PERAN HPH DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN HUTAN ALAM

LESTARI PAPER NO. 03
PERAN HPH DALAM MENJAGA
KEBERLANJUTAN HUTAN ALAM
Nana Suparna

Daftar Isi:
1. Pendahuluan
2. Prospek Hutan Produksi
3. Perkembangan Usaha IUPHHK-HA
4. Penutup
1
1
2-5
5-6
Publikasi ini dibuat dengan dukungan dari Rakyat Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development
(USAID). Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tetra Tech dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau
Pemerintah Amerika Serikat.

1. Pendahuluan 2. Prospek Hutan Produksi
Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 120,53 juta
ha atau sekitar 63% dari luas daratannya, yang terdiri
dari kawasan hutan konservasi (21,90 juta ha), kawasan
hutan lindung (29,64 juta ha), dan kawasan hutan produksi
(68,99 juta ha). Hutan tropis di Indonesia merupakan
salah satu yang terluas di dunia selain Brazil
dan Republik Kongo (Tolo 2012). Sebagai sumber daya
alam yang tidak saja bernilai tinggi bagi konservasi, hutan
Indonesia juga dieksploitasi sejak jaman kerajaan untuk
kepentingan sosial.
Intensitas eksploitasi terhadap hutan menjadi semakin
tinggi pada masa VOC (Vereenigde Oost-Indische
Compagnie). Demikian pula ketika era pemerintahan
Soekarno, dimana tata kelola kehutanan bersifat
desentralistik. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.
64 tahun 1957, pemerintah mendesentralisasikan tata
kelola kehutanan di luar Pulau Jawa kepada pemerintah
propinsi. Puncak dari eksploitasi hutan sebagai komoditi
ekonomi adalah di era pemerintah orde baru.
Sumber daya hutan seluas 143 juta hektar telah dijadikan
sebagai sumber devisa negara yang penting untuk
pembangunan. Hingga tahun 2000, jumlah Hak Pengusahaan
Hutan (HPH) meningkat sekitar 600 unit dengan
mengusahakan areal hutan lebih dari 64 juta hektar.
Devisa negara yang disumbangkan cukup besar
setelah minyak bumi. Pada tahun 1980-an sebesar USD
200 juta per tahun; tahun 1990-an sebesar USD 9 milyar
per tahun; sampai dengan awal 1990-an sektor kehutanan
memberikan kontribusi terhadap pendapatan
nasional kedua terbesar setelah minyak dan gas (Nurrochmat,
2005).
Kawasan hutan produksi yang luasnya mencakup 57%
dari total kawasan hutan, pada dasarnya memiliki peran
cukup signifikan baik dalam konteks pembangunan
ekonomi maupun dalam konteks menjaga kelangsungan
kawasan hutan di Indonesia. Sekalipun dalam
beberapa tahun terakhir mulai menurun kontribusinya.
Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang tidak
aktif akibat biaya transaksi yang mahal, risiko bisnis
yang meningkat, regulasi yang kurang kondusif serta
lemahnya status lahan kehutanan. Termasuk harga kayu
dalam negeri yang murah. Dari sekitar 269 jumlah perusahaan
HPH diperkirakan ada sekitar 30% yang tidak
aktif. 1
Dalam peta jalan (roadmap) pembangunan hutan produksi
tahun 2016 – 2045, disebutkan bahwa untuk
mengoptimalkan hutan produksi salah satu langkahnya
adalah dengan meningkatkan produktivitas hutan alam
dan membangun hutan tanaman dari tahun 2016 hingga
2045. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 17,05 juta
hektar tanaman dan diprediksi dapat menghasilkan kayu
bulat mencapai 572 juta m3/tahun. Sementara untuk
hutan alam, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal
pada areal seluas 20 juta hektar sehingga menghasilkan
kayu bulat sekitar 28 juta m3 per tahun. 2
Dalam prakteknya, keberadaan hutan alam produksi
sangat ditentukan oleh keberlanjutan usaha para pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan
Alam (IUPHHK-HA) dan profesionalisme unit manajemennya.
