penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ... - Hukum UB

PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASITERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNSDI KOTA SAMARINDAOleh:Suwoto 1 , Sudarsono 2 , La Sina 3Program Magister Ilmu HukumFakultas Hukum Universitas BrawijayaAbstractIn the context of employment law, civil servants as the state apparatus has a central role inbringing the components of policies and government’s regulations. Role of Civil Servants astermed in the military "not the gun, the man behind the gun" that means gun is notimportant but the person who use gun is. Modern weapons do not have any meaning if theperson who believed to use weapons do not perform their obligations properly. However,the phenomenon still happen, there are still civil servants with disciplinary offenses, bothmisdemeanors, infractions, and serious infractions in Samarinda. In general, the process ofdisciplinary sanctions of civil servants in Samarinda started with calling, checking, impositionand giving the disciplinary decisions of civil servants, with reference to the GovernmentRegulation No. 53 of 2010.Keyword: Civil Servant, Discipline, Sanction.LATAR BELAKANGPerubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dalam konteks otonomidaerah di Indonesia dari pola sentralisasi ke pola desentralisasi membawa konsekuensisemakin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah,sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk mengatur danmengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka melayani dan membawa kesejahteraanmasyarakat, termasuk kewenangan daerah dibidang kepegawaianPembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasipada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya2 Guru Besar Bidang HAN, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya3 Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman1

Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sertaDinas Kesehatan. 6Fakta di atas menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil PemkotSamarinda masih terus terjadi oleh karena itu perlu diambil tindakan yang tegas yang dalambentuk penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:1. Bagaimana proses penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin pegawainegeri sipil di Kota Samarinda?2. Apa kendala dalam penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin pegawainegeri sipil di Kota Samarinda dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:1. Menganalisa penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin pegawai negerisipil di Kota Samarinda.2. Memahami dan menjelaskan kendala dalam penjatuhan sanksi administrasi terhadappelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Kota Samarinda dan solusi untuk mengatasikendala tersebut.PEMBAHASANData Kepegawaian di Kota Samarindasebagai berikut:Secara keseluruhan data Pegawai Negeri Sipil di Kota Samarinda Tahun 2013 adalahTabel 1: Jumlah PNS di Kota Samarinda berdasarkan Golongan dan GenderGolonganGender (Orang)Pria WanitaJumlahIV 1.335 1.753 3.088III 1.963 2.422 4.385II 1.577 830 2.407I 178 8 186Jumlah 5.053 5.013 10.0666http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/17/40177 diunduh 30Agustus 20123

Proses Penjatuhan Hukuman Administrasi Pelanggaran Disiplin PNS di KotaSamarindaPenjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kota Samarindaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 TentangPokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan TambahanPenghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Walikota Samarinda Nomor:801/003/HK-KS/I/2012 tentang Pembentukan TIM Penanganan Pelanggaran Disiplin(TP2P) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang terbagimenjadi Tim Inti, Tim Teknis dan Tim SekretarisData Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda, jenis/bentuk pelanggarandisiplin PNS yang sudah dijatuhi hukuman disiplin Tahun 2011 dan Tahun 2012 sepertidalam Tabel di bawah ini :Tabel 2:NoIIIIIIDaftar Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di LingkunganPemerintah Kota Samarinda Tahun 2011JENIS HUKUMANJENISPELANGGARANJUMLAHRINGAN1. Teguran Lisan - -2. Teguran Tertulis - -3. Pernyataan Tidak- -PuasSEDANG1. Penundaan gaji- -berkala selama 1Tahun2. Penundaan kenaikan Disiplin Kerja 1pangkat selama 1Tahun3. Penurunan Pangkat Disiplin Kerja 1setingkat lebih rendahselama 1 TahunBERAT4KETERANGAN

