Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 17 -4.3. Pengkajian dan pengembangan di bidang sistem Kerangka PengeluaranJangka Menengah4.3.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang sistem penganggaran yangberkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.3.2 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk menganalisis,mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan sistem penganggaran yangberkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.3.3 Mengoreksi hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaansistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka PengeluaranJangka Menengah;4.3.4 Membahas hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaansistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka PengeluaranJangka Menengah bersama para kepala subdit di lingkungan DirektoratSistem Penganggaran, para praktisi, akademisi dan pemerhati di bidangsistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka PengeluaranJangka Menengah untuk mendapat masukan;4.3.5 Menyampaikan hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaansistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka PengeluaranJangka Menengah kepada Direktur Sistem Penganggaran.4.3.6 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk menyiapkan bahanbahandan merencanakan pertemuan dengan praktisi penganggaran baikdi lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga KeuanganInternasional/Nasional terkait dengan sistem penganggaran yangberkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.3.7 Membahas sistem penganggaran yang berkaitan dengan KerangkaPengeluaran Jangka Menengah dalam pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.3.8 Menyampaikan hasil pelaksanaan pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembagaKeuangan Internasional/Nasional terkait dengan sistem penganggaranyang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah kepadaDirektur Sistem Penganggaran.4.4. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah4.4.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang sistem penganggaran yangberkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.4.2 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk merumuskan konsepnorma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranyang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.4.3 Mempelajari dan mengoreksi konsep norma, pedoman, dan petunjukteknis di bidang sistem penganggaran yang berkaitan dengan KerangkaPengeluaran Jangka Menengah;4.4.4 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka PengeluaranJangka Menengah bersama para kasubdit di lingkungan Direktorat SistemPenganggaran, para praktisi, akademisi dan pemerhati di bidang sistempenganggaran untuk mendapat masukan;4.4.5 Menyampaikan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka PengeluaranJangka Menengah yang telah disempurnakan kepada Direktur Sistem

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 18 -Penganggaran.4.5. Pengkajian dan pengembangan di bidang sistem penganggaran berbasiskinerja4.5.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang penganggaran berbasis kinerja;4.5.2 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranBerbasis Kinerja untuk menganaliis, mengevaluasi dan mengkajipelaksanaan penganggaran berbasis kinerja;4.5.3 Mengoreksi hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaanpenganggaran berbasis kinerja;4.5.4 Membahas hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaanpenganggaran berbasis kinerja bersama para kepala subdit di lingkunganDirektorat Sistem Penganggaran, para praktisi, akademisi dan pemerhatidi bidang sistem penganggaran yang berkaitan dengan penganggaranberbasis kinerja untuk mendapat masukan;4.5.5 Menyampaikan hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaanpenganggaran berbasis kinerja kepada Direktur Sistem Penganggaran.4.5.6 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranBerbasis Kinerja untuk menyiapkan bahan-bahan dan merencanakanpertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan DitjenAnggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional terkaitdengan penganggaran berbasis kinerja;4.5.7 Membahas penganggaran berbasis kinerja dalam pertemuan denganpraktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupunlembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.5.8 Menyampaikan hasil pelaksanaan pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembagaKeuangan Internasional/Nasional terkait dengan penganggaran berbasiskinerja kepada Direktur Sistem Penganggaran.4.6. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran berbasis kinerja4.6.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang sistem penganggaran berbasiskinerja;4.6.2 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranBerbasis Kinerja untuk merumuskan konsep norma, pedoman, danpetunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja;4.6.3 Mempelajari dan mengoreksi konsep norma, pedoman, dan petunjukteknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja;4.6.4 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja bersama para kasubdit dilingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, para praktisi, akademisi danpemerhati di bidang penganggaran untuk mendapat masukan;4.6.5 Menyampaikan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja yang telah disempurnakan kepadaDirektur Sistem Penganggaran.4.7. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penerapansistem penganggaran4.7.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang penerapan sistempenganggaran;4.7.2 Menugaskan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi SistemPenganggaran untuk merumuskan konsep Petunjuk teknis penyusunanRKA-KL dan penyusunan perpres rincian Anggaran Belanja PemerintahPusat (ABPP);4.7.3 Mempelajari dan mengoreksi konsep Petunjuk teknis penyusunan RKA-

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 19 -KL dan penyusunan perpres rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat(ABPP);4.7.4 Membahas konsep Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunanperpres rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) bersamapara kasubdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, dan paraKepala Subdit pada direktorat teknis di lingkungan Direktorat JenderalAnggaran untuk mendapat masukan;4.7.5 Menugaskan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi SistemPenganggaran untuk menyempurnakan konsep Petunjuk teknispenyusunan RKA-KL dan penyusunan perpres rincian Anggaran BelanjaPemerintah Pusat (ABPP);4.7.6 Mempelajari dan mengoreksi konsep Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunan perpres rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat(ABPP) yang telah disempurnakan dan menyampaikan kepada DirekturSistem Penganggaran4.8. Melaksanakan bimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman danpetunjuk teknis di bidang sistem penganggaran.4.8.1 Menugaskan para kepala seksi untuk menyiapkan bahan pelaksanaanbimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman dan petunjuk teknisdi bidang sistem penganggaran;4.8.2 Melaksanakan bimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman danpetunjuk teknis di bidang sistem penganggaran kepada direktoratteknis/pengguna anggaran;4.8.3 Menugaskan para kepala seksi untuk menyusun laporan pelaksanaanbimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman dan petunjuk teknisdi bidang sistem penganggara4.8.4 Mempelajari dan mengoreksi laporan pelaksanaan bimbingan teknisdalam penerapan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistempenganggaran dan menyampaikan kepada Direktur SistemPenganggaran.4.9. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran.4.9.1. Menugaskan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi SistemPenganggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapannorma, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran;4.9.2. Mempelajari dan mengoreksi hasil monitoring dan evaluasi penerapannorma, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran;4.9.3. Membahas hasil monitoring dan evaluasi penerapan norma, pedoman,dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran bersama para kepalasubdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran untuk mendapatmasukan;4.9.4. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penerapan norma,pedoman, dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran yang telahdisempurnakan kepada Direktur Sistem Penganggaran.4.10. Memberikan bahan masukan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.10.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.10.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusunkonsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;4.10.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 20 -Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamapara Kepala Seksi;4.10.4. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyempurnakan bahan masukanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP DirektoratSistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan;4.10.5. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk dikompilasi.4.11. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasanfungsional dan pengawasan masyarakat.4.11.1 Menindaklanjuti disposisi Direktur Sistem Penganggaran mengenai tindaklanjut LHP;4.11.2 Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untukmenyiapkan bahan-bahan dan menyusun konsep tanggapan LHP;4.11.3 Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Seksi untukmenyusun tanggapan LHP;4.11.4 Mengoreksi, memaraf dan menyampaikan tanggapan LHP tersebutkepada Direktur Sistem Penganggaran.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Disposisi Direktur Sistem penganggaran.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu dan tahun berjalan.5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.5.7. Konsep surat/nota dinas/laporan dari para Kepala Seksi.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Hasil kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran terpadu.7.2. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem PenganggaranTerpadu.7.3. Hasil kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran kerangkapengeluaran jangka menengah.7.4. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah.7.5. Hasil kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja.7.6. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.7.7. Konsep Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunan perpres rincianAnggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP).7.8. Bahan bimbingan teknis pedoman penerapan sistem penganggaran.7.9. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 21 -7.10. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran.7.11. Tanggapan atas tindak lanjut LHP.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Sistem Penganggaran.8.2. Memaraf konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem PenganggaranTerpadu.8.3. Memaraf konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem PenganggaranBerbasis Kinerja.8.4. Memaraf konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah.8.5. Memaraf konsep petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunan perpresrincian ABPP.8.6. Memaraf/menandatangani konsep/net surat/nota dinas yang terkait denganpengembangan dan penerapan sistem penganggaran.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kebenaran konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem PenganggaranTerpadu.9.3. Kebenaran konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem PenganggaranBerbasisKinerja.9.4. Kebenaran konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah.9.5. Kebenaran konsep petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunanperpres rincian ABPP.9.6. Kebenaran konsep surat/nota dinas yang terkait dengan pengembangan danpenerapan sistem penganggaran.9.7. Kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran.10.2 85 Kementrian/Lembaga.10.3 Jumlah staf 11 orang11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Direktur Sistem Penganggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan danmengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Sistem Penganggarandalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.11.3. Para kepala Seksi pada Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggarandalam hal pelaksanaan tugas.11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis, lemahnyasumber data/informasi penganggaran mengakibatkan pengembangan danpenerapan sistem penganggaran menjadi sulit diwujudkan. Dalam hal inidiperlukan koordinasi dan konsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktoratdi lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 22 -13. RISIKO JABATAN :13.1 Resiko fisik : tidak ada13.2 Resiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Pembina / IVa14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat III14.4. Syarat lainnya :- Visioning (2)- In-depth problem solving & analysis (3)- Championing change (2)- Planning and organizing (3)- Quality focus (3)- Continuous improvement (3)- Policies, processes & procedures (3)- Stakeholder focus (2)- Integrity (3)- Teamwork and collaboration (2)- Managing others (3)- Meeting leadership (3)15. KEDUDUKAN JABATAN :DIREKTUR SISTEMPENGANGGARANKASUBDITPSPKASUBDITPSBKASUBDITHPPKASUBDITSIPKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMPENGANGGARANTERPADUKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMPENGGANGGARAN BERBASISKINERJAKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMKPJMKEPALA SEKSIMONITORING DANEVALUASI SISTEMPENGANGGARAN

