Pembentukan LSK

BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangUndang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19tahun 2005, Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan No. 0151/U/1977 mengamanatkanpelaksanaan uji kompetensi dan pemberian sertifikatkompetensi dilaksanakan oleh satuan pendidikan yangterakreditasi atau lembaga sertifikasi.Oleh karena itu, ujian nasional kursus pendidikannonformal yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun1977 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan No. 0151/U/1977 tidak sesuai lagi denganUndang-undang dan peraturan tersebu dan akan digantikandengan uji kompetensi.Untuk membentuk lembaga sertifikasi kompetensisebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor20/2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005, danPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/2008,maka perlu disusun pedoman pembentukan lembagasertifikasi kompetensi yang dapat dijadikan acuan olehorganisasi/asosiasi profesi.B. Landasan HukumPeraturan perundang-undangan yang dapat dijadikanlandasan pembentukan dan pelaksanaan Uji dan SertifikasiKompetensi antara lain:1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional.2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan.1PEMBENTUKAN LSK