1. Penurunan Pangkatsetingkat lebih rendahselama 3 Tahun2. Pemindahan dalamrangka penurunanJabatan setingkatlebih rendah3. Pembebasan dariJabatan4. Diberhentikandengan hormat tidakatas permintaansendiri sebagai PNSDisiplin Kerja 4Disiplin Kerja 1- Disiplin 1 orang- Tipikor 2 orang- Menjadi IstriKedua 1 orang(banding)- Pidana pencuriandan kekerasan 1orang- Narkotika 1 orang(banding PTUN)- Tipikor 1 orang345. Diberhentikan TidakDengan HormatSebagai PNSNarkotika 2 orang(banding Bapek)Jumlah 16Sumber: BKD Kota Samarinda2Tabel 3: Daftar Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di LingkunganNoIIIIIIPemerintah Kota Samarinda Tahun 2012JENIS HUKUMANJENISPELANGGARANJUMLAHRINGAN1. Teguran lisan - -2. Teguran tertulis - -3. Pernyataan tidak puas Disiplin kerja 14SEDANG1. Penundaan gaji berkala- -selama 1 Tahun2. Penundaan kenaikan- -pangkat selama 1Tahun3. Penurunan pangkat- -setingkat lebih rendahselama 1 TahunBERAT1. Penurunan pangkatsetingkat lebih rendahselama 3 Tahun- Disiplin Kerja 3orang- Tidak melaporkan54KETERANGAN

2. Pemindahan dalamrangka penurunanjabatan setingkat lebihrendah3. Pembebasan dariJabatan4. Diberhentikan denganhormat tidak ataspermintaan sendirisebagai PNS5. Diberhentikan tidakdengan hormatsebagai PNSpernikahan 1orang- -- -- Disiplin 2 orang- Narkoba 3 orang- Narkoba 3 orang- Nikah siri 1 orangJumlah 27Sumber: BKD Kota Samarinda54Secara umum proses penjatuhan sanksi admisitrasi pelanggaran disiplin PNS di KotaSamarinda dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusanhukuman disiplin PNS, Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 7Pertimbangan dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Disiplin PNSPertimbangan dalam penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin PNS yaitu: 81. Hukuman harus bersifat mendidik2. Hukuman harus sesuai dengan jenis pelanggaran3. Hukuman berdasarkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin4. Hukuman disiplin setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.Kendala Dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran DisiplinPegawai Negeri Sipil di Kota Samarinda dan Solusinya7Hasil Wawancara dengan Arief Rachman, Kepala Bidang Hukum dan KesejahteraanPegawai BKD Samarinda Tanggal 3 Desember 20128 Hasil wawancara dengan Arief Rachman, Log Cit6

Hukum merupakan suatu sistem di mana hukum adalah suatu keseluruhan yangterdiri dari dari beberapa bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berhubungandan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bagian-bagian atau komponendalam sistem hukum seperti yang diungkap oleh Lawrance M. Friedman ada tiga 9 yaitu:1. Substansi hukum, yaitu norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalamsistem tersebut, termasuk juga “Produk” yang dihasilkan oleh orang atau kelompokyang berada dalam sistem hukum. Bentuk substansi ini merupakan perundang-undanganseperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah penggantiUndang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.2. Struktur Hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang mejagaproses tetap di dalam batas-batasnya. Struktur hukum merupakan lembaga-lembagahukum yang ada dalam pemerintahan, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman,Kepengacaraan, dan lain-lainnya.3. Kultur atau budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum,kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum juga dimaknaisebagai pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,dihindari dan disalahgunakan. Pada intinya budaya hukum merupakan gagasan danpandangan-pandangan hukum yang bersumbu pada nilai-nilai yang dianut masyarakat.Kendala dari Faktor Substansi HukumDi dalam tulisan ini yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah 10 Hukummaterial berupa peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat dandaerah yang sah. Dengan demikian maka Undang-Undang tersebut mencakup:1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu sajamaupun yang berlaku umum sebagian wilayah negara.2. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah tertentu saja.Penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai negeri Sipil (PNS)di Kota Samarinda penulis menggunakan analisis berdasarkan teori efektivitas hukum9 Lawrence M. Freidman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media,2011), Cet. IV, hlm. 14 - 15.10Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 11.7