Dengan kata lain, pengelolaan hutan alam
produksi secara lestari (PHPL) menjadi kunci dari keberhasilan
menjaga hutan alam produksi, dan secara tidak
langsung juga menjaga keberadaan kawasan hutan
konservasi dan kawasan hutan lindung. Dengan demikian,
profesionalisme dan kinerja Unit Manajemen (UM)
pengelola hutan alam produksi menjadi penentu atas
keberhasilan pengelolaan hutan alam produksi. Sebaliknya
kegagalan pengelolaan hutan alam produksi oleh
UM berkontribusi terhadap degradasi dan deforestasi
hutan.
Untuk konteks Indonesia, ternyata tidak hanya sekedar
persoalan profesionalisme dan kinerja dari UM yang
berkontribusi terhadap keberadaan dan kelangsungan
fungsi hutan, namun juga persoalan ada tidaknya pihak/institusi
yang bertanggung jawab terhadap hutan
di lapangan (site) juga memiliki peran sangat penting.
Mengingat tatkala tidak ada pihak/institusi yang bertanggung
jawab di lapangan, maka hampir dapat dipastikan
bahwa kawasan hutan tersebut akan beralih
menjadi aset tak bertuan. Dalam arti akses pemanfaatan
hutan menjadi sangat terbuka untuk
siapa saja, dan ada kecenderungan dikelola secara
ilegal. Situasi ini menjadi potensi deforestasi dan konversi
hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan.
Ini berarti, keberadaan dan keberlanjutan usaha
dari pemegang IUPHHK-HA dengan jaminan pengelolaannya
secara lestari merupakan keniscayaan.
Mengingat hal ini menjadi kunci untuk mempertahankan
keberadaan dan fungsi dari hutan alam produksi.
1
Sugiono, Munas Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Jakarta, 19
Oktober 2016.
2
Roadmap Pembangunan Hutan Produksi Indonesia 2016 - 2045
WWW.LESTARI-INDONESIA.ORG
LESTARI PAPERS: Peran HPH Dalam Menjaga Keberlanjutan
Hutan Alam
1

3. Perkembangan Usaha IUPHHK-HA
Tanpa ada jaminan secara formal dan mengikat atas
pengelolaan yang lestari, maka keberadaan pemegang
izin dapat menjadi beban dalam pembangunan kehutanan
Indonesia dimasa depan. Dalam perkembangannya,
usaha IUPHHK-HA atau usaha konsesi hutan
alam dari tahun ke tahun ternyata terus menurun.
Pada tahun 1992, dari 580 UM telah dikelola areal
hutan sebesar 61,36 juta hektar. Kemudian tahun 2015,
hanya ada 269 UM (178 aktif) dengan wilayah kelola
hanya 20,62 juta hektar. Ini berarti luas kawasan hutan
alam produksi yang dikelola berkurang sekitar
66% selama kurun waktu 23 tahun. Dengan demikian,
maka luas kawasan hutan alam produksi eks HPH
(secara defacto tidak ada pengelolaannya) menjadi semakin
terlantar dan berpotensi “open akses”. Sehingga
pada akhirnya mengakibatkan kerusakan kawasan
hutan secara masif dan permanen. Tidak hanya pada
HPH, hal yang sama juga terjadi dengan HTI dimana
dari luas lahan konsesi sebanyak 10,57 juta hektar
tercatat sekitar 35% yang tidak dikelola. Kemudian,
kawasan hutan produksi yang dikonversi menjadi kebun
(sawit dll) ada sekitar 10 juta ha. 3
Perkembangan usaha konsesi hutan alam dalam kurun
waktu 23 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Perkembangan Usaha Konsesi Hutan Alam
Tahun
Jumlah Konsesi
(unit)
Luas Areal Konsesi
(x Juta Ha)
Surat
Keputusan
Luas Efektif Kuota Realisasi
Produksi
(x Juta m3) Produktivitas
Hutan alam
(m3/ha/th)
1 2 3 4 5 6 7(6/4)
1992 580 61.38 42.97 - 26.05 0.61
2000 362 39.16 27.41 - 3.45 0.12
2001 351 36.42 25.49 5.6 1.81 (32%) 0.07
2002 270 28.08 19.66 5.3 3.02 (57%) 0.15
2003 267 27.80 19.46 6.1 4.10 (67%) 0.21
2004 287 27.82 19.47 6.7 3.51 (52%) 0.18
2005 285 27.72 19.40 7.2 5.72 (79%) 0.29
2006 322 28.78 20.15 9.1 5.59 (61%) 0.28
2007 323 28.16 19.71 9.1 6.11 (67%) 0.31
2008 308 25.90 18.13 9.1 4.69 (52%) 0.26
2009 304 25.66 19.96 9.1 5.42 (60%) 0.27
2010 304 24.95 17.46 9.1 5.75 (63%) 0.33
2011 295 23.24 16.27 9.1 6.28 (69%) 0.39
2012 294 23.90 16.73 8.72 5.07 (58%) 0.30
2013 286 22.80 15.96 8.72 3.68 (42%) 0.23
2014 275 20.69 11.48 10.55 5.35 (51%) 0.34
2015 269 20.62 14.43 10,98 5.83 (53%) 0.40
Note : Dari 269 konsesi yang ada pada tahun 2015, hanya 178 konsesi yang aktif, atau hanya 66%.
