12.07.2015 Views

P-48/BC/2010 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

P-48/BC/2010 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

P-48/BC/2010 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/<strong>2010</strong> tentangTata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia keDaerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa <strong>dan</strong> Sumatera;10. Peraturan Direktur <strong>Jenderal</strong> <strong>Bea</strong> <strong>dan</strong> <strong>Cukai</strong> Nomor P-42/<strong>BC</strong>/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran BarangImpor untuk Dipakai sebagaimana telah diubah denganPeraturan Direktur <strong>Jenderal</strong> <strong>Bea</strong> <strong>dan</strong> <strong>Cukai</strong> Nomor P-08/<strong>BC</strong>/2009;MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG DARI NORTHERNTERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAINPULAU JAWA DAN SUMATERA.Pasal 1Dalam Peraturan Direktur <strong>Jenderal</strong> ini, yang dimaksud dengan:1. Pemeriksaan Pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukanoleh pejabat bea <strong>dan</strong> cukai di Darwin terhadap barang yang akandiimpor dari Northern Territory Australia ke dalam daerah pabeanIndonesia selain Pulau Jawa <strong>dan</strong> Sumatera.2. Customs Pre-Inspection Report adalah surat keterangan yangditerbitkan oleh pejabat bea <strong>dan</strong> cukai di Darwin, yangmenyatakan bahwa atas barang impor tersebut telah dilakukanpemeriksaan pendahuluan.3. Importir adalah orang yang melakukan kegiatan impor di daerahpabean Indonesia selain Pulau Jawa <strong>dan</strong> Sumatera dari NorthernTerritory Australia.Pasal 2Terhadap barang impor dari Northern Territory Australia yang akandimasukkan ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa <strong>dan</strong>Sumatera dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan.Pasal 3(1) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, pemilik barang atau kuasanyamengajukan permohonan kepada pejabat bea <strong>dan</strong> cukai diDarwin sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran I Peraturan Direktur <strong>Jenderal</strong> ini.(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerjasebelum tanggal pemuatan ke atas sarana pengangkut.(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikandalam bentuk tulisan di atas formulir <strong>dan</strong>/atau data elektronik<strong>dan</strong> dilampiri dengan :a. copy invoice;b. copy packing list; <strong>dan</strong>c. dokumen pendukung lainnya.(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalamrangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!