,95 46,05 17.311 1.315 7,60Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.4No10 BESAR PENYAKIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2010Golongan Sebab Sakit BerdasarkanDaftar Tabulasi Dasar (DTD)Laki-lakiKasusPerempuanJumlahKasus BaruJumlahKunjungan(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya 147.410 143.946 291.356 433.3542Cedera YDT lainnya YTT dan daerah badanMultipel77.337 49.739 127.076 168.7683 Penyakit kulit dan jaringan subkutan lainnya 48.576 73.500 122.076 192.4144 Gangguan refraksi dan akomodasi 42.349 69.164 111.513 143.4045Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksitertentu (kolitis infeksi)53.389 51.890 105.279 141.5566 Dispepsia 34.981 53.618 88.599 163.4287 Penyakit pulpa dan periapikal 39.427 46.994 86.421 163.2118 Hipertensi esensial (primer) 35.462 45.153 80.615 277.8469 Konjungtivitis dan gangguan lain konjungtiva 30.250 37.776 68.026 87.51310 Penyakit telinga dan prosesus mastoid 30.583 30.855 61.438 99.663Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.5PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BERAT BADAN PER UMUR (BB/U)MENURUT PROVINSI TAHUN 2010NoProvinsi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 7,1 16,6 72,1 4,2 100,02 Sumatera Utara 7,8 13,5 71,1 7,5 100,03 Sumatera Barat 2,8 14,4 81,3 1,6 100,04 Riau 4,8 11,4 75,2 8,6 100,05 Jambi 5,4 14,3 76,3 4,1 100,06 Sumatera Selatan 5,5 14,4 74,5 5,6 100,07 Bengkulu 4,3 11,0 73,7 10,9 100,08 Lampung 3,5 10,0 79,8 6,8 100,09 Kepulauan Bangka Belitung 3,2 11,7 80,6 4,5 100,010 Kepulauan Riau 4,3 9,8 81,3 4,6 100,011 DKI Jakarta 2,6 8,7 77,7 11,1 100,012 Jawa Barat 3,1 9,9 81,6 5,4 100,013 Jawa Tengah 3,3 12,4 78,1 6,2 100,014 DI Yogyakarta 1,4 9,9 81,5 7,3 100,015 Jawa Timur 4,8 12,3 75,3 7,6 100,016 Banten 4,8 13,7 77,5 4,0 100,017 Bali 1,7 9,2 81,0 8,0 100,018 Nusa Tenggara Barat 10,6 19,9 66,9 2,6 100,019 Nusa Tenggara Timur 9,0 20,4 67,5 3,1 100,020 Kalimantan Barat 9,5 19,7 67,0 3,9 100,021 Kalimantan Tengah 5,3 22,3 69,4 2,9 100,022 Kalimantan Selatan 6,0 16,8 73,1 4,0 100,023 Kalimantan Timur 4,4 12,7 75,9 7,0 100,024 Sulawesi Utara 3,8 6,8 84,3 5,1 100,025 Sulawesi Tengah 7,9 18,6 69,1 4,4 100,026 Sulawesi Selatan 6,4 18,6 72,2 2,8 100,027 Sulawesi Tenggara 6,5 16,3 66,9 10,2 100,028 Gorontalo 11,2 15,3 69,4 4,1 100,029 Sulawesi Barat 7,6 12,9 74,9 4,7 100,030 Maluku 8,4 17,8 70,5 3,4 100,031 Maluku Utara 5,7 17,9 73,2 3,2 100,032 Papua Barat 9,1 17,4 67,3 6,2 100,033 Papua 6,3 10,0 78,4 5,3 100,0Indonesia4,9 13,0 76,2 5,8 100,0Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010Status Gizi Menurut BB/UGizi Buruk (%) Gizi Kurang (%) Gizi Baik (%) Gizi Lebih (%) Jumlah (%)

Lampiran 3.6PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN TINGGI BADAN PER UMUR (TB/U)MENURUT PROVINSI TAHUN 2010NoProvinsiSangat Pendek (%) Pendek (%)Status Gizi Menurut TB/UNormal (%) Jumlah (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 24,2 14,8 61,1 100,02 Sumatera Utara 23,4 18,9 57,7 100,03 Sumatera Barat 14,3 18,4 67,2 100,04 Riau 19,6 12,5 67,8 100,05 Jambi 15,4 14,8 69,8 100,06 Sumatera Selatan 23,1 17,3 59,6 100,07 Bengkulu 18,3 13,3 68,4 100,08 Lampung 20,6 15,6 63,7 100,09 Kepulauan Bangka Belitung 12,5 16,6 71,0 100,010 Kepulauan Riau 11,4 15,5 73,1 100,011 DKI Jakarta 14,3 12,3 73,4 100,012 Jawa Barat 16,6 17,1 66,4 100,013 Jawa Tengah 16,9 17,0 66,1 100,014 DI Yogyakarta 10,2 12,3 77,5 100,015 Jawa Timur 20,9 14,9 64,1 100,016 Banten 16,5 17,0 66,5 100,017 Bali 14,0 15,3 70,7 100,018 Nusa Tenggara Barat 27,8 20,5 51,8 100,019 Nusa Tenggara Timur 30,9 27,5 41,6 100,020 Kalimantan Barat 20,7 19,0 60,3 100,021 Kalimantan Tengah 18,0 21,6 60,4 100,022 Kalimantan Selatan 15,9 19,4 64,7 100,023 Kalimantan Timur 14,4 14,7 70,9 100,024 Sulawesi Utara 12,7 15,1 72,2 100,025 Sulawesi Tengah 16,0 20,1 63,8 100,026 Sulawesi Selatan 15,8 23,1 61,1 100,027 Sulawesi Tenggara 20,8 17,0 62,2 100,028 Gorontalo 21,6 18,7 59,7 100,029 Sulawesi Barat 21,6 20,0 58,4 100,030 Maluku 16,5 21,0 62,5 100,031 Maluku Utara 14,4 15,0 70,6 100,032 Papua Barat 28,6 20,6 50,8 100,033 Papua 13,3 15,0 71,7 100,0Indonesia18,5 17,1 64,4 100,0Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010

Lampiran 3.7PREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BERAT BADAN PER TINGGI BADAN (BB/TB)MENURUT PROVINSI TAHUN 2010NoProvinsiStatus Gizi Menurut BB/TBSangat Kurus (%) Kurus (%) Normal (%) Gemuk (%) Jumlah (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 6,3 7,9 69,6 16,2 100,02 Sumatera Utara 5,6 8,4 67,6 18,3 100,03 Sumatera Barat 4,0 4,2 83,5 8,3 100,04 Riau 9,2 8,0 66,8 16,0 100,05 Jambi 11,3 8,7 70,4 9,6 100,06 Sumatera Selatan 7,3 7,3 68,7 16,8 100,07 Bengkulu 9,7 8,1 66,7 15,5 100,08 Lampung 5,4 8,5 69,6 16,4 100,09 Kepulauan Bangka Belitung 1,7 5,8 82,8 9,6 100,010 Kepulauan Riau 2,0 6,0 81,4 10,6 100,011 DKI Jakarta 4,4 6,9 69,1 19,6 100,012 Jawa Barat 4,6 6,4 74,4 14,6 100,013 Jawa Tengah 6,4 7,8 71,8 14,0 100,014 DI Yogyakarta 2,6 6,5 77,3 13,6 100,015 Jawa Timur 7,3 6,8 68,8 17,1 100,016 Banten 6,2 7,9 74,2 11,7 100,017 Bali 5,2 7,9 69,4 17,5 100,018 Nusa Tenggara Barat 5,9 8,0 73,5 12,5 100,019 Nusa Tenggara Timur 6,8 6,4 74,8 11,9 100,020 Kalimantan Barat 7,6 9,1 72,5 10,8 100,021 Kalimantan Tengah 6,0 9,6 75,4 9,0 100,022 Kalimantan Selatan 8,4 7,2 74,6 9,8 100,023 Kalimantan Timur 5,8 7,1 77,6 9,6 100,024 Sulawesi Utara 2,6 6,7 82,3 8,5 100,025 Sulawesi Tengah 8,4 6,4 75,1 10,2 100,026 Sulawesi Selatan 4,8 7,2 81,1 6,9 100,027 Sulawesi Tenggara 6,2 9,6 66,1 18,1 100,028 Gorontalo 4,1 7,7 80,4 7,8 100,029 Sulawesi Barat 6,1 10,6 71,5 11,8 100,030 Maluku 6,3 6,9 78,5 8,2 100,031 Maluku Utara 6,4 11,3 77,2 5,0 100,032 Papua Barat 6,0 5,5 73,8 14,8 100,033 Papua 8,2 5,7 75,5 10,7 100,0Indonesia6,0 7,3 72,8 14,0 100,0Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010

Lampiran 3.8NoPREVALENSI STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN TINGGI BADAN PER UMUR DAN BERAT BADAN PER TINGGI BADAN (TB/U DAN BB/TB)MENURUT PROVINSI TAHUN 2010Provinsi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Aceh 3,1 26,1 9,2 11,2 47,2 3,2 100,02 Sumatera Utara 3,1 28,3 10,2 11,2 41,4 5,9 100,03 Sumatera Barat 1,2 25,6 5,7 6,9 59,2 1,4 100,04 Riau 1,7 20,7 7,7 15,6 46,9 7,3 100,05 Jambi 3,1 22,2 4,3 16,8 49,6 4,1 100,06 Sumatera Selatan 2,0 27,2 10,3 12,8 43,9 3,8 100,07 Bengkulu 1,2 20,8 7,7 16,2 48,1 6,0 100,08 Lampung 1,6 24,2 8,7 12,4 47,4 5,7 100,09 Kepulauan Bangka Belitung 2,3 22,7 4,2 5,1 61,0 4,9 100,010 Kepulauan Riau 2,1 17,9 4,9 6,0 64,3 4,8 100,011 DKI Jakarta 0,4 15,8 8,4 10,8 54,5 10,1 100,012 Jawa Barat 1,4 23,4 8,4 9,4 52,7 4,8 100,013 Jawa Tengah 1,3 23,9 7,8 12,5 49,4 5,1 100,014 DI Yogyakarta 0,4 16,3 5,2 8,8 61,3 8,0 100,015 Jawa Timur 1,6 24,2 9,7 12,4 46,4 5,7 100,016 Banten 2,3 24,9 6,5 11,9 50,6 3,8 100,017 Bali 0,9 18,7 8,6 12,6 51,9 7,3 100,018 Nusa Tenggara Barat 5,3 36,4 6,8 9,0 40,1 2,5 100,019 Nusa Tenggara Timur 4,9 44,3 9,7 8,3 31,9 1,0 100,020 Kalimantan Barat 5,3 28,9 4,6 11,9 44,4 5,0 100,021 Kalimantan Tengah 3,9 31,1 4,6 11,7 45,1 3,6 100,022 Kalimantan Selatan 2,5 26,6 4,9 12,5 49,3 4,2 100,023 Kalimantan Timur 2,1 22,7 3,2 10,8 55,4 5,7 100,024 Sulawesi Utara 2,2 21,2 3,9 6,8 62,5 3,5 100,025 Sulawesi Tengah 4,3 25,8 5,0 10,4 51,9 2,7 100,026 Sulawesi Selatan 2,6 32,8 3,9 9,3 49,2 2,1 100,027 Sulawesi Tenggara 3,7 25,6 7,2 13,4 44,0 6,1 100,028 Gorontalo 4,5 31,5 4,7 7,0 49,6 2,9 100,029 Sulawesi Barat 4,2 29,8 6,3 13,1 42,9 3,6 100,030 Maluku 4,0 28,4 5,4 9,4 50,8 2,0 100,031 Maluku Utara 1,9 25,3 2,3 15,8 52,3 2,4 100,032 Papua Barat 2,6 37,1 9,2 8,6 38,5 4,1 100,033 Papua 2,3 22,1 4,6 11,4 54,5 5,1 100,0Indonesia2,1 25,3 7,6 11,1 49,1 4,8 100,0Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010Pendek-Kurus(%)Pendek-Normal(%)Status Gizi Menurut TB/U dan BB/TBNormal-Kurus(%)Pendek-Gemuk(%)Normal-Normal(%)Normal-Gemuk(%)Jumlah (%)

Lampiran 3.9PREVALENSI STATUS GIZI PENDUDUK DEWASA (>18 TAHUN)BERDASARKAN KATEGORI INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DAN PROVINSI TAHUN 2010NoProvinsiKurus (%) Normal (%)Kategori IMTBB Lebih (%) Obese (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 11,1 64,5 10,9 13,42 Sumatera Utara 8,7 65,9 11,9 13,53 Sumatera Barat 14,1 64,1 9,4 12,54 Riau 9,2 69,4 11,1 10,35 Jambi 11,6 65,9 11,3 11,26 Sumatera Selatan 14,9 65,9 9,2 10,07 Bengkulu 12,7 68,0 9,3 10,08 Lampung 12,0 70,7 8,5 8,89 Kepulauan Bangka Belitung 10,2 63,4 9,9 16,510 Kepulauan Riau 9,1 60,0 13,2 17,611 DKI Jakarta 9,7 61,8 12,3 16,212 Jawa Barat 12,5 64,8 10,0 12,813 Jawa Tengah 13,7 67,4 9,3 9,514 DI Yogyakarta 17,5 60,8 9,7 12,115 Jawa Timur 12,3 67,1 9,5 11,116 Banten 15,3 63,0 9,5 12,217 Bali 11,0 68,2 10,5 10,418 Nusa Tenggara Barat 16,1 67,1 8,0 8,819 Nusa Tenggara Timur 19,7 67,3 6,5 6,520 Kalimantan Barat 14,7 67,2 8,6 9,521 Kalimantan Tengah 12,1 68,4 9,2 10,322 Kalimantan Selatan 18,6 60,1 10,5 10,823 Kalimantan Timur 8,4 62,1 12,1 17,324 Sulawesi Utara 6,0 56,8 15,2 21,925 Sulawesi Tengah 10,2 65,7 10,8 13,326 Sulawesi Selatan 14,6 64,7 9,7 11,027 Sulawesi Tenggara 10,9 72,8 8,9 7,428 Gorontalo 11,6 60,9 11,3 16,129 Sulawesi Barat 9,9 69,3 9,8 11,030 Maluku 10,6 64,8 9,5 15,131 Maluku Utara 10,4 62,4 12,8 14,432 Papua Barat 10,4 62,1 12,1 15,433 Papua 9,2 66,0 11,0 13,8Indonesia12,6 65,8 10,0 11,7Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010

Lampiran 3.10HASIL CAKUPAN PENEMUAN KASUS PENYAKIT TB PARUMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Perkiraan Kasus MenularCakupan PenemuanSemua Kasus BTA Positif Case Detection Rate (CDR) %No ProvinsiLaki-laki Perempuan Laki-laki + Laki-laki Perempuan Laki-laki + Laki-laki Perempuan Laki-laki + Laki-laki Perempuan Laki-laki +PerempuanPerempuanPerempuanPerempuan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 Aceh 3.584 3.617 7.201 2.880 1.497 4.377 2.379 1.232 3.611 66,4 34,1 50,12 Sumatera Utara 10.883 10.963 21.847 13.674 7.386 21.060 11.048 5.921 16.969 101,5 54,0 77,73 Sumatera Barat 3.919 4.011 7.930 4.338 2.375 6.713 3.005 1.581 4.586 76,7 39,4 57,84 Riau 4.645 4.216 8.861 3.066 1.721 4.787 2.069 1.084 3.153 44,5 25,7 35,65 Jambi 2.385 2.295 4.680 2.080 1.345 3.425 1.919 1.237 3.156 80,5 53,9 67,46 Sumatera Selatan 5.999 5.875 11.874 4.927 3.190 8.117 3.332 2.135 5.467 55,5 36,3 46,07 Bengkulu 1.394 1.352 2.746 1.125 645 1.770 1.016 549 1.565 72,9 40,6 57,08 Lampung 6.269 6.038 12.307 4.546 3.181 7.727 3.591 2.403 5.994 57,3 39,8 48,79 Kep. Bangka Belitung 984 885 1.870 868 537 1.405 633 395 1.028 64,3 44,6 55,010 Kepulauan Riau 1.272 1.361 2.634 1.161 746 1.907 645 420 1.065 50,7 30,8 40,411 DKI Jakarta 4.892 5.126 10.017 15.159 10.778 25.937 5.297 3.338 8.635 108,3 65,1 86,212 Jawa Barat 22.994 22.647 45.641 34.768 28.285 63.053 19.852 14.806 34.658 86,3 65,4 75,913 Jawa Tengah 17.714 17.935 35.648 21.849 17.855 39.704 11.501 9.069 20.570 64,9 50,6 57,714 DI Yogyakarta 1.149 1.134 2.283 1.356 1.063 2.419 659 467 1.126 57,4 41,2 49,315 Jawa Timur 19.984 20.296 40.280 22.808 18.763 41.571 14.461 11.583 26.044 72,4 57,1 64,716 Banten 5.478 5.379 10.857 8.483 6.415 14.898 5.000 3.461 8.461 91,3 64,3 77,917 Bali 1.168 1.147 2.315 1.897 1.282 3.179 952 631 1.583 81,5 55,0 68,418 Nusa Tenggara Barat 4.600 4.999 9.600 3.287 2.269 5.556 2.194 1.471 3.665 47,7 29,4 38,219 Nusa Tenggara Timur 5.011 5.048 10.059 3.240 2.623 5.863 2.368 1.805 4.173 47,3 35,8 41,520 Kalimantan Barat 4.722 4.638 9.360 3.636 2.045 5.681 3.075 1.673 4.748 65,1 36,1 50,721 Kalimantan Tengah 2.340 2.156 4.497 1.489 987 2.476 907 580 1.487 38,8 26,9 33,122 Kalimantan Selatan 3.787 3.759 7.547 2.914 1.991 4.905 2.026 1.302 3.328 53,5 34,6 44,123 Kalimantan Timur 3.627 3.315 6.942 2.568 1.638 4.206 1.529 918 2.447 42,2 27,7 35,324 Sulawesi Utara 2.426 2.340 4.766 3.601 2.253 5.854 3.255 2.037 5.292 134,2 87,0 111,025 Sulawesi Tengah 2.740 2.643 5.382 1.924 1.291 3.215 1.681 1.115 2.796 61,4 42,2 51,926 Sulawesi Selatan 8.224 8.810 17.034 6.409 4.643 11.052 5.214 3.721 8.935 63,4 42,2 52,527 Sulawesi Tenggara 2.282 2.347 4.629 2.323 1.652 3.975 2.186 1.543 3.729 95,8 65,7 80,628 Gorontalo 1.068 1.047 2.115 1.059 767 1.826 983 691 1.674 92,0 66,0 79,229 Sulawesi Barat 1.145 1.120 2.265 942 603 1.545 822 531 1.353 71,8 47,4 59,730 Maluku 1.460 1.432 2.892 2.017 1.662 3.679 1.384 1.054 2.438 94,8 73,6 84,331 Maluku Utara 1.069 1.044 2.113 735 469 1.204 510 316 826 47,7 30,3 39,132 Papua Barat 849 771 1.620 921 802 1.723 353 281 634 41,6 36,5 39,133 Papua 2.369 2.208 4.577 3.670 2.829 6.499 1.507 1.094 2.601 63,6 49,6 56,8Indonesia118.591 118.363 236.954 185.720 135.588 321.308 117.353 80.444 197.797 99,0 68,0 83,5Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.11JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIFMENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2011Jenis KelaminNoProvinsiLaki-lakiPerempuanJumlah % Jumlah %Laki-laki+ Perempuan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 2.379 65,9 1.232 34,1 3.6112 Sumatera Utara 11.048 65,1 5.921 34,9 16.9693 Sumatera Barat 3.005 65,5 1.581 34,5 4.5864 Riau 2.069 65,6 1.084 34,4 3.1535 Jambi 1.919 60,8 1.237 39,2 3.1566 Sumatera Selatan 3.332 60,9 2.135 39,1 5.4677 Bengkulu 1.016 64,9 549 35,1 1.5658 Lampung 3.591 59,9 2.403 40,1 5.9949 Kepulauan Bangka Belitung 633 61,6 395 38,4 1.02810 Kepulauan Riau 645 60,6 420 39,4 1.06511 DKI Jakarta 5.297 61,3 3.338 38,7 8.63512 Jawa Barat 19.852 57,3 14.806 42,7 34.65813 Jawa Tengah 11.501 55,9 9.069 44,1 20.57014 DI Yogyakarta 659 58,5 467 41,5 1.12615 Jawa Timur 14.461 55,5 11.583 44,5 26.04416 Banten 5.000 59,1 3.461 40,9 8.46117 Bali 952 60,1 631 39,9 1.58318 Nusa Tenggara Barat 2.194 59,9 1.471 40,1 3.66519 Nusa Tenggara Timur 2.368 56,7 1.805 43,3 4.17320 Kalimantan Barat 3.075 64,8 1.673 35,2 4.74821 Kalimantan Tengah 907 61,0 580 39,0 1.48722 Kalimantan Selatan 2.026 60,9 1.302 39,1 3.32823 Kalimantan Timur 1.529 62,5 918 37,5 2.44724 Sulawesi Utara 3.255 61,5 2.037 38,5 5.29225 Sulawesi Tengah 1.681 60,1 1.115 39,9 2.79626 Sulawesi Selatan 5.214 58,4 3.721 41,6 8.93527 Sulawesi Tenggara 2.186 58,6 1.543 41,4 3.72928 Gorontalo 983 58,7 691 41,3 1.67429 Sulawesi Barat 822 58,6 531 39,2 1.35330 Maluku 1.384 56,8 1.054 43,2 2.43831 Maluku Utara 510 61,7 316 38,3 82632 Papua Barat 353 55,7 281 44,3 63433 Papua 1.507 57,9 1.094 42,1 2.601Indonesia117.353 59,3 80.444 40,7 197.797Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.12JUMLAH KASUS BARU TB PARU BTA POSITIFMENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2011K e l o m p o k U m u r ( T a h u n )NoProvinsi0 - 1415 - 2425 - 34 35 - 4445 - 5455 - 64> 65TotalL P L P L P L P L P L P L P L P T(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)1 Aceh 20 13 282 216 454 267 485 222 491 216 435 217 212 81 2.379 1.232 3.6112 Sumatera Utara 53 68 1.431 1.093 2.262 1.343 2.275 1.217 2.469 1.134 1.861 780 697 286 11.048 5.921 16.9693 Sumatera Barat 19 15 461 319 647 371 506 280 552 268 533 227 287 101 3.005 1.581 4.5864 Riau 25 31 275 207 490 285 417 208 435 182 302 119 125 52 2.069 1.084 3.1535 Jambi 18 20 213 196 396 291 384 266 417 241 333 170 158 53 1.919 1.237 3.1566 Sumatera Selatan 13 24 436 327 676 490 692 458 693 393 558 330 264 113 3.332 2.135 5.4677 Bengkulu 7 7 136 97 214 132 185 94 226 115 168 80 80 24 1.016 549 1.5658 Lampung 22 22 418 412 723 551 705 456 702 443 638 370 383 149 3.591 2.403 5.9949 Kepulauan Bangka Belitung 2 6 85 76 135 95 116 82 131 71 106 42 58 23 633 395 1.02810 Kepulauan Riau 6 4 93 96 177 136 139 74 101 57 90 38 39 15 645 420 1.06511 DKI Jakarta 30 30 1.028 805 1.568 877 1.071 710 878 556 544 274 178 86 5.297 3.338 8.63512 Jawa Barat 116 152 3.761 3.515 4.981 3.789 3.787 2.909 3.347 2.378 2.606 1.534 1.254 529 19.852 14.806 34.65813 Jawa Tengah 81 120 1.681 1.820 2.326 2.008 2.031 1.708 2.232 1.654 2.035 1.249 1.115 510 11.501 9.069 20.57014 DI Yogyakarta 7 3 105 112 115 115 119 92 117 61 111 55 85 29 659 467 1.12615 Jawa Timur 109 125 1.648 1.914 2.566 2.413 2.671 2.345 3.180 2.379 3.012 1.784 1.275 623 14.461 11.583 26.04416 Banten 15 27 999 809 1.377 882 986 720 816 589 624 325 183 109 5.000 3.461 8.46117 Bali 3 2 132 117 209 162 162 111 146 86 154 96 146 57 952 631 1.58318 Nusa Tenggara Barat 7 14 279 244 432 336 409 271 463 312 472 228 132 66 2.194 1.471 3.66519 Nusa Tenggara Timur 29 20 329 332 507 391 385 308 408 297 436 305 274 152 2.368 1.805 4.17320 Kalimantan Barat 34 35 350 251 594 360 609 340 645 346 542 249 301 92 3.075 1.673 4.74821 Kalimantan Tengah 5 9 96 88 166 130 190 138 230 115 151 66 69 34 907 580 1.48722 Kalimantan Selatan 17 12 263 213 401 292 404 287 433 280 366 170 142 48 2.026 1.302 3.32823 Kalimantan Timur 14 21 188 155 353 236 306 210 303 152 251 98 114 46 1.529 918 2.44724 Sulawesi Utara 20 16 406 352 624 415 614 395 680 379 566 334 345 146 3.255 2.037 5.29225 Sulawesi Tengah 13 9 203 182 300 268 374 270 374 186 297 144 120 56 1.681 1.115 2.79626 Sulawesi Selatan 21 27 646 588 929 720 960 743 1.052 765 1.081 622 525 256 5.214 3.721 8.93527 Sulawesi Tenggara 11 8 301 274 465 333 381 278 417 303 413 256 198 91 2.186 1.543 3.72928 Gorontalo 11 7 158 138 173 149 187 129 225 122 154 104 75 42 983 691 1.67429 Sulawesi Barat 3 10 130 106 174 117 180 106 151 93 131 81 53 18 822 531 1.35330 Maluku 17 18 228 198 301 254 265 211 244 178 202 120 127 75 1.384 1.054 2.43831 Maluku Utara 4 2 104 82 129 88 86 49 88 59 67 28 32 8 510 316 82632 Papua Barat 6 6 92 92 105 76 50 53 60 28 32 20 8 6 353 281 63433 Papua 29 44 449 414 460 331 222 160 179 95 133 41 35 9 1.507 1.094 2.601Indonesia787 927 17.406 15.840 25.429 18.703 22.353 15.900 22.885 14.533 19.404 10.556 9.089 3.985 117.353 80.444 197.797Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki danpPerempuan

Lampiran 3.13CAKUPAN TB PARU BTA POSITIF SEMBUH, PENGOBATAN LENGKAPDAN SUCCESS RATE (SR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Semua Kasus KasusSembuhPengobatan LengkapSembuh danNo Provinsi BTA BTA PositifPengobatan Success RateJumlah % Jumlah %Lengkap(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Aceh 4,592 3,670 3,207 87.4 208 5.7 3,415 93.12 Sumatera Utara 19,673 16,078 14,365 89.3 814 5.1 15,179 94.43 Sumatera Barat 6,068 4,156 3,390 81.6 314 7.6 3,704 89.14 Riau 4,553 2,996 1,978 66.0 323 10.8 2,301 76.85 Jambi 3,459 3,149 2,815 89.4 129 4.1 2,944 93.56 Sumatera Selatan 8,046 5,705 4,929 86.4 467 8.2 5,396 94.67 Bengkulu 2,083 1,784 1,418 79.5 199 11.2 1,617 90.68 Lampung 7,241 5,139 4,547 88.5 299 5.8 4,846 94.39 Kepulauan Bangka Belitung 1,500 1,130 1,004 88.8 3 0.3 1,007 89.110 Kepulauan Riau 1,621 917 585 63.8 111 12.1 696 75.911 DKI Jakarta 24,895 7,944 5,559 70.0 1,005 12.7 6,564 82.612 Jawa Barat 61,010 32,649 28,019 85.8 2,122 6.5 30,141 92.313 Jawa Tengah 37,986 19,190 15,908 82.9 937 4.9 16,845 87.814 DI Yogyakarta 2,450 1,193 930 78.0 79 6.6 1,009 84.615 Jawa Timur 37,511 23,350 19,980 85.6 1,164 5.0 21,144 90.616 Banten 13,877 8,018 7,082 88.3 489 6.1 7,571 94.417 Bali 2,942 1,449 1,072 74.0 197 13.6 1,269 87.618 Nusa Tenggara Barat 5,122 3,151 2,439 77.4 459 14.6 2,898 92.019 Nusa Tenggara Timur 5,507 3,755 2,845 75.8 286 7.6 3,131 83.420 Kalimantan Barat 5,797 4,634 4,213 90.9 94 2.0 4,307 92.921 Kalimantan Tengah 2,094 1,323 1,014 76.6 140 10.6 1,154 87.222 Kalimantan Selatan 4,710 3,253 2,894 89.0 151 4.6 3,045 93.623 Kalimantan Timur 3,848 2,210 1,621 73.3 198 9.0 1,819 82.324 Sulawesi Utara 4,997 4,546 4,189 92.1 127 2.8 4,316 94.925 Sulawesi Tengah 2,719 2,307 2,030 88.0 136 5.9 2,166 93.926 Sulawesi Selatan 9,633 7,820 6,825 87.3 129 1.6 6,954 88.927 Sulawesi Tenggara 3,445 3,185 2,731 85.7 237 7.4 2,968 93.228 Gorontalo 1,822 1,617 1,414 87.4 141 8.7 1,555 96.229 Sulawesi Barat 1,361 1,149 986 85.8 65 5.7 1,051 91.530 Maluku 3,199 2,175 1,578 72.6 375 17.2 1,953 89.831 Maluku Utara 1,176 792 375 47.3 266 33.6 641 80.932 Papua Barat 1,487 635 268 42.2 93 14.6 361 56.933 Papua 6,437 2,297 1,225 53.3 372 16.2 1,597 69.5Indonesia302,861 183,366 153,435 83.7 12,129 6.6 165,564 90.3Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.14PERIOD PREVALENCE TB (D) DAN PERIOD PREVALENCE SUSPECT TB (G)PADA PENDUDUK > 15 TAHUN, MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2010NoProvinsi(1) (2)(3) (4)1 Aceh 0,644 2,6522 Sumatera Utara 0,539 3,0093 Sumatera Barat 0,674 4,7574 Riau 0,433 1,9885 Jambi 0,630 5,3376 Sumatera Selatan 0,351 1,7657 Bengkulu 0,827 3,8868 Lampung 0,270 1,7469 Kepulauan Bangka Belitung 0,640 3,58510 Kepulauan Riau 0,427 3,22011 DKI Jakarta 1,032 2,24012 Jawa Barat 0,937 2,74613 Jawa Tengah 0,687 2,16314 DI Yogyakarta 0,311 2,06515 Jawa Timur 0,628 1,84316 Banten 1,282 3,12717 Bali 0,306 1,33918 Nusa Tenggara Barat 0,927 2,87719 Nusa Tenggara Timur 0,577 6,51120 Kalimantan Barat 0,903 2,80221 Kalimantan Tengah 0,426 4,30522 Kalimantan Selatan 0,810 4,20123 Kalimantan Timur 0,789 2,75824 Sulawesi Utara 1,221 3,38225 Sulawesi Tengah 0,542 5,36726 Sulawesi Selatan 0,577 4,84427 Sulawesi Tenggara 0,418 2,14728 Gorontalo 1,200 6,99229 Sulawesi Barat 0,668 2,12630 Maluku 0,887 4,02231 Maluku Utara 0,546 3,01632 Papua Barat 0,637 6,72233 Papua 1,441 3,813Indonesia0,725 2,728Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2010D (%)Period PrevalenceG (%)

Lampiran 3.15JUMLAH KASUS BARU AIDS DAN KASUS KUMULATIF AIDSMENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2011NoProvinsi(1) (2)(3)(4)1 Aceh 32 902 Sumatera Utara 6 5153 Sumatera Barat 18 4284 Riau 99 7055 Jambi 22 2906 Sumatera Selatan 41 2607 Bengkulu 18 1498 Lampung 11 1929 Kepulauan Bangka Belitung 2 12210 Kepulauan Riau 30 40411 DKI Jakarta 1.122 5.11712 Jawa Barat 211 3.93913 Jawa Tengah 412 1.60214 DI Yogyakarta 31 53615 Jawa Timur 520 4.59816 Banten 8 40817 Bali 370 2.42818 Nusa Tenggara Barat 77 21919 Nusa Tenggara Timur 22 33820 Kalimantan Barat 150 1.26921 Kalimantan Tengah 37 9422 Kalimantan Selatan - 2723 Kalimantan Timur 3 1424 Sulawesi Utara 74 36125 Sulawesi Tengah - 1226 Sulawesi Selatan 129 87427 Sulawesi Tenggara 36 5828 Gorontalo 6 1329 Sulawesi Barat - -30 Maluku 3 19531 Maluku Utara - 1732 Papua Barat 71 15633 Papua 601 4.449IndonesiaSumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Jumlah KasusBaruJumlah KasusKumulatif4.162 29.879

Lampiran 3.16JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU)MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2011JumlahKasus Kumulatif AIDSPersentaseKasus Kumulatif AIDSJumlah Kasus Baru Jumlah Kasus Baru Persentase KasusJumlahNoProvinsiAIDSAIDS pada IDU Baru AIDS pada IDU Kasus Kumulatif AIDSpada IDUpada IDU(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 32 4 12,5 90 25 27,82 Sumatera Utara 6 0 0,0 515 222 43,13 Sumatera Barat 18 5 27,8 428 273 63,84 Riau 99 9 9,1 705 162 23,05 Jambi 22 14 63,6 290 169 58,36 Sumatera Selatan 41 3 7,3 260 107 41,27 Bengkulu 18 3 16,7 149 69 46,38 Lampung 11 3 27,3 192 130 67,79 Kepulauan Bangka Belitung 2 0 0,0 122 41 33,610 Kepulauan Riau 30 1 3,3 404 32 7,911 DKI Jakarta 1.122 578 51,5 5.117 3.215 62,812 Jawa Barat 211 74 35,1 3.939 2.779 70,613 Jawa Tengah 412 16 3,9 1.602 222 13,914 DI Yogyakarta 31 8 25,8 536 186 34,715 Jawa Timur 520 57 11,0 4.598 1.141 24,816 Banten 8 4 50,0 408 246 60,317 Bali 370 13 3,5 2.428 290 11,918 Nusa Tenggara Barat 77 14 18,2 219 61 27,919 Nusa Tenggara Timur 22 0 0,0 338 15 4,420 Kalimantan Barat 150 17 11,3 1.269 200 15,821 Kalimantan Tengah 37 2 5,4 94 16 17,022 Kalimantan Selatan 0 0 0,0 27 9 33,323 Kalimantan Timur 3 0 0,0 14 4 28,624 Sulawesi Utara 74 0 0,0 361 40 11,125 Sulawesi Tengah 0 0 0,0 12 6 50,026 Sulawesi Selatan 129 47 36,4 874 362 41,427 Sulawesi Tenggara 36 1 2,8 58 2 3,428 Gorontalo 6 1 16,7 0 0 0,029 Sulawesi Barat 0 0 0,0 13 3 23,130 Maluku 3 0 0,0 195 79 40,531 Maluku Utara 0 0 0,0 17 5 29,432 Papua Barat 71 0 0,0 156 5 3,233 Papua 601 0 0,0 4.449 2 0,0Indonesia4.162 874 21,0 29.879 10.118 33,9Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.17Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia BalitaNo ProvinsiPneumonia Pneumonia Berat Jumlah< 1 Tahun 1-4 Tahun < 1 Tahun 1-4 Tahun < 1 Tahun 1-4 TahunJumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Aceh 557 1.211 57 100 614 1.311 1.925 4,302 Sumatera Utara 7.408 10.670 352 388 7.760 11.058 18.818 14,553 Sumatera Barat 2.036 5.311 82 96 2.118 5.407 7.525 15,574 Riau 2.159 5.904 19 63 2.178 5.967 8.145 14,795 Jambi 242 720 32 29 274 749 1.023 3,336 Sumatera Selatan 1.364 3.660 39 63 1.403 3.723 5.126 6,897 Bengkulu 8.176 11.938 1.138 950 9.314 12.888 22.202 129,778 Lampung 358 903 13 35 371 938 1.309 1,739 Kep. Bangka Belitung 837 3.203 23 63 860 3.266 4.126 32,9110 Kepulauan Riau 1.678 3.154 50 91 1.728 3.245 4.973 29,6911 DKI Jakarta 7.440 13.364 4.980 8.788 12.420 22.152 34.572 36,3412 Jawa Barat 56.830 106.307 2.724 2.279 59.554 108.586 168.140 39,1113 Jawa Tengah 14.517 28.343 322 273 14.839 28.616 43.455 13,4514 DI Yogyakarta 18.935 44.805 988 1.333 19.923 46.138 66.061 191,3115 Jawa Timur 638 1.687 133 111 771 1.798 2.569 0,6916 Banten 23.776 47.102 2.366 2.545 26.142 49.647 75.789 71,6017 Bali 931 1.987 40 36 971 2.023 2.994 7,7118 Nusa Tenggara Barat 208 364 12 39 220 403 623 1,3919 Nusa Tenggara Timur 3.691 8.693 263 358 3.954 9.051 13.005 27,8320 Kalimantan Barat 1.851 3.523 52 176 1.903 3.699 5.602 12,7721 Kalimantan Tengah 419 792 188 15 607 807 1.414 6,4022 Kalimantan Selatan 575 922 91 123 666 1.045 1.711 4,7323 Kalimantan Timur 2.663 5.126 175 196 2.838 5.322 8.160 23,0724 Sulawesi Utara 722 1.404 43 111 765 1.515 2.280 10,0725 Sulawesi Tengah 2.326 5.610 258 190 2.584 5.800 8.384 31,9526 Sulawesi Selatan 1.398 2.977 226 454 1.624 3.431 5.055 6,3027 Sulawesi Tenggara 1.059 1.966 123 67 1.182 2.033 3.215 14,7028 Gorontalo 12.114 17.602 1.431 1.522 13.545 19.124 32.669 314,2829 Sulawesi Barat 2.227 2.827 302 159 2.529 2.986 5.515 47,6430 Maluku 115 286 0 1 115 287 402 2,6331 Maluku Utara 849 1.451 14 13 863 1.464 2.327 22,4732 Papua Barat 0 0 0 0 t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d33 Papua 0 0 0 0 t.a.d t.a.d t.a.d t.a.dIndonesia178.099 343.812 16.536 20.667 194.635 364.479 559.114 23,98Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012JUMLAH KASUS PNEUMONIA PADA BALITAMENURUT PROVINSI DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2011

Lampiran 3.18CASE FATALITY RATE PNEUMONIA PADA BALITAMENURUT PROVINSI DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2011Penderita PneumoniaJumlah Kematian Balita Karena PneumoniaCFR (%)No Provinsi < 1 Tahun 1-4 Tahun Jumlah < 1 Tahun 1-4 Tahun Jumlah < 1 Tahun 1-4 Tahun 0-4 Tahun(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Aceh 614 1.311 1.925 4 2 6 0,65 0,15 0,312 Sumatera Utara 7.760 11.058 18.818 1 55 56 0,01 0,50 0,303 Sumatera Barat 2.118 5.407 7.525 12 9 21 0,57 0,17 0,284 Riau 2.178 5.967 8.145 0 0 0 0,00 0,00 0,005 Jambi 274 749 1.023 0 0 0 0,00 0,00 0,006 Sumatera Selatan 1.403 3.723 5.126 60 4 64 4,28 0,11 1,257 Bengkulu 9.314 12.888 22.202 4 2 6 0,04 0,02 0,038 Lampung 371 938 1.309 6 8 14 1,62 0,85 1,079 Kep. Bangka Belitung 860 3.266 4.126 0 0 0 0,00 0,00 0,0010 Kepulauan Riau 1.728 3.245 4.973 12 11 23 0,69 0,34 0,4611 DKI Jakarta 12.420 22.152 34.572 3 0 3 0,02 0,00 0,0112 Jawa Barat 59.554 108.586 168.140 53 23 76 0,09 0,02 0,0513 Jawa Tengah 14.839 28.616 43.455 15 3 18 0,10 0,01 0,0414 DI Yogyakarta 19.923 46.138 66.061 0 0 0 0,00 0,00 0,0015 Jawa Timur 771 1.798 2.569 15 39 54 1,95 2,17 2,1016 Banten 26.142 49.647 75.789 60 55 115 0,23 0,11 0,1517 Bali 971 2.023 2.994 0 1 1 0,00 0,05 0,0318 Nusa Tenggara Barat 220 403 623 72 11 83 32,73 2,73 13,3219 Nusa Tenggara Timur 3.954 9.051 13.005 2 1 3 0,05 0,01 0,0220 Kalimantan Barat 1.903 3.699 5.602 0 0 0 0,00 0,00 0,0021 Kalimantan Tengah 607 807 1.414 3 1 4 0,49 0,12 0,2822 Kalimantan Selatan 666 1.045 1.711 5 1 6 0,75 0,10 0,3523 Kalimantan Timur 2.838 5.322 8.160 1 0 1 0,04 0,00 0,0124 Sulawesi Utara 765 1.515 2.280 2 0 2 0,26 0,00 0,0925 Sulawesi Tengah 2.584 5.800 8.384 11 15 26 0,43 0,26 0,3126 Sulawesi Selatan 1.624 3.431 5.055 5 4 9 0,31 0,12 0,1827 Sulawesi Tenggara 1.182 2.033 3.215 3 1 4 0,25 0,05 0,1228 Gorontalo 13.545 19.124 32.669 0 1 1 0,00 0,01 0,0029 Sulawesi Barat 2.529 2.986 5.515 0 0 0 0,00 0,00 0,0030 Maluku 115 287 402 4 1 5 3,48 0,35 1,2431 Maluku Utara 863 1.464 2.327 5 3 8 0,58 0,20 0,3432 Papua Barat t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d33 Papua t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.dIndonesia194.635 364.479 559.114 358 251 609 0,18 0,07 0,11Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.19KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DIAREMENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 201120082009 20102011No Provinsi P M CFR (%) P M CFR (%) P M CFR (%) P M CFR (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 Aceh 178 0 0,00 45 3 6,67 121 3 2,48 40 2 5,002 Sumatera Utara 636 12 1,89 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,003 Sumatera Barat 0 0 0,00 0 0 0,00 51 0 0,00 0 0 0,004 Riau 0 0 0,00 86 0 0,00 116 1 0,86 163 2 1,235 Jambi 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,006 Sumatera Selatan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,007 Bengkulu 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,008 Lampung 0 0 0,00 11 2 18,18 0 0 0 33 0 0,009 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,0010 Kepulauan Riau 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 1.426 2 0,1411 DKI Jakarta 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,0012 Jawa Barat 380 2 0,53 1.425 14 0,98 1.068 5 0,47 229 1 0,4413 Jawa Tengah 216 1 0,46 95 6 6,32 35 1 2,86 153 0 0,0014 DI Yogyakarta 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,0015 Jawa Timur 362 9 2,49 0 0 0,00 1.181 12 1,02 32 0 0,0016 Banten 0 0 0,00 351 10 2,85 385 3 0,78 268 1 0,3717 Bali 1.047 4 0,38 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,0018 Nusa Tenggara Barat 814 1 0,12 1.147 3 0,26 0 0 0 0 0 0,0019 Nusa Tenggara Timur 217 3 1,38 416 17 4,09 0 0 0 50 0 0,0020 Kalimantan Barat 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,0021 Kalimantan Tengah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 179 0 0,0022 Kalimantan Selatan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,0023 Kalimantan Timur 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,0024 Sulawesi Utara 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 121 0 0,0025 Sulawesi Tengah 106 2 1,89 437 21 4,81 817 30 3,67 57 2 3,5126 Sulawesi Selatan 41 1 2,44 37 1 2,70 169 4 2,37 - - -27 Sulawesi Tenggara 229 5 2,18 0 0 0,00 0 0 0 36 1 2,7828 Gorontalo 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 13 1 7,6929 Sulawesi Barat 2.023 23 1,14 423 10 2,36 0 0 0 203 0 0,0030 Maluku 130 18 13,85 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,0031 Maluku Utara 169 14 8,28 205 3 1,46 0 0 0 0 0 0,0032 Papua Barat 1.585 144 9,09 473 7 1,48 37 8 21,62 0 0 0,0033 Papua 0 0 0,00 605 3 0,50 224 6 2,68 0 0 0,00Indonesia8.133 239 2,94 5.756 100 1,74 4.204 73 1,74 3.003 12 0,40Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Ket .: P = Penderita, M = Meninggal,CFR = Case Fatality Rate

Lampiran 3.20NoProvinsiPENEMUAN KASUS DIARE DITANGANIMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Perkiraan Diare diFasilitas KesehatanDiare Ditangani% Diare Ditangani(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 169.464 49.517 29,22 Sumatera Utara 549.038 147.793 26,93 Sumatera Barat 187.6174 Riau 258.533 24.495 9,55 Jambi 121.771 63.803 52,46 Sumatera Selatan 340.5797 Bengkulu 80.885 25.482 31,58 Lampung 326.729 43.959 13,59 Kep. Bangka Belitung 43.54510 Kepulauan Riau 60.670 30.556 50,411 DKI Jakarta 370.80812 Jawa Barat 1.777.546 1.035.839 58,313 Jawa Tengah 1.337.427 225.332 16,814 DI Yogyakarta 141.906 33.240 23,415 Jawa Timur 1.495.51816 Banten 449.959 94.541 21,017 Bali 149.44818 Nusa Tenggara Barat 195.96919 Nusa Tenggara Timur 183.812 62.887 34,220 Kalimantan Barat 199.11321 Kalimantan Tengah 102.845 23.499 22,822 Kalimantan Selatan 146.13923 Kalimantan Timur 134.356 72.078 53,624 Sulawesi Utara 94.616 20.234 21,425 Sulawesi Tengah 110.49326 Sulawesi Selatan 324.961 229.149 70,527 Sulawesi Tenggara 99.495 48.669 48,928 Gorontalo 37.50829 Sulawesi Barat 47.533 46.053 96,930 Maluku 48.206 031 Maluku Utara 34.323 24.298 70,832 Papua Barat 28.89833 PapuaIndonesia89.4549.739.163 2.301.424 35,5Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.21Case DetectionPendudukKlasifikasiJenis KelaminRateNoProvinsiLaki-laki +Laki-laki PerempuanPB MB PB + MB Laki-laki Perempuan Laki-laki + per 100.000PerempuanPerempuan Penduduk(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 2.277.892 2.275.323 4.553.215 151 441 592 297 295 592 13,002 Sumatera Utara 6.550.849 6.567.478 13.118.327 21 149 170 106 64 170 1,303 Sumatera Barat 2.434.870 2.474.488 4.909.358 17 58 75 51 24 75 1,534 Riau 2.953.322 2.780.399 5.733.721 22 107 129 75 54 129 2,255 Jambi 1.620.275 1.549.538 3.169.813 16 82 98 53 45 98 3,096 Sumatera Selatan 3.860.359 3.724.004 7.584.363 48 248 296 176 120 296 3,907 Bengkulu 890.868 852.411 1.743.279 6 16 22 14 8 22 1,268 Lampung 3.962.684 3.736.144 7.698.828 14 129 143 101 42 143 1,869 Kep. Bangka Belitung 654.217 606.848 1.261.065 7 27 34 19 15 34 2,7010 Kepulauan Riau 903.874 857.511 1.761.385 7 10 17 10 7 17 0,9711 DKI Jakarta 4.936.618 4.801.679 9.738.297 82 461 543 377 166 543 5,5812 Jawa Barat 22.311.424 21.537.996 43.849.420 275 1.910 2.185 1.360 825 2.185 4,9813 Jawa Tengah 16.141.941 16.343.985 32.485.926 394 1.881 2.275 1.432 843 2.275 7,0014 DI Yogyakarta 1.725.318 1.766.353 3.491.671 10 69 79 50 29 79 2,2615 Jawa Timur 18.634.165 19.108.191 37.742.356 759 4.525 5.284 3.142 2.142 5.284 14,0016 Banten 5.587.025 5.335.152 10.922.177 59 441 500 289 211 500 4,5817 Bali 2.002.011 1.970.374 3.972.385 30 84 114 77 37 114 2,8718 Nusa Tenggara Barat 2.207.584 2.342.962 4.550.546 124 246 370 200 170 370 8,1319 Nusa Tenggara Timur 2.372.950 2.405.398 4.778.348 72 210 282 131 151 282 5,9020 Kalimantan Barat 2.265.710 2.168.018 4.433.728 10 42 52 30 22 52 1,1721 Kalimantan Tengah 1.173.311 1.077.228 2.250.539 6 55 61 45 16 61 2,7122 Kalimantan Selatan 1.871.312 1.825.591 3.696.903 15 170 185 128 57 185 5,0023 Kalimantan Timur 1.941.526 1.745.114 3.686.640 26 157 183 132 51 183 4,9624 Sulawesi Utara 1.173.666 1.124.823 2.298.489 49 345 394 242 152 394 17,1425 Sulawesi Tengah 1.375.999 1.309.025 2.685.024 69 251 320 204 116 320 11,9226 Sulawesi Selatan 3.967.840 4.156.805 8.124.645 210 1.128 1.338 811 527 1.338 16,4727 Sulawesi Tenggara 1.144.091 1.133.773 2.277.864 50 272 322 186 136 322 14,1428 Gorontalo 532.952 530.179 1.063.131 10 177 187 118 69 187 17,5929 Sulawesi Barat 596.321 592.776 1.189.097 38 121 159 110 49 159 13,3730 Maluku 796.299 779.343 1.575.642 148 523 671 371 300 671 42,5931 Maluku Utara 543.756 519.431 1.063.187 188 409 597 336 261 597 56,1532 Papua Barat 416.629 371.604 788.233 375 456 831 510 321 831 105,4333 Papua 1.585.756 1.398.824 2.984.580 616 899 1.515 872 643 1.515 50,76IndonesiaSumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012JUMLAH KASUS BARU KUSTA DAN CASE DETECTION RATE (CDR) PER 100.000 PENDUDUKMENURUT PROVINSI TAHUN 2011121.413.414 119.768.768 241.182.182 3.924 16.099 20.023 12.055 7.968 20.023 8,30