menurut Lawrence M. Friedman ada tiga aspek yaitu: (1) Substansi Hukum, (2) StrukturHukum, (3) Kultur atau Budaya Hukum, adalah sebagai berikut:Substansi Hukum yaitu norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalamsistem tersebut, termasuk juga “Produk” yang dihasilkan oleh orang atau kelompok yangberada dalam sistem hukum. Bentuk substansi ini merupakan perundang-undangan sepertiUndang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.Untuk melihat sebuah peraturan mempunyai substansi hukum yang baik atau tidak,maka dapat diuji melalui syarat-syarat pembuatan hukum yang efektif meliputi:a. Peraturan dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami dan penuh kepastian.b. Peraturan sebaiknya bersifat melarang (prohibitur) dan bukanmengharuskan/membolehkan (mandatur).c. Sanksi harus tepat sesuai tujuan.d. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding dengan pelanggarannya)e. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat.f. Mengandung larangan yang bersesuaian dengan moralg. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, sosialisasi peraturan, dan penafsianseragam dan konsisten. 11 .Berdasarkan hal di atas terdapat permasalahan mendasar dalam PP 53 Tahun 2010,yang mana tidak ada pasal yang mencatumkan secara jelas dengan tentang prosedurkeberatan melalui banding administrasi dan penyelesaian upaya keberatan berkaitan dengansanksi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, padahal sanksi tentang pemberhentian,membawa akibat yang serius karena hilangnya status PNS.Banding administrasi merupakan awal terjadinya permasalahan di bidangkepegawaian. Banding administrasi di bidang kepegawaian bisa berakhir di Peradilan TataUsaha Negara , karena kepegawaian merupakan salah satu materi yang pengaturan danpenyelesaiannya termasuk sengketa PTUN. 1211 Rabert Biersted dalam Tedi Sudrajat, “Problematika Penegakan Hukuman DisiplinKepegawaian” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, No. 3, September 2008, hlm. 52.12Sri Hartini, “Upaya Keberatan terhadap PNS yang Dijatuhi Hukuman PemberhentianTidak dengan Hormat”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 346.8

Upaya keberatan melalui banding administrasi, dilakukan melalui BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK), hal tersebut dapat digambarkan pada bagan dibawahini. 13PTTUN/Peradilan tingkat IBadan PertimbanganKepegawaian (BAPEK)Pasal 48 ayat (1) dan (2)Tidak ada30 hari14 hariKTUN Sengketa Kepegawaian(pemberhentian)Gambar 1: Sengketa Kepegawaian Golongan IV/a ke bawahberdasarkan PP 53 Tahun 2010Keterangan BaganPejabat yang berwenang mengeluarkan KTUN tentang hukuman berat kepada PNSGol IV/a ke bawah. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat paling lama 14 hari sejakKTUN tersebut diterima diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan secara tertuliskepada BAPEK sebagai Peradilan Tingkat I dan sebagai lembaga banding administrasiPejabat yang berwenang memutuskan atas keberatan yang diajukan, apabila BAPEK dalamwaktu 90 (sembilan puluh) hari tidak ada keputusan dari BAPEK, maka dapat mengajukanke PTTUN.13 Ibid, hlm. 351.9

Mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-UndangNomor 9 tahun 2004 Jo Tentang perubahan Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 48 (1), dalam hal suatuBadan atau Pejabat tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturanperundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negaratertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upayaadministratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jikaseluruh upaya administratif yang bersangkutan digunakan. 14Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahanAtas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986 “ bahwa upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh olehseseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan TataUsaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan sendiri atas dua bentuk. Dalamhal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yangmengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “bandingadministrasi”Sedangkan berdasarkan data dari PTUN Samarinda, dari Tahun 2011 - 2012 PNSKota Samarinda yang melakukan gugatan ke PTUN Samarinda berkaitan dengan kasus nikahsiri, Narkotika, Penghentian dari jabatan struktural karena berkaitan dengan masa pensiunpejabat struktural sebanyak (5) lima. 15Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 memberikan petunjuk kepadabadan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yangterdapat upaya administratif, yaitu bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan yangmenjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan terjadinyasengketa Tata Usaha Negara, maka upaya administratif yang tersedia adalah keberatan danpenyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN.14 Hasil wawancara dengan Bagus Darmawan, Hakim PTUN Samarinda Rabu Tanggal 5Desember 2012.15Hasil Wawancara dengan Pejabat PTUN Samarinda, Jihim Tanggal 20 Desember2012.10