3
APHI, 2016
2
LESTARI PAPERS: Peran HPH Dalam Menjaga Keberlanjutan
Hutan Alam
WWW.LESTARI-INDONESIA.ORG

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa luas hutan alam
produksi yang “open akses”, berbanding lurus dengan
jumlah usaha (UM) konsesi hutan alam yang berhenti.
Karenanya, untuk mencegah kawasan semakin terdegradasi
dan disisi lain mengembalikan produktivitasnya,
maka sebagian areal hutan alam eks konsesi hutan alam
dapat diubah sebagai areal Hutan Tanaman Industri
(HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan
(HKm), Hutan Desa (HD), Restorasi ekosistim
(RE), Jasa Lingkungan, Hasil Hutan Bukan Kayu,
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) dan usahausaha
perkebunan.
Tabel 2. Perkembangan Kawasan Hutan Produksi
Note:
: Total luas kawasan hutan alam produksi eks konsesi hutan (HPH).
Kondisi tahun 2015 :
• dikonversi menjadi kebun sekitar 10 juta ha
• dialokasikan untuk HTI, HTR, HKm, HD, RE, Jasling, HHBK dan IUPK 12,62 juta ha, dan
• masih merupakan kawasan hutan terlantar yang “open akses” 35,75 juta ha (termasuk 7,72 juta ha yang
dimoratorium)
: Total luas areal kerja izin konsesi hutan alam tahun 2015 : 20,62 juta ha.
WWW.LESTARI-INDONESIA.ORG
LESTARI PAPERS: Peran HPH Dalam Menjaga Keberlanjutan
Hutan Alam
3

Hutan Alam adalah salah satu pertahanan terakhir dalam
menjaga fungsi ekosistem dan konservasi hutan
tropis di Indonesia. Kerusakan vegetasi hutan alam akan
semakin menambah dan mempercepat keterpurukan
kehidupan masyarakat terutama yang sumber penghidupannya
tergantung pada hutan. Setidaknya ada 4
(empat) faktor utama yang menentukan agar hutan
alam produksi di Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan,
yaitu:
1.Kepastian Status Kawasan
Kepastian hak di dalam kawasan hutan produksi merupakan
salah satu faktor penentu dalam keberhasilan
pengelolaan hutan alam produksi. Namun hal ini
tidaklah mudah mengingat kompleksitas persoalan
dalam pengelolaan kawasan. Diantaranya adalah tumpang
tindih antara hak pengelolaan “adat” dan hak
“negara” yang belum dapat diatasi, sehingga kawasan
hutan “negara”, termasuk areal kerja konsesi hutan alam,
terus “menyusut” menjadi hak “masyarakat tertentu”.
Persoalan kepastian dan jaminan kawasan hutan tidak
bisa diserahkan kepada unit usaha, sebab UM tidak
mempunyai hak memiliki atas tanah hutan dan tidak
mempunyai kewenangan hukum untuk mengatasinya.