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 23 -1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu2. IKHTISAR JABATAN :Melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur,serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu.3. TUJUAN JABATAN :Terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif, efisien, akuntabel,transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaranterpadu.4.1.1. Menugaskan pelaksana data untuk menyiapkan data-data pendukung,literatur, buku-buku referensi, praktek-praktek mengenai sistempenganggaran terpadu;4.1.2. Mempelajari data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran terpadu;4.1.3. Melakukan analisa pengkajian bersama pelaksana mengenai sistempenganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antarateori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan),dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule);4.1.4. Menyusun konsep pengembangan Sistem Pengangran Terpadu danmenyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan SistemPenganggaran berdasarkan hasil analisa dan kajian.4.2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanmengenai sistem penganggaran terpadu.4.2.1. Menugaskan pelaksana data untuk menyusun rencana workshop, seminardan pertemuan-pertemuan serta menyiapkan bahan-bahan mengenaisistem penganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik dilingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga KeuanganInternasional/Nasional;4.2.2. Mempelajari dan mengoreksi konsep rencana workshop, seminar danpertemuan-pertemuan serta bahan-bahan mengenai sistem penganggaranterpadu dan menyampaikan kepada kepala Subdit Pengembangan SistemPenganggaran;4.2.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;4.2.4. Mempelajari dan mengoreksi laporan hasil workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala SubditPengembangan Sistem Penganggaran.4.3. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknispelaksanaan sistem penganggaran terpadu.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 24 -4.3.1. Menugaskan pelaksana data untuk mengumpulkan data sebagai bahandalam merumuskan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran terpadu;4.3.2. Merumuskan konsep, norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran terpadu bersama perumus/penyaji data;4.3.3. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistempenganggaran terpadu bersama para kepala seksi di lingkungan SubditPengembangan Sistem Penganggaran dan menyampaikannya kepadaKepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.4.4. Melaksanakan bimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman danpetunjuk teknis di bidang sistem penganggaran.4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan pelaksanaan bimbinganteknis di bidang sistem penganggaran terpadu;4.4.2. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang sistem penganggaran terpadukepada direktorat teknis/pengguna anggaran;4.4.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun laporan pelaksanaan bimbinganteknis;4.4.4. Mempelajari dan mengoreksi laporan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang sistem penganggaran terpadu dan menyampaikan kepada KepalaSubdit Pengembangan Sistem Penganggaran.4.5. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerjadan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.5.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.5.2. Menugaskan pelaksana data untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkankonsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerjadan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;4.5.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;4.5.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamakepala Subdit dan para Kepala Seksi di lingkungan Subdit PengembanganSistem Penganggaran.4.5.5. Menugaskan pelaksana untuk menyempurnakan konsep bahan masukanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP DirektoratSistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan;4.5.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP DirektoratSistem Penganggaran kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran.4.6. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparatpengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.6.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran untuk menindaklanjuti LHP;4.6.2. Menugaskan pelaksana data untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 25 -4.6.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya kepadaKepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penganggaranterpadu.5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu dan tahun berjalan.5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.5.7. Konsep surat/nota dinas/laporan dari pelaksana.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Hasil kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran terpadu7.2. Laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi penganggaran baik dilingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai pengembangan SistemPenganggaran Terpadu.7.4. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem penganggaran terpadu.7.5. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran7.6. Tanggapan atas tindak lanjut LHP7.7. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran.8. WEWENANG :8..1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran.8..2. Memaraf hasil kajian mengenai sistem penganggaran terpadu8..3. Memaraf/menandatangani laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisipenganggaran.8..4. Memaraf verbal konsep/net norma/petunjuk teknis mengenai Sistem PenganggaranTerpadu.8..5. Memaraf konsep/net rekomendasi dan kebijakan mengenai sistem penganggaranterpadu.8..6. Memaraf konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaranterpadu.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 26 -9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kebenaran hasil kajian mengenai sistem penganggaran terpadu.9.3. Kebenaran laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi penganggaran9.4. Kebenaran bahan masukan norma, pedoman dan petunjuk teknis mengenai SistemPenganggaran Terpadu.9.5. Kebenaran konsep/net rekomendasi dan kebijakan mengenai sistem penganggaran.9.6. Kebenaran konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga10.3 Jumlah staf 2 orang11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dalam halmenerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para kepala seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan dan PenerapanSistem Penganggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.11.3. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu dalam hal pelaksanaan tugas.11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit diwujudkan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV14.4. Syarat lainnya : - Visioning (1)- In-depth problem solving & analysis (2)- Championing change (2)- Continuous improvement (2)- Policies, processes & procedures (3)- Stakeholder Service (2)- Integrity (2)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 27 -- Teamwork and collaboration (2)- Presentation skills (2)15. KEDUDUKAN JABATAN :KASUBDIT PSPKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMPENGANGGARANTERPADUKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMKPJMKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMPENGGANGGARAN BERBASISKINERJAKEPALA SEKSIMONITORING DANEVALUASI SISTEMPENGANGGARANPerumusPenelaah Bahan Telaahan Tk.IPenelaah Bahan Telaahan Tk.IIPemroses Bahan Telaahan Tk.IPemroses Bahan Telaahan Tk.IIPenyaji Bahan Telaahan Tk.IPenyaji Bahan Telaahan Tk.II

