PERAN HPH DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN HUTAN ALAM

Recommendations

Info

Hutan Alam adalah salah satu pertahanan terakhir dalam menjaga fungsi ekosistem dan konservasi hutan tropis di Indonesia. Kerusakan vegetasi hutan alam akan semakin menambah dan mempercepat keterpurukan kehidupan masyarakat terutama yang sumber penghidupannya tergantung pada hutan. Setidaknya ada 4 (empat) faktor utama yang menentukan agar hutan alam produksi di Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan, yaitu: 1.Kepastian Status Kawasan Kepastian hak di dalam kawasan hutan produksi merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pengelolaan hutan alam produksi. Namun hal ini tidaklah mudah mengingat kompleksitas persoalan dalam pengelolaan kawasan. Diantaranya adalah tumpang tindih antara hak pengelolaan “adat” dan hak “negara” yang belum dapat diatasi, sehingga kawasan hutan “negara”, termasuk areal kerja konsesi hutan alam, terus “menyusut” menjadi hak “masyarakat tertentu”. Persoalan kepastian dan jaminan kawasan hutan tidak bisa diserahkan kepada unit usaha, sebab UM tidak mempunyai hak memiliki atas tanah hutan dan tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mengatasinya. Tanah hutan tetap merupakan “aset” negara, sedangkan pemegang IUPHHK hanya berhak memanfaatkan kayu/hutan yang ada diatasnya saja dengan beberapa pembatasan. Upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin kepastian kawasan adalah pembuatan tata ruang, pelaksanaan batas partisipatif, one map policy, pengukuhan kawasan hutan, “pemutihan hak tanah” dan penegakkan hukum. Namun usaha-usaha tersebut perlu akselerasi dan penjabaran yang tepat agar bisa efektif dalam pelaksanaannya dan dapat optimal pencapaiannya. 2. Memiliki Nilai Ekonomi Sekalipun masih terdapat 269 unit usaha konsesi di tahun 2015, namun diperkirakan hanya 60% yang aktif beroperasi. Sementara 40% selebihnya tidak berlanjut. Hal ini dikarenakan kegiatan pengusahaan hutan secara ekonomis tidak menguntungkan. Beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan usaha ini terhenti beroperasi adalah biaya produksi yang terus meningkat, harga jual kayu bulat yang relatif stagnan, areal kerja yang bermasalah dan potensi hutan yang menurun. Terkait dengan meningkatnya biaya produksi kayu bulat pada hakekatnya sulit dihindari. Mengingat kondisi ekonomi politik dalam 3 tahun terakhir yang mencakup kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) setiap tahun, kenaikan harga suku cadang dan barang penunjang produksi lainnya hampir setiap tahun akibat inflasi, dan kenaikan pungutan dari kegiatan administrasi. Kegiatan pengusahaan hutan yang tergolong bisnis dengan biaya ekonomi tinggi semakin sulit dikelola ketika pada sisi lain dihadapkan pada harga jual kayu bulat yang semakin rendah, konflik di areal kerja baik dengan perusahaan lain (tambang) dan hak-hak masyarakat lokal atas lahan. Termasuk kondisi iklim/cuaca yang tidak menentu. Dalam 15 tahun terakhir ada kecenderungan jika riap tumbuh hutan semakin kecil. Sehingga jatah tebang tahunan menurun dan berpengaruh negatif terhadap besarnya biaya produksi. Terlebih lagi kegiatan investasi dalam membangun hutan alam melalui penanaman jenis-jenis unggulan setempat tidak berjalan efektif atau kurang dilakukan karena biaya modal yang terbatas. Oleh karena itu, Dana Reboisasi (DR) yang sebelumnya ditempatkan sebagai Dana Jaminan Reboisasi (DJR) penting untuk dikembalikan fungsinya sebagai DJR, agar dapat membiayai kegiatan pembangunan hutan alam produksi. Pada sisi lain, harga jual kayu bulat dari hutan alam sangat tertekan akibat rendahnya efisiensi dan daya saing industri kayu pertukangan dalam negeri, sehingga tidak mampu membeli kayu bulat dengan standar harga internasional. Ada disparitas harga kayu bulat hutan alam antara harga internasional dengan domestik yang mencapai 100% dibanding harga internasional. Harga kayu bulat hutan alam internasional jauh lebih mahal dari pada harga domestik, namun tidak bisa dimanfaatkan karena ada pelarangan ekspor kayu bulat. Yang lebih ironis, harga jual kayu bulat yang rendah juga diperburuk dengan peredaran kayukayu bulat hutan alam yang ilegal. Dengan demikian adanya kebijakan yang dapat meningkatkan harga jual kayu bulat dari konsesi hutan alam akan sangat membantu meningkatkan kinerja konsesi hutan alam saat ini, yang pada gilirannya membantu kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan alamnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian hutan. 3. Fungsi menjaga lingkungan hidup. Sistem dan praktek pengelolaan hutan alam produk- 4 LESTARI PAPERS: Peran <strong>HPH</strong> Dalam Menjaga Keberlanjutan WWW.LESTARI-INDONESIA.ORG Hutan Alam
