Views
4 months ago

15 Februari 2018

KAMIS

KAMIS 15 Februari 2018 WARNING KE PIMPINAN OPD Eldin: Apabila Tak Tercapai Kinerja Maka Harus Dievaluasi Elshinta Santuni Anak Yatim di HUT Ke-18 MEDAN - M24 Di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18, News and Talk Radio Elshinta memanggil anak yatim piatu dari Rumah Singgah Sari Rejo Polonia untuk berdoa bersama, sekaligus memberikan paket makanan dan santunan uang. "Kami siapkan santunan kepada 20 anak yatim piatu," kata Kepala Radio Elshinta Biro Medan, Misriadi, S.Kom, kemarin (14/2). Diungkapkannya, peringatan 18 tahun News and Talk Radio Elshinta terus berbenah sebagai radio nasional yang memancarkan berita selama 24 jam. Sejak beroperasi 14 Februari 1968, hanya menyiarkan musik dan lagu. Lalu pada 14 Februari 2000 mengubah pangsa musik/lagu menjadi News and Talk. "Kita punya network secara nasional, termasuk luar negeri dari BBC London, China dan Australlia. Sekarang ada pula aplikasi Elshinta Mobile (ElMo) yang bisa didownload. Pendengar Elshinta tidak harus punya radio tapi dapat membuka ponsel pintar Android," terangnya. Berkantor pusat di Jakarta sedangkan Biro Medan di Jln Bougenville II Kompleks Kejaksaan, Setia Budi Medan, Simpang Selayang. Elshinta selalu menyiarkan berita-berita sosial, politik, hukum, kriminal, ekonomi, budaya, olahraga, lalulintas hingga kondisi cuaca ekstrim. Beberapa undangan yang datang pun mengapresiasi acara tersebut sembari meletakkan harapan besar agar Radio Elshinta tetap solid, jaya, menyuarakan suara-suara pembaruan kritis/realistis serta menjauhi berita-berita Pilkada berbau politik uang dan SARA. (budiman) MEDAN-M24 Walikota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi memberi peringatan (Warning) kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait pengelolaan APBD TA 2018 secara tepat waktu dan sasaran serta berkualitas. A palagi saat ini, penilaian tunjangan tambahan penghasilan (TPP) tidak semudah sebelumnya. Sebagai bahan penilaian, akan dilakukan berdasarkan hasil capaian kinerjanya. "Apabila tidak memenuhi capaian kinerja, maka harus dievaluasi karena ini sesuai dengan fakta integritas yang telah saudara tandatangani pada saat pegambilan sumpah jabatan," kata Eldin pada Rapat Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 2018 di Hotel Grand Aston Medan, Rabu (14/2). Selain mewujudkan pelaksanaan program kegiatan OPD serta APBD Kota Medan TA 2018, juga untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan kota dan penetapan kinerja sebagaimana yang direncanakan. Rapat yang dihadiri Wakil Walikota, Sekda, asisten, pimpinan OPD, kepala bagian, camat, lurah dan UPT. Eldin berharap, dapat membangun koordinasi yang baik untuk menyusun langkah-langkah strategis, pelaksanakan program maupun kegiatan tahun 2018 sesuai perencanaan. Ditegaskannya, seluruh peserta rapat mengikuti dengan sebaik-baiknya agar memahami target dan sasaran yang diinginkan, termasuk hambatan terhadap kegiatan yang dikerjakan dapat dilakukan antisipasinya. “Jadi rapat ini sangat penting, bukan sebatas seremonial. Apalagi ada evaluasi yang dilakukan, sekalian penilaian atas kinerja yang telah kalian lakukan selama ini. Dengan demikian akan diketahui apakah saudarasaudara mampu atau tidak menduduki jabatan saat ini,” kata Eldin kepada seluruh peserta mencapai 700 orang. Tak lupa dia mengingatkan seluruh jajarannya, terus meningkatkan kinerja dan selalu menggunakan hati nurani. Kemudian membangun komunikasi timbal balik yang sehat di tengah-tengah masyarakat, serta selalu menyapa masyarakat secara langsung. “Yang lebih penting lagi, turun ke lapangan dan ayomi masyarakat dengan sebaikbaiknya. Hal ini akan memperbaiki citra birokrasi di tengahtengah masyarakat,” ungkapnya. Selanjutnya, dia minta seluruh OPD menyusun langkah-langkah strategis dalam penggunaan pendapatan daerah dan belanja daerah, supaya realisasinya selaras