UU 26 Tahun 2009

More documents

Recommendations

Info

- 22 -Pasal 21(1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesarRp208.286.633.287.000,00 (dua ratus delapan triliun duaratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tigajuta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).(2) Persentase anggaran pendidikan diperkirakan mencapai20,8% (dua puluh koma delapan persen), yang merupakanperbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanjanegara sebesar Rp1.000.843.921.682.000,00 (satukuadriliun delapan ratus empat puluh tiga miliar sembilanratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh duaribu rupiah).15. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) tetap tetapi penjelasannyadiubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:Pasal 24(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untukmemenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saattertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana sisaanggaran lebih (SAL).(2) Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negarauntuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagipelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN), apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukuptersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun anggaranberikutnya.(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untukkepentingan stabilisasi pasar, dengan tetap memperhatikanjumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhikebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.Pasal IIUndang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar . . .
- 23 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 25 Agustus 2009PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 25 Agustus 2009MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdANDI MATTALATTALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 118Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIAKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,SETIO SAPTO NUGROHO
Page 1 and 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOM
Page 3 and 4: - 3 -Dengan Persetujuan BersamaDEWA
Page 5 and 6: - 5 -13. Belanja barang adalah bela
Page 7 and 8: - 7 -29. Sisa lebih pembiayaan angg
Page 9 and 10: - 9 -(3) Penerimaan negara bukan pa
Page 11 and 12: - 11 -a. Bea masuk sebesar Rp18.623
Page 13 and 14: - 13 -b. Penerimaan sumber daya ala
Page 15 and 16: - 15 -(3) Belanja pemerintah pusat
Page 17 and 18: - 17 -d. Pelaksanaan pemotongan pag
Page 19 and 20: - 19 -a. Dana perimbangan;b. Dana o
Page 21: - 21 -Pasal 19(1) Jumlah Anggaran P
Page 25 and 26: - 2 -Krisis finansial global yang m
Page 27 and 28: Angka 3Pasal 3Ayat (1)Cukup jelas.-
Page 29 and 30: - 6 -Ayat (3)Bagian Pemerintah atas
Page 31 and 32: - 8 -423149 Pendapatan sewabenda-be
Page 33 and 34: - 10 -4236 Pendapatan gratifikasi d
Page 35 and 36: - 12 -4243 Pendapatan hasil kerja s
Page 37 and 38: - 14 -Dengan mengasumsikan realisas
Page 39 and 40: - 16 -Ayat (2)Cukup jelas.Angka 9Pa
Page 41 and 42: - 18 -Ayat (2)Dana bagi hasil semul
Page 43 and 44: - 20 -2. Alokasi Dana Otonomi Khusu
Page 45 and 46: - 22 -Undang-Undang Nomor 41 Tahun
Page 47 and 48: - 24 -dan PT Askrindo sebesar negat
Page 49: - 26 -Ayat (2)Penerbitan Surat Berh

UU 26 Tahun 2009

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?