penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ... - Hukum UB

Hasil wawancara dengan Arief Rachman, bahwa kendala utama dalam penjatuhanhukuman disiplin PNS di Kota Samarinda adalah faktor ketegasan pejabat yang berwenang,terkadang PNS yang terkena sanksi melakukan pendekatan dengan pejabat yang berwenang. 17Kendala dari Faktor Kultur/Budaya Hukum:a. Adanya anggapan di lingkungan kerja bahwa pelanggaran yang seperti di atasmerupakan hal yang biasa terjadi, (kurang kepedulian terhadap sesama) terserahmasing-masing PNS punya tanggung jawab sendiri-sendiri.b. Perasaan emosional antara bawahan dan atasan, sehingga penerapan sanksipelanggaran disiplin oleh atasan langsung terhadap bawahannya belum menjadibudaya, ketegasan pimpinan belum menjadi budaya kerja.Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi terhadapPelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Samarinda1. Solusi dari Faktor SubstansiDitetapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang TunjanganTambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil. Yang pada mengkaitkan antara disiplinkinerja dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan PNS. Misalnya, Pada Pasal 6 ayat(2) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan TambahanPenghasilan Kepada Pegawai Negeri sipil menegaskan bahwa “Tunjangan TambahanPenghasilan Pegawai Kepada PNS akan dikenakan potongan, apabila: 18a. Terlambat masuk kerja sampai 1 jam tanpa keterangan sah, dikenakan potongan sebesar1% (satu persen) berlaku kelipatannya dan maksimal potongan 5 % (lima persen) perhari;b. Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 1 (satu) jam kerja tanpa keterangan yangsah, dikenakan potongan sebesar 1 % (satu persen) berlaku kelipatannya dan maksimalpotongan 5 % (lima persen) per hari;c. Izin tidak masuk kerja dikenakan potongan maksimal 5 % per hari;17Pak Arif, Log Cit18Ibid13