si harus dapat dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian. Kegiatan produksi di hutan alam dituntut mempertahankan fungsi hutan alam produksi terhadap lingkungan, baik fungsi hydro orology, iklim maupun keanekaragaman hayati. Fungsi lingkungan hutan alam produksi dapat dicapai dengan penerapan pembalakan ramah lingkungan (Reduce Impact Logging), dan melalui pengelolaan yang terarah dan tepat dari areal-areal hutan alam yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Namun saat ini hanya sekitar 12,3% saja dari UM konsesi hutan alam yang beroperasi yang sudah melaksanakan teknik Reduce Impact Logging (RIL) secara utuh. Demikian pula halnya UM yang sudah melaksanakan pengelolaan kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi (HCV), jumlahnya tidak berbeda jauh dengan yang sudah melaksanakan teknik RIL dalam pengelolaannya, dimana salah satu indikatornya adalah adanya pencapaian standar pengeloaan hutan alam berdasarkan standar Forest Stewardship Council (FSC standard) yang baru mencapai 11,8 %. Adanya kebijakan dan insentif serta upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah yang dapat mendorong penerapan praktik teknik RIL di konsesi hutan alam, serta diterapkannya pengelolaan areal-areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi secara tepat dan terarah menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan hutan alam produksi dari aspek lingkungan. Namun demikian, tanpa peran dan kebijakan pemerintah yang kondusif, praktek pembalakan yang ramah lingkungan sulit dicapai. Demikian pula tanpa kejelasan status areal kerja serta lemahnya penegakan hukum, maka pengelolaan areal-areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi tidak akan berhasil. 4. Diterima secara sosial budaya oleh masyarakat . Keberadaan usaha konsesi hutan alam akan diterima masyarakat setempat manakala sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal dapat dipenuhi oleh perusahaan, yaitu: 1.Proses penerbitan izin konsesi Peta izin konsesi yang diberikan pemerintah kepada pemegang konsesi, seringkali tidak diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat. Akibatnya terjadi ketidakharmonisan antara UM konsesi dengan masyarakat setempat. Di banyak kasus, biasanya hal ini diselesaikan dengan pemberian “kompensasi” produksi per satuan volume produksi kepada masyarakat setempat. Namun itupun tidak menjamin bahwa areal kerja UM tidak diserobot sebagai tempat bertani/berladang masyarakat. Kapan saja masyarakat setempat memerlukannya, pemegang izin konsesi tidak mampu mencegahnya. Dengan demikian pada saat sebelum izin konsesi hutan diberikan kepada perusahaan, maka seharusnya ada mekanisme persetujuan masyarakat setempat untuk mengakui secara dejure dan menghormatinya secara defacto izin konsesi yang dimiliki perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya di lapangan. 2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Kondisi disharmoni pada poin 1 diatas semakin terbuka ketika masyarakat yang berada di sekitar konsesi tidak menikmati manfaat ekonomi dan hanya sebagai penonton dari kegiatan usaha pemegang konsesi. Para pemegang izin konsesi umumnya berkeinginan untuk menggunakan tenaga kerja setempat sejauh memenuhi persyaratan sesuai dengan keperluan dan bidang kerjanya. Namun seringkali tenaga kerja lokal dinilai kurang produktif karena persoalan etos kerja dan keterampilan kerja. Karena itu, upaya yang terus menerus dan efektif yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja setempat menjadi penting dalam mengurangi disharmoni. 3. Manfaat rente ekonomi terhadap masyarakat setempat Iuran kehutanan yang disetorkan oleh pemegang izin konsesi kepada pemerintah secara resmi meliputi: Iuran Izin Konsesi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Iuran izin konsesi dan PBB dibayar berdasarkan luas konsesi, dan khusus PBB dibayar setiap tahun. Sedangkan PSDH, DR dan PNT dibayar berdasarkan volume produksi kayu. Disamping itu, ada pembayaran “kompensasi” kepada masyarakat setempat, yang merupakan pungutan tidak resmi dan tidak ada standarnya, kecuali di Papua dan Papua Barat yang diatur melalui Peraturan Gubernur. Karenanya, agar masyarakat sekitar hutan merasa memiliki keberadaan pengusahaan hutan yang ada di sekitarnya, maka pemerintah seharusnya mengalokasikan secara khusus biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat dari kelima jenis iuran yang telah dipungut dari pemegang konsesi. WWW.LESTARI-INDONESIA.ORG LESTARI PAPERS: Peran <strong>HPH</strong> Dalam Menjaga Keberlanjutan Hutan Alam 5
Page 1 and 2: LESTARI PAPER NO. 03 PERAN HPH DALA
Page 3 and 4: 1. Pendahuluan 2. Prospek Hutan Pro
Page 5: Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa lu

PERAN HPH DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN HUTAN ALAM

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?