menurut Lawrence M. Friedman ada tiga aspek yaitu: (1) Substansi <strong>Hukum</strong>, (2) Struktur<strong>Hukum</strong>, (3) Kultur atau Budaya <strong>Hukum</strong>, adalah sebagai berikut:Substansi <strong>Hukum</strong> yaitu norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalamsistem tersebut, termasuk juga “Produk” yang dihasilkan oleh orang atau kelompok yangberada dalam sistem hukum. Bentuk substansi ini merupakan perundang-undangan sepertiUndang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.Untuk melihat sebuah peraturan mempunyai substansi hukum yang baik atau tidak,maka dapat diuji melalui syarat-syarat pembuatan hukum yang efektif meliputi:a. Peraturan dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami dan penuh kepastian.b. Peraturan sebaiknya bersifat melarang (prohibitur) dan bukanmengharuskan/membolehkan (mandatur).c. Sanksi harus tepat sesuai tujuan.d. Beratnya <strong>sanksi</strong> tidak boleh berlebihan (sebanding dengan <strong>pelanggaran</strong>nya)e. Mengatur <strong>terhadap</strong> perbuatan yang mudah dilihat.f. Mengandung larangan yang bersesuaian dengan moralg. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, sosialisasi peraturan, dan penafsianseragam dan konsisten. 11 .Berdasarkan hal di atas terdapat permasalahan mendasar dalam PP 53 Tahun 2010,yang mana tidak ada pasal yang mencatumkan secara jelas dengan tentang prosedurkeberatan melalui banding <strong>administrasi</strong> dan penyelesaian upaya keberatan berkaitan dengan<strong>sanksi</strong> pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, padahal <strong>sanksi</strong> tentang pemberhentian,membawa akibat yang serius karena hilangnya status PNS.Banding <strong>administrasi</strong> merupakan awal terjadinya permasalahan di bidangkepegawaian. Banding <strong>administrasi</strong> di bidang kepegawaian bisa berakhir di Peradilan TataUsaha Negara , karena kepegawaian merupakan salah satu materi yang pengaturan danpenyelesaiannya termasuk sengketa PTUN. 1211 Rabert Biersted dalam Tedi Sudrajat, “Problematika Penegakan <strong>Hukum</strong>an DisiplinKepegawaian” Jurnal Dinamika <strong>Hukum</strong> Vol. 8, No. 3, September 2008, hlm. 52.12Sri Hartini, “Upaya Keberatan <strong>terhadap</strong> PNS yang Dijatuhi <strong>Hukum</strong>an PemberhentianTidak dengan Hormat”, Jurnal Dinamika <strong>Hukum</strong> Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 346.8
Upaya keberatan melalui banding <strong>administrasi</strong>, dilakukan melalui BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK), hal tersebut dapat digambarkan pada bagan dibawahini. 13PTTUN/Peradilan tingkat IBadan PertimbanganKepegawaian (BAPEK)Pasal 48 ayat (1) dan (2)Tidak ada30 hari14 hariKTUN Sengketa Kepegawaian(pemberhentian)Gambar 1: Sengketa Kepegawaian Golongan IV/a ke bawahberdasarkan PP 53 Tahun 2010Keterangan BaganPejabat yang berwenang mengeluarkan KTUN tentang hukuman berat kepada PNSGol IV/a ke bawah. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat paling lama 14 hari sejakKTUN tersebut diterima diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan secara tertuliskepada BAPEK sebagai Peradilan Tingkat I dan sebagai lembaga banding <strong>administrasi</strong>Pejabat yang berwenang memutuskan atas keberatan yang diajukan, apabila BAPEK dalamwaktu 90 (sembilan puluh) hari tidak ada keputusan dari BAPEK, maka dapat mengajukanke PTTUN.13 Ibid, hlm. 351.9
Change language