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 28 -1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria danprosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran terpadu.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif, efisien,akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan dan pengembangan sistempenganggaran terpadu.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran terpadu di luar negeri dansekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan denganpraktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan analisa dan pengkajian mengenai sistempenganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antarateori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan),dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule)4.1.4. Membantu menyusun konsep pengembangan sistem penganggaranterpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu berdasarkan hasil analisis dan kajian.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu.4.2.1. Menyusun rencana penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanserta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistempenganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan sistem penganggaran terpadu.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 29 -4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran terpadu;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistempenganggaran terpadu bersama Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu;4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaranbersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;4.4.4. Menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasilpembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dariaparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penganggaranterpadu.5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 30 -7. HASIL KERJA :7.1. Rancangan Konsep kajian mengenai pengembangan sistem penganggaranterpadu.7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenaisistem penganggaran terpadu.7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu.7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran.7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP.7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian, normaatau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal menerimatugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenaipelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadudalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 31 -14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF): - Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 32 -1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk I pada SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran terpadu.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif,efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaran terpadu.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran terpadu di luar negeri dansekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuandengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat JenderalAnggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan analisis dan pengkajian mengenai sistempenganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antarateori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan),dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule);4.1.4. Membantu menyusun konsep pengembangan sistem penganggaranterpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu berdasarkan hasil analisis dan kajian.4.2. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu.4.2.1. Menyusun rencana penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanserta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistempenganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;4.3. Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjukteknis sistem pelaksanaan penganggaran terpadu.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 33 -4.3.1. Membantu merumuskan konsep norma, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran terpadu;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran terpadu bersama Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu4.4. Melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu;4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaranbersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;4.4.4. Menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaransesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.4.5. Melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran terpadu.5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 34 -7. HASIL KERJA :7.1. Rancangan konsep kajian mengenai pengembangan sistem penganggaranterpadu.7.2. Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penganggaran terpadu.7.3. Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.7.4. Rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerjadan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.7.5. Rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP.7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.10. DIMENSI JABATAN :11 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran12 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 35 -14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / (III/b)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF): - Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 36 -1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk II pada SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran terpadu..3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif,efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu melakukan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaranterpadu.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran terpadu di luar negeri dansekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuandengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat JenderalAnggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan analisis dan pengkajian mengenai sistempenganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antarateori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan),dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule);4.1.4. Membantu menyusun konsep pengembangan sistem penganggaranterpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu berdasarkan analisis dan kajian.4.2. Membantu melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaranterpadu.4.2.1. Menyusun rencana penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanserta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistempenganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 37 -4.3. Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran terpadu.4.3.1. Membantu merumuskan konsep norma, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran terpadu;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran terpadu bersama Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu4.4. Membantu melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja,RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu;4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaranbersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;4.4.4. Menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaransesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.4.5. Membantu melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasilpemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasanmasyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran terpadu.5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 38 -6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1 Rancangan konsep kajian mengenai pengembangan sistem penganggaranterpadu.7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penganggaran terpadu.7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.7.4 Rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerjadan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5 Rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6 Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 39 -13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF): - Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 40 -1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk I pada SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran terpadu.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif,efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dan pengembangan sistempenganggaran terpadu (tugas-tugas lain).4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran terpadu di luar negeri dansekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuandengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat JenderalAnggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan analisis dan pengkajian mengenai sistempenganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antarateori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan),dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule);4.1.4. Membantu menyusun konsep pengembangan sistem penganggaranterpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu berdasarkan hasil analisis dan kajian.4.2. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu.4.2.1. Menyusun rencana penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanserta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistempenganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuanserta tersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;4.3. Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan sistem penganggaran terpadu.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 41 -4.3.1. Membantu merumuskan konsep norma, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran terpadu;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran terpadu bersama Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu4.4. Melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu;4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaranbersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;4.4.4. Menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaransesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.4.5. Melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran terpadu.5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 42 -7. HASIL KERJA :7.1. Hasil pengolahan data kajian mengenai pengembangan sistem penganggaranterpadu.7.2. Hasil pengolahan data laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuanpertemuanmengenai sistem penganggaran terpadu.7.3. Hasil pengolahan data rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknismengenai Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.7.4. Hasil pengolahan data rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.7.5. Hasil pengolahan data rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP.7.6. Hasil pengolahan data konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistempenganggaran.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 43 -14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I / (II/d)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF): - Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 44 -1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk II pada SeksiPenganggaran Terpadu2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran terpadu.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif,efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data danpengembangan sistem penganggaran terpadu (tugas-tugas lain).4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran terpadu di luar negeri dansekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuandengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat JenderalAnggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan analisis dan pengkajian mengenai sistempenganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antarateori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan),dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule);4.1.4. Membantu menyusun konsep pengembangan sistem penganggaranterpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu berdasarkan hasil analisis dan kajian.4.2. Membantu melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaranterpadu.4.2.1. Menyusun rencana penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanserta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistempenganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 45 -4.3. Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran terpadu.4.3.1. Membantu merumuskan konsep norma, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran terpadu;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran terpadu bersama Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu4.4. Membantu melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja,RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu;4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaranbersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;4.4.4. Menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaransesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.4.5. Membantu melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasilpemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasanmasyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran terpadu.5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 46 -7. HASIL KERJA :7.1. Hasil pengolahan data kajian mengenai pengembangan sistem penganggaranterpadu.7.2. Hasil pengolahan data laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuanpertemuanmengenai sistem penganggaran terpadu.7.3. Hasil pengolahan data rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknismengenai Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.7.4. Hasil pengolahan data rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.7.5. Hasil pengolahan data rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP.7.6. Hasil pengolahan data konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistempenganggaran.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 47 -14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur / (II/c)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF): - Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 48 -1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk I pada Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu2. IKHTISAR JABATAN :Membantu mengumpulkan bahan dalam rangka kajian, perumusan norma, pedoman,kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran terpadu.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif,efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Menghimpunkan dan menyajikan bahan data yang diperlukan dalam rangkapenyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaranterpadu.4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekpenganggaran terpadu di luar negeri;4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaranterpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori danpraktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), danjadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikankepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.4.2. Menghimpunkan dan menyajikan bahan persiapan penyelenggaraanworkshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran.4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanserta bahan-bahan dengan praktisi penganggaran baik dilingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga KeuanganInternasional/Nasional;4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasionalkepada kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu.4.3. Menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam perumusan norma, pedoman,dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran terpadu.4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskankonsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistempenganggaran terpadu dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.4.4. Menghimpunkan dan menyajikan bahan data dalam rangka penyusunankonsep Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 49 -4.4.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran;4.4.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.4.5. Menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam rangka penyusunan konseptanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasanfungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Mengumpulkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran terpadu.5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Konsep kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran terpadu.7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenaisistem penganggaran terpadu.7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu.7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran terpadu.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 50 -norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadudalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknisdan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dankonsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan DirektoratJenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Resiko fisik : tidak ada13.2 Resiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I / IIb14.2. Pendidikan Formal : D III14.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 52 -penyusunan konsep Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran;4.4.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.4.5. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam rangkapenyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dariaparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Mengumpulkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranTerpadu.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran terpadu.5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Konsep kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran terpadu.7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenaisistem penganggaran terpadu.7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Pengembangan SistemPenganggaran Terpadu.7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran terpadu.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 53 -8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Terpadu.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadudalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknisdan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dankonsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan DirektoratJenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Resiko fisik : tidak ada13.2 Resiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/IIa14.2. Pendidikan Formal : D III14.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 54 -1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Pengembangan Sistem KerangkaPengeluaran Jangka Menengah2. IKHTISAR JABATAN :Melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria danprosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangkapengeluaran jangka menengah.3. TUJUAN JABATAN :Terwujudnya penyusunan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggarankerangka pengeluaran jangka menengah.4.1.1. Menugaskan perumus/penyaji data untuk menyiapkan data-datapendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-praktek mengenaisistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah;4.1.2. Mempelajari data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah;4.1.3. Melakukan analisis dan pengkajian mengenai sistem penganggarankerangka pengeluaran jangka menengah di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule).4.1.4. Menyusun konsep pengembangan sistem penganggaran kerangkapengeluaran jangka menengah dan menyampaikan kepada KepalaSubdit Pengembangan Sistem Penganggaran berdasarkan analisis danhasil kajian;4.2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanmengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah.4.2.1. Menugaskan perumus/penyaji data untuk menyusun rencana workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan serta menyiapkan bahan-bahanmengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengahdengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaranmaupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyampaikan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Subdit PengembanganSistem Penganggaran;4.2.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun laporan hasil workshop, seminardan pertemuan-pertemuan tersebut;4.2.4. Mempelajari dan mengoreksi laporan hasil workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada KepalaSubdit Pengembangan Sistem Penganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 55 -4.3. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknispelaksanaan penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.4.3.1. Menugaskan perumus/penyaji data untuk mengumpulkan data sebagaibahan dalam merumuskan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknisdi bidang sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah;4.3.2. Merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah bersamapelaksana;4.3.3. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah bersamapara kepala seksi di lingkungan Subdit Pengembangan SistemPenganggaran dan menyampaikan kepada Kepala SubditPengembangan Sistem Penganggaran.4.4. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkankonsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;4.4.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;4.4.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamakepala Subdit dan para Kepala Seksi di lingkungan SubditPengembangan Sistem Penganggaran;4.4.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP DirektoratSistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan;4.4.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP DirektoratSistem Penganggaran kepada Kepala Subdirektorat PengembanganSistem Penganggaran.4.5. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparatpengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran untuk menindaklanjuti LHP;4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP;4.5.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 56 -5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.5.7. Konsep surat/nota dinas/laporan dari pelaksana.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Hasil kajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah.7.2. Laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi penganggaran baik dilingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggarankerangka pengeluaran jangka menengah.7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran kerangkapengeluaran jangka menengah.8. WEWENANG :8.1 Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran.8.2 Memaraf hasil kajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah8.3 Memaraf/menandatangani laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuanpraktisi penganggaran.8.4 Memaraf verbal konsep/net norma/petunjuk teknis mengenai sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.8.5 Memaraf konsep/net rekomendasi dan kebijakan mengenai sistempenganggaran.8.6 Memaraf konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggarankerangka pengeluaran jangka menengah.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kebenaran hasil kajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah.9.3. Kebenaran laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisipenganggaran9.4. Kebenaran bahan masukan norma, pedoman dan petunjuk teknis mengenaisistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.9.5. Kebenaran konsep/net rekomendasi dan kebijakan mengenai sistempenganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 57 -9.6. Kebenaran konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga10.3 Jumlah staf 2 orang11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dalam halmenerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para kepala seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.11.3. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengahmenjadi sulit diwujudkan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antarKementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV14.4. Syarat lainnya : - Visioning (1)- In-depth problem solving & analysis (2)- Championing change (2)- Continuous improvement (2)- Policies, processes & procedures (3)- Stakeholder Service (2)- Integrity (2)- Teamwork and collaboration (2)- Presentation skills (2)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 58 -15. KEDUDUKAN JABATAN :KASUBDIT PSPKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMPENGANGGARANTERPADUKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMKPJMKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMPENGGANGGARAN BERBASISKINERJAKEPALA SEKSIMONITORING DANEVALUASI SISTEMPENGANGGARANPerumusPenelaah Bahan Telaahan Tk.IPenelaah Bahan Telaahan Tk.IIPemroses Bahan Telaahan Tk.IPemroses Bahan Telaahan Tk.IIPenyaji Bahan Telaahan Tk.IPenyaji Bahan Telaahan Tk.II

