Open PDF - Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah ...

Temuan-temuan Kunci Penelitian:PerincianwTerdapat tingkat kepuasan yang tinggi di antara para pengguna jasa PengadilanAgama, dengan lebih dari 80% pemohon (dan 70% keseluruhan) mengatakanbahwa mereka bersedia untuk kembali menggunakan Pengadilan Agama jikamereka menghadapi masalah hukum yang sama. Angka ini didukung oleh surveipersepsi masyarakat yang dilakukan oleh kelompok PEKKA terhadap kinerja PengadilanAgama. Penampilan data secara dipilah-pilah menunjukkan bahwa para penggunaPengadilan merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, terlepasdari fakta apakah mereka kaya, miskin, laki-laki, atau perempuan. Data yang dipilah jugamenunjukkan bahwa perempuan lebih menghargai layanan Pengadilan Agama daripadalaki-laki, yang mungkin disebabkan karena merekalah (perempuan) yang memulai(merupakan penggugat, pemohon) dalam sebagian besar perkara Pengadilan Agamadaripada laki-laki.wBaik kelompok PEKKA maupun para hakim dan staf pada Pengadilan Agamasetuju bahwa perceraian melalui Pengadilan Agama memberikan kepastian hukumketimbang ketidak pastian status pernikahan. Sebuah perceraian formal melaluiPengadilan Agama juga akan menjelaskan tanggung jawab hukum terhadap perawatandan dukungan keuangan terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan terhadapmantan suami / isteri.wAkan tetapi, kelompok termiskin dari penduduk Indonesia tidak membawa sengketahukum keluarganya ke Pengadilan Agama dalam proporsi yang sesuai denganjumlah mereka pada masyarakat Indonesia. Suatu prinsip utama keadilan adalahbahwa keadilan harus dapat diakses secara universal. 17% penduduk Indonesia hidupdi bawah garis kemiskinan Indonesia, yaitu Rp. 146.837 per orang per bulan untuk orangyang tinggal di daerah, atau Rp. 187.942 per orang per bulan untuk orang yang tinggaldi kota. Lebih jauh lagi, rata-rata total biaya berperkara bagi para responden survei iniadalah Rp. 789.666 atau sekitar lima kali dari tingkat garis kemiskinan per bulan perkapita penduduk Indonesia. Oleh karena itu jelas bahwa penduduk miskin di Indonesiatidaklah terwakilkan sebagai pengguna pada Pengadilan Agama sesuai dengan proporsijumlah mereka di masyarakat Indonesia. Kesimpulan ini didukung dengan kenyataanbahwa 96% dari kelompok PEKKA yang disurvei tidak membawa perkara-perkaraperceraian mereka ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.wBagi penduduk miskin, hambatan utama dalam mengakses Pengadilan Agama adalahmasalah keuangan yang terkait dengan (i) biaya perkara; dan (ii) biaya transportasiuntuk mencapai pengadilan. 98,1% anggota kelompok PEKKA mengatakan bahwamereka akan lebih terdorong untuk menggunakan jasa Pengadilan Agama jika ‘hakimmengunjungi kita’ melalui pelaksanaan sidang keliling di kota terdekat.wHambatan sekunder bagi penduduk miskin dalam mengakses Pengadilan Agamaterkait dengan kemampuan pengadilan untuk memberikan informasi yang jelaskepada pengguna yang buta huruf.MEMBERI KEADILAN BAGI PARA PENCARI KEADILANSebuah Laporan Tentang Pengadilan Agama Indonesia: Penelitian tahun 2007 tentang Akses dan Kesetaraan23