Lampiran 3.22PROPORSI KECACATAN KUSTA TINGKAT 2 DAN KASUS KUSTA PADA ANAK 0-14 TAHUNMENURUT PROVINSI TAHUN 2011JumlahCacat Tingkat 20 - 14 TahunNo Provinsi Penderita Baru Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 592 74 12,50 60 10,142 Sumatera Utara 170 17 10,00 23 13,533 Sumatera Barat 75 4 5,33 2 2,674 Riau 129 6 4,65 18 13,955 Jambi 98 3 3,06 6 6,126 Sumatera Selatan 296 101 34,12 29 9,807 Bengkulu 22 4 18,18 1 4,558 Lampung 143 25 17,48 4 2,809 Kepulauan Bangka Belitung 34 1 2,94 1 2,9410 Kepulauan Riau 17 0,00 2 11,7611 DKI Jakarta 543 15 2,76 26 4,7912 Jawa Barat 2.185 267 12,22 159 7,2813 Jawa Tengah 2.275 296 13,01 225 9,8914 DI Yogyakarta 79 22 27,85 32 40,5115 Jawa Timur 5.284 697 13,19 574 10,8616 Banten 500 75 15,00 72 14,4017 Bali 114 4 3,51 5 4,3918 Nusa Tenggara Barat 370 21 5,68 92 24,8619 Nusa Tenggara Timur 282 9 3,19 27 9,5720 Kalimantan Barat 52 1 1,92 8 15,3821 Kalimantan Tengah 61 6 9,84 2 3,2822 Kalimantan Selatan 185 27 14,59 11 5,9523 Kalimantan Timur 183 4 2,19 2 1,0924 Sulawesi Utara 394 21 5,33 46 11,6825 Sulawesi Tengah 320 8 2,50 46 14,3826 Sulawesi Selatan 1.338 162 12,11 83 6,2027 Sulawesi Tenggara 322 13 4,04 23 7,1428 Gorontalo 187 23 12,30 16 8,5629 Sulawesi Barat 159 6 3,77 34 21,3830 Maluku 671 32 4,77 86 12,8231 Maluku Utara 597 23 3,85 94 15,7532 Papua Barat 831 3 0,36 198 23,8333 Papua 1.515 12 0,79 311 20,53Indonesia20.023 1.982 9,90 2.318 11,58Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.23NoProvinsi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)1 Aceh 3 1 33,3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 3 0 02 Sumatera Utara 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Sumatera Barat 7 2 28,6 0 6 0 0 1 0 0 1 6 0 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 6 1 04 Riau 7 4 57,1 1 0 3 2 1 1 0 6 0 1 1 5 0 2 5 0 0 6 1 0 0 7 0 05 Jambi 1 1 100,0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 06 Sumatera Selatan 2 2 100,0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 17 Bengkulu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Lampung 7 6 85,7 1 2 2 1 1 3 1 1 2 0 1 5 1 3 1 0 3 5 0 1 1 5 0 29 Kep. Bangka Belitung 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Kepulauan Riau 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Jawa Barat 2 0 0,0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 013 Jawa Tengah 3 2 66,7 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 114 DI Yogyakarta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Jawa Timur 22 13 59,1 0 13 2 7 0 1 4 17 0 0 7 14 1 6 5 11 0 13 6 3 0 22 0 016 Banten 38 23 60,5 1 28 0 9 0 8 8 21 1 1 4 33 0 7 31 0 0 27 5 4 2 35 3 017 Bali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Barat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Kalimantan Barat 13 9 69,2 1 7 0 5 0 1 0 11 1 0 3 10 0 3 9 0 1 7 5 0 1 9 2 221 Kalimantan Tengah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023 Kalimantan Timur 2 2 100,0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 124 Sulawesi Utara 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 3 1 33,3 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0 3 0 026 Sulawesi Selatan 3 3 100,0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 2 1 0 0 3 0 027 Sulawesi Tenggara 1 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 028 Gorontalo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Papua Barat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Papua 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Indonesia114 69 60,5 6 65 11 26 6 19 16 67 12 5 24 77 8 28 57 17 12 73 21 11 9 99 8 7Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Update: 28 Februari 2012TotalMeninggalCase Fatality Rate (%)DokterBidan/PerawatJUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKOMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Faktor RisikoPemeriksaan Kehamilan Status Imunisasi Penolong PersalinanTradisionalTanpa pemeriksaanTidak DiketahuiTT2+TT1Tidak DiimunisasiTidak DiketahuiDokterBidan/PerawatTradisionalTidak DiketahuiAlkohol/IodiumPerawatan Tali PusatTradisionalLain-lainTidak DiketahuiGuntingPemotongan Tali PusatBambuLain-lainTidak DiketahuiYaDirawat di RSTidakTidak Diketahui

Lampiran 3.24JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN INCIDENCE RATE (IR) CAMPAKMENURUT PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Jumlah PendudukKasusLaporan RutinMeninggalIR (per 100.000 Penduduk)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 4.486.570 704 0 15,692 Sumatera Utara 12.985.075 156 0 1,203 Sumatera Barat 4.845.998 484 0 9,994 Riau 5.543.031 331 0 5,975 Jambi 3.088.618 270 0 8,746 Sumatera Selatan 7.446.401 479 0 6,437 Bengkulu 1.713.393 123 0 7,188 Lampung 7.596.115 716 0 9,439 Kepulauan Bangka Belitung 1.223.048 157 0 12,8410 Kepulauan Riau 1.685.698 926 0 54,9311 DKI Jakarta 9.588.198 4.192 0 43,7212 Jawa Barat 43.021.826 4.276 0 9,9413 Jawa Tengah 32.380.687 1.839 0 5,6814 DI Yogyakarta 3.452.390 1.282 0 37,1315 Jawa Timur 37.476.011 1.221 0 3,2616 Banten 10.644.030 1.903 5 17,8817 Bali 3.891.428 124 0 3,1918 Nusa Tenggara Barat 4.496.855 30 0 0,6719 Nusa Tenggara Timur 4.679.316 276 0 5,9020 Kalimantan Barat 4.393.239 222 0 5,0521 Kalimantan Tengah 2.202.599 223 0 10,1222 Kalimantan Selatan 3.626.119 115 0 3,1723 Kalimantan Timur 3.550.586 131 0 3,6924 Sulawesi Utara 2.265.937 211 0 9,3125 Sulawesi Tengah 2.633.420 547 4 20,7726 Sulawesi Selatan 8.032.551 603 0 7,5127 Sulawesi Tenggara 2.230.569 104 0 4,6628 Gorontalo 1.038.585 85 0 8,1829 Sulawesi Barat 1.158.336 3 0 0,2630 Maluku 1.531.402 0 0 0,0031 Maluku Utara 1.035.478 64 0 6,1832 Papua Barat 760.855 14 0 1,8433 Papua 2.851.999 82 0 2,88Indonesia237.556.363 21.893 9 9,22Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Update: 28 Februari 2012

Lampiran 3.25JUMLAH KASUS CAMPAK PER BULANMENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Aceh 72 76 103 99 57 61 44 36 38 52 38 28 7042 Sumatera Utara 5 9 22 6 20 15 13 21 17 13 10 5 1563 Sumatera Barat 22 56 44 51 50 42 43 23 38 44 42 29 4844 Riau 43 37 12 36 66 33 24 17 32 0 31 0 3315 Jambi 25 24 24 30 39 37 19 28 16 18 10 0 2706 Sumatera Selatan 36 46 45 40 30 32 31 16 66 46 60 31 4797 Bengkulu 9 11 1 4 9 5 18 19 12 20 15 0 1238 Lampung 70 57 110 83 84 53 38 32 33 54 59 43 7169 Kepulauan Bangka Belitung 5 8 31 20 38 5 11 11 9 5 8 6 15710 Kepulauan Riau 137 134 74 99 123 90 83 36 27 44 48 31 92611 DKI Jakarta 324 249 297 673 467 589 577 309 150 170 0 387 4.19212 Jawa Barat 819 412 579 696 506 458 391 122 171 77 45 0 4.27613 Jawa Tengah 145 139 172 179 182 139 142 179 225 214 7 116 1.83914 DI Yogyakarta 75 77 84 62 60 57 91 105 124 236 165 146 1.28215 Jawa Timur 162 151 146 169 173 121 62 96 52 18 0 71 1.22116 Banten 156 129 122 181 176 174 142 129 127 195 220 152 1.90317 Bali 4 20 4 13 18 19 10 19 17 0 0 0 12418 Nusa Tenggara Barat 2 2 5 3 2 6 7 3 0 0 0 0 3019 Nusa Tenggara Timur 33 0 53 35 65 51 16 5 15 3 0 0 27620 Kalimantan Barat 12 5 12 16 20 15 32 27 12 33 18 20 22221 Kalimantan Tengah 19 21 14 5 20 25 25 20 42 23 7 2 22322 Kalimantan Selatan 8 8 2 12 18 9 8 3 8 24 5 10 11523 Kalimantan Timur 17 2 69 13 5 12 6 7 0 0 0 0 13124 Sulawesi Utara 16 27 33 39 28 18 8 9 10 5 12 6 21125 Sulawesi Tengah 14 83 26 132 46 63 45 42 18 30 36 12 54726 Sulawesi Selatan 44 45 57 79 45 71 86 96 35 45 0 0 60327 Sulawesi Tenggara 10 8 5 11 6 0 8 4 3 9 18 22 10428 Gorontalo 14 6 8 12 4 5 11 0 3 12 3 7 8529 Sulawesi Barat 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 330 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 9 10 13 12 8 0 7 5 0 0 0 0 6432 Papua Barat 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Papua 9 4 15 6 18 17 5 8 0 0 0 0 82IndonesiaSumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Update: 28 Februari 2012JanFebMarAprMeiJumlah Kasus per BulanJun Jul AgsSep Okt Nov2.319 1.864 2.187 2.816 2.383 2.223 2.003 1.427 1.300 1.390 857 1.124 21.893DesTotal

Lampiran 3.26JUMLAH KASUS CAMPAK DAN KASUS CAMPAK YANG DIVAKSINASIMENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2011Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)ProporsiNoProvinsi 14 Tahun Total DivaksinasiTotal Kasus Divaksinasi terhadapTotal Divaksinasi Total Divaksinasi Total Divaksinasi Total Divaksinasi Total DivaksinasiKasus(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Aceh 87 4 149 28 210 36 132 18 126 7 704 93 13,212 Sumatera Utara 22 4 50 26 62 32 10 6 12 5 156 73 46,793 Sumatera Barat 29 10 90 38 183 79 96 45 86 37 484 209 43,184 Riau 38 7 96 49 103 55 43 15 51 21 331 147 44,415 Jambi 36 6 71 34 66 45 44 25 51 8 270 118 43,706 Sumatera Selatan 33 3 141 43 166 58 72 30 67 15 479 149 31,117 Bengkulu 7 1 16 13 35 27 46 31 19 10 123 82 66,678 Lampung 50 10 134 78 256 159 150 88 126 42 716 377 52,659 Kepulauan Bangka Belitung 23 2 70 12 47 21 10 12 7 3 157 50 31,8510 Kepulauan Riau 80 35 237 211 282 251 117 95 210 144 926 736 79,4811 DKI Jakarta 583 - 1.504 - 1.043 - 363 14 699 - 4.192 14 0,3312 Jawa Barat - - 695 351 2.527 759 598 151 456 53 4.276 1.314 30,7313 Jawa Tengah 149 35 479 244 659 365 330 180 222 55 1.839 879 47,8014 DI Yogyakarta 57 6 164 58 360 144 211 81 490 83 1.282 372 29,0215 Jawa Timur 118 59 332 155 411 232 147 79 213 83 1.221 608 49,8016 Banten 247 29 567 149 640 212 215 50 234 31 1.903 471 24,7517 Bali 2 - 19 6 48 41 32 25 23 11 124 83 66,9418 Nusa Tenggara Barat 2 2 5 4 11 10 10 9 2 - 30 25 83,3319 Nusa Tenggara Timur 38 11 104 38 105 42 20 4 9 1 276 96 34,7820 Kalimantan Barat 11 6 53 22 58 18 20 6 80 5 222 57 25,6821 Kalimantan Tengah 40 40 55 55 55 55 28 28 45 45 223 223 100,0022 Kalimantan Selatan 5 1 26 14 33 14 28 11 23 4 115 44 38,2623 Kalimantan Timur 12 1 34 14 42 9 26 7 17 - 131 31 23,6624 Sulawesi Utara 16 2 66 10 74 5 23 4 32 - 211 21 9,9525 Sulawesi Tengah 46 4 184 17 171 9 112 - 34 - 547 30 5,4826 Sulawesi Selatan 47 16 169 79 168 76 96 37 123 31 603 239 39,6427 Sulawesi Tenggara 8 2 32 19 25 19 18 12 21 3 104 55 52,8828 Gorontalo 8 5 24 9 23 9 10 1 20 4 85 28 32,9429 Sulawesi Barat - - 1 - 1 1 1 1 - - 3 2 66,6730 Maluku - - - - - - - - - - - -31 Maluku Utara 10 9 24 22 18 10 9 5 3 2 64 48 75,0032 Papua Barat - - 5 5 5 3 4 1 - - 14 9 64,2933 Papua 12 5 41 16 14 10 7 4 8 5 82 40 48,78IndonesiaSumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Update: 28 Februari 20121.816 315 5.637 1.819 7.901 2.806 3.028 1.075 3.509 708 21.893 6.723 325,64

Lampiran 3.27FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB CAMPAKMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Laporan KLBNo Provinsi Total KLBFrekuensi KLB denganSpesimen > 5Frekuensi KLB denganInvestigasi PenuhFrekuensi KLB denganLaporan ke PusatTotal KasusMeninggal(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 8 6 6 8 57 02 Sumatera Utara 2 2 2 2 69 03 Sumatera Barat 8 5 6 8 154 04 Riau 0 0 0 0 0 05 Jambi 13 13 13 13 149 06 Sumatera Selatan 9 7 7 9 271 07 Bengkulu 8 6 6 8 92 08 Lampung 21 14 14 14 219 09 Kepulauan Bangka Belitung 5 5 2 2 41 010 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 7 4 1 1 31 012 Jawa Barat 58 50 4 4 508 013 Jawa Tengah 37 30 0 0 191 014 DI Yogyakarta 9 8 8 9 200 015 Jawa Timur 14 8 0 0 65 016 Banten 22 15 15 22 235 017 Bali 3 3 1 1 20 018 Nusa Tenggara Barat 7 7 0 0 35 019 Nusa Tenggara Timur 9 8 2 2 173 020 Kalimantan Barat 7 7 6 6 27 021 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 13 9 4 5 222 023 Kalimantan Timur 1 0 0 0 3 024 Sulawesi Utara 18 14 14 18 212 425 Sulawesi Tengah 20 19 18 20 483 626 Sulawesi Selatan 9 8 8 9 127 027 Sulawesi Tenggara 8 7 7 8 186 028 Gorontalo 4 2 2 4 20 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 2 2 2 2 25 032 Papua Barat 3 3 3 3 19 033 Papua 3 1 0 0 12 0Indonesia328 263 151 178 3.846 10Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Update: 28 Februari 2012

Lampiran 3.28NoProvinsiFrekuensi Kasus Frekuensi Kasus Frekuensi Kasus Frekuensi Kasus Frekuensi Kasus Frekuensi Kasus(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Aceh 39 1 6 7 51 0 0 0 0 0 0 0 02 Sumatera Utara 11 2 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Sumatera Barat 39 3 52 3 23 1 70 0 0 1 9 0 04 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Jambi 72 6 91 4 39 0 0 3 19 0 0 0 06 Sumatera Selatan 44 6 257 0 0 1 6 0 0 2 8 0 07 Bengkulu 41 4 50 0 0 1 9 1 12 2 21 0 08 Lampung 108 13 130 6 64 1 14 0 0 0 0 1 119 Kep. Bangka Belitung 29 4 36 0 0 1 5 0 0 0 0 0 010 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 31 6 26 1 5 0 0 0 0 0 0 0 012 Jawa Barat 315 41 263 5 29 6 182 4 22 2 12 0 013 Jawa Tengah 191 15 81 20 97 2 13 0 0 0 0 0 014 DI Yogyakarta 46 2 135 5 51 2 14 0 0 0 0 0 015 Jawa Timur 60 12 55 1 5 0 0 0 0 1 5 0 016 Banten 99 13 123 8 95 0 0 1 17 0 0 0 017 Bali 16 2 14 1 6 0 0 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Barat 35 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 44 8 59 0 0 0 0 1 5 0 0 0 020 Kalimantan Barat 35 3 17 0 0 1 5 1 5 2 0 0 021 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 59 9 139 1 6 0 0 0 0 3 77 0 023 Kalimantan Timur 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 024 Sulawesi Utara 85 17 207 0 0 1 5 0 0 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 99 18 473 0 0 2 10 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 44 6 86 2 16 0 0 1 25 0 0 0 027 Sulawesi Tenggara 43 4 92 0 0 0 0 4 94 0 0 0 028 Gorontalo 18 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 10 1 15 0 0 1 10 0 0 0 0 0 032 Papua Barat 16 2 13 0 0 1 6 0 0 0 0 0 033 Papua 12 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0IndonesiaSumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Update: 28 Februari 2012Total Darah(Serum) SampelCampakKLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUMMENURUT PROVINSI TAHUN 2011RubellaKonfirmasi LaboratoriumGabungan(Campak dan Rubella)Tanpa Spesimen1.644 212 2.554 65 490 21 349 16 199 13 132 1 11NegatifPending Lab.

Lampiran 3.29JUMLAH KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMURMENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiDivaksinasi Kasus Divaksinasi Kasus Divaksinasi Kasus Divaksinasi Kasus Divaksinasi Kasus(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,002 Sumatera Utara 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00 0 0,003 Sumatera Barat 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00 0 0,004 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,005 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,006 Sumatera Selatan 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0,00 0 0,007 Bengkulu 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00 1 100,008 Lampung 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00 0 0,009 Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0,00 0 0,0010 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0011 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,00 1 100,0012 Jawa Barat 2 1 13 0 19 3 9 2 2 0 45 6 13,33 6 13,3313 Jawa Tengah 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 4 0 0,00 0 0,0014 DI Yogyakarta 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0,00 0 0,0015 Jawa Timur 17 9 177 139 245 165 104 43 120 19 663 375 56,56 20 3,0216 Banten 1 1 3 0 6 1 2 2 0 0 12 0 0,00 7 58,3317 Bali 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0,00 1 100,0018 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0020 Kalimantan Barat 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 6 0 0,00 1 16,6721 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0022 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,00 0 0,0023 Kalimantan Timur 0 0 19 16 19 15 7 5 7 3 52 0 0,00 0 0,0024 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0025 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0026 Sulawesi Selatan 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 6 0 0,00 0 0,0027 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 4 0 0,00 1 25,0028 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0030 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0031 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0032 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0033 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00IndonesiaSumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Bulan) 14 BulanProporsiDivaksinasiTerhadap TotalKasus1-3 BulanTotal TotalTotalCaseKasus DivaksinasiMeninggal22 12 224 164 299 190 130 55 131 22 806 443 54,96 38 4,71FatalityRate (%)

Lampiran 3.30JUMLAH KASUS DIFTERI PER BULANMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Jumlah Kasus per BulanNoProvinsiJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgsSep Okt Nov DesTotal(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 23 Sumatera Barat 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 27 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 Lampung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kepulauan Bangka Belitung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 310 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 Jawa Barat 4 4 1 1 6 0 3 3 0 5 15 3 4513 Jawa Tengah 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 414 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 115 Jawa Timur 20 31 36 37 54 47 36 50 25 105 121 101 66316 Banten 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 3 1217 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 118 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Kalimantan Barat 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 621 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 123 Kalimantan Timur 4 1 9 11 9 5 3 1 3 2 4 0 5224 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 627 Sulawesi Tenggara 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 428 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0IndonesiaSumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 201232 39 48 57 69 55 45 55 32 118 147 109 806

Lampiran 3.31JUMLAH KASUS NON POLIO AFP DAN NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUNMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Jumlah PendudukNon Polio AFP RateNoProvinsiJumlah Kasus Non Polio AFP per 100.000 PendudukBerusia < 15 Tahun< 15 Tahun(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 1.343.800 38 2,922 Sumatera Utara 4.181.702 99 2,363 Sumatera Barat 1.453.929 40 2,674 Riau 1.720.701 71 4,185 Jambi 839.730 26 3,256 Sumatera Selatan 2.172.002 65 2,957 Bengkulu 492.198 11 2,208 Lampung 2.148.803 44 2,109 Kepulauan Bangka Belitung 296.400 14 4,6710 Kepulauan Riau 498.603 12 2,4011 DKI Jakarta 2.173.639 55 2,5012 Jawa Barat 11.526.497 294 2,5613 Jawa Tengah 8.199.400 215 2,6214 DI Yogyakarta 635.000 21 3,5015 Jawa Timur 7.827.640 209 2,6816 Banten 2.982.400 75 2,5017 Bali 771.001 25 3,1318 Nusa Tenggara Barat 1.401.203 42 3,0019 Nusa Tenggara Timur 1.532.201 80 5,3320 Kalimantan Barat 1.339.698 30 2,3121 Kalimantan Tengah 617.602 12 2,0022 Kalimantan Selatan 960.099 24 2,4023 Kalimantan Timur 916.302 26 2,8924 Sulawesi Utara 531.451 25 5,0025 Sulawesi Tengah 733.701 26 3,7126 Sulawesi Selatan 2.276.700 60 2,6127 Sulawesi Tenggara 717.498 21 3,0028 Gorontalo 280.118 19 6,3329 Sulawesi Barat 300.343 7 2,3330 Maluku 430.900 10 2,5031 Maluku Utara 318.301 6 2,0032 Papua Barat 222.502 6 3,0033 Papua 660.201 12 1,71IndonesiaSumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Keterangan: Update 13 April 201262.502.265 1.720 2,76Usia

Lampiran 3.32JUMLAH KASUS, MENINGGAL DANCASE FATALITY RATE (%) FLU BURUNGMENURUT PROVINSI TAHUN 2005 - 20112005 - 2009 2010 2011Total Kumulatif (2005-2011)No Provinsi K M CFR K M CFR K M CFR K M CFR(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 Aceh 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,02 Sumatera Utara 8 7 87,5 0 0 0,0 0 0 0,0 8 7 87,53 Sumatera Barat 4 1 25,0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 1 25,04 Riau 8 6 75,0 1 1 100,0 0 0 0,0 9 7 77,85 Jambi 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,06 Sumatera Selatan 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,07 Bengkulu 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,08 Lampung 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 0 0,09 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,010 Kepulauan Riau 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,011 DKI Jakarta 44 37 84,1 3 3 100,0 4 3 75,0 51 43 84,312 Jawa Barat 40 34 85,0 2 1 50,0 4 3 75,0 46 38 82,613 Jawa Tengah 12 11 91,7 1 1 100,0 0 0 0,0 13 12 92,314 DI Yogyakarta 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 100,0 2 2 100,015 Jawa Timur 8 6 75,0 1 0 0,0 0 0 0,0 9 6 66,716 Banten 30 27 90,0 1 1 100,0 0 0 0,0 31 28 90,317 Bali 2 2 100,0 0 0 0,0 3 3 100,0 5 5 100,018 Nusa Tenggara Barat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,020 Kalimantan Barat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,021 Kalimantan Tengah 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,022 Kalimantan Selatan 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,023 Kalimantan Timur 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,024 Sulawesi Utara 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,025 Sulawesi Tengah 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,026 Sulawesi Selatan 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,027 Sulawesi Tenggara 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,028 Gorontalo 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,029 Sulawesi Barat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,030 Maluku 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,031 Maluku Utara 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,032 Papua Barat 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,033 Papua 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0Indonesia162 134 82,7 9 7 77,8 12 10 83,3 183 151 82,5Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Keterangan: K= Kasus M= Meninggal CFR = Case Fatality Rate

Lampiran 3.33No Provinsi PopulasiBerisikoJUMLAH KASUS DAN ANGKA KESAKITAN MALARIA PER 1.000 PENDUDUK BERISIKOMENURUT PROVINSI TAHUN 2011KlinisPemeriksaanMikroskopikSediaan Darah DiperiksaRapid DiagnosticTestTotalPositifAnnual ParasiteIncidence (API)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Aceh 4.486.570 39.818 21.176 19.457 40.633 1.973 0,42 Sumatera Utara 13.919.359 76.525 33.906 22.368 56.274 6.356 0,53 Sumatera Barat 4.534.067 3.833 2.861 757 3.618 743 0,24 Riau 5.025.353 5.134 3.341 699 4.040 1.873 0,45 Jambi 3.139.067 44.641 26.763 10.115 36.878 5.028 1,66 Sumatera Selatan 7.446.401 15.312 8.028 6.463 14.491 1.430 0,27 Bengkulu 1.751.914 44.368 23.014 16.059 39.073 5.295 3,08 Lampung 7.596.115 25.065 15.906 8.989 24.895 3.523 0,59 Kep. Bangka Belitung 1.171.076 31.715 29.693 1.783 31.476 2.667 2,310 Kepulauan Riau 1.685.698 8.791 5.638 2.871 8.509 2.331 1,411 DKI Jakarta 19.587 0 0 0 0 0 0,012 Jawa Barat 1.092.677 35.280 34.835 118 34.953 517 0,513 Jawa Tengah 32.626.390 10.655 10.448 131 10.579 196 0,014 DI Yogyakarta 3.565.783 - 0 0 0 14 0,015 Jawa Timur 6.814.535 1.810 1.810 0 1.810 45 0,016 Banten 3.473.302 1.303 813 121 934 88 0,017 Bali 1.627.661 1.587 0 2.587 2.587 7 0,018 Nusa Tenggara Barat 4.535.776 44.937 39.308 5.306 44.614 2.352 0,519 Nusa Tenggara Timur 4.708.982 233.717 244.731 26.804 271.535 69.465 14,820 Kalimantan Barat 4.513.980 98.240 48.840 20.850 69.690 8.613 1,921 Kalimantan Tengah 2.165.792 35.115 17.195 9.312 26.507 6.661 3,122 Kalimantan Selatan 3.460.145 22.086 15.419 6.567 21.986 7.914 2,323 Kalimantan Timur 3.345.487 16.321 9.079 5.777 14.856 3.744 1,124 Sulawesi Utara 2.452.635 30.477 19.017 9.303 28.320 6.175 2,525 Sulawesi Tengah 2.611.211 65.373 30.780 18.031 48.811 8.037 3,126 Sulawesi Selatan 8.328.957 23.810 17.614 3.475 21.089 3.140 0,427 Sulawesi Tenggara 2.304.324 26.139 16.211 7.028 23.239 3.136 1,428 Gorontalo 1.074.101 18.568 8.998 8.388 17.386 2.045 1,929 Sulawesi Barat 1.176.149 21.183 9.532 7.988 17.520 2.247 1,930 Maluku 1.676.914 8.718 7.101 0 7.101 6.663 4,031 Maluku Utara 1.035.585 13.578 6.288 4.680 10.968 2.450 2,432 Papua Barat 760.422 88.417 68.939 10.412 79.351 25.287 33,333 Papua 2.851.999 228.935 184.806 14.270 199.076 66.577 23,3Indonesia146.978.014 1.321.451 962.090 250.709 1.212.799 256.592 1,7Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.34ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIAMENURUT PROVINSI TAHUN 2007-2011APINoProvinsi2007 2008 2009 20102011(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 0,94 0,25 0,48 0,54 0,442 Sumatera Utara NA 0,28 0,25 0,61 0,463 Sumatera Barat 0,03 0,57 0,41 0,11 0,164 Riau NA 0,23 0,47 0,24 0,375 Jambi 1,21 2,12 1,89 1,64 1,606 Sumatera Selatan 0,08 0,54 0,45 0,45 0,197 Bengkulu 1,52 4,70 4,36 4,26 3,028 Lampung 0,33 0,33 0,78 0,32 0,469 Kepulauan Bangka Belitung 15,89 8,09 7,87 5,06 2,2810 Kepulauan Riau 1,06 1,34 1,12 0,86 1,3811 DKI Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 Jawa Barat 0,37 0,58 0,36 0,43 0,4713 Jawa Tengah 0,12 0,07 0,08 0,10 0,0114 DI Yogyakarta 0,05 0,00 0,30 0,01 0,0015 Jawa Timur 0,18 0,71 0,47 0,10 0,0116 Banten 0,05 0,03 0,14 0,03 0,0317 Bali 0,42 0,17 0,02 0,03 0,0018 Nusa Tenggara Barat 3,47 4,88 1,93 1,81 0,5219 Nusa Tenggara Timur 30,09 20,35 15,62 12,14 14,7520 Kalimantan Barat NA 0,65 0,54 0,45 1,9121 Kalimantan Tengah NA 2,53 1,38 3,48 3,0822 Kalimantan Selatan 0,49 1,04 1,06 0,79 2,2923 Kalimantan Timur 2,90 2,04 0,93 0,47 1,1224 Sulawesi Utara 1,99 3,37 4,57 1,63 2,5225 Sulawesi Tengah 2,01 2,56 1,35 2,08 3,0826 Sulawesi Selatan 0,08 0,31 0,47 0,35 0,3827 Sulawesi Tenggara 0,52 0,28 0,22 0,46 1,3628 Gorontalo 0,43 4,13 0,54 1,71 1,9029 Sulawesi Barat 0,48 0,57 0,85 0,55 1,9130 Maluku 0,85 8,94 7,37 5,43 3,9731 Maluku Utara 11,25 8,91 8,91 6,45 2,3732 Papua Barat 53,57 46,10 27,66 17,86 33,2533 Papua 41,66 18,35 9,94 18,03 23,34Indonesia2,89 2,47 1,85 1,96 1,75Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 3.35JUMLAH PENDERITA, MENINGGAL, CASE FATALITY RATE (%), DAN INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUKDEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF)MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Demam Berdarah DengueNo Provinsi Jumlah PendudukJumlah Kasus Incidence RateJumlah KasusCase Fatality Rate (%)Meninggal per 100.000 Penduduk(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 4.448.477 2.568 15 57,73 0,582 Sumatera Utara 12.982.204 5.987 78 46,12 1,303 Sumatera Barat 4.733.392 2.202 14 46,52 0,644 Riau 5.422.961 2.955 61 54,49 2,065 Jambi 3.167.377 1.879 40 59,32 2,136 Sumatera Selatan 7.446.401 2.015 23 27,06 1,147 Bengkulu 1.686.088 681 10 40,39 1,478 Lampung 6.804.922 1.494 24 21,95 1,619 Kepulauan Bangka Belitung 1.253.569 320 6 25,53 1,8810 Kepulauan Riau 1.422.505 1.036 5 72,83 0,4811 DKI Jakarta 9.604.329 6.653 3 69,27 0,0512 Jawa Barat 43.842.907 13.971 59 31,87 0,4213 Jawa Tengah 32.959.576 4.474 44 13,57 0,9814 DI Yogyakarta 3.448.072 982 3 28,48 0,3115 Jawa Timur 37.875.094 5.401 66 14,26 1,2216 Banten 9.991.392 1.736 32 17,37 1,8417 Bali 3.470.460 2.996 7 86,33 0,2318 Nusa Tenggara Barat 4.058.506 451 3 11,11 0,6719 Nusa Tenggara Timur 4.767.382 304 8 6,38 2,6320 Kalimantan Barat 4.249.142 741 10 17,44 1,3521 Kalimantan Tengah 2.139.131 517 9 24,17 1,7422 Kalimantan Selatan 3.798.276 400 7 10,53 1,7523 Kalimantan Timur 3.550.586 1.416 13 39,88 0,9224 Sulawesi Utara 2.265.937 364 5 16,06 1,3725 Sulawesi Tengah 2.608.288 2.045 31 78,40 1,5226 Sulawesi Selatan 7.629.689 1.520 11 19,92 0,7227 Sulawesi Tenggara 2.093.661 214 - 10,22 0,0028 Gorontalo 917.971 23 2 2,51 8,7029 Sulawesi Barat 1.084.166 205 5 18,91 2,4430 Maluku 1.439.404 11 - 0,76 0,0031 Maluku Utara 1.032.182 164 3 15,89 1,8332 Papua Barat 564.085 0 0 0 033 Papua 1.692.389 0 0 0 0Indonesia234.450.521 65.725 597 27,67 0,91Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI

Lampiran 3.36JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUEMENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 2011JumlahJumlahNo Provinsi Kab/Kota Kab/Kota2008 20092008 2009/2011 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 23 23 17 73,91 17 73,91 21 91,30 22 95,652 Sumatera Utara 33 33 22 66,67 22 66,67 22 66,67 23 69,703 Sumatera Barat 19 19 17 89,47 16 84,21 16 84,21 17 89,474 Riau 11 12 10 90,91 11 91,67 12 100,00 12 100,005 Jambi 11 11 9 81,82 7 63,64 7 63,64 9 81,826 Sumatera Selatan 15 15 9 60,00 12 80,00 13 86,67 14 93,337 Bengkulu 10 10 9 90,00 10 100,00 10 100,00 10 100,008 Lampung 14 14 10 71,43 11 78,57 11 78,57 11 78,579 Kepulauan Bangka Belitung 7 7 6 85,71 7 100,00 7 100,00 7 100,0010 Kepulauan Riau 7 7 4 57,14 5 71,43 6 85,71 4 57,1411 DKI Jakarta 6 6 6 100,00 6 100,00 6 100,00 6 100,0012 Jawa Barat 26 26 26 100,00 26 100,00 26 100,00 26 100,0013 Jawa Tengah 35 35 35 100,00 35 100,00 35 100,00 35 100,0014 DI Yogyakarta 5 5 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,0015 Jawa Timur 38 38 38 100,00 38 100,00 38 100,00 38 100,0016 Banten 8 8 6 75,00 8 100,00 8 100,00 8 100,0017 Bali 9 9 9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,0018 Nusa Tenggara Barat 10 10 8 80,00 7 70,00 9 90,00 8 80,0019 Nusa Tenggara Timur 21 21 5 23,81 6 28,57 9 42,86 6 28,5720 Kalimantan Barat 14 14 10 71,43 14 100,00 11 78,57 12 85,7121 Kalimantan Tengah 14 14 9 64,29 13 92,86 14 100,00 11 78,5722 Kalimantan Selatan 13 13 13 100,00 13 100,00 13 100,00 11 84,6223 Kalimantan Timur 14 14 13 92,86 13 92,86 14 100,00 14 100,0024 Sulawesi Utara 15 15 9 60,00 11 73,33 12 80,00 8 53,3325 Sulawesi Tengah 11 11 9 81,82 9 81,82 11 100,00 10 90,9126 Sulawesi Selatan 24 24 21 87,50 22 91,67 21 87,50 20 83,3327 Sulawesi Tenggara 12 12 3 25,00 6 50,00 8 66,67 5 41,6728 Gorontalo 6 6 6 100,00 5 83,33 6 100,00 4 66,6729 Sulawesi Barat 5 5 1 20,00 4 80,00 4 80,00 3 60,0030 Maluku 11 11 0 0,00 0 0,00 1 9,09 2 18,1831 Maluku Utara 9 9 4 44,44 4 44,44 6 66,67 4 44,4432 Papua Barat 10 11 0 0,00 5 45,45 2 18,18 t.a.d t.a.d33 Papua 29 29 6 20,69 7 24,14 7 24,14 t.a.d t.a.dIndonesia495 497 355 71,72 384 77,26 400 80,48 374 75,25Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RITahun20102011

Lampiran 3.37SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIATAHUN 2009-20112009 20102011No Provinsi GHPR VAR LYSSA GHPR VAR LYSSA GHPR VAR LYSSA(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Aceh 329 294 5 524 471 0 280 184 02 Sumatera Utara 2,386 1,718 18 3,714 2,848 35 3,909 2,745 313 Sumatera Barat 2,818 2,061 14 858 514 5 2,586 1,923 74 Riau 653 636 5 1,293 1,082 2 930 698 65 Jambi 502 303 0 704 475 3 764 555 06 Sumatera Selatan 2,123 1,518 9 144 75 2 1,585 1,374 07 Bengkulu 575 422 0 261 181 0 788 563 68 Lampung 1,274 1,095 7 1,018 76 3 826 725 09 Kepulauan Bangka Belitung* 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Kepulauan Riau 9 0 1 1 0 1 0 0 011 DKI Jakarta* 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Jawa Barat 288 83 0 294 183 1 383 174 013 Jawa Tengah* 0 0 0 0 0 0 0 0 014 DI Yogyakarta* 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Jawa Timur* 0 0 0 0 0 0 0 0 016 Banten 264 105 2 119 106 0 30 0 017 Bali 21,806 18,825 28 60,434 52,775 82 52,798 49,900 2318 Nusa Tenggara Barat* 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 3,882 3,237 33 3,547 2,154 25 5,500 4,871 1220 Kalimantan Barat* 0 0 0 0 0 0 0 0 021 Kalimantan Tengah 629 346 1 566 390 1 935 636 222 Kalimantan Selatan 110 104 0 65 53 0 179 171 223 Kalimantan Timur 240 173 1 42 2 0 315 260 124 Sulawesi Utara 1,859 689 12 1,412 439 10 2,961 1,086 2625 Sulawesi Tengah 605 512 4 591 371 3 976 660 2126 Sulawesi Selatan 947 827 3 99 85 0 2,454 1,053 027 Sulawesi Tenggara 1,994 805 4 1,267 478 4 1,134 959 528 Gorontalo 284 139 5 325 127 2 440 226 329 Sulawesi Barat 325 215 0 97 50 5 307 204 030 Maluku 1,288 933 35 778 359 21 3,206 2,074 3131 Maluku Utara 276 276 8 50 40 1 237 232 632 Papua Barat* 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Papua* 0 0 0 0 0 0 0 0 0Indonesia45,466 35,316 195 78,203 63,334 206 83,523 71,273 182Persentase (%) VAR 77.68% 80.99% 85.33%Sumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RIKet : GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies, VAR = Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati* daerah bebas rabiesupdate 9 April 2012

Lampiran 3.38JUMLAH PENDERITA FILARIASISMENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 2011TahunNo Provinsi 2008 2009 2010 2011(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 2,359 2,359 2,359 2,3592 Sumatera Utara 141 141 141 1483 Sumatera Barat 274 274 274 2744 Riau 532 532 532 5325 Jambi 257 257 221 2226 Sumatera Selatan 210 210 210 2107 Bengkulu 94 94 94 948 Lampung 74 74 74 949 Kepulauan Bangka Belitung 207 207 207 20710 Kepulauan Riau 31 31 31 3111 DKI Jakarta 53 53 53 5312 Jawa Barat 404 474 474 48013 Jawa Tengah 395 412 412 41214 DI Yogyakarta 37 37 37 3715 Jawa Timur 219 219 219 23816 Banten 91 76 76 8117 Bali 18 18 18 1818 Nusa Tenggara Barat 71 71 71 7119 Nusa Tenggara Timur 1,682 1,730 1,730 1,73020 Kalimantan Barat 253 253 253 26921 Kalimantan Tengah 225 225 225 23822 Kalimantan Selatan 385 385 385 38523 Kalimantan Timur 409 409 409 40924 Sulawesi Utara 30 30 30 3025 Sulawesi Tengah 451 451 451 46826 Sulawesi Selatan 60 128 128 12927 Sulawesi Tenggara 208 201 107 11928 Gorontalo 224 224 224 22429 Sulawesi Barat 96 96 96 9630 Maluku 70 70 70 7031 Maluku Utara 27 27 27 2732 Papua Barat 985 988 988 98833 Papua 1,127 1,158 1,343 1,343Indonesia11,699 11,914 11,969 12,086Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI

Lampiran 3.39SITUASI PENYAKIT BERSUMBER BINATANG DI INDONESIA TAHUN 20112009 2010 2011No Provinsi K M CFR K M CFR K M CFRIR P IR IR(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)SumberKet.1 DKI Jakarta 8 2 25,00 15 0 0,00 11 0 0,002 Jawa Barat 0 0 0,00 1 0 0,00 29 4 13,793 Jawa Tengah 232 14 6,03 133 14 10,53 184 33 17,934 DI Yogyakarta 95 7 7,37 230 23 10,00 626 43 6,875 Jawa Timur 0 0 0,00 19 6 31,58 5 2 40,006 Kalimantan Timur 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 0,00Indonesia: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI: K= Kasus, M= Meninggal, CFR=Case Fatality Rate335 23 6,87 398 43 10,80 857 82 9,5720092010 2011No. Provinsi Kasus Diobati Meninggal Kasus Diobati Meninggal Kasus Diobati Meninggal(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Jawa Tengah 0 0 0 24 24 1 27 27 04 Nusa Tenggara Timur 12 0 0 0 0 0 14 14 05 Sulawesi Selatan 17 15 2 7 4 0 0 0 0IndonesiaSumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RIJUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSISMENURUT PROVINSI TAHUN 2009 - 2011SITUASI ANTRAKS PADA MANUSIAMENURUT PROVINSI TAHUN 2009 - 201129 15 2 31 28 1 41 41 0

Lampiran 3.40REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBANTAHUN 2011No Jenis Bencana FrekuensiJumlahProvinsiMeninggalLuka Berat/Rawat InapLuka Ringan/Rawat Jalan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)HilangPengungsi1 Banjir 57 21 14 8 617 6 59,8692 Tanah Longsor 32 12 84 47 36 4 4353 Kecelakaan Transportasi 22 12 324 308 438 198 04 Banjir Bandang 18 11 55 37 178 9 5,1115 Angin Siklon Tropis 17 7 4 6 77 0 786 Kebakaran (Pemukiman) 12 6 6 11 51 0 2,4367 Letusan/Peningkatan 7 4 2 49 8,893 0 15,533Aktivitas Gunung Api8 KLB Keracunan Makanan 5 5 4 412 286 0 09 Gempa Bumi 5 5 1 11 759 0 510 Konflik 21 16 34 158 274 14 4,54211 Kegagalan Teknologi 3 3 25 37 20 1 012 Gelombang Pasang 3 2 0 2 0 0 26113 Kecelakaan Industri 3 3 0 51 2 0 8014 Banjir Lahar Dingin 2 2 6 11 250 0 6,73215 Banjir dan Tanah Longsor 2 2 3 11 548 0 1,00016 Tsunami 1 1 2 0 0 0 017 Tersambar Petir 1 1 1 5 0 0 0Jumlah211 30 565 1,164 12,429 232 96,082Sumber: Pusat Penanggulangan Krisis, 2012

Lampiran 3.41JUMLAH KORBAN KECELAKAAN LALU LINTASMENURUT KEPOLISIAN DAERAH TAHUN 2010NoKepolisian Daerah(Polda)JumlahMeninggal DuniaLuka BeratLuka RinganKejadian Laki - Laki Perempuan Total Laki - Laki Perempuan Total Laki - Laki Perempuan Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 3.514 777 227 1.004 1.742 504 2.246 2.333 679 3.0122 Sumatera Utara 8.284 1.837 530 2.367 4.115 1.182 5.297 5.510 1.591 7.1013 Sumatera Barat 2.651 580 169 749 1.302 377 1.679 1.743 534 2.2774 Riau 2.670 593 170 763 1.330 385 1.715 1.780 509 2.2895 Jambi 1.701 377 109 486 847 245 1.092 1.134 324 1.4586 Sumatera Selatan 4.273 948 273 1.221 2.127 609 2.736 2.849 814 3.6637 Bengkulu 903 199 59 258 448 133 581 599 175 7748 Lampung 4.228 938 270 1.208 2.099 609 2.708 2.811 813 3.6249 Kep. Bangka Belitung 609 135 39 174 301 91 392 403 119 52210 Kepulauan Riau 546 122 34 156 273 70 343 365 103 46811 Metro Jaya 6.167 1.369 393 1.762 3.065 882 3.947 4.104 1.182 5.28612 Jawa Barat 14.584 3.236 931 4.167 7.250 2.085 9.335 9.708 2.793 12.50113 Jawa Tengah 15.291 3.391 978 4.369 7.600 2.183 9.783 10.176 2.931 13.10714 DI Yogyakarta 1.571 349 100 449 784 224 1.008 1.049 298 1.34715 Jawa Timur 16.534 3.668 1.056 4.724 8.215 2.366 10.581 11.001 3.171 14.17216 Banten 1.904 422 122 544 945 273 1.218 1.265 367 1.63217 Bali 2.121 472 134 606 1.057 301 1.358 1.415 403 1.81818 Nusa Tenggara Barat 2.591 582 167 749 1.302 377 1.679 1.743 474 2.21719 Nusa Tenggara Timur 1.011 224 65 289 504 140 644 675 192 86720 Kalimantan Barat 2.110 468 135 603 1.050 301 1.351 1.406 403 1.80921 Kalimantan Tengah 1.193 265 76 341 595 168 763 796 227 1.02322 Kalimantan Selatan 1.827 406 116 522 910 259 1.169 1.218 348 1.56623 Kalimantan Timur 1.767 393 112 505 882 252 1.134 1.181 334 1.51524 Sulawesi Utara 1.148 255 73 328 574 161 735 768 216 98425 Sulawesi Tengah 1.641 364 105 469 819 231 1.050 1.096 311 1.40726 Sulawesi Selatan 5.428 1.205 346 1.551 2.701 770 3.471 3.617 1.036 4.65327 Sulawesi Tenggara 871 193 56 249 434 125 559 581 166 74728 Gorontalo 476 107 29 136 238 70 308 319 89 40829 Maluku 581 129 37 166 287 84 371 384 114 49830 Maluku Utara 143 32 9 41 70 21 91 94 29 12331 Papua 973 217 61 278 483 150 633 647 187 834JumlahSumber: Koordinator Lalu Lintas, Kepolisian Negara RI, 2012Jumlah Koban104.824 23.259 6.693 29.952 52.124 14.974 67.098 69.790 20.066 89.856

Lampiran 3.42PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPUNYAI KELUHAN KESEHATAN SELAMA BULAN REFERENSIMENURUT JENIS KELUHAN KESEHATAN YANG DIALAMI DAN PROVINSI TAHUN 2010NoProvinsiPanas Sakit Kepala BatukKeluhan KesehatanPilekDiare/ Buang-Buang AirAsma/NafasSesakSakit GigiKeluhanLainnya% Pendudukyang MempunyaiKeluhanKesehatan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Aceh 45,05 6,88 5,46 8,25 32,08 35,09 8,25 32,08 35,092 Sumatera Utara 4,47 8,23 47,25 50,40 15,25 26,68 50,40 15,25 26,683 Sumatera Barat 43,00 7,46 5,06 6,74 31,98 33,27 6,74 31,98 33,274 Riau 48,54 5,81 4,67 7,96 21,18 30,90 7,96 21,18 30,905 Jambi 43,54 5,11 4,84 6,30 29,65 29,62 6,30 29,65 29,626 Sumatera Selatan 45,75 5,13 5,01 5,86 31,34 29,68 5,86 31,34 29,687 Bengkulu 45,22 5,74 5,15 6,74 33,69 33,74 6,74 33,69 33,748 Lampung 51,97 5,21 3,86 5,97 30,10 34,65 5,97 30,10 34,659 Kepulauan Bangka Belitung 45,29 5,10 7,79 6,93 35,43 33,98 6,93 35,43 33,9810 Kepulauan Riau 50,79 4,50 4,30 6,66 25,56 28,03 6,66 25,56 28,0311 DKI Jakarta 50,88 5,14 3,13 3,66 30,11 33,81 3,66 30,11 33,8112 Jawa Barat 44,71 4,99 5,32 5,28 34,44 28,00 5,28 34,44 28,0013 Jawa Tengah 46,55 4,13 3,33 3,87 37,64 28,72 3,87 37,64 28,7214 DI Yogyakarta 46,47 3,33 3,76 4,00 36,31 40,12 4,00 36,31 40,1215 Jawa Timur 40,54 4,57 4,22 4,40 38,42 28,46 4,40 38,42 28,4616 Banten 46,24 5,24 4,62 4,58 31,75 33,02 4,58 31,75 33,0217 Bali 45,72 5,69 6,26 6,17 34,62 40,12 6,17 34,62 40,1218 Nusa Tenggara Barat 41,51 5,51 5,53 4,96 39,23 38,10 4,96 39,23 38,1019 Nusa Tenggara Timur 60,59 8,12 6,57 8,70 30,04 44,95 8,70 30,04 44,9520 Kalimantan Barat 43,51 5,57 6,63 6,98 31,38 34,39 6,98 31,38 34,3921 Kalimantan Tengah 44,96 7,22 6,10 7,34 25,34 31,03 7,34 25,34 31,0322 Kalimantan Selatan 44,27 4,93 4,85 6,16 32,21 36,86 6,16 32,21 36,8623 Kalimantan Timur 49,14 4,95 5,14 7,06 29,83 30,31 7,06 29,83 30,3124 Sulawesi Utara 44,81 4,35 4,07 7,74 30,35 32,54 7,74 30,35 32,5425 Sulawesi Tengah 40,46 6,27 6,39 9,37 31,10 39,05 9,37 31,10 39,0526 Sulawesi Selatan 36,77 5,34 5,00 7,23 34,55 30,64 7,23 34,55 30,6427 Sulawesi Tenggara 35,46 4,72 4,28 6,85 31,31 35,77 6,85 31,31 35,7728 Gorontalo 41,17 7,70 6,03 8,27 25,46 42,65 8,27 25,46 42,6529 Sulawesi Barat 31,31 7,12 6,13 8,28 34,57 35,86 8,28 34,57 35,8630 Maluku 43,86 5,64 6,74 8,61 28,63 31,93 8,61 28,63 31,9331 Maluku Utara 33,24 7,69 7,90 10,00 29,20 32,11 10,00 29,20 32,1132 Papua Barat 40,98 5,13 4,68 5,45 36,34 31,50 5,45 36,34 31,5033 Papua 48,34 8,52 5,80 7,99 26,91 31,95 7,99 26,91 31,95Indonesia45,11 5,35 4,72 5,60 33,49 30,98 5,60 33,49 30,98Sumber: BPS, Susenas 2010

