BAB 1Latar Belakang danMetodologi Penelitian6 Latar Belakang dan Metodologi Penelitian
Latar BelakangPada tahun 2007, Indonesia-Australia Legal Development Facility (IALDF), bersama denganUniversitas Islam Negeri di Jakarta dan Yogyakarta, LSM PEKKA , dan Family Court ofAustralia bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakansurvei berskala nasional untuk pertama kalinya mengenai akses dan kesetaraan pada PengadilanAgama di Indonesia. Tujuan dari penelitian tentang akses dan kesetaraan ini adalah untukmembantu Pengadilan Agama dalam mengembangkan suatu rencana strategi tentang akses dankesetaraan berdasarkan hasil penelitian ini yang akan:wwmengumpulkan umpan balik dari persepsi para hakim, staf pengadilan, penggunapengadilan, dan LSM tentang kualitas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agamakepada pengguna pengadilan; danmemastikan apakah terdapat kelompok masyarakat yang tidak mampu mengakses layananyang diberikan oleh Pengadilan Agama, atau memilih untuk tidak mengaksesnya, dan jikabegitu, apa alasan mereka.Penelitian tentang akses dan kesetaraan akan memberikan kepada Pengadilan Agama suatu dataempiris tentang hal-hal yang menurut para pengguna, Pengadilan Agama telah memberikanlayanan yang sangat baik dan hal-hal lainnya yang masih memerlukan perbaikan. Penelitianini juga akan memberikan kepada Pengadilan Agama suatu tolok ukur yang dapat digunakanoleh pengguna pengadilan di masa yang akan datang dalam menentukan apakah telah terjadipeningkatan atas standar layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama.Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mencatat langkah-langkah yang akan diambil olehPengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama dapat:wwmenjadi lebih mudah diakses oleh kelompok-kelompok yang saat ini tidak membawaperkara mereka ke pengadilan ini, padahal mereka memiliki masalah yang berhubungandengan yurisdiksi Pengadilan Agama; danmemberikan tingkat layanan yang lebih baik kepada mereka yang membawa perkara kepengadilan ini.Pengadilan Agama, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengawasinya, patutdiapresiasi, karena pelaksanaan penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama danMahkamah Agung mempunyai keinginan untuk mendengar apa yang tidak disukai olehpara penggunanya dan keinginan untuk meningkatkan layanan pengadilan. Lebih jauh lagi,penerbitan hasil survei akan membantu mengembangkan suatu budaya akuntabilitas pengadilanyang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.Apakah akses ke Pengadilan Agamamerupakan hal yang penting?Banyak orang, pada titik tertentu dalam hidup mereka, memiliki masalah hukum keluarga danmasalah tersebut muncul tanpa mengenal status ekonomi, atau tempat di mana dia berada. <strong>Bagi</strong>orang Islam di Indonesia, ada persyaratan hukum, bahwa masalah-masalah ini ditangani secaraeksklusif oleh Pengadilan Agama. Hukum nasional menyebutkan bahwa jenis-jenis sengketahukum yang melibatkan orang Islam di Indonesia termasuk di dalamnya, khususnya, masalahkewarisan, perceraian, hak asuh anak, harus dibawa ke Pengadilan Agama. Jika pernikahantidak secara formal diakhiri melalui perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka pernikahanberikutnya tidak akan pernah dapat didaftar secara sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) .Keabsahan perkawinan dan perceraian akan mempengaruhi hak-hak waris dari anak, dan jugatanggung jawab hukum atas keuangan dari mantan suami atau isteri dan anak dari perkawinantersebut. Perceraian, seperti kematian kepala keluarga, juga seringkali merupakan titik kritisbagi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.MEMBERI KEADILAN BAGI PARA PENCARI KEADILAN<strong>Sebuah</strong> Laporan Tentang Pengadilan Agama Indonesia: Penelitian tahun 2007 tentang Akses dan Kesetaraan7