Kerangka Pikir dan Kebijakan - Smecda

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Pasar
Dalam Pemberdayaan KUKM
lorong yang sempit. Image lain yang melekat, pasar tradisional masih dipenuhi oleh
para pedagang informal yang sulit diatur dan mengatur diri. Pengelola pasar masih
mengalami kesulitan untuk melakukan penataan yang lebih tertib terhadap mereka.
Kondisi ini membuat pasar tradisional menjadi semrawut dan tidak nyaman untuk
dikunjungi. Dilain pihak, pasar dengan pola pengelolaan modern semakin banyak
bermunculan sebagai salah satu alternative tempat berbelanja yang tidak semrawut
dan nyaman. Penduduk yang berpenghasilan menengah ke atas menyambut
gembira kedatangan pasar modern yang jumlahnya semakin banyak tersebar di
berbagai wilayah dan berlokasi di tempat yang mudah di jangkau. Berdasarkan
survey AC Nielsen pertumbuhan pasar modern (termasuk hypermarket) sebesar
31,4%, sementara pertumbuhan pasar tradisional 8,1% (SWA, Edisi Desember
2004). Para pedagang disebagain besar pasar tradisional mengalami penurunan
omset sampai 75%. Di DKI Jakarta, pada tahun 2004 ada 7 pasar tradisional
(Blora, Cilincing, Cipinang Besar, Kramat Raya, Muncang, Prumpung Tengah dan
Sinar Utara) yang sudah dilikwuidasi atau dibubarkan dengan berbagai alasan.
2.2. TINJAUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR
Kebijakan dalam penataan dan pengaturan keberadaan pasar secara umum
telah dikeluarkan pemerintah, namun bentuk kebijakan dan peraturan yang khusus
mengatur keberadaan pasar tradisional baik di tingkat pusat maupun daerah belum
ada. Beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah yang sudah ada dinilai banyak
kalangan bertendensi tidak memihak pada pengembangan pasar tradisional yang
disana berkumpul para pedagang atau UKM bersekala kecil dengan modal
terbatas. Akibatnya pasar tradisional sulit berkembang sedangkan pasar modern
didukung pemodal besar semakin eksis dan menyebar diberbagai tempat melayani
masyarakat dalam perdagangan ritel. Peluang dan kemudahan yang didapat
pengemban dalam pengembangan pasar-pasar modern kecil maupun besar telah
menyebabkan menjamurnya pusat-pusat riteil modern. Beberapa kebijakan dalam
penataan pasar dapat dilihat antara lain :
Kep. Menperindag NO. 420/MPP/Kep/10/1997 tentang: Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
Tujuan penataan dan pembinaan pasar dan pertokoan :
• Menciptakan sinergi antara pasar modern dengan pengusaha kecil dan
menengah, koperasi, serta pasar tradisional agar dapat tumbuh dan
berkembang lebih cepat untuk mewujudkan tata perdagangan dan pola
distribusi nasional yang mantap.
• Mewujudkan kemitraan usaha antara pengusaha besar modern dengan
pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional.
Kep. Menperindag No. 107/MPP/Kep/2/1998 tentang ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.
Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha :
• Pasar modern wajib memperoleh izin Usaha Pasar Modern (IUPM)
• Pasar modern wajib melakukan kerjasama dengan pedagang kecil dan
menengah, serta pasar tradisional.
• Perusahaan pasar modern wajib menyampaikan laporan usahanya secara
berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perdagangan.
LAPORAN AKHIR
2-2