Lampiran 3.43PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN TINGKAT KESULITAN MELIHATDI INDONESIA TAHUN 2010Kesulitan MelihatNo Kelompok Umur Tidak Sulit Sedikit Sulit Parah Tidak DitanyakanJumlah TotalJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)12345678910111213141516171810-14 22.503.546 99,26 31.048 0,14 7.212 0,03 129.275 0,57 22.671.081100,0015-19 20.565.659 98,49 48.367 0,23 7.789 0,04 258.919 1,24 20.880.734100,0020-24 19.656.674 98,82 58.936 0,30 8.434 0,04 167.589 0,84 19.891.633100,0025-29 21.121.122 99,11 76.914 0,36 10.416 0,05 101.991 0,48 21.310.443100,0030-34 19.657.145 99,12 98.914 0,50 12.124 0,06 62.502 0,32 19.830.685100,0035-39 18.299.066 98,89 144.061 0,78 14.539 0,08 47.465 0,26 18.505.131100,0040-44 16.146.571 97,71 323.812 1,96 18.769 0,11 35.700 0,22 16.524.852100,0045-49 13.515.530 96,26 478.509 3,41 22.783 0,16 24.160 0,17 14.040.982100,0050-54 10.896.959 94,25 617.749 5,34 29.436 0,25 17.177 0,15 11.561.321100,0055-59 7.796.602 92,28 609.727 7,22 32.485 0,38 9.756 0,12 8.448.570100,0060-64 5.380.335 88,80 629.104 10,38 42.829 0,71 6.493 0,11 6.058.761100,0065-69 4.021.875 85,68 615.585 13,11 52.965 1,13 3.606 0,08 4.694.031100,0070-74 2.751.651 79,61 631.405 18,27 70.823 2,05 2.452 0,07 3.456.331100,0075-79 1.495.027 75,59 422.285 21,35 59.464 3,01 1.129 0,06 1.977.905100,0080-84 781.876 68,40 304.986 26,68 55.526 4,86 782 0,07 1.143.170100,0085-89 279.852 63,90 128.575 29,36 29.118 6,65 416 0,09 437.961100,0090-94 95.688 55,99 57.615 33,71 17.325 10,14 271 0,16 170.899100,0095+ 54.167 51,76 35.354 33,78 14.841 14,18 292 0,28 104.654100,00Jumlah 185.019.345 96,51 5.312.946 2,77 506.878 0,26 869.975 0,45 191.709.144 100,00Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Sensus Penduduk 2010

Lampiran 3.44PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN MELIHATDI INDONESIA TAHUN 2010NoProvinsiKesulitan MelihatTidak Sulit Sedikit Sulit Parah Tidak DitanyakanJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 3.376.975 95,75 117.338 3,33 12.734 0,36 19.724 0,56 3.526.771 100,002 Sumatera Utara 9.722.535 96,51 276.391 2,74 25.634 0,25 50.054 0,50 10.074.614 100,003 Sumatera Barat 3.639.021 95,24 154.096 4,03 15.116 0,40 12.608 0,33 3.820.841 100,004 Riau 4.108.234 96,32 122.589 2,87 9.707 0,23 24.766 0,58 4.265.296 100,005 Jambi 2.347.019 95,75 78.137 3,19 6.331 0,26 19.595 0,80 2.451.082 100,006 Sumatera Selatan 5.709.849 96,37 182.887 3,09 17.054 0,29 15.047 0,25 5.924.837 100,007 Bengkulu 1.309.199 95,94 46.959 3,44 4.396 0,32 4.098 0,30 1.364.652 100,008 Lampung 5.930.590 96,64 166.791 2,72 15.747 0,26 23.792 0,39 6.136.920 100,009 Kep. Bangka Belitung 940.576 96,76 25.637 2,64 2.397 0,25 3.450 0,35 972.060 100,0010 Kepulauan Riau 1.268.725 96,86 34.508 2,63 2.410 0,18 4.156 0,32 1.309.799 100,0011 DKI Jakarta 7.631.889 95,38 270.390 3,38 16.372 0,20 82.764 1,03 8.001.415 100,0012 Jawa Barat 33.519.219 96,77 975.550 2,82 85.438 0,25 58.255 0,17 34.638.462 100,0013 Jawa Tengah 26.189.830 97,57 509.772 1,90 59.894 0,22 82.509 0,31 26.842.005 100,0014 DI Yogyakarta 2.879.379 97,58 58.927 2,00 8.117 0,28 4.298 0,15 2.950.721 100,0015 Jawa Timur 30.340.247 96,49 759.100 2,41 83.736 0,27 261.765 0,83 31.444.848 100,0016 Banten 8.260.772 97,03 193.519 2,27 15.567 0,18 43.988 0,52 8.513.846 100,0017 Bali 3.114.270 97,03 82.793 2,58 7.556 0,24 4.948 0,15 3.209.567 100,0018 Nusa Tenggara Barat 3.432.311 96,48 103.121 2,90 12.100 0,34 9.931 0,28 3.557.463 100,0019 Nusa Tenggara Timur 3.328.375 95,63 125.339 3,60 16.845 0,48 9.850 0,28 3.480.409 100,0020 Kalimantan Barat 3.328.242 96,37 105.248 3,05 10.264 0,30 9.974 0,29 3.453.728 100,0021 Kalimantan Tengah 1.676.830 96,35 54.865 3,15 4.787 0,28 3.873 0,22 1.740.355 100,0022 Kalimantan Selatan 2.796.718 96,30 88.217 3,04 6.864 0,24 12.234 0,42 2.904.033 100,0023 Kalimantan Timur 2.678.692 95,99 90.256 3,23 6.133 0,22 15.425 0,55 2.790.506 100,0024 Sulawesi Utara 1.751.812 94,89 80.224 4,35 7.667 0,42 6.389 0,35 1.846.092 100,0025 Sulawesi Tengah 1.928.784 94,97 85.648 4,22 6.890 0,34 9.617 0,47 2.030.939 100,0026 Sulawesi Selatan 6.059.234 94,89 286.060 4,48 27.118 0,42 13.111 0,21 6.385.523 100,0027 Sulawesi Tenggara 1.619.475 95,50 66.381 3,91 5.666 0,33 4.309 0,25 1.695.831 100,0028 Gorontalo 766.043 93,76 46.399 5,68 3.887 0,48 668 0,08 816.997 100,0029 Sulawesi Barat 835.366 95,71 33.763 3,87 2.611 0,30 1.057 0,12 872.797 100,0030 Maluku 1.108.609 96,12 35.554 3,08 3.190 0,28 6.061 0,53 1.153.414 100,0031 Maluku Utara 754.683 96,48 23.056 2,95 1.939 0,25 2.540 0,32 782.218 100,0032 Papua Barat 559.255 96,68 11.935 2,06 765 0,13 6.530 1,13 578.485 100,0033 Papua 2.106.587 96,96 21.496 0,99 1.946 0,09 42.589 1,96 2.172.618 100,00Indonesia185.019.345 96,51 5.312.946 2,77 506.878 0,26 869.975 0,45 191.709.144 100,00Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Sensus Penduduk 2010Jumlah Total

Lampiran 3.45PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN TINGKAT KESULITAN MENDENGARDI INDONESIA TAHUN 2010NoKelompok Umur(Tahun)Kesulitan MendengarTidak Sulit Sedikit Sulit Parah Tidak DitanyakanJumlah TotalJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)12345678910111213141516171810-14 22.511.690 99,30 17.517 0,08 12.599 0,06 129.275 0,57 22.671.081100,0015-19 20.589.201 98,60 18.835 0,09 13.779 0,07 258.919 1,24 20.880.734100,0020-24 19.690.121 98,99 20.815 0,10 13.108 0,07 167.589 0,84 19.891.633100,0025-29 21.166.540 99,32 27.112 0,13 14.800 0,07 101.991 0,48 21.310.443100,0030-34 19.722.419 99,45 32.302 0,16 13.462 0,07 62.502 0,32 19.830.685100,0035-39 18.406.327 99,47 38.448 0,21 12.891 0,07 47.465 0,26 18.505.131100,0040-44 16.417.608 99,35 56.042 0,34 15.502 0,09 35.700 0,22 16.524.852100,0045-49 13.928.295 99,20 73.995 0,53 14.532 0,10 24.160 0,17 14.040.982100,0050-54 11.406.152 98,66 120.615 1,04 17.377 0,15 17.177 0,15 11.561.321100,0055-59 8.250.138 97,65 169.401 2,01 19.275 0,23 9.756 0,12 8.448.570100,0060-64 5.745.988 94,84 277.036 4,57 29.244 0,48 6.493 0,11 6.058.761100,0065-69 4.296.753 91,54 354.375 7,55 39.297 0,84 3.606 0,08 4.694.031100,0070-74 2.913.940 84,31 479.569 13,88 60.370 1,75 2.452 0,07 3.456.331100,0075-79 1.553.947 78,57 367.363 18,57 55.466 2,80 1.129 0,06 1.977.905100,0080-84 793.783 69,44 291.689 25,52 56.916 4,98 782 0,07 1.143.170100,0085-89 276.809 63,20 129.084 29,47 31.652 7,23 416 0,09 437.961100,0090-94 93.107 54,48 58.491 34,23 19.030 11,14 271 0,16 170.899100,0095+ 52.080 49,76 35.535 33,95 16.747 16,00 292 0,28 104.654100,00Jumlah187.814.898 97,97 2.568.224 1,34 456.047 0,24 869.975 0,45 191.709.144 100,00Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Sensus Penduduk 2010

Lampiran 3.46PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN MENDENGARDI INDONESIA TAHUN 2010NoProvinsiKesulitan MendengarTidak Sulit Sedikit Sulit Parah Tidak DitanyakanJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 3.442.536 97,61 54.205 1,54 10.306 0,29 19.724 0,56 3.526.771 100,002 Sumatera Utara 9.880.052 98,07 123.082 1,22 21.426 0,21 50.054 0,50 10.074.614 100,003 Sumatera Barat 3.733.714 97,72 62.269 1,63 12.250 0,32 12.608 0,33 3.820.841 100,004 Riau 4.194.226 98,33 39.959 0,94 6.345 0,15 24.766 0,58 4.265.296 100,005 Jambi 2.395.408 97,73 30.506 1,24 5.573 0,23 19.595 0,80 2.451.082 100,006 Sumatera Selatan 5.814.895 98,14 80.477 1,36 14.418 0,24 15.047 0,25 5.924.837 100,007 Bengkulu 1.336.569 97,94 20.135 1,48 3.850 0,28 4.098 0,30 1.364.652 100,008 Lampung 6.011.707 97,96 85.780 1,40 15.641 0,25 23.792 0,39 6.136.920 100,009 Kep. Bangka Belitung 957.022 98,45 9.488 0,98 2.100 0,22 3.450 0,35 972.060 100,0010 Kepulauan Riau 1.295.448 98,90 8.812 0,67 1.383 0,11 4.156 0,32 1.309.799 100,0011 DKI Jakarta 7.852.737 98,14 57.307 0,72 8.607 0,11 82.764 1,03 8.001.415 100,0012 Jawa Barat 34.072.356 98,37 433.265 1,25 74.586 0,22 58.255 0,17 34.638.462 100,0013 Jawa Tengah 26.301.895 97,99 394.446 1,47 63.155 0,24 82.509 0,31 26.842.005 100,0014 DI Yogyakarta 2.883.377 97,72 53.180 1,80 9.866 0,33 4.298 0,15 2.950.721 100,0015 Jawa Timur 30.643.832 97,45 461.026 1,47 78.225 0,25 261.765 0,83 31.444.848 100,0016 Banten 8.384.138 98,48 73.139 0,86 12.581 0,15 43.988 0,52 8.513.846 100,0017 Bali 3.148.409 98,09 48.113 1,50 8.097 0,25 4.948 0,15 3.209.567 100,0018 Nusa Tenggara Barat 3.481.521 97,87 54.479 1,53 11.532 0,32 9.931 0,28 3.557.463 100,0019 Nusa Tenggara Timur 3.388.426 97,36 63.589 1,83 18.544 0,53 9.850 0,28 3.480.409 100,0020 Kalimantan Barat 3.388.679 98,12 46.160 1,34 8.915 0,26 9.974 0,29 3.453.728 100,0021 Kalimantan Tengah 1.711.202 98,32 21.676 1,25 3.604 0,21 3.873 0,22 1.740.355 100,0022 Kalimantan Selatan 2.850.555 98,16 35.278 1,21 5.966 0,21 12.234 0,42 2.904.033 100,0023 Kalimantan Timur 2.746.291 98,42 24.792 0,89 3.998 0,14 15.425 0,55 2.790.506 100,0024 Sulawesi Utara 1.805.840 97,82 28.115 1,52 5.748 0,31 6.389 0,35 1.846.092 100,0025 Sulawesi Tengah 1.984.859 97,73 30.534 1,50 5.929 0,29 9.617 0,47 2.030.939 100,0026 Sulawesi Selatan 6.204.515 97,17 141.641 2,22 26.256 0,41 13.111 0,21 6.385.523 100,0027 Sulawesi Tenggara 1.660.530 97,92 26.109 1,54 4.883 0,29 4.309 0,25 1.695.831 100,0028 Gorontalo 796.035 97,43 16.848 2,06 3.446 0,42 668 0,08 816.997 100,0029 Sulawesi Barat 853.468 97,79 15.268 1,75 3.004 0,34 1.057 0,12 872.797 100,0030 Maluku 1.133.353 98,26 11.611 1,01 2.389 0,21 6.061 0,53 1.153.414 100,0031 Maluku Utara 770.496 98,50 7.524 0,96 1.658 0,21 2.540 0,32 782.218 100,0032 Papua Barat 568.644 98,30 2.823 0,49 488 0,08 6.530 1,13 578.485 100,0033 Papua 2.122.163 97,68 6.588 0,30 1.278 0,06 42.589 1,96 2.172.618 100,00Indonesia187.814.898 97,97 2.568.224 1,34 456.047 0,24 869.975 0,45 191.709.144 100,00Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Sensus Penduduk 2010Jumlah Total

Lampiran 3.47PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN TINGKAT KESULITAN MENGURUS DIRI SENDIRIDI INDONESIA TAHUN 2010NoKelompokUmur (Tahun)Laki-lakiPerempuanLaki-laki +PerempuanLaki-lakiPerempuanLaki-laki +PerempuanLaki-lakiPerempuanLaki-laki +PerempuanLaki-laki Perempuan Laki-laki +Perempuan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 10-14 98,79 98,86 98,82 0,51 0,43 0,47 0,15 0,12 0,14 0,55 0,59 0,572 15-19 98,44 98,46 98,45 0,22 0,18 0,20 0,12 0,10 0,11 1,22 1,26 1,243 20-24 98,51 99,24 98,88 0,20 0,16 0,18 0,12 0,09 0,11 1,17 0,52 0,844 25-29 98,92 99,54 99,23 0,21 0,15 0,18 0,13 0,09 0,11 0,74 0,22 0,485 30-34 99,19 99,58 99,39 0,22 0,16 0,19 0,13 0,09 0,11 0,46 0,17 0,326 35-39 99,29 99,59 99,44 0,22 0,17 0,20 0,13 0,09 0,11 0,37 0,15 0,267 40-44 99,32 99,56 99,44 0,24 0,21 0,23 0,13 0,11 0,12 0,31 0,12 0,228 45-49 99,32 99,48 99,40 0,29 0,29 0,29 0,15 0,13 0,14 0,25 0,10 0,179 50-54 99,16 99,24 99,20 0,43 0,47 0,45 0,20 0,21 0,20 0,21 0,08 0,1510 55-59 98,76 98,54 98,65 0,79 1,07 0,93 0,30 0,31 0,30 0,15 0,07 0,1211 60-64 97,74 96,98 97,34 1,60 2,38 2,00 0,51 0,58 0,55 0,15 0,07 0,1112 65-69 96,47 94,98 95,69 2,62 4,00 3,35 0,80 0,96 0,89 0,10 0,06 0,0813 70-74 93,19 90,33 91,60 5,32 7,75 6,67 1,40 1,86 1,66 0,09 0,06 0,0714 75-79 90,02 86,15 87,80 7,78 10,78 9,50 2,12 3,03 2,64 0,07 0,05 0,0615 80-84 84,10 78,34 80,76 12,18 16,19 14,50 3,64 5,42 4,67 0,09 0,06 0,0716 85-89 78,80 71,90 74,77 15,72 19,82 18,11 5,37 8,20 7,02 0,11 0,08 0,0917 90-94 70,93 62,87 65,89 20,46 24,29 22,86 8,42 12,70 11,10 0,19 0,14 0,1618 95+ 65,44 55,60 58,99 22,01 25,78 24,48 12,08 18,44 16,25 0,47 0,18 0,28JumlahSumber: Badan Pusat Statistik, Data Sensus Penduduk 2010Kesulitan Mengurus Diri SendiriTidak Sulit Sedikit Sulit Parah Tidak Ditanyakan98,54 98,42 98,48 0,65 0,92 0,79 0,25 0,31 0,28 0,56 0,34 0,45

Lampiran 3.48PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN MENGURUS DIRI SENDIRIDI INDONESIA TAHUN 2010NoProvinsiLaki-laki +Laki-laki +Laki-laki +Laki-laki +Laki-laki PerempuanLaki-laki PerempuanLaki-laki PerempuanLaki-laki PerempuanPerempuanPerempuanPerempuanPerempuan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 Aceh 98,08 98,07 98,07 0,82 1,22 1,02 0,32 0,38 0,35 0,79 0,34 0,562 Sumatera Utara 98,49 98,31 98,40 0,69 0,95 0,82 0,27 0,30 0,29 0,55 0,44 0,503 Sumatera Barat 98,51 98,27 98,39 0,74 1,07 0,90 0,32 0,43 0,38 0,43 0,23 0,334 Riau 98,52 98,66 98,59 0,56 0,71 0,64 0,18 0,21 0,19 0,73 0,42 0,585 Jambi 98,25 98,34 98,30 0,57 0,76 0,67 0,22 0,26 0,24 0,96 0,64 0,806 Sumatera Selatan 98,82 98,72 98,77 0,60 0,86 0,73 0,22 0,27 0,24 0,36 0,15 0,257 Bengkulu 98,80 98,66 98,73 0,59 0,85 0,72 0,23 0,27 0,25 0,38 0,22 0,308 Lampung 98,71 98,58 98,65 0,61 0,82 0,71 0,23 0,27 0,25 0,44 0,33 0,399 Kep. Bangka Belitung 98,78 98,90 98,84 0,45 0,62 0,53 0,25 0,30 0,27 0,52 0,18 0,3510 Kepulauan Riau 98,95 99,37 99,15 0,34 0,43 0,38 0,14 0,16 0,15 0,58 0,04 0,3211 DKI Jakarta 98,22 98,26 98,24 0,48 0,63 0,55 0,16 0,18 0,17 1,14 0,93 1,0312 Jawa Barat 98,98 98,85 98,91 0,57 0,81 0,69 0,20 0,25 0,23 0,24 0,09 0,1713 Jawa Tengah 98,63 98,45 98,54 0,69 0,98 0,84 0,28 0,35 0,31 0,40 0,21 0,3114 DI Yogyakarta 98,65 98,33 98,49 0,78 1,10 0,94 0,37 0,48 0,42 0,21 0,09 0,1515 Jawa Timur 98,02 97,79 97,90 0,75 1,12 0,94 0,28 0,37 0,32 0,95 0,72 0,8316 Banten 98,89 98,58 98,74 0,50 0,68 0,59 0,15 0,18 0,16 0,47 0,57 0,5217 Bali 98,72 98,66 98,69 0,74 0,96 0,85 0,30 0,32 0,31 0,24 0,06 0,1518 Nusa Tenggara Barat 98,61 98,42 98,52 0,76 0,99 0,88 0,29 0,36 0,33 0,34 0,23 0,2819 Nusa Tenggara Timur 98,19 98,12 98,15 0,97 1,21 1,09 0,43 0,52 0,48 0,41 0,16 0,2820 Kalimantan Barat 98,65 98,61 98,63 0,71 0,87 0,79 0,28 0,31 0,29 0,36 0,21 0,2921 Kalimantan Tengah 98,82 98,75 98,79 0,62 0,89 0,75 0,21 0,27 0,24 0,34 0,09 0,2222 Kalimantan Selatan 98,67 98,59 98,63 0,54 0,84 0,69 0,23 0,30 0,26 0,56 0,28 0,4223 Kalimantan Timur 98,44 98,83 98,63 0,57 0,71 0,63 0,17 0,21 0,19 0,82 0,25 0,5524 Sulawesi Utara 98,44 98,39 98,42 0,77 0,98 0,87 0,31 0,42 0,36 0,48 0,21 0,3525 Sulawesi Tengah 98,41 98,61 98,51 0,65 0,83 0,74 0,26 0,31 0,28 0,68 0,25 0,4726 Sulawesi Selatan 98,37 98,09 98,23 0,95 1,38 1,17 0,32 0,46 0,40 0,36 0,06 0,2127 Sulawesi Tenggara 98,81 98,71 98,76 0,57 0,84 0,71 0,24 0,32 0,28 0,38 0,13 0,2528 Gorontalo 98,95 98,79 98,87 0,62 0,82 0,72 0,27 0,38 0,33 0,15 0,02 0,0829 Sulawesi Barat 98,88 98,56 98,72 0,67 1,02 0,85 0,25 0,37 0,31 0,19 0,05 0,1230 Maluku 98,38 99,04 98,71 0,46 0,57 0,52 0,23 0,27 0,25 0,93 0,12 0,5331 Maluku Utara 98,68 98,87 98,77 0,61 0,79 0,70 0,18 0,24 0,21 0,53 0,11 0,3232 Papua Barat 97,75 99,19 98,42 0,33 0,37 0,35 0,10 0,10 0,10 1,82 0,34 1,1333 Papua 96,99 98,38 97,64 0,30 0,33 0,32 0,08 0,08 0,08 2,63 1,20 1,96IndonesiaSumber: Badan Pusat Statistik, Data Sensus Penduduk 2010Kesulitan Mengurus Diri SendiriTidak Sulit Sedikit Sulit Parah Tidak Ditanyakan98,54 98,42 98,48 0,65 0,92 0,79 0,25 0,31 0,28 0,56 0,34 0,45

Lampiran 3.49PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN TINGKAT KESULITAN MENGINGAT/BERKONSENTRASIDI INDONESIA TAHUN 2010NoKelompok Umur(Tahun)Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/BerkomunikasiTidak Sulit Sedikit Sulit Parah Tidak DitanyakanJumlah TotalJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 10-14 22.443.958 99,00 58.373 0,26 39.475 0,17 129.275 0,57 22.671.081 100,002 15-19 20.528.419 98,31 53.234 0,25 40.162 0,19 258.919 1,24 20.880.734 100,003 20-24 19.631.014 98,69 53.865 0,27 39.165 0,20 167.589 0,84 19.891.633 100,004 25-29 21.099.498 99,01 63.153 0,30 45.801 0,21 101.991 0,48 21.310.443 100,005 30-34 19.663.360 99,16 62.151 0,31 42.672 0,22 62.502 0,32 19.830.685 100,006 35-39 18.358.947 99,21 60.647 0,33 38.072 0,21 47.465 0,26 18.505.131 100,007 40-44 16.386.990 99,17 66.024 0,40 36.138 0,22 35.700 0,22 16.524.852 100,008 45-49 13.916.396 99,11 70.666 0,50 29.760 0,21 24.160 0,17 14.040.982 100,009 50-54 11.424.231 98,81 92.106 0,80 27.807 0,24 17.177 0,15 11.561.321 100,0010 55-59 8.292.002 98,15 122.439 1,45 24.373 0,29 9.756 0,12 8.448.570 100,0011 60-64 5.836.747 96,34 187.326 3,09 28.195 0,47 6.493 0,11 6.058.761 100,0012 65-69 4.419.312 94,15 238.134 5,07 32.979 0,70 3.606 0,08 4.694.031 100,0013 70-74 3.075.055 88,97 332.280 9,61 46.544 1,35 2.452 0,07 3.456.331 100,0014 75-79 1.670.512 84,46 263.531 13,32 42.733 2,16 1.129 0,06 1.977.905 100,0015 80-84 876.764 76,70 220.741 19,31 44.883 3,93 782 0,07 1.143.170 100,0016 85-89 309.750 70,73 102.000 23,29 25.795 5,89 416 0,09 437.961 100,0017 90-94 105.649 61,82 48.531 28,40 16.448 9,62 271 0,16 170.899 100,0018 95+ 58.171 55,58 30.991 29,61 15.200 14,52 292 0,28 104.654 100,00Jumlah188.096.775 98,12 2.126.192 1,11 616.202 0,32 869.975 0,45 191.709.144 100,00Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Sensus Penduduk 2010

Lampiran 3.50PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN MENGINGAT/BERKONSENTRASIDI INDONESIA TAHUN 2010NoProvinsiKesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/BerkomunikasiTidak Sulit Sedikit Sulit Parah Tidak DitanyakanJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 3.443.911 97,65 48.435 1,37 14.701 0,42 19.724 0,56 3.526.771 100,002 Sumatera Utara 9.874.193 98,01 116.524 1,16 33.843 0,34 50.054 0,50 10.074.614 100,003 Sumatera Barat 3.735.917 97,78 55.380 1,45 16.936 0,44 12.608 0,33 3.820.841 100,004 Riau 4.195.548 98,36 35.635 0,84 9.347 0,22 24.766 0,58 4.265.296 100,005 Jambi 2.399.785 97,91 24.368 0,99 7.334 0,30 19.595 0,80 2.451.082 100,006 Sumatera Selatan 5.829.048 98,38 62.679 1,06 18.063 0,30 15.047 0,25 5.924.837 100,007 Bengkulu 1.340.170 98,21 15.899 1,17 4.485 0,33 4.098 0,30 1.364.652 100,008 Lampung 6.025.546 98,19 67.959 1,11 19.623 0,32 23.792 0,39 6.136.920 100,009 Kep. Bangka Belitung 957.305 98,48 8.195 0,84 3.110 0,32 3.450 0,35 972.060 100,0010 Kepulauan Riau 1.295.797 98,93 7.669 0,59 2.177 0,17 4.156 0,32 1.309.799 100,0011 DKI Jakarta 7.854.069 98,16 51.385 0,64 13.197 0,16 82.764 1,03 8.001.415 100,0012 Jawa Barat 34.149.913 98,59 337.316 0,97 92.978 0,27 58.255 0,17 34.638.462 100,0013 Jawa Tengah 26.329.732 98,09 333.335 1,24 96.429 0,36 82.509 0,31 26.842.005 100,0014 DI Yogyakarta 2.888.333 97,89 43.974 1,49 14.116 0,48 4.298 0,15 2.950.721 100,0015 Jawa Timur 30.677.055 97,56 393.920 1,25 112.108 0,36 261.765 0,83 31.444.848 100,0016 Banten 8.390.503 98,55 62.750 0,74 16.605 0,20 43.988 0,52 8.513.846 100,0017 Bali 3.147.741 98,07 45.628 1,42 11.250 0,35 4.948 0,15 3.209.567 100,0018 Nusa Tenggara Barat 3.490.469 98,12 43.362 1,22 13.701 0,39 9.931 0,28 3.557.463 100,0019 Nusa Tenggara Timur 3.398.933 97,66 51.808 1,49 19.818 0,57 9.850 0,28 3.480.409 100,0020 Kalimantan Barat 3.392.710 98,23 38.487 1,11 12.557 0,36 9.974 0,29 3.453.728 100,0021 Kalimantan Tengah 1.713.678 98,47 17.547 1,01 5.257 0,30 3.873 0,22 1.740.355 100,0022 Kalimantan Selatan 2.854.555 98,30 28.485 0,98 8.759 0,30 12.234 0,42 2.904.033 100,0023 Kalimantan Timur 2.747.668 98,46 21.484 0,77 5.929 0,21 15.425 0,55 2.790.506 100,0024 Sulawesi Utara 1.811.279 98,11 21.488 1,16 6.936 0,38 6.389 0,35 1.846.092 100,0025 Sulawesi Tengah 1.989.900 97,98 24.146 1,19 7.276 0,36 9.617 0,47 2.030.939 100,0026 Sulawesi Selatan 6.243.949 97,78 99.555 1,56 28.908 0,45 13.111 0,21 6.385.523 100,0027 Sulawesi Tenggara 1.664.838 98,17 20.704 1,22 5.980 0,35 4.309 0,25 1.695.831 100,0028 Gorontalo 801.188 98,06 11.565 1,42 3.576 0,44 668 0,08 816.997 100,0029 Sulawesi Barat 856.482 98,13 11.511 1,32 3.747 0,43 1.057 0,12 872.797 100,0030 Maluku 1.135.255 98,43 9.052 0,78 3.046 0,26 6.061 0,53 1.153.414 100,0031 Maluku Utara 771.257 98,60 6.480 0,83 1.941 0,25 2.540 0,32 782.218 100,0032 Papua Barat 568.779 98,32 2.458 0,42 718 0,12 6.530 1,13 578.485 100,0033 Papua 2.121.269 97,64 7.009 0,32 1.751 0,08 42.589 1,96 2.172.618 100,00Indonesia188.096.775 98,12 2.126.192 1,11 616.202 0,32 869.975 0,45 191.709.144 100,00Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Sensus Penduduk 2010Jumlah Total

Lampiran 4.1CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K1, K4, PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN, DAN KUNJUNGAN IBU NIFASMENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiJumlah K1 % K1 K4 % K4 JumlahDitolongNakes% DitolongNakesKunjunganNifas 3 kali(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 111.315 106.643 95,80 93.523 84,02 103.822 87.545 84,32 81.431 78,432 Sumatera Utara 313.417 288.006 91,89 293.705 93,71 299.691 270.448 90,24 68.811 22,963 Sumatera Barat 112.407 109.222 97,17 96.382 85,74 107.297 93.155 86,82 82.143 76,564 Riau 137.331 110.992 80,82 128.183 93,34 131.084 117.796 89,86 77.417 59,065 Jambi 78.595 76.892 97,83 65.881 83,82 73.207 61.531 84,05 58.707 80,196 Sumatera Selatan 190.632 183.352 96,18 174.179 91,37 185.913 165.881 89,23 152.413 81,987 Bengkulu 39.710 38.727 97,52 30.556 76,95 37.203 28.230 75,88 31.317 84,188 Lampung 186.372 176.810 94,87 161.818 86,83 177.902 149.893 84,26 144.068 80,989 Kepulauan Bangka Belitung 28.897 29.121 100,78 23.256 80,48 27.570 22.335 81,01 24.377 88,4210 Kepulauan Riau 49.968 44.710 89,48 41.067 82,19 46.094 38.695 83,95 27.434 59,5211 DKI Jakarta 165.868 164.822 99,37 159.001 95,86 158.329 152.773 96,49 128.548 81,1912 Jawa Barat 1.035.942 1.023.237 98,77 939.835 90,72 988.854 851.161 86,08 817.651 82,6913 Jawa Tengah 632.198 624.125 98,72 617.231 97,63 590.921 559.226 94,64 538.097 91,0614 DI Yogyakarta 49.801 49.791 99,98 42.312 84,96 44.968 38.881 86,46 39.989 88,9315 Jawa Timur 654.565 632.483 96,63 602.406 92,03 601.260 550.744 91,60 569.667 94,7516 Banten 240.817 235.492 97,79 207.235 86,06 232.734 192.910 82,89 131.288 56,4117 Bali 70.424 69.609 98,84 63.432 90,07 67.227 61.420 91,36 63.397 94,3018 Nusa Tenggara Barat 118.416 116.453 98,34 101.264 85,52 111.905 87.685 78,36 100.854 90,1219 Nusa Tenggara Timur 127.374 116.017 91,08 91.255 71,64 121.737 104.843 86,12 78.116 64,1720 Kalimantan Barat 104.526 99.329 95,03 88.099 84,28 99.360 77.267 77,76 73.229 73,7021 Kalimantan Tengah 53.140 49.465 93,08 41.198 77,53 50.416 37.928 75,23 39.626 78,6022 Kalimantan Selatan 76.106 66.744 87,70 64.523 84,78 76.106 63.734 83,74 64.476 84,7223 Kalimantan Timur 81.192 74.726 92,04 68.015 83,77 77.286 61.865 80,05 46.871 60,6524 Sulawesi Utara 48.532 45.594 93,95 38.884 80,12 46.325 37.376 80,68 34.668 74,8425 Sulawesi Tengah 62.361 53.918 86,46 52.095 83,54 59.524 46.836 78,68 41.396 69,5526 Sulawesi Selatan 173.836 174.332 100,29 154.137 88,67 173.836 154.909 89,11 139.746 80,3927 Sulawesi Tenggara 47.760 45.302 94,85 38.065 79,70 40.488 30.494 75,32 33.842 83,5928 Gorontalo 21.569 22.825 105,82 13.767 63,83 20.522 13.958 68,02 18.511 90,2029 Sulawesi Barat 28.428 27.549 96,91 16.384 57,63 26.746 15.019 56,15 18.237 68,1930 Maluku 41.295 37.980 91,97 28.772 69,68 39.339 26.345 66,97 28.093 71,4131 Maluku Utara 25.755 23.362 90,71 15.501 60,19 24.619 15.077 61,24 19.137 77,7332 Papua Barat 20.820 17.414 83,64 5.202 24,99 20.705 8.616 41,61 2.581 12,4733 Papua 63.058 34.423 54,59 26.190 41,53 60.193 28.056 46,61 12.751 21,18IndonesiaSumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Ibu Hamil Ibu Bersalin Ibu Nifas5.192.427 4.969.467 95,71 4.583.349 88,27 4.923.183 4.252.633 86,38 3.788.889 76,96% KF3

Lampiran 4.2CAKUPAN PESERTA KB BARU DAN KB AKTIFMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Peserta KB BaruPeserta KB AktifNo Provinsi Jumlah PUS Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 803.763 182.617 22,72 609.929 75,882 Sumatera Utara 2.204.567 406.638 18,45 1.509.109 68,453 Sumatera Barat 828.604 165.458 19,97 611.415 73,794 Riau 746.748 203.845 27,30 492.449 65,955 Jambi 661.873 142.499 21,53 517.920 78,256 Sumatera Selatan 1.608.664 488.769 30,38 1.285.105 79,897 Bengkulu 384.154 123.737 32,21 344.919 89,798 Lampung 1.600.470 583.851 36,48 1.139.746 71,219 Kepulauan Bangka Belitung 232.292 58.902 25,36 182.831 78,7110 Kepulauan Riau 343.946 71.541 20,80 223.763 65,0611 DKI Jakarta 1.258.291 545.353 43,34 1.025.151 81,4712 Jawa Barat 9.141.262 1.705.834 18,66 7.014.713 76,7413 Jawa Tengah 6.663.396 1.087.108 16,31 5.285.530 79,3214 DI Yogyakarta 549.894 55.781 10,14 432.989 78,7415 Jawa Timur 7.992.674 1.317.768 16,49 6.150.153 76,9516 Banten 1.880.104 434.575 23,11 1.271.193 67,6117 Bali 669.944 78.967 11,79 573.932 85,6718 Nusa Tenggara Barat 1.095.663 221.405 20,21 839.559 76,6319 Nusa Tenggara Timur 683.059 110.193 16,13 499.630 73,1520 Kalimantan Barat 873.575 178.227 20,40 619.160 70,8821 Kalimantan Tengah 429.953 92.674 21,55 340.880 79,2822 Kalimantan Selatan 728.806 164.884 22,62 574.652 78,8523 Kalimantan Timur 593.710 111.284 18,74 431.338 72,6524 Sulawesi Utara 441.125 128.834 29,21 372.555 84,4625 Sulawesi Tengah 513.300 119.350 23,25 397.790 77,5026 Sulawesi Selatan 1.351.935 385.344 28,50 980.883 72,5527 Sulawesi Tenggara 404.291 86.354 21,36 306.801 75,8928 Gorontalo 207.685 54.536 26,26 178.105 85,7629 Sulawesi Barat 199.682 57.996 29,04 153.133 76,6930 Maluku 271.852 73.690 27,11 199.162 73,2631 Maluku Utara 199.758 47.255 23,66 124.515 62,3332 Papua Barat 59.900 32.791 54,74 45.191 75,4433 Papua 280.875 63.409 22,58 137.853 49,08IndonesiaSumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 201245.905.815 9.581.469 20,87 34.872.054 75,96

Lampiran 4.3M e t o d e K o n t r a s e p s iNo ProvinsiIUD MOW MOP Kondom Implan Suntikan PilTotalJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 Aceh 5.547 3,04 1.247 0,68 27 0,01 20.875 11,43 6.168 3,38 80.578 44,12 68.175 37,33 182.6172 Sumatera Utara 26.726 6,57 9.952 2,45 2.813 0,69 61.673 15,17 32.712 8,04 137.499 33,81 135.263 33,26 406.6383 Sumatera Barat 8.216 4,97 1.751 1,06 384 0,23 18.890 11,42 18.996 11,48 72.687 43,93 44.534 26,92 165.4584 Riau 5.660 2,78 2.434 1,19 378 0,19 13.561 6,65 12.280 6,02 102.923 50,49 66.609 32,68 203.8455 Jambi 5.319 3,73 462 0,32 141 0,10 5.609 3,94 11.628 8,16 70.492 49,47 48.848 34,28 142.4996 Sumatera Selatan 10.441 2,14 2.019 0,41 896 0,18 47.853 9,79 46.673 9,55 216.256 44,25 164.631 33,68 488.7697 Bengkulu 4.814 3,89 875 0,71 149 0,12 10.289 8,32 11.282 9,12 56.798 45,90 39.530 31,95 123.7378 Lampung 35.292 6,04 2.239 0,38 1.670 0,29 66.551 11,40 41.153 7,05 227.003 38,88 209.943 35,96 583.8519 Kep. Bangka Belitung 2.175 3,69 238 0,40 93 0,16 6.766 11,49 3.744 6,36 27.110 46,03 18.776 31,88 58.90210 Kep. Riau 2.473 3,46 634 0,89 91 0,13 16.414 22,94 3.611 5,05 29.000 40,54 19.318 27,00 71.54111 DKI Jakarta 55.849 10,24 4.841 0,89 968 0,18 39.313 7,21 18.504 3,39 273.164 50,09 152.714 28,00 545.35312 Jawa Barat 135.955 7,97 19.065 1,12 4.104 0,24 63.565 3,73 91.426 5,36 900.000 52,76 491.719 28,83 1.705.83413 Jawa Tengah 80.140 7,37 22.114 2,03 3.207 0,30 67.103 6,17 126.377 11,63 594.283 54,67 193.884 17,83 1.087.10814 DI Yogyakarta 11.583 20,77 1.620 2,90 358 0,64 5.469 9,80 4.970 8,91 26.891 48,21 4.890 8,77 55.78115 Jawa Timur 113.780 8,63 21.654 1,64 4.619 0,35 56.308 4,27 135.898 10,31 695.296 52,76 290.213 22,02 1.317.76816 Banten 23.607 5,43 2.057 0,47 1.021 0,23 24.533 5,65 33.486 7,71 222.665 51,24 127.206 29,27 434.57517 Bali 22.663 28,70 2.397 3,04 312 0,40 7.207 9,13 3.003 3,80 35.688 45,19 7.697 9,75 78.96718 Nusa Tenggara Barat 19.068 8,61 1.550 0,70 478 0,22 17.625 7,96 29.297 13,23 110.847 50,07 42.540 19,21 221.40519 Nusa Tenggara Timur 8.980 8,15 5.012 4,55 461 0,42 6.727 6,10 17.577 15,95 56.360 51,15 15.076 13,68 110.19320 Kalimantan Barat 6.857 3,85 1.452 0,81 171 0,10 24.177 13,57 9.464 5,31 77.020 43,21 59.086 33,15 178.22721 Kalimantan Tengah 1.755 1,89 486 0,52 119 0,13 5.917 6,38 8.001 8,63 43.040 46,44 33.356 35,99 92.67422 Kalimantan Selatan 2.369 1,44 917 0,56 344 0,21 8.428 5,11 9.406 5,70 68.242 41,39 75.178 45,59 164.88423 Kalimantan Timur 4.751 4,27 1.633 1,47 189 0,17 13.903 12,49 4.717 4,24 54.647 49,11 31.444 28,26 111.28424 Sulawesi Utara 6.746 5,24 1.159 0,90 635 0,49 13.245 10,28 14.855 11,53 56.475 43,84 35.719 27,72 128.83425 Sulawesi Tengah 5.013 4,20 752 0,63 335 0,28 12.642 10,59 9.666 8,10 47.208 39,55 43.734 36,64 119.35026 Sulawesi Selatan 9.287 2,41 2.894 0,75 470 0,12 50.440 13,09 22.575 5,86 166.637 43,24 133.041 34,53 385.34427 Sulawesi Tenggara 1.557 1,80 610 0,71 283 0,33 10.779 12,48 8.291 9,60 34.469 39,92 30.365 35,16 86.35428 Gorontalo 4.796 8,79 408 0,75 190 0,35 4.340 7,96 7.638 14,01 20.543 37,67 16.621 30,48 54.53629 Sulawesi Barat 1.770 3,05 227 0,39 189 0,33 13.370 23,05 3.501 6,04 17.154 29,58 21.785 37,56 57.99630 Maluku 2.034 2,76 571 0,77 159 0,22 11.453 15,54 5.377 7,30 30.454 41,33 23.642 32,08 73.69031 Maluku Utara 1.179 2,49 315 0,67 156 0,33 4.116 8,71 9.418 19,93 22.006 46,57 10.065 21,30 47.25532 Papua Barat 361 1,10 236 0,72 157 0,48 7.445 22,70 2.911 8,88 12.817 39,09 8.864 27,03 32.79133 Papua 1.217 1,92 1.197 1,89 52 0,08 11.730 18,50 4.041 6,37 31.799 50,15 13.373 21,09 63.409IndonesiaSumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012PERSENTASE PESERTA KB BARUMENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2011627.980 6,55 115.018 1,20 25.619 0,27 748.316 7,81 768.646 8,02 4.618.051 48,20 2.677.839 27,95 9.581.469

Lampiran 4.4PERSENTASE PESERTA KB BARUMENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiKlinik KBPemerintah Swasta Dokter Praktik Swasta Bidan Praktek SwastaJumlahPeserta % Peserta % Peserta % Peserta % Peserta %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 114.205 62,54 8.068 4,42 3.896 2,13 56.448 30,91 182.617 100,002 Sumatera Utara 310.470 76,35 36.186 8,90 6.581 1,62 53.401 13,13 406.638 100,003 Sumatera Barat 111.203 67,21 1.006 0,61 1.932 1,17 51.317 31,02 165.458 100,004 Riau 104.265 51,15 7.723 3,79 10.886 5,34 80.971 39,72 203.845 100,005 Jambi 92.035 64,59 2.203 1,55 3.360 2,36 44.901 31,51 142.499 100,006 Sumatera Selatan 335.876 68,72 34.106 6,98 10.003 2,05 108.784 22,26 488.769 100,007 Bengkulu 81.825 66,13 727 0,59 2.600 2,10 38.585 31,18 123.737 100,008 Lampung 400.405 68,58 14.568 2,50 10.017 1,72 158.861 27,21 583.851 100,009 Kep. Bangka Belitung 34.135 57,95 519 0,88 744 1,26 23.504 39,90 58.902 100,0010 Kepulauan Riau 34.308 47,96 12.764 17,84 5.641 7,88 18.828 26,32 71.541 100,0011 DKI Jakarta 181.773 33,33 23.241 4,26 72.832 13,36 267.507 49,05 545.353 100,0012 Jawa Barat 990.623 58,07 116.879 6,85 36.019 2,11 562.313 32,96 1.705.834 100,0013 Jawa Tengah 566.187 52,08 55.073 5,07 33.859 3,11 431.989 39,74 1.087.108 100,0014 DI Yogyakarta 21.763 39,02 10.166 18,22 1.561 2,80 22.291 39,96 55.781 100,0015 Jawa Timur 775.443 58,85 42.033 3,19 29.802 2,26 470.490 35,70 1.317.768 100,0016 Banten 249.283 57,36 22.267 5,12 14.111 3,25 148.914 34,27 434.575 100,0017 Bali 30.695 38,87 4.281 5,42 4.023 5,09 39.968 50,61 78.967 100,0018 Nusa Tenggara Barat 200.943 90,76 3.027 1,37 1.826 0,82 15.609 7,05 221.405 100,0019 Nusa Tenggara Timur 107.466 97,53 388 0,35 291 0,26 2.048 1,86 110.193 100,0020 Kalimantan Barat 111.733 62,69 24.548 13,77 4.696 2,63 37.250 20,90 178.227 100,0021 Kalimantan Tengah 66.832 72,12 9.076 9,79 1.256 1,36 15.510 16,74 92.674 100,0022 Kalimantan Selatan 105.647 64,07 4.305 2,61 2.730 1,66 52.202 31,66 164.884 100,0023 Kalimantan Timur 63.122 56,72 6.183 5,56 2.836 2,55 39.143 35,17 111.284 100,0024 Sulawesi Utara 84.946 65,93 13.368 10,38 6.489 5,04 24.031 18,65 128.834 100,0025 Sulawesi Tengah 107.964 90,46 2.456 2,06 1.278 1,07 7.652 6,41 119.350 100,0026 Sulawesi Selatan 320.228 83,10 13.479 3,50 5.975 1,55 45.662 11,85 385.344 100,0027 Sulawesi Tenggara 76.682 88,80 536 0,62 1.522 1,76 7.614 8,82 86.354 100,0028 Gorontalo 38.673 70,91 2.690 4,93 622 1,14 12.551 23,01 54.536 100,0029 Sulawesi Barat 50.814 87,62 85 0,15 515 0,89 6.582 11,35 57.996 100,0030 Maluku 66.652 90,45 1.702 2,31 1.141 1,55 4.195 5,69 73.690 100,0031 Maluku Utara 42.837 90,65 1.290 2,73 737 1,56 2.391 5,06 47.255 100,0032 Papua Barat 30.003 91,50 1.056 3,22 81 0,25 1.651 5,03 32.791 100,0033 Papua 56.810 89,59 2.557 4,03 1.295 2,04 2.747 4,33 63.409 100,00IndonesiaSumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 20125.965.846 62,26 478.556 4,99 281.157 2,93 2.855.910 29,81 9.581.469 100,00

Lampiran 4.5PERSENTASE PESERTA KB AKTIFMENURUT METODE KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Jumlah PUSM e t o d e K o n t r a s e p s iPeserta KB AktifIUD MOW MOPImplanKondomSuntikanPilJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)1 Aceh 803.763 609.929 75,88 15.647 2,57 4.884 0,80 198 0,03 15.422 2,53 55.295 9,07 272.560 44,69 245.923 40,322 Sumatera Utara 2.204.567 1.509.109 68,45 160.152 10,61 112.896 7,48 6.002 0,40 140.363 9,30 100.287 6,65 496.712 32,91 492.697 32,653 Sumatera Barat 828.604 611.415 73,79 54.166 8,86 17.423 2,85 891 0,15 83.491 13,66 26.554 4,34 309.840 50,68 119.050 19,474 Riau 746.748 492.449 65,95 29.358 5,96 5.139 1,04 1.847 0,38 52.022 10,56 21.020 4,27 215.377 43,74 167.686 34,055 Jambi 661.873 517.920 78,25 36.891 7,12 3.965 0,77 1.222 0,24 70.981 13,71 10.182 1,97 212.125 40,96 182.554 35,256 Sumatera Selatan 1.608.664 1.285.105 79,89 56.027 4,36 40.050 3,12 5.259 0,41 221.466 17,23 71.322 5,55 538.174 41,88 352.807 27,457 Bengkulu 384.154 344.919 89,79 22.631 6,56 6.800 1,97 1.149 0,33 52.128 15,11 13.227 3,83 150.936 43,76 98.048 28,438 Lampung 1.600.470 1.139.746 71,21 141.896 12,45 15.183 1,33 13.851 1,22 163.341 14,33 26.641 2,34 404.122 35,46 374.712 32,889 Kep. Bangka Belitung 232.292 182.831 78,71 7.414 4,06 5.252 2,87 194 0,11 17.418 9,53 7.438 4,07 81.271 44,45 63.844 34,9210 Kepulauan Riau 343.946 223.763 65,06 15.938 7,12 3.366 1,50 793 0,35 15.550 6,95 12.863 5,75 99.344 44,40 75.909 33,9211 DKI Jakarta 1.258.291 1.025.151 81,47 215.285 21,00 35.743 3,49 10.553 1,03 71.960 7,02 36.963 3,61 383.960 37,45 270.687 26,4012 Jawa Barat 9.141.262 7.014.713 76,74 822.574 11,73 170.534 2,43 64.891 0,93 320.924 4,58 91.912 1,31 3.595.998 51,26 1.947.880 27,7713 Jawa Tengah 6.663.396 5.285.530 79,32 439.687 8,32 287.911 5,45 58.318 1,10 519.973 9,84 119.166 2,25 3.017.353 57,09 843.122 15,9514 DI Yogyakarta 549.894 432.989 78,74 103.645 23,94 21.319 4,92 3.057 0,71 25.906 5,98 26.789 6,19 199.221 46,01 53.052 12,2515 Jawa Timur 7.992.674 6.150.153 76,95 883.092 14,36 309.328 5,03 28.631 0,47 526.859 8,57 94.601 1,54 2.966.486 48,23 1.341.156 21,8116 Banten 1.880.104 1.271.193 67,61 115.283 9,07 24.621 1,94 16.253 1,28 139.301 10,96 39.070 3,07 628.281 49,42 308.384 24,2617 Bali 669.944 573.932 85,67 269.967 47,04 21.658 3,77 2.947 0,51 10.054 1,75 16.806 2,93 204.558 35,64 47.942 8,3518 Nusa Tenggara Barat 1.095.663 839.559 76,63 256.283 30,53 32.070 3,82 6.909 0,82 81.011 9,65 16.464 1,96 290.842 34,64 155.980 18,5819 Nusa Tenggara Timur 683.059 499.630 73,15 56.509 11,31 22.583 4,52 4.821 0,96 59.424 11,89 12.200 2,44 268.722 53,78 75.371 15,0920 Kalimantan Barat 873.575 619.160 70,88 37.494 6,06 9.258 1,50 4.213 0,68 39.181 6,33 2.445 0,39 250.320 40,43 254.235 41,0621 Kalimantan Tengah 429.953 340.880 79,28 7.105 2,08 3.768 1,11 529 0,16 33.327 9,78 23.794 6,98 142.569 41,82 129.788 38,0722 Kalimantan Selatan 728.806 574.652 78,85 10.392 1,81 6.888 1,20 924 0,16 39.617 6,89 11.592 2,02 201.724 35,10 303.515 52,8223 Kalimantan Timur 593.710 431.338 72,65 43.662 10,12 9.406 2,18 997 0,23 21.072 4,89 13.033 3,02 168.689 39,11 174.479 40,4524 Sulawesi Utara 441.125 372.555 84,46 20.000 5,37 3.013 0,81 7.917 2,13 102.435 27,50 38.151 10,24 115.867 31,10 85.172 22,8625 Sulawesi Tengah 513.300 397.790 77,50 22.675 5,70 8.463 2,13 1.007 0,25 36.029 9,06 10.488 2,64 162.451 40,84 156.677 39,3926 Sulawesi Selatan 1.351.935 980.883 72,55 43.963 4,48 16.201 1,65 1.155 0,12 93.529 9,54 74.051 7,55 426.999 43,53 324.985 33,1327 Sulawesi Tenggara 404.291 306.801 75,89 7.903 2,58 5.788 1,89 1.191 0,39 39.464 12,86 15.267 4,98 120.535 39,29 116.653 38,0228 Gorontalo 207.685 178.105 85,76 19.657 11,04 2.654 1,49 742 0,42 27.610 15,50 4.431 2,49 66.519 37,35 56.492 31,7229 Sulawesi Barat 199.682 153.133 76,69 5.271 3,44 1.335 0,87 370 0,24 11.181 7,30 14.134 9,23 58.083 37,93 62.759 40,9830 Maluku 271.852 199.162 73,26 8.058 4,05 4.915 2,47 1.098 0,55 20.487 10,29 15.615 7,84 87.186 43,78 61.803 31,0331 Maluku Utara 199.758 124.515 62,33 2.885 2,32 2.394 1,92 675 0,54 23.374 18,77 6.443 5,17 46.111 37,03 42.633 34,2432 Papua Barat 59.900 45.191 75,44 2.121 4,69 1.547 3,42 81 0,18 2.517 5,57 3.789 8,38 20.747 45,91 14.389 31,8433 Papua 280.875 137.853 49,08 t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.dIndonesia45.905.815 34.872.054 75,96 3.933.631 11,28 1.216.355 3,49 248.685 0,71 3.077.417 8,82 1.032.033 2,96 16.203.682 46,47 9.000.384 25,81Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012

