Edisi september 2016

Dalam undang-undang ini jelas
disebutkan, bahwa wajib pajak
mendapat keuntungan yakni
terbebas dari sanksi pidana
perpajakan dan denda. Sehingga momentum
ini merupakan kesempatan
bagi para wajib pajak untuk melaporkan
hartanya, baik yang ada dalam
negeri maupun di luar negeri.
Pengampunan pajak atau lebih sering
disebut tax amnesty memiliki tujuan
untuk meningkatkan penerimaan
pajak bagi negara, serta mendorong
masuknya investasi ke dalam negeri.
Dalam jangka pendek, tax amnesty
akan meningkatkan penerimaan pajak
dari uang tebusan. Uang tebusan ini
akan digunakan pemerintah untuk
membiayai program yang telah direncanakan.
Sedangkan untuk jangka
panjang, negara akan mendapatkan
penerimaan pajak dari aktivitas
ekonomi yang berasal dari harta yang
telah dipindahkan dari luar negeri ke
dalam negeri.
Tujuan lain yang tidak kalah penting
adalah mendorong reformasi sistem
perpajakan. Yakni sistem perpajakan
yang lebih berkeadilan, serta memperluas
basis data perpajakan yang lebih
valid, komprehensif, dan terintegrasi.
Kebijakan tax amnesty bukanlah
sebuah hal baru. Beberapa negara di
dunia sudah lebih dulu menerapkan
kebijakan tax amnesty. Contoh negara
yang berhasil menerapkan tax amnesty
yaitu India sekitar tahun 1997. Pada
saat itu, India berhasil menarik uang
dari luar negeri. Sehingga perekonomian
India terus bertumbuh dan berkembang.
Sama halnya dengan Argentina,
Italia dan Afrika Selatan.
Besar Tarif Tebusan
Adanya kebijakan tax amnesty membuat
para wajib pajak hanya membayar
uang tebusan tanpa ada denda.
Besaran persentase tarif tebusan juga
berbeda-beda. Tergantung seberapa
cepat orang tersebut melaporkan
seluruh harta bersih yang dimilikinya.
Mari kita lihat besaran persentasenya
Warta Area 12