Open PDF - Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah ...

wSiklus pernikahan dan perceraian non legal masih terdapat pada banyak perempuankepala keluarga anggota PEKKA yang hidup di bawah garis kemiskinan Indonesia.Kegagalan untuk memperoleh dokumentasi sah dalam hal pernikahan dan perceraiansangat terkait dengan kenyataan bahwa 62% anak yang lahir dari pernikahan ini tidakmemiliki akte kelahiran. Ketiadaan surat identitas seperti itu akan mempengaruhi hakwaris anak dan akses kepada layanan-layanan negara seperti pendidikan formal yangdilaksanakan oleh pemerintah. Hal in juga berarti bahwa anak dari penduduk miskindi Indonesia tidaklah menerima hak asasinya dalam bentuk surat identitas sebagaimanadisebutkan dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak.wHanya 27% dari responden survei Pengadilan Agama memilih untuk pergi kePengadilan Agama sebagai pilihan pertama, karena hal tersebut adalah aturanyang berlaku di Indonesia, atau mereka berpikir bahwa hal ini akan memecahkanmasalah mereka. 75% dari pengguna Pengadilan Agama menggunakan jasa PengadilanAgama pada akhirnya karena mekanisme non-hukum (konsiliasi keluarga) telah gagal,atau karena pasangan mereka telah memilih untuk pergi ke Pengadilan Agama. Ketikamenyampaikan informasi kepada masyarakat Indonesia, hal ini akan menjadi pentingbagi Pengadilan untuk memberikan petunjuk tentang perkara-perkara apa saja yang perludirujuk ke Pengadilan Agama sesuai dengan hukum Indonesia dan manfaat apa yangdapat diperoleh bagi individu atau keluarga untuk menyerahkan masalah perceraian atauhak pengasuhan mereka melalui pengadilan.wProgram-program Pemberdayaan Hukum, seperti Forum Pemangku Kepentingan(Multi Stakeholder Forum/MSF) 11 , mendidik perempuan tentang masalah-masalahhukum penting yang bermanfaat bagi mereka, seperti proses peradilan administratifdan formal dan melibatkan mereka di dalam pertemuan sektor hukum lokal. Hal-halseperti ini akan sangat bermanfaat untuk memberdayakan perempuan untuk mengaksessumber daya, layanan dan kesempatan, yang jika tidak diberitahukan, akan tetap tidakdiketahui atau tidak dapat diakses oleh mereka, dan dengan demikian menolong merekauntuk mengatasi hambatan-hambatan untuk mengakses Pengadilan Agama. Banyakperempuan anggota PEKKA, termasuk staf paralegal PEKKA yang menyebutkan bahwaForum Multi Stakeholder sangatlah membantu mereka untuk memberi informasi tentangbagaimana proses untuk berurusan dengan berbagai jenis perkara hukum . Sebagaimanadisinggung oleh salah seorang anggota PEKKA yang berhasil menyelesaikan perkaraperceraiannya di Pengadilan Agama pada tahun 2007; “Saya telah ingin bercerai sejakbeberapa tahun yang lalu, namun tidak pernah berpikir bahwa itu bisa terjadi, sampaiakhirnya saya bertemu dengan seorang hakim Pengadilan Agama dalam MSF, karena sayatidak punya uang.”24 Temuan-temuan Kunci Penelitian