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 59 -1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi PengembanganSistem Kerangka PengeluaranJangka Menengah2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatankerangka pengeluaran jangka menengah.3. TUJUAN JABATAN :Terlaksananya penyusunan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistemkerangka pengeluaran jangka menengah.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah di luar negeri dan sekaligus merencanakan untukmengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggarankerangka pengeluaran jangka menengah di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah.4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 60 -4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjukteknis pelaksanaan penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah.4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah;4.4. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran..4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sertamenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem KerangkaPengeluaran Jangka Menengah;4.4.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah;4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka PengeluaranJangka Menengah.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem kerangkapengeluaran jangka menengah.5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 61 -6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1 Konsep kajian mengenai sistem kerangka pengeluaran jangka menengah.7.2 Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenaisistem kerangka pengeluaran jangka menengah.7.3 Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem kerangkapengeluaran jangka menengah.7.4 Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran7.5 Tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6 Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem kerangka pengeluaranjangka menengah8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangkapengeluaran jangka menengah.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangkapengeluaran jangka menengah.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengahdalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran danpendapat mengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem KerangkaPengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapanpenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah padaKementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan upaya memberikan bantuan secara terus menerus mengenaipenganggaran kerangka Pengeluaran Jangka menengah dan penerapannya

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 62 -kepada direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yangnantinya memberi bantuan kepada Kementrian/Lembaga dalam menyusunpenganggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 63 -1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada SeksiPengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatankerangka pengeluaran jangka menengah.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis KerangkaPengeluaran Jangka Menengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan danpartisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistempenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah di luar negeri dan sekaligus merencanakan untukmengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai penganggaran Kerangka PengeluaranJangka Menengah.4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai penganggaran Kerangka PengeluaranJangka Menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 64 -4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjukteknis pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja.4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sertamenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah;4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari BUMN/BUMD.5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 65 -6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistempenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka PengeluaranJangka Menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan,mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapanpenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah padaKementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran Kerangka

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 66 -Pengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upayamemberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangkaPengeluaran Jangka menengah dan penerapannya kepada direktorat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepadaKementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (III/b – III/d)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 67 -1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada SeksiPengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatankerangka pengeluaran jangka menengah.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah di luar negeri dan sekaligus merencanakan untukmengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggarankerangka pengeluaran jangka menengah di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah.4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 68 -4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjukteknis pelaksanaan penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah.4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah;4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKAK/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sertamenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah;4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari BUMN/BUMD.5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 69 -6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran kerangkapengeluaran jangka menengah.7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggarankerangka pengeluaran jangka menengah.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangkapengeluaran jangka menengah.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangkapengeluaran jangka menengah.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka PengeluaranJangka Menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan,mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapanpenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah padaKementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan upaya memberikan bantuan secara terus menerus mengenaipenganggaran kerangka Pengeluaran Jangka menengah dan penerapannya

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 70 -kepada direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yangnantinya memberi bantuan kepada Kementrian/Lembaga dalam menyusunpenganggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (III/a – III/c)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 71 -1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I PengembanganSistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatankerangka pengeluaran jangka menengah.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah a di luar negeri dan sekaligus merencanakan untukmengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaranpengeluaran jangka menengah di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah.4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PenganggaranPengeluaran Jangka Menengah;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran JangkaMenengah.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 72 -4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjukteknis pelaksanaan penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah.4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah;4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sertamenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah;4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari BUMN/BUMD.5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 73 -6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistempenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangkapengeluaran jangka menengah.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangkapengeluaran jangka menengah.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka PengeluaranJangka Menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan,mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapanpenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah padaKementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upayamemberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangkaPengeluaran Jangka menengah dan penerapannya kepada direktorat teknis di

