Kerangka Pikir dan Kebijakan - Smecda

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Pasar
Dalam Pemberdayaan KUKM
KERANGKA PIKIR DAN KEBIJAKAN
2.1. TINJAUAN HASIL PENELITIAN DAN PUBLIKASI
Sungguhpun pusat-pusat pembelanjaan modern berkembang dengan pesat
sampai kepinggiran kota kecamatan namun peranan pasar tradisional masih tetap
penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pasar tradisional merupakan
tempat untuk mendapatkan berbagai keperluan dan kebutuhan pokok mayoritas
penduduk di tanah air dengan harga yang terjangkau. Jumlah pasar tradisional di
Indonesia lebih dari 13.450 dengan jumlah pedagang berkisar 12.625.000 orang
(sumber:APKASI, 2003). Pasar tradisional masih merupakan wadah utama
penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku
ekonomi berskala menengah, kecil dan mikro yaitu para petani, nelayan, pengrajin
dan home industri (industri rakyat). Para pedagang yang merupakan kumpulan
para entreprener dan calon entreprener yang pada umumnya menggunakan modal
sendiri dalam jumlah paspasan memulai usahanya, berjumlah puluhan juta dan
menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional. Pada sisi lain, Interaksi sosial
sangat kental terjadi di dalam pasar tradisional, karena mekanisme transaksinya
menggunakan metode tawar menawar. Para pedagang atau produsen dan pembeli
atau konsumen dapat secara langsung berkomunikasi dan saling mengenal lebih
jauh, bukan hanya menyangkut barang yang diperdagangkan tetapi juga
menyangkut hal lainnya. Di pasar tradisional budaya masing-masing yang terkait
dengan jenis masakan dan cara berpakaian, telah berkumpul dan berintekraksi
dengan damai dengan latar belakang suku dan ras mulai dari keturunan Arab,
Cina, Batak, Padang, Sunda, Jawa, Madura, Bugis dan lainnya. Selain itu, pasar
tradisional selalu menjadi indikator nasional dalam kaitannya dengan pergerakan
tingkat kestabilan harga atau inflasi domestic. Dalam menghitung inflasi, harga
kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar tradisional seperti beras, gula, dan
sembilan kebutuhan pokok lainnya menjadi objek monitoring ahli statistik setiap
bulannya.
Perkembangan pusat-pusat pembelanjaan modern akhir-akhir ini memang
telah menekan keberadaan pasar tradisional, apalagi pasar tradisional secara
umum kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Pasar tradisional
kelihatan dibiarkan saja berkembang secara alamiah, upaya untuk melakukan
penataan dan pengembangan infrastuktur pasar bisa dikatakan lamban dan selalu
tertinggal dengan perkembangan kota.Kebanyakan pemerintah daerah lebih tertarik
pada perkembangan gedung-gedung dan pusat-pusat perbelanjaan modern. Hal ini
pada satu sisi dapat dipahami karena bisa menjadi indikator pembangunan dan
perkembangan kota yang tentunya sekaligus merupakan keberhasilan secara fisik
yang bisa diteropong dengan mata dari seorang pimpinan daerah.
Kondisi yang secara umum ditemukan tersebut, telah menyebabkan pasar
tradisional sebagian besar terabaikan. Oleh karenanya, pasar tradisional belum
dapat dibebaskan dari citra negatif sebagi tempat yang kumuh, semrawut, becek,
kotor, kriminal tinggi, tidak nyaman, fasilitas minim, tempat parkir terbatas, toilet
tidak terawat, tempat sampah yang bau, instalasi listrik yang gampang terbakar dan
LAPORAN AKHIR
2-1

