UU 26 Tahun 2009

(ii)- 12 -puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya akandikonversikan menjadi penyertaan modal negara(PMN) pada PT Pertamina (Persero) dan tidakdibagihasilkan ke daerah.Penerimaan SDA Migas tersebut memperhitungkancost recovery sebesar US$11.050.342.000,00 (sebelasmiliar lima puluh juta tiga ratus empat puluh duaribu dolar Amerika Serikat), naik dari besaran tahun2008 sebesar US$10.473.000.000,00 (sepuluh miliarempat ratus tujuh puluh tiga juta dolar AmerikaSerikat), yang disebabkan oleh kenaikan lifting gas onstream Exxon dan Tangguh, serta swap Conoco danChevron.(iii) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditugaskan untukmelakukan audit atas kewajaran unsur biaya dalamcost recovery sejak tahun 1997, dan apabila terdapattemuan ketidakwajaran, maka BPK wajib melaporkanestimasi besaran kerugian negara yang timbul,termasuk kerugian daerah dalam kerangka bagihasil, dan disampaikan dalam Laporan Pemerintahtentang Pelaksanaan APBN Semester I TahunAnggaran 2009 untuk dapat ditindaklanjuti.(iv) Pemerintah ditugaskan untuk menerbitkanPeraturan Pemerintah tentang cost recovery, yangantara lain memuat:(v)a. Unsur biaya yang dapat dikategorikan dandiperhitungkan sebagai unsur cost recovery.b. Standar atau norma universal yangdiberlakukan terhadap kewajaran unsur biayadalam perhitungan beban pajak dan costrecovery.c. Standar tersebut tidak hanya berpedoman padaExhibit Contract, namun juga disesuaikandengan standar pembebanan yang berlakuumum sebagaimana dimaksud pada butir (2).d. Cost recovery senantiasa harus mengikutiperaturan perundang-undangan yang berlaku diIndonesia, sehingga acuan cost recovery dalamExhibit Contract perlu ditinjau kembali.e. Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukanefektif mulai 1 Januari 2009.Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) ditugaskan untukmemperkuat pengawasan dalam rangkamengoptimalkan penerimaan negara dari sektormigas.b. Penerimaan . . .