Download - Departemen Kesehatan Republik Indonesia

More documents

Recommendations

Info

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIAPasal 20Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kedokteran nuklir yang menggunakanalat penunjang CT danlatau PET-CT dan/atau Siklotron, harus memiliki izinpenggunaan alat dari BAPETEN sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku.Pasal 21Izin penyelenggaraan pelayanan kedokteran nuklir berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal18.Pasal 22Pelayanan kedokteran nuklir hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis denganketerangan klinis yang jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigispesialis.Pasal 23Fasilitas pelayanan kedokteran nuklir yang telah memiliki izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18, dalam penyelenggaraan pelayanan harus mengacu padastandar pelayanan kedokteran nuklir yang ditetapkan oleh Menteri.BAB IIIPENCA TATAN DAN PELAPORANPasal 24(1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan radiologidiagnostik, pelayanan radioterapi, dan pelayanan kedokteran nuklir wajibmelaksanakan pencatatan dan pelaporan.(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan dan merupakan bagian dari sistem pencatatan dan pelaporanpada fasilitas pelayanan kesehatan.PEMBINAANBAB IVDAN PENGAWASANPasal 25Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, dan Kepala Dinas KesehatanKabupatenlKota, melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan inidengan .. mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai dengan tugas dan fungsimaslng-maslng.
MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIAPasal 26(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Menteri, Kepala Dinas KesehatanPropinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota dapat mengambiltindakan administratif.(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupateguran lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan pelayanan, ataupencabutan izin.BAB VKETENTUAN PERALIHANPasal 27Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan pelayananradiologi sebalum ditetapkannya peraturan ini harus menyesuaikan denganPeraturan ini dalam waktu selambat-Iambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan iniditetapkan.BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 28Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor366/Menkes/PerN/1997 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi.Pasal 29I.....r. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)
Page 1 and 2: MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIAP
Page 3 and 4: MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIAB
Page 5 and 6: MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA(
Page 7: MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIAB

Download - Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?