Lampiran 4.6CAKUPAN PENANGANAN NEONATAL DENGAN KOMPLIKASI DAN OBSTETRI DENGAN KOMPLIKASIMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Neonatal Cakupan Penanganan Neonatal ObstetriNo Provinsi Jumlah Bayi Komplikasi KomplikasiKomplikasiJumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Aceh 98.877 14.832 3.983 26,85 22.263 7.461 33,512 Sumatera Utara 273.279 40.992 1.012 2,47 62.683 2.989 4,773 Sumatera Barat 102.187 15.328 1.760 11,48 22.481 11.763 52,324 Riau 127.459 19.119 2.322 12,15 27.466 11.883 43,265 Jambi 71.338 10.701 4.661 43,56 15.719 8.981 57,136 Sumatera Selatan 183.907 27.586 12.341 44,74 38.126 22.231 58,317 Bengkulu 36.837 5.526 2.258 40,86 7.942 4.476 56,368 Lampung 168.772 25.316 2.661 10,51 37.274 13.928 37,379 Kepulauan Bangka Belitung 26.383 3.957 1.120 28,30 5.779 2.885 49,9210 Kepulauan Riau 42.495 6.374 2.173 34,09 9.994 5.871 58,7511 DKI Jakarta 150.788 22.618 13.337 58,97 33.174 24.033 72,4512 Jawa Barat 941.766 141.265 44.330 31,38 207.188 149.101 71,9613 Jawa Tengah 574.745 86.212 47.569 55,18 126.440 95.187 75,2814 DI Yogyakarta 44.104 6.616 3.567 53,92 9.960 7.016 70,4415 Jawa Timur 595.162 89.274 58.675 65,72 130.913 104.007 79,4516 Banten 219.965 32.995 20.195 61,21 48.163 26.228 54,4617 Bali 64.620 9.693 8.361 86,26 14.085 9.261 65,7518 Nusa Tenggara Barat 106.577 15.987 7.242 45,30 23.683 20.661 87,2419 Nusa Tenggara Timur 109.779 16.467 5.275 32,03 25.475 13.591 53,3520 Kalimantan Barat 95.405 14.311 3.467 24,23 20.905 8.109 38,7921 Kalimantan Tengah 48.136 7.220 891 12,34 10.628 2.551 24,0022 Kalimantan Selatan 67.694 10.154 3.695 36,39 15.221 10.227 67,1923 Kalimantan Timur 75.149 11.272 1.769 15,69 16.238 4.392 27,0524 Sulawesi Utara 44.304 6.646 2.415 36,34 9.706 3.268 33,6725 Sulawesi Tengah 49.245 7.387 4.306 58,29 12.472 5.933 47,5726 Sulawesi Selatan 160.310 24.047 10.166 42,28 34.767 18.284 52,5927 Sulawesi Tenggara 39.895 5.984 1.492 24,93 9.552 4.473 46,8328 Gorontalo 20.353 3.053 1.201 39,34 4.314 2.523 58,4929 Sulawesi Barat 25.482 3.822 1.441 37,70 5.686 3.580 62,9730 Maluku 36.571 5.486 1.411 25,72 8.259 2.467 29,8731 Maluku Utara 23.322 3.498 2.169 62,00 5.151 3.959 76,8632 Papua Barat 17.467 2.620 297 11,34 4.164 6.076 145,9233 Papua 57.326 8.599 602 7,00 12.612 2.361 18,72IndonesiaSumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Cakupan Penanganan ObstetriKomplikasi4.699.699 704.955 278.164 39,46 1.038.485 619.756 59,68

Lampiran 4.7CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS MENURUT PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Jumlah BayiKN1 % KN1 KN Lengkap %KN Lengkap(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 98.877 84.074 85,03 80.919 81,842 Sumatera Utara 273.279 252.813 92,51 217.163 79,473 Sumatera Barat 102.187 89.573 87,66 81.816 80,064 Riau 127.459 104.917 82,31 97.484 76,485 Jambi 71.338 67.528 94,66 64.838 90,896 Sumatera Selatan 183.907 142.124 77,28 130.748 71,097 Bengkulu 36.837 32.668 88,68 30.460 82,698 Lampung 168.772 156.183 92,54 137.378 81,409 Kepulauan Bangka Belitung 26.383 26.189 99,26 24.682 93,5510 Kepulauan Riau 42.495 36.655 86,26 30.755 72,3711 DKI Jakarta 150.788 147.042 97,52 136.523 90,5412 Jawa Barat 941.766 869.810 92,36 803.903 85,3613 Jawa Tengah 574.745 564.368 98,19 548.085 95,3614 DI Yogyakarta 44.104 37.731 85,55 33.193 75,2615 Jawa Timur 595.162 584.105 98,14 554.552 93,1816 Banten 219.965 204.479 92,96 191.629 87,1217 Bali 64.620 55.656 86,13 52.906 81,8718 Nusa Tenggara Barat 106.577 100.358 94,16 97.444 91,4319 Nusa Tenggara Timur 109.779 89.255 81,30 83.316 75,8920 Kalimantan Barat 95.405 80.559 84,44 72.060 75,5321 Kalimantan Tengah 48.136 35.661 74,08 34.393 71,4522 Kalimantan Selatan 67.694 67.434 99,62 64.476 95,2523 Kalimantan Timur 75.149 53.708 71,47 40.810 54,3124 Sulawesi Utara 44.304 38.326 86,51 36.594 82,6025 Sulawesi Tengah 49.245 45.932 93,27 44.712 90,8026 Sulawesi Selatan 160.310 140.776 87,81 129.937 81,0527 Sulawesi Tenggara 39.895 37.322 93,55 36.112 90,5228 Gorontalo 20.353 19.586 96,23 18.094 88,9029 Sulawesi Barat 25.482 21.581 84,69 19.261 75,5930 Maluku 36.571 27.928 76,37 26.183 71,5931 Maluku Utara 23.322 20.005 85,78 19.156 82,1432 Papua Barat 17.467 7.467 42,75 5.701 32,6433 Papua 57.326 11.947 20,84 10.814 18,86IndonesiaSumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Kunjungan Neonatus4.699.699 4.253.760 90,51 3.956.097 84,18

Lampiran 4.8CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK BALITAMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Cakupan PelayananJumlahNo Provinsi Jumlah Bayi Kesehatan BayiAnak BalitaJumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 98.877 75.198 76,05 443.727 354.600 79,912 Sumatera Utara 273.279 217.996 79,77 1.009.566 779.155 77,183 Sumatera Barat 102.187 92.855 90,87 394.994 334.560 84,704 Riau 127.459 102.465 80,39 565.439 443.870 78,505 Jambi 71.338 63.684 89,27 304.344 256.562 84,306 Sumatera Selatan 183.907 140.674 76,49 718.334 581.851 81,007 Bengkulu 36.837 30.340 82,36 141.691 94.947 67,018 Lampung 168.772 149.395 88,52 896.568 515.697 57,529 Kepulauan Bangka Belitung 26.383 21.405 81,13 120.497 98.808 82,0010 Kepulauan Riau 42.495 26.632 62,67 178.534 145.327 81,4011 DKI Jakarta 150.788 144.967 96,14 664.653 543.154 81,7212 Jawa Barat 941.766 835.619 88,73 3.255.727 2.891.086 88,8013 Jawa Tengah 574.745 533.192 92,77 2.117.242 2.035.491 96,1414 DI Yogyakarta 44.104 40.339 91,46 185.844 179.711 96,7015 Jawa Timur 595.162 549.945 92,40 2.395.777 2.034.015 84,9016 Banten 219.965 200.731 91,26 1.041.320 884.081 84,9017 Bali 64.620 54.340 84,09 323.352 264.171 81,7018 Nusa Tenggara Barat 106.577 105.623 99,10 532.879 373.587 70,1119 Nusa Tenggara Timur 109.779 72.946 66,45 414.738 245.608 59,2220 Kalimantan Barat 95.405 69.682 73,04 414.797 321.468 77,5021 Kalimantan Tengah 48.136 29.391 61,06 201.491 152.185 75,5322 Kalimantan Selatan 67.694 30.831 45,54 302.823 239.533 79,1023 Kalimantan Timur 75.149 70.802 94,22 320.907 181.663 56,6124 Sulawesi Utara 44.304 37.705 85,11 178.815 147.165 82,3025 Sulawesi Tengah 49.245 36.818 74,77 208.040 146.011 70,1826 Sulawesi Selatan 160.310 128.680 80,27 702.308 554.964 79,0227 Sulawesi Tenggara 39.895 36.475 91,43 212.544 157.948 74,3128 Gorontalo 20.353 16.044 78,83 97.487 80.305 82,3829 Sulawesi Barat 25.482 21.865 85,81 112.801 79.709 70,6630 Maluku 36.571 24.929 68,17 190.558 123.892 65,0231 Maluku Utara 23.322 19.642 84,22 111.983 66.894 59,7432 Papua Barat 17.467 8.154 46,68 83.646 58.469 69,9033 Papua 57.326 15.041 26,24 282.358 118.026 41,80IndonesiaSumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Cakupan PelayananKesehatan Anak Balita4.699.699 4.004.405 85,21 19.125.784 15.484.513 80,96

Lampiran 4.9No Provinsi Jumlah BalitaBalita Ditimbang (D/S)Jumlah Cakupan (%)(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 430.179 259.148 60,242 Sumatera Utara 1.184.115 779.155 65,803 Sumatera Barat 502.996 355.607 70,704 Riau 679.020 416.189 61,295 Jambi 292.031 197.450 67,616 Sumatera Selatan 375.069 290.233 77,387 Bengkulu 153.586 94.947 61,828 Lampung 825.452 540.960 65,549 Kepulauan Bangka Belitung 133.417 68.092 51,0410 Kepulauan Riau 219.783 129.422 58,8911 DKI Jakarta 740.401 382.081 51,6012 Jawa Barat 3.584.431 3.041.330 84,8513 Jawa Tengah 2.597.811 2.057.207 79,1914 DI Yogyakarta 170.455 134.434 78,8715 Jawa Timur 2.735.364 2.302.189 84,1616 Banten 855.445 536.423 62,7117 Bali 196.653 160.009 81,3718 Nusa Tenggara Barat 532.879 373.587 70,1119 Nusa Tenggara Timur 815.461 598.768 73,4320 Kalimantan Barat 428.880 225.565 52,5921 Kalimantan Tengah 600.606 276.579 46,0522 Kalimantan Selatan 349.324 212.769 60,9123 Kalimantan Timur 429.883 171.511 39,9024 Sulawesi Utara 162.846 128.000 78,6025 Sulawesi Tengah 292.109 143.992 49,2926 Sulawesi Selatan 709.241 470.476 66,3427 Sulawesi Tenggara 210.948 157.948 74,8828 Gorontalo 87.907 75.315 85,6829 Sulawesi Barat 119.277 79.709 66,8330 Maluku 180.198 116.300 64,5431 Maluku Utara 127.974 66.894 52,2732 Papua Barat 37.594 16.867 44,8733 Papua 160.705 70.859 44,09IndonesiaSumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012CAKUPAN BALITA DITIMBANGMENURUT PROVINSI TAHUN 201120.922.040 14.930.015 71,36

Lampiran 4.10KASUS GIZI BURUK DITEMUKAN DAN MENDAPAT PERAWATANMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Kasus Gizi Buruk Mendapat PerawatanNoProvinsiKasus Gizi Buruk Ditemukan Kasus Gizi Buruk Dirawat %(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 226 226 1002 Sumatera Utara 1.234 1.234 1003 Sumatera Barat 764 764 1004 Riau 66 66 1005 Jambi 449 449 1006 Sumatera Selatan 136 136 1007 Bengkulu 128 128 1008 Lampung 193 193 1009 Kepulauan Bangka Belitung 85 85 10010 Kepulauan Riau 253 253 10011 DKI Jakarta 185 185 10012 Jawa Barat 4.358 4.358 10013 Jawa Tengah 1.597 1.597 10014 DI Yogyakarta 291 291 10015 Jawa Timur 9.859 9.859 10016 Banten 5.117 5.117 10017 Bali 51 51 10018 Nusa Tenggara Barat 753 753 10019 Nusa Tenggara Timur 8.235 8.235 10020 Kalimantan Barat 776 776 10021 Kalimantan Tengah 77 77 10022 Kalimantan Selatan 113 113 10023 Kalimantan Timur 168 168 10024 Sulawesi Utara 90 90 10025 Sulawesi Tengah 435 435 10026 Sulawesi Selatan 621 621 10027 Sulawesi Tenggara 726 726 10028 Gorontalo 768 768 10029 Sulawesi Barat 264 264 10030 Maluku 152 152 10031 Maluku Utara 110 110 10032 Papua Barat 623 623 10033 Papua 1.509 1.509 100Indonesia40.412 40.412 100Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 4.11CAKUPAN SEKOLAH DASAR (SD) YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/MI KELAS 1MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Cakupan SD/MI Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MINo Provinsi Jumlah SD/MIKelas 1Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 3.936 2.448 62,202 Sumatera Utara 8.996 5.627 62,553 Sumatera Barat 3.965 3.696 93,194 Riau 5.046 4.044 80,155 Jambi 2.692 2.314 85,966 Sumatera Selatan 4.523 2.977 65,827 Bengkulu 1.346 1.247 92,648 Lampung 5.481 3.420 62,409 Kepulauan Bangka Belitung 814 812 99,7510 Kepulauan Riau 864 649 75,1211 DKI Jakarta 3.023 2.778 91,9012 Jawa Barat 21.192 13.789 65,0713 Jawa Tengah 22.812 20.688 90,6914 DI Yogyakarta 2.015 1.968 97,6715 Jawa Timur 28.918 28.918 100,0016 Banten 5.111 4.261 83,3717 Bali 2.419 2.140 88,4718 Nusa Tenggara Barat 3.690 3.311 89,7319 Nusa Tenggara Timur 4.684 1.201 25,6420 Kalimantan Barat 2.857 1.522 53,2721 Kalimantan Tengah 2.543 1.683 66,1822 Kalimantan Selatan 3.472 2.067 59,5323 Kalimantan Timur 2.039 978 47,9624 Sulawesi Utara 2.027 1.512 74,5925 Sulawesi Tengah 2.846 1.445 50,7726 Sulawesi Selatan 5.528 2.349 42,4927 Sulawesi Tenggara 2.279 743 32,6028 Gorontalo 961 811 84,3929 Sulawesi Barat 1.203 558 46,3830 Maluku 1.731 829 47,8931 Maluku Utara 1.179 600 50,8932 Papua Barat 718 176 24,5133 Papua 2.140 493 23,04Indonesia163.050 122.054 74,86Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 4.12JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KESEHATAN ANAKDI PANTI ANAK TERLANTAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Puskesmas Dengan Puskesmas Membina Panti Anak Terlantar Jumlah Seluruh PantiNo Provinsi Panti Anak Terlantar di Wilayah Kerjadi Wilayah Kerjadi Wilayah Kerja Jumlah Persentase (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 83 83 100 1112 Sumatera Utara 28 28 100 213 Sumatera Barat 68 68 100 1024 Riau 51 51 100 685 Jambi 48 48 100 486 Sumatera Selatan 63 63 100 1257 Bengkulu 22 22 100 288 Lampung 57 57 100 609 Kepulauan Bangka Belitung 11 11 100 1610 Kepulauan Riau 19 19 100 5211 DKI Jakarta 33 33 100 8012 Jawa Barat 100 100 100 11713 Jawa Tengah 25 25 100 3314 DI Yogyakarta 28 28 100 1615 Jawa Timur 415 415 100 99316 Banten 19 19 100 2317 Bali 27 27 100 6018 Nusa Tenggara Barat 85 85 100 2419 Nusa Tenggara Timur 90 90 100 18020 Kalimantan Barat 54 54 100 11521 Kalimantan Tengah 25 25 100 4422 Kalimantan Selatan 44 44 100 8423 Kalimantan Timur 37 37 100 5024 Sulawesi Utara 23 23 100 3325 Sulawesi Tengah 11 11 100 1826 Sulawesi Selatan 140 140 100 29127 Sulawesi Tenggara 48 48 100 7328 Gorontalo 16 16 100 2229 Sulawesi Barat 15 15 100 1430 Maluku 20 20 100 3631 Maluku Utara 17 17 100 2132 Papua Barat 2 2 100 333 Papua 27 27 100 124Indonesia1.751 1.751 100 3.085Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 4.13PERSENTASE KABUPATEN/KOTADENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)MENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiJumlahKabupaten/KotaJumlah PuskesmasMampu PKPRJumlahKabupaten/Kotadengan PKPRPersentaseKabupaten/Kotadengan PKPR(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 23 69 11 47,832 Sumatera Utara 33 138 17 51,523 Sumatera Barat 19 114 18 94,744 Riau 12 143 9 75,005 Jambi 11 38 4 36,366 Sumatera Selatan 15 72 6 40,007 Bengkulu 10 47 7 70,008 Lampung 14 25 2 14,299 Kepulauan Bangka Belitung 7 48 6 85,7110 Kepulauan Riau 7 12 2 28,5711 DKI Jakarta 6 33 5 83,3312 Jawa Barat 26 368 22 84,6213 Jawa Tengah 35 203 28 80,0014 DI Yogyakarta 5 55 5 100,0015 Jawa Timur 38 271 37 97,3716 Banten 8 110 8 100,0017 Bali 9 56 9 100,0018 Nusa Tenggara Barat 10 40 10 100,0019 Nusa Tenggara Timur 21 77 18 85,7120 Kalimantan Barat 14 70 7 50,0021 Kalimantan Tengah 14 31 1 7,1422 Kalimantan Selatan 13 52 13 100,0023 Kalimantan Timur 14 35 5 35,7124 Sulawesi Utara 15 32 8 53,3325 Sulawesi Tengah 11 29 5 45,4526 Sulawesi Selatan 24 72 12 50,0027 Sulawesi Tenggara 12 48 12 100,0028 Gorontalo 6 24 6 100,0029 Sulawesi Barat 5 32 3 60,0030 Maluku 11 34 2 18,1831 Maluku Utara 9 11 2 22,2232 Papua Barat 11 21 t.a.d t.a.d33 Papua 29 19 4 13,79Indonesia497 2.429 304 61,17Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 4.14PERSENTASE KABUPATEN/KOTADENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAKMENURUT PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Jumlah Kabupaten/KotaJumlah Puskesmas denganTatalaksana KasusKekerasasan terhadap AnakJumlah Kabupaten/Kota denganMinimal 2 Puskesmas MampuTatalaksana Kasus Kekerasasanterhadap AnakPersentase Kabupaten/Kotadengan Minimal 2 PuskesmasMampu Tatalaksana KasusKekerasasan terhadap Anak(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 23 12 6 26,092 Sumatera Utara 33 138 11 33,333 Sumatera Barat 19 26 11 57,894 Riau 12 22 11 91,675 Jambi 11 33 11 100,006 Sumatera Selatan 15 4 1 6,677 Bengkulu 10 16 5 50,008 Lampung 14 14 7 50,009 Kepulauan Bangka Belitung 7 15 5 71,4310 Kepulauan Riau 7 17 5 71,4311 DKI Jakarta 6 14 6 100,0012 Jawa Barat 26 90 14 53,8513 Jawa Tengah 35 138 29 82,8614 DI Yogyakarta 5 18 5 100,0015 Jawa Timur 38 115 17 44,7416 Banten 8 18 8 100,0017 Bali 9 18 9 100,0018 Nusa Tenggara Barat 10 20 10 100,0019 Nusa Tenggara Timur 21 38 19 90,4820 Kalimantan Barat 14 24 5 35,7121 Kalimantan Tengah 14 17 3 21,4322 Kalimantan Selatan 13 26 13 100,0023 Kalimantan Timur 14 6 2 14,2924 Sulawesi Utara 15 20 10 66,6725 Sulawesi Tengah 11 18 7 63,6426 Sulawesi Selatan 24 27 5 20,8327 Sulawesi Tenggara 12 20 7 58,3328 Gorontalo 6 10 5 83,3329 Sulawesi Barat 5 8 3 60,0030 Maluku 11 13 5 45,4531 Maluku Utara 9 11 4 44,4432 Papua Barat 11 20 6 54,5533 Papua 29 13 4 13,79IndonesiaSumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012497 999 269 54,12

Lampiran 4.15CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI UMUR 0-6 BULANMENURUT PROVINSI TAHUN 2010NoProvinsiCakupan ASI Eksklusif Bayi 0-6 Bulan (%)(1) (2) (3)1 Aceh 49,62 Sumatera Utara 56,63 Sumatera Barat 71,44 Riau 57,65 Jambi 62,16 Sumatera Selatan 71,87 Bengkulu 77,58 Lampung 62,69 Kepulauan Bangka Belitung 54,910 Kepulauan Riau 55,511 DKI Jakarta 62,112 Jawa Barat 67,313 Jawa Tengah 57,814 DI Yogyakarta 71,015 Jawa Timur 49,716 Banten 52,717 Bali 50,218 Nusa Tenggara Barat 79,719 Nusa Tenggara Timur 79,420 Kalimantan Barat 50,921 Kalimantan Tengah 63,622 Kalimantan Selatan 61,723 Kalimantan Timur 70,024 Sulawesi Utara 63,125 Sulawesi Tengah 60,426 Sulawesi Selatan 77,127 Sulawesi Tenggara 64,328 Gorontalo 60,429 Sulawesi Barat 67,330 Maluku 62,331 Maluku Utara 61,332 Papua Barat 61,233 PapuaIndonesia73,061,5Sumber : BPS, Susenas, 2010

Lampiran 4.16CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BAYI, ANAK BALITA, DAN BALITAMENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiJumlah Bayi 6-11BulanDapat Vitamin A %Jumlah AnakBalita 12-59 Bulan Dapat Vitamin A % Jumlah Balita6-59 BulanDapat Vitamin A %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Aceh 121.959 84.728 69,47 380.708 287.400 75,49 502.667 372.128 74,032 Sumatera Utara 189.061 139.790 73,94 968.452 680.689 70,29 1.157.513 820.479 70,883 Sumatera Barat 122.624 96.528 78,72 394.995 300.391 76,05 517.619 396.919 76,684 Riau 153.029 123.756 80,87 536.314 424.184 79,09 689.343 547.940 79,495 Jambi 42.948 38.135 88,79 256.076 218.927 85,49 299.024 257.062 85,976 Sumatera Selatan 214.048 183.072 85,53 647.343 525.728 81,21 861.391 708.800 82,297 Bengkulu 46.386 38.085 82,10 125.487 102.409 81,61 171.873 140.494 81,748 Lampung 96.722 77.549 80,18 713.277 530.408 74,36 809.999 607.957 75,069 Kepulauan Bangka Belitung 26.865 24.559 91,42 102.052 86.476 84,74 128.917 111.035 86,1310 Kepulauan Riau 42.884 34.457 80,35 178.502 123.596 69,24 221.386 158.053 71,3911 DKI Jakarta 164.832 150.960 91,58 664.653 471.783 70,98 829.485 622.743 75,0812 Jawa Barat 1.011.329 848.359 83,89 3.117.605 2.673.006 85,74 4.128.934 3.521.365 85,2913 Jawa Tengah 635.438 629.375 99,05 2.054.722 2.010.688 97,86 2.690.160 2.640.063 98,1414 DI Yogyakarta 50.503 49.876 98,76 185.130 181.493 98,04 235.633 231.369 98,1915 Jawa Timur 594.613 579.433 97,45 2.405.679 2.148.631 89,31 3.000.292 2.728.064 90,9316 Banten 110.573 105.491 95,40 890.933 745.676 83,70 1.001.506 851.167 84,9917 Bali 58.369 57.518 98,54 206.570 197.422 95,57 264.939 254.940 96,2318 Nusa Tenggara Barat 114.721 108.664 94,72 422.355 359.183 85,04 537.076 467.847 87,1119 Nusa Tenggara Timur 121.385 100.929 83,15 382.978 314.130 82,02 504.363 415.059 82,2920 Kalimantan Barat 159.492 98.727 61,90 426.469 282.501 66,24 585.961 381.228 65,0621 Kalimantan Tengah 69.556 48.193 69,29 208.139 136.224 65,45 277.695 184.417 66,4122 Kalimantan Selatan 87.110 72.506 83,23 343.977 256.121 74,46 431.087 328.627 76,2323 Kalimantan Timur 81.818 67.840 82,92 341.298 237.831 69,68 423.116 305.671 72,2424 Sulawesi Utara 73.539 61.998 84,31 137.427 115.915 84,35 210.966 177.913 84,3325 Sulawesi Tengah 36.596 29.256 79,94 237.241 174.468 73,54 273.836 203.724 74,4026 Sulawesi Selatan 86.510 77.556 89,65 597.822 522.209 87,35 684.332 599.765 87,6427 Sulawesi Tenggara 22.793 11.371 49,89 210.948 151.925 72,02 233.741 163.296 69,8628 Gorontalo 12.601 11.038 87,60 83.314 69.697 83,66 95.915 80.735 84,1729 Sulawesi Barat 12.087 12.087 100,00 99.506 69.039 69,38 111.593 81.126 72,7030 Maluku 52.208 31.201 59,76 161.261 103.911 64,44 213.469 135.112 63,2931 Maluku Utara 29.833 20.163 67,59 116.636 56.409 48,36 146.469 76.572 52,2832 Papua Barat 15.282 8.942 58,51 66.956 18.022 26,92 82.238 26.964 32,7933 Papua 33.316 12.893 38,70 215.476 46.296 21,49 248.792 59.189 23,79IndonesiaSumber: Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Vitamin A Bayi 6-11 BulanVitamin A Anak Balita 12-59 BulanVitamin A Balita 6-59 Bulan4.691.029 4.035.035 86,02 17.880.301 14.622.787 81,78 22.571.330 18.657.823 82,66

Lampiran 4.17No Provinsi Jumlah Ibu Hamil Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 111.300 81.897 73,62 Sumatera Utara 122.217 109.946 90,03 Sumatera Barat 112.505 92.216 82,04 Riau 138.214 122.399 88,65 Jambi 78.595 70.651 89,96 Sumatera Selatan 190.632 173.356 90,97 Bengkulu 40.556 37.020 91,38 Lampung 147.232 117.320 79,79 Kepulauan Bangka Belitung 28.863 27.496 95,310 Kepulauan Riau 47.008 38.391 81,711 DKI Jakarta 165.868 152.525 92,012 Jawa Barat 1.056.144 868.149 82,213 Jawa Tengah 632.198 581.988 92,114 DI Yogyakarta 48.459 42.024 86,715 Jawa Timur 654.077 535.011 81,816 Banten 202.656 173.214 85,517 Bali 70.425 65.845 93,518 Nusa Tenggara Barat 117.233 92.439 78,919 Nusa Tenggara Timur 125.819 74.251 59,020 Kalimantan Barat 103.768 81.112 78,221 Kalimantan Tengah 58.209 43.844 75,322 Kalimantan Selatan 78.902 65.951 83,623 Kalimantan Timur 81.037 55.995 69,124 Sulawesi Utara 47.793 37.416 78,325 Sulawesi Tengah 56.551 37.666 66,626 Sulawesi Selatan 147.151 137.900 93,727 Sulawesi Tenggara 42.962 35.968 83,728 Gorontalo 22.207 15.321 69,029 Sulawesi Barat 28.030 21.027 75,030 Maluku 39.428 24.001 60,931 Maluku Utara 25.752 22.797 88,532 Papua Barat 16.821 5.042 30,033 Papua 36.724 18.557 50,5Indonesia4.875.336 4.058.735 83,3Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012CAKUPAN PEMBERIAN 90 TABLET BESI (Fe3) PADA IBU HAMILMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Ibu Hamil Mendapat Fe3

Lampiran 4.18CAKUPAN DESA/KELURAHANUNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT PROVINSI TAHUN 2008-2011Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011No ProvinsiJumlah Desa Desa UCI % Jumlah Desa Desa UCI % Jumlah Desa Desa UCI % Jumlah Desa Desa UCI %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 Aceh 6.483 1.841 28,40 6.436 2.444 37,97 6.471 3.408 52,67 6.451 4.020 62,322 Sumatera Utara 5.772 4.079 70,67 5.978 4.150 69,42 5.771 3.997 69,26 5.734 3.012 52,533 Sumatera Barat 3.380 2.297 67,96 3.437 3.284 95,55 3.437 3.335 97,03 3.760 3.256 86,604 Riau 1.559 1.171 75,11 1.642 935 56,94 1.642 925 56,33 1.647 1.123 68,185 Jambi 1.271 1.095 86,15 1.329 1.116 83,97 1.363 1.215 89,14 1.380 1.310 94,936 Sumatera Selatan 251 235 93,63 251 234 93,23 3.108 2.637 84,85 3.105 2.730 87,927 Bengkulu 1.325 1.054 79,55 1.461 1.114 76,25 1.463 1.143 78,13 1.347 1.077 79,968 Lampung 2.310 1.511 65,41 2.247 1.008 44,86 2.401 2.048 85,30 2.462 2.182 88,639 Kep. Bangka Belitung 36 31 82,98 346 311 89,88 359 329 91,64 359 322 89,6910 Kepulauan Riau 317 222 65,55 333 222 66,67 351 223 63,53 351 277 78,9211 DKI Jakarta 282 234 86,83 267 267 100,00 267 265 99,25 267 266 99,6312 Jawa Barat 6.000 3.933 94,52 5.877 4.754 80,89 5.880 4.858 82,62 5.893 4.653 78,9613 Jawa Tengah 8.560 7.433 75,05 8.559 7.886 92,14 8.287 7.791 94,01 8.573 8.254 96,2814 DI Yogyakarta 438 414 69,54 438 432 98,63 438 438 100,00 438 438 100,0015 Jawa Timur 1.407 1.056 71,77 1.408 991 70,38 8.507 6.453 75,86 8.507 4.645 54,6016 Banten 1.504 875 72,21 1.454 986 67,81 1.510 1.238 81,99 1.535 1.189 77,4617 Bali 707 705 76,95 715 712 99,58 716 714 99,72 716 679 94,8318 Nusa Tenggara Barat 885 793 76,38 897 823 91,75 911 844 92,65 951 893 93,9019 Nusa Tenggara Timur 2.813 1.968 74,72 2.813 2.194 78,00 2.817 1.916 68,02 2.832 2.051 72,4220 Kalimantan Barat 1.520 1.057 81,78 1.858 1.161 62,49 1.873 1.134 60,54 1.896 1.342 70,7821 Kalimantan Tengah 1.456 1.045 65,86 1.479 1.012 68,42 1.492 1.160 77,75 1.510 1.136 75,2322 Kalimantan Selatan 1.965 1.419 99,72 1.958 1.377 70,33 1.983 1.382 69,69 1.981 1.416 71,4823 Kalimantan Timur 1.410 1.085 89,60 1.417 828 58,43 1.417 895 63,16 1.438 947 65,8624 Sulawesi Utara 1.435 1.096 69,96 1.546 1.097 70,96 1.395 898 64,37 1.673 1.243 74,3025 Sulawesi Tengah 1.634 1.221 53,51 1.710 1.189 69,53 1.778 1.063 59,79 1.817 1.365 75,1226 Sulawesi Selatan 2.898 2.370 21,30 2.941 2.459 83,61 2.947 2.420 82,12 2.960 2.507 84,7027 Sulawesi Tenggara 1.939 1.277 58,18 1.989 768 38,61 2.028 1.422 70,12 2.092 1.492 71,3228 Gorontalo 601 371 49,22 606 399 65,84 622 382 61,41 622 317 50,9629 Sulawesi Barat 543 196 61,73 558 235 42,11 604 396 65,56 603 409 67,8330 Maluku 1.069 572 86,11 893 579 64,84 953 696 73,03 955 718 75,1831 Maluku Utara 967 476 14,35 967 499 51,60 1.033 523 50,63 1.066 670 62,8532 Papua Barat 683 98 70,03 1.253 265 21,15 1.106 443 40,05 748 414 55,3533 Papua 2.361 503 36,10 3.380 782 23,14 1.060 635 59,91 1.360 745 54,78IndonesiaSumber : Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Update sampai dengan 10 April 201265.781 43.733 66,48 68.443 46.513 67,96 75.990 57.226 75,31 77.029 57.098 74,13

Lampiran 4.19CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYIMENURUT PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi SasaranJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)1 Aceh 98.877 93.980 95,0 68.361 69,1 92.475 93,5 86.849 87,8 88.162 89,2 85.395 86,4 86,42 Sumatera Utara 298.893 285.644 95,6 217.564 72,8 288.540 96,5 277.735 92,9 268.203 89,7 277.372 92,8 89,73 Sumatera Barat 103.937 95.456 91,8 71.132 68,4 94.000 90,4 90.557 87,1 90.387 87,0 88.674 85,3 85,34 Riau 126.535 123.546 97,6 87.796 69,4 125.057 98,8 119.861 94,7 115.831 91,5 118.285 93,5 91,55 Jambi 72.413 75.730 104,6 65.867 91,0 73.968 102,1 72.363 99,9 72.933 100,7 72.380 100,0 99,96 Sumatera Selatan 180.074 174.709 97,0 137.394 76,3 176.912 98,2 174.453 96,9 171.211 95,1 173.185 96,2 95,17 Bengkulu 34.901 35.558 101,9 25.685 73,6 36.205 103,7 35.056 100,4 34.132 97,8 35.249 101,0 97,88 Lampung 163.429 157.174 96,2 121.457 74,3 158.085 96,7 156.488 95,8 151.752 92,9 150.941 92,4 92,49 Kep. Bangka Belitung 26.305 25.488 96,9 25.157 95,6 25.521 97,0 24.139 91,8 24.287 92,3 23.639 89,9 89,910 Kepulauan Riau 42.771 39.337 92,0 33.708 78,8 42.242 98,8 40.199 94,0 39.571 92,5 38.396 89,8 89,811 DKI Jakarta 160.137 166.505 104,0 118.672 74,1 170.644 106,6 166.277 103,8 164.068 102,5 162.862 101,7 101,712 Jawa Barat 941.766 940.145 99,8 813.620 86,4 919.221 97,6 898.427 95,4 868.718 92,2 888.924 94,4 92,213 Jawa Tengah 572.675 582.627 101,7 558.207 97,5 576.613 100,7 569.046 99,4 561.677 98,1 556.684 97,2 97,214 DI Yogyakarta 42.853 43.183 100,8 41.546 97,0 41.596 97,1 41.356 96,5 41.479 96,8 41.915 97,8 96,515 Jawa Timur 590.109 609.145 103,2 554.665 94,0 608.903 103,2 592.979 100,5 581.656 98,6 576.510 97,7 97,716 Banten 219.082 216.578 98,9 187.812 85,7 218.204 99,6 208.775 95,3 208.943 95,4 205.448 93,8 93,817 Bali 64.056 65.667 102,5 62.811 98,1 65.940 102,9 63.918 99,8 64.076 100,0 64.011 99,9 99,818 Nusa Tenggara Barat 106.576 104.612 98,2 99.070 93,0 109.966 103,2 108.513 101,8 104.094 97,7 103.078 96,7 96,719 Nusa Tenggara Timur 131.029 101.747 77,7 60.667 46,3 101.758 77,7 93.828 71,6 94.719 72,3 94.850 72,4 71,620 Kalimantan Barat 98.036 89.908 91,7 53.054 54,1 90.296 92,1 85.675 87,4 85.940 87,7 85.680 87,4 87,421 Kalimantan Tengah 48.100 40.872 85,0 20.560 42,7 40.384 84,0 37.600 78,2 37.055 77,0 38.474 80,0 77,022 Kalimantan Selatan 67.694 64.729 95,6 46.668 68,9 65.287 96,4 60.971 90,1 60.703 89,7 60.617 89,5 89,523 Kalimantan Timur 73.592 72.760 98,9 51.320 69,7 72.622 98,7 69.610 94,6 68.688 93,3 66.897 90,9 90,924 Sulawesi Utara 43.963 42.567 96,8 29.108 66,2 42.322 96,3 40.258 91,6 40.641 92,4 40.683 92,5 91,625 Sulawesi Tengah 57.977 51.041 88,0 30.020 51,8 51.571 89,0 49.102 84,7 49.529 85,4 49.323 85,1 84,726 Sulawesi Selatan 164.137 172.454 105,1 142.360 86,7 172.585 105,1 168.781 102,8 164.307 100,1 164.964 100,5 100,127 Sulawesi Tenggara 50.802 50.170 98,8 22.949 45,2 48.663 95,8 44.179 87,0 46.877 92,3 45.656 89,9 87,028 Gorontalo 25.601 21.239 83,0 16.875 65,9 21.265 83,1 21.461 83,8 21.520 84,1 20.714 80,9 80,929 Sulawesi Barat 25.223 23.938 94,9 15.303 60,7 24.277 96,2 23.720 94,0 23.953 95,0 23.512 93,2 93,230 Maluku 37.375 33.019 88,3 17.675 47,3 34.755 93,0 32.256 86,3 32.458 86,8 32.793 87,7 86,331 Maluku Utara 23.251 21.125 90,9 12.746 54,8 21.789 93,7 20.388 87,7 20.112 86,5 19.727 84,8 84,832 Papua Barat 16.447 14.466 88,0 6.283 38,2 14.724 89,5 13.080 79,5 13.673 83,1 14.343 87,2 79,533 Papua 53.962 34.402 63,8 18.545 34,4 37.900 70,2 33.367 61,8 33.804 62,6 37.718 69,9 61,8Indonesia4.762.578 4.669.521 98,0 3.834.657 80,5 4.664.290 97,9 4.521.267 94,9 4.445.159 93,3 4.458.899 93,6 93,3Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Update sampai dengan 7 Mei 2012Catatan : *) Imunisasi Dasar Lengkap per Provinsi dihitung berdasarkan persentase terendah antara cakupan imunisasi BCG, DPT/HB3, Polio4, dan Campak per Provinsi.Imunisasi Dasar pada BayiBCG HB0 DPT/HB1 DPT/HB3Polio 4CampakImunisasiDasar Lengkap*

Lampiran 4.20DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB1 - CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2007-2011NoProvinsiTahun2007 2008 2009 2010 2011(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 21,6 13,3 6,7 7,8 7,72 Sumatera Utara 0,2 4,4 5,3 3,3 3,93 Sumatera Barat 15,0 7,8 8,9 10,1 5,74 Riau 7,2 6,7 7,8 3,7 5,45 Jambi 7,8 5,2 3,6 0,0 2,16 Sumatera Selatan 6,9 4,4 5,8 2,9 2,17 Bengkulu 17,8 4,9 3,0 0,9 2,68 Lampung -1,1 2,7 9,1 1,9 4,59 Kepulauan Bangka Belitung 4,0 7,5 3,9 1,4 7,410 Kepulauan Riau 10,7 9,6 5,5 2,9 9,111 DKI Jakarta 0,6 8,2 6,9 7,8 4,612 Jawa Barat 5,7 4,7 4,3 5,1 3,313 Jawa Tengah 4,3 3,2 4,2 3,7 3,514 DI Yogyakarta -0,8 -0,8 -1,0 0,4 -0,815 Jawa Timur 5,9 4,3 4,3 4,8 5,316 Banten 1,4 5,4 6,2 3,5 5,817 Bali 4,5 3,7 2,1 2,9 2,918 Nusa Tenggara Barat 4,0 3,1 4,0 4,3 6,319 Nusa Tenggara Timur 22,7 11,6 1,2 2,5 6,820 Kalimantan Barat 13,1 4,7 8,3 6,5 5,121 Kalimantan Tengah 3,3 5,0 5,5 3,9 4,722 Kalimantan Selatan 7,0 6,2 5,7 7,7 7,223 Kalimantan Timur 4,3 7,1 7,3 5,8 7,924 Sulawesi Utara 10,6 8,9 4,3 5,6 3,925 Sulawesi Tengah 11,0 9,2 7,0 7,4 4,426 Sulawesi Selatan 4,2 5,4 4,1 4,9 4,427 Sulawesi Tenggara 5,8 6,4 9,5 11,1 6,228 Gorontalo 6,8 6,0 2,8 4,8 2,629 Sulawesi Barat -1,5 9,8 12,2 2,0 3,230 Maluku 3,4 1,7 15,8 6,2 5,631 Maluku Utara 7,2 9,2 3,3 8,6 9,532 Papua Barat 19,8 19,9 6,3 11,6 2,633 Papua 16,1 14,2 3,8 9,4 0,5Indonesia6,0 5,3 5,2 4,6 4,4Sumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Update sampai dengan 7 Mei 2012

Lampiran 4.21CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Sasaran Campak (Kelas 1) DT (Kelas 1) Td (Kelas 2) Td (Kelas 3)Td (Kelas 2+3)No Provinsi Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 2+3 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)1 Aceh 100.715 99.915 102.413 202.328 84.160 83,6 93.836 93,2 92.862 92,9 94.805 92,6 187.667 92,82 Sumatera Utara 340.033 326.160 308.971 635.131 248.906 73,2 314.261 92,4 315.993 96,9 300.579 97,3 616.571 97,13 Sumatera Barat 121.110 121.114 110.824 231.938 112.039 92,5 114.516 94,6 113.944 94,1 105.287 95,0 219.231 94,54 Riau 151.293 143.665 138.364 282.029 141.639 93,6 132.748 87,7 122.088 85,0 117.724 85,1 239.812 85,05 Jambi 77.201 75.542 72.488 148.030 74.563 96,6 75.183 97,4 73.217 96,9 70.572 97,4 143.789 97,16 Sumatera Selatan 188.310 171.202 163.588 334.790 185.639 98,6 172.959 91,8 167.706 98,0 161.972 99,0 329.678 98,57 Bengkulu 44.693 41.074 39.400 80.474 41.718 93,3 42.733 95,6 39.596 96,4 38.074 96,6 77.670 96,58 Lampung 175.193 148.084 147.205 295.289 170.743 97,5 149.477 85,3 145.216 98,1 144.223 98,0 289.439 98,09 Kep. Bangka Belitung 29.356 26.546 27.542 54.088 28.611 97,5 28.781 98,0 21.881 82,4 21.658 78,6 43.539 80,510 Kep. Riau 39.662 36.542 33.587 70.129 32.781 82,7 36.069 90,9 33.531 91,8 30.730 91,5 64.261 91,611 DKI Jakarta 156.333 149.869 157.754 307.623 139.536 89,3 145.724 93,2 142.623 95,2 138.058 87,5 280.681 9112 Jawa Barat 824.920 467.040 482.114 949.154 728.534 88,3 396.457 48,1 336.421 72,0 337.776 70,1 674.197 71,013 Jawa Tengah 590.029 611.024 610.532 1.221.556 580.332 98,4 575.583 97,6 603.507 98,8 603.507 98,8 1.207.013 98,814 DI Yogyakarta 50.542 51.329 51.532 102.861 48.602 96,2 49.500 97,9 50.939 99,2 50.916 98,8 101.855 99,015 Jawa Timur 631.825 635.615 632.451 1.268.066 607.215 96,1 608.739 96,3 617.492 97,1 611.244 96,6 1.228.736 96,916 Banten 217.915 229.541 228.540 458.081 214.092 98,2 204.819 94,0 216.115 94,2 215.922 94,5 432.037 94,317 Bali 71.214 73.499 73.875 147.374 70.732 99,3 70.628 99,2 73.371 99,8 73.865 100,0 147.236 99,918 Nusa Tenggara Barat 110.520 106.554 105.228 211.782 98.117 88,8 99.935 90,4 99.005 92,9 98.180 93,3 197.185 93,119 Nusa Tenggara Timur 170.771 141.935 141.935 283.870 148.646 87,0 153.272 89,8 127.349 89,7 127.349 89,7 254.697 89,720 Kalimantan Barat 131.922 120.453 116.284 236.737 112.932 85,6 121.773 92,3 112.800 93,6 109.442 94,1 222.242 93,921 Kalimantan Tengah 58.718 54.195 52.898 107.093 34.853 59,4 28.378 48,3 27.187 50,2 30.101 56,9 57.288 53,522 Kalimantan Selatan 85.587 77.544 74.794 152.338 81.579 95,3 78.117 91,3 74.610 96,2 71.505 95,6 146.115 95,923 Kalimantan Timur 85.226 78.637 78.379 157.016 77.380 90,8 76.422 89,7 71.571 91,0 70.305 89,7 141.876 90,424 Sulawesi Utara 46.172 41.837 41.629 83.466 36.178 78,4 43.551 94,3 37.744 90,2 37.830 90,9 75.574 90,525 Sulawesi Tengah 77.609 76.590 71.403 147.993 44.226 57,0 49.232 63,4 47.345 61,8 44.614 62,5 91.959 62,126 Sulawesi Selatan 183.360 180.707 180.952 361.659 123.777 67,5 136.812 74,6 164.669 91,1 165.250 91,3 329.919 91,227 Sulawesi Tenggara 60.536 37.142 36.821 73.963 56.244 92,9 52.789 87,2 32.919 88,6 32.636 88,6 65.555 88,628 Gorontalo 7.652 6.875 7.008 13.883 4.938 64,5 7.028 91,8 6.399 93,1 6.667 95,1 13.066 94,129 Sulawesi Barat 32.387 32.387 32.387 64.774 28.641 88,4 28.414 87,7 27.439 84,7 27.692 85,5 55.131 85,130 Maluku 30.281 20.268 19.752 40.020 24.995 82,5 27.880 92,1 18.422 90,9 17.920 90,7 36.342 90,831 Maluku Utara 17.612 14.873 14.447 29.320 12.985 73,7 12.055 68,4 11.427 76,8 11.306 78,3 22.733 77,532 Papua Barat 13.826 10.769 8.294 19.063 7.796 56,4 7.021 50,8 7.756 72,0 4.329 52,2 12.085 63,433 Papua 22.911 19.961 19.770 39.731 17.848 77,9 20.530 89,6 19.016 95,3 18.010 91,1 37.026 93,2IndonesiaSumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Update sampai dengan 22 Juni 20124.945.434 4.428.488 4.383.161 8.811.649 4.420.977 89,4 4.155.221 84,0 4.052.159 91,5 3.990.047 91,0 8.042.205 91,3

Lampiran 4.22CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2011No ProvinsiJumlah IbuTT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT2+Hamil Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Aceh 108.762 42.858 39,4 41.543 38,2 19.549 18,0 13.051 12,0 11.178 10,3 85.321 78,42 Sumatera Utara 339.255 45.958 13,5 44.835 13,2 21.542 6,3 17.915 5,3 14.074 4,1 98.366 29,03 Sumatera Barat 111.705 35.255 31,6 33.768 30,2 17.191 15,4 15.167 13,6 11.921 10,7 78.047 69,94 Riau 269.331 36.670 13,6 36.974 13,7 29.363 10,9 28.205 10,5 25.733 9,6 120.275 44,75 Jambi 77.682 56.256 72,4 51.630 66,5 7.255 9,3 4.610 5,9 3.248 4,2 66.743 85,96 Sumatera Selatan 192.518 160.394 83,3 152.103 79,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 152.103 79,07 Bengkulu 38.461 31.602 82,2 30.058 78,2 985 2,6 320 0,8 272 0,7 31.635 82,38 Lampung 185.045 55.423 30,0 54.890 29,7 24.784 13,4 22.017 11,9 18.144 9,8 119.835 64,89 Kep. Bangka Belitung 28.897 9.057 31,3 8.629 29,9 5.543 19,2 3.960 13,7 2.667 9,2 20.799 72,010 Kepulauan Riau 52.166 24.368 46,7 21.312 40,9 5.645 10,8 3.966 7,6 4.279 8,2 35.202 67,511 DKI Jakarta 57.435 35.339 61,5 32.011 55,7 3.257 5,7 0 0,0 0 0,0 35.268 61,412 Jawa Barat 1.035.942 840.867 81,2 763.981 73,7 118.913 11,5 80.003 7,7 62.682 6,1 1.025.579 99,013 Jawa Tengah 533.474 226.254 42,4 226.254 42,4 150.176 28,2 121.992 22,9 103.800 19,5 602.222 112,914 DI Yogyakarta 47.138 8.747 18,6 9.516 20,2 9.455 20,1 6.224 13,2 4.123 8,7 29.318 62,215 Jawa Timur 654.074 34.286 5,2 34.822 5,3 33.047 5,1 54.863 8,4 64.665 9,9 187.397 28,716 Banten 240.990 138.031 57,3 126.291 52,4 39.099 16,2 26.508 11,0 22.896 9,5 214.794 89,117 Bali 71.477 2.585 3,6 2.621 3,7 3.832 5,4 21.008 29,4 43.311 60,6 70.772 99,018 Nusa Tenggara Barat 117.233 109.919 93,8 108.723 92,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108.723 92,719 Nusa Tenggara Timur 137.692 9.619 7,0 5.174 3,8 3.139 2,3 2.212 1,6 1.827 1,3 12.352 9,020 Kalimantan Barat 107.494 34.716 32,3 32.846 30,6 9.809 9,1 6.696 6,2 6.448 6,0 55.799 51,921 Kalimantan Tengah 52.826 36.502 69,1 33.185 62,8 1.500 2,8 498 0,9 246 0,5 35.429 67,122 Kalimantan Selatan 74.464 43.633 58,6 39.445 53,0 5.482 7,4 3.330 4,5 2.005 2,7 50.262 67,523 Kalimantan Timur 81.086 21.259 26,2 18.903 23,3 10.001 12,3 7.468 9,2 6.683 8,2 43.055 53,124 Sulawesi Utara 48.351 36.550 75,6 31.647 65,5 1.947 4,0 606 1,3 387 0,8 34.587 71,525 Sulawesi Tengah 609.593 18.962 3,1 17.008 2,8 329 0,1 220 0,0 141 0,0 17.698 2,926 Sulawesi Selatan 180.091 118.590 65,9 110.639 61,4 16.355 9,1 16.793 9,3 15.460 8,6 159.247 88,427 Sulawesi Tenggara 57.597 21.438 37,2 19.801 34,4 8.610 14,9 6.876 11,9 6.103 10,6 41.390 71,928 Gorontalo 28.758 14.714 51,2 12.342 42,9 2.078 7,2 974 3,4 922 3,2 16.316 56,729 Sulawesi Barat 28.102 19.262 68,5 15.653 55,7 2.331 8,3 955 3,4 1.222 4,3 20.161 71,730 Maluku 39.404 25.928 65,8 22.469 57,0 6.775 17,2 2.590 6,6 2.207 5,6 34.041 86,431 Maluku Utara 25.366 9.053 35,7 7.423 29,3 2.060 8,1 1.181 4,7 1.372 5,4 12.036 47,432 Papua Barat 18.092 4.930 27,2 4.051 22,4 2.863 15,8 1.913 10,6 1.533 8,5 10.360 57,333 Papua 55.200 1.901 3,4 1.566 2,8 252 0,5 67 0,1 70 0,1 1.955 3,5IndonesiaSumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 20125.705.702 2.310.926 40,5 2.152.113 37,7 563.167 9,9 472.188 8,3 439.619 7,7 3.627.087 63,6Catatan : *) Jumlah ibu hamil yang diimunisasi TT2+ adalah hasil penjumlahan ibu hamil yang diimunisasi TT2, TT3, TT4, dan TT5; *) Update sampai dengan 7 Mei 2012Ibu Hamil Diimunisasi