Tanah hutan tetap merupakan “aset” negara, sedangkan
pemegang IUPHHK hanya berhak memanfaatkan
kayu/hutan yang ada diatasnya saja dengan
beberapa pembatasan. Upaya yang sedang dilakukan
oleh pemerintah dalam menjamin kepastian kawasan
adalah pembuatan tata ruang, pelaksanaan batas
partisipatif, one map policy, pengukuhan kawasan
hutan, “pemutihan hak tanah” dan penegakkan hukum.
Namun usaha-usaha tersebut perlu akselerasi dan penjabaran
yang tepat agar bisa efektif dalam pelaksanaannya
dan dapat optimal pencapaiannya.
2. Memiliki Nilai Ekonomi
Sekalipun masih terdapat 269 unit usaha konsesi di tahun
2015, namun diperkirakan hanya 60% yang aktif
beroperasi. Sementara 40% selebihnya tidak berlanjut.
Hal ini dikarenakan kegiatan pengusahaan hutan secara
ekonomis tidak menguntungkan. Beberapa faktor
yang menyebabkan kegiatan usaha ini terhenti beroperasi
adalah biaya produksi yang terus meningkat,
harga jual kayu bulat yang relatif stagnan, areal kerja
yang bermasalah dan potensi hutan yang menurun.
Terkait dengan meningkatnya biaya produksi kayu bulat
pada hakekatnya sulit dihindari. Mengingat kondisi
ekonomi politik dalam 3 tahun terakhir yang mencakup
kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) setiap
tahun, kenaikan harga suku cadang dan barang penunjang
produksi lainnya hampir setiap tahun akibat inflasi,
dan kenaikan pungutan dari kegiatan administrasi.
Kegiatan pengusahaan hutan yang tergolong bisnis
dengan biaya ekonomi tinggi semakin sulit dikelola
ketika pada sisi lain dihadapkan pada harga jual kayu
bulat yang semakin rendah, konflik di areal kerja baik
dengan perusahaan lain (tambang) dan hak-hak masyarakat
lokal atas lahan. Termasuk kondisi iklim/cuaca
yang tidak menentu.
Dalam 15 tahun terakhir ada kecenderungan jika riap
tumbuh hutan semakin kecil. Sehingga jatah tebang
tahunan menurun dan berpengaruh negatif terhadap
besarnya biaya produksi. Terlebih lagi kegiatan investasi
dalam membangun hutan alam melalui penanaman
jenis-jenis unggulan setempat tidak berjalan efektif
atau kurang dilakukan karena biaya modal yang terbatas.
Oleh karena itu, Dana Reboisasi (DR) yang sebelumnya
ditempatkan sebagai Dana Jaminan Reboisasi
(DJR) penting untuk dikembalikan fungsinya sebagai
DJR, agar dapat membiayai kegiatan pembangunan
hutan alam produksi.
Pada sisi lain, harga jual kayu bulat dari hutan alam
sangat tertekan akibat rendahnya efisiensi dan daya
saing industri kayu pertukangan dalam negeri, sehingga
tidak mampu membeli kayu bulat dengan standar
harga internasional. Ada disparitas harga kayu bulat
hutan alam antara harga internasional dengan domestik
yang mencapai 100% dibanding harga internasional.
Harga kayu bulat hutan alam internasional jauh lebih
mahal dari pada harga domestik, namun tidak
bisa dimanfaatkan karena ada pelarangan ekspor kayu
bulat. Yang lebih ironis, harga jual kayu bulat yang
rendah juga diperburuk dengan peredaran kayukayu
bulat hutan alam yang ilegal. Dengan demikian
adanya kebijakan yang dapat meningkatkan harga
jual kayu bulat dari konsesi hutan alam akan sangat
membantu meningkatkan kinerja konsesi hutan alam
saat ini, yang pada gilirannya membantu kemampuan
perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan
hutan alamnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian
hutan.
3. Fungsi menjaga lingkungan hidup.
Sistem dan praktek pengelolaan hutan alam produk-
4 LESTARI PAPERS: Peran HPH Dalam Menjaga Keberlanjutan WWW.LESTARI-INDONESIA.ORG
Hutan Alam

si harus dapat dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip
kelestarian. Kegiatan produksi di hutan alam dituntut
mempertahankan fungsi hutan alam produksi terhadap
lingkungan, baik fungsi hydro orology, iklim maupun
keanekaragaman hayati.