dengan APBD yang sudah ditetapkan. Apabila target tidak tercapai, maka belanja daerah Kolonel Anang Tjahyono Jabat Kaajendam I/BB Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi membuka Rapat Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 2018, Rabu (14/2). akan sangat terganggu karena pendanaannya tidak mencukupi. "Tugas pokok OPD melaksanakan APBD secara optimal sesuai dengan tupoksi masingmasing, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat sebesarbesarnya dari pembangunan kota yang diselenggarakan,” ujarnya. Guna mewujudkan hal itu, diminta kepada OPD bekerja secara fokus dan jangan memikirkan hal-hal lain di luar tupoksinya. “ Ingat, masyarakat luas juga mengamati dan terus mengawasi hasil kinerja kita!” tegasnya. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dikritisi terkait hasil kerja pembangunan yang belum maksimal yakni di bidang pendidikan sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Dia juga menyoroti tentang pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) yang dinilai belum memenuhi standard. (adlan) Pekerjaan di IPA Hamparan Perak. (M24/IST) IPA Hamparan Perak Pasang Pompa Cadangan Intake Polres Belawan Sertijab Kasat Intelkam BELAWAN-M24 Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Yemi Mandagi, SIK memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polres Pelabuhan Belawan. Jabatan Kasat Intelkam dari AKP Amir Sinaga, SH diserahterimahkan kepada AKP Basri Lubis, SH. Sertijab dilaksanakan di lapangan Apel Polres Pelabuhan Belawan, Rabu (14/2). Dala arahannya, Yemi Mandagi menyampaikan terimakasih kepada AKP Amir Sinaga atas kinerjanya, dan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Wakasat Intelkam Polrestabes Medan. Kepada AKP Basri Lubis diharapkan, dapat memberikan terobosan baru dalam, terutama dalam menghadapi pengamanan Hari Raya Imlek dan Pilkada Serentak yang sudah didepan mata. (sigit) Pangdam I/BB penyematan tanda jabatan MEDAN-M24 Jabatan Kepala Ajudan Jenderal Kodam I/BB (Kaajendam I/BB) diserahterimakan ke Kolonel Caj Anang Tjahyono, sebelumnya menjabat sebagai Kaajendam Jaya. Ia menggantikan Kolonel Caj Herry Suhardi yang akan menjabat sebagai Staf Khusus Dirajenad. Sertijab yang dilaksanakan di Serambi Kehormatan Makodam I/BB, Rabu (14/2), Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri mengingatkan, untuk meningkatkan profesionalitas dan produktifitas kepemimpinan. “Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pelepasan Kolonel Ckm dr Muhammad Irsan, yang akan menjabat sebagai Pamen Puskesad. Dalam amanatnya, Pangdam I/BB menyampaikan sertijab merupakan realisasi dari pembinaan organisasi dan pembinaan personel di lingkungan TNI AD. Juga sebagai momentum yang paling berharga dalam pengembangan karier dengan tugas dan tanggung jawab yang variatif. Diharapkannya, ini dapat meningkatkan kapabilitas, profesionalitas dan produktivitas kepemimpinan dalam mengembangkan manajemen organisasi yang lebih efektif dan efisien guna kemajuan TNI AD khususnya Kodam I/BB. "Sebagaimana visi dan misi Panglima TNI untuk mewujudkan TNI yang profesional, modern dan tangguh, diperlukan implementasi proses rekrutmen yang bersih, transparan, humanis dan bebas KKN," katanya. Hadir dalam acara tersebut Kasdam I/BB Brigjen TNI Teuku Beny Firmansyah, Irdam I/BB, para Staf Ahli Pangdam I/BB, Staf Khusus Pangdam I/BB, para Asisten Kasdam I/BB dan para Kabalakdam I/BB, LO TNI AL dan TNI AU, Danbrigif 7/RR dan para Dansat BS sewilayah Medan serta Ketua Persit KCK Daerah I/BB beserta Pengurus.