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 74 -lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepadaKementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (II/d – III/b)14.2. Pendidikan Formal : Diploma 314.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 75 -1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada SeksiPengembangan Sistem Kerangka Pengeluran JangkaMenengah2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatankerangka pengeluaran jangka menengah.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah di luar negeri dan sekaligus merencanakan untukmengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggarankerangka pengeluaran jangka menengah di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka pengeluaran jangkamenengah.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah.4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaranjangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 76 -4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjukteknis pelaksanaan penganggaran kerangka pengeluaran jangkamenengah.4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah;4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sertamenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah;4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluaran Jangka Menengah.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari BUMN/BUMD.5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 78 -Kementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upayamemberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangkaPengeluaran Jangka menengah dan penerapannya kepada direktorat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepadaKementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (II/c – III/a)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 79 -1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada SeksiPengembagan Sistem Kerangka PengeluaranJangka Menengah2. IKHTISAR JABATAN :Mengumpulkan bahan/data dalam rangka menyiapkan bahan pengkajian, perumusannorma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggarandengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.3. TUJUAN JABATAN :Terlaksananya pengumpulan bahan/data dalam rangka pelaksanaan pengembangansistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan bahan pengkajian danpengembangan sistem penganggaran Kerangaka Pengeluaran JangkaMenengah.4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekpenganggaran kerangka pengeluran jangka menengah di luarnegeri;4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaranberbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teoridan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), danjadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikankepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluran Jangka Menengah.4.2. Mengumpulkan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran.4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanmengenai sistem penganggaran kerangka pengeluran jangkamenengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan DitjenAnggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut;4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepadakepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluran Jangka Menengah;4.3. Mengumpulkan data sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman,dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran kerangkapengeluran jangka menengah.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 80 -4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskannorma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggarankerangka pengeluran jangka menengah serta menyampaikan kepadaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluran Jangka Menengah.4.4. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra,Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan bahanmasukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran;4.4.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran JangkaMenengah.4.5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapanlaporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional danpengawasan masyarakat.4.5.1. Mengumpulkan bahan tindaklanjut LHP dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluran Jangka Menengah.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluran Jangka Menengah.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari BUMN/BUMD.5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.5.6. Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 81 -7. HASIL KERJA :7.1. Konsep kajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluran jangkamenengah.7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenaisistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggarankerangka pengeluran jangka menengah.7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran kerangkapengeluran jangka menengah.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangkapengeluran jangka menengah.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan SistemPenganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka PengeluranJangka Menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan,mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka Pengeluran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapanpenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah padaKementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upayamemberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangkaPengeluaran Jangka menengah dan penerapannya kepada direktorat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepadaKementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 82 -13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (II/b – II/d)14.2. Pendidikan Formal : SLTA14.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 83 -1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada SeksiPengembangan Sistem Kerangka PengeluaranJangka Menengah2. IKHTISAR JABATAN :Mengumpulkan bahan/data dalam rangka menyiapkan bahan pengkajian, perumusannorma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggarandengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.3. TUJUAN JABATAN :Terlaksananya pengumpulan bahan/data dalam rangka pelaksanaan pengembangansistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan bahan pengkajian danpengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja.4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekpenganggaran kerangka pengeluran jangka menengah di luarnegeri;4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaranberbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teoridan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), danjadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikankepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluran Jangka Menengah.4.2. Mengumpulkan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran.4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanmengenai sistem penganggaran kerangka pengeluran jangkamenengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan DitjenAnggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut;4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepadakepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangkapengeluran jangka menengah;4.3. Mengumpulkan data sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman,dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran kerangkapengeluran jangka menengah.4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskannorma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja serta menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka pengeluran jangkamenengah.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 84 -4.4. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra,Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan bahanmasukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran;4.4.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran JangkaMenengah.4.5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapanlaporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional danpengawasan masyarakat.4.5.1. Mengumpulkan bahan tindaklanjut LHP dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluran Jangka Menengah.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran KerangkaPengeluran Jangka Menengah.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari BUMN/BUMD.5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.5.6. Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Konsep kajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluran jangkamenengah.7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenaisistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggarankerangka pengeluran jangka menengah.7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 85 -7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran kerangkapengeluran jangka menengah.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangkapengeluran jangka menengah.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan SistemPenganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka pengeluranjangka menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan,mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranKerangka pengeluran jangka menengah dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapanpenganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah padaKementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran KerangkaPengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upayamemberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangkaPengeluaran Jangka menengah dan penerapannya kepada direktorat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepadaKementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (II/a – II/c)14.2. Pendidikan Formal : SLTA14.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 86 -1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranBerbasis Kinerja2. IKHTISAR JABATAN :Melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria danprosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Terwujudnya sistem penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien, akuntabel,transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaranberbasis kinerja.4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data-data pendukung,literatur, buku-buku referensi, praktek-praktek mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja;4.1.2. Mempelajari data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja;4.1.3. Melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerjadi Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek,diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktupenyelesaiannya (time schedule) serta menyampaikan hasil kajiantersebut kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.4.2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.4.2.1. Menugaskan pelaksana untuk merencanakan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerjadengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaranmaupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyampaikan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Subdit PengembanganSistem Penganggaran;4.2.3. Menugaskan pelaksana untuk laporan hasil workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut;4.2.4. Mempelajari dan mengoreksi laporan hasil workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada KepalaSubdit Pengembangan Sistem Penganggaran.4.3. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknispelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja.4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalammerumuskan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja;4.3.2. Merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistempenganggaran berbasis kinerja bersama pelaksana;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 87 -4.3.3. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja bersama para kepala seksi dilingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan SistemPenganggaran.4.4. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkankonsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;4.4.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;4.4.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Subdit dan para Kepala Seksi di lingkungan SubditPengembangan Sistem Penganggaran;4.4.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP DirektoratSistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan;4.4.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP DirektoratSistem Penganggaran kepada Kepala Subdirektorat PengembanganSistem Penganggaran.4.5. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparatpengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran untuk menindaklanjuti LHP;4.5.2. Menugaskan pelaksana un menyiapkan bahan tindak lanjut LHP;4.5.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Disposisi Kepala Subdit Subdirektorat Pengembangan dan Penerapan SistemPenganggaran.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari BUMN/BUMD.5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.5.6. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.5.8. Konsep surat/nota dinas/laporan dari pelaksana.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 88 -6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Hasil kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.7.2. Laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi penganggaran baik dilingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaranberbasis kinerja.7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran berbasiskinerja.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran.8.2. Memaraf hasil kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.8.3. Memaraf/menandatangani laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuanpraktisi penganggaran.8.4. Memaraf verbal konsep/net norma/petunjuk teknis mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.8.5. Memaraf/menandatangani konsep/net Kebijakan dan rekomendasi mengenaisistem penganggaran.8.6. Memaraf/menandatangani konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengansistem penganggaran berbasis kinerja.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kebenaran hasil kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.9.3. Kebenaran laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisipenganggaran9.4. Kebenaran bahan masukan norma, pedoman dan petunjuk teknis mengenaisistem penganggaran berbasis kinerja.9.5. Kebenaran konsep/net rekomendasi dan kebijakan mengenai sistempenganggaran.9.6. Kebenaran konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan sistempenganggaran berbasis kinerja.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 89 -10.3 Jumlah staf 3 orang11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Direktur Sistem Penganggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan danmengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Sistem Penganggarandalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.11.3. Para kepala Seksi pada Subdirektorat Pengembangan dan Penerapan SistemPenganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit diwujudkan.Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dandirektorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata / IIIc14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV14.4. Syarat lainnya : - Visioning (1)- In-depth problem solving & analysis (2)- Championing change (2)- Continuous improvement (2)- Policies, processes & procedures (3)- Stakeholder Service (2)- Integrity (2)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 90 -15. KEDUDUKAN JABATAN :KASUBDIT PSPKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMPENGANGGARANTERPADUKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMKPJMKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMPENGGANGGARAN BERBASISKINERJAKEPALA SEKSIMONITORING DANEVALUASI SISTEMPENGANGGARANPerumusPenelaah Bahan Telaahan Tk.IPenelaah Bahan Telaahan Tk.IIPemroses Bahan Telaahan Tk.IPemroses Bahan Telaahan Tk.IIPenyaji Bahan Telaahan Tk.IPenyaji Bahan Telaahan Tk.II

