P-48/BC/2010 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

More documents

Recommendations

Info

$E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01$

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2010 tentangTata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia keDaerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera;10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran BarangImpor untuk Dipakai sebagaimana telah diubah denganPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009;MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG DARI NORTHERNTERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAINPULAU JAWA DAN SUMATERA.Pasal 1Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:1. Pemeriksaan Pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukanoleh pejabat bea dan cukai di Darwin terhadap barang yang akandiimpor dari Northern Territory Australia ke dalam daerah pabeanIndonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera.2. Customs Pre-Inspection Report adalah surat keterangan yangditerbitkan oleh pejabat bea dan cukai di Darwin, yangmenyatakan bahwa atas barang impor tersebut telah dilakukanpemeriksaan pendahuluan.3. Importir adalah orang yang melakukan kegiatan impor di daerahpabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera dari NorthernTerritory Australia.Pasal 2Terhadap barang impor dari Northern Territory Australia yang akandimasukkan ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa danSumatera dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan.Pasal 3(1) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, pemilik barang atau kuasanyamengajukan permohonan kepada pejabat bea dan cukai diDarwin sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerjasebelum tanggal pemuatan ke atas sarana pengangkut.(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikandalam bentuk tulisan di atas formulir dan/atau data elektronikdan dilampiri dengan :a. copy invoice;b. copy packing list; danc. dokumen pendukung lainnya.(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalamrangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
a. lembar pertama untuk lampiran Customs Pre-InspectionReport;b. lembar kedua untuk pertinggal pejabat bea dan cukai diDarwin.(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibatalkan, pemilik barang atau kuasanya memberitahukankepada pejabat bea dan cukai di Darwin.(6) Tata cara mengenai pengajuan permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalamLampiran II huruf A Peraturan Direktur Jenderal ini.Pasal 4(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)pejabat bea dan cukai di Darwin melakukan penelitian.(2) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai di Darwin dapatmelakukan pemeriksaan fisik.(3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, pejabat bea dan cukaidi Darwin mengirimkan pemberitahuan kepada pemilik barangatau kuasanya dengan menggunakan format sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.(4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan di tempat sesuai dengan permohonan pemilik barangatau kuasanya.(5) Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dituangkan dalam formulir sebagaimana ditetapkan dalamLampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.(6) Tata cara mengenai pemeriksaaan pendahuluan sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran II huruf B Peraturan DirekturJenderal ini.Pasal 5(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, pejabat bea dancukai di Darwin menerbitkan Customs Pre-Inspection Reportdengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.(2) Customs Pre-Inspection Report sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagaiberikut :a. lembar pertama untuk pemilik barang atau kuasanya sebagaiLampiran Pemberitahuan Pabean di tempat pembongkaran;b. lembar kedua untuk pertinggal pemilik barang ataukuasanya; danc. lembar ketiga untuk pertinggal pejabat bea dan cukai diDarwin.Pasal 6(1) Untuk pengeluaran barang impor yang berasal dari NorthernTerritory Australia di kawasan pabean selain Pulau Jawa danSumatera dengan tujuan diimpor untuk dipakai atau diimporsementara, importir atau kuasanya mengajukan PemberitahuanImpor Barang (PIB) dengan dilampiri Customs Pre-InspectionReport beserta dokumen pelengkap pabean dan dokumenlainnya yang diperlukan.
Page 1: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 5 and 6: Pasal 9(1) Pejabat bea dan cukai di
Page 7 and 8: LAMPIRAN IIPERATURAN DIREKTUR JENDE
Page 9 and 10: 2. Untuk pengeluaran barang impor s
Page 11 and 12: LAMPIRAN IIIPERATURAN DIREKTUR JEND
Page 13 and 14: LAMPIRAN VPERATURAN DIREKTUR JENDER
Page 15: LAMPIRAN VIIPERATURAN DIREKTUR JEND

P-48/BC/2010 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?