(bar) MEDAN-M24 PDAM Tirtanadi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Hamparan Perak menjadwalkan pemasangan pompa intake cadangan pompa transfer, Jumat (16/2), dimulai pukul 22:00 WIB dan diperkirakan selesai pukul 24:00 WIB. "Pekerjaan yang dilakukan harus memotong flange buta diameter 400 mm dan connecting header ke pompa, sehingga mengakibatkan stop produksi air selama dua jam," terang Kepala Sekretaris PDAM Tirtanadi, Jumirin, Rabu (14/2). Dikatakan, pemasangan pompa intake cadangan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila ada gangguan terhadap pompa intake yang beroperasi, sehingga pengolahan air akan tetap bisa berjalan normal dan gangguan bisa diminimalisir Selama pelaksanaan pemasangan pompa cadangan tersebut, pendistribusian air keluar dari IPA Hamparan Perak akan berkurang. Pengurangan debit air sebanyak 30 liter/detik dari 110 liter/detik menjadi 80 liter/detik. Daerah yang terdampak gangguan distribusi air yakni pelanggan yang berdomisili di sekitar Jln Rahmad Buddin, Jln Pasar V Marelan, Jln Young Panah Hijau dan Jln Titi Papan sekitarnya. Karena itu dibutuhkan waktu untuk normalisasi distribusi air ke pelanggan dan diperkirakan distribusi air ke pelanggan akan normal kembali pada Sabtu (17/2) sekitar pukul 16:00 WIB. "Terkait hal itu, mewakili manajemen PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, memohon maaf kepada seluruh pelanggan yang terkena dampak pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung. Pelanggan yang mengalami gangguan pelayanan dapat menyampaikan keluhannya ke cabang terdekat atau melalui layanan Halo Tirtanadi ke nomor 1500922," tutup Jumirin. (r/dra) DINILAI CACAT HUKUM Mereka menyerukan penolakan penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.108/2017, tentang peraturan pengganti Permenhub No.26/2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yang menjadi payung hukum angkutan taksi online. Dengan memajang poster, spanduk, massa yang berkumpul di depan pagar pintu masuk berorasi secara Massa ATO Tuntut Pencabutan Permenhub 108/2017 MEDAN - M24 Ratusan massa yang tergabung dalam Asosiasi Transportasi Online (ATO) dan Forum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Karo (Forgammka) menggelar aksi di kantor Gubsu Jln Diponegoro, Medan, Rabu (14/2). bergatian."Mahkamah Agung telah menganulir 14 pasal yang terdapat dalam Permenhub No.26/2017. Peraturan pengganti tertuang dalam Permenhub No 108 tahun 2017, yang ditandatangani Menhub tanggal 24 Oktober 2017 berlaku efektif mulai 1 November 2017. Tapi belum mengikat karena akan diterapkan Gubsu tanggal 15 Februari 2018. Sementara hakim MA masih menilai muatan Permenhub 108," teriak Julianus Sembiring dalam orasinya. Massa ATO saat berunjukrasa di kantor Gubsu, Rabu pagi (14/2). Dipastikannya, apabila Pemprovsu memaksa tetap mengeluarkan aturan teknis pelaksana Permenhub 108/2017, maka itu merupakan kebijakan cacat hukum dan ilegal. "Kami juga mengecam keras pernyataan Walikota Medan di media massa beberapa waktu lalu, terkait ancaman mencabut SIM driver online. Urusan SIM itu ranah Polri, bukan Walikota Medan dengan dalih Permenhub 108/2017," ingatnya. Pimpinan aksi, Irwanta Tarigan menilai, sangat tidak bijaksana bila Gubsu ngotot menerapkan Permenhub No.108/2017 di Sumut. Selain masih uji materi di MA, dan belum berkekuatan hukum tetap. Ini lah menjadi alasan mereka berorasi, untuk mengingatkan Pemprovsu menaati hukum. "Seharusnya, Kemenhub dan Pemprovsu berdiri di tengah rakyat serta mengakomodir aspirasi semua pihak. Kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan nasional, kepentingan pengguna jasa dalam hal keselamatan, perlindungan konsumen, kesetaraan dan kesempatan berusaha," jelasnya. Ditambahkannya, ada 9 substansi yang jadi perhatian khusus MA soal Permenhub No 108 Tahun 2017. Yaitu argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, pengaturan peran aplikator hingga Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). (budiman)