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 91 -1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja yangefektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistempenganggaran berbasis kinerja.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeridan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuandengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat JenderalAnggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaranberbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teoridan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), danjadwal waktu penyelesaiannya (time schedule) serta menyampaikan hasilkajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerjadengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaranmaupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjukteknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja.4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 92 -4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Sistempenganggaran berbasis kinerja.4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sertamenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja;4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranBerbasis Kinerja.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari BUMN/BUMD.5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 93 -7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaranberbasis kinerja.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaranberbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 94 -14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (III/c – IV/a)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 95 -1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada SeksiPengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja yangefektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistempenganggaran berbasis kinerja.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeridan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuandengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat JenderalAnggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaranberbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teoridan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), danjadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasilkajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerjadengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaranmaupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjukteknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja.4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 96 -4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Sistempenganggaran berbasis kinerja.4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sertamenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja;4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranBerbasis Kinerja.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari BUMN/BUMD.5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 97 -7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaranberbasis kinerja.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.10. DIMENSI JABATAN :6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran85 Kementrian/LembagaBUMN/BUMD11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaranberbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (III/b – III/d)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 98 -1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada SeksiPengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja yangefektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistempenganggaran berbasis kinerja.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeridan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuandengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat JenderalAnggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaranberbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teoridan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), danjadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasilkajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerjadengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaranmaupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjukteknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja.4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 99 -4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Sistempenganggaran berbasis kinerja.4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sertamenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja;4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranBerbasis Kinerja.Surat dari Kementrian/Lembaga.Surat dari BUMN/BUMD.Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penganggaranberbasis kinerja.Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 100 -7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaranberbasis kinerja.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaranberbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (III/a – III/c)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 101 -1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada SeksiPengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja yangefektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistempenganggaran berbasis kinerja.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeridan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuandengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat JenderalAnggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaranberbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teoridan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), danjadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasilkajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerjadengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaranmaupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjukteknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja.4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 102 -4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Sistempenganggaran berbasis kinerja.4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sertamenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja;4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranBerbasis Kinerja.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari BUMN/BUMD.5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 103 -7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaranberbasis kinerja.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaranberbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1.Pangkat/Golongan : (II/d – III/b)14.2. Pendidikan Formal : Diploma 314.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 104 -1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada SeksiPengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteriadan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja yangefektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistempenganggaran berbasis kinerja.4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeridan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuandengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat JenderalAnggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaranberbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teoridan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), danjadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasilkajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja.4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerjadengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaranmaupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjukteknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja.4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 105 -4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Sistempenganggaran berbasis kinerja.4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sertamenyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan SistemPenganggaran Berbasis Kinerja;4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem PenganggaranBerbasis Kinerja.5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari BUMN/BUMD.5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 106 -7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaranberbasis kinerja.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaranberbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit dilakukan. Untuk itudiperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (II/c – III/a)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 107 -1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada SeksiPengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja2. IKHTISAR JABATAN :Mengumpulkan bahan/data dalam rangka menyiapkan bahan pengkajian, perumusannorma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggarandengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Terlaksananya pengumpulan bahan/data dalam rangka pelaksanaan sistempenganggaran berbasis kinerja.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan bahan pengkajian danpengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja.4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekprakteksistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeri;4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaranberbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teoridan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), danjadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikankepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja.4.2. Mengumpulkan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran.4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja denganpraktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupunlembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut;4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepadaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.3. Mengumpulkan data sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman,dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran berbasiskinerja.4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskannorma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja serta menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.4. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra,Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 108 -4.4.1 Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan bahanmasukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran;4.4.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja.4.5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapanlaporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional danpengawasan masyarakat.4.5.1. Mengumpulkan bahan tindaklanjut LHP dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari BUMN/BUMD.5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.5.6. Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :11.1 Konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.11.2 Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenaisistem penganggaran berbasis kinerja.11.3 Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaranberbasis kinerja.11.4 Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran11.5 Tanggapan atas tindak lanjut LHP11.6 Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran berbasiskinerja.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 109 -8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sistempenganggaran berbasis kinerja.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaranberbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknisdan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dankonsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan DirektoratJenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (II/b – II/d)14.2. Pendidikan Formal : SLTA14.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 110 -1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada SeksiPengembangan Sistem penganggaran berbasiskinerja2. IKHTISAR JABATAN :Mengumpulkan bahan/data dalam rangka menyiapkan bahan pengkajian, perumusannorma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggarandengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Terlaksananya pengumpulan bahan/data dalam rangka pelaksanaan sistempenganggaran berbasis kinerja.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan bahan pengkajian danpengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja.4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekprakteksistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeri;4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaranberbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teoridan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), danjadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikankepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja.4.2. Mengumpulkan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran.4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuanpertemuanmengenai sistem penganggaran berbasis kinerja denganpraktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupunlembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut;4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepadaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;4.3. Mengumpulkan data sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman,dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran berbasiskinerja.4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskannorma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaranberbasis kinerja serta menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.4.4. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra,Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan bahanmasukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 111 -4.4.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran dan menyampaikan kepada Kepala SeksiPengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja.4.5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapanlaporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional danpengawasan masyarakat.4.5.1. Mengumpulkan bahan tindaklanjut LHP dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari BUMN/BUMD.5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistempenganggaran berbasis kinerja.5.6. Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenaisistem penganggaran berbasis kinerja.7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaranberbasis kinerja.7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran berbasiskinerja.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi PengembanganSistem Penganggaran Berbasis Kinerja.8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 112 -berbasis kinerja.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sistempenganggaran berbasis kinerja.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaranberbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknisdan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dankonsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan DirektoratJenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : (II/a – II/c)14.2. Pendidikan Formal : SLTA14.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 113 -1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran2. IKHTISAR JABATAN :Melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapansistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangkapengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Terwujudnya penerapan sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel,transparan dan partisipatif.4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Melakukan kompilasi dan merumuskan norma, pedoman, dan petunjukteknis dalam penerapan Sistem Penganggaran.4.1.1 Menugaskan pelaksana data untuk mengumpulkan bahan konsep norma,pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan Sistem Penganggarandari Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu, SeksiPengembangan Sistem Penganggaran Kerangka pengeluaran JangkaMenengah dan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran BerbasisKinerja;4.1.2 Mempelajari dan mengoreksi konsep norma, pedoman, dan petunjukteknis dalam penerapan Sistem Penganggaran;4.1.3 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalampenerapan Sistem Penganggaran bersama para Kepala Seksi dilingkungan Subdirektorat Pengembangan dan Penerapan SistemPenerapan dan menyampaikan kepada Kepala Subdit PengembanganSistem Penganggaran.4.2. Menyiapkan bahan sosialisasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalampenerapan Sistem Penganggaran.4.2.1 Menugaskan pelaksana data untuk menyiapkan bahan danmerencanakan sosialisasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penganggaran kepada para pengguna anggaran bersamadirektorat teknis;4.2.2 Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi norma, pedoman, danpetunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaran bersama kepalaseksi di lingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran kepadapara pengguna anggaran/direktorat teknis;4.2.3 Menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi tersebut danmenyampaikannya kepada Kepala Subdit Pengembangan SistemPenganggaran;4.3. Monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran.4.3.1. Menugaskan pelaksana data untuk menyiapkan data sebagai bahanpelaksanaan monitoring dan evaluasi norma, pedoman, dan petunjukteknis dalam penerapan sistem penganggaran;4.3.2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi norma, pedoman, danpetunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaran bersamapelaksana;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 114 -4.3.3. Mempelajari dan mengoreksi hasil monitoring dan evaluasi penerapannorma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan systempenganggaran;4.3.4. Menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapannorma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan sistempenganggaran;4.3.5. Membahas konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi norma,pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaranbersama para kepala seksi di lingkungan Subdit Pengembangan SistemPenganggaran serta menyampaikan kepada Kepala SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran.4.4. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkankonsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PenetapanKinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;4.4.3 Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;4.4.4 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersamakepala Subdit dan para Kepala Seksi di lingkungan SubditPengembangan Sistem Penganggaran.4.4.5 Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP DirektoratSistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan;4.4.6 Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP DirektoratSistem Penganggaran kepada Kepala Subdirektorat PengembanganSistem Penganggaran.4.5. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparatpengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran untuk menindaklanjuti LHP;4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP;4.5.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari BUMN/BUMD.5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai penerapan sistempenganggaran.5.6. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 115 -5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.5.8. Konsep surat/nota dinas/laporan dari pelaksana.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Konsep petunjuk teknis penyusunan RKA-KL, petunjuk teknis penyusunan paguindikatif, petunjuk teknis penyusunan pagu sementara, petunjuk teknispenyusunan perpres rincian APBN.7.2. Laporan pelaksanaan sosialisasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalampenerapan sistem penganggaran.7.3. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi norma, pedoman, dan petunjukteknis dalam penerapan sistem penganggaran.7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan penerapan sistem penganggaran.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran.8.2. Memaraf verbal konsep/net norma/petunjuk teknis mengenai penerapan SistemPenganggaran.8.3. Memaraf konsep/net petunjuk teknis penyusunan RKA-KL, petunjuk teknispenyusunan pagu indikatif, petunjuk teknis penyusunan pagu sementara,petunjuk teknis penyusunan perpres rincian APBN.8.4. Memaraf konsep/net kebijakan dan rekomendasi mengenai penerapan sistempenganggaran.8.5. Memaraf/menandatangani konsep/net surat/nota dinas yang terkait denganpenerapan sistem penganggaran.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kebenaran konsep/net norma/petunjuk teknis mengenai penerapan SistemPenganggaran.9.3. Kebenaran konsep/net petunjuk teknis penyusunan RKA-KL, petunjuk teknispenyusunan pagu indikatif, petunjuk teknis penyusunan pagu sementara,petunjuk teknis penyusunan perpres rincian APBN.9.4. Kebenaran konsep/net Kebijakan dan rekomendasi mengenai penerapan sistempenganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 116 -9.5. Kebenaran konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan penerapan sistempenganggaran.9.6. Kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga10.3 Jumlah staf 2 orang11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dalam halmenerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para kepala seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan dan PenerapanSistem Penganggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.11.3. Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan Evaluasi SistemPenganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penganggaran menjadi sulit diwujudkan. Untuk itu diperlukankoordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 RIsiko fisik : tidak ada13.2 RIsiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata / IIIc14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV14.4. Syarat lainnya :- Visioning (1)- In-depth problem solving & analysis (2)- Planning- Continuous improvement (2)- Policies, processes & procedures (3)- Stakeholder Service (2)- Integrity (2)- Teamwork and collaboration (2)- Written communication (3)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 117 -15. KEDUDUKAN JABATAN :KASUBDIT PPSPKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMPENGANGGARANTERPADUKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMKPJMKEPALA SEKSIPENGEMBANGANSISTEMPENGGANGGARAN BERBASISKINERJAKEPALA SEKSIMONITORING DANEVALUASI SISTEMPENGANGGARANPerumusPenelaah Bahan Telaahan Tk.IPenelaah Bahan Telaahan Tk.IIPemroses Bahan Telaahan Tk.IPemroses Bahan Telaahan Tk.IIPenyaji Bahan Telaahan Tk.IPenyaji Bahan Telaahan Tk.II