Lampiran 4.23CAKUPAN IMUNISASI TT PADA WANITA USIA SUBURMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Wanita Usia Subur DiimunisasiNo ProvinsiTT1 TT2 TT3 TT4 TT5Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 97.239 8,90 89.617 8,20 50.130 4,59 34.284 3,14 29.872 2,732 Sumatera Utara 77.996 4,05 71.978 3,74 110.615 5,75 29.494 1,53 24.924 1,303 Sumatera Barat 48.816 4,37 42.431 3,80 27.443 2,46 23.991 2,15 22.400 2,014 Riau 44.646 3,31 43.833 3,25 36.092 2,67 32.982 2,44 29.619 2,195 Jambi 77.419 10,01 64.549 8,34 9.962 1,29 5.723 0,74 4.102 0,536 Sumatera Selatan 168.032 87,28 159.309 82,75 t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d7 Bengkulu 33.755 6,84 31.231 6,32 1.830 0,37 1.991 0,40 1.909 0,398 Lampung 76.306 3,99 63.974 3,34 32.642 1,71 28.838 1,51 24.350 1,279 Kep. Bangka Belitung 10.153 3,61 9.362 3,32 6.771 2,40 4.705 1,67 3.070 1,0910 Kep. Riau 32.824 6,98 26.718 5,68 7.237 1,54 5.291 1,12 5.545 1,1811 DKI Jakarta 49.204 25,28 47.049 24,17 16.645 8,55 27.343 14,05 35.050 18,0112 Jawa Barat 840.867 81,17 763.981 73,75 118.913 11,48 80.003 7,72 62.682 6,0513 Jawa Tengah 922.180 14,50 842.493 13,25 756.773 11,90 735.360 11,56 1.009.311 15,8714 DI Yogyakarta 17.144 31,36 12.727 23,28 10.938 20,01 6.776 12,40 4.172 7,6315 Jawa Timur 62.166 0,74 65.063 0,78 88.099 1,05 134.132 1,60 165.388 1,9816 Banten 154.065 6,55 143.320 6,09 57.936 2,46 43.941 1,87 40.979 1,7417 Bali 2.749 0,37 2.773 0,37 4.598 0,62 24.715 3,34 48.494 6,5518 Nusa Tenggara Barat 109.919 11,30 108.723 11,18 t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d19 Nusa Tenggara Timur 9.619 7,07 5.174 3,80 3.139 2,31 2.212 1,63 1.827 1,3420 Kalimantan Barat 60.022 5,78 56.414 5,43 31.068 2,99 26.252 2,53 27.133 2,6121 Kalimantan Tengah 42.349 7,95 36.220 6,80 1.801 0,34 711 0,13 422 0,0822 Kalimantan Selatan 71.514 9,86 57.804 7,97 7.950 1,10 4.301 0,59 2.629 0,3623 Kalimantan Timur 31.603 4,07 27.561 3,55 16.239 2,09 13.542 1,74 11.907 1,5324 Sulawesi Utara 38.838 7,84 32.152 6,49 2.127 0,43 703 0,14 454 0,0925 Sulawesi Tengah 19.136 2,60 17.220 2,34 337 0,05 227 0,03 148 0,0226 Sulawesi Selatan 128.340 7,45 114.460 6,65 19.249 1,12 18.961 1,10 17.070 0,9927 Sulawesi Tenggara 21.438 37,22 19.801 34,38 8.610 14,95 6.876 11,94 6.103 10,6028 Gorontalo 15.439 6,25 12.778 5,17 2.718 1,10 1.194 0,48 1.048 0,4229 Sulawesi Barat 19.670 7,61 15.918 6,15 2.436 0,94 963 0,37 1.244 0,4830 Maluku 39.601 11,60 35.101 10,29 13.968 4,09 7.293 2,14 6.974 2,0431 Maluku Utara 12.380 5,08 11.158 4,58 4.855 1,99 2.815 1,16 3.091 1,2732 Papua Barat 6.597 3,29 6.034 3,01 4.197 2,09 2.906 1,45 2.022 1,0133 Papua 2.000 0,31 1.642 0,26 340 0,05 128 0,02 102 0,02IndonesiaSumber : Ditjen PPPL, Kemenkes RI, 2012Catatan : *) Update sampai dengan 7 Mei 20123.344.026 8,84 3.038.568 8,03 1.455.658 3,85 1.308.653 3,46 1.594.041 4,21

Lampiran 4.24JUMLAH LAYANAN PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK (PPIA)MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2011No Provinsi Jumlah Layanan Kasus Dilayani PPIA(1) (2) (3) (4)1 Aceh 1 32 Sumatera Utara 2 4493 Sumatera Barat 1 204 Riau 1 305 Jambi 1 26 Sumatera Selatan 1 117 Bengkulu t.a.d t.a.d8 Lampung 1 59 Kepulauan Bangka Belitung 1 -10 Kepulauan Riau 4 3811 DKI Jakarta 7 12212 Jawa Barat 6 15313 Jawa Tengah 4 4314 DI Yogyakarta 1 1715 Jawa Timur 12 7716 Banten 4 1317 Bali 2 29918 Nusa Tenggara Barat 4 519 Nusa Tenggara Timur 3 7120 Kalimantan Barat 2 1721 Kalimantan Tengah t.a.d t.a.d22 Kalimantan Selatan 1 123 Kalimantan Timur 3 14824 Sulawesi Utara 3 925 Sulawesi Tengah 1 226 Sulawesi Selatan 3 2927 Sulawesi Tenggara 1 428 Gorontalo t.ad t.ad29 Sulawesi Barat t.a.d t.a.d30 Maluku 2 2731 Maluku Utara 1 t.a.d32 Papua Barat 3 2033 Papua 14 247Indonesia90 1.862Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 4.25LAYANAN PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON (TRM)MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2011No Provinsi Jumlah Layanan Jumlah Pasien Aktif Tahun 2011(1) (2) (3) (4)1 Sumatera Utara 3 1622 Sumatera Barat 1 t.a.d3 Riau 1 144 Sumatera Selatan 2 365 Kepulauan Riau 1 266 DKI Jakarta 18 1.2627 Jawa Barat 10 2278 Jawa Tengah 5 589 DI Yogyakarta 5 4510 Jawa Timur 8 16911 Banten 5 14812 Bali 6 18713 Kalimantan Barat 3 7414 Kalimantan Timur 1 t.a.d15 Sulawesi Selatan 5 94Indonesia74 2.502Sumber: Ditjen PP & PL, Kementerian Kesehatan RI, 2012

Lampiran 4.26CAKUPAN TB PARU BTA POSITIF, SEMBUH, PENGOBATAN LENGKAP,DAN SUCCESS RATE (SR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Cakupan TB Sembuh Pengobatan Lengkap Sembuh & Success RateNoProvinsiPengobatan (%)Semua Kasus BTA Pos Jumlah % Jumlah %Lengkap(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Aceh 4.592 3.670 3.207 87,4 208 5,7 3.415 93,12 Sumatera Utara 19.673 16.078 14.365 89,3 814 5,1 13.085 94,43 Sumatera Barat 6.068 4.156 3.390 81,6 314 7,6 3.715 89,14 Riau 4.553 2.996 1.978 66,0 323 10,8 2.170 76,85 Jambi 3.459 3.149 2.815 89,4 129 4,1 2.944 93,56 Sumatera Selatan 8.046 5.705 4.929 86,4 467 8,2 5.134 94,67 Bengkulu 2.083 1.784 1.418 79,5 199 11,2 1.617 90,68 Lampung 7.241 5.139 4.547 88,5 299 5,8 4.846 94,39 Kepulauan Bangka Belitung 1.500 1.130 1.004 88,8 3 0,3 1.007 89,110 Kepulauan Riau 1.621 917 585 63,8 111 12,1 696 75,911 DKI Jakarta 24.895 7.944 5.559 70,0 1.005 12,7 5.903 82,612 Jawa Barat 61.010 32.649 28.019 85,8 2.122 6,5 29.848 92,313 Jawa Tengah 37.986 19.190 15.908 82,9 937 4,9 14.732 87,814 DI Yogyakarta 2.450 1.193 930 78,0 79 6,6 1.009 84,615 Jawa Timur 37.511 23.350 19.980 85,6 1.164 5,0 20.941 90,616 Banten 13.877 8.018 7.082 88,3 489 6,1 7.571 94,417 Bali 2.942 1.449 1.072 74,0 197 13,6 1.269 87,618 Nusa Tenggara Barat 5.122 3.151 2.439 77,4 459 14,6 2.896 92,019 Nusa Tenggara Timur 5.507 3.755 2.845 75,8 286 7,6 3.131 83,420 Kalimantan Barat 5.797 4.634 4.213 90,9 94 2,0 4.307 92,921 Kalimantan Tengah 2.094 1.323 1.014 76,6 140 10,6 1.116 87,222 Kalimantan Selatan 4.710 3.253 2.894 89,0 151 4,6 3.045 93,623 Kalimantan Timur 3.848 2.210 1.621 73,3 198 9,0 1.733 82,324 Sulawesi Utara 4.997 4.546 4.189 92,1 127 2,8 3.877 94,925 Sulawesi Tengah 2.719 2.307 2.030 88,0 136 5,9 2.166 93,926 Sulawesi Selatan 9.633 7.820 6.825 87,3 129 1,6 6.748 88,927 Sulawesi Tenggara 3.445 3.185 2.731 85,7 237 7,4 2.968 93,228 Gorontalo 1.822 1.617 1.414 87,4 141 8,7 1.555 96,229 Sulawesi Barat 1.361 1.149 986 85,8 65 5,7 1.051 91,530 Maluku 3.199 2.175 1.578 72,6 375 17,2 1.953 89,831 Maluku Utara 1.176 792 375 47,3 266 33,6 641 80,932 Papua Barat 1.487 635 268 42,2 93 14,6 361 56,933 Papua 6.437 2.297 1.225 53,3 372 16,2 1.597 69,5Indonesia302.861 183.366 153.435 83,7 12.129 6,6 159.047 90,3Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 4.27PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITAMENURUT PROVINSI TAHUN 2011No ProvinsiPneumonia Tidak Berat Pneumonia Berat JumlahJumlah %< 1 Tahun 1-4 Tahun < 1 Tahun 1-4 Tahun < 1 Tahun 1-4 Tahun(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Aceh 557 1.211 57 100 614 1.311 1.925 4,302 Sumatera Utara 7.408 10.670 352 388 7.760 11.058 18.818 14,553 Sumatera Barat 2.036 5.311 82 96 2.118 5.407 7.525 15,574 Riau 2.159 5.904 19 63 2.178 5.967 8.145 14,795 Jambi 242 720 32 29 274 749 1.023 3,336 Sumatera Selatan 1.364 3.660 39 63 1.403 3.723 5.126 6,897 Bengkulu 8.176 11.938 1.138 950 9.314 12.888 22.202 129,778 Lampung 358 903 13 35 371 938 1.309 1,739 Kep. Bangka Belitung 837 3.203 23 63 860 3.266 4.126 32,9110 Kepulauan Riau 1.678 3.154 50 91 1.728 3.245 4.973 29,6911 DKI Jakarta 7.440 13.364 4.980 8.788 12.420 22.152 34.572 36,3412 Jawa Barat 56.830 106.307 2.724 2.279 59.554 108.586 168.140 39,1113 Jawa Tengah 14.517 28.343 322 273 14.839 28.616 43.455 13,4514 DI Yogyakarta 18.935 44.805 988 1.333 19.923 46.138 66.061 191,3115 Jawa Timur 638 1.687 133 111 771 1.798 2.569 0,6916 Banten 23.776 47.102 2.366 2.545 26.142 49.647 75.789 71,6017 Bali 931 1.987 40 36 971 2.023 2.994 7,7118 Nusa Tenggara Barat 208 364 12 39 220 403 623 1,3919 Nusa Tenggara Timur 3.691 8.693 263 358 3.954 9.051 13.005 27,8320 Kalimantan Barat 1.851 3.523 52 176 1.903 3.699 5.602 12,7721 Kalimantan Tengah 419 792 188 15 607 807 1.414 6,4022 Kalimantan Selatan 575 922 91 123 666 1.045 1.711 4,7323 Kalimantan Timur 2.663 5.126 175 196 2.838 5.322 8.160 23,0724 Sulawesi Utara 722 1.404 43 111 765 1.515 2.280 10,0725 Sulawesi Tengah 2.326 5.610 258 190 2.584 5.800 8.384 31,9526 Sulawesi Selatan 1.398 2.977 226 454 1.624 3.431 5.055 6,3027 Sulawesi Tenggara 1.059 1.966 123 67 1.182 2.033 3.215 14,7028 Gorontalo 12.114 17.602 1.431 1.522 13.545 19.124 32.669 314,2829 Sulawesi Barat 2.227 2.827 302 159 2.529 2.986 5.515 47,6430 Maluku 115 286 1 115 287 402 2,6331 Maluku Utara 849 1.451 14 13 863 1.464 2.327 22,4732 Papua Barat t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d33 Papua t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.dIndonesia178.099 343.812 16.536 20.667 194.635 364.479 559.114 23,98Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, 2012Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Balita

Lampiran 4.28JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKITMENURUT PROVINSI TAHUN 2010Pasien Keluar MatiNo Provinsi Pasien Keluar Hidup

Lampiran 4.29Rumah Sakit Umum Milik Kemenkes dan PemdaRSU dan RSK Milik Swasta danPemerintahNo Provinsi Gross Death Rate (GDR)per 1.000 Pasien KeluarNet Death Rate (NDR)per 1.000 Pasien KeluarGDR per 1.000Pasien KeluarNDR per 1.000Pasien Keluar2008 2009 2008 2009 2010 2010(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)1 Aceh 36 39,5 18,0 19,6 36,78 18,952 Sumatera Utara 54 52,0 30,0 28,5 36,27 17,363 Sumatera Barat 36 48,5 16,0 24,5 52,02 27,894 Riau 38 31,4 18,0 11,2 37,26 15,975 Jambi 35 25,3 11,0 8,6 31,62 10,946 Sumatera Selatan 48 42,9 15,0 18,4 51,92 23,457 Bengkulu 3 37,2 - 12,7 36,05 15,118 Lampung 46 41,7 20,0 18,9 40,44 18,359 Kep. Bangka Belitung 42 35,9 15,0 13,6 27,21 10,4210 Kepulauan Riau - 27,5 - 13,6 28,17 13,5111 DKI Jakarta 44 29,5 26,0 18,0 29,48 18,4012 Jawa Barat 39 29,2 18,0 15,8 27,06 14,0313 Jawa Tengah 45 37,8 22,0 18,6 37,12 18,8714 DI Yogyakarta 42 39,1 21,0 23,4 46,01 31,7115 Jawa Timur 58 49,8 28,0 24,5 45,18 21,5516 Banten 46 27,1 22,0 13,9 15,91 8,0417 Bali 45 35,9 24,0 19,8 41,39 28,5118 Nusa Tenggara Barat 40 43,0 19,0 18,8 30,03 16,0919 Nusa Tenggara Timur 31 30,9 14,0 14,9 32,40 17,5820 Kalimantan Barat 51 35,0 15,0 16,4 36,63 17,1421 Kalimantan Tengah 26 28,0 11,0 12,4 37,03 14,7622 Kalimantan Selatan 44 41,5 18,0 15,7 37,36 14,6823 Kalimantan Timur 26 21,3 13,0 9,6 24,61 12,9424 Sulawesi Utara 30 30,6 13,0 12,6 21,36 8,9625 Sulawesi Tengah 31 32,0 11,0 13,6 39,02 17,1826 Sulawesi Selatan 30 31,0 12,0 14,1 47,66 25,9927 Sulawesi Tenggara 32 40,6 16,0 18,7 43,36 15,8128 Gorontalo t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d29 Sulawesi Barat t.a.d 48,2 t.a.d 12,4 61,99 24,0930 Maluku 40 33,2 29,0 12,9 47,05 28,8631 Maluku Utara t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d 28,23 17,6032 Papua Barat 17 19,7 9,0 10,4 29,22 19,5233 Papua 48 36,2 35,0 18,8 24,15 13,20IndonesiaSumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012GROSS DEATH RATE DAN NET DEATH RATE RUMAH SAKITMENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 201042 36,5 19,0 18,3 37,61 19,20

Lampiran 4.30BED OCCUPANCY RATE (BOR), LENGTH OF STAY (LOS), DAN TERM OVER INTERVAL (TOI)MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 - 2010NoProvinsiTahun 209 Tahun 2010BOR LOS TOI BOR LOS TOI(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 69,0 4,7 4,4 41,53 4,60 6,842 Sumatera Utara 47,9 4,8 18,0 25,85 4,37 14,083 Sumatera Barat 48,0 4,5 8,1 47,73 5,15 5,914 Riau 59,9 3,8 10,0 28,86 3,54 9,735 Jambi 67,9 3,4 2,6 36,41 3,60 6,816 Sumatera Selatan 63,9 4,7 3,7 64,60 5,00 2,867 Bengkulu 58,8 3,9 5,6 23,28 3,49 12,048 Lampung 62,9 3,8 3,6 42,08 3,36 5,289 Kep. Bangka Belitung 82,6 3,1 12,6 32,71 2,36 5,2010 Kepulauan Riau 53,3 3,3 5,0 25,69 3,18 9,5411 DKI Jakarta 53,7 4,4 4,9 34,76 4,45 9,0012 Jawa Barat 63,9 4,2 5,0 33,62 3,97 8,6213 Jawa Tengah 62,2 4,4 4,7 40,83 4,46 7,3914 DI Yogyakarta 49,6 5,1 9,0 45,61 5,34 6,7315 Jawa Timur 67,9 4,9 8,6 50,36 5,04 5,2216 Banten 61,0 4,1 11,8 34,56 4,10 8,2117 Bali 58,6 3,6 2,0 43,63 4,63 6,5318 Nusa Tenggara Barat 66,3 3,6 4,6 41,85 2,71 3,9319 Nusa Tenggara Timur 57,8 3,9 5,7 46,37 3,94 4,7220 Kalimantan Barat 70,1 5,6 3,1 31,29 3,55 8,5021 Kalimantan Tengah 52,1 3,5 14,8 41,48 3,55 5,3922 Kalimantan Selatan 69,3 3,7 8,3 48,40 3,48 3,9623 Kalimantan Timur 75,9 4,2 5,0 50,73 4,43 4,5424 Sulawesi Utara 52,4 3,6 7,7 27,42 3,54 9,6825 Sulawesi Tengah 42,7 3,6 14,7 32,66 4,00 11,2026 Sulawesi Selatan 63,8 4,2 3,5 59,07 4,96 3,8427 Sulawesi Tenggara 61,6 3,9 7,2 25,38 3,77 12,3828 Gorontalo t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d29 Sulawesi Barat 60,6 3,9 24,8 52,13 4,39 4,3330 Maluku 34,5 4,7 19,8 25,45 4,74 14,6631 Maluku Utara -- -- -- 92,89 3,45 0,2532 Papua Barat 67,9 3,4 21,0 36,68 3,33 6,5233 Papua 59,1 4,1 36,9 96,82 3,77 0,10Indonesia58,7 4,3 6,3 41,15 4,37 6,77Ket : data merupakan indikator pelayanan yang terdapat di seluruh rumah sakit milik pemerintah dan swasta baik umum maupun khusus

Lampiran 4.31PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI RUMAH SAKITMENURUT PROVINSI TAHUN 2010NoProvinsiTumpatanGigiTetapTumpatanGigiSulungPengobatanPulpa/TumpatanSementaraPencabutanGigiTetapPencabutanGigiSulungPengobatanPeriodontalPengobatanAbsesPembersihanKarangGigiProtheseLengkapProtheseSebagianProtheseCekatOrthodonsi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)BedahMulutJumlahPemeriksaan1 Aceh 3.249 920 7.323 5.648 2.205 2.812 1.413 3.729 10 0 37 137 358 27.8412 Sumatera Utara 490 117 340 727 407 364 307 269 1 6 30 1 4 3.0633 Sumatera Barat 4.970 35.990 5.769 3.830 1.276 3.649 1.661 2.522 0 28 0 0 1.226 60.9214 Riau 7.107 514 9.574 5.394 1.958 3.880 2.066 84 23 7 220 624 31.4515 Jambi 1.485 1.074 1.309 1.561 662 1.583 578 1.944 1 26 0 500 955 11.6786 Sumatera Selatan 3.132 1.248 3.298 3.420 2.108 2.246 1.465 1.186 10 115 18 70 88 18.4047 Bengkulu 1.361 244 289 1.026 259 72 317 83 1 14 0 0 23 3.6898 Lampung 1.939 153 2.129 3.034 888 1.462 714 639 17 275 11 27 303 11.5919 Kep. Bangka Belitung 388 53 362 539 312 235 212 220 37 0 0 0 95 2.45310 KeP. Riau 5.029 1.548 5.364 2.480 1.541 1.980 910 1.870 51 199 111 153 776 22.01211 DKI Jakarta 21.301 3.447 20.057 8.630 4.754 7.030 3.914 8.381 388 997 871 6.448 2.698 88.91612 Jawa Barat 26.887 4.007 37.607 12.821 6.627 5.948 6.917 9.503 563 1.157 1.759 1.807 3.639 119.24213 Jawa Tengah 23.695 2.505 20.948 14.416 4.932 8.162 4.597 8.214 274 409 96 1.933 4.366 94.54714 DI Yogyakarta 1.707 504 4.566 3.145 987 2.442 554 1.387 81 438 209 601 1.247 17.86815 Jawa Timur 36.276 2.788 54.679 21.203 14.983 37.215 11.020 14.667 639 2.962 671 692 3.444 201.23916 Banten 2.656 372 1.698 662 432 288 210 808 23 28 127 1.339 213 8.85617 Bali 3.442 374 4.471 3.470 1.643 1.315 838 1.209 18 162 187 633 831 18.59318 Nusa Tenggara Barat 344 150 424 314 192 360 617 134 0 9 0 0 0 2.54419 Nusa Tenggara Timur 689 49 2.199 1.490 406 2.134 638 406 15 122 0 9 158 8.31520 Kalimantan Barat 4.202 294 2.874 4.418 1.136 1.041 1.298 1.125 5 47 16 105 567 17.12821 Kalimantan Tengah 1.380 205 2.829 1.714 879 1.498 431 580 11 28 1 2 216 9.77422 Kalimantan Selatan 2.028 275 3.827 1.989 1.383 1.534 547 316 0 0 0 85 282 12.26623 Kalimantan Timur 2.400 323 3.790 2.007 1.355 796 628 940 62 12 0 13 574 12.90024 Sulawesi Utara 313 2 517 923 240 295 124 124 0 4 0 1 0 2.54325 Sulawesi Tengah 141 20 126 220 70 43 66 11 0 0 0 0 4 70126 Sulawesi Selatan 8.288 281 5.614 4.264 1.983 1.985 1.511 1.666 33 121 0 10 1.321 27.07727 Sulawesi Tenggara 2.131 265 5.348 1.720 836 1.029 432 301 0 48 0 0 0 12.11028 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 538 9 830 1.229 214 277 145 63 3 0 0 59 0 3.36731 Maluku Utara 991 74 683 660 126 608 48 7 0 0 0 52 4 3.25332 Papua Barat 302 70 308 240 92 136 131 32 0 0 0 0 18 1.32933 Papua 245 44 959 404 258 560 318 104 0 0 0 0 50 2.942IndonesiaSumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012169.106 57.919 210.111 113.598 55.144 92.979 44.375 64.506 2.327 7.230 4.151 14.897 24.084 858.613

Lampiran 4.32JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMKESMAS DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiSasaran (Kuota)Masyarakat MiskinRJTP (Kunjungan) RITP (Orang) Rujukan (Orang)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 2.682.285 3.222.807 44.207 104.5492 Sumatera Utara 4.124.247 2.228.574 49.008 38.5953 Sumatera Barat 1.361.281 1.028.026 7.302 41.9254 Riau 1.230.911 874.162 15.872 15.7325 Jambi 784.842 263.415 2.595 14.5866 Sumatera Selatan 2.793.317 5.535.897 8.190 14.8757 Bengkulu 632.098 325.661 2.285 12.9578 Lampung 3.146.184 2.407.779 9.423 55.5129 Kepulauan Bangka Belitung 116.726 28.696 507 1.41510 Kepulauan Riau 277.589 75.148 6.896 13.10911 DKI Jakarta 675.718 t.a.d t.a.d t.a.d12 Jawa Barat 10.700.175 9.039.865 201.321 897.07513 Jawa Tengah 11.715.881 8.003.131 128.098 439.33314 DI Yogyakarta 942.129 1.048.609 460.630 64.75615 Jawa Timur 10.710.051 6.639.855 137.687 200.66416 Banten 2.910.506 3.081.746 17.386 64.00817 Bali 548.617 214.801 14.061 11.75618 Nusa Tenggara Barat 2.028.491 2.098.753 59.597 17.32619 Nusa Tenggara Timur 2.798.871 3.063.457 300.403 26.95920 Kalimantan Barat 1.584.451 1.197.807 16.041 38.29021 Kalimantan Tengah 763.556 244.927 17.740 1.53722 Kalimantan Selatan 843.837 513.814 1.880 25.66523 Kalimantan Timur 910.925 381.698 10.478 20.33424 Sulawesi Utara 485.084 520.907 2.448 11.88425 Sulawesi Tengah 851.027 564.962 7.229 12.60326 Sulawesi Selatan 2.449.737 4.198.263 65.900 149.76127 Sulawesi Tenggara 1.144.447 2.153.047 39.839 3.78828 Gorontalo 431.299 366.528 2.959 10.71029 Sulawesi Barat 473.817 345.458 2.093 3.70530 Maluku 840.680 580.299 3.566 7.69331 Maluku Utara 302.436 232.332 39.839 1.13732 Papua Barat 521.558 416.531 7.039 96833 Papua 1.943.517 893.663 8.446 3.530Indonesia73.726.290 61.790.618 1.690.965 2.326.737Anak terlantar, panti jompo, masyarakatyang belum memiliki KTP2.673.710Jumlah76.400.000Sumber : Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2012Keterangan: RJTP = Rawat Jalan Tingkat Pertama, RITP = Rawat Inap Tingkat Pertama

Lampiran 4.33JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT (RJTL)PESERTA JAMKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 158.908 232.027 390.9352 Sumatera Utara 141.942 152.749 294.6913 Sumatera Barat 70.104 90.600 160.7044 Riau 18.463 25.958 44.4215 J a m b i 18.072 21.422 39.4946 Sumatera Selatan 64.551 80.044 144.5957 Bengkulu 15.788 16.788 32.5768 Lampung 42.722 49.258 91.9809 Kepulauan Bangka Belitung 4.102 5.591 9.69310 Kepulauan Riau 10.348 12.219 22.56711 DKI Jakarta 38.372 47.973 86.34512 Jawa Barat 334.899 438.130 773.02913 Jawa Tengah 461.767 605.335 1.067.10214 D.I.Yogyakarta 71.115 94.830 165.94515 Jawa Timur 300.484 407.021 707.50516 B a n t e n 63.346 71.102 134.44817 B a l i 62.995 50.566 113.56118 Nusa Tenggara Barat 47.798 50.617 98.41519 NusaTenggara Timur 47.102 54.712 101.81420 Kalimantan Barat 44.501 45.365 89.86621 Kalimantan Tengah 9.823 10.353 20.17622 Kalimantan Selatan 22.365 22.705 45.07023 Kalimantan Timur 41.356 30.588 71.94424 Sulawesi Utara 13.209 15.872 29.08125 Sulawesi Tengah 14.176 16.457 30.63326 Sulawesi Selatan 95.456 116.777 212.23327 Sulawesi Tenggara 22.256 28.495 50.75128 Gorontalo 7.310 11.824 19.13429 Sulawesi Barat 5.667 7.298 12.96530 M a l u k u 7.587 8.367 15.95431 Maluku Utara 3.371 3.337 6.70832 Papua Barat 33.519 40.923 74.44233 P a p u a 38.517 46.921 85.438Indonesia2.331.991 2.912.224 5.244.215Sumber: Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut

Lampiran 4.34JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP TINGKAT LANJUT (RITL)PESERTA JAMKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Jumlah Rawat Inap Tingkat LanjutNoProvinsiLaki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 30.602 45.087 75.6892 Sumatera Utara 30.812 39.175 69.9873 Sumatera Barat 11.821 18.209 30.0304 Riau 4.186 6.472 10.6585 J a m b i 4.403 5.644 10.0476 Sumatera Selatan 8.231 12.306 20.5377 Bengkulu 5.762 5.565 11.3278 Lampung 16.679 20.484 37.1639 Kep.Bangka Belitung 777 1.057 1.83410 Kepulauan Riau 1.548 2.422 3.97011 DKI Jakarta 2.502 3.333 5.83512 Jawa Barat 57.066 81.735 138.80113 Jawa Tengah 106.094 147.492 253.58614 D.I.Yogyakarta 12.262 17.801 30.06315 Jawa Timur 53.749 81.751 135.50016 B a n t e n 12.540 14.921 27.46117 B a l i 11.620 12.397 24.01718 Nusa Tenggara Barat 14.627 20.570 35.19719 NusaTenggara Timur 23.652 38.770 62.42220 Kalimantan Barat 13.650 15.061 28.71121 Kalimantan Tengah 3.179 3.613 6.79222 Kalimantan Selatan 4.834 5.974 10.80823 Kalimantan Timur 9.701 7.370 17.07124 Sulawesi Utara 3.046 3.821 6.86725 Sulawesi Tengah 6.332 8.592 14.92426 Sulawesi Selatan 22.750 30.078 52.82827 Sulawesi Tenggara 6.746 10.897 17.64328 Gorontalo 4.080 6.820 10.90029 Sulawesi Barat 1.653 2.235 3.88830 M a l u k u 2.588 4.041 6.62931 Maluku Utara 1.576 1.799 3.37532 Papua Barat 6.196 10.970 17.16633 P a p u a 4.671 8.022 12.693Indonesia499.935 694.484 1.194.419Sumber: Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 4.35JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiIbu Hamil Ibu Bersalin Ibu Nifas K1 K4 KF1 KF2 KF3 Normal Tidak Maju(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)PascaKeguguran1 Aceh 107.966 103.058 103.058 67.754 70.084 67.754 68.169 64.798 60.710 1.216 1882 Sumatera Utara 328.621 313.684 313.684 115.045 121.060 115.045 111.485 106.521 116.476 1.258 3173 Sumatera Barat 116.016 110.743 110.743 26.771 34.916 26.771 27.303 21.521 27.744 1.451 1184 Riau 145.098 138.503 138.503 32.730 37.980 32.730 31.246 27.818 34.736 1.008 1625 Jambi 72.911 69.597 69.597 19.133 21.974 19.133 17.515 16.779 12.999 572 996 Sumatera Selatan 174.421 166.493 166.493 46.309 60.185 46.309 42.375 37.203 53.642 338 307 Bengkulu 40.186 38.359 38.359 10.296 13.182 10.296 10.074 9.671 12.605 254 228 Lampung 174.415 166.487 166.487 64.860 71.218 64.860 75.976 58.467 69.885 1.947 1799 Kepulauan Bangka Belitung 29.752 28.400 28.400 8.265 7.568 8.265 7.546 7.254 3.751 353 t.a.d10 Kepulauan Riau 48.589 46.380 46.380 977 1.731 977 803 584 1.238 34 8011 DKI Jakarta 187.417 178.898 178.898 8.423 15.840 8.423 7.088 4.397 11.390 951 t.a.d12 Jawa Barat 917.553 875.846 875.846 239.493 241.967 239.493 214.852 175.691 246.286 13.799 2.81513 Jawa Tengah 617.067 589.019 589.019 169.600 150.553 169.600 191.342 142.419 169.852 20.652 2.19314 DI Yogyakarta 58.637 55.972 55.972 4.633 21.297 4.633 3.301 2.779 5.779 2.224 29315 Jawa Timur 632.421 603.675 603.675 58.976 47.269 58.976 209.537 228.041 225.878 19.273 4.99716 Banten 232.844 222.260 222.260 53.801 63.131 53.801 52.152 43.253 56.947 3.107 83317 Bali 72.928 69.613 69.613 7.607 7.416 7.607 5.842 3.117 10.363 1.368 4918 Nusa Tenggara Barat 111.130 106.079 106.079 111.977 123.082 111.977 69.335 73.114 93.014 7.095 2.80919 Nusa Tenggara Timur 130.591 124.655 124.655 58.350 62.356 58.350 55.609 52.743 53.157 1.466 1.30820 Kalimantan Barat 98.894 94.399 94.399 29.441 32.930 29.441 27.298 26.219 28.457 773 32721 Kalimantan Tengah 48.426 46.225 46.225 19.519 15.642 19.519 19.042 18.320 15.929 1.147 29522 Kalimantan Selatan 84.077 80.255 80.255 14.241 16.268 14.241 13.945 13.366 11.393 2.898 3623 Kalimantan Timur 89.242 85.186 85.186 11.564 15.025 11.564 12.319 10.762 11.607 434 32424 Sulawesi Utara 44.401 42.383 42.383 30.353 32.788 30.353 29.963 27.846 22.063 1.179 25525 Sulawesi Tengah 62.360 59.525 59.525 27.240 30.052 27.240 26.404 26.077 24.812 1.656 57826 Sulawesi Selatan 178.545 170.429 170.429 82.075 109.776 82.075 82.661 78.174 78.523 4.180 1.35227 Sulawesi Tenggara 61.167 58.387 58.387 19.893 20.110 19.893 19.065 17.408 18.749 959 5628 Gorontalo 23.975 22.885 22.885 29.606 11.695 29.606 28.935 27.851 11.251 619 27129 Sulawesi Barat 30.090 28.722 28.722 15.718 13.028 15.718 13.413 11.543 13.967 208 15330 Maluku 41.108 39.239 39.239 26.014 27.518 26.014 23.269 21.994 19.470 234 11531 Maluku Utara 26.975 25.749 25.749 12.417 15.976 12.417 22.598 12.289 11.057 493 11332 Papua Barat 21.184 20.221 20.221 4.267 5.002 4.267 4.219 4.008 5.492 40 2333 Papua 51.630 49.283 49.283 39.256 22.166 39.256 39.760 37.993 33.529 96 315IndonesiaSumber: Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, 2012Sasaran Jampersal Ante Natal Care (ANC) Post Natal Care (PNC) Persalinan5.060.637 4.830.609 4.830.609 1.466.604 1.540.785 1.466.604 1.564.441 1.410.020 1.572.751 93.282 20.705

Lampiran 4.36PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SELAMA 6 BULAN REFERENSIMENURUT JENIS KARTU YANG DIGUNAKAN DAN PROVINSI TAHUN 2010Perkotaan + Perdesaan% Rumah Tangga yangNoProvinsiMendapat Pelayanan Jamkesmas Kartu Sehat Surat Miskin LainnyaJumlahKesehatan Gratis(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 42,14 81,01 2,87 3,97 12,15 100,002 Sumatera Utara 11,52 48,02 14,92 9,13 27,94 100,003 Sumatera Barat 21,11 61,82 8,53 5,31 24,34 100,004 Riau 15,77 33,91 19,18 12,23 34,68 100,005 Jambi 13,00 51,56 20,77 7,95 19,72 100,006 Sumatera Selatan 16,49 52,74 7,78 11,52 27,96 100,007 Bengkulu 15,42 61,64 9,76 6,10 22,50 100,008 Lampung 14,31 63,50 7,68 6,07 22,75 100,009 Kepulauan Bangka Belitung 27,75 23,67 5,35 2,04 68,93 100,0010 Kepulauan Riau 20,03 28,97 10,30 6,06 54,67 100,0011 DKI Jakarta 5,22 10,27 16,15 20,30 53,29 100,0012 Jawa Barat 15,69 61,07 8,77 7,39 22,76 100,0013 Jawa Tengah 20,14 63,12 6,95 4,47 25,46 100,0014 DI Yogyakarta 17,49 74,43 5,37 6,18 14,02 100,0015 Jawa Timur 14,98 63,38 7,95 6,92 21,75 100,0016 Banten 14,55 66,07 10,22 8,01 15,70 100,0017 Bali 19,68 26,81 4,29 6,74 62,16 100,0018 Nusa Tenggara Barat 25,43 76,30 4,78 6,29 12,64 100,0019 Nusa Tenggara Timur 45,53 84,22 4,98 3,45 7,35 100,0020 Kalimantan Barat 21,71 72,87 4,88 7,91 14,35 100,0021 Kalimantan Tengah 19,75 51,22 8,44 7,33 33,02 100,0022 Kalimantan Selatan 21,58 36,08 12,95 5,10 45,88 100,0023 Kalimantan Timur 22,21 39,51 11,93 13,89 34,67 100,0024 Sulawesi Utara 16,11 61,44 7,92 6,60 24,04 100,0025 Sulawesi Tengah 20,77 58,42 11,60 9,49 20,50 100,0026 Sulawesi Selatan 29,82 49,05 5,46 6,16 39,33 100,0027 Sulawesi Tenggara 26,18 76,53 4,60 6,39 12,47 100,0028 Gorontalo 32,91 69,50 2,19 5,09 23,22 100,0029 Sulawesi Barat 38,05 48,83 6,07 7,01 38,08 100,0030 Maluku 21,74 67,70 13,42 7,05 11,83 100,0031 Maluku Utara 25,76 29,63 19,61 5,83 44,93 100,0032 Papua Barat 32,75 49,13 18,18 10,69 22,00 100,0033 Papua 24,87 45,55 12,66 22,92 18,87 100,00Indonesia18,17 59,75 8,28 7,05 24,93 100,00Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Lampiran 4.37PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SELAMA 6 BULAN REFERENSIMENURUT JENIS KARTU YANG DIGUNAKAN DAN PROVINSI TAHUN 2010Perkotaan% Rumah Tangga yangNoProvinsiMendapat Pelayanan Jamkesmas Kartu Sehat Surat Miskin Lainnya JumlahKesehatan Gratis(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 31,53 68,13 5,07 4,22 22,58 100,002 Sumatera Utara 12,10 49,01 13,74 6,37 30,89 100,003 Sumatera Barat 22,13 61,55 6,20 4,73 27,52 100,004 Riau 14,66 30,04 16,41 10,51 43,04 100,005 Jambi 15,48 49,33 16,96 5,78 27,94 100,006 Sumatera Selatan 17,76 49,82 6,39 6,82 36,96 100,007 Bengkulu 18,55 48,46 9,84 2,01 39,69 100,008 Lampung 22,26 64,75 6,09 3,28 25,88 100,009 Kepulauan Bangka Belitung 27,58 24,05 5,67 2,85 67,42 100,0010 Kepulauan Riau 18,56 23,84 11,24 4,84 60,09 100,0011 DKI Jakarta 5,22 10,27 16,15 20,30 53,29 100,0012 Jawa Barat 15,23 56,53 8,57 7,42 27,47 100,0013 Jawa Tengah 21,20 59,88 7,37 4,25 28,49 100,0014 DI Yogyakarta 11,22 67,61 5,73 8,60 18,06 100,0015 Jawa Timur 16,07 55,35 9,43 6,46 28,76 100,0016 Banten 12,96 63,31 11,67 6,84 18,18 100,0017 Bali 14,15 19,11 5,57 6,52 68,80 100,0018 Nusa Tenggara Barat 24,04 71,14 3,94 8,75 16,17 100,0019 Nusa Tenggara Timur 25,83 59,56 9,59 5,01 25,85 100,0020 Kalimantan Barat 20,10 61,70 5,03 3,70 29,57 100,0021 Kalimantan Tengah 16,72 40,67 14,08 5,80 39,46 100,0022 Kalimantan Selatan 20,54 35,73 12,99 2,93 48,35 100,0023 Kalimantan Timur 21,97 30,87 16,14 10,13 42,86 100,0024 Sulawesi Utara 13,87 56,48 10,32 4,91 28,28 100,0025 Sulawesi Tengah 16,50 49,79 12,06 12,76 25,38 100,0026 Sulawesi Selatan 24,46 48,67 6,80 5,84 38,68 100,0027 Sulawesi Tenggara 20,84 74,00 6,45 5,65 13,90 100,0028 Gorontalo 29,18 72,19 2,59 2,75 22,47 100,0029 Sulawesi Barat 37,74 49,65 7,19 8,23 34,93 100,0030 Maluku 13,45 70,09 8,93 7,47 13,50 100,0031 Maluku Utara 12,07 29,91 22,76 10,88 36,45 100,0032 Papua Barat 23,05 42,73 11,58 14,10 31,60 100,0033 Papua 21,08 36,98 16,24 9,55 37,24 100,00Indonesia16,21 53,36 9,09 6,65 30,90 100,00Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Lampiran 4.38PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SELAMA 6 BULAN REFERENSIMENURUT JENIS KARTU YANG DIGUNAKAN DAN PROVINSI TAHUN 2010Perdesaan% Rumah Tangga yangNoProvinsiMendapat Pelayanan Jamkesmas Kartu Sehat Surat Miskin Lainnya JumlahKesehatan Gratis(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Aceh 46,25 84,42 2,29 3,90 9,39 100,002 Sumatera Utara 10,97 46,99 16,15 12,00 24,86 100,003 Sumatera Barat 20,47 62,01 10,10 5,69 22,20 100,004 Riau 16,47 36,08 20,75 13,21 29,96 100,005 Jambi 11,95 52,79 22,87 9,15 15,19 100,006 Sumatera Selatan 15,82 54,46 8,60 14,27 22,66 100,007 Bengkulu 14,05 69,30 9,71 8,47 12,53 100,008 Lampung 11,78 62,75 8,64 7,75 20,86 100,009 Kepulauan Bangka Belitung 27,91 23,30 5,04 1,23 70,43 100,0010 Kepulauan Riau 27,55 46,61 7,07 10,25 36,06 100,0011 DKI Jakarta t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d t.a.d12 Jawa Barat 16,51 68,58 9,10 7,34 14,97 100,0013 Jawa Tengah 19,30 65,98 6,57 4,66 22,78 100,0014 DI Yogyakarta 30,96 79,73 5,09 4,30 10,87 100,0015 Jawa Timur 14,04 71,32 6,49 7,39 14,80 100,0016 Banten 18,08 70,47 7,91 9,88 11,73 100,0017 Bali 28,51 32,90 3,28 6,91 56,91 100,0018 Nusa Tenggara Barat 26,43 79,67 5,32 4,68 10,33 100,0019 Nusa Tenggara Timur 50,29 87,28 4,41 3,26 5,05 100,0020 Kalimantan Barat 22,39 77,08 4,82 9,49 8,61 100,0021 Kalimantan Tengah 21,29 55,42 6,19 7,93 30,45 100,0022 Kalimantan Selatan 22,32 36,30 12,93 6,52 44,25 100,0023 Kalimantan Timur 22,61 53,39 5,16 19,91 21,53 100,0024 Sulawesi Utara 17,99 64,67 6,36 7,70 21,28 100,0025 Sulawesi Tengah 22,14 60,49 11,49 8,70 19,33 100,0026 Sulawesi Selatan 32,82 49,21 4,90 6,29 39,60 100,0027 Sulawesi Tenggara 28,22 77,25 4,08 6,60 12,07 100,0028 Gorontalo 34,87 68,31 2,02 6,12 23,56 100,0029 Sulawesi Barat 38,14 48,60 5,75 6,67 38,98 100,0030 Maluku 27,02 66,94 14,84 6,92 11,29 100,0031 Maluku Utara 31,04 29,59 19,14 5,07 46,20 100,0032 Papua Barat 36,85 50,82 19,93 9,79 19,46 100,0033 Papua 26,17 47,90 11,68 26,60 13,82 100,00Indonesia20,10 64,84 7,63 7,36 20,17 100,00Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Lampiran 4.39PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI SELURUH INDONESIABULAN DESEMBER 2011No Nama Obat Kemasan Kebutuhan Ketersediaan Ketersediaan(%)No Nama Obat Kemasan Kebutuhan Ketersediaan Ketersediaan(%)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Alopurinol tablet 100 mg 100 tablet/strip/blister, kotak 8.551.907 8.049.560 94 37 Etakridin larutan 0,1% Botol 300 ml 2.216.258 1.997.868 902 Aminofilin tablet 200 mg 100 tablet / botol 6.785.351 6.148.063 91 38 Fenitoin Natriun injeksi 50 mg/ml ampul @ 2 ml 1.257.334 1.246.561 993 Aminofilin injeksi 24 mg/ml 30 ampul / kotak 270.250 231.189 86 39 Fenobarbital injeksi I.m/I.v 50 mg/ml 30 ampul / kotak 890.196 742.931 834 Amitripilin tablet salut 25 mg (HCL) 100 tablet/strip/blister , kotak 1.160.835 1.006.792 87 40 Fenobarbital tablet 30 mg 1.000 tablet / botol 6.766.624 6.125.670 915 Amoksisilin kapsul 250 mg 120 kapsul/strip/blister, kotak 28.591.389 25.896.913 91 41 Fenoksimetil Penisilin tablet 250 mg 100 tablet / kotak 623.494 519.345 836 Amoksisilin kaplet 500 mg 100 kaplet/strip, kotak 134.802.623 112.253.433 83 42 Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg 100 tablet / kotak 606.940 511.007 847 Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 mg Botol 60 ml 53.920.312 46.534.437 86 43 Fenol Gliserol tetes telinga 10% 24 btl @ 5 ml / kotak 653.147 524.689 808 Metampiron tablet 500 mg 1.000 tablet / botol 47.147.417 38.382.627 81 44 Fitomenadion (Vit. K1) injeksi 10 mg/ml 30 ampul / kotak 846.200 676.645 809 Metampiron injeksi 250 mg 30 ampul / kotak 2.734.559 2.403.309 88 45 Fitomenadion (Vit. K1) tablet salut gula 10 mg 100 tablet / botol 3.261.298 2.751.489 8410 Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi: AluminiumHidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg11 Anti Bakteri DOEN saleb kombinasi: Basitrasin 500IU/g + polimiksin 10.000 IU/g12 Antihemoroid DOEN kombinasi: Bismut Subgalat 150mg + Heksaklorofen 250 mg13 Antifungi DOEN kombinasi: Asam Benzoat 6% +Asam Salisilat 3%Botol 1.000 tablet 55.806.774 53.459.577 96 46 Furosemid tablet 40 mg ktk 20 x 10 tablet 3.145.964 2.810.024 8925 tube @ 5 g / kotak 2.055.339 1.908.022 93 47 Gameksan lotion 1 % Botol 30 ml 891.672 751.948 8410 supp / kotak 885.077 806.496 91 48 Garam Oralit I serbuk kombinasi Natrium 0,70 g , 100 kantong/kotak tahanKalium Klorida 0,30 g, Trinatrium Sitrat Dihidrat 0,58 g lembab8.739.343 7.628.905 8724 pot @ 30 g / kotak 2.744.440 2.617.879 95 49 Gentian Violet larutan 1 % Botol 10 ml 4.344.808 3.987.965 9214 Antimigren : Ergotamin Tartrat 1 mg + Kofein 50 mg 100 tablet / botol 1.289.585 1.187.264 92 50 Glibenklamida tablet 5 mg 100 tablet / kotak 8.336.364 7.016.176 8415 Antiparkinson DOEN tablet kombinasi : Karbidopa 25mg + Levodopa 250 mgktk 10 x 10 tablet 538.462 488.360 91 51 Gliseril Guaiakolat tablet 100 mg 1.000 tablet / botol 56.616.996 51.212.710 9016 Aqua Pro Injeksi Steril, bebas pirogen 10 vial @20 ml / kotak 1.138.976 1.030.472 90 52 Gliserin btl 100 ml 162.582 143.571 8817 Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg 1.000 tablet / botol 40.693.688 38.945.269 96 53 Glukosa larutan infus 5% btl 500 ml 7.187.881 6.540.657 9118 Asam Asetisalisilat tablet 100 mg (Asetosal) ktk 10 x 10 tablet 505.007 466.849 92 54 Glukosa larutan infus 10% btl 500 ml 1.505.774 1.320.693 8819 Asam Asetisalisilat tablet 500 mg (Asetosal) ktk 10 x 10 tablet 1.984.709 1.886.592 95 55 Glukosa larutan infus 40% steril (produk lokal) 10 amp @ 25 ml, kotak 267.963 235.398 8820 Atropin Sulfat tablet 0,5 mg 500 tablet / botol 1.649.999 1.556.944 94 56 Griseofulvin tablet 125 mg, micronized ktk 10 x 10 tablet 9.273.467 8.495.004 9221 Atropin tetes mata 0,5% 24 btl @ 5 ml / kotak 271.605 269.234 99 57 Haloperidol tablet 0,5 mg ktk 10 x 10 tablet 411.875 388.772 9422 Atropin injeksi l.m/lv/s.k. 0,25 mg/mL - 1 mL (sulfat) 30 ampul / kotak 3.135.847 2.500.101 80 58 Haloperidol tablet 1,5 mg ktk 10 x 10 tablet 881.990 776.389 8823 Betametason krim 0,1 % 25 tube @ 5 g / kotak 1.467.643 1.292.728 88 59 Haloperidol tablet 5 mg ktk 10 x 10 tablet 331.976 300.701 9124 Deksametason injeksi I.v. 5 mg/ml 100 ampul /kotak 1.657.432 1.445.406 87 60 Hidroklorotiazida tablet 25 mg 1.000 tablet / botol 10.906.392 9.424.445 8625 Deksametason tablet 0,5 mg 1.000 tablet / botol 92.741.669 84.448.787 91 61 Hidrokortison krim 2,5% 24 tube @ 5 g / kotak 3.666.430 3.221.922 8826 Dekstran 70-larutan infus 6% steril Botol 500 ml 385.421 327.417 85 62 Ibuprofen tablet 200 mg 100 tablet / botol 11.899.307 10.367.668 8727 Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (HBr) Botol 60 ml 23.717.274 21.465.236 91 63 Ibuprofen tablet 400 mg ktk 10 x 10 tablet 24.954.922 20.792.794 8328 Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr) 1.000 tablet / botol 36.455.619 33.814.710 93 64 Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg ktk 10 x 10 tablet 2.774.797 2.412.438 8729 Diazepam Injeksi 5mg/ml 30 ampul / kotak 301.653 230.154 76 65 Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg 1.000 tablet / botol 48.978.656 42.583.955 8730 Diazepam tablet 2 mg 1.000 tablet / botol 25.271.795 22.783.564 90 66 Kaptopril tablet 12,5 mg ktk 10 x 10 tablet 8.360.181 7.129.827 8531 Diazepam tablet 5 mg 250 tablet / botol 1.544.883 1.326.714 86 67 Kaptopril tablet 25 mg ktk 10 x 10 tablet 24.777.046 23.791.926 9632 Difenhidramin injeksi I.M. 10 mg/ml (HCL) 30 ampul / kotak 2.374.355 1.814.906 76 68 Karbamazepim tablet 200 mg ktk 10 x 10 tablet 1.081.286 944.743 8733 Digoksin tablet 0,25 mg 100 tablet / kotak 2.416.721 1.783.608 74 69 Ketamin injeksi 10 mg/ml 10 vial @ 20 ml, kotak 202.451 181.661 9034 Efedrin tablet 25 mg (HCL) 1.000 tablet / botol 14.113.236 12.789.504 91 70 Klofazimin kapsul 100 mg microzine 100 kapsul / botol 1.461.402 1.439.252 9835 Ekstrak Belladona tablet 10 mg 1.000 tablet / botol 7.298.904 6.237.516 85 71 Kloramfenikol kapsul 250 mg 250 kapsul / botol 27.637.611 24.279.309 8836 Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL) 30 ampul /kotak 661.976 537.617 81 72 Kloramfenikol tetes telinga 3 % 24 botol @ 5 ml / kotak 2.597.998 2.098.757 81Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 4.40No Nama Obat Kemasan Kebutuhan Ketersediaan KetersediaanKetersediaanNo Nama Obat Kemasan Kebutuhan Ketersediaan(%)(%)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)73 Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg 1.000 tablet / botol 118.244.020 108.424.300 92 109 Povidon Iodida larutan 10 % Botol 30 ml 3.109.389 2.842.564 9174 Klorpromazin injeksi i.m 5 mg/ml-2ml (HCL) 30 ampul / kotak 405.040 391.195 97 110 Povidon Iodida larutan 10 % Botol 300 ml 1.935.411 1.712.224 8875 Klorpromazin injeksi i.m 25 mg/ml (HCL) 30 ampul / kotak 163.702 152.823 93 111 Prednison tablet 5 mg 1.000 tablet / botol 63.117.211 57.173.592 9176 Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCL) 1.000 tablet / botol 702.320 578.863 82 112 Primakuin tablet 15 mg 1.000 tablet / botol 1.897.705 1.625.488 8677 Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg (HCL) 1.000 tablet / botol 1.855.256 1.329.747 72 113 Propiltiourasil tablet 100 mg 100 tablet / botol 1.311.239 1.043.697 8078798081Anti Malaria DOEN kombinasi Pirimetamin 25 mg +Sulfadoksin 500 mg100 tablet / kotak 1.736.825 1.455.483 84 114 Propanol tablet 40 mg (HCL) 100 tablet / botol 2.745.337 2.559.606 93Kotrimoksazol Suspensi kombinasi : Sulfametoksazolbotol 60 ml 38.761.251 36.997.718 95 115 Reserpin tablet 0,10 mg 250 tablet / botol 2.764.159 2.499.434 90200 mg + Trimetoprim 40 mg/ 5 mlKotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi:Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mgKotrimoksazol DOEN II (pediatrik) kombinasi:Sulfametoksazol 100 mg, Trimetoprim 20 mgktk 10 x 10 tablet 37.124.662 31.171.839 84 116 Reserpin tablet 0,25 mg 1.000 tablet /botol 5.446.174 4.367.765 80ktk 10 x 10 tablet 4.466.612 4.112.939 92 117 Ringer Laktat larutan infus btl 500 ml 18.579.917 18.332.232 9982 Kuinin (Kina) tablet 200 mg ktk 60 tablet 976.507 764.950 78 118Salep 2-4, kombinasi: Asam Salisilat 2% + Belerangendap 4%24 pot @ 30 g / kotak 2.026.650 1.947.991 9683 Kuinin Dihidroklorida injeksi 25%-2 ml 30 ampul / kotak 193.037 143.152 74 119 Salisil bedak 2% 50 gram / kotak 12.416.968 11.704.485 9484 Lidokain injeksi 2% (HCL) + Epinefrin 1 : 80.000-2 ml 30 vial / kotak 2.734.233 2.244.957 82 120 Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I) 10 vial / kotak 750.723 630.721 8485 Magnesium Sulfat injeksi (IV) 20%-25 ml 10 vial / kotak 123.241 107.748 87 121 Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 50 ml (ABU II) 1 vial / kotak 3.856 2.832 7386 Magnesium Sulfat injeksi (IV) 40%-25 ml 10 vial / kotak 94.076 82.075 87 122 Serum Anti Difteri injeksi 20.000 IU/vial (A.D.S.) 10 vial / kotak 2.542.110 2.015.550 7987 Magnesium Sulfat serbuk 30 gram 10 sase @ 30 gr / kotak 113.839 106.519 94 123 Serum Anti Tetanus injeksi 1.500 IU/ampul (A.T.S.) 10 ampul / kotak 768.798 487.331 6388 Mebendazol sirup 100 mg / 5 ml Botol 30 ml 384.662 353.744 92 124 Serum Anti Tetanus injeksi 20.000 IU/vial (A.T.S.) 10 vial / kotak 1.175.676 1.109.061 9489 Mebendazol tablet 100 mg ktk 5 x 6 tablet 664.460 592.427 89 125 Sianokobalamin (Vitamin B12) injeksi 500 mcg 100 ampul / kotak 3.048.868 2.874.193 9490Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) tablet salut0,125 mgktk 10 x 10 tablet 6.276.528 5.320.749 85 126 Sulfasetamida Natrium tetes mata 15 % ktk 24 btl @ 5 ml 1.421.062 1.148.256 8191 Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg -1 ml 30 ampul / kotak 915.477 824.440 90 127 Tetrakain HCL tetes mata 0,5% ktk 24 btl @ 5 ml 1.326.662 1.004.680 7692 Metronidazol tablet 250 mg 100 tablet / kotak 14.637.739 13.905.553 95 128 Tetrasiklin kapsul 250 mg 1.000 kapsul / botol 23.069.009 20.852.700 9093 Natrium Bikarbonat tablet 500 mg 1.000 tablet / botol 11.830.517 10.287.752 87 129 Tetrasiklin kapsul 500 mg ktk 10 x 10 kapsul 4.586.525 4.186.853 9194 Natrium Fluoresein tetes mata 2 % 24 botol @ 5 ml / kotak 955.665 914.704 96 130 Tiamin (vitamin B1) injeksi 100 mg/ml ktk 30 amp @ 1 ml 1.591.633 1.565.763 9895 Natrium Klorida larutan infus 0,9 % Botol / plastik 500 ml 3.180.697 2.628.637 83 131 Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCL/Nitrat) 1.000 tablet / botol 64.201.517 59.311.228 9296 Natrium Thiosulfat injeksi I.v. 25 % ktk 10 amp @ 10 ml 812.652 769.611 95 132 Tiopental Natrium serbuk injeksi 1000 mg/amp Ampul @ 10 ml 65.554 50.497 7797 Nistatin tablet salut 500.000 IU/g ktk 10 x 10 tablet salut 521.661 444.725 85 133 Triheksifenidil tablet 2 mg ktk 10 x 10 tablet 1.491.918 1.185.360 7998 Nistatin Vaginal tablet salut 100.000 IU/g ktk 10 x 10 tablet Vaginal 886.078 692.272 78 134 Vaksin Rabies Vero 1 kuur / set 372.106 341.666 9299 Obat Batuk Hitam ( O.B.H.) Botol 100 ml 28.227.179 25.690.643 91 135 Vitamin B Kompleks tablet 1.000 tablet / botol 85.292.284 71.187.402 83100 Oksitetrasiklin HCL salep mata 1 % 25 tube @ 3,5 g / kotak 2.346.931 2.068.615 88 VAKSIN101 Oksitetrasiklin injeksi I.m. 50 mg/ml-10 ml 10 vial / kotak 491.460 429.587 87 136 BCG 1.101.710 1.063.542 97102 Oksitosin injeksi 10 UI/ml-1 ml 30 ampul / kotak 2.591.294 2.199.942 85 137 T T 296.150 238.433 81103 Paracetamol sirup 120 mg / 5 ml Botol 60 ml 47.219.120 45.475.697 96 138 D T 573.220 329.610 58104 Paracetamol tablet 100 mg 100 tablet / botol 3.467.807 3.042.248 88 139 CAMPAK 10 Dosis 1.412.921 1.622.847 115105 Paracetamol tablet 500 mg 1000 tablet / botol 122.881.960 112.792.644 92 140 POLIO 10 Dosis 2.816.890 1.942.099 69106 Pilokarpin tetes mata 2 % (HCL/Nitrat) botol @ 5 ml 914.892 825.241 90 141 DTP-HB 2.237.720 1.689.818 76107 Pirantel tablet Score (base) 125 mg ktk 30 x 2 score 3.743.392 3.455.327 92 142 HEPATITIS B 0,5 ml ADS 1.472.960 1.384.062 94108 Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCL) 1000 tablet / botol 60.545.338 59.750.478 99 143 POLIO 20 Dosis 1.061.000 12.520 1Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI, 2012PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI SELURUH INDONESIABULAN DESEMBER 2011144 CAMPAK 20 Dosis 1.022.180 11.890 1