KAMIS 15 Februari 2018 PENANDATANGANAN FAKTA INTEGRITAS NETRALITAS TNI Dandim 0205/TK Imbau Jajaran Cegah Politik Praktis KARO-M24 Komandan Distrik Militer (Dandim) 0205/TK, Letkol Inf Taufik Rizal SE, mengimbau seluruh jajaran Kodim 0205/TK, untuk bisa mencegah politik praktis, politik uang dan hal-hal yang bisa mencederai demokrasi. H al itu ditegaskannya, dalam upacara penandatanganan Fakta Integritas Netralisasi TNI dalam Pilkada serentak 2018, di wilayah Kodim 0205/TK, di Lapangan Makodim, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kemarin. "Bagi siapa saja yang menodai dan mencederai demokrasi, akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan para prajurit jangan terpengaruhi terhadap godaan dari para calon," tandasnya. Menurutnya, permasalahan yang kemungkinan dihadapi, antara lain, kampanye hitam, pengumpulan modal ilegal atau jual beli izin usaha, jual beli jabatan, suap proyek dan politisasi program pemerintah (dana hibah bantuan sosial, dana desa dan anggaran rawan lainnya untuk kampanye). Kemudian, katanya, politisasi birokrasi dan pejabat negara mulai dari birokrat, guru hingga institusi TNI/Polri, politik uang (jual beli suara pemilih) serta manipulasi laporan dana kampanye. "Saya ingatkan kepada seluruh prajurit Kodim 0205/TK tetap netral. Kita harus berdiri di atas kepentingan rakyat yang lebih luas. Kita harus bantu KPU Pemkab Sergai Ancam Tutup PKS Mini Tanpa Izin Limbah PKS Mini di areal persawahan warga (M24-Darmawan) SEI RAMPAH-M24 Pemkab Sergai melalui Dinas Satpol PP Sergai, berjanji akan menutup PKS Mini yang beroperasi tanpa izin, di Dusun XIV, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Sergai. Hal ini langsung diucapkan Kadis Satpol PP Sergai, Drs Fajar Simbolon, kepada M24, melalui selulernya, Rabu (14/2). "Saya saat ini masih berada di Kemendakri Jakarta, setelah kembali ke Sergai kita akan langsung ambil tindakan. Yang namanya tidak ada izin jelas melanggar Perda. Dan kita akan tindak dengan cara penutupan," papar Fajar Simbolon. Sebelumnya, Humas PKS Mini, Sasmito, kepada M24, mengakui tidak tahu menahu soal izin PKS mini tersebut. Bahkan dikatakan Sasmito, limbah PKS Mini yang diangkut dengan tangki tidak dibuang ke areal pemukiman warga. Bahkan PKS Mini tersebut sudah dua kali berganti pengusaha. Terpisah, Kadis Perizinan Terpadu Sergai, Akmal Koto, mengatakan, awalnya PKS Mini sudah mengajukan izin perubahan UD ke PT. Namun izin itu terkendala, karena lokasi PKS mini berada di zona RT/RW Sergai larangan industri. "Izin operasinya jelas sudah tidak ada, namun izin SIUP, TDP ada, tapi izin operasional tidak ada. Bahkan pagar yang dibangun juga tidak mengantongi izin. Jika limbah mereka diangkut dengan tangki itu izinnya harus dikeluarkan provinsi. Karena limbah angkut itu juga harus ada izinnya," ucap Akmal. Sementara, pantauan M24, lokasi PKS Mini beroperasi dengan kapasitas 5 ton ini, mendapat bahan baku dari Siantar dan masih tetap beroperasi. (darmawan) Dandim 0205/TK, Letkol Inf Taufik Rizal SE, bersama Ketua KPU Karo usai penandatanganan fakta integritas (M24-Sekilap) dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada Pemilukada serentak 2018 ini," ajaknya. Penandatanganan fakta integritas 9 Danramil di jajaran Kodim 0285/TK tersebut, meneruskan perintah instruksi Panglima TNI dan arahan Pangdam I/BB. Dia berharap, seluruh prajurit agar senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggungawab, memperhatikan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di lingkungan sekitarnya. "Pupuk semangat kebersamaan dengan sesama prajurit Kemarau Mengancam Petani Sayur Khawatir Gagal panen KARO-M24 Sejumlah petani di Desa Garingging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, mengeluh akibat ratusan hektar tanaman sayur rusak dan menguning akibat kekeringan. "Musim kemarau yang berkepanjangan beberapa minggu terakhir ini, membuat ratusan hektar tanaman sayur mayur yang baru ditanam rusak dan mengenuning, akibat kekeringan," ungkap seorang petani di Desa Garingging, Delta Munthe, kepada M24, Rabu (14/2). Dia mengatakan, selain tanaman kentang, berbagai tanaman pertanian lain, seperti sayur-sayuran dan cabe, juga