surat keputusan kepala daerah istimewa yogyakarta - Biro Hukum ...

Dan yang uang mana yang sebesar Rp. 297.000,- ( Dua ratus sembilan puluhtujuh ribu rupiah ) akan disetorkan kepada Sekretariat Daerah DaerahIstimewa Yogyakarta bagian Kas/Bendaharawan Daerah, sedangkan yangsebesar Rp. 74.250,- ( Tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)akan disetorkan kepada Kantor Kas Kotamadya/Kabupaten YogyakartaDaerah Istimewa Yogyakarta.b. Rp. 185.625,- ( Seratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh limarupiah) yang harus disetorkan kepada Bank Rakyat Indonesia setempat untukditeruskan kepada Bank Rakyat Indonesia Pusat Jln. Veteran No. 8 di jakartaatas nama Yayasan Dana Landreform dengan nomor rekening No. 31.36.2274,atau disetorkan langsung kepada Yayasan Dana Landreform Jln.Singamangaraja No. 2 kebayoran baru di Jakarta.4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuanketentuandalam Peraturan Menteri Agraria No : 8 tahun 1961.5. Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Sub DirektoratPendaftaran Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 (tiga)bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi.6. Pemegang Hak Guna Bangunan diberi pembebanan membayar uang wajibmenurut ketentuan dalam :a. Rijksblad Yogyakarta No : 6 tahun 1940b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 5/1969 jo KeputusanKepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 131/1975.yang untuk tiap-tiap tahun harus dibayar dalam 2 (dua) angsuran yang masingmasinguntuk masa 6 (enam) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Julidari tahun yang berjalan dan tanggal 14 Januari pada tahun berikutnya.7. Uang wajib tersebut dilakukan oleh pemegang Hak Guna Bangunan kepadaKantor Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bagianKas/Bendaharawan. Setiap kali setelah pemegang Hak Guna Bangunanmelakukan pembayaran uang wajib sebagai yang dimaksud diatas maka hal ituharus diberitahukan olehnya kepada Kepala Direktorat Agraria Daerah IstimewaYogyakarta dengan menunjukkan bukti pembayaran tersebut.8. Jika pembayaran uang wajib yang dimaksud di atas tidak dilakukan didalamwaktu dan menurut cara yang telah ditetapkan di atas, maka pemegang Hak GunaBangunan dengan tidak diperlukan lagi adanya tegoran atau pemberitahuan lebihdahulu tentang kelalaian itu, dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) darijumlah uang wajib yang belum dibayar itu. Dan apabila masih terus tidak dibayar,untuk tiap-tiap 4 (empat) bulan kelambatan, selanjutnya denda tersebut bertambah5 % (lima perseratus) dengan ketentuan bahwa jumlah denda seluruhnya tidakakan melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah uang wajib yangbelum dibayar.9. Yang mempunyai Hak Guna Bangunan wajib memberikan keleluasaan kepadapara pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mengadakan pemeriksaan padatanah Hak Guna Bangunan ini serta bangunan2 dan lain2nya yang ada diatasnya,