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Pasar
Dalam Pemberdayaan KUKM
lorong yang sempit. Image lain yang melekat, pasar tradisional masih dipenuhi oleh
para pedagang informal yang sulit diatur dan mengatur diri. Pengelola pasar masih
mengalami kesulitan untuk melakukan penataan yang lebih tertib terhadap mereka.
Kondisi ini membuat pasar tradisional menjadi semrawut dan tidak nyaman untuk
dikunjungi. Dilain pihak, pasar dengan pola pengelolaan modern semakin banyak
bermunculan sebagai salah satu alternative tempat berbelanja yang tidak semrawut
dan nyaman. Penduduk yang berpenghasilan menengah ke atas menyambut
gembira kedatangan pasar modern yang jumlahnya semakin banyak tersebar di
berbagai wilayah dan berlokasi di tempat yang mudah di jangkau. Berdasarkan
survey AC Nielsen pertumbuhan pasar modern (termasuk hypermarket) sebesar
31,4%, sementara pertumbuhan pasar tradisional 8,1% (SWA, Edisi Desember
2004). Para pedagang disebagain besar pasar tradisional mengalami penurunan
omset sampai 75%. Di DKI Jakarta, pada tahun 2004 ada 7 pasar tradisional
(Blora, Cilincing, Cipinang Besar, Kramat Raya, Muncang, Prumpung Tengah dan
Sinar Utara) yang sudah dilikwuidasi atau dibubarkan dengan berbagai alasan.
2.2. TINJAUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR
Kebijakan dalam penataan dan pengaturan keberadaan pasar secara umum
telah dikeluarkan pemerintah, namun bentuk kebijakan dan peraturan yang khusus
mengatur keberadaan pasar tradisional baik di tingkat pusat maupun daerah belum
ada. Beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah yang sudah ada dinilai banyak
kalangan bertendensi tidak memihak pada pengembangan pasar tradisional yang
disana berkumpul para pedagang atau UKM bersekala kecil dengan modal
terbatas. Akibatnya pasar tradisional sulit berkembang sedangkan pasar modern
didukung pemodal besar semakin eksis dan menyebar diberbagai tempat melayani
masyarakat dalam perdagangan ritel. Peluang dan kemudahan yang didapat
pengemban dalam pengembangan pasar-pasar modern kecil maupun besar telah
menyebabkan menjamurnya pusat-pusat riteil modern. Beberapa kebijakan dalam
penataan pasar dapat dilihat antara lain :
Kep. Menperindag NO. 420/MPP/Kep/10/1997 tentang: Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
Tujuan penataan dan pembinaan pasar dan pertokoan :
• Menciptakan sinergi antara pasar modern dengan pengusaha kecil dan
menengah, koperasi, serta pasar tradisional agar dapat tumbuh dan
berkembang lebih cepat untuk mewujudkan tata perdagangan dan pola
distribusi nasional yang mantap.
• Mewujudkan kemitraan usaha antara pengusaha besar modern dengan
pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional.
Kep. Menperindag No. 107/MPP/Kep/2/1998 tentang ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.
Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha :
• Pasar modern wajib memperoleh izin Usaha Pasar Modern (IUPM)
• Pasar modern wajib melakukan kerjasama dengan pedagang kecil dan
menengah, serta pasar tradisional.
• Perusahaan pasar modern wajib menyampaikan laporan usahanya secara
berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perdagangan.
LAPORAN AKHIR
2-2

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Pasar
Dalam Pemberdayaan KUKM
Keppres No. 118 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Keppres No 96 Tahun 2000
tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Tertentu
bagi Penanaman Modal.
Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal
perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan badan hukum asing antara lain:
• Sektor Perhubungan
• Sektor Perdagangan
• Sektor Penerangan
• Sektor Kehutanan dan Perkebunan
Keppres Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria da Persyaratan Penyusunan
Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan
Bidang Penanaman Modal.
Kriteria Penetapan Bidang Usaha terbuka dengan Persyaratan :
• Perlindungan sumber daya alam
• Perlindungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
• Pengawasan produksi dan distribusi
• Peningkatan kapasitas teknologi
• Partisipasi modal dalam negeri
• Kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan
Perkuatan Dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada Koperasi
• Sumber dan dana alokasi dana bantuan perkuatan
• Persyaratan, seleksi dan penetapan Koperasi, penerima dan pengelola
• Pencairan dana bantuan perkuatan
• Penggunaan dana bantun perkuatan
• Pengelola bantuan perkuatan
• Pemanfaatan dana perguliran
• Koordinasi pelaksanaan
• Pengendalian
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SKB Menperindag dan Mendagri Nomor: 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57
Tahun 1997
• Lokasi Pasar Modern berada di ibukota Provinsi ditetapkan berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK)
• Penetapan lokasi pasar modern di Kabupaten/Kota yang perkembangan
kota dan ekonominya dianggap sangat pesat dan berlokasi diluar ibukota
Provinsi harus memperoleh izin secara khusus dari Menteri
• Keberadaan pasar modern wajib ikut menumbuh kembangkan kegiatan
usaha pasar tradisional dan Pengusaha Kecil dan Menengah melalui
kemitraan
LAPORAN AKHIR
2-3