Lampiran 4.41ANGKA KEMATIAN JEMAAH HAJI PER 1.000 JEMAAHDAN PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAANDAN PEMBINAAN KESEHATAN HAJI SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiAngka Kematian JemaahHaji per 1.000 JemaahPersentase Kab/Kota MelaksanakanPemeriksaan dan Pembinaan KesehatanHaji Sesuai Standar (%)(1) (2) (3) (4)1 Aceh 3,43 52,172 Sumatera Utara 2,41 39,393 Sumatera Barat 2,34 52,634 Riau 3,69 58,335 Jambi 4,43 63,646 Sumatera Selatan 3,13 60,007 Bengkulu 1,14 50,008 Lampung 3,04 64,299 Kepulauan Bangka Belitung 3,31 100,0010 Kepulauan Riau 0,00 57,1411 DKI Jakarta 2,19 83,3312 Jawa Barat 1,61 100,0013 Jawa Tengah 2,76 100,0014 DI Yogyakarta 1,92 100,0015 Jawa Timur 2,22 100,0016 Banten 1,98 100,0017 Bali 3,55 33,3318 Nusa Tenggara Barat 2,98 100,0019 Nusa Tenggara Timur 5,15 9,5220 Kalimantan Barat 3,18 35,7121 Kalimantan Tengah 1,14 14,2922 Kalimantan Selatan 2,05 61,5423 Kalimantan Timur 1,69 35,7124 Sulawesi Utara 2,43 13,3325 Sulawesi Tengah 5,45 27,2726 Sulawesi Selatan 1,67 62,5027 Sulawesi Tenggara 4,42 16,6728 Gorontalo 1,91 33,3329 Sulawesi Barat 4,69 40,0030 Maluku 0,00 18,1831 Maluku Utara 5,86 33,3332 Papua Barat 1,16 18,1833 Papua 0,76 6,90Indonesia2,38 54,33Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Setjen, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 4.42JUMLAH KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL,ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2011No Provinsi Jumlah Kabupaten/KotaJumlah Kabupaten/KotaMelaksanakan PelayananPersentase Kabupaten/KotaMelaksanakan PelayananJumlah PuskesmasMelaksanakan Pelayanan(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 23 2 8,7 42 Sumatera Utara 33 2 6,1 53 Sumatera Barat 19 4 21,1 84 Riau 12 4 33,3 85 Jambi 11 3 27,3 66 Sumatera Selatan 15 3 20,0 67 Bengkulu 10 2 20,0 68 Lampung 14 3 21,4 69 Kepulauan Bangka Belitung 7 3 42,9 610 Kepulauan Riau 7 3 42,9 711 DKI Jakarta 6 5 83,3 1412 Jawa Barat 26 6 23,1 1213 Jawa Tengah 35 8 22,9 1814 DI Yogyakarta 5 3 60,0 715 Jawa Timur 38 4 10,5 916 Banten 8 4 50,0 1117 Bali 9 3 33,3 618 Nusa Tenggara Barat 10 3 30,0 819 Nusa Tenggara Timur 21 2 9,5 420 Kalimantan Barat 14 2 14,3 421 Kalimantan Tengah 14 2 14,3 422 Kalimantan Selatan 13 2 15,4 423 Kalimantan Timur 14 2 14,3 424 Sulawesi Utara 15 2 13,3 725 Sulawesi Tengah 11 2 18,2 426 Sulawesi Selatan 24 4 16,7 827 Sulawesi Tenggara 12 3 25,0 628 Gorontalo 6 2 33,3 429 Sulawesi Barat 5 3 60,0 730 Maluku 11 2 18,2 431 Maluku Utara 9 1 11,1 232 Papua Barat 11 1 9,1 233 Papua 29 2 6,9 4Indonesia497 97 19,5 215Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.1JUMLAH PUSKESMAS DAN RASIONYA TERHADAP PENDUDUKMENURUT PROVINSI TAHUN 2007 - 2011NoProvinsiJumlah PuskesmasRasio Puskesmasper 100.000 Penduduk2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 311 301 309 315 325 7,36 7,01 7,08 7,01 7,142 Sumatera Utara 463 495 500 506 542 3,61 3,80 3,77 3,90 4,133 Sumatera Barat 228 227 242 246 254 4,85 4,77 5,01 5,08 5,174 Riau 156 183 176 193 203 3,08 3,53 3,32 3,48 3,545 Jambi 148 158 163 169 174 5,40 5,67 5,75 5,47 5,496 Sumatera Selatan 259 278 284 293 304 3,69 3,90 3,93 3,93 4,017 Bengkulu 140 142 167 170 178 8,66 8,65 10,02 9,91 10,218 Lampung 248 253 264 265 269 3,40 3,42 3,52 3,48 3,499 Kepulauan Bangka Belitung 51 50 55 58 58 4,61 4,45 4,83 4,74 4,6010 Kepulauan Riau 51 59 61 66 67 3,66 4,06 4,03 3,93 3,8011 DKI Jakarta 341 351 339 341 341 3,76 3,84 3,68 3,55 3,5012 Jawa Barat 1.002 999 1.008 1.028 1.045 2,48 2,44 2,43 2,39 2,3813 Jawa Tengah 871 842 849 867 867 2,69 2,58 2,58 2,68 2,6714 DI Yogyakarta 117 120 119 121 121 3,41 3,46 3,40 3,50 3,4715 Jawa Timur 929 940 944 946 955 2,52 2,53 2,53 2,52 2,5316 Banten 180 194 196 217 225 1,91 2,02 2,00 2,04 2,0617 Bali 112 114 114 114 114 3,22 3,24 3,21 2,93 2,8718 Nusa Tenggara Barat 134 142 145 150 152 3,12 3,25 3,27 3,33 3,3419 Nusa Tenggara Timur 253 278 288 309 342 5,69 6,13 6,23 6,60 7,1620 Kalimantan Barat 211 224 229 231 234 5,05 5,27 5,30 5,25 5,2821 Kalimantan Tengah 163 169 169 174 179 8,04 8,21 8,10 7,87 7,9522 Kalimantan Selatan 204 214 213 214 224 6,01 6,21 6,09 5,90 6,0623 Kalimantan Timur 192 205 207 217 215 6,35 6,62 6,54 6,11 5,8324 Sulawesi Utara 142 144 159 170 170 6,49 6,52 7,13 7,49 7,4025 Sulawesi Tengah 145 144 165 160 173 6,05 5,91 6,65 6,07 6,4426 Sulawesi Selatan 374 395 395 416 422 4,86 5,06 4,99 5,18 5,1927 Sulawesi Tenggara 153 208 223 233 249 7,53 10,02 10,53 10,44 10,9328 Gorontalo 55 73 75 76 86 5,73 7,51 7,62 7,31 8,0929 Sulawesi Barat 66 70 77 81 86 6,49 6,78 7,35 6,99 7,2330 Maluku 142 153 135 156 170 10,91 11,58 10,08 10,17 10,7931 Maluku Utara 64 91 96 100 115 6,78 9,48 9,85 9,63 10,8232 Papua Barat 83 96 105 106 126 11,59 13,15 14,12 13,94 15,9933 Papua 246 236 266 297 336 12,20 11,48 12,68 10,48 11,26Indonesia8.234 8.548 8.737 9.005 9.321 3,61 3,65 3,74 3,79 3,86Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.2JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN PUSKESMAS NON PERAWATANMENURUT PROVINSI TAHUN 2007 - 2011Jumlah Puskesmas PerawatanJumlah Puskesmas Non PerawatanNo Provinsi 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Aceh 125 66 115 116 137 186 235 194 199 1882 Sumatera Utara 122 144 129 140 153 341 351 371 366 3893 Sumatera Barat 84 68 81 85 86 144 159 161 161 1684 Riau 49 45 51 53 55 107 138 125 140 1485 Jambi 59 51 56 59 62 89 107 107 110 1126 Sumatera Selatan 86 77 80 82 86 173 201 204 211 2187 Bengkulu 35 35 37 39 43 105 107 130 131 1358 Lampung 80 37 51 58 60 168 216 213 207 2099 Kepulauan Bangka Belitung 19 14 20 18 19 32 36 35 40 3910 Kepulauan Riau 17 24 24 26 26 34 35 37 40 4111 DKI Jakarta 50 54 51 52 52 291 297 288 289 28812 Jawa Barat 150 140 171 237 220 852 859 837 791 82613 Jawa Tengah 269 232 234 252 265 602 610 615 615 60214 DI Yogyakarta 38 41 41 42 40 79 79 78 79 8115 Jawa Timur 365 392 365 396 400 564 548 579 550 55616 Banten 34 42 46 50 53 146 152 150 167 17317 Bali 23 24 27 28 28 89 90 87 86 8618 Nusa Tenggara Barat 58 86 80 81 84 76 56 65 69 6819 Nusa Tenggara Timur 111 69 93 110 123 142 209 195 199 21920 Kalimantan Barat 71 82 94 93 94 140 142 135 138 14121 Kalimantan Tengah 54 47 55 69 69 109 122 114 105 11022 Kalimantan Selatan 40 42 46 48 48 164 172 167 166 17623 Kalimantan Timur 82 96 100 93 94 110 109 107 124 12124 Sulawesi Utara 65 66 72 84 85 77 78 87 86 8525 Sulawesi Tengah 64 67 63 68 72 81 77 102 92 10126 Sulawesi Selatan 189 168 205 208 218 185 227 190 208 20327 Sulawesi Tenggara 48 63 69 70 74 105 145 154 163 17528 Gorontalo 18 17 22 23 23 37 56 53 53 6329 Sulawesi Barat 24 22 31 35 35 42 48 46 46 5130 Maluku 59 29 48 56 56 83 124 87 100 11431 Maluku Utara 30 27 27 27 28 34 64 69 73 8732 Papua Barat 33 26 36 36 39 50 70 69 70 8733 Papua 132 45 84 86 92 114 191 182 211 242Indonesia2.683 2.438 2.704 2.920 3.019 5.551 6.110 6.033 6.085 6.302Sumber: Pusat Data dan Informasi, Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.3JUMLAH PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGANMENURUT PROVINSI TAHUN 2011PuskesmasRumah SakitNoProvinsiJumlahPuskesmasPelayanan Obstetrikdan NeonatalEmergensi Dasar(PONED)Pelayanan KesehatanUpayaUpaya Kesehatan KerjaPeduli Remaja (PKPR)KesehatanOlahragaUpaya KesehatanTradisional, Alternatifdan KomplementerPelayanan Obstetrikdan NeonatalEmergensiKomprehensif(PONEK)PelayananKesehatanTradisional,Alternatif danKomplementer(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Aceh 325 63 69 0 0 4 17 12 Sumatera Utara 542 95 138 16 0 5 25 23 Sumatera Barat 254 77 114 0 8 8 13 14 Riau 203 42 143 17 0 8 14 15 Jambi 174 45 38 0 0 6 12 16 Sumatera Selatan 304 94 72 16 8 6 16 17 Bengkulu 178 38 47 0 0 6 7 18 Lampung 269 64 25 16 8 6 10 19 Kepulauan Bangka Belitung 58 13 48 0 8 7 4 110 Kepulauan Riau 67 21 12 19 0 7 7 111 DKI Jakarta 341 17 33 19 16 14 10 412 Jawa Barat 1.045 153 368 52 43 12 32 113 Jawa Tengah 867 210 203 53 8 18 37 114 DI Yogyakarta 121 55 55 0 8 7 6 115 Jawa Timur 955 253 271 70 53 9 41 516 Banten 225 54 110 35 12 11 5 117 Bali 114 55 56 16 8 7 9 218 Nusa Tenggara Barat 152 48 40 0 0 8 6 119 Nusa Tenggara Timur 342 69 77 0 0 4 6 120 Kalimantan Barat 234 25 70 16 7 4 9 121 Kalimantan Tengah 179 36 31 16 0 4 12 122 Kalimantan Selatan 224 58 52 19 8 4 14 123 Kalimantan Timur 215 70 35 16 7 4 9 124 Sulawesi Utara 170 51 32 0 5 7 7 225 Sulawesi Tengah 173 60 29 0 4 4 10 126 Sulawesi Selatan 422 83 72 16 6 8 20 127 Sulawesi Tenggara 249 44 48 0 0 6 7 328 Gorontalo 86 19 24 0 0 4 3 129 Sulawesi Barat 86 36 32 0 0 7 3 130 Maluku 170 32 34 0 0 5 3 331 Maluku Utara 115 19 11 0 0 2 4 132 Papua Barat 126 19 21 0 0 2 3 133 Papua 336 19 19 0 0 4 7 1IndonesiaSumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Catatan: PONED = Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi DasarPONEK = Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif9.321 2.037 2.429 412 217 218 388 47

Lampiran 5.4JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIAMENURUT PENGELOLA DAN PROVINSI TAHUN 2011NoProvinsiRSUmumKemenkes/Pemda TNI/POLRI Kementerian Lain Swasta Non Profit Swasta BUMNRSKhususJumlahRSUmumRSKhususRumah Sakit PublikJumlahRSUmumRSKhususRumah Sakit PrivatSemua RSRS RSJumlahUmum KhususJumlah RS RSRS RSRS RSJumlah JumlahUmum KhususUmum KhususJumlah Umum Khusus(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)1 Aceh 22 4 26 4 0 4 0 0 0 9 2 11 1 0 1 3 0 3 39 6 452 Sumatera Utara 31 5 36 8 0 8 0 0 0 72 8 80 11 0 11 17 1 18 139 14 1533 Sumatera Barat 19 2 21 3 0 3 0 0 0 9 10 19 1 0 1 1 0 1 33 12 454 Riau 17 1 18 4 0 4 0 0 0 4 1 5 8 3 11 4 0 4 37 5 425 Jambi 12 1 13 2 0 2 0 0 0 1 1 2 3 0 3 2 0 2 20 2 226 Sumatera Selatan 20 4 24 2 0 2 0 0 0 6 2 8 1 1 2 5 0 5 34 7 417 Bengkulu 11 1 12 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 17 1 188 Lampung 12 1 13 2 0 2 0 0 0 11 3 14 6 1 7 0 0 0 31 5 369 Kepulauan Bangka Belitung 7 1 8 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 10 1 1110 Kepulauan Riau 8 0 8 2 0 2 0 0 0 4 2 6 3 1 4 2 0 2 19 3 2211 DKI Jakarta 9 7 16 8 1 9 2 0 2 33 24 57 25 18 43 4 1 5 81 51 13212 Jawa Barat 36 8 44 13 0 13 0 0 0 50 22 72 46 18 64 6 1 7 151 49 20013 Jawa Tengah 49 9 58 11 0 11 0 0 0 86 45 131 15 7 22 3 0 3 164 61 22514 DI Yogyakarta 7 1 8 2 0 2 0 0 0 15 18 33 7 0 7 0 1 1 31 20 5115 Jawa Timur 50 8 58 20 1 21 1 0 1 58 24 82 9 1 10 13 2 15 151 36 18716 Banten 8 1 9 2 0 2 0 0 0 7 5 12 13 8 21 2 0 2 32 14 4617 Bali 10 2 12 2 0 2 0 0 0 15 5 20 7 2 9 0 0 0 34 9 4318 Nusa Tenggara Barat 8 3 11 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 14 3 1719 Nusa Tenggara Timur 18 0 18 3 0 3 0 0 0 11 2 13 0 0 0 0 0 0 32 2 3420 Kalimantan Barat 13 2 15 4 0 4 0 0 0 6 3 9 2 2 4 1 0 1 26 7 3321 Kalimantan Tengah 14 0 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1522 Kalimantan Selatan 14 1 15 4 0 4 0 0 0 2 4 6 2 0 2 2 0 2 24 5 2923 Kalimantan Timur 16 3 19 4 0 4 0 0 0 5 1 6 5 0 5 2 0 2 32 4 3624 Sulawesi Utara 13 1 14 3 0 3 0 0 0 14 0 14 1 0 1 0 0 0 31 1 3225 Sulawesi Tengah 12 1 13 2 0 2 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 18 5 2326 Sulawesi Selatan 28 9 37 7 0 7 0 0 0 11 9 20 1 0 1 1 1 2 48 19 6727 Sulawesi Tenggara 13 1 14 2 0 2 0 0 0 4 0 4 0 1 1 1 0 1 20 2 2228 Gorontalo 6 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 8 1 929 Sulawesi Barat 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 7 0 730 Maluku 12 1 13 4 0 4 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0 22 2 2431 Maluku Utara 10 0 10 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 15 0 1532 Papua Barat 6 0 6 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 11 0 1133 Papua 17 2 19 4 0 4 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0 0 26 2 28Indonesia533 81 614 132 2 134 3 0 3 459 196 655 175 63 238 70 7 77 1.372 349 1.721Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Keterangan :Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Lampiran 5.5JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN TEMPAT TIDURMENURUT PENGELOLA TAHUN 2007 - 2011NoPengelolaTahun 2007Tahun 2008Tahun 2009Tahun 2010 Tahun 2011Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Kementerian Kesehatan 13 8.777 13 9.044 13 9.131 13 8.873 14 9.7242 Pemerintah Provinsi 43 13.182 43 13.605 44 14.029 45 13.854 47 14.0653 Pemerintah Kab/Kota 345 37.575 375 41.285 416 47.811 445 43.341 472 52.5364 TNI/POLRI 110 10.836 110 10.907 123 11.821 129 11.771 132 12.2725 Kementerian Lain dan BUMN 71 6.851 71 6.643 71 6.747 72 6.925 73 8.5356 Swasta dan Swasta Non Profit 451 45.074 467 47.266 535 52.064 591 52.306 634 52.694Jumlah1.033 122.295 1.079 128.750 1.202 141.603 1.295 137.070 1.372 149.826Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Keterangan :Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Lampiran 5.6JUMLAH RUMAH SAKIT KHUSUS DAN TEMPAT TIDURMENURUT JENIS RUMAH SAKIT TAHUN 2007 - 2011NoJenis Rumah SakitTahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009Tahun 2010Tahun 2011RS TT RS TT RS TT RS TT RS TT(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 RS Jiwa 51 8.726 51 8.781 51 9.206 52 8.760 52 7.5412 RS Kusta 22 2.133 22 2.168 22 2.224 23 2.326 23 1.8543 RS Tuberkulosa Paru 10 757 11 782 10 731 10 757 10 7784 RS Mata 10 418 10 418 11 423 12 448 13 5195 RS Bersalin 57 2.635 57 2.577 61 2.475 62 2.453 65 2.3346 RS Ibu dan Anak 74 3.556 79 3.804 95 4.591 106 4.809 114 5.2677 RS Khusus Lainnya 62 2.187 62 2.258 71 2.427 72 2.521 72 2.537Jumlah286 20.412 292 20.788 321 22.077 337 22.074 349 20.830Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RIKeterangan :Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Lampiran 5.7JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN/PEMERINTAH DAERAH DAN JUMLAH TEMPAT TIDURMENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2011Kelas A Kelas B Kelas CKelas DBelum Ditetapkan KelasTotalNo Provinsi Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 Aceh 2 366 5 779 12 885 5 284 2 111 26 2.4252 Sumatera Utara 2 859 9 1.812 18 1.287 3 133 4 212 36 4.3033 Sumatera Barat 0 0 5 1.923 13 1.516 3 167 0 0 21 3.6064 Riau 1 182 1 602 11 1.047 5 322 0 0 18 2.1535 Jambi 0 0 2 531 9 662 2 164 0 0 13 1.3576 Sumatera Selatan 3 916 3 350 8 980 9 598 1 30 24 2.8747 Bengkulu 0 0 2 495 3 179 7 231 0 0 12 9058 Lampung 0 0 3 669 8 580 2 100 0 0 13 1.3499 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 1 120 4 452 3 186 0 0 8 75810 Kepulauan Riau 0 0 0 0 7 545 1 50 0 0 8 59511 DKI Jakarta 6 2.948 9 2.576 0 0 0 0 1 127 16 5.65112 Jawa Barat 6 1.396 19 4.369 15 1.803 4 201 0 0 44 7.76913 Jawa Tengah 6 2.761 21 5.321 22 3.445 7 356 2 158 58 12.04114 DI Yogyakarta 2 1.237 4 728 1 125 1 50 0 0 8 2.14015 Jawa Timur 4 1.706 25 5.182 22 2.700 5 187 2 254 58 10.02916 Banten 1 241 4 1.018 4 208 0 0 0 0 9 1.46717 Bali 2 858 4 822 5 495 0 0 1 32 12 2.20718 Nusa Tenggara Barat 0 0 2 604 6 628 1 50 2 55 11 1.33719 Nusa Tenggara Timur 0 0 1 383 6 620 11 834 0 0 18 1.83720 Kalimantan Barat 1 120 3 1.073 7 514 4 200 0 0 15 1.90721 Kalimantan Tengah 0 0 2 444 6 405 6 192 0 0 14 1.04122 Kalimantan Selatan 1 60 2 513 10 951 2 100 0 0 15 1.62423 Kalimantan Timur 0 0 7 1.863 8 648 3 110 1 80 19 2.70124 Sulawesi Utara 1 300 1 825 6 652 6 341 0 0 14 2.11825 Sulawesi Tengah 0 0 3 1.020 7 532 3 80 0 0 13 1.63226 Sulawesi Selatan 2 949 7 1.463 20 2.342 3 144 5 239 37 5.13727 Sulawesi Tenggara 0 0 3 401 6 460 5 359 0 0 14 1.22028 Gorontalo 0 0 2 411 1 50 3 150 1 60 7 67129 Sulawesi Barat 0 0 0 0 2 242 2 90 1 50 5 38230 Maluku 0 0 2 285 3 203 8 384 0 0 13 87231 Maluku Utara 0 0 1 160 2 118 7 350 0 0 10 62832 Papua Barat 0 0 0 0 4 555 2 264 0 0 6 81933 Papua 0 0 1 444 6 729 10 647 2 45 19 1.865Indonesia40 14.899 154 37.186 262 26.558 133 7.324 25 1.453 614 87.420Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Keterangan :Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

Lampiran 5.8NoProvinsiJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Aceh 3.491 132 3,78 295 8,45 609 17,44 1.124 32,20 1.331 38,132 Sumatera Utara 14.000 547 3,91 1.053 7,52 2.438 17,41 5.045 36,04 4.917 35,123 Sumatera Barat 4.986 219 4,39 493 9,89 854 17,13 1.546 31,01 1.874 37,594 R i a u 3.439 144 4,19 346 10,06 357 10,38 742 21,58 1.850 53,795 J a m b i 1.957 137 7,00 225 11,50 231 11,80 478 24,43 886 45,276 Sumatera Selatan 4.582 254 5,54 534 11,65 742 16,19 1.614 35,22 1.438 31,387 Bengkulu 1.420 51 3,59 132 9,30 246 17,32 358 25,21 633 44,588 Lampung 2.774 305 10,99 244 8,80 522 18,82 1.030 37,13 673 24,269 Bangka Belitung 993 35 3,52 73 7,35 181 18,23 386 38,87 318 32,0210 Kepulauan Riau 1.812 92 5,08 179 9,88 323 17,83 708 39,07 510 28,1511 DKI Jakarta 17.492 1.816 10,38 2.240 12,81 3.331 19,04 4.937 28,22 5.168 29,5412 Jawa Barat 19.462 965 4,96 2.003 10,29 3.810 19,58 5.248 26,97 7.436 38,2113 Jawa Tengah 24.012 1.456 6,06 2.577 10,73 4.455 18,55 6.344 26,42 9.180 38,2314 D.I. Yogyakarta 5.057 382 7,55 537 10,62 696 13,76 1.460 28,87 1.982 39,1915 Jawa Timur 20.378 740 3,63 2.152 10,56 3.758 18,44 6.187 30,36 7.541 37,0116 Banten 3.577 286 8,00 465 13,00 771 21,55 1.044 29,19 1.011 28,2617 B a l i 3.839 337 8,78 459 11,96 663 17,27 918 23,91 1.462 38,0818 Nusa Tenggara Barat 1.718 100 5,82 152 8,85 230 13,39 617 35,91 619 36,0319 Nusa Tenggara Timur 2.914 120 4,12 241 8,27 345 11,84 917 31,47 1.291 44,3020 Kalimantan Barat 3.344 51 1,53 169 5,05 399 11,93 793 23,71 1.932 57,7821 Kalimantan Tengah 1.090 79 7,25 100 9,17 121 11,10 288 26,42 502 46,0622 Kalimantan Selatan 2.569 133 5,18 248 9,65 439 17,09 723 28,14 1.026 39,9423 Kalimantan Timur 4.000 259 6,48 372 9,30 612 15,30 1.122 28,05 1.635 40,8824 Sulawesi Utara 3.636 53 1,46 171 4,70 427 11,74 1.283 35,29 1.702 46,8125 Sulawesi Tengah 2.076 53 2,55 202 9,73 309 14,88 538 25,92 974 46,9226 Sulawesi Selatan 7.443 475 6,38 735 9,88 1.026 13,78 1.993 26,78 3.214 43,1827 Sulawesi Tenggara 1.530 42 2,75 105 6,86 163 10,65 424 27,71 796 52,0328 Gorontalo 771 39 5,06 22 2,85 49 6,36 155 20,10 506 65,6329 Sulawesi Barat 481 17 3,53 40 8,32 44 9,15 185 38,46 195 40,5430 Maluku 1.597 54 3,38 102 6,39 211 13,21 624 39,07 606 37,9531 Maluku Utara 852 54 6,34 53 6,22 102 11,97 196 23,00 447 52,4632 Papua Barat 1.061 54 5,09 26 2,45 155 14,61 614 57,87 212 19,9833 Papua 2.303 55 2,39 127 5,51 240 10,42 1.060 46,03 821 35,65Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Keterangan :IndonesiaRumah Sakit yang telah memiliki kode RSTotal TempatTidurJUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUSMENURUT KELAS PERAWATAN DAN PROVINSI TAHUN 2011Kelas PerawatanV V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III170.656 9.536 5,59 16.872 9,89 28.859 16,91 50.701 29,71 64.688 37,91

Lampiran 5.9JUMLAH SARANA PRODUKSIBIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2011NoProvinsiIndustri Farmasi Industri Obat Industri Kecil ObatProduksi Alat Perbekalan KesehatanIndustri KosmetikaTradisional (IOT) Tradisional (IKOT) Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT)2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011(1) (2) (4) (5) (7) (8) (10) (11) (13) (14) (16) (17) (19) (20)1 Aceh 0 0 0 0 19 10 0 0 1 2 5 02 Sumatera Utara 9 9 2 2 98 102 9 9 32 33 56 523 Sumatera Barat 1 1 0 0 15 21 0 0 1 0 16 24 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Jambi 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 1 16 Sumatera Selatan 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 2 07 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Lampung 0 0 0 0 2 4 0 0 3 0 1 49 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 011 DKI Jakarta 46 45 9 10 173 176 35 35 62 62 46 5312 Jawa Barat 95 87 37 42 191 207 80 114 194 266 115 13513 Jawa Tengah 23 22 14 15 281 289 23 11 40 22 38 3814 DI Yogyakarta 1 1 0 0 61 64 6 7 5 3 0 815 Jawa Timur 45 45 15 15 136 136 25 27 46 44 113 11316 Banten 30 1 20 19 57 64 19 23 86 71 100 10917 Bali 0 0 0 1 18 16 0 0 0 0 12 1218 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 11 9 2 2 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 020 Kalimantan Barat 0 0 0 0 13 13 0 1 0 0 1 021 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 0 0 1 1 26 26 0 0 3 0 20 2123 Kalimantan Timur 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 024 Sulawesi Utara 0 0 0 0 9 9 0 0 1 1 0 025 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 0 0 0 2 9 26 0 0 1 4 0 527 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 028 Gorontalo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL251 212 98 107 1.152 1.205 204 234 481 509 526 553Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.10JUMLAH SARANA DISTRIBUSIBIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2011Pedagang Besar Apotek Toko Obat PenyalurNoProvinsiFarmasiAlat Kesehatan (PAK)2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011(1) (2) (4) (5) (7) (8) (10) (11) (13) (14)1 Aceh 62 70 254 168 596 637 0 02 Sumatera Utara 107 115 971 971 805 805 36 123 Sumatera Barat 49 51 419 464 360 305 18 474 Riau 89 91 452 117 434 325 0 05 Jambi 54 34 206 218 161 161 0 06 Sumatera Selatan 98 98 309 355 136 147 4 07 Bengkulu 20 22 140 155 76 78 0 18 Lampung 54 56 321 350 79 46 0 09 Kepulauan Bangka Belitung 14 15 91 105 103 98 0 010 Kepulauan Riau 34 37 154 182 341 207 2 211 DKI Jakarta 357 372 1.862 1.987 544 544 564 56412 Jawa Barat 362 446 2.420 3.207 1.281 1.281 132 58913 Jawa Tengah 327 337 2.514 1.819 381 381 22 3514 DI Yogyakarta 43 51 418 471 47 47 4 615 Jawa Timur 492 224 2.418 2.422 298 297 47 3416 Banten 89 82 561 349 111 111 52 1617 Bali 73 74 466 525 203 206 5 518 Nusa Tenggara Barat 39 40 207 253 116 158 0 019 Nusa Tenggara Timur 39 33 157 154 141 125 0 020 Kalimantan Barat 54 54 163 28 327 111 0 121 Kalimantan Tengah 14 15 157 162 128 127 0 022 Kalimantan Selatan 55 53 227 260 426 790 0 423 Kalimantan Timur 47 51 392 425 233 237 3 324 Sulawesi Utara 47 47 165 123 101 57 0 125 Sulawesi Tengah 25 27 178 217 161 181 0 026 Sulawesi Selatan 118 90 319 411 366 377 0 027 Sulawesi Tenggara 16 16 150 175 106 113 0 028 Gorontalo 7 8 74 78 53 37 0 029 Sulawesi Barat 1 0 60 60 45 45 0 030 Maluku 13 16 86 106 95 112 0 031 Maluku Utara 0 9 31 86 21 23 0 032 Papua Barat 13 14 96 122 52 52 0 033 Papua 43 47 165 210 21 26 0 0TOTAL2.855 2.695 16.603 16.735 8.348 8.247 889 1.320Sumber: Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.11No Provinsi Jumlah Desa Jumlah KelurahanJumlah Desa danKelurahanRW, Desa danKelurahan SiagaAktifPersentaseRW, Desa danKelurahan SiagaAktif (%)Poskesdes yangBeroperasiPosyanduKader / Toma / TogaTerlatihRasio PosyanduterhadapDesa/Kelurahan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Rasio Kader/TomaTerlatih terhadapDesa/Kelurahan1 Aceh 6.321 108 6.429 1.033 16,1 2.090 7.039 4.500 1,09 0,702 Sumatera Utara 5.025 662 5.687 1.143 20,1 3.644 13.861 3.548 2,44 0,623 Sumatera Barat 711 303 1.014 507 50,0 2.345 6.680 - 6,59 0,004 Riau 1.426 203 1.629 524 32,2 1.142 4.679 200 2,87 0,125 Jambi 1.253 153 1.406 163 11,6 881 2.992 1.950 2,13 1,396 Sumatera Selatan 2.755 371 3.126 2.448 78,3 2.394 5.775 7.487 1,85 2,407 Bengkulu 1.300 148 1.448 279 19,3 1.509 1.818 4.010 1,26 2,778 Lampung 2.249 174 2.423 1.331 54,9 1.424 7.480 7.488 3,09 3,099 Kepulauan Bangka Belitung 300 61 361 129 35,7 282 948 714 2,63 1,9810 Kepulauan Riau 218 133 351 108 30,8 196 859 1.968 2,45 5,6111 DKI Jakarta - 267 267 1.073 51,7 1.176 4.241 12.283 15,88 46,0012 Jawa Barat 5.227 636 5.863 3.997 68,2 5.412 45.632 37.622 7,78 6,4213 Jawa Tengah 7.820 769 8.589 4.111 47,9 7.600 47.763 3.750 5,56 0,4414 DI Yogyakarta 392 46 438 249 56,8 420 5.359 1.635 12,24 3,7315 Jawa Timur 7.741 782 8.523 6.618 77,6 8.474 45.637 4.086 5,35 0,4816 Banten 1.273 262 1.535 480 31,3 517 10.184 8.969 6,63 5,8417 Bali 634 80 714 658 92,2 472 4.719 780 6,61 1,0918 Nusa Tenggara Barat 826 136 962 367 38,1 737 6.133 2.664 6,38 2,7719 Nusa Tenggara Timur 2.612 313 2.925 259 8,9 602 5.792 600 1,98 0,2120 Kalimantan Barat 1.869 89 1.958 207 10,6 1.105 4.057 199 2,07 0,1021 Kalimantan Tengah 1.339 130 1.469 456 31,0 438 2.262 - 1,54 0,0022 Kalimantan Selatan 1.842 142 1.984 127 6,4 1.668 3.692 5.549 1,86 2,8023 Kalimantan Timur 1.245 215 1.460 625 42,8 639 4.455 515 3,05 0,3524 Sulawesi Utara 1.307 327 1.634 593 36,3 1.016 2.361 4.515 1,44 2,7625 Sulawesi Tengah 1.593 147 1.740 153 8,8 1.106 3.154 7.599 1,81 4,3726 Sulawesi Selatan 2.187 768 2.955 533 18,0 2.686 9.151 2.520 3,10 0,8527 Sulawesi Tenggara 1.626 345 1.971 214 10,9 1.019 2.783 1.968 1,41 1,0028 Gorontalo 628 72 700 212 30,3 287 1.228 612 1,75 0,8729 Sulawesi Barat 507 63 570 131 23,0 88 1.441 660 2,53 1,1630 Maluku 869 33 902 23 2,5 590 1.634 1.432 1,81 1,5931 Maluku Utara 950 112 1.062 34 3,2 225 1.318 - 1,24 0,0032 Papua Barat 1.295 78 1.373 31 2,3 625 1.122 360 0,82 0,2633 Papua 3.909 88 3.997 716 18,3 41 2.190 1.200 0,55 0Keterangan :IndonesiaSumber : Pusat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2012JUMLAH UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 201169.249 8.216 77.465 29.532 32,3 52.850 268.439 131.383 3,47 1,70Jumlah desa siaga di Provinsi DKI Jakarta merupakan jumlah RW siaga dan jumlah desa siaga di Provinsi Sumatera Barat merupakan jumlah desa siaga ditambah nagari siaga

Lampiran 5.12LAYANAN PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON (TRM)MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2011Jumlah LayananNo Provinsi Puskesmas Rumah Sakit Lapas/RutanTotal(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Aceh 0 0 0 02 Sumatera Utara 1 1 1 33 Sumatera Barat 0 0 0 04 Riau 0 1 0 15 Jambi 0 0 0 06 Sumatera Selatan 1 1 0 27 Bengkulu 0 0 0 08 Lampung 0 0 0 09 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 010 Kepulauan Riau 0 1 0 111 DKI Jakarta 12 2 4 1812 Jawa Barat 3 5 2 1013 Jawa Tengah 2 3 0 514 DI Yogyakarta 3 2 0 515 Jawa Timur 4 4 0 816 Banten 4 0 1 517 Bali 4 1 1 618 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 020 Kalimantan Barat 0 3 0 321 Kalimantan Tengah 0 0 0 022 Kalimantan Selatan 0 0 0 023 Kalimantan Timur 0 0 0 024 Sulawesi Utara 0 0 0 025 Sulawesi Tengah 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 3 2 0 527 Sulawesi Tenggara 0 0 0 028 Gorontalo 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 031 Maluku Utara 0 0 0 032 Papua Barat 0 0 0 033 Papua 0 0 0 0Indonesia37 26 9 72Sumber: Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.13JUMLAH JURUSAN/PROGRAM STUDI DIPLOMA III INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)MENURUT JURUSAN DAN PROVINSI TAHUN 2011Jurusan / Program StudiNoPoltekkesKeperawatanKeperawatanKebidananKesehatan GigiFarmasiKefarmasianAnalis Farmasi& MakananJamuKesmasKesehatanLingkunganGiziGiziFisioterapiKeterapian FisikOkupasi TerapiTerapi WicaraAkupunkturAnalisKesehatanTeknikElektromedikKeteknisian MedisTeknikRadiodiagnostikTeknik GigiOrtotikProstetikPerekamInformasiKesehatanTotal(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)1 Aceh 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 Medan 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 93 Padang 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 Riau 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Jambi 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Palembang 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 87 Bengkulu 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 78 Tanjung Karang 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 109 Tanjung Pinang 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 Pangkal Pinang 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 Jakarta I 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 412 Jakarta II 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 713 Jakarta III 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 514 Bandung 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1015 Tasikmalaya 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1016 Semarang 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1617 Surakarta 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 818 DI Yogyakarta 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 619 Surabaya 4 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1320 Malang 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 821 Banten 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 322 Denpasar 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 623 Mataram 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 524 Kupang 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 925 Pontianak 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 626 Palangkaraya 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 Banjarmasin 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 628 Kalimantan Timur 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 429 Manado 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 730 Palu 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 Makassar 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 932 Kendari 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 433 Gorontalo 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 Mamuju 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 Maluku 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 836 Ternate 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 537 Jayapura 7 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1638 Sorong 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6Jumlah71 62 18 10 1 1 26 32 2 1 1 1 23 2 3 2 2 4 262%27,1 23,7 6,9 3,8 0,4 0,4 9,9 12,2 0,8 0,4 0,4 0,4 8,8 0,8 1,1 0,8 0,8 1,5 100,0Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.14JUMLAH PROGRAM STUDI DIPLOMA IV INSTITUSI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2011KeperawatanKefarmasianKesehatanMasyarakat GiziKeterapian FisikKeteknisian MedisNoPoltekkesKeperawatanKebidananKeperawatanGigiFarmasiKesehatanLingkunganGiziFisioterapiOkupasiTerapiTerapiWicaraAkupunkturAnalisKesehatanTeknikElektromedikTeknikRadiodiagnostikTeknik GigiOrtotikProstetikPerekam &InformatikaKesehatanTotal(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20)1 Aceh 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 Medan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Padang 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Riau 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Jambi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Palembang 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Bengkulu 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Tanjung Karang 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 49 Tanjung Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Pangkal Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 Jakarta I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 112 Jakarta II 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 413 Jakarta III 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 314 Bandung 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 615 Tasikmalaya 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 Semarang 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 817 Surakarta 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 718 DI Yogyakarta 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 619 Surabaya 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 520 Malang 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Denpasar 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 Mataram 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 524 Kupang 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 Pontianak 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 526 Palangkaraya 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 Banjarmasin 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 628 Kalimantan Timur 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 Manado 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 Palu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 Makassar 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 732 Kendari 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 Gorontalo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 Mamuju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036 Ternate 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 537 Jayapura 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 Sorong 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Total33 36 8 1 13 16 2 1 1 1 10 3 2 0 2 0 129Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.15JUMLAH INSTITUSI NON POLITEKNIK KESEHATAN (NON-POLTEKKES)MENURUT JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN PROVINSI TAHUN 2011KeperawatanKefarmasianKesmasGiziKeterapian FisikKeteknisian MedisNoProvinsiSPKSPRGAKPERAKBIDAKGSMKFAKAFARMAAKFARAKLAKZIAKFISATWD-IIIAKUPUNTURSMAKATGAAKATROAROAPIKESATEMD-I PTTDD-IIIKardiovaskulerJumlah(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)1 Aceh 1 0 15 33 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 602 Sumatera Utara 1 0 43 61 0 4 3 1 1 2 2 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1243 Sumatera Barat 0 0 13 11 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 354 Riau 0 0 7 22 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 375 Jambi 0 0 7 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 156 Sumatera Selatan 0 0 12 19 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 387 Bengkulu 0 0 4 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 Lampung 0 0 5 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 179 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Kepulauan Riau 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 511 DKI Jakarta 4 2 34 24 1 12 2 4 1 2 2 1 0 3 1 0 1 3 2 1 1 1 10212 Jawa Barat 1 0 14 20 0 62 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 10713 Jawa Tengah 3 0 44 58 0 19 3 12 3 2 4 0 0 3 0 4 1 2 6 2 0 0 16614 DI Yogyakarta 0 0 5 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1715 Jawa Timur 2 1 42 32 0 13 3 4 1 2 2 0 3 2 1 4 0 1 2 0 0 0 11516 Banten 1 0 4 9 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 Bali 1 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 918 Nusa Tenggara Barat 2 0 4 10 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2419 Nusa Tenggara Timur 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 Kalimantan Barat 0 0 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1221 Kalimantan Tengah 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 722 Kalimantan Selatan 0 0 6 8 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2323 Kalimantan Timur 7 0 6 7 0 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2724 Sulawesi Utara 0 0 5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1125 Sulawesi Tengah 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 Sulawesi Selatan 37 1 29 30 0 13 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 12027 Sulawesi Tenggara 0 0 6 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 Maluku 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 Maluku Utara 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Papua 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5Jumlah Institusi Non-Poltekkes65 4 333 398 3 145 15 51 14 10 18 2 3 16 3 25 10 9 21 7 2 1 1.155Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Keterangan :Jumlah Institusi Non-Poltekkes Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT)