Fungsi lingkungan hutan alam produksi dapat dicapai
dengan penerapan pembalakan ramah lingkungan (Reduce
Impact Logging), dan melalui pengelolaan yang
terarah dan tepat dari areal-areal hutan alam yang
mempunyai nilai konservasi tinggi. Namun saat ini hanya
sekitar 12,3% saja dari UM konsesi hutan alam yang
beroperasi yang sudah melaksanakan teknik Reduce
Impact Logging (RIL) secara utuh. Demikian pula halnya
UM yang sudah melaksanakan pengelolaan kawasan
yang mempunyai nilai konservasi tinggi (HCV), jumlahnya
tidak berbeda jauh dengan yang sudah melaksanakan
teknik RIL dalam pengelolaannya, dimana salah
satu indikatornya adalah adanya pencapaian standar
pengeloaan hutan alam berdasarkan standar Forest
Stewardship Council (FSC standard) yang baru mencapai
11,8 %.
Adanya kebijakan dan insentif serta upaya yang
sungguh-sungguh dari pemerintah yang dapat mendorong
penerapan praktik teknik RIL di konsesi hutan
alam, serta diterapkannya pengelolaan areal-areal yang
mempunyai nilai konservasi tinggi secara tepat dan
terarah menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan
hutan alam produksi dari aspek lingkungan. Namun
demikian, tanpa peran dan kebijakan pemerintah
yang kondusif, praktek pembalakan yang ramah lingkungan
sulit dicapai. Demikian pula tanpa kejelasan status
areal kerja serta lemahnya penegakan hukum,
maka pengelolaan areal-areal yang mempunyai nilai
konservasi tinggi tidak akan berhasil.
4. Diterima secara sosial budaya oleh
masyarakat .
Keberadaan usaha konsesi hutan alam akan diterima
masyarakat setempat manakala sekurang-kurangnya 3
(tiga) hal dapat dipenuhi oleh perusahaan, yaitu:
1.Proses penerbitan izin konsesi
Peta izin konsesi yang diberikan pemerintah kepada
pemegang konsesi, seringkali tidak diakui dan dihormati
oleh masyarakat setempat. Akibatnya terjadi ketidakharmonisan
antara UM konsesi dengan masyarakat
setempat. Di banyak kasus, biasanya hal ini diselesaikan
dengan pemberian “kompensasi” produksi per
satuan volume produksi kepada masyarakat setem-
pat. Namun itupun tidak menjamin bahwa areal kerja
UM tidak diserobot sebagai tempat bertani/berladang
masyarakat. Kapan saja masyarakat setempat
memerlukannya, pemegang izin konsesi tidak mampu
mencegahnya. Dengan demikian pada saat sebelum
izin konsesi hutan diberikan kepada perusahaan, maka
seharusnya ada mekanisme persetujuan masyarakat
setempat untuk mengakui secara dejure dan menghormatinya
secara defacto izin konsesi yang dimiliki perusahaan
untuk melakukan kegiatan usahanya di lapangan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya.
Kondisi disharmoni pada poin 1 diatas semakin terbuka
ketika masyarakat yang berada di sekitar konsesi
tidak menikmati manfaat ekonomi dan hanya sebagai
penonton dari kegiatan usaha pemegang konsesi. Para
pemegang izin konsesi umumnya berkeinginan untuk
menggunakan tenaga kerja setempat sejauh memenuhi
persyaratan sesuai dengan keperluan dan bidang
kerjanya. Namun seringkali tenaga kerja lokal dinilai
kurang produktif karena persoalan etos kerja dan keterampilan
kerja. Karena itu, upaya yang terus menerus
dan efektif yang dapat meningkatkan keterampilan
dan produktivitas tenaga kerja setempat menjadi penting
dalam mengurangi disharmoni.