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 118 -1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Monitoring danEvaluasi Sistem Penganggaran2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan danpenerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu,kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan dan pengembangan sistempenerapan dan evaluasi sistem penganggaran .4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di luarnegeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuanpertemuandengan praktisi penganggaran di lingkungan DirektoratJenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala SeksiMonitoring dan Evaluasisistem penganggaran .4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran .4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan DitjenAnggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran ;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoringdan Evaluasi sistem penganggaran ;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 119 -4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidangsistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran ;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran bersama KepalaSeksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran ;4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaranbersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sistem penganggaran ;4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoringdan Evaluasisistem penganggaran .4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran .5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapandan evaluasi sistem penganggaran .5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 120 -7. HASIL KERJA :Rancangan Konsep kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran.Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai sistempenerapan dan evaluasi sistem penganggaran.Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapan dan EvaluasiSistem Penganggaran.Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran.Tanggapan atas tindak lanjut LHP.Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasiSistem Penganggaran .8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sistem penganggaran dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan Evaluasi SistemPenganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran menjadi sulitdilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antarKementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 121 -14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata / (III/c)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF): - Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 122 -1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk I pada SeksiMonitoring dan Evaluasi SistemPenganggaran2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan danpenerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu,kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem penerapan dan evaluasisistem penganggaran .4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggarandi luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakanpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkunganDirektorat Jenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala SeksiMonitoring dan Evaluasisistem penganggaran .4.2. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran .4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan DitjenAnggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran ;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoringdan Evaluasisistem penganggaran ;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 123 -4.3. Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidangsistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran ;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran bersama KepalaSeksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran4.4. Melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran ;4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaranbersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoringdan Evaluasisistem penganggaran .4.5. Melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran .5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapandan evaluasi sistem penganggaran .5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 124 -7. HASIL KERJA :Rancangan konsep kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran.Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran.Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapandan evaluasi sistem penganggaran.Rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.Rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP.Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran .8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran dalam hal menerimatugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenaipelaksanaan tugas.Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggarandalam hal pelaksanaan tugas.Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran menjadi sulitdilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antarKementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 125 -14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/b)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF): - Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 126 -1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk II pada SeksiMonitoring dan Evaluasi SistemPenganggaran2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan danpenerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu,kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu melakukan pengkajian dan pengembangan sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran .4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggarandi luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakanpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkunganDirektorat Jenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala SeksiMonitoring dan Evaluasisistem penganggaran .4.2. Membantu melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran .4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan DitjenAnggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran ;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoringdan Evaluasisistem penganggaran ;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 127 -4.3. Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan evaluasi sistem penganggaran.4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidangsistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran ;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran bersama KepalaSeksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran4.4. Membantu melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja,RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran ;4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaranbersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoringdan Evaluasisistem penganggaran .4.5. Membantu melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasilpemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasanmasyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran.5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapandan evaluasi sistem penganggaran.5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.Buku-buku literatur mengenai standar biaya.PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 128 -7. HASIL KERJA :Rancangan konsep kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran.Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuanmengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran.Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapandan evaluasi sistem penganggaran.Rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.Rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP.Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran .8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran dalam hal menerimatugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenaipelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggarandalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran menjadi sulitdilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antarKementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 129 -14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 130 -1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk I pada SeksiMonitoring dan evaluasi sistempenganggaran2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan danpenerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu,kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dan pengembangan sistempenerapan dan evaluasi sistem penganggaran (tugas-tugas lain).4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggarandi luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakanpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkunganDirektorat Jenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala SeksiMonitoring dan Evaluasisistem penganggaran .4.2. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran .4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan DitjenAnggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran ;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoringdan Evaluasisistem penganggaran ;4.3. Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 131 -4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidangsistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran ;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran bersama KepalaSeksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran4.4. Melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran ;4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaranbersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoringdan Evaluasisistem penganggaran .4.5. Melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP)dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran .5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapandan evaluasi sistem penganggaran .5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Hasil pengolahan data kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran .

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 132 -7.2. Hasil pengolahan data laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuanpertemuanmengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .7.3. Hasil pengolahan data rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknismengenai Sistem Penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .7.4. Hasil pengolahan data rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5. Hasil pengolahan data rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6. Hasil pengolahan data konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistempenganggaran8. WEWENANG :8.1 Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran .8.2 Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .9. TANGGUNG JAWAB :Usul, saran dan pendapat yang diajukan.Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunankajian, norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan danevaluasi sistem penganggaran.10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran dalam hal menerimatugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenaipelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggarandalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran menjadi sulitdilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antarKementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF): - Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 133 -1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk II pada SeksiMonitoring dan Evaluasi Sistem penganggaran2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan danpenerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu,kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data danpengembangan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran(tugas-tugas lain).4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekmengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggarandi luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakanpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkunganDirektorat Jenderal Anggaran;4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun LembagaKeuangan Internasional/Nasional;4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala SeksiMonitoring dan Evaluasisistem penganggaran .4.2. Membantu melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran .4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan DitjenAnggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuantersebut;4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran ;4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuanpertemuantersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoringdan Evaluasisistem penganggaran ;4.3. Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan evaluasi sistem penganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 134 -4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidangsistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran ;4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidangsistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran bersama KepalaSeksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran4.4. Membantu melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja,RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran.4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran ;4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaranbersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuaihasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoringdan Evaluasisistem penganggaran .4.5. Membantu melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasilpemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasanmasyarakat.4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannyakepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran.Surat dari Kementrian/Lembaga.Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran.Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :7.1. Hasil pengolahan data kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran .

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 135 -7.2. Hasil pengolahan data laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuanpertemuanmengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .7.3. Hasil pengolahan data rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknismengenai Sistem Penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .7.4. Hasil pengolahan data rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran7.5. Hasil pengolahan data rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP7.6. Hasil pengolahan data konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistempenganggaran8. WEWENANG :Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran .Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian, normaatau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistempenganggaran .9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sistem penganggaran dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggarandalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antardirektorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upayapenerapan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran menjadi sulitdilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antarKementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Risiko fisik : tidak ada13.2 Risiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur / (II/c)14.2. Pendidikan Formal : Strata 114.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF): - Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 136 -1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk I pada Seksi Monitoring danEvaluasi sistem penganggaran2. IKHTISAR JABATAN :Membantu mengumpulkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasipengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaranberbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Menghimpunkan dan menyajikan bahan data yang diperlukan dalam rangkapenyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran .4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekpenerapan dan evaluasi sistem penganggaran di luar negeri;4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran .4.2. Menghimpunkan dan menyajikan bahan persiapan penyelenggaraanworkshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisipenganggaran.4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuanpertemuandengan praktisi penganggaran baik di lingkungan DitjenAnggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkunganDitjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasionalkepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran .4.3. Menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam perumusan norma, pedoman,dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penerapan dan evaluasisistem penganggaran .4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskannorma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala SeksiMonitoring dan Evaluasisistem penganggaran .4.4. Menghimpunkan dan menyajikan bahan data dalam rangka penyusunankonsep Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 137 -Direktorat Sistem Penganggaran.4.4.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran;4.4.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran .4.5. Menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam rangka penyusunan konseptanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasanfungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Mengumpulkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran .5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapandan evaluasi sistem penganggaran .5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :Konsep kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran.Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai sistempenerapan dan evaluasi sistem penganggaran .Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapan dan evaluasisistem penganggaran .Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem PenganggaranTanggapan atas tindak lanjut LHPKonsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran .

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 138 -8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran .8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sistem penganggaran dalam halmenerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapatmengenai pelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggarandalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknisdan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dankonsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan DirektoratJenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Resiko fisik : tidak ada13.2 Resiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I / IIb14.2. Pendidikan Formal : D III14.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 139 -1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk II pada Seksi Monitoring danEvaluasi Sistem Penganggaran2. IKHTISAR JABATAN :Membantu mengumpulkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasipengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatanpenganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaranberbasis kinerja.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan data yang diperlukandalam rangka penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistempenerapan dan evaluasi sistem penganggaran .4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktekpraktekpenerapan dan evaluasi sistem penganggaran di luar negeri;4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan caramembandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkahlangkahperbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( timeschedule) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran .4.2. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan persiapanpenyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan denganpraktisi penganggaran.Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuanpertemuandengan praktisi penganggaran baik di lingkungan DitjenAnggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar danpertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik dilingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga KeuanganInternasional/Nasional kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran;Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop,seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran .4.3. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam perumusannorma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistempenerapan dan evaluasi sistem penganggaran .Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskan norma,pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penerapan danevaluasi sistem penganggaran dan menyampaikan kepada KepalaSeksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 140 -4.4. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan data dalam rangkapenyusunan konsep Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja danLAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.10.1.1 Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran;10.1.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunanRenstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepadaKepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .4.5. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam rangkapenyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dariaparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.4.5.1. Mengumpulkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistempenganggaran .5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga.5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapandan evaluasi sistem penganggaran .5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat SistemPenganggaran tahun lalu.5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.Buku-buku literatur mengenai standar biaya.PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.7. HASIL KERJA :Konsep kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran.Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai sistempenerapan dan evaluasi sistem penganggaran.Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapan dan evaluasisistem penganggaran.Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIPDirektorat Sistem Penganggaran.Tanggapan atas tindak lanjut LHP.Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penerapan dan evaluasi sistempenganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 141 -8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring danEvaluasisistem penganggaran .8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasisistem penganggaran .10. DIMENSI JABATAN :10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran10.2 85 Kementrian/Lembaga11. HUBUNGAN KERJA :11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran dalam hal menerimatugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenaipelaksanaan tugas.11.2. Para pegawai lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggarandalam hal pelaksanaan tugas.11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :• Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknisdan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dankonsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan DirektoratJenderal Anggaran.13. RISIKO JABATAN :13.1 Resiko fisik : tidak ada13.2 Resiko mental : tidak ada14. SYARAT JABATAN :14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/IIa14.2. Pendidikan Formal : D III14.3. Kursus/Diklat : -14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)- Kerja sama (TW)

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 142 -1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat I2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran .4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat PengembanganSistem Penganggaran sebagai alat untuk memonitor surat masuk dilingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran .4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya;4.1.2 Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan AplikasiSistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat padasetiap surat masuk;4.1.3 Mengarahkan surat dan menyampaikan surat kepada para Kepala seksidi lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran .4.2 Mengagendakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat PengembanganSistem Penganggaran sebagai alat untuk memonitor surat keluar dilingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran .4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran ;4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya;4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukanproses e-filing;4.2.4 Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkunganSubdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran .4.3 Menyiapkan sarana untuk rapat.4.3.1 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatanrapat, dan permintaan konsumsi.4.4 Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat padaSubdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran .4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan suratkeluar;4.4.2 Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Pengarahan dan disposisi.5.2. Surat masuk beserta lampirannya.5.3. Surat keluar dan lembar disposisi.5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain.5.5. Map dan amplop.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 143 -6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturanpelaksanaannya;6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan;6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.7. HASIL KERJA :7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi.7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi.7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsirapat;7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat.8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi.8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar.8.4. Menyimpan surat dan dokumen.8.5. Penggunaan cap dinas.8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan.9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar.9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen.9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan.9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.10. HUBUNGAN KERJA :10.1. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas,petunjuk dan pengarahan.10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem Penganggaran.11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.12. RISIKO JABATAN : Tidak ada13. SYARAT JABATAN :13.1. Pangkat/Golongan : Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b)13.2. Pendidikan Formal : SMA13.3. Diklat/Kursus : -13.4. Syarat lainnya : - Menguasai aplikasi tata persuratan- Menguasai tata persuratan dinas- Memahami prosedur terkait dengan penyiapansarana rapat.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 144 -1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat II2. IKHTISAR JABATAN :Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat.3. TUJUAN JABATAN :Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran .4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran sebagai alat untuk memonitorsurat masuk di lingkungan Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran .4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk pada aplikasi persuratan sesuaidengan disposisi Kepala Subdirektorat Anggaran IA serta mengecekkelengkapan berkasnya;4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya;4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada unit-unit di lingkungan DirektoratAnggaran I4.2. Menatausahakan surat keluar di lingkungan SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran sebagai alat untuk memonitorsurat keluar di lingkungan Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan SubdirektoratPengembangan Sistem Penganggaran ;4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya;4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkunganSubdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran .4.3. Membantu menyiapkan sarana untuk rapat.4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatanrapat, dan permintaan konsumsi rapat;4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat,peralatan rapat, dan konsumsi rapat;4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya;4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat.4.4. Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar.4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan;4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi;4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerjayang dituju.4.5. Membantu menatausahakan berkas, dokumen dan surat padaSubdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 145 -4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan suratkeluar;4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :5.1. Pengarahan dan disposisi.5.2. Surat masuk beserta lampirannya.5.3. Surat keluar dan lembar disposisi.5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain.5.5. Map dan amplop.6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturanpelaksanaannya.6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan.6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.7. HASIL KERJA :7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi.7.3. Penyiapan sarana untuk rapat.7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar.7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.8. WEWENANG :8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat.8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi.8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar.8.4. Menyimpan surat dan dokumen.8.5. Penggunaan cap dinas.8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.9. TANGGUNG JAWAB :9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan.9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan.9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar.9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen.9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan.9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.10. HUBUNGAN KERJA :10.1. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas,petunjuk dan pengarahan.10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Pengembangan SistemPenganggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem Penganggaran

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 146 -11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.12. RISIKO JABATAN : Tidak ada13. SYARAT JABATAN :13.1. Pangkat/Golongan : Juru (Gol I/c) - Pengatur Muda (Gol. II/a)13.2. Pendidikan formal : SMA13.3. Diklat/Kursus : -13.5. Syarat lainnya : - Menguasai aplikasi tata persuratan- Menguasai tata persuratan dinas- Memahami prosedur terkait dengan penyiapansarana rapat.