Lampiran 5.16JUMLAH JURUSAN/PROGRAM STUDI POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)MENURUT AKREDITASI, STRATA DAN PROVINSI TAHUN 2011NoPoltekkesJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Aceh 10 10 100,0 1 10,0 9 90,0 0 0,0 0 0,02 Medan 9 9 100,0 2 22,2 7 77,8 0 0,0 0 0,03 Padang 7 7 100,0 5 71,4 2 28,6 0 0,0 0 0,04 Riau 3 3 100,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,05 Jambi 4 4 100,0 2 50,0 2 50,0 0 0,0 0 0,06 Palembang 8 8 100,0 2 25,0 6 75,0 0 0,0 0 0,07 Bengkulu 7 7 100,0 2 28,6 5 71,4 0 0,0 0 0,08 Tanjung Karang 10 10 100,0 5 50,0 5 50,0 0 0,0 0 0,09 Tanjung Pinang 3 3 100,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,010 Pangkal Pinang 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,011 Jakarta I 4 4 100,0 2 50,0 2 50,0 0 0,0 0 0,012 Jakarta II 7 7 100,0 4 57,1 3 42,9 0 0,0 0 0,013 Jakarta III 5 5 100,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,014 Bandung 10 9 90,0 8 88,9 1 11,1 0 0,0 1 10,015 Tasikmalaya 10 5 50,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 50,016 Semarang 16 14 87,5 6 42,9 0 0,0 0 0,0 2 12,517 Surakarta 8 7 87,5 11 157,1 3 42,9 0 0,0 1 12,518 DI Yogyakarta 6 6 100,0 3 50,0 4 66,7 0 0,0 0 0,019 Surabaya 13 12 92,3 10 83,3 2 16,7 0 0,0 1 7,720 Malang 8 7 87,5 5 71,4 2 28,6 0 0,0 1 12,521 Banten 3 3 100,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0,022 Denpasar 6 6 100,0 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,023 Mataram 5 5 100,0 4 80,0 1 20,0 0 0,0 0 0,024 Kupang 9 9 100,0 0 0,0 9 100,0 0 0,0 0 0,025 Pontianak 6 6 100,0 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,026 Palangkaraya 3 3 100,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,027 Banjarmasin 6 6 100,0 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,028 Kalimantan Timur 4 4 100,0 1 25,0 3 75,0 0 0,0 0 0,029 Manado 7 6 85,7 0 0,0 6 100,0 0 0,0 1 14,330 Palu 6 4 66,7 0 0,0 3 75,0 0 0,0 2 33,331 Makassar 9 9 100,0 0 0,0 4 44,4 0 0,0 0 0,032 Kendari 4 3 75,0 2 66,7 7 233,3 0 0,0 1 25,033 Gorontalo 3 3 100,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,034 Mamuju 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,035 Maluku 8 6 75,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 2 25,036 Ternate 5 3 60,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 2 40,037 Jayapura 16 8 50,0 0 0,0 6 75,0 2 25,0 8 50,038 Sorong 6 4 66,7 0 0,0 3 75,0 1 25,0 2 33,3JumlahSumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Jumlah Jurusan /Program StudiJurusan TerakreditasiBelum Terakreditasi262 225 85,9 95 42,2 127 56,4 3 1,3 37 14,1S t r a t aA B C

Lampiran 5.17JUMLAH INSTITUSI NON POLITEKNIK KESEHATAN (NON-POLTEKKES) JENJANG PENDIDIKAN TINGGI (JPT)MENURUT AKREDITASI, STRATA DAN PROVINSI TAHUN 2011S t r a t aNoProvinsiJumlah InstitusiA B CTelah TerakreditasiBelum TerakreditasiJumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Aceh 58 0 0,0 24 80,0 6 20,0 30 51,7 28 48,32 Sumatera Utara 118 6 6,3 77 80,2 13 13,5 96 81,4 22 18,63 Sumatera Barat 34 2 9,5 16 76,2 3 14,3 21 61,8 13 38,24 Riau 35 2 11,8 15 88,2 0 0,0 17 48,6 18 51,45 Jambi 15 0 0,0 9 100,0 0 0,0 9 60,0 6 40,06 Sumatera Selatan 37 7 25,0 16 57,1 5 17,9 28 75,7 9 24,37 Bengkulu 10 1 20,0 4 80,0 0 0,0 5 50,0 5 50,08 Lampung 17 0 0,0 11 91,7 1 8,3 12 70,6 5 29,49 Kepulauan Bangka Belitung 7 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 28,6 5 71,410 Kepulauan Riau 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100,011 DKI Jakarta 81 8 11,4 61 87,1 1 1,4 70 86,4 11 13,612 Jawa Barat 43 3 15,0 17 85,0 0 0,0 20 46,5 23 53,513 Jawa Tengah 141 20 17,7 88 77,9 5 4,4 113 80,1 28 19,914 DI Yogyakarta 16 1 14,3 6 85,7 0 0,0 7 43,8 9 56,315 Jawa Timur 97 28 30,8 60 65,9 3 3,3 91 93,8 6 6,216 Banten 14 1 20,0 4 80,0 0 0,0 5 35,7 9 64,317 Bali 7 0 0,0 6 100,0 0 0,0 6 85,7 1 14,318 Nusa Tenggara Barat 22 1 25,0 3 75,0 0 0,0 4 18,2 18 81,819 Nusa Tenggara Timur 6 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 50,0 3 50,020 Kalimantan Barat 12 2 18,2 9 81,8 0 0,0 11 91,7 1 8,321 Kalimantan Tengah 7 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 42,9 4 57,122 Kalimantan Selatan 19 3 30,0 7 70,0 0 0,0 10 52,6 9 47,423 Kalimantan Timur 15 2 20,0 8 80,0 0 0,0 10 66,7 5 33,324 Sulawesi Utara 8 0 0,0 4 80,0 1 20,0 5 62,5 3 37,525 Sulawesi Tengah 8 1 14,3 5 71,4 1 14,3 7 87,5 1 12,526 Sulawesi Selatan 66 1 2,3 31 72,1 11 25,6 43 65,2 23 34,827 Sulawesi Tenggara 15 0 0,0 7 100,0 0 0,0 7 46,7 8 53,328 Gorontalo 5 0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 80,0 1 20,029 Sulawesi Barat 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 100,030 Maluku 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,031 Maluku Utara 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,032 Papua Barat 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 100,033 Papua 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0Jumlah925 89 13,9 501 78,3 50 7,8 640 69,2 285 30,8Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.18JUMLAH INSTITUSI DIKNAKES NON-POLTEKKESMENURUT STATUS KEPEMILIKAN TAHUN 2011NoInstitusi Diknakes Non-PoltekkesPemdaTNI / PolriSwastaJumlah(1) (2)(3) (4) (5) (6)ABCDEFKEPERAWATAN1 Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) 2 4 59 652 Akademi Keperawatan (AKPER) 56 19 258 3333 Akademi Kebidanan (AKBID) 13 1 384 3984 Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) 0 3 1 45 Akademi Kesehatan Gigi (AKG) 0 1 2 3Sub Total71 28 704 803KEFARMASIAN1 Sekolah Menengan Kejuruan Farmasi (SMKF) 0 3 142 1452 Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) 0 0 15 153 Akademi Farmasi (AKFAR) 2 1 48 51Sub Total2 4 205 211KESEHATAN MASYARAKAT1 Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) 1 0 13 14Sub Total1 0 13 14GIZI1 Akademi Gizi (AKZI) 1 0 9 10Sub Total1 0 9 10KETERAPIAN FISIK1 Akademi Fisioterapi (AKFIS) 0 0 18 182 Akademi Terapi Wicara (ATW) 0 0 2 23 Akademi Akupunktur 0 0 3 3Sub Total0 0 23 23KETEKNISIAN MEDIS1 Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) 1 1 14 162 Akademi Analis Kesehatan (AAK) 2 0 23 253 Akademi Tekniker Gigi (ATG) 0 1 2 34 D-I Pendidikan Teknik Transfusi Darah (PTTD) 0 0 2 25 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) 0 0 10 106 Akademi Perekam Informasi Kesehatan (APIKES) 0 0 21 217 Akademi Teknik Elektromedik (ATEM) 0 1 6 78 Akademi Refraksionis Optisi (ARO) 0 0 9 99 Akademi Teknik Kardiovaskuler 0 0 1 1Sub Total3 3 88 94Total78 35 1.042 1.155%6,8 3,0 90,2 100,0Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.19REKAPITULASI PESERTA DIDIK POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATANTAHUN AJARAN 2011/2012No Institusi PoltekkesPeserta Didik PoltekkesJumlahTingkat I Tingkat II Tingkat III(1) (2) (3) (4) (5) (6)A KEPERAWATAN1 Akademi Keperawatan (AKPER) 7.339 7.192 7.065 21.596BCDEF2 Akademi Kebidanan (AKBID) 5.541 5.443 5.339 16.3233 Akademi Kesehatan Gigi (AKG) 1.635 1.635 1.620 4.890KEFARMASIAN14.515 14.270 14.024 42.8091 Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) 80 80 125 2852 Akademi Farmasi (AKFAR) 680 680 725 2.085Sub Total760 760 850 2.370KESEHATAN MASYARAKAT1 Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) 2.245 2.245 2.300 6.790Sub Total2.245 2.245 2.300 6.790GIZI1 Akademi Gizi (AKZI) 2.260 2.260 2.545 7.065Sub Total2.260 2.260 2.545 7.065KETERAPIAN FISIK1 Akademi Fisioterapi (AKFIS) 225 225 140 5902 Akademi Okupasi Terapi (AOT) 100 100 50 2503 Akademi Terapi Wicara (ATW) 60 60 40 1604 Akademi Akupunktur 60 60 40 160KETEKNISIAN MEDISSub TotalSub Total445 445 270 1.1601 Akademi Analis Kesehatan (AAK) 1.340 1.380 1.375 4.0952 Akademi Tekniker Gigi (ATG) 120 120 140 3803 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) 295 295 285 8754 Akademi Perekam Informasi Kesehatan (APIKES) 60 60 0 1205 Akademi Teknik Elektromedik (ATEM) 245 245 225 7156 Akademi Ortotik Prostetik (AOP) 120 120 80 320Sub Total2.180 2.220 2.105 6.505Total22.405 22.200 22.094 66.699Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.20REKAPITULASI PESERTA DIDIK NON POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATANTAHUN AJARAN 2011/2012No Institusi Diknakes Non Poltekkes Peserta Didik Non PoltekkesJumlahTingkat I Tingkat II Tingkat III(1) (2) (3) (4) (5) (6)A KEPERAWATAN1 Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) 1.680 1.360 1.760 4.8002 Akademi Keperawatan (AKPER) 33.945 33.363 31.980 99.2883 Akademi Kebidanan (AKBID) 29.241 27.770 28.908 85.9194 Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) 400 400 400 1.2005 Akademi Kesehatan Gigi (AKG) 140 140 100 380Sub Total65.406 63.033 63.148 191.587B KEFARMASIAN1 Sekolah Menengah Farmasi (SMF) 6.265 5.880 6.013 18.1582 Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) 1.690 1.690 1.655 5.0353 Akademi Farmasi (AKFAR) 3.900 3.775 3.780 11.455Sub Total11.855 11.345 11.448 34.648C KESEHATAN MASYARAKAT1 Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) 1.260 1.100 1.100 3.460Sub Total1.260 1.100 1.100 3.460D GIZI1 Akademi Gizi (AKZI) 695 695 605 1.995Sub Total695 695 605 1.995E KETERAPIAN FISIK1 Akademi Fisioterapi (AKFIS) 1.300 1.240 1.320 3.8602 Akademi Terapi Wicara (ATW) 100 100 100 3003 Akademi Akupunktur 220 220 220 660Sub Total1.620 1.560 1.640 4.820F KETEKNISIAN MEDIS1 Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) 960 810 950 2.7202 Akademi Analis Kesehatan (AAK) 2.030 1.870 1.950 5.8503 Akademi Tekniker Gigi (ATG) 200 200 200 6004 D-I Pendidikan Teknik Transfusi Darah (PTTD) 160 160 160 4805 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) 860 780 800 2.4406 Akademi Perekam Informasi Kesehatan (APIKES) 1.725 1.685 1.769 5.1797 Akademi Teknik Elektromedik (ATEM) 610 600 640 1.8508 Akademi Refraksionis Optisi (ARO) 640 640 680 1.9609 Akademi Teknik Kardiovaskuler 60 60 60 180Sub Total7.245 6.805 7.209 21.259Total88.081 84.538 85.150 257.769Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.21REKAPITULASI LULUSAN DIKNAKES POLTEKKES DAN NON POLTEKKESMENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2011No Institusi Diknakes Poltekkes Non Poltekkes Jumlah(1) (2) (3) (4) (5)A KEPERAWATAN1 Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) 0 1.305 1.3052 Akademi Keperawatan (AKPER) 7.276 26.880 34.1563 Akademi Kebidanan (AKBID) 5.025 10.938 15.9634 Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) 0 360 3605 Akademi Kesehatan Gigi (AKG) 1.655 0 1.655Sub Total13.956 39.483 53.439B KEFARMASIAN1 Sekolah Menengah Farmasi (SMF) 0 3.013 3.0132 Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) 125 1.200 1.3253 Akademi Farmasi (AKFAR) 625 2.181 2.806Sub Total750 6.394 7.144C KESEHATAN MASYARAKAT1 Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) 2.065 613 2.678Sub Total2.065 613 2.678D GIZI1 Akademi Gizi (AKZI) 2.265 490 2.755Sub Total2.265 490 2.755E KETERAPIAN FISIK1 Akademi Fisioterapi (AKFIS) 190 975 1.1652 Akademi Okupasi Terapi (AOT) 50 0 503 Akademi Terapi Wicara (ATW) 40 50 904 Akademi Akupunktur 0 101 101Sub Total280 1.126 1.406F KETEKNISIAN MEDIS1 Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) 0 684 6842 Akademi Analis Kesehatan (AAK) 1.105 1.431 2.5363 Akademi Tekniker Gigi (ATG) 100 150 2504 D-I Pendidikan Teknik Transfusi Darah (PTTD) 0 130 1305 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) 100 499 5996 Akademi Perekam Informasi Kesehatan (APIKES) 0 1.056 1.0567 Akademi Teknik Elektromedik (ATEM) 225 450 6758 Akademi Refraksionis Optisi (ARO) 0 690 6909 Akademi Ortotik Prostetik (AOP) 20 0 2010 Akademi Teknik Kardiovaskuler 0 60 60Sub Total1.550 5.150 6.700Total20.866 53.256 74.122Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.22JUMLAH LULUSAN DIKNAKES POLTEKKESMENURUT JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN PROVINSI TAHUN AJARAN 2011/2012Jurusan / Program StudiNoPoltekkesKeperawatanKebidananKesehatanLingkunganGiziKesehatanGigiFarmasiAnalisisKesehatanTeknikElektromedikTeknikDiagnostikTeknik GigiAKAFARMAFisioterapiOkupasiTerapiOrtotikProstetikTerapiWicaraTeknikRadio TerapiAkupunkturJumlah(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)1 Banda Aceh 325 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7252 Medan 125 325 100 100 80 100 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9203 Padang 225 250 125 125 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7854 Pekanbaru 160 160 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3805 Jambi 125 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4256 Bengkulu 185 125 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3707 Palembang 300 100 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8008 Tanjung Karang 161 120 100 50 40 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5519 Jakarta I 125 100 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35010 Jakarta II 0 0 125 125 0 125 0 100 0 100 125 0 0 0 0 100 0 80011 Jakarta III 375 250 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75012 Bandung 375 450 125 125 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.32513 Tasikmalaya 200 200 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48014 Semarang 575 250 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20015 Surakarta 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 50 20 40 0 0 36016 Yogyakarta 125 100 125 125 125 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70017 Malang 350 350 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82518 Surabaya 475 325 225 0 125 0 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40019 Denpasar 125 100 125 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55020 Mataram 200 90 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39021 Kupang 300 140 50 80 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72022 Pontianak 60 160 50 40 60 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42023 Palangkaraya 100 100 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26024 Banjarmasin 125 100 125 125 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67525 Samarinda 80 40 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18026 Manado 125 120 100 80 60 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58527 Palu 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40028 Makassar 160 100 100 125 100 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 88529 Kendari 150 150 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40030 Ambon 140 140 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 36031 Ternate 345 100 100 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62532 Gorontalo 100 100 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26033 Jayapura 780 100 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010Jumlah7.276 5.025 2.065 2.265 1.655 625 1.105 225 0 100 125 190 50 20 40 100 0 20.866Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.23REKAPITULASI LULUSAN DIKNAKES NON POLTEKKES DIKNAKESMENURUT PROGRAM STUDI DAN PROVINSI TAHUN AJARAN 2011/2012Keperawatan Kefarmasian Kesmas GiziKeterapian FisikKeteknisian MedisNo Provinsi JumlahOrtotikAKBID AKG SMF AKAFAKardiovasSPK SPRG AKPERAKFAR AKL AKZI AKFIS AOT ATW Akupunktur SMAK ATG AAK ATRO ARO APIKES ATEM PTTDRMAkuler Prostetik(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (23) (23) (24) (25) (26)1 Aceh 160 0 610 440 0 0 60 80 60 0 100 0 0 0 0 0 80 80 0 60 50 0 0 0 1.7802 Sumatera Utara 280 0 3.620 1.971 0 400 170 60 0 0 160 0 0 0 100 0 120 80 80 0 80 0 0 0 7.1213 Sumatera Barat 0 0 1.205 560 0 100 80 260 0 80 60 0 0 0 0 0 100 0 100 160 0 0 0 0 2.7054 Riau 0 0 482 353 0 80 11 50 0 0 15 0 0 0 54 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1.0655 Jambi 0 0 287 49 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 4336 Sumatera Selatan 0 0 960 839 0 80 0 84 50 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1137 Bengkulu 0 0 237 49 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3668 Lampung 0 0 500 360 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9609 Kepulauan Bangka Belitung 100 0 100 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26010 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 DKI Jakarta 80 160 2.499 822 0 478 130 160 0 50 130 0 50 0 130 50 0 80 130 100 60 70 60 0 5.23912 Jawa Barat 0 0 890 0 0 320 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 180 60 100 16 0 0 0 0 1.66613 Jawa Tengah 200 0 4.300 1.945 0 425 360 500 280 200 160 0 0 0 200 0 360 80 180 460 180 0 0 0 9.83014 DI Yogyakarta 0 0 718 0 0 117 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 39 59 0 60 0 60 0 0 1.17315 Jawa Timur 0 100 4.055 1.100 0 558 229 179 0 160 100 0 0 101 100 100 385 100 80 0 0 0 0 7.34716 Banten 0 0 400 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88017 Bali 100 0 0 180 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38018 Nusa Tenggara Barat 125 0 345 180 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75019 Nusa Tenggara Timur 160 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42020 Kalimantan Barat 0 0 650 200 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95021 Kalimantan Tengah 0 0 300 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 42022 Kalimantan Selatan 0 0 595 240 0 125 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02023 Kalimantan Timur 0 0 380 0 0 0 0 48 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47824 Sulawesi Utara 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58025 Sulawesi Tengah 0 0 525 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70526 Sulawesi Selatan 100 100 2.000 1.110 0 150 0 100 37 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 100 80 0 0 0 3.83727 Sulawesi Tenggara 0 0 402 0 0 0 0 40 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47828 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Maluku 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8030 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Papua 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 100 0 60 0 0 0 0 0 0 0 220Jumlah1.305 360 26.880 10.938 0 3.013 1.200 2.181 613 490 975 0 50 101 684 150 1.431 499 690 1.056 450 130 60 0 53.256Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.24REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN MENURUT PROVINSIKEADAAN DESEMBER 2011MedisKeperawatanKefarmasianKesehatan MasyarakatNo Provinsi Bidan Tenaga Keterapian Keteknisian Analis Jumlah Tenaga Total SDMGizi Fisik Medis Kesehatan Tenaga Non Tenaga KesehatanDokterDokterPerawatAsistenDokter UmumPerawatFarmasi Sarjana Kesmas SanitarianKesehatan KesehatanSpesialisGigiGigiFarmasi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20)1 Aceh 340 1,137 216 7,507 505 8,920 771 379 3,356 1,010 811 318 340 497 26,107 2,964 29,0712 Sumatera Utara 1,279 2,724 813 12,416 621 12,956 1,158 352 3,100 773 1,334 214 519 643 38,902 5,207 44,1093 Sumatera Barat 470 1,001 377 6,619 516 4,418 878 165 1,954 436 478 147 477 472 18,408 2,565 20,9734 Riau 229 904 316 4,321 213 3,644 375 175 1,176 306 245 44 174 279 12,401 2,077 14,4785 Jambi 204 639 169 3,293 358 2,775 391 155 1,402 478 207 59 125 317 10,572 1,900 12,4726 Sumatera Selatan 189 767 124 4,334 353 3,798 399 133 3,036 674 381 60 211 254 14,713 1,782 16,4957 Bengkulu 148 374 88 3,458 118 2,334 357 335 1,678 500 315 58 163 109 10,035 1,458 11,4938 Lampung 263 881 249 5,394 554 3,398 285 214 1,497 516 260 44 121 326 14,002 2,810 16,8129 Kepulauan Bangka Belitung 12 226 55 1,741 114 667 112 50 567 112 113 59 68 81 3,977 747 4,72410 Kepulauan Riau 104 459 128 3,951 376 1,084 145 70 396 115 105 20 79 102 7,134 983 8,11711 DKI Jakarta 4,232 2,484 1,067 19,609 345 2,121 1,142 508 999 248 458 346 624 591 34,774 10,631 45,40512 Jawa Barat 1,477 2,860 1,112 13,984 1,497 10,496 748 272 1,669 1,195 1,084 93 312 651 37,450 9,702 47,15213 Jawa Tengah 2,489 4,186 1,154 23,267 1,172 15,833 2,759 1,393 3,963 1,304 1,634 587 1,491 2,098 63,330 23,045 86,37514 DI Yogyakarta 843 1,252 448 5,124 338 1,588 948 652 238 307 308 114 449 600 13,209 6,291 19,50015 Jawa Timur 651 2,822 1,253 18,944 1,347 12,718 1,686 511 2,210 1,208 1,279 184 489 1,067 46,369 16,913 63,28216 Banten 727 679 218 8,428 389 5,744 1,168 789 757 605 625 167 941 462 21,699 4,557 26,25617 Bali 848 943 273 4,760 313 2,386 440 132 1,106 452 394 58 242 216 12,563 5,194 17,75718 NTB 133 579 143 4,410 226 2,051 246 163 711 530 531 40 154 387 10,304 3,361 13,66519 NTT 42 575 143 4,124 426 2,696 422 103 863 596 380 46 127 251 10,794 1,709 12,50320 Kalimantan Barat 162 526 116 10,874 968 2,204 364 108 932 353 403 38 165 376 17,589 2,953 20,54221 Kalimantan Tengah 71 443 86 3,727 255 1,772 192 129 861 279 313 46 75 169 8,418 1,316 9,73422 Kalimantan Selatan 410 526 191 5,487 419 2,541 576 142 1,236 380 558 37 272 299 13,074 1,773 14,84723 Kalimantan Timur 203 855 296 4,396 175 1,851 327 160 1,181 324 246 42 124 195 10,375 2,779 13,15424 Sulawesi Utara 436 901 52 4,620 276 1,373 356 147 390 419 356 81 86 15 9,508 2,349 11,85725 Sulawesi Tengah 57 414 88 5,458 259 2,112 236 170 1,520 482 153 35 79 113 11,176 1,170 12,34626 Sulawesi Selatan 509 1,135 488 8,052 668 4,652 387 429 3,198 817 737 136 464 457 22,129 2,105 24,23427 Sulawesi Tenggara 57 388 94 3,147 190 1,667 165 194 1,144 522 545 52 110 84 8,359 868 9,22728 Gorontalo 38 239 34 1,296 82 645 144 113 758 207 210 35 102 29 3,932 867 4,79929 Sulawesi Barat 17 226 98 1,884 71 902 85 126 555 270 271 51 49 75 4,680 511 5,19130 Maluku 45 332 107 5,060 109 1,137 48 62 393 199 259 14 26 33 7,824 668 8,49231 Maluku Utara 21 219 43 3,530 250 1,029 57 129 711 83 203 21 32 45 6,373 298 6,67132 Papua Barat 30 177 36 1,869 29 600 46 42 320 107 103 2 7 38 3,406 202 3,60833 Papua 100 619 89 5,491 69 2,052 185 174 1,613 357 417 44 107 464 11,781 1,582 13,363TotalTotal Per Kategori16,836 32,492 10,164 220,575 13,601 124,164 17,598 8,676 45,490 16,164 15,716 3,292 8,804 11,795 545,367 123,337 668,70459,492234,176124,164 26,27461,654 15,716 3,292 8,804 11,795 545,367 123,337 668,704Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Update : 11 April 2012

Lampiran 5.25JUMLAH SDM KESEHATAN DI PUSKESMASMENURUT PROVINSI TAHUN 2011Jumlah Tenaga KesehatanNoProvinsiDokterSpesialisDokterUmum Dokter Gigi Perawat PerawatGigiBidanAsistenApotekerApoteker &S1 FarmasiKesmas Sanitarian GiziKeterapianFisikKeteknisianMedisAnalisKesehatanJumlahTenaga NonKesehatanTotal SDMKesehatan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)1 Aceh 1 773 156 4.984 394 7.977 513 235 1.955 747 484 159 59 311 18.748 1.253 20.0012 Sumatera Utara 6 1.442 529 6.688 472 11.080 574 85 1.077 423 746 47 39 281 23.489 707 24.1963 Sumatera Barat 3 585 287 2.590 365 3.838 383 34 906 305 284 39 141 229 9.989 707 10.6964 R i a u 6 578 217 2.672 176 3.078 228 70 492 192 154 3 29 174 8.069 543 8.6125 J a m b i 1 318 108 1.885 278 2.445 212 23 472 246 120 25 64 168 6.365 353 6.7186 Sumatera Selatan 7 458 93 3.392 308 3.565 287 54 1.588 468 269 20 102 190 10.801 794 11.5957 Bengkulu 38 226 61 1.952 81 1.917 252 119 649 133 162 3 43 43 5.679 237 5.9168 Lampung 4 512 191 3.160 378 2.981 188 61 724 330 162 0 11 178 8.880 582 9.4629 Kepulauan Bangka Belitung 0 132 42 1.032 90 539 65 6 238 74 70 27 15 49 2.379 253 2.63210 Kepulauan Riau 7 322 96 1.960 211 813 71 21 184 71 69 3 11 54 3.893 364 4.25711 DKI Jakarta 34 645 484 2.458 235 1.029 144 101 386 192 144 6 51 68 5.977 1.181 7.15812 Jawa Barat 9 1.888 806 8.392 1.250 9.644 489 112 926 890 795 10 46 379 25.636 3.907 29.54313 Jawa Tengah 9 1.859 714 7.374 932 13.118 834 231 1.745 876 932 86 239 692 29.641 5.650 35.29114 DI Yogyakarta 1 365 177 863 245 776 149 16 93 163 165 17 93 185 3.308 1.265 4.57315 Jawa Timur 31 1.832 945 10.335 977 11.374 872 184 971 835 886 47 72 592 29.953 8.367 38.32016 Banten 0 79 34 2.688 86 4.169 130 162 331 318 399 6 312 210 8.924 571 9.49517 B a l i 0 320 170 1.058 213 1.296 108 12 409 213 129 5 21 69 4.023 512 4.53518 Nusa Tenggara Barat 0 254 105 2.583 186 1.645 116 42 348 387 366 8 36 219 6.295 1.187 7.48219 Nusa Tenggara Timur 0 370 109 2.999 370 2.361 302 23 485 491 294 18 14 173 8.009 692 8.70120 Kalimantan Barat 3 314 79 5.702 651 1.845 204 40 543 282 291 3 37 216 10.210 690 10.90021 Kalimantan Tengah 2 273 58 2.554 209 1.496 103 46 368 177 229 0 20 92 5.627 384 6.01122 Kalimantan Selatan 58 408 124 2.819 362 2.159 257 54 807 316 331 3 108 181 7.987 497 8.48423 Kalimantan Timur 1 479 209 2.700 151 1.559 178 70 622 198 176 6 32 95 6.476 991 7.46724 Sulawesi Utara 1 479 26 1.852 223 1.025 125 63 176 276 242 23 0 2 4.513 209 4.72225 Sulawesi Tengah 0 242 63 3.613 201 1.866 134 71 855 355 95 1 7 42 7.545 362 7.90726 Sulawesi Selatan 46 671 374 4.927 464 4.004 256 225 1.903 654 576 39 141 323 14.603 879 15.48227 Sulawesi Tenggara 10 265 70 2.234 111 1.387 105 84 558 341 383 16 53 26 5.643 227 5.87028 Gorontalo 0 121 21 655 46 453 91 47 382 143 132 1 3 3 2.098 291 2.38929 Sulawesi Barat 0 151 64 1.139 56 775 47 42 270 174 154 22 9 45 2.948 173 3.12130 Maluku 1 219 91 3.533 93 981 26 22 257 155 196 7 4 12 5.597 257 5.85431 Maluku Utara 0 143 33 1.883 152 796 30 52 424 70 148 6 8 19 3.764 123 3.88732 Papua Barat 2 85 18 1.487 25 521 26 16 170 77 79 1 2 32 2.541 57 2.59833 Papua 0 344 56 3.121 36 1.639 76 41 409 174 221 4 33 196 6.350 268 6.618Total281 17.152 6.610 107.284 10.027 104.151 7.575 2.464 21.723 10.746 9.883 661 1.855 5.548 305.960 34.533 340.493Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Update : 11 April 2012

Lampiran 5.26RASIO DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN TERHADAP JUMLAH PUSKESMASMENURUT PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Jumlah Puskesmas Dokter Umum Dokter Gigi Perawat BidanRasio DokterUmum terhadapPuskesmasRasio Dokter GigiterhadapPuskesmasRasio PerawatterhadapPuskesmasRasio BidanterhadapPuskesmas(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Aceh 325 773 156 4,984 7,977 2.38 0.48 15.34 24.542 Sumatera Utara 542 1,435 524 6,663 11,003 2.65 0.97 12.29 20.303 Sumatera Barat 254 581 285 2,583 3,828 2.29 1.12 10.17 15.074 R i a u 203 578 217 2,672 3,078 2.85 1.07 13.16 15.165 J a m b i 174 318 108 1,885 2,445 1.83 0.62 10.83 14.056 Sumatera Selatan 304 457 93 3,392 3,561 1.50 0.31 11.16 11.717 Bengkulu 178 226 61 1,952 1,917 1.27 0.34 10.97 10.778 Lampung 269 512 191 3,160 2,981 1.90 0.71 11.75 11.089 Kepulauan Bangka Belitung 58 132 42 1,032 539 2.28 0.72 17.79 9.2910 Kepulauan Riau 67 322 96 1,960 813 4.81 1.43 29.25 12.1311 DKI Jakarta 341 645 484 2,458 1,029 1.89 1.42 7.21 3.0212 Jawa Barat 1,045 1,888 806 8,392 9,644 1.81 0.77 8.03 9.2313 Jawa Tengah 867 1,859 714 7,374 13,118 2.14 0.82 8.51 15.1314 DI Yogyakarta 121 365 177 863 776 3.02 1.46 7.13 6.4115 Jawa Timur 955 1,832 945 10,335 11,374 1.92 0.99 10.82 11.9116 Banten 225 79 34 2,688 4,169 0.35 0.15 11.95 18.5317 B a l i 114 320 170 1,058 1,296 2.81 1.49 9.28 11.3718 Nusa Tenggara Barat 152 254 105 2,583 1,645 1.67 0.69 16.99 10.8219 Nusa Tenggara Timur 342 370 109 2,999 2,361 1.08 0.32 8.77 6.9020 Kalimantan Barat 234 314 79 5,702 1,845 1.34 0.34 24.37 7.8821 Kalimantan Tengah 179 273 58 2,554 1,496 1.53 0.32 14.27 8.3622 Kalimantan Selatan 224 408 124 2,819 2,159 1.82 0.55 12.58 9.6423 Kalimantan Timur 215 479 209 2,700 1,559 2.23 0.97 12.56 7.2524 Sulawesi Utara 170 479 26 1,852 1,025 2.82 0.15 10.89 6.0325 Sulawesi Tengah 173 242 63 3,613 1,866 1.40 0.36 20.88 10.7926 Sulawesi Selatan 422 671 374 4,927 4,004 1.59 0.89 11.68 9.4927 Sulawesi Tenggara 249 265 70 2,234 1,387 1.06 0.28 8.97 5.5728 Gorontalo 86 121 21 655 453 1.41 0.24 7.62 5.2729 Sulawesi Barat 86 151 64 1,139 775 1.76 0.74 13.24 9.0130 Maluku 170 219 91 3,533 981 1.29 0.54 20.78 5.7731 Maluku Utara 115 143 33 1,883 796 1.24 0.29 16.37 6.9232 Papua Barat 126 85 18 1,487 521 0.67 0.14 11.80 4.1333 Papua 336 343 56 3,110 1,639 1.02 0.17 9.26 4.88Total9,321 17,139 6,603 107,241 104,060 1.84 0.71 11.51 11.16Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Update : 11 April 2012

Lampiran 5.27JUMLAH SDM KESEHATAN DI RUMAH SAKITMENURUT PROVINSI TAHUN 2011JumlahNo Provinsi Rumah Sakit*DokterSpesialisDokterUmumDokter GigiPerawatPerawatGigiBidanApoteker &S1 FarmasiJumlah Tenaga KesehatanAsistenApotekerKesmas Kesling GiziKeterapianFisikKeteknisianMedisAnalisKesehatanJumlahTenagaNonKesehatanTotalSDMKesehatan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)1 Aceh 47 243 259 38 1.824 78 720 127 75 292 75 147 132 200 130 4.340 915 5.2552 Sumatera Utara 165 954 901 189 4.361 104 1.235 345 129 338 110 238 146 335 208 9.593 2.454 12.0473 Sumatera Barat 60 443 350 74 3.653 143 426 438 82 349 63 144 100 313 223 6.798 1.504 8.3024 R i a u 44 189 288 86 1.377 200 496 114 54 142 37 60 45 133 97 3.314 1.302 4.6165 J a m b i 20 146 250 52 979 55 216 96 42 193 63 37 25 34 82 2.270 683 2.9536 Sumatera Selatan 38 176 264 27 702 37 153 60 42 229 40 49 37 86 39 1.941 381 2.3227 Bengkulu 20 96 115 19 1.119 29 342 46 122 451 142 102 46 108 42 2.779 508 3.2878 Lampung 37 243 308 52 1.963 266 311 70 95 274 95 68 43 104 127 4.016 1.953 5.9699 Kepulauan Bangka Belitung 7 9 66 7 370 12 77 19 17 47 14 23 24 35 16 736 161 89710 Kepulauan Riau 14 5 16 4 250 27 56 5 5 10 2 4 2 6 6 398 89 48711 DKI Jakarta 133 4.174 1.789 559 17.106 110 1.082 983 386 545 51 303 338 572 518 28.516 9.241 37.75712 Jawa Barat 112 1.429 805 270 5.290 221 673 198 74 197 135 195 82 257 164 9.990 4.227 14.21713 Jawa Tengah 246 2.328 1.788 333 14.244 186 1.726 1.184 402 638 200 505 425 1.140 1.106 26.205 12.663 38.86814 DI Yogyakarta 58 686 440 169 3.628 54 538 375 119 37 55 106 81 299 269 6.856 3.330 10.18615 Jawa Timur 106 605 826 254 8.288 364 1.078 589 166 447 198 312 134 403 422 14.086 6.454 20.54016 Banten 56 713 593 183 5.470 285 1.388 922 499 159 101 159 147 559 231 11.409 3.783 15.19217 B a l i 47 836 546 90 3.621 89 1.030 305 87 257 103 228 53 220 133 7.598 4.130 11.72818 Nusa Tenggara Barat 19 127 262 29 1.609 31 271 92 61 48 44 98 31 98 121 2.922 1.409 4.33119 Nusa Tenggara Timur 24 41 185 27 973 49 260 65 33 54 30 45 28 109 63 1.962 625 2.58720 Kalimantan Barat 34 158 190 30 5.012 310 351 143 53 244 62 105 34 122 131 6.945 2.092 9.03721 Kalimantan Tengah 13 67 138 18 1.060 38 237 61 45 109 26 56 44 47 58 2.004 485 2.48922 Kalimantan Selatan 28 263 111 65 2.242 57 356 244 61 265 47 173 32 156 99 4.171 1.079 5.25023 Kalimantan Timur 31 202 305 65 1.572 22 232 116 52 90 23 45 36 86 87 2.933 1.111 4.04424 Sulawesi Utara 34 427 308 23 2.503 45 283 105 55 52 53 77 54 86 9 4.080 1.818 5.89825 Sulawesi Tengah 23 55 157 23 1.722 57 221 83 68 332 70 48 34 69 54 2.993 606 3.59926 Sulawesi Selatan 60 461 431 101 3.079 200 619 113 148 628 102 124 96 317 123 6.542 883 7.42527 Sulawesi Tenggara 17 18 59 10 502 13 127 25 45 115 37 59 21 38 21 1.090 164 1.25428 Gorontalo 11 36 110 13 608 36 182 43 42 145 33 56 34 99 24 1.461 442 1.90329 Sulawesi Barat 6 17 54 15 673 13 117 28 48 59 20 33 21 37 29 1.164 235 1.39930 Maluku 23 43 102 14 1.465 16 146 18 26 94 22 53 5 20 13 2.037 252 2.28931 Maluku Utara 14 21 66 10 1.523 84 229 20 63 124 12 50 15 24 26 2.267 130 2.39732 Papua Barat 12 28 67 15 271 4 47 11 5 23 5 7 0 2 4 489 37 52633 Papua 25 38 115 14 895 14 175 32 24 211 27 59 19 28 77 1.728 222 1.950Total1.584 15.276 12.263 2.877 99.954 3.248 15.399 7.075 3.225 7.198 2.097 3.767 2.364 6.142 4.752 185.633 65.367 251.000Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Keterangan : * Rumah Sakit yang melaporkan data ketenagaannya

Lampiran 5.28NoProvinsiDokter UmumSpesialisPenyakit DalamSpesialis AnakREKAPITULASI DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR)MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2011Spesialis Dasar Spesialis Penunjang Medik Spesialis DasarSpesialis BedahSpesialisObstetri danGinekologiSpesialisAnestesiologiSpesialisRadiologiSpesialis RekamMedisSpesialisPatologi KlinikSpesialisPatologiAnatomi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)1 Aceh 1.605 37 38 19 36 9 7 2 5 4 98 181 2 3 2 1 1 2 1 0 2.0532 Sumatera Utara 5.783 165 136 114 204 42 28 3 58 28 424 1.446 9 5 3 20 3 2 0 0 8.4733 Sumatera Barat 2.033 70 50 42 67 16 5 2 18 10 154 527 1 1 1 4 1 2 0 0 3.0044 Riau 1.789 35 47 31 55 12 5 1 7 5 95 487 2 2 1 2 1 1 0 0 2.5785 Jambi 685 18 14 18 25 5 4 0 3 2 39 170 0 0 0 1 1 0 0 0 9856 Sumatera Selatan 1.790 73 68 43 87 11 11 3 5 15 155 271 2 0 0 4 1 1 0 0 2.5407 Bengkulu 447 8 6 7 8 2 1 0 1 2 10 73 0 0 0 1 0 0 0 0 5668 Lampung 1.198 21 27 28 31 8 9 0 8 6 53 229 2 0 0 3 1 0 0 0 1.6249 Kepulauan Bangka Belitung 277 7 7 4 9 1 2 0 0 0 14 58 1 1 0 0 0 0 0 0 38110 Kepulauan Riau 562 12 27 12 28 12 3 1 3 2 29 149 2 0 0 1 2 0 0 0 84511 DKI Jakarta 13.683 471 574 293 610 267 171 56 122 63 2.095 4.812 80 119 44 169 74 73 23 0 23.79912 Jawa Barat 12.659 323 445 242 414 185 142 40 123 42 1.087 3.391 75 49 13 80 47 54 7 1 19.41913 Jawa Tengah 8.004 293 257 209 273 144 97 27 53 24 759 1.497 16 28 5 19 8 9 0 0 11.72214 DI Yogyakarta 2.426 122 101 82 102 45 36 5 30 18 279 830 23 33 9 31 11 24 1 0 4.20815 Jawa Timur 10.686 309 306 240 370 153 155 39 136 55 1.282 3.404 31 128 30 88 63 49 13 2 17.53916 Banten 3.716 68 119 41 106 51 25 5 22 6 268 1.240 14 11 4 12 13 20 1 0 5.74217 Bali 2.282 100 101 85 128 52 17 3 14 13 251 702 3 4 2 4 3 5 1 1 3.77118 Nusa Tenggara Barat 564 15 17 9 18 4 4 1 3 2 29 139 0 0 0 2 0 2 0 0 80919 Nusa Tenggara Timur 448 13 8 10 13 1 3 0 4 1 13 110 0 0 0 0 0 0 0 0 62420 Kalimantan Barat 608 20 17 17 19 6 7 1 8 2 45 152 2 0 0 0 1 1 0 0 90621 Kalimantan Tengah 432 10 8 7 9 1 4 0 3 0 15 74 1 0 0 0 0 1 0 0 56522 Kalimantan Selatan 874 25 22 19 27 9 2 1 7 4 52 178 0 1 0 1 0 0 1 0 1.22323 Kalimantan Timur 1.216 39 35 36 56 17 12 7 12 6 93 349 3 2 0 5 2 2 0 0 1.89224 Sulawesi Utara 1.725 47 48 24 42 10 6 7 2 7 100 67 2 2 0 1 0 1 0 0 2.09125 Sulawesi Tengah 378 16 10 10 17 4 3 0 3 0 17 68 1 0 0 0 0 0 0 52726 Sulawesi Selatan 3.056 104 83 83 111 39 46 2 34 18 320 1.135 7 6 3 6 6 4 0 0 5.06327 Sulawesi Tenggara 321 8 6 6 14 2 2 0 4 1 11 104 0 0 0 0 0 1 0 0 48028 Gorontalo 236 8 6 5 6 0 3 0 3 0 10 32 1 0 0 0 0 0 0 0 31029 Sulawesi Barat 96 3 3 1 5 0 0 0 1 0 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 14830 Maluku 203 4 4 7 5 0 1 0 1 0 10 50 0 0 0 0 0 1 0 0 28631 Maluku Utara 140 5 5 3 3 0 0 0 1 0 5 24 0 1 0 0 0 0 0 0 18732 Papua Barat 154 5 7 7 6 0 2 0 2 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 21233 Papua 515 10 12 15 10 5 3 0 5 1 17 85 1 0 1 0 0 0 0 0 680Indonesia80.591 2.464 2.614 1.769 2.914 # 1.113 816 206 701 337 # 7.836 22.095 281 396 118 455 239 255 48 4 125.252Sumber: Konsil Kedokteran Indonesia, Kemenkes RI, 2012Spesialis LainDokter GigiSpesialis BedahMulut danMaksilofasialSpesialisKonservasi GigiSpesialisPeriodonsiaSpesialisOrtodonsiaSpesialisProstodonsiaSpesialisKedokteran GigiAnakSpesialisPenyakit MulutSpesialisRadiologiKedokteran GigiTotal

Lampiran 5.29REKAPITULASI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN INDONESIA KE LUAR NEGERIMENURUT JENIS TENAGA DAN NEGARA TAHUN 2011No Negara Dokter Umum Sanitarian Perawat Perawat Anak Fisioterapis Bidan Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Brunei Darussalam 2 1 9 0 0 0 122 Malaysia 2 1 6 1 0 0 103 Singapura 2 2 5 0 0 0 94 Timor Leste 0 0 0 0 0 16 165 Samoa Papua 0 0 1 0 0 0 16 Hongkong 0 0 3 0 0 0 37 Jepang 0 1 48 1 0 0 508 Taiwan 0 0 480 0 0 0 4809 Cina 0 1 0 0 0 0 110 Makau 0 0 2 0 0 0 211 Bahrain 0 0 11 0 0 0 1112 Iran 1 0 0 0 0 0 113 Kuwait 1 0 269 0 0 0 27014 Oman 0 0 29 0 0 0 2915 Qatar 1 0 29 0 0 0 3016 Turki 0 0 2 0 0 0 217 Saudi Arabia 4 0 365 6 1 0 37618 Uni Emirat Arab 0 1 84 0 0 0 8519 Yordania 0 0 1 0 0 0 120 Inggris 1 0 0 0 0 0 121 Republik Ceko 0 0 2 0 1 0 322 Spanyol 0 2 0 0 0 0 223 Amerika Serikat 0 1 0 0 0 0 124 Bahamas 0 0 1 0 0 0 125 Kanada 0 0 1 0 0 0 126 Meksiko 0 1 0 0 0 0 127 Australia 0 0 2 0 0 0 2Total7 5 783 6 2 0 1.387Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.30REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIFMENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Dokter SpesialisDokter Gigi SpesialisTotalBiasa Terpencil Sangat Terpencil Jumlah Biasa Terpencil Sangat Terpencil Jumlah(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Aceh 0 3 0 3 0 0 0 0 32 Sumatera Utara 1 1 1 3 0 0 0 0 33 Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Riau 0 2 0 2 0 0 0 0 25 Jambi 1 0 0 1 1 0 0 1 26 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Lampung 0 1 0 1 0 0 0 0 19 Kepulauan Bangka Belitung 0 1 0 1 0 0 0 0 110 Kepulauan Riau 1 7 0 8 0 0 0 0 811 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Jawa Barat 3 0 0 3 0 0 0 0 313 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 014 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 016 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 3 0 3 0 0 0 0 320 Kalimantan Barat 0 4 0 4 0 0 0 0 421 Kalimantan Tengah 3 6 0 9 0 0 0 0 922 Kalimantan Selatan 0 1 2 3 0 0 0 0 323 Kalimantan Timur 0 2 0 2 0 0 0 0 224 Sulawesi Utara 0 3 0 3 0 0 0 0 325 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 027 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 028 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 2 0 2 0 0 0 0 232 Papua Barat 0 4 0 4 0 0 0 0 433 Papua 0 6 0 6 0 0 0 0 6Jumlah9 46 3 58 1 0 0 1 59Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.31REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIFMENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2011No ProvinsiBiasa Terpencil Sangat TerpencilTotalJumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Aceh 21 6,7 124 39,5 169 53,8 3142 Sumatera Utara 36 17,7 113 55,7 54 26,6 2033 Sumatera Barat 4 4,6 47 54,0 36 41,4 874 Riau 24 33,3 36 50,0 12 16,7 725 Jambi 8 8,6 54 58,1 31 33,3 936 Sumatera Selatan 7 13,7 42 82,4 2 3,9 517 Bengkulu 0 0,0 46 50,0 46 50,0 928 Lampung 5 5,3 67 70,5 23 24,2 959 Kepulauan Bangka Belitung 0 0,0 5 62,5 3 37,5 810 Kepulauan Riau 1 4,0 12 48,0 12 48,0 2511 DKI Jakarta 24 100,0 0 0,0 0 0,0 2412 Jawa Barat 28 100,0 0 0,0 0 0,0 2813 Jawa Tengah 49 100,0 0 0,0 0 0,0 4914 DI Yogyakarta 10 100,0 0 0,0 0 0,0 1015 Jawa Timur 45 100,0 0 0,0 0 0,0 4516 Banten 7 100,0 0 0,0 0 0,0 717 Bali 13 100,0 0 0,0 0 0,0 1318 Nusa Tenggara Barat 4 8,0 22 44,0 24 48,0 5019 Nusa Tenggara Timur 0 0,0 57 11,5 440 88,5 49720 Kalimantan Barat 0 0,0 31 26,3 87 73,7 11821 Kalimantan Tengah 0 0,0 53 43,1 70 56,9 12322 Kalimantan Selatan 0 0,0 64 52,0 59 48,0 12323 Kalimantan Timur 4 3,8 54 51,4 47 44,8 10524 Sulawesi Utara 0 0,0 39 29,8 92 70,2 13125 Sulawesi Tengah 0 0,0 41 31,3 90 68,7 13126 Sulawesi Selatan 17 14,9 67 58,8 30 26,3 11427 Sulawesi Tenggara 0 0,0 26 10,6 219 89,4 24528 Gorontalo 0 0,0 44 49,4 45 50,6 8929 Sulawesi Barat 0 0,0 8 11,4 62 88,6 7030 Maluku 1 0,5 3 1,4 212 98,1 21631 Maluku Utara 0 0,0 12 11,3 94 88,7 10632 Papua Barat 0 0,0 8 5,6 135 94,4 14333 Papua 0 0,0 39 13,4 251 86,6 290Jumlah308 8,2 1.114 29,6 2.345 62,3 3.767Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.32REKAPITULASI KEBERADAAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIFMENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2011No ProvinsiBiasaTerpencilSangat TerpencilTotalJumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Aceh 0 0,0 14 23,7 45 76,3 592 Sumatera Utara 2 4,3 32 69,6 12 26,1 463 Sumatera Barat 0 0,0 24 64,9 13 35,1 374 Riau 0 0,0 22 59,5 15 40,5 375 Jambi 0 0,0 13 40,6 19 59,4 326 Sumatera Selatan 0 0,0 10 83,3 2 16,7 127 Bengkulu 0 0,0 5 21,7 18 78,3 238 Lampung 1 3,6 17 60,7 10 35,7 289 Kepulauan Bangka Belitung 0 0,0 4 66,7 2 33,3 610 Kepulauan Riau 0 0,0 7 46,7 8 53,3 1511 DKI Jakarta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 012 Jawa Barat 3 100,0 0 0,0 0 0,0 313 Jawa Tengah 4 100,0 0 0,0 0 0,0 414 DI Yogyakarta 5 100,0 0 0,0 0 0,0 515 Jawa Timur 36 100,0 0 0,0 0 0,0 3616 Banten 3 100,0 0 0,0 0 0,0 317 Bali 5 100,0 0 0,0 0 0,0 518 Nusa Tenggara Barat 0 0,0 13 76,5 4 23,5 1719 Nusa Tenggara Timur 0 0,0 6 5,2 109 94,8 11520 Kalimantan Barat 0 0,0 2 10,5 17 89,5 1921 Kalimantan Tengah 0 0,0 5 31,3 11 68,8 1622 Kalimantan Selatan 0 0,0 19 43,2 25 56,8 4423 Kalimantan Timur 0 0,0 15 39,5 23 60,5 3824 Sulawesi Utara 0 0,0 3 33,3 6 66,7 925 Sulawesi Tengah 0 0,0 4 15,4 22 84,6 2626 Sulawesi Selatan 0 0,0 29 64,4 16 35,6 4527 Sulawesi Tenggara 0 0,0 4 5,3 72 94,7 7628 Gorontalo 0 0,0 5 22,7 17 77,3 2229 Sulawesi Barat 0 0,0 4 19,0 17 81,0 2130 Maluku 0 0,0 2 2,9 67 97,1 6931 Maluku Utara 0 0,0 2 11,1 16 88,9 1832 Papua Barat 0 0,0 1 5,3 18 94,7 1933 Papua 0 0,0 5 16,1 26 83,9 31Jumlah59 6,3 267 28,5 610 65,2 936Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.33REKAPITULASI KEBERADAAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIFMENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Biasa Terpencil Sangat TerpencilTotalJumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Aceh 258 7,3 3.001 84,6 288 8,1 3.5472 Sumatera Utara 2.243 43,8 2.865 56,0 12 0,2 5.1203 Sumatera Barat 1.192 67,5 554 31,4 20 1,1 1.7664 Riau 382 28,7 946 71,2 1 0,1 1.3295 Jambi 243 22,4 818 75,5 23 2,1 1.0846 Sumatera Selatan 689 73,4 250 26,6 0 0,0 9397 Bengkulu 52 7,2 664 91,8 7 1,0 7238 Lampung 1.389 76,6 408 22,5 17 0,9 1.8149 Kepulauan Bangka Belitung 45 58,4 32 41,6 0 0,0 7710 Kepulauan Riau 63 30,1 133 63,6 13 6,2 20911 DKI Jakarta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 012 Jawa Barat 1.960 82,6 414 17,4 0 0,0 2.37413 Jawa Tengah 4.718 99,9 3 0,1 0 0,0 4.72114 DI Yogyakarta 268 99,6 1 0,4 0 0,0 26915 Jawa Timur 3.203 95,8 140 4,2 2 0,1 3.34516 Banten 749 70,1 320 29,9 0 0,0 1.06917 Bali 408 94,4 24 5,6 0 0,0 43218 Nusa Tenggara Barat 191 50,1 187 49,1 3 0,8 38119 Nusa Tenggara Timur 3 0,5 640 97,6 13 2,0 65620 Kalimantan Barat 13 3,2 320 79,0 72 17,8 40521 Kalimantan Tengah 0 0,0 199 95,2 10 4,8 20922 Kalimantan Selatan 3 1,4 216 98,6 0 0,0 21923 Kalimantan Timur 83 26,8 227 73,2 0 0,0 31024 Sulawesi Utara 0 0,0 28 100,0 0 0,0 2825 Sulawesi Tengah 2 0,4 563 99,1 3 0,5 56826 Sulawesi Selatan 859 59,9 561 39,1 13 0,9 1.43327 Sulawesi Tenggara 1 0,1 734 94,3 43 5,5 77828 Gorontalo 0 0,0 179 98,9 2 1,1 18129 Sulawesi Barat 3 0,8 358 91,6 30 7,7 39130 Maluku 1 0,6 147 84,5 26 14,9 17431 Maluku Utara 0 0,0 268 93,1 20 6,9 28832 Papua Barat 0 0,0 102 89,5 12 10,5 11433 Papua 0 0,0 7 100,0 0 0,0 7Jumlah19.021 54,4 15.309 43,8 630 1,8 34.960Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.34REKAPITULASI KEBUTUHAN DAN REALISASI PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Pengangkatan Bulan April, Juni dan Oktober Perpanjangan Tahun 2010 Total tahun 2011KriteriaKriteriaKriteriaJumlahJumlahJumlahBiasa Terpencil Sangat Terpencil Biasa Terpencil Sangat Terpencil Biasa Terpencil Sangat Terpencil(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)1 Aceh 0 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 32 Sumatera Utara 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 33 Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Riau 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 25 Jambi 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 26 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Lampung 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 19 Kep. Bangka Belitung 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 110 Kepulauan Riau 1 7 0 8 0 0 0 0 1 7 0 811 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Jawa Barat 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 313 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 016 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 Nusa Tenggara Timur 0 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 320 Kalimantan Barat 0 2 0 2 0 2 0 0 0 4 0 421 Kalimantan Tengah 2 5 0 7 1 1 0 0 3 6 0 922 Kalimantan Selatan 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 323 Kalimantan Timur 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 224 Sulawesi Utara 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 325 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 027 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 028 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Maluku Utara 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 232 Papua Barat 0 3 0 3 0 1 0 0 0 4 0 433 Papua 0 2 0 2 0 4 0 0 0 6 0 6JumlahSumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 20129 29 2 40 1 17 1 0 10 46 3 59