3. Manfaat rente ekonomi terhadap masyarakat
setempat
Iuran kehutanan yang disetorkan oleh pemegang izin
konsesi kepada pemerintah secara resmi meliputi:
Iuran Izin Konsesi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi
(DR) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Iuran izin
konsesi dan PBB dibayar berdasarkan luas konsesi,
dan khusus PBB dibayar setiap tahun. Sedangkan PSDH,
DR dan PNT dibayar berdasarkan volume produksi
kayu. Disamping itu, ada pembayaran “kompensasi”
kepada masyarakat setempat, yang merupakan pungutan
tidak resmi dan tidak ada standarnya, kecuali
di Papua dan Papua Barat yang diatur melalui Peraturan
Gubernur. Karenanya, agar masyarakat sekitar
hutan merasa memiliki keberadaan pengusahaan hutan
yang ada di sekitarnya, maka pemerintah seharusnya
mengalokasikan secara khusus biaya pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat setempat dari kelima
jenis iuran yang telah dipungut dari pemegang konsesi.
WWW.LESTARI-INDONESIA.ORG
LESTARI PAPERS: Peran HPH Dalam Menjaga Keberlanjutan
Hutan Alam
5

4. Penutup
Terlepas dari kekurangan yang ada dari kehadiran Unit
Manajemen (UM) pengelola hutan alam, namun yang
pasti hingga sekarang pemegang izin konsesi hutan
mempunyai peran penting dan positif dalam menjaga
dan mengelola hutan alam produksi untuk kepentingan
ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat,
selama dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah kelestarian
hutan. Usaha konsesi hutan alam yang menguntungkan
secara ekonomi dan dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip kelestarian di kawasan hutan alam
produksi tidak lagi bisa dihindari untuk menjaga hutan
alam produksi. Beberapa kebijakan dan regulasi yang
perlu dibangun dan dikembangkan untuk mendorong
terlaksananya pengelolaan hutan alam produksi yang
berkelanjutan adalah sebagai berikut :
1. Sebelum izin konsesi hutan diberikan kepada
perusahaan, sangat penting dibangun suatu mekanisme
persetujuan masyarakat setempat agar
bersedia mengakui secara dejure dan menghormatinya
secara defacto ketika pemegang izin
konsesi melakukan kegiatan usahanya di lapangan.
Proses awal dimaksud tentu saja merupakan
kebijakan dan regulasi pemerintah yang
diberlakukan pada saat sebelum izin konsesi
diterbitkan.
2. Adanya kebijakan yang dapat meningkatkan
harga jual kayu bulat dari konsesi hutan alam,
sehingga pada gilirannya pemegang izin konsesi
hutan alam memiliki kemampuan untuk melaksanakan
kegiatan pengelolaan hutan alamnya
berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian hutan.
3. Dana Reboisasi (DR) yang sebelumnya ditempatkan
sebagai Dana Jaminan Reboisasi (DJR)
harus dikembalikan fungsinya sebagai DJR, sehingga
dapat membiayai kegiatan pembangunan
hutan alam produksi dalam rangka peningkatan
riap tumbuh hutan dan membantu menekan
biaya produksi dari kayu bulat yang dipanennya.
4. Terbangunnya peran dan kebijakan Pemerintah
yang kondusif yang dapat mendorong terlaksananya
pengelolaan hutan untuk menjaga fungsi
lingkungan hidup, melalui :
a. Implementasi teknik pembalakan yang ramah
lingkungan (RIL);
b. Pengelolaan areal-areal hutan yang mempunyai
nilai konservasi tinggi (HCV);
c. Kejelasan status areal kerja;
d. Penegakan hukum.
5. Perbaikan cara penilaian kinerja terhadap UM
pengelola konsesi hutan alam dan peningkatan
kompetensi lembaga penilai kinerja pengelolaan
hutan untuk memperbaiki kepatuhan pelaku
usaha melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan.
6. Adanya upaya yang terus menerus dan efektif
yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas
kerja tenaga kerja setempat (sekitar
konsesi hutan) agar tidak menimbulkan disharmoni
baik dengan tenaga-tenaga pendatang dari
kota maupun perusahaan itu sendiri.
7. Dana atau iuran yang dibayarkan oleh pemegang
konsesi kepada pemerintah seharusnya sebagian
dialokasikan secara khusus untuk pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat setempat.
6
LESTARI PAPERS: Peran HPH Dalam Menjaga Keberlanjutan
Hutan Alam
WWW.LESTARI-INDONESIA.ORG