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Pasar
Dalam Pemberdayaan KUKM
2.3. KERANGKA PIKIR DAN KEBIJAKAN BANTUAN
PERKUATAN
Pemberian bantuan perkuatan pengembangan sarana pasar tradisional
kepada pedagang melalui KOPPAS/Koperasi dimaksudkan untuk mendukung
aktivitas usaha perdagangan di Pasar Tradisional. Adanya perbaikan sarana
pedagang diharapkan akan memberikan citra positif kepada konsumen sehingga
memberi daya tarik untuk tetap berbelanja pada Pasar Tradisional. Perbaikan
sarana pemasaran ini tentu akan mendorong pedagang untuk memberikan
pelayanan yang optimal kepada konsumen baik dari sisi kualitas produk maupun
dalam pelayanan bertransaksi. Pada sisi lain bantuan ini dapat menjadi stimulan
bagi PEMDA untuk ikut bersama-sama memperhatikan para pedagang atau UKM
pada Pasar Tradisional, sehingga PEMDA akan memberikan dukungan agar nilai
bantuan bisa dinikmati para pedagang dan masyarakat konsumen secara optimal.
Peranan KOPPAS/Koperasi dalam hal ini diharapkan tidak hanya sebatas
penyalur batuan saja, tapi harus mampu memberikan kepastian lokasi para
pedagang secara layak, mendorong semangat berkoperasi, dan mengayomi para
pedagang dalam wadah koperasi sebagai organisasi para pedagang dalam
mengembangkan usahanya. Pasar bagi pedagang tidak dijadikan sebatas tempat
sarana berdagang guna mendapatkan keuntungan dengan cukup membayar
retribusi pasar saja, namun para pedagang diharapkan untuk mengembangkannya
sebagai tempat perdagangan yang layak. Disinilah diharapkan peran
KOPPAS/Koperasi untuk mendorong partisipasi para pedagang dan bersamasama
PEMDA mengembangkan Pasar Tradisional menjadi pasar yang
memberikan citra baik dimata konsumen. Dalam mengembangkan pasar,
KOPPAS/Koperasi bisa menjadi mitra kerja UPP (Unit Pelayanan Pasar) bersamasama
mewujudkan pasar tradisional modern sebagai icon daerah.
KOPPAS/Koperasi sebagai wadah organisasi pedagang tentunya perlu
mengembangkan usahanya yang sejalan dan mendukung aktivitas bisnis para
pedagang. Usaha KOPPAS/Koperasi tidak hanya cukup sebatas usaha simpan
pinjam yang hanya membantu kebutuhan permodalan pedagang saja tetapi
seyogyanya juga mengembangkan unit usaha yang mendukung pengadaan
kebutuhan barang dagang bagi anggotanya. Bila peran ini bisa dilakoni
KOPPAS/Koperasi tentunya banyak keuntungan yang dapat dipetik dari sisi bisnis
pedagang dan usaha KOPPAS/Koperasi. Pedagang akan terbantu dalam
mendapatkan kebutuhan barang dagangan yang akan dijual dengan kualitas baik
dan harga yang normal. Pedagang dapat terlindungi dari praktek sepikulan dan
permainan harga dari para pemasok yang bisa menciptakan persaingan tidak sehat
diantara pedagang. KOPPAS/Koperasi sebagai wadah usaha pedagang tentunya
akan mendapat keuntungan yang wajar yang tentunya dapat pula dinikmati
anggota dalam bentuk SHU. Disisi lain, sebagai mitra kerja UPP maka
KOPPAS/Koperasi bisa ikut bersama-sama menanggulangi masalah kebersihan
pasar dan pemungutan retribusi pasar. Kerangka pikir kajian evaluasi ini dapat
dilihat pada gambar 2-1.
Sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis bahwa bantuan dana bergulir
pengembangan pasar tradisional diberikan kepada pedagang dan disalurkan
melalui Koperasi bertujuan untuk memberdayakan pedagang pasar anggota
koperasi melalui peningkatan kualitas sarana usaha, serta meningkatkan peran
koperasi dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional.
Sasaran bantuan dana bergulir ini adalah : a) terlaksananya pengembangan dan
LAPORAN AKHIR
2-4

