PERAN HPH DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN HUTAN ALAM

4. Penutup
Terlepas dari kekurangan yang ada dari kehadiran Unit
Manajemen (UM) pengelola hutan alam, namun yang
pasti hingga sekarang pemegang izin konsesi hutan
mempunyai peran penting dan positif dalam menjaga
dan mengelola hutan alam produksi untuk kepentingan
ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat,
selama dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah kelestarian
hutan. Usaha konsesi hutan alam yang menguntungkan
secara ekonomi dan dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip kelestarian di kawasan hutan alam
produksi tidak lagi bisa dihindari untuk menjaga hutan
alam produksi. Beberapa kebijakan dan regulasi yang
perlu dibangun dan dikembangkan untuk mendorong
terlaksananya pengelolaan hutan alam produksi yang
berkelanjutan adalah sebagai berikut :
1. Sebelum izin konsesi hutan diberikan kepada
perusahaan, sangat penting dibangun suatu mekanisme
persetujuan masyarakat setempat agar
bersedia mengakui secara dejure dan menghormatinya
secara defacto ketika pemegang izin
konsesi melakukan kegiatan usahanya di lapangan.
Proses awal dimaksud tentu saja merupakan
kebijakan dan regulasi pemerintah yang
diberlakukan pada saat sebelum izin konsesi
diterbitkan.
2. Adanya kebijakan yang dapat meningkatkan
harga jual kayu bulat dari konsesi hutan alam,
sehingga pada gilirannya pemegang izin konsesi
hutan alam memiliki kemampuan untuk melaksanakan
kegiatan pengelolaan hutan alamnya
berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian hutan.
3. Dana Reboisasi (DR) yang sebelumnya ditempatkan
sebagai Dana Jaminan Reboisasi (DJR)
harus dikembalikan fungsinya sebagai DJR, sehingga
dapat membiayai kegiatan pembangunan
hutan alam produksi dalam rangka peningkatan
riap tumbuh hutan dan membantu menekan
biaya produksi dari kayu bulat yang dipanennya.
4. Terbangunnya peran dan kebijakan Pemerintah
yang kondusif yang dapat mendorong terlaksananya
pengelolaan hutan untuk menjaga fungsi
lingkungan hidup, melalui :
a. Implementasi teknik pembalakan yang ramah
lingkungan (RIL);
b. Pengelolaan areal-areal hutan yang mempunyai
nilai konservasi tinggi (HCV);
c. Kejelasan status areal kerja;
d. Penegakan hukum.
5. Perbaikan cara penilaian kinerja terhadap UM
pengelola konsesi hutan alam dan peningkatan
kompetensi lembaga penilai kinerja pengelolaan
hutan untuk memperbaiki kepatuhan pelaku
usaha melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan.
6. Adanya upaya yang terus menerus dan efektif
yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas
kerja tenaga kerja setempat (sekitar
konsesi hutan) agar tidak menimbulkan disharmoni
baik dengan tenaga-tenaga pendatang dari
kota maupun perusahaan itu sendiri.
7. Dana atau iuran yang dibayarkan oleh pemegang
konsesi kepada pemerintah seharusnya sebagian
dialokasikan secara khusus untuk pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat setempat.
6
LESTARI PAPERS: Peran HPH Dalam Menjaga Keberlanjutan
Hutan Alam
WWW.LESTARI-INDONESIA.ORG