UU 26 Tahun 2009

- 20 -2. Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh sebesarRp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus duapuluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua jutarupiah).Dana Otonomi Khusus Aceh diarahkan penggunaannyauntuk mendanai pembangunan dan pemeliharaaninfrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat,pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan,sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahunsejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertamasampai dengan tahun kelima belas besarnya setaradengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum(DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belassampai tahun keduapuluh besarnya setara dengan 1(satu) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU)secara nasional.Dana Otonomi Khusus Aceh direncanakan,dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan olehPemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yangutuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh(APBA). Perencanaan sebagian besar dari penggunaandana otonomi khusus tersebut direncanakan bersamaoleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masingpemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah ProvinsiNAD serta merupakan lampiran dari APBA.3. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomikhusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Baratsebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empatratus miliar rupiah), terutama ditujukan untukpendanaan pembangunan infrastruktur sesuai denganUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.Dana Tambahan Infrastruktur tersebut diperuntukkanbagi Provinsi Papua sebesar Rp800.000.000.000,00(delapan ratus miliar rupiah) dan Provinsi Papua Baratsebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliarrupiah.Pencairan . . .