penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ... - Hukum UB

More documents

Recommendations

Info

Mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-UndangNomor 9 tahun 2004 Jo Tentang perubahan Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 48 (1), dalam hal suatuBadan atau Pejabat tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturanperundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negaratertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upayaadministratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jikaseluruh upaya administratif yang bersangkutan digunakan. 14Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahanAtas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986 “ bahwa upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh olehseseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan TataUsaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan sendiri atas dua bentuk. Dalamhal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yangmengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “bandingadministrasi”Sedangkan berdasarkan data dari PTUN Samarinda, dari Tahun 2011 - 2012 PNSKota Samarinda yang melakukan gugatan ke PTUN Samarinda berkaitan dengan kasus nikahsiri, Narkotika, Penghentian dari jabatan struktural karena berkaitan dengan masa pensiunpejabat struktural sebanyak (5) lima. 15Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 memberikan petunjuk kepadabadan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yangterdapat upaya administratif, yaitu bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan yangmenjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan terjadinyasengketa Tata Usaha Negara, maka upaya administratif yang tersedia adalah keberatan danpenyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN.14 Hasil wawancara dengan Bagus Darmawan, Hakim PTUN Samarinda Rabu Tanggal 5Desember 2012.15Hasil Wawancara dengan Pejabat PTUN Samarinda, Jihim Tanggal 20 Desember2012.10
Kendala dari Faktor Struktur Hukum.Struktur Hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang mejagaproses tetap di dalam batas-batasnya. Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga hukumyang ada dalam pemerintahan, dalam konteks kepegawaian adalah pejabat yang berwenangmenghukum, termasuk Bupati/Walikota, Kepala SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah).Proses Penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil diKota Samarinda, untuk pelanggaran ringan ditangani oleh SKPD (Satuan Kerja PemerintahDaerah), sedangkan penanganan pelanggaran sedang dan berat ditangani oleh TimPenanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) di tingkat BKD Kota Samarinda 16 dengan AlurPenanganan sebagai berikut:16 Hasil wawancara dengan Arief Rachman, log Cit.11
Page 1: PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASITERHA
Page 4 and 5: Proses Penjatuhan Hukuman Administr
Page 6 and 7: 2. Pemindahan dalamrangka penurunan
Page 8 and 9: menurut Lawrence M. Friedman ada ti
Page 12 and 13: ALUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLI
Page 14 and 15: d. Menerima hukuman disiplin ringan
Page 16: Samarinda dan Sub Bidang Kedudukan

penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ... - Hukum UB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?