UU 26 Tahun 2009

- 16 -a. Menteri menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota untuk menunjuk satuan kerja pelaksanadaerah,b. Gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab ataspelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalambutir a di atas, termasuk kewajiban untukmenyampaikan pelaporan sesuai peraturanperundangan yang berlaku,c. Keluaran dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalambutir a di atas menjadi aset daerah terkait.(3) Kementerian dan lembaga (K/L) termasuk provinsi dankabupaten/kota yang melaksanakan tugaspembantuan/dekonsentrasi yang tidak sepenuhnyamelaksanakan belanja stimulus fiskal tahun 2009sebagaimana telah ditetapkan, akan menjadi faktorpengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada tahunanggaran berikutnya.(4) Ketentuan tersebut pada ayat (3) berlaku juga bagi provinsidan kabupaten/kota yang menerima bantuan teknis danpendanaan stimulus fiskal dalam rangka mendukungpelaksanaan urusan/tugas pemerintah daerah.(5) Faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran bagikementerian/lembaga/propinsi/kabupaten/kota yang tidaksepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal tahun2009 sebagaimana tersebut pada ayat (3) ditetapkan sebagaiberikut:a. Faktor pengurang dikenakan hanya terhadapkementerian/lembaga/propinsi/kabupaten/kota yangtidak dapat memberikan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan;b. Pengurangan pagu belanja tahun anggaran 2010bagi kementerian/lembaga/propinsi/kabupaten/kotasebagaimana tersebut pada butir a adalah sebesar sisaanggaran stimulus fiskal 2009 yang tidak diserap;c. Pengurangan pagu sebagaimana dimaksud pada butir bdilakukan Pemerintah melalui pemotongan pagu belanjaRKA-KL/transfer ke daerah;d. Pelaksanaan . . .