Nomor 8 Tahun 1983

More documents

Recommendations

Info

$E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01$

yang dapat dikompensasikan atau diminta kembali.Ayat (5)pengusaha Kena Pajak dalam satu Masa Pajak dapat melakukan 2 (dua) macam penyerahan, yaitupenyerahan kena pajak dan penyerahan tidak kena pajak.Dalam hal demikian, pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya Pajak Masukan yang berkenaandengan penyerahan kena pajak, yang harus dapat diketahui dengan pasti dari catatan dalampembukuan Pengusaha Kena Pajak.Ayat (6)Dalam hal pencatatan Pajak Masukan di dalam pembukuan pengusaha Kena Pajak tidak dapatdiketahui dengan pasti, maka cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman yangditetapkan oleh Menteri keangan. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahandan kepastian kepada Pengusaha kena Pajak.Ayat (7)Bagi Pengusaha Kena Pajak dimaksud dalam ayat ini, cara pengkreditan Pajak Masukan terhadapPajak Keluaran, ditentukan dengan suatu pedoman penghitungan kredit Pajak Masukan yangditetapkan oleh Menteri Keuangan, Pedoman ini selain diperlukan karena golongan Pengusaha KenaPajak ini hanya diwajibkan membuat catatan peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6ayat (3), juga dimaksudkan untuk membantu golongan Pengusaha Kena Pajak tersebut, agar dapatmengkreditkan Pajak Masukannya meskipun golongan Pengusaha Kena Pajak ini tidak mempunyaibukti pungutan Pajak Masukan.Ayat (8)Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak keluaran, akan tetapi khusus untukpengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.Huruf aPajak Masukan hanya dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telahdikukuhkan menurut ketentuan dalamPasal 3 ;Huruf bCukup Jelas.Huruf cPasal 10Ayat (1)Cukup Jelas.Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terhutang adalah dengan mengalihkanHarga Jual atau Nilai Impor dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8Ayat (2)Berbeda dengan Pajak pertambahan Nilai yang dipungut beberapa kali, Pajak Penjualan Atas BarangMewah dikenakan satu kali saja pada tingkat Pabrikan atau pada waktu Impor. Karenanya PajakPenjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar, tidak dapat dikreditkan dengan PajakPertambahan Nilai pada waktu penyerahan berikutnya.Ayat (3)Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan, dapat dimintakembali apabila Barang Mewah itu diekspor. Selanjutnya lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2).Pasal 11Ayat (1)pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip dasar akrual, artinya pajak terhutang pada
saat Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa kena Pajak atau Impor Barang KenaPajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima pembayarannya.Ayat (2)Berbeda dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), maka dalam hal pembayaran diterimasebelum Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pajak terhutang padasaat penerimaan pembayaran tersebut.Pasal 12Ayat (1)Ketentuan ini memberikan penegasan mengenai tempat pajak terhutang yang akan menentukan pulawilayah pemungutan pajak.Ayat (2)Bila Pengusaha Kena Pajak terhutang pajak pada lebih dari satu tempat,sedangkan administrasi penjualan dan keuangan dipusatkan pada satu tempat, maka untukmemudahkan Pengusaha Kena Pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakan. Pengusaha KenaPajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memilih tempat pajakterhutang.Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian seperlunya memberikan keputusan ataspermohonan ini. Apabila permohonan tersebut ditolak, berlaku ketentuan seperti diatur pada ayat (1).Ayat (3)Cukup Jelas.Pasal 13Ayat (1)Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha kena Pajak, karena Faktur Pajakadalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan PajakPertambahan Nilai.Ayat (2)Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2)Ayat (3)Untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak oleh PengusahaKena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak. Pembuatan satu Faktur pajak yang meliputi semuaPenyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulantakwim kepada pembeli yang sama (langganan tetap) dimaksudkan untuk meringankan bebanadministrasi pengusaha tersebut. Pembuatan satu Faktur Pajak tersebut baru boleh dilakukan atasizin Direktur jenderal Pajak.Ayat (4)Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak tidak membuat FakturPajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukannya kepada bukan pengusaha Kena Pajak.Ayat (5)Cukup JelasAyat (6)Cukup JelasAyat (7)Ketentuan ini dimaksudkan untuk meyeragamkan bentuk ukuran, pengadaan, dan tata carapenyampaian Faktur Pajak.Ayat (8)Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur Pajak tetapi tidak melaksanakannya atau tidakselengkapnya mengisi Faktur Pajak, dianggap telah melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksiberupa denda administrasi.Pasal (14)Ayat (1)Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak olehbukan pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yangtidak semestinya.
Page 1 and 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOM
Page 3 and 4: Tidak termasuk dalam pengertian Pen
Page 5 and 6: Pasal 6(1) Setiap Pengusaha Kena pa
Page 7 and 8: Pajak.(5) Direktorat Jenderal Bea d
Page 9 and 10: P E N J E L A S A NA T A SUNDANG-UN
Page 11 and 12: dimuat dalam Undang- undang tentang
Page 13 and 14: undang ini seperti tersebut pada an
Page 15 and 16: - Barang yang diserahkan adalah Bar
Page 17: 10% (sepuluh persen) dari harga ece
Page 21: seperti :- kontrak jangka panjang a

Nomor 8 Tahun 1983

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?