Junjungan Edisi 3

• Bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
yakin apapun persoalan yang ada dan
seberat apapun persoalan itu, pasti
akan teratasi. Tepat sasaran pula. “Saya
berharap teman-teman di SKPD jangan
justru takut sama kita. Dan jangan hanya
hearing saja baru kita ketemu. Kita musti
sama-sama paham bahwa tujuan kita
sama. Gimana masyarakat bisa terayomi,
terlayani dan kemudian kehidupan
mereka bisa semakin membaik,” Rianto
berharap.
Memang kata Rianto, fungsi DPRD
itu sudah jelas. Budgeting, legislasi dan
pengawasan. “Tapi gimana pula kita bisa
sama-sama membikin budget yang oke
kalau kita nggak sering diskusi? Gimana
kita mensingkronkan cara pandang
saat membikin peraturan daerah jika
kita nggak saling paham? Nah, lagi-lagi
kuncinya itu tadi, komunikasi yang
bagus,” ujarnya.
Sebagai orang lapangan, mantan
guru honor di SD Negeri 045 kelas jauh
--- kini berubah menjadi SD Negeri 70
Desa Balai Makam --- ini pun membeberkan
apa yang dia tengok di lapangan
terkait apa-apa saja yang menjadi domain
komisi III.
Dari sekitar delapan SKPD yang
menjadi domain komisi III tadi, ada
Dinas Pendapatan, Dinas Koperasi,
Dinas Pasar serta Dinas Perindustrian
dan Perdagangan yang disoroti oleh
Rianto. “Kita punya segalanya lho. Apa
yang nggak ada di bumi Bengkalis ini?
Tanah subur, ikan melimpah, pertanian
dan perkebunan menjanjikan. Perdagangan
juga begitu. Tambang apalagi,
masih sangat menjanjikan. Tinggal lagi
gimana infrastruktur untuk ini bisa kita
lengkapi,” katanya.
Belakangan, semua daerah di Riau,
termasuk Pemerintah Provinsi Riau
dipusingkan oleh rasionalisasi anggaran
ulah Dana Bagi Hasil (DBH) yang
mengecil. Bagi Rianto, di satu sisi situasi
semacam ini berdampak positif bagi Pemerintah
Daerah (Pemda). Mau tak mau
Pemda harus bisa mengencangkan ikat
pinggang sembari berusaha memutar
otak untuk mencari sumber pendapatan
baru.
“Lagi-lagi saya bilang, apa yang nggak
dimiliki oleh Bengkalis? Tapi selama
ini kekayaan itu belum dioptimalkan
lantaran DBH masih melimpah. Kita
ambil contoh sederhana saja soal Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama
ini nominalnya nggak pernah berubah.
Padahal sektor ini sangat menjanjikan
untuk dijadikan sumber pendapatan
daerah. Saya berharap Pemda segera
mengkaji ulang soal besaran PBB ini.
Bikin tim khusus dengan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang mumpuni untuk
menggarap ini. Mulai dari mengkaji
besarannya, akses masyarakat saat membayar
PBB hingga transparansi berapa
besaran yang didapat daerah dari PBB
itu. Saya yakin masyarakat nggak keberatan
asal itu tadi. Beri kemudahan akses,
hitungan yang akurat dan transparan.
Dan sebisa mungkin petugas jemput
bola. Warga yang jauh aksesnya untuk
membayar pajak, didatangi. Jangan pula
masyarakat mau ngasi duit ke negara,
justru kesulitan atau malah dipersulit,”
katanya.
Pajak Reklame dan Pajak Kebisingan
atau Hinder Ordonanti (HO) sangat
potensial untuk mendongkrak sumber
pendapatan baru di sektor pajak. Rianto
kemudian cerita soal pengalaman
Indramayu Jawa Barat yang mampu
mengoptimalkan pajak HO.
“Miliaran duit yang mereka dapatkan
dari situ. Nah di kita, banyak objek
yang bisa dijadikan sumber pajak HO.
Salah satunya adalah Pabrik Kelapa
Sawit (PKS). Masih banyak lagi yang
lain yang bisa kita jadikan sumber pendapatan
baru. Tinggal kita mengkaji
saja lalu dibikin peraturan daerah soal
pendapatan daerah tadi,” ujar Rianto.
Rianto kemudian menyentil kondisi
perkoperasian yang ada di Bengkalis.
Dari sekitar 800 koperasi yang ada, cuma
34 yang aktif. Ini menjadi keadaan yang
sangat memprihatinkan. Padahal selama
ini boleh dibilang koperasi adalah soko
guru.
“Dimana-mana, kalau koperasinya
tangguh, kehidupan masyarakat biasanya
akan jauh lebih baik. Sebab lewat
koperasi, banyak kemudahan yang bisa
didapat oleh masyarakat. Apapunlah
usahanya itu. Entah itu berdagang,
bertani atau berkebun. Nah, kita harus
bisa membikin koperasi yang ada di
Bengkalis menjadi tangguh. Masyarakat
akan bisa makmur jika ekonomi kuat. Itu
aja kuncinya,” tegas suara Rianto.
Selain koperasi, Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) juga menjadi
sangat penting. Lantaran itu, Pemda
Bengkalis musti bisa menghidupkan
UMKM sebanyak-banyaknya. Ada
baiknya kata Rianto, izin mendirikan
UMKM itu didelegasikan saja kepada
camat. Terus, gimana caranya lewat izin
yang sudah ada tadi, pelaku UMKM
bisa mendapat akses pinjaman modal
dari bank.
Biar semuanya bisa berjalan, pemda
musti menyiapkan banyak SDM untuk
mendampingi dan mengarahkan. Baik
itu koperasi maupun UMKM. Termasuk
juga tenaga-tenaga penyuluh bagi para
petani dan pekebun.
“Jika para pelaku usaha tadi mendapat
pendampingan yang serius, saya yakin
SDM mereka juga akan ter upgrade.
Dan otomatis, tingkat kreatifitas mereka
juga akan meningkat. Kalau sudah kreatif,
pendapatan mereka pun akan kian
membaik. Jika sudah begini, siapa yang
diuntungkan? Ya pemerintah. Pemerintah
tidak akan kerepotan lagi,” Rianto
kelihatan optimis.
Apapun yang dibilang Rianto tadi,
nggak akan kesampian jika kerjasama
antar lembaga mandeg. “Pemerintah dan
DPRD musti saling komunikatif. Begitu
juga antar SKPD. Sebab ada beberapa
hal yang berurusan dengan masyarakat
ndak bisa hanya dilakukan oleh satu
SKPD. Misalnya pertanian, perkebunan,
koperasi dan Perindag. Keempat Satker
ini musti saling singkron. Sebab di sana
ada produksi yang butuh pemasaran
dan modal,” ujarnya.
• aziz
Edisi 03 • Tahun I/2016 •
21