Kendala dari Faktor Struktur Hukum.Struktur Hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang mejagaproses tetap di dalam batas-batasnya. Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga hukumyang ada dalam pemerintahan, dalam konteks kepegawaian adalah pejabat yang berwenangmenghukum, termasuk Bupati/Walikota, Kepala SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah).Proses Penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil diKota Samarinda, untuk pelanggaran ringan ditangani oleh SKPD (Satuan Kerja PemerintahDaerah), sedangkan penanganan pelanggaran sedang dan berat ditangani oleh TimPenanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) di tingkat BKD Kota Samarinda 16 dengan AlurPenanganan sebagai berikut:16 Hasil wawancara dengan Arief Rachman, log Cit.11

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN SEDANG DAN BERATPelanggaran DisiplinBKD- Pengaduan- Media Massa- Laporan SKPD: disertai pembinaan di tingkat SKPD (HukdisRingan) khusus untuk PelanggaranDisiplin tidak masuk Kerja- dsbPermohonanPemeriksaanINSPEKTORAT DAERAHKoordinasiSKPDSurat Tugas- Pemanggilan- Pemeriksaan- BAP- LHPLaporan PelanggaranDisiplin TingkatSedang dan BeratTIM INTI TP2DTIM TEKNIS TP2DPEJABATBERWENANGSurat Pemberitahuan penjatuhanHukdis Ringan kepada Pejabat yangberwenangPertimbangan Hukdisyang akan dijatuhkanPEJABATBERWENANGSK Hukdis TingkatRinganSK HukdisTingkat Sedang/BeratGambar 2: Alur Penanganan Pelanggaran Disiplin12

Hasil wawancara dengan Arief Rachman, bahwa kendala utama dalam penjatuhanhukuman disiplin PNS di Kota Samarinda adalah faktor ketegasan pejabat yang berwenang,terkadang PNS yang terkena sanksi melakukan pendekatan dengan pejabat yang berwenang. 17Kendala dari Faktor Kultur/Budaya Hukum:a. Adanya anggapan di lingkungan kerja bahwa pelanggaran yang seperti di atasmerupakan hal yang biasa terjadi, (kurang kepedulian terhadap sesama) terserahmasing-masing PNS punya tanggung jawab sendiri-sendiri.b. Perasaan emosional antara bawahan dan atasan, sehingga penerapan sanksipelanggaran disiplin oleh atasan langsung terhadap bawahannya belum menjadibudaya, ketegasan pimpinan belum menjadi budaya kerja.Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi terhadapPelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Samarinda1. Solusi dari Faktor SubstansiDitetapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang TunjanganTambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil. Yang pada mengkaitkan antara disiplinkinerja dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan PNS. Misalnya, Pada Pasal 6 ayat(2) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan TambahanPenghasilan Kepada Pegawai Negeri sipil menegaskan bahwa “Tunjangan TambahanPenghasilan Pegawai Kepada PNS akan dikenakan potongan, apabila: 18a. Terlambat masuk kerja sampai 1 jam tanpa keterangan sah, dikenakan potongan sebesar1% (satu persen) berlaku kelipatannya dan maksimal potongan 5 % (lima persen) perhari;b. Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 1 (satu) jam kerja tanpa keterangan yangsah, dikenakan potongan sebesar 1 % (satu persen) berlaku kelipatannya dan maksimalpotongan 5 % (lima persen) per hari;c. Izin tidak masuk kerja dikenakan potongan maksimal 5 % per hari;17Pak Arif, Log Cit18Ibid13

