TRINIL Edisi 1/2016

TRINIL REPORTASE
Pj Bupati Pimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2015
Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan IV
Tahun Anggaran 2015
Ngawi – Pj Bupati Ngawi Sudjono melakukan evaluasi
mendalam dan detail terhadap Pelaksanaan APBD
Triwulan 4 Tahun Anggaran 2015, di Ruang Bhina Bakti
Praja Setda Ngawi, (19/1). Evaluasi ini dilakukan secara rutin
sebagai salah satu bentuk dan treatmen agar pelaksanaan
APBD TA 2015 tepat sasaran, tepat waktu dan dapat
memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan
rakyat. Hadir dalam evaluasi ini Sekretaris Daerah Ngawi
Siswanto, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ngawi dan Camat se Kabupaten Ngawi.
Sekda Kabupaten Ngawi Siswanto dalam kesempatan
yang sama menyampaikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006
tentang cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan, Bupati memiliki kewenangan dan sekaligus
kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBD
secara berkala. Siswanto juga mengatakan Rapat evaluasi
pembangunan yang digelar setiap triwulan sangatlah
penting untuk membandingkan realisasi Input dan output,
dan hasil (outcome) terhadap rencana dan kegiatan yang
telah dibuat. Lewat pelaksanaan evaluasi ini dapat diukur
sejauh mana capaian menyangkut pelaksanaan program,
daya serap anggaran, dan pemecahan masalah. Ketiga hal ini
sangat penting untuk mengukur sejauh mana kinerja jajaran
pemerintah termasuk kecamatan, desa dan kelurahan,”
tuturnya.
Pj Bupati Ngawi Sudjono menilai capaian program dan serapan
anggaran pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2015 ini sudah
baik. Meski begitu, pembenahan sistem dan percepatan
kinerja mesti terus dilakukan agar program pembangunan
yang dilaksanakan kedepan lebih baik lagi. Selain itu Sudjono
juga menegaskan agar predikat WTP itu harus tetap
dipertahankan, semua pegawai harus terus menerapkan
sikap disiplin dalam bekerja. Pola manajemen dengan sistem
akrual akan merubah seluruh pola kerja kita yang lama,
pegawai harus lebih disiplin, professional, meningkatkan
kompetensi dan kerjasama. Karena berdasarkan pengalaman,
yang paling menjadi masalah dalam menjalankan tugas adalah
kurangnya disiplin dan kerjasama di antara pegawai. Jika ingin
mempertahankan predikat WTP, sikap-sikap seperti itu harus
dihilangkan.
Bupati juga mengingatkan para pimpinan SKPD selaku
Pengguna Anggaran terkait penerapan Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah
dan Penyusunan Laporan Keuanganan Pemerintah Berbasis
Akrual. Untuk itu setiap pendapatan dan belanja pada SKPD
harus dilaksanakan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan
yang tersusun dan terjadwal sesuai perencanaan dengan
pertanggungjawabannya dicatat sesuai tanggal peristiwa.
Apabila para pimpinan SKPD masih terbiasa dengan trend
pengelolaan pendapatan dan belanja yang terjadi setiap
tahun di Kabupaten Ngawi realisasi tertumpuk di akhir tahun
anggaran, dikhawatirkan penyusunan laporan keuangan
>
20
Edisi 1-Maret 2016