ikut rusak akibat dampak musim kemarau. "Sayur-sayuran dan tanaman cabe juga rusak. Padahal baru satu bulan lebih ditanam," ujarnya. Dia mengaku, awalnya pada saat musim tanam, mereka sebagai petani memprediksi, tidak dan seluruh komponen masyarakat. Untuk netralitas itu sudah merupakan harga mati bagi TNI. Aturan mengenai netralitas sudah dijelaskan acuannya," kata Taufik. Sementara, Ketua KPU Karo, Benyamin Pinem, menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0205/TK beserta jajarannya, mengenai netralitas TNI di Pilkada serentak 2018. Sebagai penggagas dan pencetus awal fakta integritas netralitas TNI, diharapkan akan diikuti Kodim yang lain. Khususnya dalam pengamanan Pilkada. akan terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. "Tapi setelah ditanam, kemarau berkepanjangan, hingga membuat lahan kekeringan, tahun lalu tidak separah ini musim kemaraunya," ucapnya. Senada, petani lainnya, Joni Munthe, mengatakan, dalam kondisi ini mereka sebagai petani, hanya bisa pasrah. Pasalnya, sebagian besar di desa ini punya lahan pertanian, yang sebagian be- "Kita harap dengan netralitas TNI ini, maka pelaksanaan Pilkada di Sumut berjalan aman. Khususnya di Kabupaten Karo. TNI fokus membantu kepolisian dan kita KPU dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada nanti," ujar Benyamin, seraya menyebutkan, posisi netralitas TNI sudah dijelaskan. TNI dilarang mendukung salah satu paslon, dilarang memobilisasi pemilih untuk mendukung pasangan calon. "Jadi TNI memang harus berada di tengah-tengah, bukan dari pasangan calon," pungkasnya. (sekilap) Tanaman kentang petani yang dilanda kekeringan (M24-Sekilap) sar menanam sayur sayuran atau tanaman muda. "Jadi kita hanya bisa pasrah, karena hujan tidak kunjung datang, tanaman sayur sudah mulai layu. Kita hanya berharap hujan turun," ungkapnya. Dia berharap, agar Pemda mencari solusi dalam upaya penanganan tanaman pertanian yang rusak, akibat musim kemarau ini. (sekilap) Ketua Tim BPK RI saat memberi arahan (M24-Edy Ilva S) BPK Bimbing Pemkab Pakpak Bharat Kelola Keuangan PAKPAK BHARAT-M24 Pemkab Pakpak Bharat, diwakili Sekda Sahat Banurea, mengucapkan terimakasih kepada Tim BPK RI, yang telah memberikan bimbingan pengelolaan keuangan Pemda, pada acara Exit Meeting BPK, Selasa (13/2), di Bale Sada Arih, Komplek Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak. Menurutnya, ini menjadi komitmen bersama dalam memperbaiki, agar pengelolaan keuangan Kabupaten Pakpak Bharat menjadi lebih baik. "Pemkab Pakpak Bharat berusaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan. Dan semua rekomendasi akan segera ditindaklanjuti," ungkap Sahat. Exit Meeting yang diikuti pemimpin OPD selaku pengguna anggaran, para Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, para Pejabat Pembuat Komitmen, para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang ini, berlangsung sebagai tanda berakhirnya pemeriksaan BPK, lebih 35 hari sejak 18 Januari lalu. Sementara, Tim BPK RI, diwakili Ketua Tim, Marius Rumapea, menyampaikan, penghargaan dan memberikan apresiasi atas kerjasama pemberian data, dokumen-dokumen dan informasi baik. "Intinya, kami sangat mengapresiasi atas sikap para OPD yang sangat proaktif, dalam memberikan data yang diperlukan," pungkasnya. (edy) Musrenbang tingkat Kecamatan Tinada (M24-Edy) Musrenbang Tinada 2018 Resmi Dibuka PAKPAK BHARAT-M24 Musrenbang tingkat Kecamatan Tinada 2018 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Sahat Banurea, didampingi Asisten Administrasi dan Pembangunan, Supardi Padang, di Aula Kantor Camat Tinada, Senin (12/2). Musrenbang ini dihadiri para pimpinan OPD, Muspika Kecamatan Tinada, PPL, pendamping desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna dan unsur masyarakat lainnya. Sahat mengajak seluruh masyarakat, agar memelihara dan mengembangkan sarana prasarana yang sudah dibangun pemerintah. Termasuk