d. Menerima hukuman disiplin ringan, dikenakan hukuman potongan sebesar 50 % (limapuluh persen) selama 6 (enam) bulan;e. Menerima hukuman disiplin sedang, dikenakan potongan 75 % (tujuh puluh limapersen) selama 1 (satu) tahun;f. Menerima hukuman disiplin berat, tidak menerima selama 2 (dua) tahun.2. Solusi dari Faktor Struktur Hukum/Penegakan Hukuma. Meningkatkan sistem pengawasan baik pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil diKota Samarinda oleh Pejabat yang berwenang.b. Meningkatkan kinerja Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.3. Solusi dari Faktor Kultur HukumSolusi dari kultur hukum adalah melakukan sosialisasi Peraturan PemerintahNomor 52 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.KESIMPULAN DAN SARANKesimpulanProses Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Disiplin PNS1. Proses Penjatuhan Sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di KotaSamarinda untuk pelanggaran ringan alur penanganan pelanggaran disiplin ringan sanksiadministrasi dijatuhkan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sedangkan untukpelanggaran sedang dan berat, alur penanganan pelanggaran di BKD dengan membentukTim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) PNS.2. Penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin PNS di Kota Samarinda belumsepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 TentangDisiplin PNSKendala-kendala yang Terjadi dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi terhadap PelanggaranDisiplin PNS di kota Samarinda dan Solusinya1. Kendala-kendala yang terjadi dalam penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggarandisiplin PNS di kota Samarinda.14

a. Kurang tegasnya pejabat berwenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap PNS yangmelakukan pelanggaran disiplin PNS.b. Kurangnya jumlah maupun sumber daya manusia (SDM) baik pada unsurpengawasan (Inspektorat Kota Samarinda) maupun unsur Sub Bidang KedudukanPegawai Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kota Samarindaterutama linier dibidang hukum yang menguasai hukum kepegawaian terutama yangberkaitan dengan penjatuhan sanksi administrasi disiplin PNS.2. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dilakukan oleh Pemerintah KotaSamarindaa. Pemberian sanksi yang tegas terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplinPNS agar menimbulkan efek jera terhadap PNS yang lain.b. Untuk jangka pendek mengadakan Diklat penanganan pelanggaran disiplin PNSbagi Tim Teknis penanganan pelanggaran disiplin PNS dari unsurpengawasan/Inspektorat Kota Samarinda dan Unsur Kepegawaian/BKD KotaSamarinda.Saran1. Pemberian sanksi yang tegas kepada atasan ataupun pejabat yang berwenangmenghukum yang tidak memberikan sanksi administrasi bawahannya yang melakukanpelanggaran disiplin PNS, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010, ayat (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukumandisiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, ayat (2) Apabila Pejabat yangberwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkanhukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebutdijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.2. Peningkatan sistem pengawasan baik preventif maupun represif, dengan tetapmemberikan rewards bagi PNS yang berprestasi.a. Peningkatan SDM PNS melalui pelatihan pegawai untuk jangka pendek sedangkanuntuk jangka panjang peningkatan jumlah dan sumber daya manusia (SDM)terutama linier dibidang hukum melalui pendidikan jenjang magister ilmu hukum,maupun program doktor ilmu hukum pada PNS di lingkungan Inspektorat Kota15

Samarinda dan Sub Bidang Kedudukan Pegawai Bidang Hukum dan KesejahteraanPegawai BKD Kota Samarinda.b. Perlu terus diadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin PNS kepada seluruh PNS di Kota Samarinda.DAFTAR PUSTAKABukuSiswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet.Ketiga.Lawrence M. Freidman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2011),Cet. IV.Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004).Hasil WawancaraHasil wawancara dengan Bagus Darmawan, Hakim PTUN Samarinda Rabu Tanggal 5Desember 2012.Hasil Wawancara dengan Pejabat PTUN Samarinda, Jihim Tanggal 20 Desember 2012.Hasil Wawancara dengan Arief Rachman, Kepala Bidang Hukum dan Kesejahteraan PegawaiBKD Samarinda Tanggal 3 Desember 2012JurnalSri Hartini, “Upaya Keberatan terhadap PNS yang Dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidakdengan Hormat”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.Surat KabarKaltim Post. 23 Agustus 2012.Websitehttp://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/17/40177 diunduh 30 Agustus201216