Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri - Badan Pemeriksa Keuangan

Petunjuk PelaksanaanUntuk Tim Teknis keanggotaan terdiri dari :Ketua : Deputi bidang KoordinatorPenanggulangan Kemiskinan,Kantor Menteri Negara KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat.Wakil Ketua : Deputi Bidang Kemiskinan,Ketenagakerjaan dan UKM,BappenasSekretaris I : Asdep Urusan Pendanaan danInfrastruktur, Kantor MenkokesraSekretaris II : Direktur PenanggulanganKemiskinan, BappenasAnggota :1. Deputi Pengembangan Regional danOtonomi Daerah, Bappenas;2. Dirjen Perbendaharaan, DepartemenKeuangan;3. Dirjen Anggaran dan PerimbanganKeuangan, Departemen Keuangan;4. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat danDesa, Departemen Dalam Negeri;5. Dirjen Cipta Karya, Departemen PekerjaanUmum;6. Staf Khusus Kantor Menko BidangPerekonomian;7. Direktur Kantor Pemberdayaan Masyarakat,Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Departemen Dalam Negeri;8. Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, DitjenPemberdayaan Masyarakat dan Desa,Departemen Dalam Negeri;9. Direktur Perekonomian Daerah, DitjenPemberdayaan Masyarakat dan Desa,Departemen Dalam Negeri;10. Direktur Anggaran, Ditjen AnggaranPerimbangan dan Keuangan , DepartemenKeuangan;11. Direktur Perbendaharaan, DitjenPerbendaharaan, Departemen Keuangan;12. Direktur Penataan Bangunan danLingkungan, Ditjen Cipta Karya, DepartemenPekerjaan Umum3.2.Tingkat PropinsiDi tingkat propinsi dikoordinasikan langsung olehGubernur setempat melalui Bappeda Propinsidengan menunjuk Tim Koordinasi PelaksanaanP2KP (TKPP) tingkat propinsi atau TKPK yangsudah ada. Pelaksana tingkat Propinsi adalah DinasPekerjaan Umum/ Bidang Ke-Cipta Karya-andibawah kendali/koordinasi Satker Non VertikalTertentu (SNVT) PBL tingkat propinsi. Dalampelaksanaan dan pengendalian kegiatan akandilakukan oleh KMW yang ditugasi oleh Satker/PMU P2KP untuk Propinsi tersebut.Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan,ditunjuk KMW-KMW P2KP saat ini denganpenguatan personil sesuai kebutuhan lapanganyang diperlukan.3.3.Tingkat Kabupaten/KotaDi tingkat kota/kabupaten dikoordinasikan langsungoleh Bupati/Walikota setempat melalui BappedaKota/Kabupaten dengan menunjuk Tim KoordinasiPelaksanaan PNPM P2KP (TKPP) tingkat kota/kabupaten atau TKPK yang sudah ada. Pemkot/kab dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen yangdiangkat Menteri PU atas usulan Bupati/Walikotadibawah koordinasi SNVT PBL Propinsi dalammengendalikan pelaksanaan kegiatanpendampingan dan pencairan dana BLM.Pemkot/kab memfasilitasi KBP dan penguatanTKPK-D untuk dapat menyusun SPK-D dan PJMpronangkis Kota/Kabupaten sesuai ketentuan.Dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatanditingkat Kota/Kabupaten akan dilakukan olehKoordinator Kota (Korkot), yang dibantu beberapaasisten korkot di bidang pembukuan, teknik/infrastruktur, management data dan urban planer.3.4.Tingkat KecamatanDi tingkat kecamatan akan ditunjuk PJOK(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). PJOKadalah perangkat kecamatan yang diangkat olehwalikota/bupati untuk pengendalian kegiatanditingkat kelurahan dan berperan sebagaipenanggungjawab administrasi pelaksanaanP2KP di wilayah kerjanya.Tugas pokok PJOK adalah sebagai berikut:• Memantau pelaksanaan P2KP di wilayahkerjanya sesuai dengan pentahapan yangsudah ditentukan• Melaksanakan administrasi program berupapenanda-tanganan SPPB, memproses SPBke bank pembayar dan lain-lain14 PNPM Mandiri - P2KP