juga yang akan diusulkan nanti. Seperti program peningkatan perekonomian masyarakat. "Perlu sekali adanya sinergi masyarakat dengan pemerintah, dalam mensuskseskan program peningkatan perekonomian masyarakat ini. Mari kita pelihara, kita awasi serta kita kembangkan sarana dan prasarana yang sudah dibangun pemerintah," ujar Sahat. Sahat mengatakan, sarana prasarana seperti pembangunan infrastruktur maupun usulan lainnya, harus dapat mempengaruhi geliat perekonomian masyarakat. "Mudahmudahan tahun 2019 kita bisa melakukan upaya-upaya meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkasnya. (edy) KEJARI SOSIALISASI TP4D Paradigma Baru Upaya Pemberantasan Korupsi TJ BALAI-M24 Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai gelar Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D), di Aula Kantor Kejari Tanjungbalai, Rabu (14/2). Acara dibuka Kajari Tanjungbalai, Zullikar Tanjung SH MH dan Wakil Walikota Drs H Ismail, dihadiri seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se Tanjungbalai. Ketua TP4D Kejari yang juga Kasi Intel Kejari Tanjungbalai, Hardiansyah, menyampaikan, kehadiran TP4D merupakan paradigma baru dalam upaya pemberantasan korupsi. "Pada tahun 2018 politik penegakan hukum tidak melulu melakukan tindakan represif. Kejaksaan melalui TP4D lebih mengedepankan aspek pencegahan dan menjadikan upaya represif sebagai upaya terakhir," ungkapnya. Zullikar mengatakan, kegiatan ini merupakan pertemuan kedua. Sebelumnya juga telah dilaksanakan pertemuan serupa di kantor walikota. Pertemuan ini bentuk perhatian kejaksaan. Dimana kejaksaan diberi tugas UU dalam hal pelaksanaan TP4D. "Saya berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Sehingga nantinya kita dapat melaksanakan program dan kegiatan di tempat kerja masing-masing dengan baik dan nyaman," imbuhnya. Wakil Walikota Tanjungbalai, Drs H Ismail, mengatakan, sesuai tuntutan peraturan, di setiap daerah telah dibentuk TP4D, dalam hal mengawasi dan mengawal jalannya program pemerintah di daerah. "Kita berharap program pemerintah mulai dari pusat, propinsi maupun di tingkat kabupaten/ Sosialisasi tim pengawal dan pengaman pemerintah (M24-Ambon) kota, khususnya di Kota Tanjungalai, dapat terlaksana dengan baik," ujarnya. SDia juga mengimbau semua peserta yang hadir, khususnya OPD di lingkungan Pemko Tanjungbalai, dapat memanfaatkan kegiatan ini. Sehingga nantinya dapat menjalankan program dan kegiatannya, di dinas masingmasing dengan baik, sesuai aturan yang ada. (ambon) Bupati Remigo saat memberikan arahan (M24-Edy Ilva S) Pemkab Pakpak Bharat Berinovasi Dalam Pelayanan PAKPAK BHARAT-M24 Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, mengungkapkan, perubahan yang cepat sedang terjadi di dunia saat ini. "Dan jika kita tak mampu beradaptasi, maka akan tertinggal dalam rangkaian kereta api sejarah," kata Remigo, dalam Rapat Kerja (Raker) Tahunan DPRD Pakpak Bharat, di Hotel Grand Kanaya Medan, baru-baru ini. Remigo memberi ilustrasi, bagaimana bisnis transportasi kini sedang mengalami revolusi, menggunakan aplikasi berbasis online. Termasuk juga sistem belanja dan perdagangan, dengan menggunakan basis yang sama. Raker dimoderatori Ketua DPRD Sonni P Berutu, didampingi Wakil Ketua DPRD Edison Manik dan Kadri Tumangger. "Yang terjadi saat ini adalah perubahan perilaku terkait teknologi dan informatika. Baik itu dalam kegiatan bisnis ataupun hubungan sosial manusia. Baik itu dalam konteks bermasyarakat maupun bernegara," sambung Remigo. Untuk itu, dia mengajak seluruh hadirin, merubah cara konvensional ke cara lebih maju, dalam perspektif modernisasi. "Itulah sebabnya Pemkab Pakpak Bharat terus berinovasi dalam menghasilkan layanan, dengan menggunakan teknologi informatika. Sehingga tidak hanya sesuai dengan kekinian, tetapi juga membuat semakin efektif dan efisien melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia," jelasnya. (edy)