Lampiran 5.35REKAPITULASI PENGANGKATAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Biasa Terpencil Sangat TerpencilTotalJumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Aceh 12 3,8 130 41,0 175 55,2 3172 Sumatera Utara 10 5,3 119 63,3 59 31,4 1883 Sumatera Barat 0 0,0 49 53,8 42 46,2 914 Riau 9 15,3 38 64,4 12 20,3 595 Jambi 2 2,2 57 62,6 32 35,2 916 Sumatera Selatan 0 0,0 42 95,5 2 4,5 447 Bengkulu 0 0,0 52 52,5 47 47,5 998 Lampung 3 3,2 68 71,6 24 25,3 959 Kepulauan Bangka Belitung 0 0,0 5 62,5 3 37,5 810 Kepulauan Riau 0 0,0 12 50,0 12 50,0 2411 DKI Jakarta 16 100,0 0 0,0 0 0,0 1612 Jawa Barat 6 100,0 0 0,0 0 0,0 613 Jawa Tengah 11 100,0 0 0,0 0 0,0 1114 DI Yogyakarta 6 100,0 0 0,0 0 0,0 615 Jawa Timur 9 100,0 0 0,0 0 0,0 916 Banten 3 100,0 0 0,0 0 0,0 317 Bali 0 0,0 0 0,0 0 0,0 018 Nusa Tenggara Barat 3 5,8 25 48,1 24 46,2 5219 Nusa Tenggara Timur 0 0,0 67 12,5 470 87,5 53720 Kalimantan Barat 0 0,0 34 27,0 92 73,0 12621 Kalimantan Tengah 0 0,0 59 44,7 73 55,3 13222 Kalimantan Selatan 0 0,0 69 51,9 64 48,1 13323 Kalimantan Timur 0 0,0 55 50,9 53 49,1 10824 Sulawesi Utara 0 0,0 39 29,1 95 70,9 13425 Sulawesi Tengah 0 0,0 51 33,3 102 66,7 15326 Sulawesi Selatan 12 9,9 81 66,9 28 23,1 12127 Sulawesi Tenggara 0 0,0 27 10,5 229 89,5 25628 Gorontalo 0 0,0 48 51,1 46 48,9 9429 Sulawesi Barat 0 0,0 11 13,9 68 86,1 7930 Maluku 0 0,0 3 1,1 274 98,9 27731 Maluku Utara 0 0,0 11 9,2 108 90,8 11932 Papua Barat 0 0,0 9 5,1 167 94,9 17633 Papua 0 0,0 44 11,7 333 88,3 377Jumlah102 2,6 1.205 30,6 2.634 66,8 3.941Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012Keterangan :Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

Lampiran 5.37REKAPITULASI PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi BiasaTerpencilTotalJumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Aceh 102 6,6 1.445 93,4 1.5472 Sumatera Utara 1.088 41,3 1.547 58,7 2.6353 Sumatera Barat 219 60,5 143 39,5 3624 Riau 202 32,0 430 68,0 6325 Jambi 113 24,2 353 75,8 4666 Sumatera Selatan 101 55,5 81 44,5 1827 Bengkulu 29 7,6 352 92,4 3818 Lampung 608 76,8 184 23,2 7929 Kepulauan Bangka Belitung 17 37,0 29 63,0 4610 Kepulauan Riau 20 32,8 41 67,2 6111 DKI Jakarta 0 0,0 0 0,0 012 Jawa Barat 727 79,6 186 20,4 91313 Jawa Tengah 1.777 100,0 0 0,0 1.77714 DI Yogyakarta 144 100,0 0 0,0 14415 Jawa Timur 1.465 97,5 38 2,5 1.50316 Banten 239 57,7 175 42,3 41417 Bali 196 86,3 31 13,7 22718 Nusa Tenggara Barat 71 46,1 83 53,9 15419 Nusa Tenggara Timur 0 0,0 445 100,0 44520 Kalimantan Barat 7 6,9 94 93,1 10121 Kalimantan Tengah 0 0,0 181 100,0 18122 Kalimantan Selatan 1 0,6 171 99,4 17223 Kalimantan Timur 23 9,5 219 90,5 24224 Sulawesi Utara 0 0,0 22 100,0 2225 Sulawesi Tengah 0 0,0 382 100,0 38226 Sulawesi Selatan 308 59,0 214 41,0 52227 Sulawesi Tenggara 0 0,0 529 100,0 52928 Gorontalo 0 0,0 176 100,0 17629 Sulawesi Barat 0 0,0 97 100,0 9730 Maluku 0 0,0 83 100,0 8331 Maluku Utara 0 0,0 222 100,0 22232 Papua Barat 0 0,0 75 100,0 7533 Papua 0 0,0 6 100,0 6Jumlah7.457 48,1 8.034 51,9 15.491Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012Keterangan :Gabungan Pengangkatan + Pengangkatan Kembali

Lampiran 5.38Pengangkatan Bulan April, Juni dan OktoberNoProvinsiKebutuhanRealisasiPersentase Realisasi terhadap KebutuhanKriteriaKriteriaKriteriaJumlahJumlahBiasa Terpencil Sangat Terpencil Biasa Terpencil Sangat Terpencil Biasa Terpencil Sangat Terpencil(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Aceh 16 139 121 276 14 139 121 274 87,5 100,0 100,02 Sumatera Utara 12 134 45 191 12 130 45 187 100,0 97,0 100,03 Sumatera Barat 0 70 48 118 0 70 48 118 0,0 100,0 100,04 Riau 8 47 12 67 4 43 12 59 50,0 91,5 100,05 Jambi 2 51 32 85 2 51 32 85 100,0 100,0 100,06 Sumatera Selatan 2 58 4 64 0 58 4 62 0,0 100,0 100,07 Bengkulu 14 71 41 126 0 71 41 112 0,0 100,0 100,08 Lampung 3 71 11 85 3 71 11 85 100,0 100,0 100,09 Kep. Bangka Belitung 0 3 5 8 0 3 5 8 0,0 100,0 100,010 Kepulauan Riau 0 18 14 32 0 18 14 32 0,0 100,0 100,011 DKI Jakarta 0 0 0 0 32 0 0 32 0,0 0,0 0,012 Jawa Barat 1 0 0 1 1 0 0 1 100,0 0,0 0,013 Jawa Tengah 0 0 0 0 4 0 0 4 0,0 0,0 0,014 DI Yogyakarta 6 0 0 6 6 0 0 6 100,0 0,0 0,015 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,016 Banten 0 0 0 0 6 0 0 6 0,0 0,0 0,017 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,018 Nusa Tenggara Barat 14 32 23 69 6 32 23 61 42,9 100,0 100,019 Nusa Tenggara Timur 0 90 485 575 0 90 485 575 0,0 100,0 100,020 Kalimantan Barat 4 31 60 95 0 31 60 91 0,0 100,0 100,021 Kalimantan Tengah 0 85 71 156 0 75 71 146 0,0 88,2 100,022 Kalimantan Selatan 0 93 52 145 0 93 52 145 0,0 100,0 100,023 Kalimantan Timur 8 69 58 135 0 69 58 127 0,0 100,0 100,024 Sulawesi Utara 0 63 84 147 0 51 80 131 0,0 81,0 95,225 Sulawesi Tengah 2 81 78 161 0 53 78 131 0,0 65,4 100,026 Sulawesi Selatan 32 117 26 175 24 93 24 141 75,0 79,5 92,327 Sulawesi Tenggara 0 48 217 265 0 36 205 241 0,0 75,0 94,528 Gorontalo 0 71 51 122 0 71 51 122 0,0 100,0 100,029 Sulawesi Barat 0 16 59 75 0 16 59 75 0,0 100,0 100,030 Maluku 0 6 197 203 0 6 197 203 0,0 100,0 100,031 Maluku Utara 0 19 117 136 0 17 117 134 0,0 89,5 100,032 Papua Barat 0 5 160 165 0 5 160 165 0,0 100,0 100,033 Papua 2 78 349 429 0 54 295 349 0,0 69,2 84,5JumlahSumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012REKAPITULASI KEBUTUHAN DAN REALISASI PENGANGKATAN DOKTER UMUM SEBAGAI PTTMENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 2011126 1.566 2.420 4.112 114 1.446 2.348 3.908 90,5 92,3 97,0

Lampiran 5.39Pengangkatan Bulan April, Juni dan OktoberKebutuhanRealisasiPersentase Realisasi terhadap KebutuhanNoProvinsiKriteriaKriteriaKriteriaJumlahJumlahBiasa Terpencil Sangat Terpencil Biasa Terpencil Sangat Terpencil Biasa Terpencil Sangat Terpencil(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Aceh 0 38 32 70 0 12 15 27 0,0 31,6 46,92 Sumatera Utara 0 48 14 62 0 30 7 37 0,0 62,5 50,03 Sumatera Barat 0 29 13 42 0 19 8 27 0,0 65,5 61,54 Riau 0 23 11 34 0 19 10 29 0,0 82,6 90,95 Jambi 0 27 14 41 0 11 9 20 0,0 40,7 64,36 Sumatera Selatan 0 24 2 26 0 9 0 9 0,0 37,5 0,07 Bengkulu 0 41 13 54 0 5 7 12 0,0 12,2 53,88 Lampung 0 56 4 60 0 17 2 19 0,0 30,4 50,09 Kep. Bangka Belitung 0 2 0 2 0 2 0 2 0,0 100,0 0,010 Kepulauan Riau 0 5 5 10 0 4 5 9 0,0 80,0 100,011 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,012 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,013 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,014 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,015 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,016 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,017 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,018 Nusa Tenggara Barat 0 18 5 23 0 11 1 12 0,0 61,1 20,019 Nusa Tenggara Timur 0 11 126 137 0 5 47 52 0,0 45,5 37,320 Kalimantan Barat 0 12 25 37 0 0 6 6 0,0 0,0 24,021 Kalimantan Tengah 0 30 36 66 0 4 8 12 0,0 13,3 22,222 Kalimantan Selatan 0 47 14 61 0 13 10 23 0,0 27,7 71,423 Kalimantan Timur 0 30 13 43 0 15 12 27 0,0 50,0 92,324 Sulawesi Utara 0 31 29 60 0 3 4 0 0,0 9,7 13,825 Sulawesi Tengah 0 26 32 58 0 3 9 12 0,0 11,5 28,126 Sulawesi Selatan 0 28 12 40 0 17 7 24 0,0 60,7 58,327 Sulawesi Tenggara 0 12 45 57 0 2 35 37 0,0 16,7 77,828 Gorontalo 0 22 11 33 0 4 10 14 0,0 18,2 90,929 Sulawesi Barat 0 3 21 24 0 3 8 11 0,0 100,0 38,130 Maluku 0 2 45 47 0 2 28 30 0,0 100,0 62,231 Maluku Utara 0 5 11 16 0 3 8 11 0,0 60,0 72,732 Papua Barat 0 0 23 23 0 0 12 12 0,0 0,0 52,233 Papua 0 15 50 65 0 4 18 22 0,0 26,7 36,0JumlahSumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2012REKAPITULASI KEBUTUHAN DAN REALISASI PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PTTMENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI TAHUN 20110 585 606 1.191 0 217 286 496 0,0 37,1 47,2

Lampiran 5.40REKAPITULASI PENGANGKATAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS D-III KESEHATANDI KABUPATEN PRIORITAS DTPK DAN DBK MENURUT PROVINSI TAHUN 2011Kesehatan Kesehatan Perekam AnalisNo Provinsi Perawat Gigi Bidan Farmasi Tenaga Gizi Lingkungan Fisioterapis Radiografer Infokes Kesehatan Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Aceh 72 8 2 12 17 24 0 1 1 17 1542 Sumatera Utara 19 0 4 4 4 5 0 0 0 1 373 Sumatera Barat 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 64 R i a u 23 0 0 3 0 0 0 0 0 1 275 J a m b i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Sumatera Selatan 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 127 Bengkulu 32 0 0 0 7 1 0 0 0 6 468 Lampung 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 69 Kepuluan Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Kepulauan Riau 26 0 0 0 7 10 0 0 0 2 4511 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Jawa Barat 17 4 0 0 1 2 0 0 0 2 2613 Jawa Tengah 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 714 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Jawa Timur 6 1 3 1 3 5 0 0 0 5 2416 Banten 27 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2917 B a l i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 Nusa Tenggara Barat 31 0 6 2 7 5 0 0 0 7 5819 Nusa Tenggara Timur 138 0 0 20 28 29 1 0 0 20 23620 Kalimantan Barat 84 7 3 1 4 4 0 0 0 0 10321 Kalimantan Tengah 9 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1622 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023 Kalimantan Timur 63 0 0 0 0 6 0 0 0 2 7124 Sulawesi Utara 56 0 0 1 2 5 0 0 0 0 6425 Sulawesi Tengah 38 0 0 3 2 8 0 0 0 2 5326 Sulawesi Selatan 11 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1627 Sulawesi Tenggara 31 0 0 5 6 4 0 0 0 3 4928 Gorontalo 24 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2929 Sulawesi Barat 45 0 0 0 5 4 0 0 0 0 5430 Maluku 29 0 0 0 9 9 0 0 0 0 4731 Maluku Utara 29 0 0 1 9 0 0 0 0 2 4132 Papua Barat 13 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1933 Papua 90 1 2 3 8 8 0 0 0 4 116Total923 22 24 61 139 140 1 1 1 79 1.391

Lampiran 5.41ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIMENURUT ESELON I TAHUN 2011Anggaran Kementerian KesehatanNoUnit Eselon IKantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Tugas PembantuanAlokasi (Rp) Realisasi (Rp) % Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %Jumlah Alokasi (Rp)Jumlah Realisasi (Rp)%(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (21) (22) (23)1 Sekretariat Jenderal 2.674.332.773.000 2.304.763.987.528 86,18 125.412.500.000 112.302.240.658 89,55 25.000.000.000 24.562.500.000 98,25 2.824.745.273.000 2.441.628.728.186 86,442 Inspektorat Jenderal 88.352.641.000 72.660.647.087 82,24 88.352.641.000 72.660.647.087 82,243 Ditjen Bina Gizi dan KIA 541.117.831.000 442.733.229.572 81,82 20.327.676.000 16.736.874.589 82,34 332.674.421.000 299.485.625.672 90,02 1.032.672.969.000 796.496.783.459 77,13 1.926.792.897.000 1.555.452.513.292 80,734 Ditjen Bina Upaya Kesehatan 7.835.475.946.000 7.349.338.170.670 93,80 8.250.247.481.000 7.366.385.138.691 89,29 19.800.000.000 18.125.352.292 91,54 2.833.930.000.000 2.542.360.770.076 89,71 18.939.453.427.000 17.276.209.431.729 91,225 Ditjen Pengendaliaan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1.586.952.093.000 948.905.165.688 59,79 509.401.874.000 456.334.553.602 89,58 72.352.083.000 62.415.901.839 86,27 103.184.173.000 85.869.554.754 83,22 2.271.890.223.000 1.553.525.175.883 68,386 Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1.424.578.873.000 1.291.379.966.563 90,65 26.400.000.000 24.734.791.627 93,69 1.450.978.873.000 1.316.114.758.190 90,717 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 405.314.774.000 310.086.882.201 76,51 156.623.766.000 141.650.578.948 90,44 561.938.540.000 451.737.461.149 80,398 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 1.002.586.219.000 645.823.908.643 64,42 1.765.829.448.000 1.581.489.575.718 89,56 86.702.400.000 67.592.687.562 77,96 2.855.118.067.000 2.294.906.171.923 80,38Kementerian Kesehatan15.558.711.150.000 13.365.691.957.952 85,90 10.702.430.245.000 9.562.596.721.548 89,35 663.341.404.000 584.656.599.650 88,14 3.994.787.142.000 3.449.289.608.289 86,34 30.919.269.941.000 26.962.234.887.439 87,20Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2012

Lampiran 5.43DATA CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2011Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jiwa)NoProvinsiJumlah Penduduk*JamkesmasAskes PNSdan TNI PolriJamsostekAsuransiPerusahaanAsuransi Swastadan lain-lainJamkesda Total Jaminan%(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Aceh 4.944.398 2.682.285 524.638 5.550 - - 1.731.925 4.944.398 100,002 Sumatera Utara 12.937.868 4.124.247 743.606 664.091 - 193.573 1.051.403 6.776.920 52,383 Sumatera Barat 4.697.764 1.361.281 535.646 98.829 - - 279.272 2.275.028 48,434 Riau 5.422.961 1.230.911 299.421 42.669 - - 2.042.651 3.615.652 66,675 Jambi 3.092.265 784.842 253.517 49.196 - 13.941 200.779 1.302.275 42,116 Sumatera Selatan 7.297.622 2.793.317 487.956 - - - 4.016.349 7.297.622 100,007 Bengkulu 1.713.393 632.098 196.209 19.107 - - 80.500 927.914 54,168 Lampung 8.129.250 3.146.184 416.025 199.512 - - 339.594 4.101.315 50,459 Kepulauan Bangka Belitung 1.135.891 116.726 85.602 23.333 - 61.472 739.027 1.026.160 90,3410 Kepulauan Riau 1.764.440 277.589 66.829 161.996 - - 967.059 1.473.473 83,5111 DKI Jakarta 9.146.181 675.718 857.007 1.560.213 - - 341.000 3.433.938 37,5512 Jawa Barat 42.693.951 10.700.175 2.357.903 414.243 - 175 5.002.792 18.475.288 43,2713 Jawa Tengah 32.770.455 11.715.881 2.096.440 214.304 - 67.792 1.172.875 15.267.292 46,5914 D.I. Yogyakarata 3.434.533 942.129 392.563 68.223 - 350.477 204.157 1.957.549 57,0015 Jawa Timur 37.432.020 10.710.051 2.189.495 698.482 - 1.596.912 1.291.881 16.486.821 44,0416 Banten 10.579.005 2.910.506 421.326 560.648 - - 37.978 3.930.458 37,1517 Bali 3.529.789 548.617 356.332 88.954 - - 2.535.886 3.529.789 100,0018 Nusa Tenggara Barat 4.434.012 2.028.491 297.138 7.844 - 366 572.976 2.906.815 65,5619 Nusa Tenggara Timur 4.256.200 2.798.871 220.773 646 - - 725.824 3.746.114 88,0220 Kalimantan Barat 4.319.142 1.584.451 361.345 2.484 - 425.369 585.157 2.958.806 68,5021 Kalimantan Tengah 2.236.278 763.556 218.143 174.975 - 43.773 421.962 1.622.409 72,5522 Kalimantan Selatan 3.588.444 843.837 323.033 47.624 - 19.551 980.848 2.214.893 61,7223 Kalimantan Timur 3.366.060 910.925 304.310 285.758 - 124.015 1.342.361 2.967.369 88,1624 Sulawesi Utara 2.228.856 485.084 272.693 51.948 - 6.357 339.323 1.155.405 51,8425 Sulawesi Tengah 2.633.420 851.027 241.357 14.849 - 14.154 336.601 1.457.988 55,3626 Sulawesi Selatan 8.074.253 2.449.737 849.237 53.333 - - 4.721.946 8.074.253 100,0027 Sulawesi Tenggara 1.953.478 1.144.447 220.191 87 - 60.683 89.643 1.515.051 77,5628 Gorontalo 1.038.585 431.299 93.145 9.024 - - 202.374 735.842 70,8529 Sulawesi Barat 1.163.342 473.817 88.550 - - - 14.500 576.867 49,5930 Maluku 1.530.602 840.680 165.044 4.040 - 3.372 436.574 1.449.710 94,7231 Maluku Utara 1.035.480 302.436 146.789 33.590 - 6.268 170.151 659.234 63,6632 Papua Barat 729.962 521.558 80.962 - - 602.520 82,5433 Papua 2.679.569 1.943.517 187.437 12.608 - 7.950 2.151.512 80,29Pusat 2.673.710 854.854 - 15.351.532 2.856.539 21.736.635 9,21Indonesia235.989.469 76.400.000 17.205.516 5.568.160 15.351.532 5.844.789 32.983.318 153.353.315 64,98%32,37 7,29 2,36 6,51 2,48 13,98 64,98 82636154,00Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2012Keterangan :* Didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi

Lampiran 5.44ALOKASI DAN REALISASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)MENURUT PROVINSI TAHUN 2011No Provinsi Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %(1) (2) (3) (4) (5)1 Aceh 23.585.000.000 21.297.201.276 90,32 Sumatera Utara 38.017.500.000 36.599.028.718 96,33 Sumatera Barat 18.517.500.000 14.612.866.151 78,94 Riau 13.950.000.000 13.861.029.521 99,45 Jambi 12.680.000.000 12.195.049.137 96,26 Sumatera Selatan 21.830.000.000 21.040.004.884 96,47 Bengkulu 12.750.000.000 12.279.174.150 96,38 Lampung 19.875.000.000 17.866.444.041 89,99 Kepulauan Bangka Belitung 4.355.000.000 2.808.105.750 64,510 Kepulauan Riau 4.955.000.000 3.437.554.600 69,411 DKI Jakarta 25.575.000.000 17.929.321.550 70,112 Jawa Barat 76.875.000.000 60.735.297.468 79,013 Jawa Tengah 64.217.500.000 61.114.196.787 95,214 DI Yogyakarta 9.075.000.000 8.743.070.971 96,315 Jawa Timur 71.012.500.000 60.742.976.788 85,516 Banten 16.050.000.000 15.074.465.734 93,917 Bali 8.555.000.000 7.686.275.910 89,818 Nusa Tenggara Barat 37.250.000.000 30.404.606.175 81,619 Nusa Tenggara Timur 77.250.000.000 61.968.061.197 80,220 Kalimantan Barat 23.100.000.000 21.722.368.331 94,021 Kalimantan Tengah 17.400.000.000 14.058.189.475 80,822 Kalimantan Selatan 21.400.000.000 15.194.123.504 71,023 Kalimantan Timur 21.730.000.000 12.554.882.681 57,824 Sulawesi Utara 17.000.000.000 16.672.430.793 98,125 Sulawesi Tengah 16.000.000.000 15.290.264.274 95,626 Sulawesi Selatan 41.200.000.000 39.826.490.132 96,727 Sulawesi Tenggara 22.700.000.000 22.289.754.050 98,228 Gorontalo 7.600.000.000 6.821.781.724 89,829 Sulawesi Barat 8.100.000.000 8.004.563.898 98,830 Maluku 31.200.000.000 26.238.605.800 84,131 Maluku Utara 20.000.000.000 19.543.213.516 97,732 Papua Barat 26.500.000.000 25.694.054.308 97,033 Papua 74.250.000.000 66.067.668.000 89,0Indonesia904.555.000.000 790.373.121.294 87,38Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2012Keterangan :Data kumulatif sampai dengan 30 Desember 2011

Lampiran 6.1PERBANDINGAN BEBERAPA DATA KEPENDUDUKAN DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2011No Negara Jumlah Penduduk Kepadatan(Juta Jiwa) PendudukPertengahan 2011 (per Km²)PersentasePendudukdi DaerahPerkotaan1990-2010 2010-2030PersentasePendudukUsia 0-14TahunPersentasePendudukUsia 15 - 64TahunPersentasePendudukUsia 65 TahunKe AtasAngka BebanTanggungan(%)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)GNI PPP perkapita(US$) Tahun20101 Brunei Darussalam 0,4 71 72 2,3 1,3 27 70 3 43 -2 Filipina 95,7 319 63 2,1 1,5 36 60 4 67 3.5403 Kamboja 14,7 81 20 2,0 1,0 33 63 4 59 1.8204 Laos 6,3 26 27 2,0 1,1 41 55 4 82 2.2005 Malaysia 28,9 88 64 2,2 1,4 30 65 5 54 13.7106 Singapura 5,2 7.565 100 2,6 0,8 17 74 9 35 49.7807 Vietnam 87,9 265 30 1,3 0,7 25 68 7 47 2.7908 Indonesia 238,2 * 125 43 1,3 0,8 28 66 6 52 3.7209 Myanmar 54,0 80 31 1,0 0,6 28 67 5 49 -10 Thailand 69,5 135 31 1,0 0,3 21 70 9 43 7.64011 Bangladesh 150,7 1.046 25 1,7 1,0 31 64 5 56 1.55012 Bhutan 0,7 15 33 1,3 1,1 31 64 5 56 5.29013 India 1241,3 378 29 1,7 1,1 33 62 5 61 3.28014 Korea Utara 24,5 203 60 0,9 0,4 23 68 9 47 -15 Maladewa 0,3 1.091 35 1,8 1,0 28 67 5 49 5.25016 Nepal 30,5 207 17 2,3 1,4 37 59 4 69 1.18017 Sri Lanka 20,9 318 15 0,9 0,5 26 68 6 47 4.72018 Timor Leste 1,2 80 22 2,1 2,9 45 52 3 92 4.730Sumber : - World Population Data Sheet, USAID, 2011- The State of The Worlds Children, 2012 : Laju pertumbuhan pendudukKet: *) Hasil sensus penduduk 2010 : 237.6 juta jiwaLaju Pertumbuhan Penduduk

Lampiran 6.2ANGKA KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIADI NEGARA ASEAN & SEARONoNegaraPeringkat IPMdunia(dari 187negara)Indeks Peringkat IPMPembangunan duniaManusia (dari 187negara)IndeksPembangunanManusiaUsia Harapan Hidup WaktuLahirL P L+PAngka KelahiranTotal Fertility KasarRate (TFR) per 1000PendudukAngka KematianKasarper 1000PendudukAngka KematianBayi(AKB) per 1000lahir hidupAngka KematianBalita(AKABA) per 1000lahir hidup2010 2011 20112010(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)Angka KematianMaternal(per 100.000 lahirhidup)1 Brunei Darussalam 37 0,805 33 0,838 77 80 78 1,7 16 3 6 7 242 Filipina 97 0,638 112 0,644 65 72 68 3,2 25 6 23 29 993 Kamboja 124 0,494 139 0,523 60 64 62 3,0 26 8 43 51 2504 Laos 122 0,497 138 0,524 64 69 65 3,9 31 8 42 54 4705 Malaysia 57 0,744 61 0,761 72 77 74 2,6 21 5 5 6 296 Singapura 27 0,846 26 0,866 79 84 81 1,2 9 4 2 3 37 Vietnam 113 0,572 128 0,593 70 76 73 2,0 17 7 19 23 598 Indonesia 108 0,600 124 0,617 69 74 71 * 2,3 19 6 27 * 35 * 2209 Myanmar 132 0,451 149 0,483 62 67 64 2,3 20 8 50 66 20010 Thailand 92 0,654 103 0,682 70 77 74 1,6 12 7 11 13 4811 Bangladesh 129 0,469 146 0,500 68 69 69 2,4 22 6 38 48 24012 Bhutan - - 141 0,522 68 69 69 2,6 22 8 44 56 18013 India 119 0,519 134 0,547 63 65 64 2,6 23 7 48 63 20014 Korea Utara - - - - 64 72 68 2,0 15 9 26 33 8115 Maladewa 107 0,602 109 0,661 73 74 73 2,4 23 4 14 15 6016 Nepal 138 0,428 157 0,458 67 68 68 2,9 25 6 41 50 17017 Sri Lanka 91 0,658 97 0,691 71 78 74 2,3 18 6 14 17 3518 Timor Leste 120 0,502 147 0,495 61 62 62 5,7 40 10 46 55 300Sumber : - World Population Data Sheet, USAID, 2011- Human Development Report 2011: Indeks Pembangunan Manusia- World Health Statistics 2012 WHO: AKABA, Angka kematian maternal

Lampiran 6.3HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) DAN GENDER INEQUALITY INDEX (GII) DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2010 - 2011NoNegaraHDI GII HDI GII2010 20082011Angka Peringkat Angka Peringkat Angka Peringkat Angka Peringkat(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Brunei Darussalam 0,805 37 - - 0,838 33 - -2 Filipina 0,638 97 0,623 78 0,644 112 0,427 753 Kamboja 0,494 124 0,672 95 0,523 139 0,500 994 Laos 0,497 122 0,650 88 0,524 138 0,513 1075 Malaysia 0,744 57 0,493 50 0,761 61 0,286 436 Singapura 0,846 27 0,255 10 0,866 26 0,086 87 Vietnam 0,572 113 0,530 58 0,593 128 0,305 488 Indonesia 0,600 108 0,680 100 0,617 124 0,505 1009 Myanmar 0,451 132 - - 0,483 149 0,492 9610 Thailand 0,654 92 0,586 69 0,682 103 0,382 6911 Bangladesh 0,469 129 0,734 116 0,500 146 0,550 11212 Bhutan - - - - 0,522 141 0,495 9813 India 0,519 119 0,748 122 0,547 134 0,617 12914 Korea Utara - - - - - - - -15 Maladewa 0,602 107 0,533 59 0,661 109 0,320 5216 Nepal 0,428 138 0,716 110 0,458 157 0,558 11317 Sri Lanka 0,658 91 0,599 72 0,691 97 0,419 7418 Timor Leste 0,502 120 - - 0,495 147 - -Sumber : - World Health Statistics 2011-2012HDIGIIHuman Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)Gender Inequality Index (Indeks Ketidaksetaraan Gender)

Lampiran 6.4PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN SUMBER AIR BERSIH DAN YANG MENGGUNAKAN SARANA SANITASI SEHATDI NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2008NoNegaraPerkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Brunei Darussalam - - - - - -2 Filipina 93 87 91 80 69 763 Kamboja 81 56 61 67 18 294 Laos 72 51 57 86 38 535 Malaysia 100 99 100 96 95 966 Singapura 100 - 100 100 - 1007 Vietnam 99 92 94 94 67 758 Indonesia 89 71 80 67 36 529 Myanmar 75 69 71 86 79 8110 Thailand 99 98 98 95 96 9611 Bangladesh 85 78 80 56 52 5312 Bhutan 99 88 92 87 54 6513 India 96 84 88 54 21 3114 Korea Utara 100 100 100 - - -15 Maladewa 99 86 91 100 96 9816 Nepal 93 87 88 51 27 3117 Sri Lanka 98 88 90 88 92 9118 Timor Leste 86 63 69 76 40 50Sumber : The State of The Worlds Children, 2012(%) (%)Penduduk Yang Menggunakan Sumber Air BersihPenduduk Yang Menggunakan Sarana Sanitasi Sehat

Lampiran 6.5PERBANDINGAN DATA TUBERKULOSIS DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2009/2010Prevalensi TB Paru Insidens TB ParuNo Negara per 100.000 Penduduk per 100.000 PendudukKematian yang berhubungan dengan TBParu per 100.000 PendudukProporsi Kasus TB Paru melalui DOTSCase Detection RateSucces Rate20102009 2010 2010 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Brunei Darussalam 91 68 1,7 [1,4-2,2] 2,7 88 712 Filipina 502 275 35 [23-49] 33,0 65 893 Kamboja 660 437 71 [50-95] 61,0 65 954 Laos 130 90 12 [6,8-19] 11,0 72 935 Malaysia 107 82 8,6 [6,4-11] 8,5 80 786 Singapura 44 35 2,3 [1,9-3,0] 2,3 87 827 Vietnam 334 199 36 [21-56] 34,0 54 928 Indonesia 289 189 27 [16-41] 27,0 66 919 Myanmar 525 384 59 [36-87] 41,0 71 8510 Thailand 182 137 18 [11-27] 16,0 70 8611 Bangladesh 411 225 51 [37-68] 43,0 46 9212 Bhutan 181 151 8,3 [4,5-17] 9,2 120 9213 India 256 185 23 [14-36] 26,0 59 8814 Korea Utara 399 345 25 [13-45] 23,0 100 8915 Maladewa - - 2,6 [1,4-4,6] 3,4 83 4716 Nepal 238 163 21 [13-24] 21,0 72 9017 Sri Lanka 101 66 9,2 [5,3-15] 9,1 69 8618 Timor Leste 643 498 66 [36-107] 46,0 - -Sumber : World Health Statistics 2012, WHOKeterangan : - CDR = Case Detection Rate (Penemuan kasus baru)- SR = Succes Rate (Angka kesembuhan)

Lampiran 6.6ANGKA ESTIMASI HIV DAN AIDS DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 20091. Angka Estimasi HIV2. Kematian Akibat AIDSNoNegaraDewasa dan Anak-anak Dewasa (15+) Dewasa (15–49) Rate (%) Wanita (15+)Dewasa dan Anak-anakEstimasi(estimasi rendah –estimasi tinggi)Estimasi(estimasi rendah –estimasi tinggi)Estimasi(estimasi rendah –estimasi tinggi)Estimasi(estimasi rendah –estimasi tinggi)Estimasi(estimasi rendah –estimasi tinggi)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Brunei Darussalam … … … … … … … … … …2 Filipina 8.700 [ 6.100 - 13.000 ] 8.600 [ 6.000 - 13.000 ]

Lampiran 6.7JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AVIAN INFLUENZADI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2003-20112003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011TotalNONEGARAK M K M K M K M K M K M K M K M K M K M(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)1 Kamboja 0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 8 8 18 162 Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 Vietnam 3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 6 5 5 5 7 2 0 0 119 594 Indonesia 0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 9 7 12 10 183 1515 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 06 Thailand 0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 177 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0ASEAN3 3 46 32 90 38 60 50 54 45 31 25 27 24 17 10 20 18 348 245SEARO0 0 17 12 25 15 58 48 43 37 25 20 21 19 9 7 14 10 212 168Sumber : http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20120706CumulativeNumberH5N1cases.pdf (diakses 1 Agustus 2012)

Lampiran 6.8JUMLAH KASUS PENYAKIT MENULAR YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASIDI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2011TetanusNo Negara Difteri Pertusis Tetanus Neonatorum Campak Polio(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Brunei Darussalam 0 1 0 0 0 02 Filipina 107 62 1.140 166 6.368 03 Kamboja 3 372 - 9 1.156 04 Laos 34 6 14 6 153 05 Malaysia 3 41 28 3 73 06 Singapura 0 8 0 0 50 07 Vietnam 6 81 196 32 2.809 08 Indonesia 385 - 137 114 16.529 09 Myanmar 4 0 96 32 190 010 Thailand 65 6 172 1 2.534 011 Bangladesh 27 17 710 98 788 012 Bhutan 0 0 - 0 97 013 India 3.123 38.493 1.574 653 29.808 114 Korea Utara - 80 - - - 015 Maladewa 0 0 0 0 0 016 Nepal 146 2.293 547 95 190 017 Sri Lanka 0 2 11 0 79 018 Timor Leste 0 0 9 2 50 -A S E A NS E A R O607 577 1.783 363 29.862 03.750 40.891 3.256 995 50.265 1Sumber : WHO vaccine-preventable diseases monitoring system, 2012 global summary (12 Juli 2012 updated: http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileresult.cfm)

Lampiran 6.9PERBANDINGAN CAKUPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYIDI NEGARA ASEAN & SEARO TAHUN 2010No Negara BCG (%) DPT3 (%) Polio3 (%) Campak (%) Hepatitis B3 (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Brunei Darussalam 95 95 99 94 962 Filipina 90 87 86 88 853 Kamboja 94 92 92 93 924 Laos 72 74 76 64 745 Malaysia 99 94 94 96 956 Singapura 99 97 97 95 967 Vietnam 94 93 94 98 888 Indonesia 97 83 93 89 839 Myanmar 93 90 90 88 9010 Thailand 99 99 99 98 9811 Bangladesh 94 95 95 94 9512 Bhutan 96 91 92 95 9113 India 87 72 70 74 3714 Korea Utara 98 93 99 99 9315 Maladewa 97 96 97 97 9716 Nepal 94 82 83 86 8217 Sri Lanka 99 99 99 99 9918 Timor Leste 71 72 72 66 72Sumber : WHO Immunization Summary, 2012: A Statistical Reference Containing Data through 2010

Lampiran 6.10PERBANDINGAN UPAYA KESEHATAN DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2005 - 2011NoNegaraPersentase KB aktif pada PUSPemeriksaan antenatal (4kali)Persalinan oleh tenagakesehatanAnak dengan ASI eksklusif (6bulan)2011 2005-2011 2005-2011 2005-2011(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Brunei Darussalam - 100 100 -2 Filipina 34 78 62 343 Kamboja 35 59 71 744 Laos 29 - 37 265 Malaysia - - 99 -6 Singapura 55 - 100 -7 Vietnam 68 - 84 178 Indonesia 57 82 77 329 Myanmar 38 43 71 -10 Thailand 77 80 99 1511 Bangladesh 48 23 27 4312 Bhutan 65 77 58 4913 India 47 50 58 4614 Korea Utara 58 94 100 8915 Maladewa 27 85 95 4816 Nepal 44 29 36 5317 Sri Lanka 53 93 99 7618 Timor Leste 21 55 30 52Sumber : - World Health Statistics 2012, WHO- World Population Data Sheet, USAID, 2011 : Persentase KB aktif

Lampiran 6.11PEMBIAYAAN KESEHATAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2009Persentase KeseluruhanNo Negara Pengeluaran di BidangKesehatan terhadap ProdukDomestik BrutoPersentase PengeluaranPemerintah di BidangKesehatan terhadapSeluruh Pengeluaran diBidang KesehatanPersentase PengeluaranSektor Persentase Pengeluaran Pengeluaran per KapitaSwasta di Bidang Pemerintah di Bidang di Bidang Kesehatan OlehKesehatan terhadap Kesehatan terhadap Pemerintah (PPP int.Seluruh Pengeluaran di Seluruh Pengeluaran$)Bidang KesehatanPemerintah(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Brunei Darussalam 3,0 85,2 14,8 7,5 1.2912 Filipina 3,6 35,1 64,9 7,1 473 Kamboja 5,3 36,6 63,4 9,8 404 Laos 4,3 28,3 71,7 5,9 265 Malaysia 4,6 55,7 44,3 8,4 3506 Singapura 4,1 36,1 63,9 8,3 7627 Vietnam 6,9 37,5 62,5 7,8 768 Indonesia 2,5 46,1 53,9 6,8 469 Myanmar 2,1 11,3 88,7 1,0 410 Thailand 4,2 74,6 25,4 13,3 24411 Bangladesh 3,4 33,0 67,0 7,4 1812 Bhutan 5,1 86,5 13,5 12,1 22013 India 4,2 30,3 69,7 3,7 3814 Korea Utara - - - - -15 Maladewa 6,4 60,7 39,3 7,9 27716 Nepal 5,5 32,0 68,0 7,7 2017 Sri Lanka 3,2 46,2 53,8 5,9 6918 Timor Leste 11,9 66,1 33,9 7,8 68Sumber : World Health Statistics 2012, WHO

Lampiran 6.10PREVALENSI BALITA MENURUT STATUS GIZI DI NEGARA ASEAN & SEAROTAHUN 2006 - 2010Underweight (WHO)Wasting (WHO)Stunting (WHO)NoNegaraModerate & Severe Severe Moderate & Severe Moderate & Severe(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Brunei Darussalam - - - -2 Filipina 22 - 7 323 Kamboja 28 7 11 404 Laos 31 9 7 485 Malaysia 13 - - 176 Singapura - - - -7 Vietnam 20 - 10 318 Indonesia 18 5 14 379 Myanmar 23 6 8 3510 Thailand 7 1 5 1611 Bangladesh 41 12 17 4312 Bhutan 13 3 6 3413 India 43 16 20 4814 Korea Utara 19 4 5 3215 Maladewa 17 3 11 1916 Nepal 39 11 13 4917 Sri Lanka 21 4 15 1718 Timor Leste 45 15 19 58Sumber : - The State of The Worlds Children, 2012

Badan Pusat Statistik. 2003. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)2002-2003. Calverton, Maryland, USA.___________. 2004. Statistik Indonesia 2003. BPS, Jakarta.___________. 2005. Beberapa Indikator Penting Sosial-Ekonomi Indonesia 2005. BPS,Jakarta.___________. 2005. Statistik Indonesia 2004. BPS, Jakarta.___________. 2006. Estimasi Parameter Demografi SUPAS 2005. BPS, Jakarta.___________. 2006. Statistik Indonesia 2005/2006. BPS, Jakarta.___________. 2006. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2005. BPS, Jakarta.___________. 2007. Beberapa Indikator Penting mengenai Indonesia. BPS, Jakarta.___________. 2007. Statistik Indonesia 2007. BPS, Jakarta.___________. 2007. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2006. BPS, Jakarta.___________. 2008.. Pedoman Millenium Development Goals. BPS, Jakarta.___________. 2008.. Press Release BPS 2008: Jumlah Kemiskinan. www.bps.go.id,Jakarta.___________. 2008. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007. BPS, Jakarta.___________. 2009. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2008. BPS, Jakarta.___________. 2010. AnalisisJakarta.Dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2010. BPS,___________. 2010. Berita Resmi Statistik, BPS, No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010.___________. 2010.. Data Strategis BPS, BPS, Jakarta.233

___________. 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010, Data Agregat Per Provinsi, BPS,Jakarta.___________. 2010. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-EkonomiIndonesia. BPS, Jakarta.___________. 2011. Data Strategis BPS. BPS, Jakarta.___________. 2011. Statistik Indonesia 2010. BPS, Jakarta.___________. 2011. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2010. BPS, Jakarta.___________. 2012. Statistik Indonesia 2011. BPS, Jakarta.___________.2011. Berita Resmi Statistik, BPS, No. 72/11/Th. XIV, 7 November 2011.BPS, Jakarta.___________.2011. Hasil Sensus Penduduk 2010, Data Agregat Per Provinsi. BPS,Jakarta.___________.2012. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-EkonomiIndonesia. BPS, Jakarta.Badan Pusat Statistik (BPS) dan Macro Internati onal, 1998. Survei Demografi danKesehatan Indonesia (SDKI) 1997. Calverton, Maryland, USA.___________. 2008. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007. Macro.Calverton, Maryland, USA.Badan Pusat Statistik, BAPPENAS, UNFPA. 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia(Indonesia Population Projection 2000 - 2025). BPS, Jakarta.Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar. 2011. Data 101 Puskesmas PrioritasNasional DTPK Tahun 2007-2010 Edisi 5. Kemenkes, Jakarta.Kementerian Dalam Negeri. 2010. Kode Dan Data Wilayah AdministrasiPemerintahan 2010. Depdagri, Jakarta. www.depdagri.goid___________. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 TentangKode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri,Jakarta.Kementerian Kesehatan. 1996. Publikasi Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga1995. Badan Litbangkes, Jakarta.___________.2000. Indonesia Sehat 2010, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.___________.2005. Pencegahan dan Pemberantasan DBD di Indonesia, Ditjen PPPLDepartemen Kesehatan RI, Jakarta.234

___________. 2005. Publikasi Hasil Analisis Data Survei Kesehatan Nasional 2004.Badan Litbangkes, Depkes RI, Jakarta.___________. 2006. Profil Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2006. Pusdiknakes,Depkes RI, Jakarta.___________. 2006. Profil Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya ManusiaKesehatan 2005. Depkes, Jakarta.___________. 2006. Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 1: Kegiatan Pelayanan.Depkes, Jakarta.___________. 2006. Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 2: Ketenagaan. Depkes,Jakarta.___________. 2006. Statistik Rumah Sakit Di Indonesia Seri 3:Morbiditas/Mortalitas.Depkes, Jakarta.___________. 2008. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS IndonesiaTahun 2007. Depkes, Jakarta.___________. 2010. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) 2010. Depkes, Jakarta.___________.2008. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA, DepartemenKesehatan RI, Jakarta.___________. 2008. Profil Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan 2007.Depkes, Jakarta.___________. 2009. Profil Kesehatan Indonesia 2008. Departemen Kesehatan RI,Jakarta.___________. 2010. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS IndonesiaTahun 2010. Kemenkes, Jakarta.___________. 2010. Pendataan SDM Kesehatan Indonesia Tahun 2010, Kemenkes RI,Badan PPSDM Kesehatan, Jakarta.Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI, 2010. Strategi NasionalPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2004-2009. Jakarta.PRB, 2011. The World Population Data Sheet 2011. Population Reference Bureau.Pusat Data dan Informasi. 2011. Data Penduduk Sasaran Program PembangunanKesehatan 2011-2014. Kemenkes, Jakarta.The United Nations Development Programme. 2008. Human Development Report2011. UNDP, New York.UNAIDS. 2010. 2010 Report on The Global AIDS Epidemic. UNAIDS/WHO.235

UNICEF. 2012. Immunization Summary: A Statistical Reference Containing DataThrough 2010 (The 20011 Edition). UNICEF/WHO, New York.___________. 2008. Incidence Series Immunization 2007. UNICEF/WHO, New York.___________. 2012. The State of the World’s Children 2012. UNICEF/WHO, New York.WHO. 2012. World Health Statistics 2012. WHO Press, Geneva.___________. 2010. WHO Vaccine – Preventable Diseases, Monitoring System. WHO,New York.___________. 2010. Cumulative Number of Confirmed Human Cases of AvianInfluenza A/(H5N1) Repoerted to WHO 13 May 2011(http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2011_05_13/en/index.html diakses 20 Juni 2011)***236