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Pasar
Dalam Pemberdayaan KUKM
pengelolaan pasar tradisional oleh koperasi; b) terjaminnya kepastian lokasi dan
tempat usaha bagi pedagang dan koperasi dalam pasar tradisional; c) terwujudnya
peningkatan peran koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota; d)
terfasilitasinya sarana usaha pedagang pasar yang memadai melalui terwujudnya
pasar tradisional yang lebih tertib, bersih, indah dan nyaman; e) tersalurnya
bantuan dana bergulir kepada koperasi penerima dan dari koperasi penerima
kepada para pedagang anggotanya secara tertib, transparan dan dapat
dipertanggung jawabkan.
Dana bergulir ini merupakan dana pemerintah yang bersumber dari APBN
Kementerian Koperasi dan UKM. Dana ini bersifat sebagai pinjaman modal yang
wajib disalurkan dan atau digulirkan lebih lanjut kepada koperasi lainnya setelah
jangka waktu dan persyaratan dipenuhi oleh koperasi penerima. Besarnya dana
bantuan dan koperasi yang menerima bantuan ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Persyaratan pasar tradisional sebagai calon
penerima perkuatan adalah : a) pasar tradisional yang sedang atau akan
dikembangkan diprakarsai oleh koperasi atau prakarsa Pemda dengan melibatkan
Koperasi; b) memiliki pola kepemilikan atau pemanfaatan kios dan los yang
memberikan kepastian tempat berusaha bagi pedagang dalam jangka panjang; c)
harus mendapat dukungan Pemda setempat dalam bentuk : (1) penyediaan lahan
siap bangun berikut perijinannya, (2) pemberian status HGB pada kios dan los yang
dikembangkan, (3) penyediaan sarana dan prasarana pendukung di lokasi pasar
meliputi jalan, sarana transportasi, air bersih, listrik, pos keamanan, tempat parkir,
MCK, tempat sampah dll; d) memiliki jumlah pedagang anggota koperasi paling
sedikit 30 (tiga puluh) orang pedagang yang siap menempati kios atau los segera
selesai dikembangkan.
Sedangkan persyaratan koperasi penerima bantuan perkuatan adalah : a)
telah berbadan hukum paling cepat 1 tahun dan berkedudukan serta berusaha
diwilayah pasar tradisional yang akan dikembangkan; b) mendapat persetujuan dari
anggota/pedagang untuk melaksanakan program pengembangan yang dibuktikan
dengan berita acara Rapat Anggota dan surat pernyataan; c) organisasi,
manajemen dan usaha koperasi dalam kondisi sehat berdasarkan hasil penilaian
Dinas; d) mempunyai anggota sebagai pedagang menimal 30 orang; e) belum
pernah mendapat bantuan dana bergulir serupa; f) bersedia dan mampu mengelola
dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dibuktikan dengan
surat pernyataan dan rekomendasi dari dinas; g) bersedia memenuhi kewajiban
pelaporan secara berkala sesuai dengan format yang ditentukan; h) bersedia dan
mampu berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan,
serta pengembalian dana bergulir secara tepat jumlah dan waktu sesuai dengan
pedoman teknis ini. Untuk kriteria anggota koperasi/pedagang penerima bantuan
perkuatan dana bergulir adalah : a) terdaftar sebagai anggota koperasi, dan telah
memenuhi kewajiban; b) berdomisili dan bertempat tinggal diwilayah kerja koperasi;
c) sanggup dan bersedia mentaati peraturan dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh koperasi; d) tidak memiliki tunggakan pinjaman pada bank atau
lembaga lain; e) Penetapan Koperasi calon penerima dana bergulir dilakukan oleh
Pokja Keuangan Kabupaten/Kota melalui tahapan : a) menerima permohonan dari
koperasi calon penerima dan melakukan penelitian dan penilaian terhadap
persyaratan; b) mengumumkan hasil penelitian dan penilaian pada papan
pengumuman di kantor kecamatan, tempat kedudukan koperasi dan pada
dinas/instansi kabupaten/kota setempat. Menetapkan calon koperasi yang akan
disusulkan kepada Menteri paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
setelah tanggal pengumuman dengan surat keputusan Kepala dinas yang
membidangi pengembangan koperasi dilampiri berita acara hasil penilian yang
LAPORAN AKHIR
2-5

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Pasar
Dalam Pemberdayaan KUKM
ditandatangani paling sedikti oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota
Pokja. Selanjutnya hasil seleksi Pokja Keuangan Provinsi diteruskan kepada Pokja
Keauangan Pusat dan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.
Pencairan bantuan perkuatan dana bergulir pengembangan pasar tradisional
baru bisa setelah Menteri Negara Koperasi dan UKM menetapkan Koperasi
penerima bantuan perkuatan dengan memperhatikan usulan koperasi yang
disampaikan oleh Bupati / Walikota setempat. Koperasi penerima bantuan
perkuatan yang telah ditetapkan Menteri, mengajukan permohonan pencairan dan
rencana penggunaan bantuan perkuatan dana bergulir kepada Menteri atau Pokja
Keuangan Kabupaten/Kota atau Dinas secara bertingkat dengan melampirkan
persyaratan yang diminta sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis penyaluran
bantuan dana bergulir pengembangan pasar tradisional (terlampir).
LAPORAN AKHIR
2-6

Gambar 2-1 kerangka pikir
LAPORAN AKHIR 2-7

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Pasar
Dalam Pemberdayaan KUKM
LAPORAN AKHIR
2-1